BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2014

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2014

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RSUD MAJALENGKA

RENSTRA

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang Diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4

Rumah Sakit

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Majalengka

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b.

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

c.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

d.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB II

Page 11


Pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka : 1.

Instalasi Rawat Jalan  Poli klinik Penyakit Dalam  Poli klinik Anak  Poli klinik Bedah  Poli klinik Kandungan dan Kebidanan  Poli klinik Mata  Poli klinik THT  Poli klinik Kulit dan Kelamin  Poli klinik Syaraf  Poli Klinik Jiwa  Poli klinik Gigi  Poli klinik Umum  Poli klinik TB/DOTS

2.

Instalasi Gawat Darurat

3.

Instalasi Rawat Inap dengan jumlah Tempat tidur 226  Ruang Perawatan anak  Ruang perawatan bedah  Ruang perawatan penyakit dalam  Ruang perawatan kebidanan & kandungan  Ruang perawatan penyakit syaraf  Ruang perawatan kelas utama  Ruang perawatan VIP  Ruang perawatan bayi / perinatologi  Ruang perawatan intensif (ICU)

4.

Instalasi Kamar Operasi

5.

Instalasi Anesthesi

6.

Instalasi Farmasi

7.

Instalasi Laboratorium

8.

Instalasi Radiologi

9.

Instalasi Gizi

10. Instalasi Sanitasi

BAB II

Page 12


11. Instalasi/IPSRS 12. Instalasi Rekam Medik 13. Pelayanan Kamar Jenazah

TABEL 3.4 DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA RSUD MAJALENGKA 2014

NO

JENIS TENAGA

A

TENAGA KESEHATAN

PNS / CPNS

NON PNS

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

I

TENAGA MEDIS

1

dr.Spesialis Anak

-

-

-

-

-

1

1

2

dr.Spesialis Bedah

-

-

-

-

-

2

2

dr.Spesialis Mata

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

dr.Spesialis Obgyn

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

dr.Spesialis Peny.Dalam

-

-

-

-

-

1

1

5

dr.Spesialis Anesthesi

-

-

-

-

-

1

1

6

dr.Spesialis THT

-

-

-

-

-

1

1

7

-

-

-

-

-

1

1

8

dr.Spesialis Saraf dr.Spesialis Kulit dan Kelamin

-

-

-

-

-

1

1

9

dr.Spesialis Patologi Klinik

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

10

dr.Spesialis Kesehatan Jiwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Dokter Umum

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

10

-

10

2

Dokter Gigi Umum

-

-

-

-

2

2

116

3

24

162

Sub.Total

Sub.Total II

TENAGA PERAWATAN

1

Perawat

2

Perawat Gigi

3

Bidan

4

Perawat Anestesi

Sub.Total III

19

2 1

18

11

11

4

4

2 2

21

3

3

TENAGA KEFARMASIAN

1

Apoteker

2

Asisten Apoteker

2 8

2

3

11

4

4

Sub.Total IV

TENAGA KES.MASYARAKAT

1

MKM

1

1

2

M.Epid

2

2

3

SKM

4

Sanitarian

Sub.Total V. 1

BAB II

4 2

2

4 4

TENAGA GIZI Nutrisionis

5

1

6

2

2

4

Page 13


VI

TENAGA KETEKNISIAN MEDIS

1

Radiografer

2

2

Teknisi Elektromedis

1

3

Analis Kesehatan

7

2 1 2

4

4

9

Sub.Total TENAGA KESEHATAN LAINNYA

VII 1

Fisioterafi

2

Pasca Sarjana / MARS

3

Sarjana Fisika Medis (Sain) Sub.Total Tenaga Kesehatan

TENAGA NON KESEHATAN

B 1

Magister Ilmu Adm. ( Sain)

2

Sarjana Ilmu Sosial Sarjana Teknik Informatika (IT)

3 4

6

Akuntansi SMA / SLTA Lainnya yg Sederajat SMP / SLTP Lainnya yg Sederajat

7

SD

5

Sub.Total Tenaga Non Kesehatan

1

1 3 1

3 1

27

3

160

7

44

16

257

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

2

2

14

D1

D3

D4

S1

S2

1

14 -

1

1

1

71

71

55

1

5

7

1

4

5

1

56

10

7

9

1

71

-

1

-

13

1

107

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML 364

TOTAL

SLA

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML 116

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masingmasing indikator kinerja, perlu didapatkan data dari sumber yang meliputi sumber internal dan external. Untuk itu data realisasi pencapaian sasaran (target) harus dilakukan melalui suatu studi/survey secara khusus. Pada pengukuran pencapaian sasaran ini dapat dinilai bahwa semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Sedangkan Pengukuran kinerja dilakukan unutuk nilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB II

