RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dapat disusun. Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota
Padang 2014-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya renstra ini diharapkan
akan
tercapai
keselarasan
antara
perencanaan
dan
penganggaran. Dengan disusunnya RENSTRA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Periode 2014-2019 ini maka Bagian Hukum mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana Kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Bagian Hukum lebih konkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.
Harapan
kami,
RENSTRA
ini
dapat
dijadikan
skenario
pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan. Mudah-mudahan Dokumen Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. KEPALA BAGIAN HUKUM
SYUHANDRA,SH Pembina Tingkat I Nip.19630410 199103 1 007
I DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Hal BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang
1
1.2. Landasan Hukum
3
1.3. Maksud dan Tujuan
4
1.4. Sistematika Penulisan
4
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUKUM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
6
2.2. Sumber Daya Bagin Hukum
11
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Hukum
13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
16
Pelayanan Bagian Hukum BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan
19
Tugas dan Fungsi 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
19
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
23
Sumbar 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan
26
Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
26
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1. Visi dan Misi
32
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
34
4.3. Strategi dan Kebijakan
37
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
42
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA
47
BAB VII
PENUTUP
49
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD merupakan tanggungjawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
1
Penyusunan
Renstra-SKPD
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah Kota Padang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 dan diselaraskan
dengan
program
pembangunan
yang
menjadi
prioritas Kepala Daerah sebagaimanana tertuang dalam RPJMD Kota Padang namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Bagian Hukum serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai salah satu Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan. Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain dinyatakan bahwa RenstraSKPD disiapkan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, sedangkan rancangan RPJM Daerah disusun dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra-SKPD tidak bisa dipisahkan dari keberadaan 2 (dua) dokumen yang lain yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Adapun secara substansi Renstra-SKPD juga terkait dengan perencanaan sebelumnya dalam artian merupakan perencanaanperencanaan yang telah ada.
2
1.2. LANDASAN HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
Tahun
2005
tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;
3
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Keja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019; 12. Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah; 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
:
Maksud
disusunnya
Renstra
SKPD adalah sebagai
pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan
:
Tujuan
disusunnya
mengoptimalkan
Renstra
peran
SKPD
untuk
Hukum
Sekretariat
Daerah Kota Padang dalam pencapaian
visi, misi,
Pemerintah Kota
Bagian
adalah
sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Hukum agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. 1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB
I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
4
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUKUM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Bagian Hukum 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Hukum 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Hukum
BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumbar 3.4.
Telaahan
RTRW
dan
Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi Dan Kebijakan
BAB
V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN,
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA
BAB VII
PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUKUM 2.1.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kota
Padang
dibentuk
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 .
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai Tugas Pokok menyusun program, melaksanakan, membantu perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut,
Bagian
Hukum
mempunyai fungsi: a. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan Peraturan Perundangundangan dan penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan melakukan dokumentasi hukum; c. pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. melakukan pemberian bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul;
6
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut :
BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
Sub Bagian Perundang-undangan Sub
Bagian
Perundang-undangan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundangundangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Penjabaran tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah : a. menghimpun, mempelajari dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta
menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman
dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan; b. menginventarisasi
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk dan pemecahan masalah;
7
c.
menyiapkan Rancangan Produk Hukum Pemerintah Daerah yang terdiri dari
peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan
Bersama Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Instruksi; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai
dengan
bidang tugasnya dalam
rangka peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah; e. mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah; f.
memantau perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan yang menyangkut pemerintah daerah serta melakukan penelitian, pengkajian serta penelaahan produk hukum;
g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perundang- undangan; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sub Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum. Penjabaran tugas Sub Bantuan Hukum adalah : a. mencari,
mengumpulkan,
menghimpun
dan
mempelajari
peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dan bahan lainnya serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum; b. mengiventarisasi
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum dan menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
8
di Bidang Bantuan Hukum serta bahan
petunjuk pemecahan
masalah; c.
melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
d. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana, perdata; e. menyiapkan bahan konsultasi dengan instasi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana atau perdata; f.
mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan Surat Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut Perkara dalam kedinasan;
g. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada Pegawai lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan; h. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; i.
menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau Pegawai dilingkungan
Pemerintah Daerah dalam
menyelesaiakan perkara; j.
mengikuti
perkembangan
hukum
yang menyangkut
tugas
Pemerintah Daerah; k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum; l.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, serta mengatur penyebaran dokumen hukum. Penjabaran tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum adalah : a. melaksanakan administrasi,
penatausahaan keuangan,
program
peralatan,
atau
kegiatan,
perlengkapan
aset,
kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup Bagian Hukum. b. mencari,
mengumpulkan,
menghimpun
dan
mempelajari
peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang Dokumentasi Hukum; c.
menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Dokumen Hukum;
d. menginventarisasi
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan dengan bidang Dokumen Hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; f.
melakukan
pencatatan,
statistik
dan
kartotik
dibidang
perundang-undangan; g. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahanbahan Dokumentasi Hukum; h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistim jaringan Dokumen dan Informasi Hukum; i.
menyiapkan bahan dalam rangka mengundangkan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah;
10
j.
mengumpulkan atau menghimpun dan memperbanyak produkproduk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
k. menyiapkan bahan dan produk-produk hukum dalam rangka mempublikasikan
segala
peraturan
perundang-undangan
menyangkut tugas Pemerintah Daerah dan produk hukum lainnya; l.
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2 SUMBER DAYA BAGIAN HUKUM a. Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang didukung oleh pegawai berjumlah 16 0rang Secara rinci data pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dapat dibagi sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan NO.
GOLONGAN
JUMLAH (ORANG)
1.
Golongan IV
1
2.
Golongan III
3.
Golongan II
3
4.
Golongan I
-
12
11
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan NO.
PENDIDIKAN
JUMLAH (ORANG)
1.
S2
2
2.
S1
10
3.
Sarjana Muda/D3/D2
2
4.
SLTA/Sederajat
2
5.
SLTP/Sederajat
-
6.
SD
-
Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon. NO
JABATAN
ESELON III A
IV A
1.
Kepala Bagian
1
-
2.
Kepala Sub Bagian
-
3
b. Perlengkapan/Aset Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung aktivitas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Padang terus diupayakan
bertambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sarana prasarana yang dimiliki, antara lain : NO.
JENIS
JUMLAH
1.
Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil)
1
2.
Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)
7
3.
Mesin Ketik Manual
2
4.
Lemari Besi
6
5.
Rak Besi
2
12
6.
Filling Besi
3
7.
Lemari Kaca
1
8.
Lemari Kayu
6
9.
Meja Rapat
1
10.
Kursi Tamu
1
11.
Kursi Putar
6
12.
Kursi Biasa
30
13.
Meja Biro
16
14.
Lemari Es
1
15.
Televisi
2
16.
Komputer
6
17.
Lap Top
7
18.
Scaner
1
19.
Printer
7
20.
UPS
4
21.
Proyektor
1
22.
Camera
1
Untuk melaksanakan program dan kegiatan masing-masing sub bagian,
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kota
Padang
memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. 2.3
KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM Pelayanan
yang
diselenggarakan
Bagian
Hukum
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan perundang-undangan Pelayanan
perundang-undangan
diselenggarakan
dalam
rangka terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan
13
akomodatif. Pelayanan perundang-undangan secara umum adalah sebagai berikut : a. Menyusun Program Legislasi Daerah Kota Padang dengan berkoordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang; b. Melakukan penelitian dan pengoreksian produk hukum daerah yang disampaikan SKPD terkait; c. menghimpun
dan
perundang-undangan
mengumpulkan yang
data
peraturan
berhubungan
dengan
penyusunan peraturan daerah; d. pengharmonisasian
pembulatan,
pemantapan
konsepsi
produk hukum; e. Melakukan pembahasan produk Hukum daerah dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait; f. Melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kota Padang dalam penyusunan Prolegda Kota Padang g. Melaksanakan rapat pembahasan bersama DPRD Kota Padang mengenai Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota dan Ranperda Inisiatif DPRD. h. Melaksanakan pelayanan penomoran dan pengundangan produk hukum daerah yang telah ditandatangani Walikota. 2. Pelayanan Bantuan Hukum. a. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum; b. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada mayarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; c. pengelolaan data yang berhubungan dengan bantuan hukum;
14
d. penginvetarisasian permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah; e. memfasilitasi
penyelesaian
permasalahan
hukum
dari
seluruh SKPD; f. penyiapan bahan pemberian perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; 3. Pelayanan Dokumentasi Hukum. Pelayanan
Dokumentasi
Hukum
diselenggarakan
dalam
rangka tersediannya sarana informasi hukum yang berkualitas. Pelayanan Dokumentasi Hukum secara umum adalah sebagai berikut : a. pengelolaan
dan
mendokumentasikan
produk
hukum
daerah; b. penyiapan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota
untuk
didokumentasikan
serta
menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah; c. pelaksanaan
administrasi
dan
penataan
dokumentasi
hukum; d. penyusunan dan pengolahan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; e. penyebaran produk hukum; f. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan
kepada
SKPD/Instansi
dan
masyarakat;
15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAGIAN HUKUM. Berangkat dari visi dan misi pembangunan Daerah Kota Padang dalam bidang hukum dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014 pengembangan produk hukum, penegakan hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat telah dicapai beberapa kemajuan. Dalam masa jabatan Walikota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2009-2014 telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 70 Peraturan Walikota sebanyak 236, dan Keputusan Walikota sebanyak 2.309 Keberhasilan dalam membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004-2020. Walaupun berbagai produk hukum daerah telah dihasilkan, namun beberapa
permasalahan
masih
menjadi
tantangan
dalam
pembangunan hukum terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah, dimana rancangan peraturan daerah tersebut pada umumnya dibuat tanpa melalui kajian akademis, sesuai dengan amanat
Undang-Undang
Pembentukan
Peraturan
Nomor
12
Tahun
Perundang-undangan
2011 agar
tentang suatu
Rancangan Peraturan daerah agar disertai penjelasan atau Kajian Naskah Akademik.
