RENCANA STRATEGIS BAGIAN PERTANAHAN TAHUN (REVIEW)

RENCANA STRATEGIS BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2011-2015 (REVIEW)

Rencana Strategis Bagian Pertanahan Tahun 2011-2015 (Review) Bagian Pertanahan

Page 1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Perencanaan Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Semoga dengan disusunnya Buku Perencanaan Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.

Malang, Mei 2015 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN Ttd Drs. MARDIYANTO. Pembina Tingkat I NIP. 19670404 198602 1 002


Page 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................

1 1 2 3 5

2.1 2.2 2.3 2.4

Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Pertanahan .................. Sumberdaya Bagian Pertanahan ................................................ Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan ........................................ Tantangan dan Peluang ..............................................................

5 6 12 12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...................

13

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi ........................ 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 ............. 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................ BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......

13 13 16 17

4.1 Visi .............................................................................................. 4.2 Misi ............................................................................................. 4.3 Tujuan dan Sasaran .................................................................... 4.4 Strategi ....................................................................................... 4.5 Kebijakan .................................................................................... Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

17 17 17 18 18

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF BAB VI INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP .......................................................................................... BAB VI INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

20

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Lampiran: Alur Pikir, Visi, Misi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang


Page 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Didalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses

penyusunan

Renstra

Bagian

Pertanahan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dilakukan secara bersama-sama melalui Tim Penyusun Renstra. Sehubungan dengan hal tersebut Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pertanahan yang meliputi inventarisasi tanah, penanganan/penyelesaian permasalahan/sengketa tanah dan pengadaan tanah perlu menyusun Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


Page 4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama; 15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 1.3. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2011-2015 adalah:


Page 5

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan; b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja; c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; d. Untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan; e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub bagian yang ada pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2011-2015 adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 5 (lima) tahun ke depan, yang

penyusunannya

mengacu

dan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 20112015.

1.4. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini sebagai berikut : Daftar Isi Kata Pengantar BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Pertanahan 2.2. Sumberdaya Bagian Pertanahan 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan 2.4. Tantangan dan Peluang


Page 6

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAEKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tupoksi 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 3.3. Penentuan isu-isu strategis


Page 7

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bagian Pertanahan 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Pertanahan 4.3. Strategi dan kebijakan Bagian Pertanahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP BAB VIIII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Page 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PERTANAHAN

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi, Struktur Organisasi Sebagaimana tertuang dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Bagian Pertanahan sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Bagian Pertanahan a. Melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretaris

Daerah

dalam

bidang

pertanahan yang meliputi inventarisasi tanah, penanganan/penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan pengadaan tanah; b. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Asisten

Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Fungsi Bagian Pertanahan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan; b. pelaksanaan inventarisasi tanah; c. pelaksanaan pemberian ganti kerugian; d. pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah asset Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan; f. pelaksanaan tukar menukar tanah asset Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; h. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah. 3. Struktur Organisasi Bagian Pertanahan Struktur Organisasi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: a. Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah; b. Kepala Sub Bagian Inventarisasi Tanah; c. Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah.


Page 9

KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

KASUBAG INVENTARISASI TANAH

KASUBAG PENGADAAN TANAH

KASUBAG PERMASALAHAN TANAH

STAF

STAF

STAF

2.2. Sumberdaya Bagian Pertanahan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Pertanahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanahan. 1. Sub Bagian Permasalahan Tanah mempunyai tugas: a. menyusun program kerja sub Bagian Permasalahan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; b. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah; c. melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah; d. mengkoordinasikan dan menetapkan

langkah-langkah

penanganan

penyelesaian sengketa tanah; e. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa

untuk

mendapatkan kesepakatan; f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan; g. melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Inventarisasi Tanah mempunyai tugas: a. menyusun program kerja Sub Bagian Inventarisasi Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; b. menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah; c. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan; d. menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;


Page 10

e. mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah

usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana

pembangunan; f. menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah; g. melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; h. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Pengadaan Tanah mempunyai tugas: a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; b. memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset Daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara; c. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum; d. memproses sertifikasi tanah; e. memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian; f. melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Malang sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah tenaga staf di lingkungan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang tersedia saat ini berjumlah 16 (Enam belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut : No

