RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Arah Pembangunan Perikanan dan Kelautan kabupaten Kotawaringin

Barat adalah peningkatan ekonomi masyarakat,

pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru sebagai upaya terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah keunggulan komparatif daerah yang masih banyak dan sangat berlimpah. Diantara Resources Based Industries tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetetif untuk menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga sudah saatnya menjadi prioritas pembangunan daerah. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi penting, jika membandingkan kesuksesan beberapa daerah Indonesia seperti Pontianak, Cilacap, Pekalongan, Gorontalo dan banyak daerah lainnya yang pembangunan sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengalaman daerah-daerah tersebut diatas sepatutnya

RENSTRA 2012-2017 Dinas Kelautan dan Perikanan

1

Kabupaten Kotawaringin Barat optimas dan mampu menjadikan sektor kelautan dan perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong gerak maju daerah. Sumberdaya Kelautan dan perikanan pada akhir tahun 2009 mampu memberikan nilai sebesar kurang lebih Rp. 150 Milyar lebih, dengan perputaran nilai uang yang mampu mencapai 150 M lebih ini maka kita patut berbangga sektor-sektor kelautan dan perikanan seperti Budidaya perikanan, Penangkapan dan pengolahan ikan mampu menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian untuk mencapai keinginan dalam memwujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pertumbuhan ekonomi banyak kendala dan permasalahan seperti : pencemaran laut dan sungau oleh pembuangan limbah secara ilegal, pencurian ikan, gejala over fishing, degradasi pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun estuaria dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya alam, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya permodalan usaha dan kemiskinan yang masih membelit sebagain besar penduduk diwilayah pesisir khususnya pada pembudidaya dan nelayan skala kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke darat (terresterial), yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Akibat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem krisis ekonomi, ketertinggalan serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya.


2

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi daerah diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ser ta dukungan politik, ekonomi

dan sosial

untuk

menjadikan

sektor

kelautan

dan

perikanan

sebagai

prime mover pembangunan ekonomi kab.KotawaringinBarat. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan Daerah Dalam proses pembuatan Rencana Strategi ( renstra ) ini Dinas Kelautan dan Perikanan berusaha memberikan diskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen, sebagai berikut : a.

Visi, Misi , arah dan tujuan yang diinginkan.

b.

Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini, serta kemungkinan ancaman dan peluang organisasi pada masa yang akan datang, yang dituangkan dalam analisa SWOT.

c.

Menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan

d.

Kerangka dan pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber ekonomi ( anggaran ).

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan kabupaten Kotawarnigin Barat tahun 2011-2016 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan.


3

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun 2016 yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka wakttu lima tahun kedepan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis dan kecenderungan perubahan global. Secara detail tujuan

disusunnya

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: a. Sebagai Pedoman melaksanakan pembangunanKelautan dan Perikananbagi jajaran

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selama 5 tahun mendatang. b. Sebagai bahan penyusunan Program dan kegiatan prioritas tahunan selama 5 tahun c. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif. d. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan dan Perikanan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan e. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun. 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum dari penyusunan Renstra Kelautan dan Perikanan ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. d. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.


4

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota h. Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 39 tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah i. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah m. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.4. Metode Penyusunan Metode penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan pendekatan Kerangka Program untuk mewujudkan Visi di akhir tahun 2016 dengan mengedepankan azas manfaat serta aspirasi dari masyarakat. 1.5. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2012-2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah


5

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kemeterian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yakni Kementerian Pertanian, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Selain itu juga mencermati issu-issu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun kedepan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Ruh Peduli dan Bersih

V I S I

M I S I

Tujuan

Mandat :

 PP No. 9/2005  InpresNo.7/199 9


Analisis Strategis :  Kondisi saat ini  Kondisi yang di inginkan

Sasara

n

Strategi

 Kebijakan  Program  Kegiatan Pokok

Identifikasi :  Potensi  Masalah  Tantangan

6

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Nasional. RPJP dibuat dengan maksud mengantisipasi apabila ada perubahan yang terjadi dengan sangat perlahan namun dalam jangka panjang efeknya sangat besar seperti demografi, sumber alam, ekonomi, dll. Contohnya adalah RPJP dalam GBHN. RPJP Nasional memuat : 1. Kebijakan Umum Strategi Pembangunan Nasional 2. Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 3. Program – program a. Kementerian, b. Lintas kementerian, c. Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: a. Kerangka Regulasi b. Kerangka Anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2012-2016 yang berpedoman pada RPJP Nasional.


7

Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga berdasarkan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra – KL memuat : 1. Visi-Misi Kementrian/Lembaga 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Kementrian/Lembaga 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. RPJMD memuat : 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program –program a. SKPD, b. Lintas SKPD, c. Kewilayahan,


8

d. Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: a. Kerangka Regulasi b. Kerangka Anggaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra RKPD memuat : 1. Visi-Misi SKPD 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah adalah dokumen perencanaan pebangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD mengacu pada RKP yang memuat : 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program –program


9

a. SKPD, b. Lintas SKPD, c. Kewilayahan, d. Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: a. Kerangka Regulasi b. Kerangka Anggaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja pangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat : 1. Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan a. Dilaksanakan Pemerintah b. Mendorong Partisipasi Masyarakat Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategis yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstrada adalah sebagai berikut : 1. Proaktif, bukan reaktif


10

Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif. 2. Berorientasi output, bukan input Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Visioner Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Adaptif dan akomodatif Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.


11

1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA ini berpedoman pada Rencana Kerja dan Program yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan layout penulisan adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Metode Penyusunan 1.5 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur Organisasi SKPD 2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.3. Data-data Kondisi SKPD 3 Tahun Terakhir 2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 2.5. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu


12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Tupoksi SKPD 3.2. Isu-Isu Strategis SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan dan Sasaran 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP


13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan PERDA No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan :Kepala Dinas (Eselon II.b) 2. Unsur Pembantu Pimpinan : a. Sekretaris (Eselon III.b) terdiri dari : a) Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, b) Kepala Sub Bagian Keuangan, dan c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III.a) terdiri dari : a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, b) Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, dan c) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Sanitasi Lingkungan. c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III.a) terdiri dari : a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, b) Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap, dan c) Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. d. Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan Pemasaran (Eselon III.a) terdiri dari : a) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, b) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran, dan c) Kepala Seksi Penelitian, Pembinaan Usaha dan Perikanan. e. Kepala Bidang Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Eselon III.a) terdiri dari : a) Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, b) Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan


14

f.

g.

c) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : a) Penyuluh Perikanan, b) Pengawasan Perikanan. UPT (PPI, BBI dan BBU) a) Balai Benih Ikan, b) Balai Benih Udang, c) Pangkalan Pendaratan Ikan, dan d) Pusat Data dan Informasi Spesial Kabupaten (PDISK).