16
Seharusnya materi yang diatur dalam ranperda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademis, tapi kenyataannya pada umumnya Naskah Akademis lahir setelah adanya Ranperda, karena sebagai syarat untuk adanya Ranperda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Untuk masa yang akan datang diharapkan agar setiap penyusunan Ranperda didahului dengan kajian akademis, berdasarkan kajian tersebut baru lahir suatu Ranperda. Dalam hal penyebaran informasi hukum masih belum optimal, karena belum didukung oleh sarana dan prasarana seperti teknologi berbasis internet (website) dan kurangnya nya sumber daya aparatur khususnya yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang komputer. Untuk masa yang akan datang perlu upaya peningkatan dalam menghasilkan produk hukum yang baik dan berkualitas, melalui keterlibatan
masyarakat,
pegkajian
akademis,
pembinaan
sumberdaya aparatur perancang peraturan perundang-undangan peningkatan budaya hukum masyarakat juga perlu dioptimalkan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum, dan melengkapi sarana dan prasarana.
17
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat
menghilangkan
peluang
untuk
meningkatkan
proses
pembangunan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Perbaikan tata pemerintah ini meliputi tranparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum. Karena itu reformasi birograsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
merupakan upaya pokok
yang perlu segera dilakukan dalam periode lima (5) tahun mendatang Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Hukum merupakan isu strategis dari Pemerintah daerah Kota Padang yaitu antara lain “isu strategis Reformasi Birokrasi,” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah
Kota
Padang
Tahun
2014-2019.
Dimana
dalam
pelaksanaan RPJMD Kota Padang, Bagian Hukum melaksanakan misi ke 6 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih
dan
melayani
melalui
penerapan
prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good government).
18
3.1.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain : 1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas, 2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, 3. Database produk hukum yang tersedia belum valid 4. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Hukum.
3.2.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih adalah “ Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya “ Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu : 1. Pendidikan,
melalui
pendidikan
akan
dapat
diwujudkan
sumberdaya manusia yang berkulaitas sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan Kota. 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan
menengah
(UKM)
dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan warga kota. 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang
19
berdekatan, merupakan potensi Kota yang sangat penting disamping perdagangan. Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efesien. 4. Religius, baik Islam dan agama lainnya
yang dianut warga
Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
20
5. Menciptakan
kota
Padang
yang
aman,
bersih,
tertib,
bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan khususnya dibidang hukum,
Sebagaimana telah
dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun
2014-2019,
guna
mewujudkan
pemerintahan
yang
demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel merupakan suatu kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan beberapa tujuan guna mencapai misi Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu perlu melakukan berbagai
kebijakan
lanjutan
dibidang
hukum
baik
melalui
penyusunan Peraturan Daerah, sosialisasi Peraturan Daerah dan pembelaan hukum di Pengadilan serta penyelesaian permasalahan hukum. Bahwa dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang kedepan (tahun 2014-2019) yang telah direncanakan dalam beberapa kegiatan yaitu : 1. Mewujudkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi
dan
kepentingan umum 2. Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas 3. Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum serta Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat
21
Bahwa implementasi dalam mewujudkan tugas dan fungsi Bagian Hukum perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan yaitu : 1.
Keterlibatan
masyarakat
dalam
proses
pembentukan
peraturan daerah melalui sosialisasi rancangan peraturan daerah benar-benar dapat lebih efektif dalam mewujudkan peraturan
perundang-undangan
yang
demokratis,
berkeadilan dan mampu mengakomodasikan kebutuhan daerah dan masyarakat serta perkembangan keadaan. 2.
Pelayanan bantuan hukum baik pembelaan di pengadilan maupun penyelesaian permasalahan hukum yang lain dapat diberikan lebih baik dan memadai melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan dari berbagai pihak yang kompeten.
3.
Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang lebih terarah dalam arti dapat menjangkau ke berbagai instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.
Bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang khususnya sehingga dapat memberikan jawaban atas harapan yang diinginkan sesuai dengan visi, misi serta tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan
pembangunan
yang
berlandaskan
demokrasi,
keadilan, transparansi dan akuntabel. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban atas harapan tersebut sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap aturan hukum perlu ditingkatkan di instansi/SKPD masing-masing.
22
3.3 TELAHAAN RENSTRA SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI SUMATERA BARAT. Tugas pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang sangat relevan dalam rangka merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke enam yaitu : “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani “ yang bertujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (goood governance). Tugas pokok Bagian Hukum yang diimplementasikan dalam Rentra SKPD tahun 2014-2019 telah mengakomodir Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan visi “ Terwujudnya Sekretariat Jendral Kementerian
Dalam
Negeri
yang
mampu
memberikan
Pelayanan Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dalam
Mendukung
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2014” . Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Prinsip-prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik antara
lain
:
Akuntabilitas,
Pengawasan,
Daya
Tanggap,
Profesionalisme, Efisiensi, dan Efektifitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan kedepan,, Partisipasi dan penegakan hukum. Misi Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri adalah : M1. Memantapkan Pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.
23
M2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dan profesional, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN. M3. Memantapkan Produk Hukum dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan. M4. Memantapkan
kualitas informasi dan kehumasan dalam
penyelen-ggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government M5.
Mewujudkan
akuntabilitas
dan
transparansi
pengelolaan
keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkulaitas dan memadai. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, setjen telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yakni : T1. Meningkatkan kulitas penyusunan perencanaan dan kerjasama luar negeri dalam aspek program, anggaran dan monev Kementerian Dalam Negeri dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. T2. Meningkatkan kualitas organisasi dan kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. T3. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
24
T4. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, komunikasi dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik. T5. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana gedung kantor lingkup Kementerian Dalam Negeri. Dan salah satu kegiatan Sekretariat jendral kementerian Dalam Negeri adalah Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum, outputnya adalah tersusunnya hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri, Kajian Hukum dan kebijakan daerah, , penyelesaian sengketa hukum serta dokumentasi hukum Kementerian Dalam Negeri hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. Begitu pula halnya dengan Rrenstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sudah diakomodir dalam Renstra bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dimana Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera barat adalah “ Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum”, dengan Misi : 1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif. 2. Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM. 3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum 4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukumKabupaten/Kota.
25
3.4
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 20102030 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 2012 telah diimplementasikan
oleh Pemerintah Daerah
Kota Padang. RTRW telah diacu dalam hal pemberian advice planning terhadap ijin lokasi pemanfaatan lahan dan rencana penggunaan kawasan dalam skala besar. Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di Kota Padang adalah tingginya pencemaran akibat kegiatan produksi suatu perusahaan
dan kerusakan lingkungan akibat
aktivitas pertambangan (galian C). Hingga sekarang Kota Padang belum mempunyai Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup di Kota Padang belum tersedia. 3.5
PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Hukum merupakan isu trategis dari Pemerintah kota Padang yaitu antara lain isu strategis Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Hukum melaksanakan misi 6, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terbangunnya
tata
pemerintahan
yang
baik,
bersih,
dan
profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan
26
yang baik (good government) terutama prinsip profesional, transparansi,
akuntabilitas,
partisipatif,
efektif
dan
efesien.
Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kinerja aparatur kota; b. Tersedianya data dan informasi statistik; c. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah; d. meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu; e. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik f. meningkatnya kompetentsi aparatur daerah; g. berkurangnya temuan audit keuangan; h. meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan; i. meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan kota. Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik
ditingkat nasional maupun
daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah kota Padang yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum
27
dan
lain-lain.
Sehingga
reformasi
birokrasi
dalam
hal
ini
merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk meminimalisir isu-isu tersebut Bagian Hukum mempunyai tugas
menyusun
program,
melaksanakan,
membantu
merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan
merumuskan
Peraturan
Perundang-undangan,
telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan
yang
baik
sangat
menentukan
keberhasilan
pelaksanaan pembangunan di bidang hukum. Sedangkan tatangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan
untuk dapat mewujudkan
masa depan yang lebih
baik. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah. Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
satu
kesatuan
sitem
peraturan
perundang-undangan
nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi atau yang sederajat diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. 2. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan
dan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan.
