DAFTAR ISI
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2015
2.1.
Tabel Review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015
2.2.
Tabel Analisis kinerja pelayanman BKD tahun 2015
2.3.
Isu-isu penting penyelengggaraan Tugas dan fungsi BKD
2.4.
Tabel Reviw terhadap Rancangan awal RKPD
2.5.
Tabel penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB. III
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2.
Tabel Tujuan,sasaran dan Target Renja BKD tahun 2017
3.3.
Tujuan dan sasaran jangka menengah BKD (Renstra BKD )
BAB.IV 4.1.
BAB.V
PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel Rumusan program dan kegiatan BKD 2017
PENUTUP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Karunia dan Ridha-Nya, Rencana Kerja (Renja) BKD Tahun 2017 telah selesai disusun. Renja tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD
Tahun
Lalu, Tujuan, Sasaran
yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis BKD Kabupaten Magetan, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Melalui Renja
ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta
pedoman bagi BKD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2017. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
Magetan,
2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
Drs. SUKO WINARDI Pembina Utama Muda NIP. 19590117 198503 1 005
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, Tahap pelaksanaan forum SKPD dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum
disempurnakan
menjadi
dokumen
Renja
SKPD
yang
definitif.Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap pelaksanaan Forum SKPD merupakan wadah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, atau antar pelaku pembangunan untuk membahas
prioritas
program
dan
kegiatan
pembangunan
hasil
kegiatan
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan dengan SKPD. Peran forum SKPD dapat mendorong penerapan pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan dari atas ke bawah (topdown planning), yang diselaraskan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari Forum SKPD ini adalah untuk menselaraskan program kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, mempertajam indikator serta target program kegiatan SKPD sesuai dengan tupoksi SKPD, menselaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai
dengan
kewenangan
untuk
sinergi
pelaksanaan
prioritas
pembangunan daerah dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Sedangkan Output yang dihasilkan dari forum SKPD Kabupaten/ Kota antara lain : 1. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
2. Kegiatan prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat; 3. APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD di susun menurut Kecamatan dan Kelurahan selanjutnya kegiatan prioritas setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan; 4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/ Kota. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian,
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah; 8) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. 9) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10) Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2017, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan untuk 5 tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah : 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Magetan.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen
RKPD,Renstra
provinsi/Kabupaten/kota,
SKPD, dengan serta
tindak
Renja
lanjutnya
K/L
dan
dengan
Renja proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD o Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. o Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.). o Tabel yang perlu disajikan Tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………… Kabupaten Magetan Realisasi Capaian
Catat Proyeksi SPM/stand an NO Indikator IKK ar nasional Analis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun is 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Target Renstra SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: o Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; o Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; o Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(MilleniumDevelopmnet Goals);
o Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan o
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap
perbedaan
dengan
rancangan
awal
RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi . Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebuti diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3. Sajikan table sebagai berikut:
Tabel2.5 Usulan Program danKegiatandari Para PemangkuKepentinganTahun2016 Kabupaten Magetan Nama SKPD : ……. No
Program/Kegiatan
Lokasi
IndikatorKinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
Besaran/ Volume (5)
Catatan (6)
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan terdepan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi: -
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
-
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.
Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2015 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BKD dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh BKD. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Magetan
Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintah dibidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008, memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Magetan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, penghargaan dan pensiun.
Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian
makaBadan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Magetan
menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: 1. Menyiapkan
penyusunan
dan
menghimpun
peraturan
daerah
dibidang
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. 2.Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah. 3. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah. 4. Pengidentifikasian
kebutuhan
diklat,
pelaksanaan,
penyelenggaraan,
pengawasan, pengendalian serta pemanfaatan diklat sumber daya manusia. 5. Penyiapan pelaksanaan
pengadaan,
pengangkatan,
kenaikan
pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma dan standart serta prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pelayanan
administrasi
kepegawaian,
pengangkatan,
pemindahan,
pemberhentiaan dalam dan dari jabatan structural dan fungsional sesuai peraturan yang telah ditetapkan. 7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan. 8. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan. 9. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil.
10. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. 11. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
NO
Indikator
(1)
(2)
3
Target Renstra SPM/standar IKK nasional Tahun Tahun 2014 2015
Realisasi Capaian Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
(12)
(13)
(3)
(4)
(5)
(6)
(10)
(11)
1 Tersediannya SPPD,honor,lembur,me terai,alat kebersihan kantorkoran,telpon,ma min rapat
-
-
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2 Tercapainya pengadaan kendaraan dinas oprasional
-
-
-
1
1
5
2 tercapinya peralatan kantor
-
-
-
135
7
135
pengadaan gedung
5 Jmlah PNS yang mengikuti sosialisasi tentang PP kepegawaian -
-
7 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah CPNS 8 mengikuti prajabatan
12 bulan 12 bulan
130
295
3 roda 4 3 roda 4 3 roda 4 3 roda 4 3 roda 4 dan 5 dan 5 dan 5 dan 5 dan 5 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6 Prosentase penerbitan SK pensiun
Catatan Penting
Proyeksi
-
135
135
130
295
130
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19
30
30
30
30
30
yang diklat
-
-
-
340
-
340
200
200
9 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim
-
-
52
46
48
46
52
53
10 Jumlah Aparatur yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa
-
-
100
100
100
100
100
100
11 Jumlah PNS mengikuti fungsional
yang diklat
-
-
50
50
41
47
105
75
12 Jumlah CPNS yang mengikuti pembekalan
-
-
338
30
0
30
200
200
13 Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan mental dan ESQ Training
-
-
45
120
43
102
100
275
-
-
60
-
60
-
-
-
14 Jumlah PNS yang mengikuti bimtek teknis dan tugas
Realisasi Capaian
Target Renstra
NO
Indikator
SPM/standar IKK nasional Tahun 2014
Catatan Penting
Proyeksi
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
15 Jumlah PNS yang mengikuti bimtek teknis dan tugas
-
-
60
-
60
-
-
-
16 Jumlah PNS yang mengikuti bimtek teknis dan tugas
-
-
-
-
0
-
-
40
17 Jumlah peserta yang lulus seleksi penerimaan CPNS
-
-
12.000
7.000
30
200
200
18 Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat
-
-
100%
-
-
100%
20 Jumlah penerbitan SK ijin belajar dan tugas belajar
-
-
250
250
21 Jumlah aparatur yang mendapatkan Penghargaan
-
-
66
22 Jumlah pelanggaran kasus disiplin dan etika PNS
-
-
23 Jumlah Aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
-
24 Jumlah calon praja IPDN yang diterima
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1134
160
150
150
106
66
0
90
90
20
20
6
24
20
20
-
12
16
11
19
22
22
-
-
3
3
1
0
3
3
25 Jumlah penyelesaian administrasi data Pegawai non PNS
-
-
604
604
186
580
601
601
26 Jumlah CPNS sesuai dengan kebutuhan pegawai
-
-
1992
1992
1992
3466
1992
1992
27 Jumlah PNS yang lulus ujian dinas / penyesuaian ijasah
-
-
-
150
-
150
-
150
28 Jumlah penerbitan SK PNS menjadi PNS
-
-
-
340
4
339
200
200
29 Prosentase keterisian pejabat struktural sesuai SOTK
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 Prosentase Penerbitan Karis,Karsu,Karpeg dan Taspen
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31 Nilai survey Indek kepuasan masyarakat
-
-
73
73,5
73
73,5
74
74,5
19
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Kondisi internal Badan Kepegawaian Daerah terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKD dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKD dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.
Peningkatan Kinerja Pelayanan Dalam meningkatkan kinerja pelayanan perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis : - Bidang Diklat pada BKD Kebupaten Magetan khususnya kegiatan diklat fungsional belum bias optimal karena kurangnya penawaran dari lembaga diklat yang terakreditasi dan tidak ada pengiriman diklat diakhir tahun yang memerlukan kontribusi. - Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar/ ijin belajar dengan permasalahan PNS yangmengajukan ijin belajar kurang memahami aturan tentang jarak tempuh dan jurusan yang diambil tidak linier dgn jenjang pendidikan sebelumnya / tidak mendukung tupoksi - Kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN untuk tahun 2015 Kabupaten Magetan tidak memfasilitasi penerimaan praja IPDN karena Kabupaten/Kota tidak dilibatkan dalam proses seleksi penerimaan Praja IPDN sehingga realisasi anggaran hanya untuk koordinasi. b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : - Program Simpeg online belum bisa maksimal pengelolaannya.
- Pemberian Satyalancana untuk tahun 2015 belum bisa dilaksnakan karena mengacupada Kepres yang baru dan sampai akhir tahun 2015 Kepres tersebut belum turun. - Pola rekrutmen CPNS masih tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat; Sesuai dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan adalah: "Tersedianya aparatur yang profesional, sejahtera dan bermartabat"
Makna dari kata-kata dalam visi adalah sebagai berikut : a. Aparatur yang profesional adalah PNS yang kompeten dibidangnya memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi; b. Aparatur yang sejahtera adalah PNS yang memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarganya baik semasa masih aktif maupun setelah pensiun. c.