15

2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan


16

2.3. Data-data Kondisi SKPD 3 Tahun Terakhir A. Kondisi Umum Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth (pertumbuhan). Hasilnya, selama tahun 20062009 Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil memberikan 3 (tiga) outcome, yaitu: (1) pencapaian pro-poor, berupa peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan program MCRMP dan program pengembangan perikanan budidaya, (2) pencapaian pro-job, berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja kumulatif yang mencapai 2.813 orang, dan (3) pencapaian pro-growth, berupa pertumbuhan nilai komoditas sektor kelautan dan perikanan yang mencapai Rp. 215 Milyar/tahun pada akhir tahun 2009. Setidaknya terdapat 9 indikator makro kinerja hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun terakhir dapat dicatat, yaitu : 1.

PDB Sektor Perikanan Produk Dokestik Bruto (PDB) sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Daerah. PDB sektor perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2006 adalah 125 Milyar meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp 215 Milyar.


17

2.

Produksi Perikanan Produksi perikanan tahun 2009 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 9.949,40ton. Dari total produksi tersebut perikanan budidaya menyumbang 894,42 ton pada akhir tahun 2009. Hal ini karena produksi perikanan budidaya belum secara optimal diekploitasi secara optimal. Untuk itu dalam lima tahun kedepan produksi perikanan budidaya ini akan diangkat hinga perkembangannya mencapai 13,5% per tahun dan pada akhir tahun 2016 produksi perikanan budidaya ditergetkan mencapai 2.525,08 ton. Sedankan nilai produksi perikanan yang mampu mencapai + 148 milyar akan ditingkatkan hingga mencapai nilai + 227 milyar pada tahun 2016. Tabel 3. Volume Produksi Perikanan Tahun 2005-2009 (Ton) No

Hasil Produksi

2005

2006

Produksi ( ton ) 2007

2008

2009

Produksi Perikanan

10.036,50

9.743,57

9.850,35

9.830,64

9.949,40

Perikanan Tangkap

8.847,92 8.176,56 671,36 1.188,58 929,77 15,30 242,41 1,10

8.900,43 8.244,75 655,68 843,14 521,37 16,36 271,51 33,90

8.902,60 8.152,40 750,20 947,75 555,87 19,22 336,66 36,00

9.044,80 7.848,30 1.196,50 785,84 390,52 21,00 349,32 25,00

9.054,98 8.014,92 1.040,06 894,42 396,12 45,58 422,72 30,00

1 Laut 2 Umum Perikanan Budidaya 1. Budidaya Tambak 2. Budidaya Kolam 3. Budidaya Keramba 4. Budidaya Laut


18

Tabel 4. Nilai Produksi Perikanan Tahun 2005-2009 (jutaan rupiah) No

Hasil Produksi

Produksi Perikanan Perikanan Tangkap 1 Laut 2 Umum Perikanan Budidaya 1. Budidaya Tambak 2. Budidaya Kolam 3. Budidaya Keramba 4. Budidaya Laut

2005 156.222.975 131.040.400 122.648.400 8.392.000 25.182.575 23.244.250 114.750 1.818.075 5.500

Nilai Produksi (Ribuan Rupiah) 2006 2007 2008 147.230.025 148.409.350 150.888.250 131.867.250 131.663.500 136.270.250 123.671.250 122.286.000 117.724.500 8.196.000 9.377.500 18.545.750 15.362.775 16.745.850 14.618.000 13.034.250 13.896.750 11.715.600 122.700 144.150 157.500 2.036.325 2.524.950 2.619.900 169.500 180.000 125.000

2009 148.770.400 133.224.550 120.223.800 13.000.750 15.545.850 11.883.600 341.850 3.170.400 150.000

Sementara itu, perkembangan produksi olahan ikan akan ditingkatkan berdasarkan produksi hasil perikanan tangkap yang merupakan pensuplai bahan baku untuk semua produk olahan. Disamping sumber dari produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatan produksi olahan khususnya dari rumput laut dan beberapa jenis ikan hasil budidaya seperti patin, nila, bandeng dan beberapa jenis lainnya. Produksi rumput laut merupakan salah satu andalan yang masih terus dapat ditingkatkan, peningkatan dilakukan melalui fasilitasi dan beberapa program pemerintah yang khusus menangani rumput laut.


19

3.

Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2009 mencapai 2.978 orang atau mengalami peningkatan sebesar 39% dari tahun 2005 yanng sebesar 2.150 orang. Jumlah tenaga kerja ini meliputi tenaga kerja bidang kelautan pada sector penangkapan, budidaya, pengolahan dan sector lain yang masih dalam lingkup bidang perikanan.

4.

Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kotawaringin Barat meningkat sebesar 4,29% per tahun yakni dari 28 kg/kapita per tahun menjadi 34 kg/kapita pada tahun 2009. Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (capture) maupun budidaya (aquaculture) tersedia dengan baik. Selain itu, peningkatan tersebut juga menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan konsumsi ikan Daerah, pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, penguatan informasi pemasaran dalam negeri serta promosi dan kerjasama pemasaran di dalam negeri berjalan dengan baik.

5.

Penjualan Hasil Perikanan Volume Penjualan produk hasil perikanan masih banyak berupa produk segar sebagai konsumis masyarakat Kotawaringin Barat sendiri dan daerah sekitar seperti Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Sampit dan Kota Palangkaraya, hal ini dapat dilihat dalam table berikut ini :


20

Tabel 7. Perkembangan Jenis Produk Hasil Perikanan 2005-2009

6.

No

Jenis hasil Produksi

1 2 3 4 6 7 8

Produk Segar Produk Beku Pindang Terasi Produk Kering/Asin Peda Lain-lain Total

2005 1.244,39 869,07 840,59 447,83 1.977,59 628,55 4.024,33 10.032,35

2006 1.204,00 840,86 813,31 433,30 1.913,40 608,15 3.893,71 9.706,73

Produksi (Ton) 2007 1.216,98 849,92 822,08 437,97 1.934,03 614,70 3.935,68 9.811,36

2008 857,15 1.230,60 829,17 441,75 1.950,72 620,01 369,65 6.299,05

2009 900,00 1.230,60 829,17 441,75 1.955,00 625,00 4.000,00 9.981,52

Iklim Usaha bidang Kelautan dan Perikanan Secara kumulatif iklim usaha dan nilai usaha dbidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai puncak pada tahun 2004-2007 sebelum terjadinya krisis keuangan global. Hal ini dapat dililhat dari beberapa unit usaha baru baik dibidang penangkapan, budidaya maupun pengolahan, dimana terdapat hamper 45 Unit usaha pengolahan yang didomimasi oleh usaha pengolahan rajungan. Sedangkan dalam bidang tangkap dan budidaya banyak diisi oleh kegiatan dan peningkatan usaha masyarakat atas inisiatif dari Dinas Kelautan dan Perikanan seperti peremajaan armada dan unit sarana budidaya.