Pangkat/Gol

Jabatan

Pendidikan

1

Pembina Tingkat I IV/b Penata Tingkat I III/d Penata Tingkat I III/d Penata Tingkat I III/d Penata Tingkat I III/d

Kepala Bagian Pertanahan

S-2

Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah Kepala Sub Bagian Inventarisasi Tanah Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Staf

S-2

Jabatan

Pendidikan

2 3 4 5 No

Pangkat/Gol


S-1 S-2 S-1

Page 11

6

Staf

S-1

Staf

S-2

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

S-1

Staf

SMP

13

Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda III/a Pengatur Muda Tk. I II/b Honorer

Staf

S-1

14

Honorer

Staf

SMA

15

Honorer

Staf

SMA

16

Honorer

Staf

SMP

7 8 9 10 11 12

Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan adalah sebagai berikut: Gol/Ruang No

Eselon

1 2 3 4

III IV Staf Sukwan JUMLAH

IV

III

II

3 7

1

12

1

I

1

1

Strata Pendidikan Non Sar SLTPSLTA S-1 S-2 Gol mud 1 2 1 1 3 3 1 4 1 2 1 4 2 5 7 2

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Penunjang 1. Gedung Saat ini Bagian Pertanahan Setda Kabupaten malang menempati Ruangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan rincian ruangan sebagai berikut : a. Ruang Kerja Kepala Bagian

: 1 Unit

b. Ruang Kerja Kasubag

: 1 Unit

c. Ruang Kerja Staf

: 1 Unit

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Bagian Pertanahan Setda. Kabupaten Malang menempati lantai 4 gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang seluas : sudah

cukup

ideal

dengan

tuntutan

tugas-tugas

99 m2, kondisi ini yang

setiap

saat

mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya perluasan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Bagian Pertanahan.


Page 12

2. Peralatan Penunjang Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis

Satuan

Keterangan

4 Unit 5 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

Komputer Printer Notebook Kamera Digital Handycam Mesin Ketik Faximile Pendingin Ruangan Lemari Arsip Kendaraan Dinas Perorangan roda 4 Kendaraan Dinas Operasional roda 4 Kendaraan Dinas Operasional roda 2

3. Anggaran Tahun 2008 - 2010 Adapun anggaran untuk kegiatan pada Bagian Pertanahan dalam pelaksanaan kinerja dari tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : a. Anggaran Tahun 2008 No

Program/Kegiatan

A

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan luar Daerah

8 9 B 1 2 3 4 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

No C 1

Program/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


Anggaran 90.566.000

2.000.000 2.400.000 8.775.000 13.000.000 18.721.000 10.000.000 1.500.000 10.000.000 24.170.000 227.725.000 107.500.000 39.000.000 53.750.000 5.000.000 22.475.000

Anggaran 17.583.000 17.583.000 Page 13

D 1 2 3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun JUMLAH

41.340.000 13.780.000 13.780.000 13.780.000 377.214.000

b. Anggaran Tahun 2009 No

Program/Kegiatan

A 1 2 3 4 5 6

111.832.500 2.400.000 28.500.000 16.000.000 15.588.500 10.350.000 778.000

7 8

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

B 1 2 3 4 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

44.450.000 17.500.000 4.500.000 1.250.000 5.000.000 16.200.000

C 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

23.750.000 23.750.000

D

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

34.848.000

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5.983.494.500

1 2 3 E 1 F 1

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan JUMLAH c. Anggaran Tahun 2010 No A 1 2 3

Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman


Anggaran

15.466.000 22.750.000

11.616.000 11.616.000 11.616.000

5.983.494.500 826.725.000 826.725.000 7.025.100.000 Anggaran 266.731.000 41.700.000 50.785.000 39.746.000 Page 14

