PEMERINTAH KOTA BLITAR PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYEWAAN FASILITAS PASAR LEGI KOTA BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Program Pembangunan Pasar Legi Kota Blitar, serta untuk menjaga, ketentraman, ketertiban pedagang dan pengunjung pasar perlu penataan pemanfaatan fasilitas Pasar Legi; b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27/D). Dengan pertsetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENYEWAAN FASILITAS PASAR LEGI KOTA BLITAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Blitar. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar; c. Walikota, adalah Walikota Blitar.
1
d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dalam hubungannya dengan pemakain fasilitas Pasar Legi; e. Pasar Legi selanjutnya disebut pasar, adalah Pasar Legi Kota Blitar. f. Fasilitas Pasar, adalah semua bentuk bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa yang terdiri dari los, kios daging, kios, toko dan gedung serbaguna. g. Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dinding, berlantai keramik. h. Kios Partisi adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan ukuran tertentu, berdinding partisi, berlantai keramik. i. Kios Daging adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk memanjang, berlantai keramik dilengkapi dengan meja daging, instalasi air bersih dan instalasi air limbah. j. Kios Makan adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok, berlantai keramik dilengkapi dengan instalasi air bersih , instalasi air limbah dan instalasi listrik. k. Kios, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok, berpintu, berlantai keramik dan dilengkapi dengan instalasi listrik. l. Toko, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok/kaca, berpintu, berlantai keramik dan dilengkapi dengan instalasi listrik. m. Gedung Serbaguna, adalah bangunan tetap berukuran tertentu digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa lainnya yang dilengkapi instalasi listrik. n. Badan , adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Badan lainnya. o. Pedagang, adalah orang pribadi atau badan sebagai penyewa yang memakai fasilitas pasar. p. Pedagang lama, adalah pedagang yang mempunyai izin dan/atau yang telah terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar. q. Pedagang baru, adalah pedagang selain pedagang lama sebagaimana dimaksud huruf p. s. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak lain yang diatur dengan ketentuan sewa menyewa. BAB II FASILITAS PASAR DAN OBYEK PENYEWAAN Pasal 2 Pasar terdiri dari 2 (dua) lantai dengan fasilitas sebagai berikut: a. Lantai I 1. Los A 168 unit, dengan ukuran 1,5 x 1,5 m ; 2. Los B 612 unit, dengan ukuran 1,5 x 2 m ; 3. Kios 183 unit, dengan ukuran 3 x 4 m ; 4. Kios Makan 29 unit, dengan ukuran 3 x 4 m ; 5. Toko 12 unit, dengan ukuran 6 x 8,4 m ; b. Lantai II 1. Los A 168 unit, dengan ukuran 1,5 x 1,5 m ; 2. Kios Partisi 306 unit, dengan ukuran 2 x 3 m ; 3. Kios 176 unit, dengan ukuran 3 x 4 m ; 4. Kios Makan 12 unit, dengan ukuran 3 x 4 m ; 5. Kios Daging 54 unit, dengan ukuran 1,5 x 1,5 m ;
2
6. Toko 1 unit, dengan ukuran 6 x 8,4 m ; 7. Gedung Serbaguna 1 unit, dengan ukuran 54 x 8,4 m. Pasal 3 Obyek penyewaan fasilitas pasar adalah kios, toko, dan gedung serbaguna yang khusus disediakan untuk pedagang dan merupakan milik Pemerintah Daerah. BAB III SUBYEK PENYEWAAN FASILITAS PASAR Pasal 4 Subyek penyewaan fasilitas pasar adalah pedagang yang memakai fasilitas pasar, tidak termasuk fasilitas umum dan los. Pasal 5 Subyek penyewaan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diklasifikasikan atas : a. Pedagang Lama ; b. Pedagang Baru; BAB IV PERUNTUKAN DAN TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG PASAR Pasal 6 (1) Pasar disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. (2) Peruntukan gedung serba guna diatur secara khusus dengan Keputusan Walikota. (3) Urutan prioritas penempatan pedagang pasar : a. pedagang lama sebagai prioritas pertama;dan b. pedagang baru. (4) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dan/atau dengan cara musyawarah. (5) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB V PENETAPAN HARGA DASAR DAN JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA FASILITAS PASAR Pasal 7 (1) Bagi pedagang lama, harga dasar sewa ditetapkan berdasarkan nilai investasi bangunan dikurangi nilai bangunan fasilitas umum dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Bagi pedagang baru, harga dasar sewa ditetapkan berdasarkan nilai investasi bangunan dikurangi nilai bangunan fasilitas umum. (3) Harga dasar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Harga dasar dan jangka waktu sewa menyewa gedung serba guna diatur secara khusus dengan Keputusan Walikota.
3
Pasal 8 (1) Jangka waktu penyewaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun. (2) Perpanjangan sewa menyewa dapat dilakukan atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pedagang yang secara nyata menempati fasilitas pasar. (3) Perpanjangan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa menyewa. (4) Tatacara permohonan izin , perpanjangan dan syarat sewa menyewa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 Pembayaran sewa fasilitas pasar dapat dilakukan secara tunai atau dapat diangsur secara bulanan atau tahunan; Pasal 10 Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar seluruh uang sewa sebelum pedagang menempati fasilitas pasar. Pasal 11 (1) Pembayaran Bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar setiap bulan dan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati fasilitas pasar. (2) Sisa pembayaran untuk bulan berikutnya dibayarkan selambatlambatnya setiap tanggal 15 bulan berjalan. Pasal 12 (1) Pembayaran Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar setiap tahun dan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati fasilitas pasar. (2) Sisa pembayaran untuk tahun berikutnya dibayarkan selambatlambatnya terhitung satu tahun setelah pembayaran tahun sebelumnya. Pasal 13 Struktur dan besarnya sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14 Ketentuan pelaksanaan tentang sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa menyewa. BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN
4
Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 9 Juni 2004 WALIKOTA BLITAR Ttd. DJAROT SAIFUL HIDAYAT Diundangkan di Blitar pada tanggal 9 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR Ttd Suyanto LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2004 NOMOR 7/C Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum dan Tata laksana
Dwi Agus Basuki
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYEWAAN FASILITAS PASAR LEGI
I. PENJELASAN UMUM Pasar Legi Kota Blitar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka dalam rangka pemanfaatannya memerlukan pengaturan, agar dapat tercapai daya guna dan hasil guna secara optimal. Pengaturan dimaksud adalah tentang penataan pedagang dan penyewaan fasilitas yang ada didalamnya terutama toko, kios dan gedung serbaguna. Guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan pasar tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 5 : cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) s/d : cukup jelas ayat (3) : cukup jelas ayat (4) : penempatanya kembali pedagang lama, disamping bersadarkan pengelompokan jenis dagangan sedapat mungkin diusahakan mendekati posisi lama, atau dapat ditempuh dengan jalan musyawarah antara pedagang lama dengan Pemerintah. Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas ayat (4) : Ketentuan jangka waktu dan besar sewa gedung serbaguna berbeda dengan fasilitas pasar lainnya, karena dimungkinkan jangka waktu sewa berupa harian, mingguan atau bulanan dan lain-lain, sehingga akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota. Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Pembayaran yang dilakukan secara angsuran baik bulanan maupun tahunan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Pasal 10 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
6
7