28
Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya suatu produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah, Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota. Seharusnya SKPD tersebut telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah tapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang. 3. Belum semua proses penyusunan Produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Walikota) melalui Bagian Hukum produk hukum daerah merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional
dibentuk
dalam
rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4. Aparatur yang melakukan konsultasi ke Bagian hukum seringkali tidak memahami kegiatannya. Dalam proses pengoreksian produk hukum daerah seringkali yang melakukan konsultasi ke Bagian Hukum tidak memahami kegiatannya hal ini karena SKPD Cuma mengirim orang (caraka) untuk mengambil produk hukum yang di koreksi sehingga waktu melakukan penyempurnaan pada SKPD nya mengalami kendala sehingga seringkali proses pengoreksian jadi berulang-ulang.
29
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sarana utama yang harus dimiliki dalam pengelolaan JDIH adalah unit komputer beserta sistem jaringan Informasi dan Komunikasi (website). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pengelola JDIH melakukan pengelolaan JDIH, meliputi: a. pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
penyebarluasan
produk hukum; dan b. penataan
sistem
informasi
hukum
melalui
pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Agar produk hukum kita dapat diakses oleh semua pihak dibutuhkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
berbasis
teknologi
website.
Untuk
itu
diharapkan
tersedianya perangkat lunak dan sumberdaya manusia dibidang informasi teknologi untuk pengoperasiannya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
dalam mengakses
produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem JDIH. 6. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara bagi aparatur selaku kuasa hukum. Untuk meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur sebagai kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknik beracara di pengadilan baik teori maupun praktek di lapangan dan mampu melakukan proses penegakan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara di pengadilan.
30
7. Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dan dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi era reformasi perlu dilaksanakan penyuluhan
hukum
terpadu
kepada
masyarakat
yang
dilaksanakan di Kecamatan/kelurahan se kota Padang. Dalam rangka meminimalisir
permasalahan yang dikemukakan
diatas, dalam Renstra bagian Hukum Tahun 2014-2019 diperlukan perencanaan strategis dengan harapan adanya peningkatan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
dalam
bentuk penetapan visi, misi, sasaran, strategi dan langkahlangkah
kebijakan
pelayanan
kepada
yang SKPD
akan
diambil
terkait
dan
untuk
peningkatan
masyarakat
agar
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang dapat terlaksana dengan baik.
31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
VISI DAN MISI
Bagian Hukum sebagai salah satu instansi unsur staf Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang terus menerus
melakukan
perubahan
ke
melaksanakan peningkatan pelayanan
arah
perbaikan
dalam
baik untuk lingkungan
intern maupun ekstern. Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Kota Padang dan tugas Bagian Hukum
Setda Kota Padang
maka arah yang harus
ditempuh oleh Bagian Hukum harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Padang.
Oleh karena itu harus dilihat
1 (satu) diantara 6 (enam) misi dari Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan dasar Visi Bagian Hukum. Dari 6 (enam) misi yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan wilayah barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
32
maka misi nomor 6 (enam) yang dapat dijadikan dasar Visi Bagian Hukum, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Sebagai tindak lanjut melaksanakan kebijakan Walikota Padang
yang terkandung dalam visi dan misi Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
2014-
2019,Bagian Hukum menetapkan visi sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRODUK
INFORMASI
HUKUM,
HUKUM DAN
DAERAH, PELAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS”. Dengan visi ini akan menempatkan Bagian Hukum sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan peraturan perundangundangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penegakan hukum dalam rangka menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut untuk merealisasikannya diperlukan langkah-langkah dalam perumusan kebijakan
peraturan
perundang-undangan,
telaahan
hukum,
pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, dan pelayanan bantuan hukum. Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya maka akan sangat strategis apabila untuk merealisasikan visi lebih menitik
beratkan
pada
peningkatan
kualitas
hasil
dalam
perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, dan pelayanan bantuan hukum, dan penegakan hukum. Untuk meningkatkan kualitas ini harus didukung oleh sumberdaya manusia, keuangan, sarana, parasarana, teknologi dan kebijakan. Hal tersebut memang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi
33
dalam penetapan misi organisasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah : 1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah 2. Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Informasi
Dan
Dokumentasi Hukum 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 1. TUJUAN Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai unit staf yang mempunyai fungsi dan menyiapkan
bahan kebijakan
perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang hendak dicapai lima tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasai. Sehingga tujuan lebih realistik dalam kurun waktu lima tahun kedepan
dapat
tercapai. Tujuan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan
organisasi
karena
untuk
tercapainya
sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun.