Aparatur yang bermanfaat adalah aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilainilaI agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Upaya untuk mewujudkan Visi diatas diwujudkan melalui implementasi misi-misi sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur. 2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Misi “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur”, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme bagi CPNS. ”, merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS.
Misi “ Peningkatan pelayanan administrasi Kepegawaianyang transparan dan akuntabel.”, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pegawai,
“merupakan upaya untuk meningkatkan pembinaan dan penghargaan serta profesionalisme aparatur, ”merupakan
upaya
pemerintah
untuk
meningkatkan
akurasi
data
kepegawaian. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD : Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah di jajaran Kabupaten Magetan, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok da fungsi BKD ada beberapa hal tantangan dan peluang diantaranya : Tantangan : 1. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Kurangnya tingkat pemahaman para PNS terhadap peraturan-peraturan kepegawaian. 3. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur di bidang perencanaan. 4. Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian. Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD : 1. Penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pada analisa kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan. 2. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian pada PNS. 3. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. 4. Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang ASN 5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang. 6. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2017 sebagai berikut : Berdasarkan Pembangunan
Prioritas
yang
ditetapkan
dalam
dokumen
Rencana
Kerja
Daerah (RKPD) Tahun 2017, Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel 2.4. berikut ini.
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Rancangan Awal RKPD N o (1)
1.
Program/ Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
(3)
(4) Ketersediaan jasa administrasi perkantoran
(5)
Kabupaten Magetan
Tersedianya kebutuhan SPPD,Honor,Lemb ur,Materai,Peralata n kebersihan kantor,Telpon,Kora n,Mamin rapat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 bulan
Pagu indikatif (Rp.000) (6)
332.000
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
2.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Laptop 4,monitor 3,AC 1,meja kerja 5,kursi kasbbag 7
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Magetan
Jumlah kendaraan yang dipelihara
Program/ Kegiatan (7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja
Target capaian
(8)
(4) Tersedianyan jasa administrasi perkantoran
(10)
Kabupaten Magetan
Tersedianya kebutuhan SPPD,Honor,L embur,Materai ,Peralatan kebersihan kantor,Telpon, Koran,Mamin rapat
Lokasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
kendaraan roda 4 = 3 dan kendaraan roda 2 = 11
Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)
12 bulan
332.000
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
80.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Tercapainya pelaksanaan kegiatan 1 unit printer,……… DST
Laptop 4,monitor 3,AC 1,meja kerja 5,kursi kasbbag 7
80.000
95.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Magetan
Jumlah kendaraan yang dipelihara
kendaraan roda = 3 dan kendaraan roda 2 = 11
95.000
Catatan Penting (12)
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Jumlah mesin SIPPO yang terpasang serta jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Jumlah mesin SIPPO yang terpasang serta jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
4.
Pengadaan mesin / kartu absensi
Kabupaten Magetan
Jumlah mesin SIPPO yang terpasang
20 unit
254.214,8 50
Pengadaan mesin / kartu absensi
Kabupaten Magetan
Jumlah mesin SIPPO yang terpasang
20 unit
254.214,850
5.
Sosialisasi peningkatan disi/ Kartu absensiplin PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
295 orang
100.000
Sosialisasi peningkatan disi/ Kartu absensiplin PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
295 orang
100.000
Prosentase penerbitan SK pensiun tepat waktu
100 %
85.000
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan
30 laporan
Jumlah dokumen laporan caoaian kinerja dan keuangan
30 laporan
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS 6.
7.
Penyelesaian SK Pensiun
Jumlah aparatur yang pindah/purna
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS
Kabupaten Magetan
Prosentase penerbitan SK pensiun tepat waktu
100 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kabupate n Magetan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan
30 laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Magetan
Jumlah dokumen laporan caoaian kinerja dan keuangan
30 laporan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
85.000
Penyelesaian SK Pensiun
Jumlah aparatur yang pindah/purna Kabupaten Magetan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kabupaten Magetan
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
10.000
8.
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan
200 orang
2.650.000
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan
200 orang
2.650.000
Jumlah peserta berdasarkan hasil rekrut CPNS
9.
Pendidikan dan pelatihan Structural bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim
53 orang
1.585.000
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim
53 orang
1.585.000
10 .
