RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

1

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 1

2

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dapat tersusun sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011 s.d 2015. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan yang akan dicapai beserta anggaran yang digunakan untuk periode tahun mendatang sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Kami menyadari masih banyak kekurangan–kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan Rencana Kerja dimaksud. Malang, Desember 2014 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN Ttd Drs. MARDIYANTO Pembina Tingkat I NIP. 19670404 198602 1 002


Page 2

3

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................. i Daftar Isi ........................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ........................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 3 1.4. Sistimatika Penyusunan ............................................... 4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2014 ................................................................... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Pertanahan ............. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan .............. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pertanahan ....................................................... 2.4. Review Terhadap RKPD 2014........................................ 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5 5 8 11 12 12

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ................................................... 13 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ............................ 13 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Pertanahan ............ 13

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN .............................................. 15 4.1. Program dan Kegiatan .................................................. 15 4.2. Pertimbangan Perumusan Kegiatan ............................. 17

BAB V

PENUTUP ....................................................................... 18


Page 3

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188/ /KEP/421.014/2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah diberikan wewenang seluasluasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Di era otonomi daerah, maka kepentingan masyarakatlah yang

menjadi

pemerintahan

prioritas yang

utama.

baik

(Good

Untuk

itu

Governance)

diperlukan yaitu

tata

kelola

penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Perencanaan

Nomor

Pembangunan

25

Nasional,

Tahun

2004

menyatakan

tentang

Sistem

bahwa

sistem

perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pertanahan Tahun 2011-2015, setiap tahun disusun Renja. Sedangkan Renstra Bagian Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 4

5

Pertanahan Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2010. Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 merupakan penjabaran Renstra Bagian Pertanahan Tahun 2011-2015. Dalam sistem perencanaan daerah, Renja mempunyai fungsi sebagai terjemah Renstra jangka menengah. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah

diubah

beberapa

kali,

terakhir

dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 5

6

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tahun 2014

tentang Perubahan Keempat

Kabupaten

Malang

Nomor

1

Malang

Nomor

9

atas Peraturan Daerah

Tahun

2008

tentang

Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas

Implementasi

dan

Pencapaian

Visi

Misi

Kabupaten

Malang

”Madep Manteb” Paruh Waktu; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama; 20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/663/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

(Renstra)

Bagian

Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Tujuannya penyusunan Renja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah:


Page 6

7

1. Meningkatkan pemerintah

pelaksanaan

bidang

fungsi

pertanahan

dan

penyelenggaraan pelaksanaan

urusan

penanganan

permasalahan tanah di Kabupaten Malang; 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. 1.4. Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2014 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Pertanahan Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja

Bagian

Pertanahan

dan

Pencapaian

Renstra Bagian Pertanahan s/d tahun 2014 2.2.

Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Bagian Pertanahan 2.4.

Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 2.4 Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2015

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1.

Telaah terhadap kebijakan nasional/propinsi/daerah

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Pertanahan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.

Program

4.2.

Kegiatan

BAB V PENUTUP Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 7

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Pertanahan Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. e.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian

Pertanahan

dapat

tercapai

khususnya

dalam

hal

pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugastugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua. b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 8

9

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian Pertanahan dapat tercapai khususnya dalam hal peningkatan kualitas aparatur dan kapasitas, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan Bagian Pertanahan dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan

sistem

pelaporan

keuangan

pada

Bagian

Pertanahan Setda Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. c.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang

telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan-kegiatan dan sasaran sebagai berikut: a.

Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan sasaran tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan.

b.

Kegiatan Pensertipikatan Tanah Asset Pemkab. Malang dengan sasaran pengamanan tanah aset Pemkab. Malang.


Page 9

10

c.

Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan sasaran terlaksananya proses tukar menukar kawasan hutan yang digunakan untuk pengembangan wisata.

d.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan Pemkab. Malang dengan

sasaran

PPATS

Kecamatan

dan

Kepala

Desa

sekabupaten Malang. Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Pembangunan dari 7 lokasi yang ditargetkan, pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan pada 7 lokasi, Sedangkan untuk pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dari 60 bidang tanah yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan 60 bidang tanah, Tukar Menukar Kawasan Hutan dari 5 lokasi yang ditargetkan, dan Penyuluhan Hukum Pertanahan bagi petugas administrasi PPATS Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan

sekabupaten

Malang,

seluruhnya terlaksana. 6. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

permasalahan Pertanahan di Kabupaten Malang bisa tertangani. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari 12 permasalahan tanah yang ditargetkan, penanganan permasalahan dapat dilaksanakan pada 12 lokasi. 7. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

terinventarisir dan tersusun data base kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari 12 lokasi yang ditargetkan, inventarisasi dan validasi data tanah dapat dilaksanakan pada 12 lokasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1 sebagaimana terlampir. Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 10

11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan Analisis kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut: 1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator sasaran ini adalah : a. Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat. b. Tersedianya Alat Tulis Kantor. c. Terlaksananya penggandaan dan cetakan. d. Terpenuhinya penerangan kantor. e. Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan 5 (lima) kegiatan yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. 2. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Indikator sasaran ini adalah: Terwujudnya tertib administrasi keuangan Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan yang telah dilaksanakan dengan baik. 3. Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator sasaran ini adalah: Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman yang telah dilaksanakan dengan baik. 4. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Indikator sasaran ini adalah: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.


Page 11

12

5. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Indikator sasaran ini adalah: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik. 6. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal. 7. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan peningkatan peralatan kerja Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Pengadaan Personal Computer, Printer dan Global Positioning System (GPS) yang telah dilaksanakan dengan baik. 8. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang telah dilaksanakan dengan baik. 9. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan terpeliharanya peralatan kerja Untuk

mencapai

Pemeliharaan

sasaran

Rutin/Berkala

tersebut, Peralatan

dilaksanakan Kantor

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan dengan baik. 10. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Page 12

13

Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik. 11. Tercapainya Laporan Keuangan Semesteran Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya laporan keuangan semesteran. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik. 12. Tercapainya laporan keuangan semesteran Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun yang telah dilaksanakan dengan baik. 13. Terciptanya

pelayanan

pertanahan

yang

berkualitas

dan

profesional Indikator sasaran ini adalah: Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah dilaksanakan dengan baik. 14. Tercapainya Persetipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah : Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum bersertipikat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah dilaksanakan dengan baik. 15. Terlaksananya Tukar Menukar Kawasan Hutan Indikator sasaran ini adalah : Kawasan Hutan yang digunakan untuk wisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan dengan baik.


Page 13

14

16. Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan di Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah : Aparatur yang mengikuti penyuluhan hukum pertanahan untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum pertanahan. 17. Tertanganinya Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah: Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan yang telah dilaksanakan dengan baik. 18. Tersusunnya

data

kebutuhan

tanah

untuk

kepentingan

pembangunan Indikator sasaran ini adalah: Inventarisasi kebutuhan tanah untuk pembangunan. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

kegiatan

Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal yang telah dilaksanakan dengan baik. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan seperti pada terlihat pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir. 2.3. Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Bagian

Fungsi

Bagian

Pertanahan Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. 2. Belum optimalnya pengamanan dan Penataan Pengunaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan. 4. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang. 5. Pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal. 6. Belum terselesaikanya Tukar Menukar Kawasan Hutan.


Page 14

15

2.4. Review Terhadap Tahun 2015 Review Terhadap RKPD seperti pada terlihat pada tabel 2.4 sebagaimana terlampir. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang pada Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kabupaten Malang sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 sebagaimana terlampir.


Page 15

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PERTANAHAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah

merupakan

urusan

Kabupaten

Malang.