34
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kota Padang untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi
dan
kepentingan umum 2. Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas 3. Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat 2. SASARAN sasaran
Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Padang
adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi
dan
kepentingan umum, sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Tersedianya
Perda
yang
menjadi
dasar/pedoman
pembangunan daerah Tersedianya aparatur yang memahami proses penyusunan produk hukum. Tersedianya
aparatur
yang
memahami
peraturan
perundang-undangan. 2. Mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum yang berkualitas, sasarannya adalah : Pengelolaan
Bahan
dokumentasi
dan
penyebarluasan
produk hukum
35
Layanan informasi hukum yang cepat dan akurat 3. Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat, sasarannya adalah : Terselesaikannya perkara hukum Pemko dan meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N
TUJUAN
SASARAN
O 1
Mewujudkan
1. Meningkat-
INDIKATOR
TARGET KINERJA SASARAN
SASARAN
PADA TAHUN KE-
Jumlah
1
2
3
4
5
Ranperda
produk
nya
kualitas dan produk Hukum
hukum yang
produk
Daerah
tidak
hukum
yang
bertentangan
Daerah
bertentangan
lainnya yang
tidak
dengan
dengan
peraturan
perundang-
perundang-
undangan
undangan
kepentingan umum
yang
lebih
a. Ranperda
12
12
12
12
12
tinggi
dan
b. Draf Perwako
40
75
75
75
75
c. Draf Keputusan
400
600
600
600
600
Jumlah Perda yang
12
20
20
15
15
50
104
50
50
50
kepentingan umum
2. Tersedianya
peraturan dan
perda
yang ditetapkan menjadi dasar/ pedoman pembangunan daerah
3. Tersedianya
a. Jumlah
aparatur
aparatur yang
yang
memahami
Bimtek Peraturan
proses
PerUU
penyusunan
b.
mengikuti
Jumlah laporan
produk
Monev pada
hukum
masing-masing
daerah
SKPD
-
50
50
50
50
36
2
1.Pengelolaan
Mewujudkan
1.
Jumlah Aparatur
jaringan
Bahan
yg mengikuti
dokumentasi
dokumentasi dan
Bimtek JDIH
dan informasi Hukum yang
penyebarluasan produk hukum
2. Jumlah Produk
1
2
2
2
2
72
95
95
90
90
Hukum Daerah
berkualitas
yang disebarluaskan 2. Layanan
jumlah Produk
informasi
Hukum yang dapat
hukum yang
diakses masyarakat
-
5000 6000 7000 8000
cepat dan akurat 3
Mewujudkan
Terselesaikannya 1.
Penanganan
Pelayanan
Perkara Hukum
Perkara Hukum
Bantuan
Pemko dan
Hukum Dan
Meningkatnya
Masyarakat yang
Peningkatan
Kesadaran
mendapat
Kesadaran
Hukum
Penyuluhan
Hukum
Masyarakat
Hukum
2.
Jumlah
13
10
10
10
10
1100
1100 1100 1100 1100
11
11
masyarakat Terwujudnya
4.3
3.
Jumlah Kelompok
masyarakat
Sadar Hukum di
taat hukum
11 Kec
11
11
11
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. STRATEGI Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
37
b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang untuk mencapai sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut ;
Tabel.4.2 Penentuan Strategi No 1
Sasaran Meningkatnya
Indikator Kinerja Sasaran 1. Jumlah Ranperda dan
Strategi Optimalisasi harmonisasi dan
kualitas produk
Produk Hukum Daerah
sinkronisasi terhadap
hukum daerah
lainnya yang tidak
Rancangan Produk Hukum
bertentangan dengan
Daerah agar tidak
peraturan perundang-
bertentangan dengan
undangan dan
peraturan perundang-
kepentingan umum.
undangan dan kepentingan
2. Jumlah Perda yang
umum
ditetapkan. 2.