21

7.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan a. Penanggulangan Illegal Fishing Hasil-hasil operasi pengawasan selama tahun 2005-2009 terutama dalam pemberantasan penanggulangan illegal fishing telah dilakukan baik diperairan laut maupun perairan umum (perairan air tawar). Hasil operasi pengawasan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan trend bahwa peningkatan hari operasi patroli berbanding lurus secara proporsional dengan jumlah kapal illegal yang ditangkap. Selama kurun waktu 2005-2009 hasil operasi kapal pengawas telah berhasil di ad hoc kapal perikanan yang terindikasi melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 1 kapal laut dari Pontianak (tidak dilanjutkan ke penuntutan karena tersangka melarikan diri) dan 20 kapal nelayan perairan umum yang melakukan penangkapan dengan alat yang dilarang (diproses satpol PP). Selain operasi pengawasan dengan kapal pengawas perikanan dilakukan juga operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI AL, POLRI dan POLAIRUD. Hasil kerjasama operasi pengawasan tersebut selama tahun 2005-2009 telah berhasil menangkap kapal perikanan yang terindikasi melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 123 kapal perikanan. b. Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada tahun 2005-2009 telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan sebanyak 5 kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Hasil penanganan tindak pidana perikanan tersebut telah berhasil dirampas/dilelang sebanyak 1 kapal (tidak dilanjutkan ke penuntutan karena tersangka melarikan diri), dan 4


22

kasus telah dilakukan penyidikan sampai pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaaan dan terindikasi melakukan pelanggaran wilayah dan jalur, dan alat tangkap illegal.

8.

Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumber daya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Sampai pada akhir tahun 2009 telah direncanakan beberapa kawasan sebagai kawasan konservasi seperti kawasan gosong senggora-sepagar, DPL Gosong sebogor dan DPL Teluk keluang, danau seluluk, danau gatal, danau massoroyan dan beberapa daerah dipesisir yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan.

9.

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.


23

Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang pelatihan diselenggarakan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat (non aparatur) dan aparatur (pusat dan daerah). Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat perikanan yang meliputi teknik penangkapan ikan, pelatihan budidaya, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Sedangkan pelatihan bagi aparatur antara lain pelatihan teknis aparatur, pelatihan struktural aparatur, dan pelatihan prajabatan dengan jumlah peserta pelatihan tahun 2005-2009 mencapai 35 orang. 2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan a. Lingkungan Dalam lima tahun kedepan, kondisi yang diinginkan sebagaiman amanat dari Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut :  Terwujudnya masyarakat pesisir yang mampu mengelola sumberdaya diwilayahnya secara bertanggung jawab.  Terwujudnya lingkungan pesisir dan laut yang bersih dan sehat sehingga menjamin produktivitas sumberdaya perikanan serta keanekaragaman hayati laut serta mampu menjadikan objek pariwisata daerah lebih bervariasi.  Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui upaya (1) Pembentukan kelembagaan pengawasan yang mandiri (2) pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan tenaga pengawas (3) pengembangan teknologi pengawasan (4) peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pengawasan (5) penaatan dan penegakan hukum


24

b. Ekonomi dan Sosial Program pengentasan kemiskinan dalam lima tahun kedepan ditargetkan sebesar 100% dari populasi masyarakat pesisir dengan tahapan sebagai berikut : Uraian Jangkauan program pengentasan kemiskinan (% populasi masyarakat miskin pesisir dan masyarakat nelayan perairan umum)

2011 2012 2013 2014 2016 10

25

40

60

95

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama maka fungsi dari ekonomi diharapkan pada tahun 2016 tercipta lapangan kerja sebanyak 670 lapangan kerja baru dengan tingkat pendapatan masyarakat sebesar Rp 2.250.000,-/bulan.


25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Tupoksi SKPD Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2012-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerangka tujuan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD maka sebagai tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan peningkatan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia sebagai tujuan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diwujudkan dalam program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. 3.2. Isu-Isu Strategis SKPD Isu-isu strategis Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tidak lepas dari Potensi dan Permalahan dalam penangan bidang kelautan dan perikanan.


26

a. Potensi Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas laut lebih kurang 1.250 km² dengan garis pantai sepanjang 156 km,dengan potensi sumber daya,terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar,baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari sumberdaya ikan kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan sebesar 25.000 ton/tahun untuk perikanan laut dan 10.800 ton/tahun untuk perikanan umum, dan Jumlah Tangkapan yang diperBolehkan (JTB) 20.160 tom per tahun untuk perikanan laut dan 8.640 per tahun untuk perikanan umum (80% dari Potensi lestari) baru termanfaatkan sekitar 47,35% dari JTB. Dari kedua potensi yang ada baru termanfaatkan sebesar 8.889,15 ton pada tahun 2006 yang terdiri dari perikanan laut sebesar 8.224,61 ton (40,7%) dari JTB dan 664,54 ton (7,69%) dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 25.000 jenis ikan yang ada di Indonesia, yang ditemukan diperairan Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 800 jenis ikan. Disamping potensi penangkapan ikan terdapat potensi pengembangan perikanan disektor budidaya (a) budidaya laut yang terdiri dari budidaya rumput laut (1000 Ha), budidaya ikan kakap, kerapu dan juga teripang (b)budidaya air payau seluas 35.200 Ha untuk tambak (c) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (sungai, danau, rawa), kolam air tawar (d) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri seperti bahan baku pakan, benih ikan dan juga industri pangan. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis global.