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan ujian sertifikasi barang /jasa
100 orang
175.000
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan ujian sertifikasi barang /jasa
100 orang
175.000
11 .
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS
75 orang
525.000
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Kabupaten Magetan
Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS
75 orang
525.000
12 .
Pembekalan CPNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta pembekalan bagi CPNS
200 orang
26.500
Pembekalan CPNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta pembekalan bagi CPNS
200 orang
26.500
Jumlah peserta tergantung jumlah alokasi formasi dari Pemerintah Pusat dan hasil Seleksi CPNS
13 .
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti ESQ Training
100 orang
250.000
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti ESQ Training
100 orang
250.000
Peserta Kepala SKPD dan Sekretaris badan
14 .
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dan Peningkatan wawasan ketrampilan menghadapi masa purna tugas
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
60 orang dan 105 orang
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kabupaten Magetan
Jumlah aparatur
15 .
Seleksi Penerimaan CPNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta seleksi pengadaan CPNS
200 orang
16 .
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Magetan
Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu
17 .
Pembangunan/pe ngembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan
18 .
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas/ijin belajar
Kabupaten Magetan
75.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dan Peningkatan wawasan ketrampilan menghadapi masa purna tugas
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
60 orang dan 105 orang
75.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kabupate n Magetan
Jumlah aparatur
675.000
Seleksi Penerimaan CPNS
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta seleksi pengadaan CPNS
200 orang
675.000
100 %
95.000
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Magetan
Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu
100 %
95.000
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
100 %
100.000
Pembangunan/pe ngembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
100 %
100.000
PNS yang mengikuti seleksi tugas/ ijin belajar
150 orang
5.000
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas/ijin belajar
Kabupaten Magetan
PNS yang mengikuti seleksi tugas/ ijin belajar
150 orang
5.000
Jumlah peserta tergantung pada jumlah pelamar yang memenuhi syarat administrasi
19 .
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalencana dan PNS berprestasi
90 orang
150.000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalencana dan PNS berprestasi
90 orang
150.000
20 .
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Magetan
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
100 %
70.000
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Magetan
100 %
70.000
21 .
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Magetan
Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar
22 orang
275.000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Magetan
22 orang
275.000
22 .
Fasilitas penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kabupaten Magetan
Peserta seleksi praja IPDN
3 orang
15.000
Fasilitas penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kabupaten Magetan
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar Peserta seleksi praja IPDN
3 orang
15.000
23 .
Pengelolaan pegawai Non PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah penyelesaian administrasi data Pegawai Non PNS
601
25.000
Pengelolaan pegawai Non PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah penyelesaian administrasi data Pegawai Non PNS
601 org
25.000
24 .
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Magetan
Jumlah formasi PNS
1.992
40.000
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Magetan
Jumlah formasi PNS
1.992
40.000
25
Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasah
150
70.000
Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah
Kabupaten Magetan
Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasah
150
70.000
26 .
Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS
200 orang
20.000
Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS
Kabupaten Magetan
Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS
200 orang
20.000
Beasiswa tugas belajar S.2 dan Dokter Spesialis
27 .
Pengelolaan Jabatan Struktural / Fungsional
Kabupaten Magetan
Prosentase keterisian pejabat struktural dan fungsional sesuai SOTK (lelang jabatan)
100%
488.000
Pengelolaan Jabatan Struktural / Fungsional
Kabupaten Magetan
Prosentase keterisian pejabat struktural dan fungsional sesuai SOTK (lelang jabatan)
100%
488.000
28 .
