RENSTRA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 – 2015
Blora,
Juli 2011
KATA PENGANTAR
Syukur tiada terhingga kami panjatkan kepada Allah Swt, atas segala nikmat , inayah dan rahmat yang dilimpahkan bagi sekalian umat manusia, sehingga pada kesempatan yang baik ini , pembuatan Renstra dapat selesai sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan andil terselesaikannya Renstra ini , dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih. Dengan dibuatnya Renstra ini, diharapkan akan dapat memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun akan selalau kami harapkan demi kemajuan penyelenggaraan kehutanan di Kabupaten Blora.
Blora , 4 Juli 2011 KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA
Ir. RENI MIHARTI, M. Agr.Bus Pembina Tk.I NIP. 19620316 198903 2 002
1
DAFTAR ISI Hal
KATA PENGANTAR ......................................................................
1
DAFTAR ISI ................................................................................
2
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................ A. Latar Belakang ...................................................... . B. Landasan Hukum .................................................... C. Maksud dan Tujuan ................................................. D. Hubungan Renstra-Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......... E. Sistematika Penulisan ...........................................
3 3 3 3
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN KAB.BLORA A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................... B. Sumber Daya Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ..... C. Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Kab. Blora ....... D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ..........................
6 6 7 10
BAB II
BAB III
4 5
11
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 13 A. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ...................... 13 B. Penentuan Isu-isu strategis ..................................... 13
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ........ A. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora ...... B. . Tujuan dan Sasaran …………………………………………............. C. Strategi dan Kebijakan ………………………………………..........
14 14 14 15
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………………............ A. Program Generik………………………………………………............. B. Program Teknis …………………………………………………............
19 19 20
BAB VI
INDIKATOR KINERJA …………………………………………….............
21
BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………..................
23
LAMPIRAN -
Matrik Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Lima tahun ……………………………………………............ 24 Struktur Organisasi ………………………………………………......... 25
2
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Rencana
Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencana an SKPD untuk periode 5 (lima ) tahun. Secara tegas Renstra merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya kinerja penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Rencana kehutanan disusun
berdasarkan
hasil
inventarisasi
dengan
mempertimbangkan
faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, yang ditetapkan menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. B. LANDASAN HUKUM. Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Blora
dibentuk
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 ) dan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Blora. Dan disamping Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kehutanan juga mengacu pada Peraturan Menteri Kehutan an Republlik Indonesia Nomor : P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 ( delapan ) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra. Maksud disusunnya Renstra adalah tersedianya perencanaan kehutanan
pada
lima
tahun
kedepan
dalam
upaya
peningkatan
3
kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berorientasi kepada peningkatan kwalitas sumber daya alam sektor kehutanan. Tujuan Penyusunan Renstra. Sebagai implementasi tujuan utama penyusunan Renstra adalah memberikan gambaran kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan untuk mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan memanfaatkan hutan rakyat untuk meningkatkan menegakkan
kesejahteraan
masyarakat
disekitar
hutan
dengan
hukum di bidang kehutanan dan menyediakan Sistem
Informasi Kehutanan sebagai upaya mengurangi lahan kritis yang masih cukup luas, berkurangnya kerusakan pada lingkungan jalan, didukung kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
serta
bertambahnya pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata usaha kayu bagi masyarakat.
D. Hubungan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dengan mendasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456 /Menhut-II/2004 tanggal 29 Nopember 2004 telah ditetapkan 5 ( lima ) Kebijakan
Prioritas
Bidang
Kehutanan
Dalam
Konsep
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dan pengelolaan
Sumber
Daya
Hutan
bagi
Program
dalam rangka
terealisasinya
Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta pelaku pembangunan kehutanan lainnnya, maka diperlukan 8 ( delapan ) kebijakan sebagai prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan yang meliputi : 1. Pemantapan Kawasan Hutan ; 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai ( DAS ) ; 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan ; 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati ; 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan ; 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan ; 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan ; 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan. 4
E. Sistematika Penulisan. Sistematika Penulisan Renstra adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Hubungan
Renstra-SKPD
dengan
Dokumen
Perencanaan
Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumberdaya SKPD C. Kinerja Pelayanan D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD B. Penentuan Isu-isu strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi dan Kebijakan BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Generik Program pelayanan internal untuk keperluan aparatur dan adminisntrasi pemerintahan ( Program yang setiap SKPD ada, untuk keperluan rutin ). B. Program Teknis. Program yang dilaksanakan sesuai TUPOKSI SKPD untuk mencapai kinerja pada periode tertentu.
