Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan

Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan 2011-2016

Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kab. Pacitan 2011-2016

0

` 1.1 Latar Belakang Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dengan langkah awal menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011 – 2016, bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif. Renstra Perubahan ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas perencanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan yang telah disesuaikan dengan regulasi baru dan perubahan kondisi riil pembangunan di Kabupaten Pacitan. Selain itu Renstra Perubahan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.



1

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana bidang kehutanan dan perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

b.

Penyelenggaraan urusan kehutanan dan perkebunan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



2

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

18.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;

19.

Instruksi

Presiden

Nomor

3

Tahun

2010

tentang

Program

Pembangunan yang Berkeadilan; 20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;



3

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005 - 2025

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016

26.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor

50 Tahun 2007 tentang Uraian

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; Perencanaan Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Dokumen Peraturan Bidang Kehutanan : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor `19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 2004 tentang : Perubahan atas Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 86, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No.421); 2. Peraturan Pemerintah No 63 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Indonesia tahun 2004 No 119, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4242); 3. Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (lembaran negara tahun 2004No 147 tambahan lembaran Negara No 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2009 (lembaran Negara Republik Indonesia 2009 No 137, tambahan lembaran Negara republik Indonesia N0 5056); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


4

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah No 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 No 201 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 4947); 6. Peraturan Menteri Kehutanan No

P.13/Menhut-II/2005

tentang

Organisasi dan tata kerja departemen kehutanan telah beberapa kali di ubah,

terakhir

dengan

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.64/Menhut –II/2008 (berita negara republik Indonesia tahun 2008 No.80); 7. Keppres RI No 24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia ; 8. Peraturan

Menteri Kehutanan

No P.20/Menhut-II/2009

tentang

Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Three); 9. Peraturan Menteri Kehutanan

No P.30/Menhut-II/2012

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Dokumen Peraturan Bidang Perkebunan 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616); 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Hortikultura

Jenderal juncto

Tanaman

Pangan

Keputusan


dan

Direktorat

Jenderal

Menteri

Pertanian

Nomor


5

3599/Kpts/PD.310/9/2009 tentang Perubahan Lampiran I Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2016, dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pacitan yang telah disesuaikan dengan regulasi baru dan perubahan kondisi riil pembangunan di Kabupaten Pacitan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan.

1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja. 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. 4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. 5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan



6

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra Perubahan, landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perubahan dan sistematika penulisan dokumen Renstra Perubahan. Bab II

Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Kehutanan, telaahan renstra Ditjend Perkebunan, telaahan Renstra Dinas Kehutanan dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang kehutanan dan perkebunan

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD. Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


7

` 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana bidang kehutanan dan perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

b.

Penyelenggaraan urusan kehutanan dan perkebunan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan terdiri dari : Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat;

c.

Bidang Kehutanan;

d.

Bidang Perkebunan;

e.

Bidang Perlindungan Tanaman;

f.

Bidang Penyuluhan;

g.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


8

Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KEHUTANAN

BIDANG PERKEBUNAN

SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERKEBUNAN

SEKSI

SEKSI PRODUKSI DAN PERBENIHAN

SEKSI SARANA & PRASARANA PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN

SEKSI USAHATANI DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN

SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI ALIH TEKNOLOGI & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

PELESTARIAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM SEKSI PENGUSAHAAN HASIL HUTAN

2.1.1 Kepala Dinas

BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN

BIDANG PENYULUHAN

SEKSI

SEKSI KELEMBAGAAN

PENGENDALIAN, IDENTIFIKASI & PENGAMATAN SERANGAN OPT

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.

2.1.2 Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


9

sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan

dan

pengelolaan

rumah

tangga,

sarana

dan

perlengkapan; b.

Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

c.

Pembinaan

dan

pengembangan

serta

pengelolaan

administrasi

kepegawaian; d.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; dan

e.

Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;

b.

Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan,

urusan

rumah

tangga,

keamanan

kantor

dan

penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan; c.

Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

d.

Melaksanakan

analisa

kebutuhan

dan

pengadaan

serta

pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang; e.

Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;

f.

Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

g.

Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;

h. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai; Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


10

i.

Melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

ketatausahaan,

keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian; j.

Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; dan

k.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas : a.

Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

b.

Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan;

c.

Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;

d.

Menyusun laporan kegiatan bidang Kehutanan dan Perkebunan;

e.

Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Kehutanan dan Perkebunan;

f.

Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang kehutanan dan perkebunan;

g.

Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;

h. Melaksanakan

koordinasi

usulan

perencanaan

kegiatan

pembangunan dan rehabilitasi prasarana dengan instansi pelaksana pembangunan; dan i.


2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a.

Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

b.

Melaksanakan pengelolaan anggaran;

c.

Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;



11

d.

Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;

e.

Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan

f.


2.1.3

Bidang Kehutanan Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat, pelestarian hutan dan konservasi alam dan pengusahaan hasil hutan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a.

Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan teknis operasional pembinaan, pengelolaan dan perizinan di bidang kehutanan;

b.

Penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan

teknis

di bidang

rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, pengembangan dan penatagunaan hutan, serta pengusahaan hasil hutan; c.

Penyiapan bahan pembinaan rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis, kawasan hutan pantai dan lahan penambangan;

d.

Pengumpulan

bahan

guna

penyelenggaraan

penelitian

dan

pengembangan di bidang kehutanan; e.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kehutanan;

f.

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kehutanan.

2.1.3.1 Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Hutan Rakyat mempunyai tugas: a.

Melaksanakan pembinaan teknis penanaman, pengkayaan dan perluasan tanaman pada lahan kritis;

b.

Melaksanakan pembinaan dalam rangka penanaman, pemeliharaan, pengembangan hutan rakyat dan kebun bibit;



12

c.

Melaksanakan penyiapan rancangan teknis penghijauan, pembibitan dan rehabilitasi lahan kritis;

d.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

bimbingan,

pengendalian

penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis; e.

Melaksanakan

bimbingan

pembuatan

dan

pemeliharaan

unit

pelestarian sumber daya alam dan bangunan konservasi; f.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan, pengadaan benih, pembuatan pembibitan tanaman hutan dan rehabilitasi;

g.

Melaksanakan penyusunan rencana, dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam;

h. Melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaat, perlindungan dan pengamanan hutan kota; i.

Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian dan pengembangan serta upaya lainnya dalam rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat;

j.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat dan

k.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Seksi Pelestarian Hutan Dan Konservasi Alam, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya alam;

b.

Menyiapkan rencana teknis pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam (SDA);

c.

Melaksanakan penunjukkan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penatagunaan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pantai, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman hutan raya dan taman buru;

d.

Melaksanakan bimbingan teknis terhadap upaya-upaya perlindungan tanaman hutan rakyat, pelestarian sumber mata air, dan satwa liar yang dilindungi;

e.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam upaya pelestarian hutan;



13

f.

Memberikan

bimbingan

teknis

dalam

penyusunan

rencana

pengelolaan Daerah Alian Sungai (DAS); g.

Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan gangguan manusia, hewan, dan daya-daya alam lainnya terhadap sumber daya alam;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian izin pengambilan, penangkapan, pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam serta bagian-bagiannya baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi; i.

Menyiapkan informasi dan bahan bimbingan tentang kegiatan pelestarian dan konservasi alam;

j.

Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian dan pengembangan serta upaya lainnya dalam pelestarian hutan dan konservasi alam;

k.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan dan konservasi alam;

l.


2.1.3.3 Seksi Pengusahaan Hasil Hutan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengelolaan hasil hutan kayu maupun non kayu;

b.

Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan usaha persuteraan alam, perlebahan, sarang burung walet dan aneka usaha kehutanan;

c.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, penertiban dan penerbitan perijinan industri pengolahan hasil hutan kayu maupun non kayu;

d.

Melaksanakan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya;

e.

Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penelitian dan pengembangan serta upaya lainnya dalam pengusahaan hasil hutan;

f.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hasil hutan;



14

g.


2.1.4

Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pengelolaan lahan dan infrastruktur perkebunan, produksi dan perbenihan, usaha tani dan pembinaan usaha perkebunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a.

Penyiapan lahan, Rehabilitasi, konservasi, peremajan diversifikasi dan penetapan sentra komoditas perkebunan;

b.

Penyiapan pemanfaatan jalan produksi serta pengembangan sumber air dan teknologi kebutuhan air untuk tanaman perkebunan;

c.

Penyiapan penyusunan, perencanaan, pengadaan sarana produksi serta pengawasan standar mutu hasil produksi perkebunan;

d.