27

Potensi dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi (1) perikanan tangkap (2) perikanan budidaya (3) industri pengolahan perikanan (4) industri bioteknologi (5) Pengembangan wisata bahari (6)pengembangan kawasan industri perikanan terpadu. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor perikanan sebagai Prime Mover pembangunan ekonomi daerah, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang perlu didukung dengan kebijakan politik, ekonomi serta iklim investasi yang kondusif. Dalam hal ini koordinasi dan dukungan stakeholder menjadi salah satu persyaratan yang sangat penting. Disamping potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula Potensi Kelembagaan seperti Himpunan Nelayan Selurh Indonesia (HNSI) Cabang Kotawaringin Barat, LSM daerah yang peduli akan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dimasa yang akan datang perlu disinergikan guna keberhasilan bersama. Potensi lain adalah sarana dan prasarana yang telah ada seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai, Balai Benih Udang Galah (BBUG) Sei. Kapitan, Balai Benih Udang (BBU) Sei. Bakau, Balai Benih Ikan (BBI) Pinang Merah, SMK Perikanan, Jurusan Perikanan pada Universitas Antakusama Pangkalan Bun dll. 1. Potensi Pasar di Daerah Dengan jumlah penduduk mencapai 215.000 jiwa pada tahun 2008, bila tingkat konsumsi ikan pada tahun 2006 sebesar 34,56 Kg/kapita maka jumlah produk perikanan yang terserap untuk konsumsi pasar didaerah adalah sebesar 7.100 ton/tahun tersebut, jumlah ini masih dalam kebutuhan pangan saja belum kebutuhan industri seperti cold storage dsb.


28

2. Potensi Pasar Nasional (Domestik) Produk perikanan dipasar nasional (domestik) berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani dimana sekitar 60-65% kebutuhan protein hewani bersumber dari produk perikanan. Potensi konsumsi ikan nasional mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2004, hal ini didasarkan pada jumlah penduduk indonesia sekitar 217 juta dengan tingkat konsumsi ikan perkapita mencapai 23,18 Kg/kapita. Disamping itu produksi perikanan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri seperti pengolahan ikan, obat-obatan dll. 3. Potensi Pasar Ekspor Seiring peningkatan penduduk dunia, permintaan terhadap produk kelautan dan perikanan dipasar diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : a. Peningkatan kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat,bernilai gizi tinggi, rendah kolesterol dan mengandung omega 3 untuk peningkatan kecerdasan. b. Dampak consumption mass dari globalisasi menuntut produk pangan yang dapat diterima secara internasional (food become more international) tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan maupun agama. Hal ini karena produk perikanan adalah komoditas pangan yang memenuhi syarat tersebut. c. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang berbahan dasar dari perairan.


29

b. Permasalahan Sumber daya ikan yang berada di perairan baik laut maupun perairan umum cenderung mengalami degradasi dalam satu dekade terakhir ini, utamanya yang berada di perairan umum daratan maupun perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (overfishing) yang dilakukan secara illegal baik oleh pelaku dalam negeri, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan praktik-praktik illegal di Indonesia. Kondisi penurunan sumber daya ikan ini mengakibatkan kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (significant) melalui kegiatan perikanan tangkap. Gambaran mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun tetap berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan harus benar-benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan sebagai produsen terbesar. Produktivitas para nelayan hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan


30

kapal ikan berukuran 0,5 sampai 3 gross tonnage (GT). Kelemahan dari penggunakan armada kecil antara lain para nelayan memiliki hari layar yang singkat (one day fishing), daya tampung ikan hasil tangkapan yang kecil, kualitas ikan yang kurang terjaga atau tingginya tingkat kehilangan mutu (losses), yang berakibat pada daya jual yang rendah, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi seperti ini, ditambah dengan keterbatasan untuk memanfaatkan dana perbankan, semakin menyulitkan para nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melilit dari tahun ke tahun. Secara garis berar permasalahan yang dihadapi, dapat kita bagi menjadi : a. Masalah internal bidang kelautan dan perikanan :  Sebagian besar nelayan perikanan tangkap masih tradisional dengan struktur armada penangkapan masih didominasi perikanan skala kecil tonase <10 GT  Ketimpangan pemanfaatan stock ikan antar kabupaten  Pratek ilegal fishing  Pengembangan perikanan budidaya belum optimal  Kerusakan ekosistem pesisir dan laut  Belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan periaran umum  Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan  Akses pasar produk perikanan nasional belum ada b. Masalah eksternal, yang mempengaruhi kelautan dan perikanan


31

 Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan  Konflik antar nelayan daerah karena ekses dari pengertian penerapan Otonomi daerah yang salah.  Penerapan Teknologi yang masih rendah  Belum adanya dukungan permodalan yang memadai  Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum memadai  Keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha  Penegakan hukum (law enforcement) masih lemah


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Periode 2011-2016 adalah “Terwujudnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Berorientasi Pasar Tahun 2016” 4.2. Misi Sedangkan sebagai misi dari pelaksanaan Visi dinas kelautan dan perikanan kab. Kotawaringin Barat adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Berkeadilan“ 4.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat baik dalam jangka menengah dan jangka panjang adalah : 1.

Meningkatkan Peran Kelautan dan Perikanan sebagai penunjang PDRB Daerah serta peningkatan ekonomi masyarakat

2.

Meningkatkan Mutu dan Akses Pasar Produk Hasil Perikanan

3.

Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi

4.

Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

5.

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah :


33

1) Terwujudnya produktivitas perikanan budidaya dan tangkap 2) Terwujudnya peranan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 3) Terwujudnya mutu produk hasil perikanan prima pada tahun 2016 4) Terwujudnya perluasan pasar produk perikanan pada pasar domestik dan internasional. 5) Terwujudnya SDM kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. 6) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. 7) Terwujudnya Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir dan perairan laut. 8) Terwujudnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan terwujud dari indikator makro pada tahun 2016, yaitu : 1) Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program menjadi Rp. 2.250.000,2) Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan 3.000 orang nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam lima tahun serta 45 orang aparatur pemerintah. 3) Produksi perikanan sebesar 24.880 ton pada tahun 2016 4) Nilai produk yang dipasarkan Rp. 373.204.550.000,- pada tahun 2016 5) Peningkatan konsumsi ikan sebesar 38.36 Kg/kapita pada tahun 2016


34

6) Penyediaan lapangan kerja kumulatif sebesar 4.724 jiwa dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan, yang terdiri dari : a. Perikanan tangkap : 3.107 orang b. Perikanan budidaya :

1.617 orang

4.4. Strategi Dalam melaksanakan pembangunan daerah dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah :  Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara transparasi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan good goverment dan clean goverment.  Potensi kelautan dan perikanan diperuntukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang terefleksi ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada masyarakat sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (pro poor), menyerap tenaga kerja (pro job) dan meningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth)  Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan dengan daerah lain. 4.5. Kebijakan Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi : 1) Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.


35

2) Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efesien, lestari dan berbasis kerakyatan 3) Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4) Mengembangkan industri penanganan ikan dan pengolahan serta memperluas akses pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan 5) Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya. 6) Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 7) Meningkatkan upaya penanggulangan ilegal fishing baik diperairan umum maupun perairan laut 8) Mengembangkan Sumberdaya Manusia 9) Meningkatkan implementasi teknologi terbarukan untuk mendukung pengembangan perikanan dan kelautan.