BAB VI PENUTUP LAMPIRAN Matrik Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Struktur Organisasi
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLLORA
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kehutanan ; c. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang kehutanan ; d. Pengembangan usaha kehutanan ; e. Perlindungan hutan dan lahan ; f.
Pelayanan perijinan dan pemberian rekomendasi perijinan di bidang kehutanan ;
g. Pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang kehutanan ; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahkan : 1). Sub Bagian Program ; 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 3), Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengolahan DAS, membawahkan : 1) Seksi Rehabilitasi Lahan ; 2) Seksi Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Hutan ; 3) Seksi Pengelolaan DAS dan Sistem Informasi Kehutanan. d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan, mem bawahkan : 1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat ; 2) Seksi Produksi dan PSDH ; 3) Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
6
e. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan, mem bawahkan : 1) Seksi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA ; 2) Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri Hasil Hutan : 3) Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan. f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
g. Kelompok Jabatan Fungsional. B. Sumberdaya SKPD Sebagai gambaran keadaan pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Blora per 1 Juni 2011 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 1
Pegawai No
Pegawai
1.
Peg. Tetap
2.
Peg. Tdk Tetap
Jml yg ada
Jumlah
Seharusnya
Kurang/Lebih
76
82
6
9
10
1
85
92
7
Pegawai Tidak Tetap No
Nama
NIK
TMT masuk
1
ERIZ AGUNG B.T, S.Hut.
18 Mei 2005
2
EKO SUKARIYONO
08 Agustus 2005
3
NOVIE INDRIATI
05 September 2005
Pegawai Wiyata bakti No
Nama
NIK
TMT masuk
1
AMIRUL AHMADI
08 Maret 2005
2
DIAN WIDI ASRINI, S.Hut.
01 September 2005
3
DIAN KURNIAWATI H.P., ST.
03 Oktober 2005
4
AGUNG ISNUGROHO, S.Hut.
03 September 2007
5
ARIF ARDIYANTO, S.Hut.
03 September 2007
6
NUR SALIM
03 Januari 2011
2. Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan No
Pendidikan
Peg. Tetap
PTT
Jumlah
1
SD
-
-
-
2
SLTP
1
-
1
3
SMU
25
4
29
4
D1
-
-
-
5
D2
-
-
-
6
D3
3
-
3
7
Sarjana
42
5
47
7
8
S2
5
-
5
Jumlah
76
9
85
3. Jumlah Pegawai Tetap berdasarkan Pangkat/Golongan. - Golongan I : 1 Orang - Golongan II : 5 Orang - Golongan III : 66 Orang - Golongan IV : 4 Orang 4. Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat mulai periode April 2010 dan Oktober 2010 serta April 2011 No
Nama
NIP
Golongan
TMT
1
Mashudi, SP.MMA.
19580522 198601 1 001
III/d
01-04-2010
2
Mujiwati Prihatin, SE.
19611129 198803 2 004
III/c
01-04-2010
3
Yosep Rudi, P.N.,S.Hut,MSi.
19741006 200501 1 007
III/c
01-04-2010
4
Bambang Sumbodo, SP.
19580219 199403 1 001
III/c
01-04-2010
5
Jamaluddin
19580612 198903 1 008
III/c
01-04-2010
6
Ahmasi, SP.
III/b
01-04-2010
7
Sukartini, SP.
19701217 199803 2 002
III/b
01-04-2010
8
Tien Suwarni, SP.
19690811 199803 2 005
III/b
01-04-2010
9
Wahyudi, SP.