Fasilitas Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun
Kabupaten Magetan
Prosentase penerbitan kartu Istri/suami, kartu Pegawai dan tabungan Pensiun
100 %
10.000
Fasilitas Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun
Kabupaten Magetan
Prosentase penerbitan kartu Istri/suami, kartu Pegawai dan tabungan Pensiun
100 %
10.000
74
20.000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 29 Survey Indeks . kepuasan Masyarakat
Skor IKM BKD
Kabupaten Magetan
Skor IKM
74
20.000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat survey Indeks kepuasan Masyarakat
Skor IKM BKD
Kabupaten Magetan
Skor IKM
Mengikuti SOTK Pemerintah Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait jabatan fungsional tertentu
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2017 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Magetan
Nama SKPD :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetaan
No
Program/Kegiatan
Lokasi
IndikatorKinerja
(1)
(2)
(3)
(4) Jumlah peserta yang mengikuti diklat auditor/pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Besaran/ Volume (5)
Bertahap 4 kali
Catatan (6) Masih mencari diklat hal dimaksud di Badan Diklat Propinsi
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan
Nasional
yang
terkait
dengan
sasaran
makro
pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurnnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1:30 untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tupoksi pada Badan Kepegawaian Daerah terhadap Kebijakan Nasional dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kinerja ( PPPK ) dan Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkwalitas dan profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tabel 3.2 Tujuan Sasaran dan Target Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 N o
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Urusan/Prog ram/ Kegiatan
1
2
3
4
5
6
1
Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai kompetensi
Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
Indikator Kinerja
2017 Target 7
a.Kompetensi manajerial
63 %
b.kompetensi teknis
60%
Program pembinaan dan pengembang an aparatur
Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar
22 orang
Program pembinaan dan pengembang an aparatur
Prosentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
70 %
Prosentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai
2
Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin
Meningkatny a disiplin pegawai ASN
Program pembinaan dan pengembang an aparatur
3
Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu,cepat,a kurat
Meningkatny a kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Program penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat
100 %
100 %
100%
Tersedianya akurasi data kepegawaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Program fasilitasi pindah/purn a tugas PNS
Prosentase Usulan SK pensiun
100%
Program pembinaan dan pengembang an aparatur
Prosentase penerbitan karis,karsu dan taspen bagi PNS
100 %
Program mengintensi fkan penanganan pengaduan masyarakat
Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
74
Program pembinaan dan pengemban gan aparatur
Prosentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100 %
Program pembinaan dan pengemban gan aparatur
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
90 %
1.program pelayanan administrasi perkantoran
1.Prosentase tertib administrasi barang / aset
100 %
2.Prosentase temuan BPK yang di tindaklanjuti
100 %
2.program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan.
3.3. Tujuan dan sasaran jangka menengah BKD (Renstra BKD ) Tabel 3.3 TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014-2018
Target
N o .
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2
3
6
Peningkatan kompetensi sesuai sumber daya aparatur
1. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi
Terpenuhiny a penempatan 1 dalam jabatan sesuai kompetensi
Terpenuhiny a hak dan kewajiban pegawai ASN Tersedianya pelayanan administrasi 3 kepegawaia n tepat waktu,cepat, akurat
2014 Target 8
2015 Target 10
2016 Target 12
2017 Target 14
2018 Target 16
a.Kompetensi manajerial
48 %
53 %
58 %
63 %
68 %
b. kompetensi teknis
50 %
52 %
56 %
60 %
66 %
2. Jumlah pegawai ASN yang mendapat bantuan tugas belajar
12 orang
16 orang
15 orang
15 orang
15 orang
Prosentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
70%
70%
70%
70%
70%
Meningkatny a disiplin pegawai ASN
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatny a kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Prosentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase penerbitan SK kenaikan pangkat
Prosentase pensiun pegawai tepat waktu
Target
N o .
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2
3
6
Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
2014 Target 8
2015 Target 10
2016 Target 12
2017 Target 14
2018 Target 16
Prosentase penerbitan karis,karsu dan taspen bagi PNS
100%
100%
100%
100%
100%
Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
72,5
73
73,5
74
74,5
Prosentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
1.Prosentase tertib administrasi barang / aset
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.Prosentase temuan BPK yang di tindaklanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.
Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah telah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut dalam tabel 4.1 :
BAB V PENUTUP
Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daera. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tyercantum dalam Rencana Strategis satuan kerja perangkat Daerah.Rencana kerja dibuat terkait dengan visi misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
Penyusunan Renja tahun 2017 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja BKD Magetan selama tahun 2017 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.
Sejalan dengan visi BKD tahun 2013-2018 yaitu :" Tersedianya Aparatur Yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat "serta misi : 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang-bidang subtantif pemerintah. 2. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama aparatur dalam penyiapan sumberdaya aparatur 3. Memantapkan pembinaan karir aparatur pemerintah. 4. Memantapkan sistem informasi kepegawaian sebagai sumber informasi kebijaksanaan kepegawaian. 5. Memantapkan
sistem
administrasi
kepegawaian
guna
meningkatkan
kesejahteraan aparatur. 6. Berperan aktif dalam menumbuh kembangkan nilai kepemerintahan yang baik.
Namun demikian kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta SKPDSKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja.
Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan dimasa yang akan datang.
Magetan, 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
Drs. SUKO WINARDI Pembina Utama Muda NIP. 19590117 198503 1 00 5