Tersedianya
1. Jumlah Aparatur yang
Optimalisasi Aparatur
aparatur yang
telah mengikuti Bimtek
penyusunan peraturan
memahami
Penyusunan Peraturan
perundang-undangan
penyusunan
Perundang-undangan
Peraturan
2. Jumlah Laporan Monev
Perundang-
pada masing-masing
undangan
SKPD
38
3
Pengelolaan
1. Jumlah Aparatur yang
Bahan
mengikuti Bimtek JDIH
dokumentasi dan
2. Jumlah Produk Hukum
penyebarluasan 4
5
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang disebarluaskan
Layanan informasi
Jumlah Produk Hukum
Pengembangan kualitas
hukum yang
Daerah yang dapat diakses
database produk hukum
cepat dan akurat
masyarakat
daerah
Terlaksananya
1. Penanganan Perkara
Pelayanan
Hukum
Bantuan Hukum
2. Peningkatan Kesadaran
dan Peningkatan
Hukum Masyarakat
Kesadaran Hukum
Pengembangan Layanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum
3. Jumlah Kelompok
masyarakat
Sadar Hukum di 11 Kec
2..KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
39
Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Padang untuk melaksanakan
strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut ;
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI
:
”TERWUJUDNYA
PRODUK
HUKUM
DAERAH,
PELAYANAN
INFORMASI HUKUM, DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS”. MISI I : Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Mewujudkan
Meningkatnya
Optimalisasi harmonisasi dan Peningkatan kualitas
produk hukum
kualitas produk
sinkronisasi terhadap
SDM Penyusunan
yang tidak
hukum daerah
Rancangan Produk Hukum
Produk Hukum
bertentangan
Daerah agar tidak
Daerah
dengan
bertentangan dengan
peraturan
peraturan perundang-
perundang-
undangan dan kepentingan
undangan yang
umum
lebih tinggi dan kepentingan umum
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Tujuan Mewujudkan
Sasaran 1. Pengelolaan
Strategi
Kebijakan
Pengembangan Jaringan
Penguatan Jaringan
Jaringan
Bahan
Dokumentasi dan Informasi
Dokumentasi dan
Dokumentasi dan
dokumentasi
Hukum
Informasi Hukum
Informasi Hukum
dan
yang berkualitas
penyebarluas an produk hukum
40
2. Layanan
Pengembangan kualitas
informasi
database produk hukum
hukum yang
daerah
cepat dan akurat
MISI III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Tujuan
Sasaran
Fasilitasi
Mewujudkan
Pelayanan
Pelayanan
Bantuan Hukum
Bantuan
dan Penegakan
Hukum dan
Hukum bagi
Penegakan
aparat dan
Hukum Bagi
masyarakat
Aparat
Strategi Pengembangan Layanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum
Kebijakan Peningkatan kesadaran terhadap penegakan hukum
Masyarakat
41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: a. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Monitoring dan evaluasi. 2. Program
Penataan
Peraturan
Perundang-undangan,
dengan
kegiatan : a. Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota. b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. c. Pembahasan Ranperda di DPRD d. Pembinaan Kelompok Sadar Hukum e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. f. Penyuluhan Hukum Terpadu. g. Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, maka selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan. Untuk itu program kerja yang berkaitan dengan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah :
42
” penataan peraturan perundang-undangan ”. Dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut:
43
Tabel lampiran
44
Tabel lampiran
45
Tabel lampiran
46
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program Kerja Bagian Hukum yang merupakan implementasi dari kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan wajib adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan. Indikator Kinerja Bagian Hukum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-1019 adalah :
No
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal Periode Tahun 0
1 1.
2.
2
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
5 9
Jumlah Ranperda dan Produk Hukum Daerah lainnya yg tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum a.
Ranperda
9
12
12
12
12
12
12
b.
Draf Perwako
38
40
75
75
75
75
75
c.
Draf Keputusan
395
400
600
600
600
600
600
Jumlah Perda yang yang
9
12
20
20
15
15
15
49
50
104
50
50
50
50
-
-
50
50
50
50
50
1
1
2
2
2
2
2
57
72
95
95
90
90
90
ditetapkan 3.
Jumlah
Aparatur
mengikuti
yang Bimtek
Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan. 4.
Jumlah
Laporan
pada
Monev
masing-masing
SKPD 5.
Jumlah mengikuti
Aparatur
yang
Bimtek
JDI
Hukum 6.
Jumlah
Produk
Daerah
hukum yang
disebarluaskan
47
7.
Jumlah
Produk
Hukum
-
-
5000
6000
7000
8000
8000
yang
dapat
diakses Perkara
16
13
10
10
10
10
10
Jumlah masyarakat yang
700
1100
1100
1100
1100
1100
1100
-
1
-
-
-
-
-
-
-
11
11
11
11
11
masyarakat 8.
Penanganan Hukum Pemko
9.
mendapat
penyuluhan
hukum 10.
Jumlah
Ranperda
yang
disiapkan (Perda Bantuan Hukum) 11.
Jumlah Kelompok Sadar Hukum di 11 Kec
48
BAB VII PENUTUP Pembuatan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota
Padang
Tahun
2014-2019.