19701004 199803 1 005
III/b
01-04-2010
10
Kukuh Setyo Prakoso, S.Hut.
19810904 200604 1 009
III/b
01-04-2010
11
Hari Adi, SP.
19721111 199403 1 008
III/a
01-04-2010
12
Sudandang, SP.
19660411 200003 1 002
III/a
01-04-2010
13
Sukiyamtoro, SP.
19800517 200003 1 002
III/a
01-04-2010
14
Sriyanto
19620903 199002 1 002
III/a
01-04-2010
15
Mulyono
19610813 199002 1 001
III/a
01-04-2010
16
Sarno
19620712 199803 1 001
II/d
01-04-2010
17
Ruslaeni, SP.
19550517 198103 1 011
III/d
01-10-2010
18
Priyanto Raharjo, SP.
19580214 198802 1 001
III/d
01-10-2010
19
Darto
19580909 198603 1 011
III/d
01-10-2010
20
Sumitra, SP.
19671011 199803 1 006
III/c
01-10-2010
21
Sujiyanto, SST.
19700307 199803 1 007
III/c
01-10-2010
22
Lubis Dasra
19571231 198903 1 033
III/c
01-10-2010
23
Siswanto
19680712 199009 1 001
III/a
01-10-2010
24
Partin
19700609 199803 1 007
III/a
01-10-2010
25
Anang Dwiyanto, S.Hut.
19711210 199903 1 010
III/c
01-04-2011
26
Sugiya, SP.
19581118 198303 1 010
III/d
01-04-2011
27
Kristiyar, S.G., SP.
19720730 199903 1 003
III/d
01-04-2011
28
Slamet Widodo
19690722 199803 1 004
III/a
01-04-2011
29
Sukoto
19720520 199803 1 006
III/a
01-04-2011
19700327 199803 1 007
5. Pegawai yang mengalami kenaikan Gaji Berkala mulai periode Januari 2010 s/d 1 Juni 2011 No
Nama
NIP
Golongan
TMT
1
Suwarno
19810619 200901 1 001
I/c
01-01-2010
2
Sulistyowati
19580810 195801 2 001
III/c
01-01-2010
3
Sudarsono
19601109 198801 1 001
II/d
01-01-2010
4
Jati Wiyono
19710108 199302 1 001
III/a
01-02-2010
5
Darto
19580909 198603 1 011
III/c
01-04-2010
8
6
Sumijan
19660503 199203 1 009
III/a
01-04-2010
7
Kukuh Setyo Prakoso, S.Hut.
19810904 200604 1 009
III/b
01-04-2010
8
Mujiarso, SP.
19570406 198012 1 003
III/d
01-10-2010
9
Sumitra, SP.
19671011 199803 1 006
III/c
01-11-2010
10
Sardi, SP.
19700102 199803 1 010
III/b
01-11-2010
11
Tien Suwarni, SP.
19690811 199803 2 005
III/b
01-11-2010
12
Partin
19700609 199803 1 007
III/a
01-11-2010
13
Subagyo, SP.
19701010 199803 1 007
III/b
01-11-2010
14
Sukartini, SP.
19701217 199803 2 002
III/b
01-11-2010
15
Tri Rebawa, SP.
19710819 199803 1 009
III/a
01-11-2010
16
Sukoto
19720520 199803 1 006
III/a
01-11-2010
17
Sujiyanto, SST.
19700307 199803 1 007
III/c
01-11-2010
18
Mujiwati Prihatin, SE.
19611129 198803 2 004
III/c
01-12-2010
19
Sugiya, SP.
19581118 198303 1 010
III/d
01-02-2011
20
Sri Muktiasih
19591012 198203 2 012
III/c
01-03-2011
21
Chayadah, AMd.
19800110 200903 2 008
II/c
01-03-2011
22
Dwi Susanto
19701117 199203 1 006
III/b
01-03-2011
23
Rachmat Ismail
19560320 198103 1 007
III/b
01-04-2011
24
Marijo
19581110 198903 1 006
III/b
01-04-2011
25
Sarno
19620712 199803 1 001
II/d
01-04-2011
26
Ir. Reni Miharti, M,Agr.Bus.