36

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2012-2016 yang telah diuraikan tersebut disesuaikan dengan rah dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan mengambil peran dalam agenda pembangunan daerah yang meliputi : AGENDA I

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGENDA II

PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

AGENDA III

PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

AGENDA IV

PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Sesuai dengan TUPOKSI dinas maka dinas kelautan dan perikanan mengambil dalam agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan umum daerah yang meliputi beberapa kebijakan umum daerah, antara lain : 

MENINGKATKAN DAN MEMPERKOKOH EKONOMI KERAKYATAN



Meningkatkan Kualitas Pendidikan &Pelayanan kesehatan



Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hak Azazi Manusia, Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan Serta Mewujudkan Kondisi Aman dan rasa Aman Dalam Kehidupan Bermasyarakat



Meningkatkan Pemberdayaan Generasi Muda, Olah raga dan Kesetaraan gender



Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan di Semua Sektor Pembangunan


37



MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT



MENGUTAMAKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK



Mengembangkan Potensi Sosial dan kebudayaan yang Majemuk

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan daerah, dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengambil peran pada 3 kebijakan pembangunan daerah yaitu : 1.

MENINGKATKAN DAN MEMPERKOKOH EKONOMI KERAKYATAN

2.

MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

3.

MENGUTAMAKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan ini maka dinas kelautan menetapakan beberapa program kerja guna mengimplementasikan kebijakan daerah ini dalam beberapa program kerja selama periode 2012-2016, antara lain : 1.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tujuan dari program adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a.

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir


38

2.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Tujuan program adalah meningkatkan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi dan arahan, dengan kegiatan adalah :

3.

a.

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

b.

Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a. Pengembangan bibit unggul b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan c. Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

4.

Pengembangan Perikanan Tangkap Tujuan program adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan, dengan kegiatan pelaksananya adalah : a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap b. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap c. Peningkatan perikanan tangkap

5.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


39

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan dengan kegiatan adalah : a. Pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan b. Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan c. Peningkatan sarana dan prasrarana pengolahan tradisional d. Pengembangan system informasi data kelautan dan perikanan e. Koordinasi perumusan kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 6.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Tujuan adalah mencari dan meningkatkan jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif, dengan kegiatan penunjang adalah : a. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

7.

Pengembangan System Penyuluh Perikanan Tujuan program adalah meningkatnya kawasan kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama dan mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan, dengan program kegiatan adalah : a. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan.

8.

Program Administrasi Perkantoran


40

Tujuan program adalah prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan, dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga l. Penyediaan Makanan dan Minuman m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan dari program adalah prosentase pencapaian pelayanan prima bagi masyarakat, dengan kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor


41

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Mebeleur e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan program Meningkatnya pelayanan prima pegawai dengan kegiatan adalah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tujuan dari program ini adalah Sumberdaya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan dinas, dengan kegiatan a. Pendidikan dan pelatihan PNS 12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan prosesntase pelaporan kegiatan, keuangan dan laporan akhir yang akkuntable dan akurat serta tepat waktu dengan kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


42

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sedangkan uraian Program, kegiatan, indikator, sasaran serta pendanaan terlampir dalam RENSTRA ini.


43

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Pentingnya pengukuran kinerja (Performance indicator) SKPD telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres 7/1999. Di tingkat pemahaman penetapan indikator kinerja telah menunjukkan perkembangan yang cukup memadai meski belum signifikan. Akan tetapi di sisi penerapan masih sangat lemah, khususnya pada identifikasi penyusunan tolok ukur kinerja dan penetapan sasaran. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam beberapa hal, yakni : 1. Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – Indikator kinerja diharapkan mampu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. 2. Arahan Operasional – Indikator kinerja diharapkan memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan. 3. Akuntabilitas – Indikator kinerja diharapkan dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. 4. Perencanaan – Indikator kinerja diharapkan dapat memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut


44

5. Pengelolaan – Indikator kinerja diharapkan dapat memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan 6. Penganggaran – Indikator kinerja diharapkan dapat memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana. 7. Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Indikator kinerja diharapkan dapat membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan 8. Pengawasan Kerja – Indikator kinerja diharapkan dapat berguna dalam mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif. Sedangkan dalam rangka memberikan arah kebijakan yang tepat maka ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan periode 2012-2016 adalah sebagai berikut :


45

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN No A.

Uraian

2011

*)

2012

2013

2014

2015

2016

Rata-rata Kenaikan/ tahun (%)

FUNGSI EKONOMI Pertumbuhan produksi (ton)

1

Produksi Perikanan (Ton)

11,706.23

12,968.20

13,892.40

14,807.80

16,007.01

17,363.43

9.67

a. Perikanan Tangkap

9,771.60

9,968.20

10,217.40

10,472.80

10,891.71

11,327.38

3.18

b. Perikanan Budidaya

1,934.63

3,000.00

3,675.00

4,335.00

5,115.30

6,036.05

42.40

2

Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)

36.08

36.50

37.00

37.50

38.00

38.50

1.34

3

Penyediaan lapangan kerja kumulatif (orang) a. Perikanan Tangkap

3,271

3,407

3,542

3,771

4,072

4,444

7.17

2,237

2,253

2,263

2,272

2,310

2,373

1.21

b. Perikanan Budidaya

748

837

929

1,115

1,338

1,606

22.96

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan PAD Bid. Kelautan dan Perikanan

287

317

349

384

423

465

12.44

319,800,000

327,795,000

335,989,875

344,389,622

352,999,362

361,824,346

2.63

1

2

3

4

5

5

80.00

35%

45%

55%

65%

70%

75%

22.86

4 B. 1 2

FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Kawasan Konservasi Perairan

Prosentase Pengelolaan Wilayah Bebas Illegal Fishing *) Estimasi produksi akhir tahun 2011


46

BAB VII PENUTUP RENSTRA Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2011-2016 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20052025, dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2012-2014, merupakan acuan dalam penyusunan RENSTRA 2012-2016 ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah-kaidah pelaksanaannya. A. PROGRAM TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode Tahun 20122014. Walaupun masa berlakunya sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun mengingat selama masa transisi pemerintah harus tetap menyusun APBD, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD


47

untuk tahun 2017 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD). B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang akan disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang akan disusun ini merupakan pedoman bagi Dinas/Instansi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dengan sebaik-baiknya; 2. Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun, berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang secara rinci telah memuat jenis kegiatan, rencana alokasi anggaran dan tempat atau lokasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan/Dinas/Instansi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi;