Page 14


Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi , kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dimasa mendatang. Pelaksanaan evaluasi didasarkan atas hasil perhitungan format Pengukuran Kinerja Tahun 2014 seperti diuraikan dibawah ini : 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2014 Per Sasaran : Dari hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian sasaran didapatkan rata-rata prosentase 98,79 %. Hal ini mengindikasikan ada kegiatan yang mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sasaran pengembangan sarana dan prasarana

Rumah Sakit yang

hanya mencapai 90,29 % dari 2 kegiatan yang harus dilaksanakan, dimana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit tidak dapat dilaksanakan dikarenakan danya permasalahan pada proses pengadaan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan tahun 2014 akan tetapi akan dilaksakanan kembali di tahun 2015

2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 Per Tujuan: Hasil perhitungan format Pengukuran pencapaian tujuan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menunjukan rata - rata prosentase pencapaian tujuan mencapai 100%.

BAB II

Page 15


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB RSUD MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI No

PROGRAM/KEGIATAN

1 1

2

4

FISIK

(Rp)

%

%

3

4

5

6

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

134.509.000

129.000.000

95,90

100,00

1.250.000.000

1.172.538.000

93,803 100,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

-

3

KEUANGAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

2

ANGGARAN (Rp)

Fasilitasi Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Program Pengadaan ; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata -

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

5.307.524.494

4.803.056.153

90,50

-

Pembangunan Rumah Sakit

6.827.937.000

6.827.937.000

100,00 100,00

46.000.000.000

45.867.038.525

99,71

100,00

59.519.970.494 58.799.569.678

98,79

98,79

90,29

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

-

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah

BAB II

Page 16


Sumber pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka pada tahun 2013 selain dari pendapatan fungsional Rumah Sakit, juga berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. 1.

Pendapatan Fungsional Rumah Sakit dan bantuan Pemerintah Pusat Target pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Rp. 46.221.000.000,00 sedangkan realisasinya Rp.45.867.038.525,00 (99,23%). Adapun bantuan Pemerintah

melalui Program

Peningkatan

anggaran

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sakit

dengan

Rp.

12.135.461.494,00 dengan realisasi Rp. 11.630.993.153,00 (95,84%). 2. Belanja RSUD Majalengka tahun 2014 : a. Anggaran Belanja tidak langsung RSUD Majalengka Tahun 2014 Rp. 17.915.453.000,00 dengan realisasi Rp. 17.353.137.639,00 (96,86%). b. Anggaran Belanja Langsung RSUD Majalengka Tahun 2014 1)

Pembangunan Gedung Kesehatan (APBD) dengan Anggaran Rp. 6.827.937.000,00

dengan realisasi Rp. 6.827.937.000,00 (100%). 2)

Anggaran Belanja langsung (APBD/BLUD) Tahun 2014 Rp 59.740.970.494,00

dengan realisasi Rp 58.799.569.678,00 (98,42 %) 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD TAHUN 2014 Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2014 akan menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, khususnya untuk kegiatan anggaran tahun 2014. Upaya Peningkatan Pelayanan rumah sakit sangat tergantung kepada perencanaan yang baik dan ditunjang oleh realisasi dari Rencana itu sendiri. Secara umum semua program telah berjalan dengan cukup baik , meskipun ada beberapa indikator baik indikator sasaran maupun indikator kegiatan dimana prosentase pencapaian targetnya masih dibawah 100 %, adapun Kemungkinan penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan antara lain: a.

Mundurnya

pengesahan

anggaran

terutama

anggaran

perubahan

yang

menyebabkan mepetnya waktu untuk melaksanakan kegiatan. b.

Minimnya sumber daya manusia RS yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sehingga untuk tahun 2014 ini capaian kinerja nya masih dibawah target 100 % sekitar 97%.

BAB II

Page 17


c.

Keterlambatan dalam penyusunan rencana kegiatan pada pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Adapun hasil pelayanan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: No

2.3

Jenis Pelayanan

Jumlah Kunjungan

65.708

1

Rawat Jalan

2

Rawat Inap

18.387

3

Gawat Darurat

15.743

4

Radiologi

5

Laboratorium

6

Bedah Sentral

ISU-ISU

PENTING

PENYELENGGARAAN

7.617

2.584

TUGAS

DAN

FUNGSI

RSUD

MAJALENGKA 2.3. 1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4

Rumah Sakit

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

Page 18


Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2.