19620316 198903 2 004
IV/b
01-04-2011
6. Pegawai yang mengalami Mutasi/pindah lokasi kerja mulai periode Januari 2010 s/d 1 Juni 2011 No
Nama
NIP
Golongan
TMT
1
Poedji Setyono, SP.MSi.
19570606 198012 1 002
III/d
14-10-2010
2
Jenal
19550709 198602 1 003
III/b
14-10-2010
3
Suhardi Jayanudin,SE.MSi.
19620501 198303 1 011
III/d
28-03-2011
4
Zainul Munshori, S.Si.
19790419 200501 1 009
III/a
01-02-2011
5 6
Endang Puji Astuti, SE. Ir. Slamet Istiyono
19600624 198503 2 008 19680927 199403 1 003
III/c III/d
28-03-2011 28-03-2011
7
Drs. Karsimin
19620806 198503 1 018
IV/a
01-03-2011
7. Pegawai yang mengalami Pensiun mulai periode Januari 2010 s/d 1 Juni 2011 No
Nama
NIP
Golongan
TMT
1
CM. Sri Lestari Mulyo
19540228 198002 2 001
III/d
01-03-2010
2
D. Rujiyatno
19540409 198103 1 009
III/c
01-05-2010
3
Andarias Rappan
19540628 198601 1 001
III/c
01-07-2010
4
Turiman, BSc.
19541005 198103 1 013
III/d
01-10-2010
5
Ir. Hendar Yulianto
19570719 198303 1 009
III/d
01-05-2011
6 7
Ruslaeni, SP. Kunarto, SIP.
19550517 198103 1 011 19550505 198601 1 004
III/d III/d
01-06-2011 01-06-2011
9
C. Kinerja Pelayanan SKPD. Dalam upaya penanganan lahan kritis, Dinas Kehutanan Kabupa ten Blora sudah menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, hal mana telah dibuktikan dengan pengalaman bahwa pada saat kondisi krisis, hutan Negara menjadi sasaran penjarahan, dan kerusakan hampir mencapai 20 % lebih, luas Lahan kritis di Kabupaten Blora semakin tahun menunjukkan trend semakin menurun dan masih terus
diupayakan
penanganannya baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Luas hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Blora sekaligus masalah, artinya bila tidak
dikelola
secara
sebagai
baik
dengan
melibatkan
masyarakat
sekitar
hutan
tanggung jawab sosial perusahaan, kerawanan dan masalah sosial akan muncul akibat keterbatasan akses ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena
itu
Perum
Perhutani
diharapkan
mampu
menciptakan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Tekanan ekonomi menyatakan juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan meluasnya lahan kritis dan dampak sosial lainnya. Sampai Tahun 2011 lahan kritis yang telah direhabilitasi mencapai 17.265,278 sedangkan lahan agak kritis mencapai 4.275,245 hektar dan lahan kritis 668,95 hektar. Untuk memperkecil luas lahan kritis tersebut
dilakukan melalui
berbagai upaya, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( GERHAN ) yang berakhir pada
Tahun 2007, Gerakan
Penanaman Nasional ( Gerakan Penanaman 100 Juta Pohon, One Man One Tree, 1 Milyard Pohon dan sebagainya ), serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan yang dimulai sejak Tahun 2010 untuk lingkup Kabupaten Blora. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Gerhan baru mampu menanam 5.009 ha, Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan sampai dengan Tahun 2011 ini dipridiksi mampu menanam, 1.940 ha. Oleh karena itu semua upaya tersebut harus terus menerus dilakukan mengingat lahan kritis yang belum tertangani masih relatif cukup luas. Berdasarkan uraian di atas, Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditetapkan menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Blora terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan.