Kabupaten/Kota wajib

yang

Dalam

bahwa

menjadi

urusan

pertanahan

kewenangan

Pemerintah

implementasinya

Bagian

Pertanahan

mengalokasikan kegiatan Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan penyelesaian konflik – konflik pertanahan. Pengadaan tanah dipandang perlu untuk dilaksanakan guna

mendukung

memberikan

pembangunan

pelayanan

kepada

infrastruktur masyarakat

dalam

untuk

rangka

optimalisasi

pendayagunaan potensi daerah serta memberikan sarana yang memadai untuk daya tarik investasi baik investasi asing ( PMA ) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dampaknya diharapkan akan menciptakan lapangan kerja guna peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian pertahanan juga mempunyai fungsi inventarisasi dan pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang bertujuan untuk tertib administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan tercipta tertib administrasi pertanahan pengelolaan asset Negara.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Pertanahan 1. Tujuan Renja Bagian Pertanahan Tujuan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Terciptanya

pelayanan

pertanahan

yang

berkualitas

dan

profesional; b. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;


Page 16

17

c. Terciptanya pengamanan administratif serta pengamanan fisik terhadap aset Pemerintah Daerah; d. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

2. Sasaran Renja Bagian Pertanahan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan

bidang

pertanahan

yang

berkualitas

dengan

meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur; b. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Malang; c. Penanganan Tukar Menukar Kawasan Hutan; d. Pemahaman Hukum Pertanahan; e. Pengamanan dan Penataan Penggamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; f. Penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang; g. Pendataan kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan


Page 17

18

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan

oleh

Bagian

Pertanahan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian Pertanahan antara lain: 4.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 4.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 4.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4.1.5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 4.1.6. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 4.1.7. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal Selanjutnya dari keenam program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : i. Indikator Kinerja a. Jumlah pengadaan tahun (i); b. Jumlah pensertipikatan tanah aset tahun (i); c.

Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i);

d. Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i); e.

Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani tahun (i);

f.

Jumlah perencanaan pengadaan tanah tahun (i);

g.

Jumlah persiapan pengadaan tanah tahun (i);

h. Prosentase

peningkatan

pemahaman

peserta

penyuluhan

hukum pertanahan. ii. Kelompok Sasaran a. Terlaksananya Administrasi Keuangan; b. Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;


Page 18

19

c.

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu;

d. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; e.

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

f.

Tersedianya peralatan gedung kantor;

g.

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas;

h. Terlaksananya pemeliharan peralatan kantor; i.

Terlaksananya

pendidikan,

pelatihan,

bimbingan

teknis

dan/atau workshop bagi aparatur; j.

Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan;

k. Terlaksananya laporan keuangan semesteran; l.

Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun;

m. Tersedianya

tanah

bagi

pelaksanaan

pembangunan

untuk

kepentingan umum; n. Terlaksananya tukar menukar kawasan hutan; o. Terlaksananya pensertipikatan tanah asset Pemkab Malang; p. Meningkatnya

pemahaman

aparatur

tentang

hukum

pertanahan; q. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah; r.

Terlaksananya

keputusan

persetujuan

penetapan

lokasi

pembangunan; s.

Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang;

t.

Terlaksananya pendataan kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan.

iii. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Wilayah Kabupaten Malang iv. Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah

Kebutuhan

Dana

Indikatif

adalah

sebesar

Rp.111.792.819.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) v. Sumber Dana Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015. Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review)

Page 19

20

Program Bagian Pertanahan yang telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir. 4.2 Pertimbangan Perumusan Kegiatan Dasar Pertimbangan penyusunan perumusan kegiatan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang antara lain : 4.2.1 Pencapaian RPJMD tahun 2010-2015 4.2.2 Pencapaian MDGs tahun 2015 4.2.3 Grand Design Reformasi Birokrasi 4.2.4 Pencapaian SPM 4.2.5 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja


Page 20

21

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah penyusunan Kabupaten

melalui

program

Rencana Malang

dan

Kerja

Tahun

kegiatan

Bagian 2015

tahunan.

Pertanahan

dilakukan

Dalam

Sekretariat

seiring

dengan

proses Daerah agenda

penyusunan Renja–SKPD dan kebijakan anggaran yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas

Informasi

dari

penetapan

indikator

kinerja

dan

penyajian angka–angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau mweningkatkan kualitas kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategis Bagian Pertanahan secara konsisten dan bertanggung jawab. Rancangan Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja tahun anggaran 2015 yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna pelaksanaan rencana kerja secara optimal. Demikian untuk dilaksanakan. Malang, Desember 2014 Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ttd Drs. MARDIYANTO Pembina Tingkat I NIP. 19670404 198602 1 002


Page 21

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

Recommend Documents