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

4.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menyelenggarakan fungsi meliputi: 1. Pelayanan Medis; Penunjang medis dan non medis; 2. Pelayanan dan asuhan keperawatan; 3. Pelayanan rujukan; 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); 5. Penelitian dan pengembangan; 6. Pelayanan administrasi umum dan keuangan 2.3.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Majalengka

Rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut : 1.

Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional bersinergis,pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat ( Bandung) dan Jawa Tengah ( Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila.

BAB II

Page 19


2.

Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan sebagai kelanjutan pembangunan Jalan Tol Kanci, dimaksudkan sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi akibat semakin beratnya beban lalu lintas kendaraan yang melewati Jalur Pantai Utara yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini akan melewati Kabupaten Majalengka dengan 2 (dua) interchange utama yaitu pada ruas Jalan Provinsi (Kadipaten-Jatitujuh) dan ruas Jalan Kabupaten (Bongas-Bantarwaru), dan sekaligus akan membuka akses pada kawasan rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.

3.

Rencana Jalan Tol Cileunyi– Sumedang – Dawuan (Kertajati) Pemerintah juga akan membangun Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Kertajati). Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari Kawasan BIJB menuju ibu kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas jalan negara (Kadipaten–Sumedang–Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan terhadap bencana longsor.

4.

Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon Peningkatan Pelabuhan laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong keseimbangan akselerasi pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor transportasi nasional dan sebagai penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk. Keuntungan

yang

berkembangnya

akan

kegiatan

diperoleh Pelabuhan

Kabupaten Cirebon

Majalengka

yaitu

akan

dengan

terpacunya

pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka akan lebih mudah untuk dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan yang memberikan akses kemudahan transportasi akan mendukung pertumbuhan industri karena di Kabupaten Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja yang banyak dan berkualitas serta sumber daya alam yang cukup.

BAB II

Page 20


5.

Perkembangan Sosial Ekonomi Regional Pencapaian indikator makro sosial ekonomi Jawa Barat tahun 2009 yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,29%, laju pertumbuhan investasi sebesar 10,5%, laju inflasi sebesar 2,02% dan IPM mencapai 71,50. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2%, jumlah penduduk miskin sebesar 11,96%, sedangkan tingkat pengangguran sebesar 8,08%. Memperhatikan kondisi nasional dan perkembangan ekonomi regional tahun 2008 dan 2009, maka asumsi dasar indikator makro Indonesia 2013 ditetapkan sebagai berikut : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6,3%–6,7% dan akan terakselerasi ke kisaran 6,4-6,8% pada tahun 2013 dengan laju laju inflasi berkisar 4,5% ± 1%.

6.

Rencana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bermula dari hasil kajian Multi Assens Konsorsium Sembilan Inkindo Jabar pada Tahun 2004, yang merekomendasikan rencana pembangunan Bandara Jawa Barat yang baru, di lokasi dengan peringkat tertinggi yaitu di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2005, isu Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan lokasi pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2011 sudah dimulai pembebasan lahan untuk bandara seluas 100 ha, dan akan bertambah setelah perubahan APBD 2011. Hal ini berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat, yang perlu segera ditangani secara komprehensif.

7.

Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Dalam

perkembangan

selanjutnya,

Departemen

Perindustrian

Republik

Indonesia juga telah membuat perencanaan suatu Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil, yang diperuntukkan sebagai pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung Timur, yang keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan.

BAB II

Page 21


Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon industrinya, mulai dari perkembangan ke hulu (industri serat) ke intermediate (industri staple dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan ini, telah sejalan dengan RT RW Kabupaten Majalengka 2005– 2015, yang menetapkan Wilayah Pengembangan (WP) Utara sebagai Kawasan Industri, Perdagangan, Jasa dan Kawasan BIJB, termasuk di dalamnya Kecamatan Kertajati. Juga sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu pada wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, pemerintah Kabupaten Sumedang telah merencanakan Kawasan Industri Terpadu Cibuluh di Kecamatan Tolengas. Oleh karena itu perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu didukung dan ditindaklanjuti. Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka.

8.

Pembangunan Waduk Jatigede Pembangunan Waduk Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, akan berpengaruh

besar

terhadap

kabupaten-kabupaten

sekitarnya

seperti:

Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka. Pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap wilayah sekitarnya antara lain meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan biogeofisik. Pengaruh terhadap Kabupaten Majalengka antara lain pada aspek biogeofisik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya air serta perluasan prasarana fisik sungai dan irigasi. Sedangkan pengaruhnya terhadap aspek sosial ekonomi secara langsung adalah meningkatnya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian dan perikanan.

BAB II

Page 22

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2014

Recommend Documents