Penyiapan penyusunan dan penatapan kebijakan kebutuhan alat dan mesin perkebunan;

e.

Identifikasi, inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan;

f.

Penyiapan

bahan

perencanaan,

bimbingan,

pengawasan,

pemanfaatan sumber pembiayaan/perkreditan perkebunan; g.

Pembinaan operasional, pengolahan hasil dan perizinan usaha perkebunan;

h. Pembinaan bimbingan, pemantauan dan pengawasan teknis budidaya perkebunan; i.

Pembinaan bimbingan teknis budidaya, panen, pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;

j.

Penyusunan stastistik dan bimbingan penerapan sistem informasi bidang perkebunan;

k.

Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.



15

2.1.4.1 Seksi Pengelolaan Lahan dan Infrastruktur Perkebunan mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyusunan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, pengendalian lahan serta penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan, Pemetaan potensi dan pengeloaan lahan perkebunan;

b.

Melaksanakan pengaturan dan menerapkan kawasan perkebunan terpadu, penetapan sentra komoditas serta penetapan sasaran areal tanam perkebunan;

c.

Melaksanakan pemanfaatan sumber-sumber air,

pengembangan

teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan serta pemantauan dan mengevaluasi air untuk perkebunan; d.

Melaksanakan bimbingan pelaksanaan AMDAL, bimbingan sarana usaha, bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik

di bidang

Perkebunan; e.

Melaksanakan

penyusunan

informasi

dan

statistik

bidang

perkebunan; f.

Melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan,

g.

Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Seksi Produksi dan Perbenihan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan bimbingan penggunaan, pengadaan, pengawasan dan peredaran pupuk, Peringatan dini dan serta bimbingan penerapan standar mutu pupuk untuk komoditas perkebunan;

b.

Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya, intensifikasi, diversifikasi, peremajaan serta penerapan standar unit pengolahan hasil perkebunan;

c.

Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

d.

Melaksanakan

bimbingan

penerapan

pedoman

perbenihan,

penerapan kebijakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih impor,

serta pengawasan standar teknis

perbenihan perkebunan; e.

Melaksanakan pembinaan pemberian izin, pengujian dan penyebar luasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokal;



16

f.

Melaksanakan

penyusunan

perencanaan

perbanyakan

dan

penyaluran mata tempel, bimbingan distribusi pohon induk serta penetapan produksi benih perkebunan; g.

Melaksanakan

pembinaan

pengembangan

sistem

informasi

perbenihan dan pengawasan benih perkebunan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Seksi Usaha Tani dan Pembinaan Usaha Perkebunan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan

identifikasi,

inventarisasi

dan

penerapan

pengembangan alat dan mesin perkebunan; b.

Melaksanakan

bimbingan

pengembangan

dan

pemanfaatan

pengawasan sumber - sumber pembiayaan kredit perkebunan; c.

Melaksanakan penyusunan rencana usaha, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, penyaluran serta pemanfaatan dan pengendalian kredit komoditi perkebunan;

d.

Melaksanakan bimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani perkebunan;

e.

Melaksanakan bimbingan, pemantauan, pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;

f.

Melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil komoditas Perkebunan;

g.

Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas perkebunan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5

Bidang Perlindungan Tanaman Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Pengendalian,

Dinas

Identifikasi

Kehutanan dan

dan

Perkebunan

pengamatan

serangan

di

bidang

organisme

pengganggu tanaman, Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman dan Perlindungan Hutan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi : Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


17

a.

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik operasional pembinaan dan bimbingan teknis mengenai identifikasi, pengamatan, peramalan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman kehutanan dan perkebunan;

b.

Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pembinaan operasional di bidang pengendalian organisme pengganggu tanaman kehutanan dan perkebunan;

c.

Penyiapan bahan perencanaan dan pembinaan operasional di bidang pengembangan sarana dan prasarana perlindungan tanaman;

d.

Penyiapan bahan pengamatan dan analisis dampak penggunaan sarana perlindungan tanaman;

e.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional di bidang perlindungan hutan dan tanaman perkebunan.

2.1.5.1 Seksi Pengendalian, Identifikasi dan Pengamatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan Pembinaan, Bimbingan, Identifikasi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;

b.

Mengkoordinir Pelaksanaan Identifikasi Pengamatan dan menetapkan metode Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.

c.

Membuat peta penyebaran serangan dan pengendalian OPT pada tanaman kehutanan dan perkebunan;

d.

Melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu;

e.

Melaksanakan

analisis

kerugian

akibat

serangan

Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Kehutanan dan Perkebunan; f.

Melaksanakan efakuasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan identifikasi, pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman sesuai dengan tugas dan fungsinya.



18

2.1.5.2

Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan

bimbingan,

pembinaan,

pemanfaatan

dan

pemeliharaan sarana dan bahan perlindungan tanaman; b.

Melaksanakan pengkajian, pengenalan, pengadaan dan penyaluran sarana perlindungan;

c.

Melaksanakan pembuatan petunjuk teknis operasional pemanfaatan sarana perlindungan tanaman;

d.

Melaksanakan pengamatan dan analisa dampak penggunaan sarana perlindungan tanaman;

e.

Melaksanakan pengembangbiakan agensia hayati;

f.

Melaksanakan penyebaran dan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani dan masyarakat.

g.


2.1.5.3 Seksi Perlindungan Hutan, mempunyai tugas : a.

Menyusun rancangan dan petunjuk teknis perlindungan hutan;

b.

Melaksanakan bimbingan taknis penanggulangan kebakaran hutan;

c.

Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penertiban tehadap penebangan dan pengangkutan hasil hutan;

d.

Melaksanakan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan yang dibebani hak dan hutan adat.

e.

Melaksanakan perlindungan hutan produksi, hutan bidang yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan;

f.

Melaksanakan monitoring dan pelaporan terhadap perlindungan hutan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman;

g.




19

2.1.6

Bidang Penyuluhan Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang alih teknologi dan Pengembangan SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi : a.

Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;

b.

Penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan

pemberdayaan

ketenagaan penyuluh, pendayagunaan ketenagaan penyuluh serta bimbingan ketenagaan penyuluh; c.

Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;

d.

Penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyebaran, pengembangan materi penyuluhan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;

e.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, monitoring dan pelaporan penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

2.1.6.1 Seksi Alih Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas : a.

Menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM penyuluh dan petani;

b.

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;

c.

Melaksanakan penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

d.

Melaksanakan penyusunan rencana pengkajian/pengujian dan petunjuk teknis penerapan teknologi;

e.

Melaksanakan pengujian, pengkajian dan penyiapan rekomendasi tentang penggunaan dan peredaran sarana produksi untuk tanaman kehutanan dan perkebunan;

f.

Merencanakan

dan

melaksanakan

supervisi

penyelenggaraan

penyuluhan; Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


20

g.

Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis penganggulangan dampak penggunaan sarana produksi;

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

SDM

dan

pelaksanaan

penerapan

teknologi

Kehutanan dan Perkebunan; i.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.2 Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas : a.

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;

b.

Menyusun materi dan petunjuk operasional pembinaan kelembagaan petani;

c.

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan menumbuhkembangkan lembaga petani;

d.

Melaksanakan penilaian kelembagaan petani;

e.

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan petani;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.3 Seksi Sarana Prasarana Penyuluhan, mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh;

b.

Mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan;

c.

Melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengadaan dan penyebaran materi penyuluhan;

d.

Melaksanakan

dan

merencanakan

pembangunan

petak-petak

percontohan; e.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana penyuluhan;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



21

2.1.7

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan UPT Pelayanan Pengembangan sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pelayanan pengembangan berada di 12 kecamatan. UPT Pelayanan Pengembangan mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penjabaran program pembangunan kehutanan dan perkebunan;

b.

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan teknis tanaman pangan , peternakan

dan penyuluhan

kehutanan dan perkebunan; c.

Melaksanakan pengumpulan dan laporan data statistik kehutanan dan perkebunan;

d.

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;

e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7.1 Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dan

bertanggung

jawab

kepada

Kepala

UPT

Pelayanan

Pengembangan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Pengembangan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

2.1.8

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. a.

Kelompok

jabatan

fungsional

terdiri

dari

sejumlah

lembaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b.