4

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

B 1 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

21.200.000 5.000.000 16.200.000

C 1 D

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

16.750.000 16.750.000 26.910.000

1 2 3 E 1 2 F 1

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyuluhan Hukum Pertanahan

134.500.000

8.970.000 8.970.000 8.970.000 132.903.596.000 12.646.302.500 257.293.500

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan JUMLAH

284.913.000 284.913.000 13.520.100.000

d. Proyeksi 2011-2015 Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008-2010 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perkembangan Anggaran Bagian Pertanahan Tahun 2008-2010 Dan Proyeksi Tahun 2011-2015 ANGGARAN BAGIAN PERTANAHAN

Tahun 2006 Anggaran Pertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan Proyeksi Tahun 2011

Tahun 2007 Tahun 2012

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 377.214.000 7.025.100.000 13.520.100.000 1762% 92% 927% Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

5.665.851.000 5.949.143.550 6.246.600.728

6.558.930.764

6.886.877.302

5% 5% 5% 5% Berdasarkan kondisi di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2008-2010 memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 927 %, karena pada tahun 2008 sebagian besar dari anggaran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang masih melekat pada Bagian Tata Pemerintahan Umum. Besarnya

anggaran

terkonsentrasi

pada

penyediaan


tanah

untuk Page 15

kepentingan pembangunan. Maka untuk anggaran Bagian Pertanahan Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2011-2015

dapat

diproyeksikan rata-rata sebesar 5% pertahun. 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan (Tabel 2.3 terlampir)


Page 16

2.4. Tantangan dan Peluang 1. Tantangan Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan: a. Pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan; b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal; c. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; d. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; e. Masih belum terselesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Malang; f. Pencatatan data tanah aset belum optimal; g. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan; h. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan. 2. Peluang Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan: a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang; b. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Malang; c. Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum disertipikatkan; d. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; e. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah; f. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; g. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah; h. Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.


Page 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Dari uraian perkembangan dan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk lima tahun mendatang adalah: 1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan; 2. Belum

optimalnya

pengamanan

tanah

aset

Pemerintah

Kabupaten

Malang; 3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan; 4. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang; 5. Pencatatan data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal; 6. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan; 7. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan. 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan

negara

dan

pembangunan,

dengan

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyelesaikan penyediaan public goods and services dituntut

untuk dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya dan salah satu cara atau metoda yang dapat diperhatikan adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut

adanya

“alignment”

(koordinasi)

yang

baik

dan

integritas,

profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri.


Page 18

Disamping itu, diharapkan pula timbulnya budaya organisasi yang positif, antara lain berupa nilai-nilai yang berorientasi pada peningkatan mutu, peningkatan kinerja, penerapan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance ini di lingkungan aparatur negara nantinya akan dapat mendukung pula pengembangan nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat pada umumnya. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian agar berjalan efisien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities), kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berkewenangan. Perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi setelah reformasi dengan diterbitkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang telah dirubah dengan Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa urusan penyelenggaraan negara yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah selain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan hukum dan agama. Terkait kewenangan penyelenggaraan penyediaan publik goods and service dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota disampaikan bahwa urusan pertanahan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian terdapat batasan bahwa urusan pertanahan yang ditangani Pemerintahan Kabupaten/Kota ada 9 urusan yaitu : 1. Izin Lokasi; 2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; 3. Penyelesaian sengketa Tanah Garapan; Rencana Strategis Bagian Pertanahan Tahun 2011-2015 (Review) Bagian Pertanahan

Page 19

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan; 5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6. Penetapan tanah ulayat; 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8. Ijin membuka tanah; 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah memiliki tantangan tersendiri, diantaranya kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi memadai dibidang pertanahan, belum tersedianya data base bidang pertanahan dan secara khusus juga belum adanya data base kebutuhan pengadaan tanah untuk jangka waktu tertentu sebagai panduan perencanaan pengadaan tanah, hal ini perlu disadari dan dibenahi secara terus menerus oleh pemerintah daerah mengingat bidang pertanahan merupakan kewenangan yang relatif baru yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengingat dalam pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tantangan yang lain adalah rendahnya dukungan dari masyarakat dan/atau para pemilik tanah

yang tercermin dengan keinginan untuk

mendapatkan ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga pasar, hal ini merupakan permasalahan

nasional

dalam

pengadaan

tanah

bagi

pelaksanaan

pembangunan. Kondisi di atas menjadi tantangan tersendiri yang harus dapat dipecahkan oleh aparatur pemerintahan daerah dalam penyediaan publik goods and service secara akuntabel kepada masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan yang diantarannya pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Pemerintah Daerah juga perlu untuk meningkatkan pengetahuan Sumberdaya aparatur guna menyelesaikan dan meminimalisir permaslahan tanah, dan pengamanan tanah aset pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Malang