Berkurangnya kualitas lingkungan dapat 10
menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, tingkat abrasi yang tinggi dan lain sebagainya. Disamping intensitas gangguan keamanan hutan masih terus berlangsung, perlu juga dilakukan upaya-upaya nyata antara lain menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan. Harapan kedepan apabila sarana prasarana pengamanan hutan terpenuhi, hal ini akan sangat membantu dalam penanggulangan gangguan keamanan hutan. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu dihadapkan pada kendala dan adanya permasalahan secara umum. Berdasarkan kondisi saat ini, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera “ yang didukung kondisi sebagai berikut : a. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan menuju Blora Hujau; b. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
kehu
tanan; c. Mewujudkan pemanfaatan lahan optimal dan lestari ; d. Meningkatkan
pemanfaatan
potensi
sumber
daya
hutan
secara
terkendali ; e. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ; f. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia kehutanan; g. Menyiapkan system informasi geografi kehutanan ; h. Meningkatkan pelayanan publik urusan kehutanan. Sebagai
gambaran
umum
kondisi
urusan
yang
diiinginkan
yang
merupakan tantangan dalam pengembangan Pelayanan SKPD adalah mewujudan
sasaran
kegiatan
pembangunan
urusan
kehutanan
di
Kabupaten Blora dengan mengarahkan pada : a. Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau ; b. Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup ; c. Terselenggaranya pelayanan publik urusan kehutanan ; d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan ; e. Meningkatnya
pemanfaatan
potensi
sumber
daya
hutan
untuk
kesejahteraan rakyat ; 11
f. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
dan
pembangunan kehutanan ; g. Tersedianya system informasi geografi kehutanan. Untuk
mencapai
keberhasilan
dalam
pembangunan
urusan
kehutanan di Kabupaten Blora, terdapat beberapa faktor peluang yang menonjol antara lain : 1. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup untuk mendukung pembangunan kehutanan menuju Blora Hijau ; 2. Tersedianya
teknologi
informasi
untuk
Pengembangan
Sistem
Informasi Geografi Kehutanan dalam rangka mendukung perenca naan,
evaluasi dan sinkronisasi pembangunan yang berreferensi
geografis ; 3. Tersedianya
kesempatan
untuk
menciptakan
/
mengembangkan
program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan riil, obyektif, nyata sesuai dengan karakteristik daerah beserta kode rekeningnya ( Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ) ; 4. Tersedianya peluang pasar untuk mengembangkan produksi hasil hutan yang kompetitif.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Dinas Kehutanan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan, dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu dihadapkan pada kendala dan permasalahan secara umum. Terhadap kondisi yang ada pada saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapkan dalam mewujudkan pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora adalah “ Bagaimana Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera “. Beberapa permasalahan / kendala yang dijumpai diantaranya adalah : 1.
Hutan rakyat belum dapat dimanfaatkan dalam waktu pendek ;
2.
Lahan kritis masih relatif cukup luas ;
3.
Terjadinya erosi dan longsor di tebing sungai ;
4.
Pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan masih rendah ;
5.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengekolaan hutan ;
6.
Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kehutanan ;
7.
Kurangnya
sarana
dan
prasarana
penunjang
pemantapan
pemanfaatan potensi sumber daya hutan ; 8.
Kurangnya pengawasan peredaran hasil hutan.
9.
Kurangnya sarana pelatihan kehutanan ;
10. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang tata usaha kayu ; 11. Kurangnya system infoermasi geografi kehutanan . B. Penentuan Isu-Isu strategis Isu
Strategis
berdasarkan
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora meliputi : 1. Kawasan lindung baik di hutan maupun di luar kawasan hutan belum berfungsi secara optimal baik sebagai penyangga kehidupan dan bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. 2. Masih terjadi gangguan terhadap kawasan hutan Negara, meski pun kecenderungan dari tahun ke tahun menurun ; 3. Ketidakseimbangan antara suply dan demand kayu ; 4. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk di sekitar hutan masih relatif tinggi
13
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang Sejahtera, Berwawasan Lingkungan dan Berorientasi Kepada tercapainya hutan lestari “. Adapun Misi Dinas Kehutanan meliputi : 1. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air ; 2. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan Sumber Daya Hutan 3. Mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari ; 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang kehutanan ; 5.