48

3. Rencana Strategis dari Badan/Dinas/Instansi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 diharapkan telah memuat: a. Jenis kegiatan, rencana alokasi anggaran dan tempat atau lokasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan/Dinas/Instansi, b. Jenis Kegiatan, rencana alokasi anggaran dan tempat atau lokasi kegiatan yang merupakan kerjasama antar Badan/Dinas/Instansi di Kabupaten Kotawaringin Barat, c. Jenis Kegiatan, rencana alokasi anggaran dan tempat atau lokasi kegiatan pembangunan yang bersifat kewilayahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, d. Jenis Kegiatan, rencana alokasi anggaran dan tempat atau lokasi kegiatan pembangunan yang bersifat kewilayahan yang merupakan kerjasama dengan Daerah Kabupaten Lain 4. Badan, Dinas, Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2012-2014, dengan Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

berkewajiban untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20122016 ke dalam Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi. C. Kesimpulan dan Rekomendasi


49

Berdasarkan hasil uraian pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2012-2014. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat selama masa lima tahun mendatang, dengan prioritas pembangunan pada beberapa bidang 3. Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat 3 huruf a, b dan e yang diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokuman RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk


50

mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.


51

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Target No

Program

Sasaran

Pagu Indikatif (Dalam Jutaan Rupiah)

Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Total Pagu Indikatif

2013

2014

2015

2016

2017

14.063,47

14.375,42

15.758,63

17.126,91

17.973,48

79.297,91

850,00

900,00

775,00

925,00

1.125,00

4.575,00

850,00

900,00

775,00

925,00

1.125,00

4.575,00

PROGRAM 1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatkan Kualitas Peningkatan Pendapatan masyarakat kehidupan masyarakat pesisir pesisir Rp/bulan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir

1.357.500

1.508.333

1.675.926

1.862.140

2.069.044

Kegiatan a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro diwilayah pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 11 desa pesisir

Jumlah kelompok usaha mikro dipesisir yang mampu mengakses kredit ke perbankan (Bankable) : - Pengembangan sarana usaha bagi masyakat pesisir - Dana Pemberdayaan Masyarakat untuk desa pesisir - Tenaga Pendamping - Kelompok usaha masyarakat

Renstra 2012-2016 Dinas Kelautan dan Perikanan

10 unit

10 unit

15 unit

20 unit

20 unit

2 desa

2 desa

2 desa

3 desa

3 desa

2 orang

2 orang

2 orang

3 orang

3 orang

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

6 kelompok

6 kelompok


Program

Sasaran


Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017


PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan 2

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya kualitas lingkungan kelautan dan perikanan sesuai dengan peta potensi

Terkelolanya kawasan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan dan potensi

25%

35%

50%

75%

100%

2.050,00

2.020,00

1.957,00

2.699,68

2.615,24

11.341,92

Berkurangnya jumlah penangkapan ikan secara illegal baik di perairan laut maupun perairan umum

Jumlah masyarakat pengguna alat tangkap ilegal berkurang - Operasi Penangawasan

25%

35%

45%

55%

65%

1.500,00

1.350,00

1.220,00

1.950,00

1.750,00

7.770,00

550,00

670,00

737,00

749,68

865,24

3.571,92

- Tenaga Pengawas Perikanan - Tim Pengawas - Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing - Jumlah usaha penangkapan ikan dilaut yang sesuai dengan ketentuan - Jumlah usaha penangkapan ikan diperairan umum yang sesuai dengan ketentuan - Pemenuhan fasilitas pengawasan

b. Pengelolaan dan Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Sumberdaya Pemetaan kawasan Kelautan dan Perikanan sumberdaya kelautan dan perikanan

- Kapal pengawas - Pos Pengawas - Dermaga - Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi - Jumlah kawasan perairan yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi - Kawasan konservasi laut - Kawasan konservasi perairan umum


12 kali

15 kali

15 kali

20 kali

20 kali

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

10 lokasi

10 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

50 kapal

75 kapal

100 kapal

150 kapal

200 kapal

25 kapal

45 kapal

75 kapal

100 kapal

150 kapal

2 lokasi

1 unit 1 buah 1 unit 5 lokasi

1 unit 2 buah 2 unit 5 lokasi

2 buah 2 unit 5 lokasi

3 lokasi

2 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

3 lokasi

-

1 lokasi

-

1 lokasi 1 lokasi

-

1 lokasi 1 lokasi


Program

Sasaran

PROGRAM Produksi perikanan budidaya ton per tahun 3 Pengembangan Budidaya Meningkatnya produksi Perikanan perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat Kegiatan a. Pengembangan Bibit Unggul

b. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Terpenuhinya bibit ikan unggul untuk kebutuhan pembudidaya ikan dikabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya



2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

3.675,00

4.335,00

5.115,30

6.036,05

7.361,04

3.725,00

3.915,00

4.163,70

4.348,06

4.372,13

20.523,89

1.050,00

1.155,00

1.270,50

1.397,00

1.537,12

6.409,62

925,00

975,00

1.072,50

1.093,95

940,75

5.007,20

1.750,00

1.785,00

1.820,70

1.857,11

1.894,26

9.107,07

Produksi benih ikan ekor/tahun - Peningkatan sarana dan prasarana BBI

1,5 juta 25%

1,75 juta 35%

2 juta 50%

2,25 juta 75%

2,5 juta 100%

- Peningkatan sarana dan prasarana BBU Sei. Bakau - Peningkatan sarana dan prasarana UPR

25%

35%

50%

75%

100%

25%

35%

50%

75%

100%

15 orang 25 kelompok





50 orang

100 orang

150 orang

150 orang

150 orang

2 orang 2 orang 10 kelompok





747,50 50 unit 250 Ha 25 Ha 100 unit

837,20 75 unit 250 Ha 25 Ha 100 unit

929,29 75 unit 250 Ha 25 Ha 100 unit

1.115,15 100 unit 250 Ha 25 Ha 100 unit

1.338,18 100 unit 250 Ha 25 Ha 100 unit

- Tenaga pengelola BBI, BBU dan UPR Jumlah kelompok masyarakat pembudidaya yang terdampingi dalam menjalankan usaha - Pelatihan pendidikan kursus bagi pembudidaya - Pelatihan aparatur dan magang kerja - Tenaga Pendamping Teknologi Sentra produksi perikanan Jumlah kelompok usaha yang memenuhi budidaya yang memiliki syarat standart kelembagaan (Bankable) komoditas unggulan dan dan jumlah tenaga kerja yang terserap penerapan teknologi dalam - Jumlah unit budidaya rumput laut usaha budidaya serta kawasan - Luasan areal tambak - Luasan areal kolam budidaya menjadi kawasan - Jumlah unit keramba air tawar minapolitan dengan usaha Meningkatnya kualitas usaha budidaya masyarakat