Kelompok

jabatan

fungsional

dipimpin

oleh

seorang

tenaga

fungsional senior yang ditunjuk; c.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



22

d.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1

Sumber Daya Manusia Peranan sumberdaya manusia dalam era otonomi semakin besar sehingga menuntut kualitas sumberdaya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang semakin meningkat dalam rangka

mendukung

keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, memberikan kesempatan kepada aparaturnya untuk terus memacu diri meningkatkan kinerjanya agar memiliki kemampuan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas di bidang pembangunan kehutanan dan perkebunan. Jumlah personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada akhir 2013 sebanyak 104 orang terdiri dari 62 orang pegawai struktural 42 orang pegawai fungsional (Penyuluh Kehutanan). Adapun rincian jumlah personil berdasarkan status/golongan, pendidikan dan yang telah mengikuti latihan penjenjangan serta teknik fungsional dapat terlihat sebagaimana tabel-tabel berikut. Tabel 2.1

Data Personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan keadaan s/d Desember 2013 No

Status/Golongan

A. 1. 2. 3. 4.

P N S Daerah Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

B.

PNS Pusat Gol III

Jumlah ( orang ) 5 76 17 3 2

Jumlah P N S C.

103

Honorer

1

Jumlah Total Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

104 Kab. Pacitan 2011-2016

23

Tabel 2.2

Data Personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan berdasarkan pendidikan keadaan s/d Desember 2013 No

Jenjang Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

S–2 S–1 SM /Diploma III SLTA SLTP SD Jumlah

PNS (Org) 16 54 2 28 1 2 103

Honorer (Org) 1 1

Jml (Org) 16 54 2 28 1 3 104

Tabel 2.3

Data Personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan yang telah mengikuti latihan penjenjangan keadaan s/d Desember 2013 No

Uraian

Diklat Pim II (Org.)

Diklat Pim III (Org.)

Diklat Pim IV (Org.)

1

Eselon II

1

1

-

-

2

Eselon III

5

-

5

-

3

Eselon IV

26

-

-

22

4

Non Eselon

-

-

-

-

32

1

Jumlah

2.2.2

Jumlah

5

22

Sarana dan Prasarana Sedangkan fasilitas kerja yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembangunan dapat disajikan sebagai berikut :



24

Tabel 2.4

Fasilitas Kerja Yang Dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan keadaan s/d Desember 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Jenis Barang Tanah Gedung Kantor Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 GPS Mesin Ketik Meja Kerja ½ biro Meja Kerja 1 biro Meja Rapat Meja Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Kerja Kayu Kursi Kerja Elephant Kursi Kerja Roda Kursi Kerja Besi Kursi rapat Bangku Tunggu Almari Besi 2 pintu Almari Kayu Lokal Rak Buku Kayu Lokal Filling Cabinet Brankas Telepon Komputer Kamera Kipas Angin Air Conditioning Kompor Gas Dispenser Genset Mesin Bor Jam Dinding Kain Gordyn Tangga Aluminium Papan Nama Papan Data White Board Faximile Laptop LCD Viewer Wireless Sound System HandyCam Mimbar Printer Meja Komputer UPS/ Stabiliser


Jumlah 9 2 37 3 9 21 62 8 170 5 10 5 5 10 32 130 3 7 5 12 24 3 5 18 21 4 5 2 1 3 1 2 230 1 13 12 2 1 3 5 3 2 1 1 12 1 1

Satuan Bidang Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Meter Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah


25

No 48 49 50 51 52

2.3

Jenis Barang Kulkas Instalasi Listrik Tabung Pemadam Kebakaran VCD Player Umbul – umbul /Pias

Jumlah 1 1 15 1 100

Satuan Buah Buah Buah Buah Meter

Kinerja Pelayanan Sesuai tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan,

selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan

serangkaian kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan perencanaan di Renstra Dinas Hutbun 2006-2010 dan capaian kinerja di tahun 2011 dan 2012. Sebagai hasil nyata pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan kurun waktu lima tahun terakhir secara langsung ataupun tidak langsung merupakan gambaran dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. Kinerja Pelayanan terlihat dari perkembangan beberapa capaian kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra periode sebelumnya,

diantaranya

peningkatan

luas

areal,

produksi

dan

produktivitas komoditi kehutanan dan perkebunan, penurunan luas lahan kritis, peningkatan pendapatan petani, kemampuan penyerapan tenaga kerja dan perkembangan kelembagaan petani di pedesaan. Uraian mengenai hasil pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan serta capaian kinerja selama tahun 2006 – 2012 sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut :



26

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2006 – 2010 Indikator Kinerja 1. Peningkatan Produktifitas tanaman Perkebunan (Ton/Ha ) - Kelapa - Cengkeh - Kopi - Kakao - Lada - Panili 2. Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) 3. Peningkatan Luas Area perkebunan 4. Menurunnya Kebakaran hutan (Ha) 5. Menurunnya Pelanggaran industri (kasus) 6. Rehabilitasi Hutan Dan lahan - Lahan Kritis (Ha ) - Luas hutan Rakyat (Ha) - Sedimentasi (Ton/Ha/Thn) 7. Meningkatnya Hasil Hutan Non kayu - Lebah Madu (Liter) - Getah Pinus (Ton) 8. Meningkatnya Luas Hutan rakyat (Ha)

Tahun 2006 Target Capaian





1,270 0,236 0,503 0,078 0,101 0,839 43.002 41.163 6 25

1,270 0,092 0,502 0,083 0,102 0,571 44.016,198 41.695,000 71,500 31

1,282 0,106 0,507 0,084 0,103 0,571 44.447,557 42.174,000 64,350 26,000

1,268 0,142 0,501 0,088 0,102 0,571 44.545,208 42.512,000 80,000 22

1,295 0,052 0,512 0,085 0,104 0,575 44.896,477 42.659,000 57,920 21,000

1,296 0,112 0,514 0,132 0,107 0,566 45.558,951 44.369,000 50,820 18

1,311 0,080 0,518 0,086 0,105 0,576 45.426,255 43.150,000 52,120 16

1,312 0,125 0,518 0,145 0,109 0,447 46.706,237 45.501,000 35,500 16

1,326 0,110 0,524 0,087 0,107 0,578 45.971,371 43.646,000 46,910 11

1,327 0,112 0,524 0,178 0,115 0,4 47.019,55 46.046 0 7

27.170,1 64.015 31.95

27.170,10 64.053,00 32.45

26.570,100 64.553,000 31,850

26.860,00 64.360,00 33,23

25.970,100 65.053,00 31,250

25.964,000 65.951,00 33,30

25.370,10 65.653,00 30,65

24.888,00 67.324,04 33,25

24.770,10 66.303,00 30,05

23.629,50 69.441,90 33,3

1.000 0 64.015

866,00 55,63 64.053,00

909,300 57,300 64.553,000

916,00 46,28 64.360,00

963,86 118,00 65.951,00

1.023,00 118,00 65.951,000

1.012,05 62,57 65.653,000

1.037,00 115,50 67.324,04

1.042,41 66,33 66.303,00

1.106 73,45 69.441,90



27

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Prospek kehutanan dan perkebunan pada saat ini maupun masa mendatang menunjukkan kecenderungan akan peningkatan kebutuhan produk

kehutanan

dan

perkebunan

semakin

besar.

Peluang

pengembangan kehutanan dan perkebunan rakyat di Kabupaten Pacitan cukup besar, hal ini mengingat : - Tersedianya sumber daya manusia maupun lahan masih cukup besar - Agro industri saat ini masih dalam tahap pengembangan yang memerlukan bahan baku cukup besar - Semakin berkembangnya infrastruktur Salah satu langkah yang dapat diandalkan di bidang kehutanan dan perkebunan adalah pengembangan komoditas kehutanan dan perkebunan yang mempunyai pasar internasional dan lokal spesifik sehingga mampu bersaing di dalam pasar global dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani dan devisa Negara. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi : a. Globalisasi, pasar bebas, menuntut efisiensi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan b. Kondisi topografi menyulitkan jangkauan pelayanan Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluh akan menghambat pelayanan penyuluhan dan penerapan alih teknologi hasil-hasil penelitian kepada petani. Terbatasnya sarana penyuluhan, utamanya sarana mobilitas akan menghambat percepatan masuknya informasi mengenai perkembangan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan c. Lemahnya kelembagaan petani dan terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan informasi pasar Koperasi sebagai lembaga ekonomi pedesaan belum dapat berperan aktif dalam membantu petani untuk mengelola usahataninya. Di samping itu tidak adanya kemitraan antara kelompok tani dengan kelompok usaha besar/pengusaha menyebabkan petani yang dengan keterbatasan kemampuan/pengetahuan pasar dan modal mencari Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


28

pasar sendiri, antara lain ditempuh lewat tengkulak dan pedagang pengumpul, sehingga berakibat petani selalu memperoleh harga yang rendah.