Memberdayakan Sumber Daya Manusia Kehutanan ;
6.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan ;
7. Meningkatkan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) untuk mendukung Pendapatan Daerah. B. Tujuan dan Sasaran. Tujuan. Tujuan utama yang merupakan keinginan yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah memberikan kesadaran pada masyarkat tetang pentingnya fungsi hutan untuk mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu dengan memanfaatkan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dengan menegakkan hukum dibidang
kehutanan
sehingga
terwujud
kuatnya
Sistem
Informasi
Kehutanan sebagai upaya mengurangi cakupan lahan kritis yang masih cukup luas, berkurangnya kerusakan pada lingkungan jalan, didukung timbulnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta bertambahnya pengetahuan dan informasi tentang peraturan tata
usaha kayu bagi
masyarakat.
14
Sasaran. Sasaran kegiatan pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Blora di arahkan pada : a. Berkurangnya lahan kritis menuju Blora Hijau ; b. Terkendalinya pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup ; c. Terselenggaranya pelayanan publik uruusan kehutanan ; d. Meningkatnya
pemanfaatan
potensi
sumber
daya
hutan
untuk
kesejahtraan rakyat ; e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kehutanan ; f. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
dan
pembangunan kehutanan ; g. Tersedianya Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
C. Strategi dan Kebijakan. Strategi Untuk
mencapai
keberhasilan
dalam
pembangunan
urusan
kehutanan di Kabupaten Blora, terdapat beberapa faktor peluang yang menonjol antara lain : 1. Tersedianya
jumlah
tenaga
kerja
yang
cukup
untuk
mendukung
pembangunan kehutanan menuju Blora Hijau ; 2. Tersedianya teknologi informasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan dalam rangka mendukung perencanaan,
evaluasi
dan sinkronisasi pembangunan yang bereferensi geografis ; 3. Tersedianya kesempatan untuk menciptakan / mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan riil, obyektif, nyata sesuai dengan karakteristik daerah beserta kode rekeningnya ( Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ) ; 4. Tersedianya peluang pasar untuk mengembangkan produksi hasil hutan yang kompetitif. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar kan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu dihadapkan pada kendala adanya permasalahan secara umum. Berdasarkan kondisi saat ini, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora adalah “ Terwujudnya Pengelolaan HUtan Lestari dan Masyarakat Sejahtera “ yang didukung kondisi sebagai berikut : 15
a. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan menuju Blora Hujau ; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan ; c. Mewujudkan pemanfaatan lahan optimal dan lestari ; d. Meningkatkan
pemanfaatan
potensi
sumber
daya
hutan
secara
terkendali ; e. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ; f.
Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia kehutanan;
g. Menyiapkan system informasi geografi kehutanan ; h. Meningkatkan pelayanan publik urusan kehutanan. Untuk mewujudkan Misi dan Visi yang ada Dinas Kehutanan Kabupaten Blora perlu ditetapkan langkah-langkah strategi pembangunan melalui : a. Kebijakan Umum Prioritas, kebijakan tersebut melalui beberapa tahap yaitu : - Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan ; - Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan ; - Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal ; -
Mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik
b. Kebijakan Umum Penunjang. Langkah-langkah kebijakan umum penunjang
yang dilaksana
kan dalam bentuk kegiatan seperti : - Pembinaan / pengendalian dan pengawasan GERHAN. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan ; - Penyusunan data statistik kehutanan ; - Penyusunan Ranperda Industri Hasil Hutan ; - Penyusunan dan penertiban pelaksanaan Perda mengenai pengelo laan industri hasil hutan ; - Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan ; - Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ; - Pengembangan hasil hutan non kayu ; - Konsolidasi sumber daya aparatur ; - Pemantapan kinerja Sumber Daya Aparatur.