Indikator


Program

Sasaran

PROGRAM 4 Pengembangan Perikanan Meningkatnya produksi Tangkap perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan

Kegiatan a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

b. Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

c. Peningkatan Perikanan Tangkap

Meningkatnya kualitas usaha perikanan tangkap yang bankable

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun) Peningkatan pendapatan nelayan - Pendapatan nelayan pemilik kapal/bulan (Rp) - Pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)

Jumlah kelompok nelayan yang terdampingi dalam usaha peningkatan usaha - Sarana dan prasarana PPI Kumai - Tenaga pengelola PPI Kumai - Pelatihan aparatur dan magang kerja - Palatihan keahlian nelayan - Palatihan manajemen kelompok Terciptanya lembaga usaha Terlayani nelayan dalam mengakses kredit bagi nelayan untuk dapat usaha (orang) mengakses kredit perbankan - Dana Stimulan bagi nelayan - Jumlah kawasan minapolitan tangkap yang memiliki KUB (desa) Meningkatnya wilayah Jumlah lokasi pengkayaan dan pengelolaan perikanan yang pemantauan perlindungan SDI terjamin ketersediaan - Perairan laut sumberdaya ikan dan - Perairan umum tercapainya standar pelayanan Jumlah perizinan usaha penangkapan perijinan dengan fasilitas - SPI kapal laut penunjang produksi dan Ketersediaan dermaga tambat labuh kesyahbandaran perikanan - Dermaga laut - Dermaga perairan umum Pembangunan Pelabuhan Perikanan - Pelabuhan perairan umum Sarana tangkap nelayan berupa : - Kapal nelayan kap. 10 GT - Kapal Nelayan kap. 15 GT - Kapal Nelayan kap. > 30 GT - Sarana tangkap nelayan berupa : - Jaring Purse Seine - Jaring Gill Net - Jaring Fish Net - Jaring Trammel Net - Jaring Rajungan - Alat Bantu penangkapan - Fish finder - GPS + Navigasi kapal



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

9.771,60

9.968,20

10.217,40

10.472,80

10.891,71

1.750.000

1.902.174

2.067.580

2.247.370

2.442.793

1.150.000

1.210.526

1.274.238

1.341.303

1.411.898

15 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

1 unit 10 orang 4 orang 60 orang 25 orang 125



125 2

156 2

195 2

2014

2015

2016

2017

3.470,00

3.974,50

4.419,71

4.567,59

4.799,21

21.231,01

20 kelompok

900,00

918,00

936,36

945,00

963,90

4.663,26



550,00

632,50

695,75

779,24

935,09

3.592,58

244 3

305 3 2.020,00

2.424,00

2.787,60

2.843,35

2.900,22

12.975,17

5 lokasi

5 lokasi

6 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

3 lokasi 2 lokasi

3 lokasi 2 lokasi

4 lokasi 2 lokasi

2 lokasi 2 lokasi

2 lokasi 2 lokasi

50 2 buah 1 buah

50 2 buah 1 buah

-

50 2 buah 1 buah

-


2013

50 2 buah 1 buah

1 unit

50 2 buah 1 buah

-

-

2 unit 1 unit 1 unit





5 unit 15 unit 15 unit 5 unit 25 unit





3 buah 10 buah

3 buah 10 buah

3 buah 10 buah

3 buah 10 buah

3 buah 10 buah


Program

PROGRAM Optimalisasi Pengelolaan 5 dan Pemasaran Produksi Perikanan

Sasaran

Meningkatnya produk olahan Jumlah ragam produk bernilai tambah bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan

Kegiatan a. Pengembangan Promosi dan Meningkatnya jumlah Pemasaran Hasil Perikanan UMKM, tingkat konsumsi dan Terbukanya pasar keluar daerah dan ekspor

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional

d. Pengembangan Sistem Informasi Data Kelautan dan Perikanan

e. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah pelelangan ikan yang berfungsi Jumlah UMKM pengolah ikan Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun) Jumlah event pameran yang diikuti - Tingkat kabupaten - Tingkat propinsi - Tingkat Nasional Meningkatnya mutu hasil Jumlah pengolah yang memenuhi syarat perikanan pengolahan dalam menjaga rantai dingin - Sarana dan prasarana rantai dingin Meningkatnya jumlah produk Jumlah produk bernilai tambah tinggi bernilai tambah hasil (value added product) perikanan - Pemenuhan sarana pengolahan tradisional Tersedianya data base potensi Prosentase kelengkapan data data base bidang Kelautan dan bidang kelautan dan perikanan perikanan untuk mengambil - Team Statistik kebijakan pembangunan - Pelatihan statistik kelautan dan bidang kelautan dan perikanan perikanan - Pelatihan penyusunan data base perikanan berbasis SIG Prosentase perencanaan, Prosentase pertemuan dan koordinasi pengendalian, pelaporan dan perencanaan dan pengendalian program publikasi terintegral, akuntable - Tingkat kabupaten dan tepat waktu dilingkungan - Tingka Propinsi dinas kelautan dan perikanan - Tingkat Pusat Prosentase pelaporan kegiatan Prosentase pelaksanaan monitorng, yang terintegrasi evaluasi dan pelaporan kegiatan



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

5 produk

5 produk

5 produk

5 produk

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

25 35,00

25 36,00

30 37,00

30 38,00


2013

2014

2015

2016

2017

5 produk

1.700,00

2.058,25

2.326,61

2.578,09

3.347,00

12.009,95

1 lokasi

325,00

438,75

515,53

628,95

1.025,00

2.933,23

45 39,00

1 kali 1 kali 2 kali 25%





450,00

553,50

636,53

751,10

1.100,00

3.491,12

4 unit 2 macam

4 unit 2 macam

4 unit 2 macam

4 unit 2 macam

4 unit 2 macam

550,00

671,00

771,65

787,08

802,82

3.582,56

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

25%

35%

45%

50%

65%

125,00

140,00

142,80

145,66

148,57

702,03

1 team

1 team

1 team

1 team

1 team

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

60%

75%

80%

85%

90%

175,00

178,50

182,07

185,71

189,43

910,71

60%

75%

80%

85%

90%

60%

75%

80%

85%

90%

60%

75%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

390,30


Program

Sasaran

PROGRAM Jenis komoditas baru yang mampu 6 Pengembangan Kawasan Sentra produksi perikanan Budidaya Laut, Air Payau budidaya yang memiliki diujicobakan dan diterapkan dalam dan Air Tawar komoditas unggulan dan pembudidayaan ikan menerapkan teknologi inovatif Kegiatan a. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Ujicoba dan penelitian produk - Kajian budidaya ikan air laut - Kajian budidaya ikan air payau unggulan baru dan teknik - Kajian budidaya ikan air tawar budidayanya