Page 20

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah membentuk Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi menyerap atau menghabiskan jumlah dana anggaran yang telah disediakan melalui pengukuran lainnya. Seharusnya keberhasilan pemerintah akan dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis. Disadari sepenuhnya bahwa selama ini pengukuran keberhasilan maupun keunggulan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif, kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah yang berperan sebagai supporting staf maka peran Bagian Pertanahan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang (MADEP MANTEB) adalah : 1. Ketersediaan tanah aset daerah dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Malang sebagai daerah yang mandiri, Produktif dan berdaya saing dengan tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah, unit pelayanan masyarakat serta infrastruktur yang memadai. 2. Meningkatnya

potensi

tanah

sebagai

modal

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. 3. Kepastian hukum kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang sebagai modal dasar pengembangan potensi daerah untuk menarik minat investor dalam menunjang percepatan pembangunan dan optimalisasi potensi daerah. 4. Tertib administrasi pelayanan pertanahan dengan penguasaan Hukum pertanahan yang memadai dari Aparatur. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan; 2. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Belum terselesaikannya proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); 4. Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah; 5. Belum

terlaksananya

keputusan

persetujuan

penetapan

lokasi

pembanguan; 6. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; 7. Banyaknya permasalahan pertanahan di kabupaten malang; Rencana Strategis Bagian Pertanahan Tahun 2011-2015 (Review) Bagian Pertanahan

Page 21

8. Pencatatan

data

tanah

aset

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dan

inventarisasi kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan kurang optimal;


Page 22

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan guna peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki Visi “Terwujudnya pelayananpertanahan yang berkualitas serta

mewujudkan

tanah

sebagai

sarana

pembangunan

untuk

kesejahteraan masyarakat“.

4.2.

Misi Untuk pencapaian visi sebagaimana tersebut diatas, Misi yang diemban adalah : 1. Peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan; 2. Penyediaan tanah untuk sarana pembangunan; 3. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah; 4. Peningkatan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang ada guna kesejahteraan masyarakat.

4.3. Tujuan dan Sasaran Berkaitan dengan upaya mencapai misi yang sudah dibahas sebelumnya, maka pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan sasaran seperti dibawah ini : 1. Tujuan Tujuan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan; b. Mengamankan tanah aset Kabupaten Malang c. Menyelesaikan proses Tukar Menukar Kawasan hutan (TMKH); d. Membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah; e. Mengajukan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; f. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; g. Menyesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Malang; h. Membuat data base tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk Kepentingan pembanguan.


Page 23

2. Sasaran Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang, sasaran bidang Pertanahan adalah sebagai berikut: a. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional; b. Tercapainya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; c. Terlaksananya Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); d. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah; e. Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; f. Tercapainya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; g. Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang; h. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

4.4. Strategi Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut : 1. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan; 2. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 4. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan; 5. Pengajuan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 6. Pemahaman tentang hukum pertanahan; 7. Penyelesaian masalah pertanahan; 8. Terinventarisirnya data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang

4.5. Kebijakan Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 2. Pengamanan dan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Memfasilitasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);


Page 24

4. Menyediakan dokumen perencanaan pengadaan tanah; 5. Melaksanakan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 6. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan; 7. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 8. Melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.


Page 25

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Bagian

Pertanahan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

dalam

rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Perencanaan Strategi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memuat visi, misi dan tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan good governance yang diharapkan.

Malang, Mei 2014 Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ttd

Drs. MARDIYANTO Pembina Tingkat I NIP. 19670404 199602 1 002


Page 26

RENCANA STRATEGIS BAGIAN PERTANAHAN TAHUN (REVIEW)

Recommend Documents