Saat ini kemitraan yang dilakukan secara utuh antara

kelompok tani dengan pengusaha masih terbatas. d. Masih tingginya tingkat kekritisan lahan Kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang bergelombang dan bergunung menyebabkan tingginya tingkat erosi tanah, sehingga lahan kritis yang ada di Kabupaten Pacitan relatif masih luas. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh kurang dikembangkannya tanamantanaman kehutanan dan perkebunan yang rata-rata mempunyai ketahanan kekeringan dan kemampuan menahan air yang cukup besar. Upaya penanganan lahan kritis memang telah dilakukan, namun kesadaran petani untuk mau mengembangkan komoditi-komoditi kehutanan dan perkebunan sebagai upaya konservasi tanah masih perlu ditingkatkan, mengingat potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pacitan masih cukup luas; e. Kurangnya industri yang mengolah bahan baku hasil hutan dan kebun Keterbatasan kemampuan petani dalam penanganan pasca panen, utamanya dalam pengolahan produk dengan menggunakan mesin merupakan suatu permasalahan, dimana produk yang dihasilkan belum dapat memenuhi standar kualitas yang dikehendaki pasar, akibatnya petani mendapatkan harga yang rendah.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pencapaian tujuan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pacitan dapat dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal berbagai peluang yang ada. Peluang-peluang tersebut antara lain : a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Visi Bupati Pacitan “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera “ mendorong Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk meningkatkan

pelayanannya

karena

pada

dasarnya

komoditas

kehutanan dan perkebunan sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat petani pada khususnya dan masyarakat Pacitan pada umumnya.



29

Misi ke 1, 4 dan 5 Bupati Pacitan memerlukan dukungan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melalui peningkatan pelayanan di bidang kehutanan dan perkebunan secara profesional, berupa pengembangan serta peningkatan produksi komoditi unggulan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti Dam Pengendali, Dam Penahan, Sumur Resapan, Embung, Jalan Konservasi dan Jalan Produksi. b. Prospek komoditi kehutanan dan perkebunan yang cukup baik Berdasarkan kesesuaian lahan terhadap komoditas kehutanan dan perkebunan, Kabupaten Pacitan masih mempunyai potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan/penghijauan dengan komoditas kehutanan rakyat seluas 43.263 Ha dan lahan yang cocok untuk pengembangan tanaman Perkebunan masih tersedia seluas 89.189 Ha. Adapun potensi lahan untuk masing-masing komoditi di masing – masing kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6

Potensi Lahan/Pencadangan Lahan untuk Pengembangan Komoditi Kehutanan di Kabupaten Pacitan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pacitan Kebonagung Arjosari Punung Donorojo Pringkuku Tegalombo Bandar Nawangan Ngadirojo Tulakan Sudimoro Jumlah

Potensi Lahan yang tersedia untuk Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat (Ha) Jati 1.500 450 490 60 590 870 150 45 2.400 780 575 270 8.180

Sengon 800 350 400 350 400 430 470 700 800 500 250 230 5.680

Akasia 460 370 270 35 160 190 195 40 150 130 150 130 2.280

Mahoni 1.150 450 700 190 830 730 460 500 1.100 500 270 190 7.070

Pinus 45 0 0 0 10 15 1.900 2.490 500 450 300 158 5.868

Sono 45 60 9 8 20 17 38 120 83 59 27 46 532


Gmelina 1.025 630 768 595 650 920 596 690 1.100 590 470 630 8.664

Bambu 50 40 8 23 17 35 12 40 29 24 19 15 312

Jumlah

Trembesi 43 34 28 12 27 39 19 17 62 25 26 27 359


Jabon 352 310 380 300 310 340 382 335 560 394 345 310 4.318

30

(Ha) 5.470 2.694 3.053 1.573 3.014 3.586 4.222 4.977 6.784 3.452 2.432 2.006 43.263

Tabel 2.7

Potensi Lahan/Pencadangan Lahan untuk Pengembangan Komoditi Perkebunan di Kabupaten Pacitan No.

Kecamatan

Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan komoditi perkebunan (Ha) Kelapa

Kopi

Kakao

Lada

Panili

Cengkeh

Kapas

Nilam

Jarak

Jumlah

271

200

-

400

3.568

1.

Pacitan

2.362

28

207

100

-

2.

Kebonagung

4.435

286

4.435

350

500

1.364

100

300

600

12.370

3.