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis 1 jenis

1 jenis 1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis 1 jenis

2013

2014

2015

2016

2017


350,00

375,00

425,00

485,71

550,00

2.185,71

350,00

375,00

425,00

485,71

550,00

2.185,71


Program

PROGRAM 7 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kegiatan a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan

Sasaran


Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017


Meningkatnya kawasan kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama dan mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Jumlah desa dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mendapat fasilitas penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan

2 desa

2 desa

2 desa

2 desa

2 desa

174,00

224,52

256,59

293,25

335,14

1.283,49

Kelompok usaha perikanan yang mampu mandiri

Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas pelayanan dan penyuluhan

2 desa

2 desa

2 desa

2 desa

2 desa

174,00

224,52

256,59

293,25

335,14

1.283,49

- Sarana komunikasi penyuluh - Sarana transportasi penyuluh - Pos Penyuluh perikanan

2 unit 2 unit 2 buah







Program

PROGRAM 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran

Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan

Kegiatan a. Penyediaan Jasa Surat Peningkatan pelayan prima Menyurat kepada masyarakat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga l. Penyediaan Makanan dan Minuman m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



Indikator

Prosentase pelayan prima dalam tata usaha pimpinan Prosentase pelayan prima dalam urusan kedinasan Prosentase pelayan prima dalam administrasi surat menyurat dan pengarsipan Jumlah surat-menyurat yang terkirim beserta lampirannya (buah surat) Terpenuhinya komunikasi, air dan listrik kantor

2013

2014

2015

2016

2017

50%

65%

70%

75%

85%

50%

65%

70%

75%

85%

50%

65%

70%

75%

85%

1.200 85%

1.200 85%

12

Jumlah kendaraan yang dirawat dan pengurusan ijin operasionalnya (buah)

1.200 95%

12

1.200 95%

15

2013

1.200 95%

15

15

2014

2015

2016

2017


554,98

574,92

595,78

617,62

640,48

2.983,78

1,19

1,20

1,21

1,23

1,24

6,07

56,46

58,81

61,26

63,82

66,47

306,83

18,35

18,92

19,50

20,11

20,73

97,60

Tersedianya pengelola jasa administrasi dan keuangan dinas Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor Jumlah peralatan kantor yang terawat

100%

100%

100%

100%

100%

38,19

41,06

44,15

47,47

51,05

221,91

100%

100%

100%

100%

100%

30,49

30,49

30,49

30,49

30,49

152,45

100%

100%

100%

100%

100%

8,60

9,05

9,53

10,03

10,56

47,77

Tersedianya ATK kantor

100%

100%

100%

100%

100%

27,90

29,37

30,91

32,54

34,25

154,98

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

100%

100%

27,53

28,98

30,50

32,11

33,80

152,91

Tersedianya sarana komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

1,50

1,58

1,66

1,75

1,84

8,33

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

100%

100%

100%

100%

100%

34,00

35,79

37,67

39,66

41,74

188,86

55%

65%

70%

75%

80%

3,58

3,77

3,97

4,18

4,40

19,89

Tersedianya makan dan minum pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

75,60

79,58

83,77

88,18

92,82

419,94

Prosentase kegiatan koordinasi kegiatan pusat dan propinsi

100%

100%

100%

100%

100%

231,60

236,33

241,15

246,07

251,09

1.206,24


Program

PROGRAM 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran

Prosentase pencapaian pelayanan prima bagi masyarakat

Kegiatan a. Pembangunan Gedung Peningkatan pelayan prima Kantor kepada masyarakat b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor d. Pengadaan Peralatan Kantor e. Gedung Pengadaan Mebeleur f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

2013

Prosentase pelayan prima dalam penatausahaan perlengkapan dan sarana operasional kantor

50%

65%

70%

75%

85%

1.194,13

366,05

884,06

667,10

260,82

3.372,17

Tercukupinya ruangan bagi pegawai dinas kelautan dan perikanan Tercukupinya kendaraan operasional bagi pegawai struktural dinas (buah) Tersedianya perlengkapan gedung kantor

75%

75%

85%

85%

90%

650,00

-

350,00

450,00

-

1.450,00

350,00

75,00

350,00

35,00

75,00

885,00

50%

55%

65%

70%

75%

75,00

150,00

50,00

51,02

52,06

378,08

Tersedianya peralatan gedung kantor

50%

55%

65%

70%

75%

23,00

23,47

25,00

25,51

26,03

123,01

Tersedianya mebeleur kantor Terpeliharanya gedung kantor (M2)

50% 1.040

55% 1.240

65% 1.240

70% 1.240

75% 1.240

25,00 25,60

45,00 26,12

35,00 26,66

30,00 27,20

30,61 27,75

165,61 133,33

12

12

15

15

15

39,40

40,20

41,02

41,86

42,72

205,21

-

3

-

5

-

2014

2015

2016

2017

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

50%

55%

65%

70%

75%

2,50

2,55

2,60

2,66

2,71

13,02

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

50%

55%

65%

70%

75%

3,63

3,70

3,78

3,86

3,94

18,91



Program

PROGRAM 10 Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sasaran

Meningkatnya pelayanan prima pegawai

Prosentase pelayan prima pegawai

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam kerapian dan keteraturan dalam berpakain dinas kerja

Tersedianya pakaian dinas pegawai (stell)



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017

50%

65%

70%

75%

85%

40

40

45

45

2013

50

2014

2015

2016

2017


36,00

42,35

49,83

58,62

68,96

255,76

36,00

42,35

49,83

58,62

68,96

255,76


Program

PROGRAM 11 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan a. Pendidikan dan Pelatihan formal

Sasaran

Sumberdaya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan dinas

Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas

Sumberdaya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan dinas

Terkirimnya personil/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan



Indikator 2013

2014

2015

2016

2017


2013

2014

2015

2016

2017

45%

50%

55%

60%

70%

130,36

144,84

157,44

174,93

190,14

797,72

10 orang

15 orang

15 orang

20 orang

20 orang

130,36

144,84

157,44

174,93

190,14

797,72


Program

PROGRAM 12 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sasaran


Indikator 2014

2015

2016

2017

Prosentase laporan kinerja dan Prosentase laporan kinerja yang mencakup keuangan keuangan, kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

3,00

4,50

4,50

4,50

4,50

21,00

Prosentase laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

7,00

Prosentase laporan keuangan semesteran

Prosentase laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu Prosentase laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

7,00

Prosentase laporan keuangan akhir tahun

Prosentase laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

7,00


2013

2014

2015

2016

2017


2013

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 1

Recommend Documents