16
KEBIJAKAN. Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dalam membentuk
konfigurasi program dan kegiatan dalam men
capai tujuan adalah melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : a. Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ; Kebijakan ini diarahkan untuk menuntaskan lahan kritis menuju Blora Hijau. b. Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengembangkan hasil hutan non kayu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan serta pembinaan aneka usaha kehutanan c.
Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah.
d. Kebijakan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Kebijakan ini diarahkan untuk pengawasan dan penertiban pengelo laan Industri Hasil Hutan, tersedianya peraturan perundangan me ngenai Industri Hasil Hutan dan sosialisasinya. e. Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kebijakan ini merupakan urusan wajib untuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber
Daya Alam yang dilakukan oleh
pihak ketiga seperti Checking Cruising, stock opname kayu, laporan hasil produksi dan PSDH. f.
Kebijakan Rehabilitasi dan Pemilihan Cadangan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini merupakan urusan wajib dimaksudkan untuk mere habilitasi dan pemulihan lahan yang rusak akibat bencana alam, disamping itu untuk mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.
17
g. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kehutanan. Kebijakan
ini
diarahkan
kehutanan, pemberdayaan
untuk
meningkatkan
kualitas
aparatur
penyuluh kehutanan dan kelompok tani
hutan. h. Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan. Kebijakan ini diarahkan untuk menyiapkan data dan informasi urusan kehutanan yang akurat, tepat dan aktual terkait dengan penggunaan lahan ataupun data dan informasi yang bereferensi geografis. i.
Kebijakan Pelayanan Publik Kehutanan. Kebijakan
ini
diarahkan
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat atau publik dan memfasilitasi bagi yang bermaksud menjalankan usaha pada urusan kehutanan serta memberikan perijinan seperti Ijin Tebang dan Ijin Angkut Kayu Rakyat.
18
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program Generik. Program-program pelayanan internal yang dilakukan Untuk men dukung keperluan aparatur dan administrasi pemerintahan yang merupa kan Program yang selalu ada di setiap SKPD dan terkait dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi : - Penyediaan jasa surat menyurat ; - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional ; - Penyediaan jasa administrasi keuangan ; - Penyediaan jasa kebersihan kantor ; - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ; - Penyediaan alat tulis kantor ; - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ; - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah ; - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, meliputi : -
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;
-
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasionl.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai an Kinerja dan Keuangan, yaitu : -
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.
4. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum, yaitu : -
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya. 19
B. Program Teknis. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk mencapai kinerja pada periode ( lima ) tahun, akan melaksanakan program-program : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meliputi : - Pengembangan hasil hutan non kayu ; - Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ; - Pengelolaan dan pemanfaatan hutan ; - Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, yaitu : - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan. 3. Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutan, yaitu “ - Penyusunan data dan statistik kehutanan. 4. Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan, yaitu : - Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat / milik pribadi ; 5. Program Bidang Kehutanan Bersumber dari Pemerintah rintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta dana
pendampingnya,
yaitu : -
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasaran Kehutanan.