Untuk
mewujudkan
pembangunan kota Padang yang berkelanjutan khususnya di bidang hukum dan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik , bersih dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
(good goverment) merupakan kewajiban aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Padang. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama yang berkesinambungan sehingga kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan baik dan benar. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang 20142019 yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bagian Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Padang yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional untuk rencana Pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Bagian Hukum selama periode 2014-2019. Bagian yang terpenting rangkaian Renstra
perencanaan Bagian
Hukum
pembangunan ini
adalah
daerah dalam
dari
dalam
penyusunan
rangka
wewujudkan
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Ukuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban ataupun harapan sangatlah tidak mudah,
49
sehingga peningkatan pengetahuan terhadap aturan hukum perlu ditingkatkan di instansi/ SKPD masing-masing.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SYUHANDRA, SH Pembina Tingkat I Nip. 19630410 199103 1 007
50
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca Tar naan get
Tahun-1
Tahun-2
Tar get
Rp
Tahun-3
Tar get
Rp
Rp
Rp 1.241.454.000,00
Rp 1.628.843.000,00
Rp 1.726.886.150,00
Rp
Rp
Rp
88.453.500,00
147.400.000,00
Tahun-4
Tar get
Rp
Tahun-5
Tar get
Tar get
Rp.2.089.532.241,50
Rp.1.899.574.765,00
97.298.850,00
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp 107.028.735,00
Rp
Rp. 2.089.532.241,00
Rp.117.731.608,50
Lokasi
Bagian Hukum
Rp.117.731.608,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mewujudkan Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
tersedianya aparatur yang memahami proses penysunan produk hukum
1
06
05
47 1
Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Peraturan Perundangundangan
49
50
Rp
88.453.500,00
104
Rp. 147.400.000,00
50
Rp. 97.298.850,00
50
Rp.107.028.735,00
50
Rp. 117.731.608,50
50
Rp. 117.731.608
Bagian Hukum
44
Rp 1.153.000.500,00
Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Mewujudkan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas
Program Penataan Peraturan Perundang -undangan Penyelesaian Perkara Hukum Pemko
Terselesaikan nya Perkara Hukum Pemko Padang
1
06
26
08
1
Pengelolaan bahan dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum
1
06
26
09
2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
layanan informasi hukum yang cepat dan akurat
Mewujudkan Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
Tersedianya Perda yang menjadi dasar /pedoman pembangunan daerah
mewujudkan Terwujudnya Masyarakat Masyarakat taat yang taat hukum hukum
Rp 1.629.587.300,00
Penanganan Perkara Hukum Pemko Padang
16
13
Rp 495.937.500,00 10
Rp. 626.095.000
10
1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek JDI Hukum
1
1
Rp 113.362.000,00 2
Rp. 143.560.000
2
2.jumlah produk hukum Daerah yang disebarluaskan
57
72
-
-
Jumlah produk hukum yang dapat diakses masyarakat 1
06
26
10
3 Pembahasan Ranperda di DPRD
Jumlah Perda yang ditetapkan
1
06
26
21
4
Jumlah Kelompok sadar hukum di 11 Kec
Pembinaan Kelompok Sadar Hukum
Rp 1.481.443.000,00
9
0
12
0
Rp
Rp. 157.916.000
Rp1.971.800.633,00
10
Rp. 757.574.950 10
Rp. 833.332.445 10
Rp. 833.332.445
Bagian Hukum
2
Rp. 173.707.600 2
Rp. 191.078.360 2
Rp. 191.078.360
Bagian Hukum
Rp. 73.537.750
Bagian Hukum
Rp. 157.389.419
Bagian Hukum
95
95
90
90
90
5000
6000
7000
8000
8000
56.775.000,00 20
Rp. 55.250.000
Rp
Rp. 118.249.000
-
Rp. 688.704.500
Rp1.971.800.633,00
Rp.1.792.546.030,00
11
20
11
Rp. 60.775.000
RP. 130.073.900
15
11
Rp.66.852.500
Rp. 143.081.290
15
11
Rp.73.537.750
Rp. 157.389.419
15
11
45
Mewujudkan Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah
1
06
26
22
5
Penyusunan Ranperda
Jumlah Ranperda dan produk hukum daerah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum.
9 38 395
12 Rp 40 400
165.000.000,00
Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Meningkatnya Kesadaran Hukum di Masyarakat
1
06
26
33
6
Penyuluhan Hukum Terpadu
Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum
1100
1100 Rp
261.926.000,00 1100
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah
1
06
26
34
7
Penyusunan Ranperda Bantuan Hukum
Jumlah Ranperda yang disiapkan (ranperda Bantuan Hukum)
2
Monitoring dan Evaluasi
Jumlah laporan monev pada masingmasing SKPD
Mewujudkan Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
0
1
Rp
60.000.000,00
Rp -
12 75 600
Rp. 148.750.000
12 75 600
Rp. 287.071.000
1100
0
-
0
50
Rp. 102.468.000
50
Rp. 163.625.000
12 75 600
Rp. 179.987.500
12 75 600
Rp. 197.986.250
12 75 600
Rp. 197.986.250
Bagian Hukum
1100
Rp. 347.355.910
1100
Rp. 382.091.501
1100 Rp. 382.091.501
Bagian Hukum
-
0
-
0
-
0
-
Bagian Hukum
RP. 112.714.800
50
Rp. 123.986.280
50
Rp.136.384.908
50
Rp.136.384.908
Bagian Hukum
Rp.
315.778.100
46