20
BAB VI INDIKATOR KINERJA NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
1
Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan a) Jumlah luasan tanaman bawah tegakan yang tertanami tanaman bawah tegakan (porong) b) Jumlah produksi hasil hutan non kayu c) Jumlah data rencana produksi Perum Perhutani Tahun 2012 d) Jumlah penerimaan PSDH tahun 2011 e) Jumlah LMDH yang terbina dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat f) Jumlah pelayanan rekomendasi unit IPHHK (Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu)
2
Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan a) Volume penyuluhan terhadap masyarakat desa sekitar hutan b)
3
Jumlah juklak Pengamanan Hutan yang diterbitkan
Terwujudnya pengembangan sistem informsai geografis kehutanan a) Jumlah Buku besar statistik kehutanan
Target SPM
Target IKK
Target indikator lainnya
Target Renstra SKPD tahun ke1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun ke1 2 3 4 5
Rasio Capaian pada Tahun ke 1 2 3 4 5
a) Luasan yang tertanami porang 15 Ha b) Produksi hasil hutan non kayu sebesar 2 Ha c) Rp. d) Jumlah target PSDH dan DR Rp 16.152.355.800,e) Terbinanya forkom PSDH dan LMDH di 16 Kec. Kab. Blora f) Terbitnya rekomendasi IPHHK untuk 40 unit
a) Terlaksananya penyuluhan terhadap masyarakat disekitar hutan b) Tercapainya 1 (satu) juklak pengamanan hutan
a) Tersusunnya 15 buku statistik kehutanan
21
4
5
Terlaksananya pelayanan publik urusan kehutanan a) Jumlah pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/milik kepada masyarakat Terlaksananya bidang kehutanan bersumberdari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta dana pendampingnya a) Jumlah embung yang di bangun b) c) d) e) f) g) h)
Jumlah DAM penahan yang dibangun Luas hutan rakyat yang terbentuk Jumlah bibit tanaman kehutanan yang tersedia Luas tanaman hutan rakyat tahun I yang terpelihara Jumlah luas pengkayaan tanaman tahun I yang terpelihara Jumlah pohon penghijauan lingkungan Jumlah sarana pangamanan hutan (Mobil, GPS, Kamera)
i)
Jumlah sarana penyuluhan (Sepeda motor, LCD, Laptop )
j)
Jumlah dana pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan berupa mobil patrol yang diadakan
k)
a) Terbitnya 250 dokumen SKSKB
a) Terbangunnya 3 unit embung b) Terbangunnya 3 unit DAM Penahan c) Terbentuk Hutan Rakyat seluas 175 Ha d) Tersedianya 250.000 btg bibit tanaman kehutanan e) Terpeliharanya tanaman tahun I seluas 100 Ha f) Terpeliharanya tanaman tahunI (pengkayaan tanaman) seluas 300 Ha g) Tertanamnya pohon sebanyak 8.050 btg h) Tersedianya sarana pengaman hutan sebanyak 1 unit i) Tersedianya sarana penyuluhan kehutanan sebanyak 1 unit j) Jumlah dana yang tersedia Rp 141.000.000,k) Tersedianya 1 unit mobil patroli pengamanan hutan
22
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada tugas pokok
dan fungsi Dinas
Kehutanan Kabupaten Blora dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Dengan
ditetapkannya
visi,
misi,
tujuan,
sasaran,
strategi,
kebijakan, pogram dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Blora
ini,
diharapkan
menjadi
acuan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blora. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan kehutanan di Kabupaten Blora kurun waktu 2011 – 2015 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
serta peran serta
masyarakat dan stakeholder kehutanan utamanya dalam pelaksanaan rencana KERJA SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja lima tahunan dalam pembangunan kehutanan. Harapan
kami
semoga
Renstra
ini
bermanfaat
bagi
upaya
peningkatan mutu Kehutanan di Kabupaten Blora dalam kerangka Otonomi Daerah dan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SELAMA LIMA TAHUN
24
STRUKTUR ORGANISASI
25
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Program Prioritas
Urusan Kehutanan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cap Kinerja 3. dan Keu 4. 5. 6. 7. 8.
Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan
9. Program Bidang Kehutanan Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Dana Pendampingnya
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPKMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2013
Juta Rp
1 paket 1 paket
280.5 1 paket 43.50 1 paket
300 1 paket 45 1 paket
350 1 paket 45 1 paket
400 1 paket 50 1 paket
450 1 paket 50 1 paket
450 50
Dinhut Dinhut
1 paket
5 1 paket
7 1 paket
10 1 paket
13 1 paket
15 1 paket
15
Dinhut
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
50 400 150 50 150
Dinhut Dinhut Dinhut Dinhut Dinhut
2,000 1 paket
2,000
Dinhut
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
30 296 90 35 20
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1,367 1 paket
40 300 100 50 75
Target
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1,367 1 paket
Juta Rp
2015
50 325 125 50 100
Target
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1,500 1 paket
Juta Rp
50 350 130 50 125
Target
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1,500 1 paket
Juta Rp
SKPD Penaggung jawab
Target
Target
Juta Rp
2014
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2015 Juta Target Rp
50 400 150 50 150
24