Arjosari

2.750

250

2.000

100

400

750

150

200

550

7.150

4.

Tegalombo

1.675

235

855

100

650

1.620

150

200

600

6.085

5.

Bandar

700

1.505

500

400

1.500

1.540

-

1.800

450

8.395

6.

Nawangan

750

1.850

600

400

2.000

2.100

-

1.750

450

9.900

7.

Sudimoro

2.600

800

2.350

750

1.000

1.505

-

1.700

800

11.505

8.

Ngadirojo

2.085

1.837

2.015

700

1.000

1.900

-

750

750

11.037

9.

Tulakan

2.750

250

2.600

400

500

2.350

-

750

750

10.350

10.

Punung

3.084

42

1.100

350

25

398

950

-

950

6.899

11.

Pringkuku

2.350

25

200

200

25

300

800

-

900

4.800

12.

Donorojo

2.450

25

200

-

25

180

900

-

800

4.580

27.991

7.133

17.062

3.850

14.278

3.250

7.450

8.000

89.189

JUMLAH

Pemilihan/penentuan perkebunan

di

7.625

komoditi

unggulan

Pacitan

didasarkan

Kabupaten

kehutanan pada

dan

berbagai

pertimbangan, antara lain kesesuaian agroekologi, prospek komoditi pada saat ini atau dimasa mendatang, baik secara mikro

(skala

usahatani) maupun makro, nilai ekonomi dan nilai banding (nilai kompetitif). Secara umum dapat dikatakan bahwa penentuan komoditi unggulan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten

Pacitan

dilaksanakan dengan dasar dimensi wilayah, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat berbagai komoditi kehutanan unggulan, yaitu Jati, Sengon, Gmelina, Akasia dan Jabon.

Komoditi perkebunan unggulan yang ada yaitu

Kelapa, Kakao, Cengkeh, Kopi, Nilam. c. Adanya dasar hukum yang mengatur tentang sektor kehutanan dan perkebunan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Perkebunan,

Undang-Undang Undang-Undang

Nomor Nomor

18

tahun

12/1992

2004

tentang

tentang

Sistem

Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


31

d. Adanya dukungan teknologi dan permodalan dari Lembaga terkait Dengan melalui dukungan teknologi terutama dalam hal pengolahan pasca panen dan bantuan permodalan diharapkan akan memberikan nilai tambah hasil produksi kehutanan dan perkebunan.



32

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1.

Permasalahan Bidang Kehutanan Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang kehutanan sebagai berikut : 1) Penanganan lahan kritis di Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2012 seluas 21.207,00 Ha. tersebut

Namun penurunan lahan kritis

baru mencapai 1.213,00 Ha.

Hal ini disebabkan kondisi

topografi Kabupaten Pacitan yang bergunung dan berbukit sehingga memudahkan terjadinya tanah longsor, disamping itu juga karena adanya pelebaran jalan. Sedangkan tanaman yang baru ditanam masih kecil sehingga belum secara nyata mengurangi luas lahan kritis yang ada. Dengan demikian di Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2013 masih terdapat lahan kritis seluas 20.540,00 Ha. 2) Belum tertampungnya hasil hutan di dalam wilayah kabupaten, meskipun sudah terdapat beberapa industri pengolahan hasil hutan namun masih banyak kayu yang dijual keluar daerah dalam bentuk glondongan. 3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan sangat besar namun mengingat keterbatasan permodalan maka masih diperlukan

bantuan

pemerintah

maupun

pihak

swasta

untuk

mendukung usaha tersebut. 3.1.2.

Permasalahan Bidang Perkebunan Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perkebunan sebagai berikut : 1) Harga

komoditi

perkebunan

yang

mengalami

pasang

surut

mengakibatkan minat petani untuk memelihara tanamannya berkurang, petani lebih memilih memelihara tanaman yang pada saat itu memiliki harga yang tinggi.



33

2) Pengembangan komoditi perkebunan sebenarnya masih diminati petani mengingat poduksinya yang berkesinambungan namun demikian karena keterbatasan modal petani maka tanaman yang sudah tua maupun rusak tidak segera direhabilitasi/diremajakan 3.1.3.

Permasalahan Bidang Perlindungan Tanaman Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perkebunan sebagai berikut : 1) Tidak adanya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan laboratorium hama penyakit yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyebabkan pemanfaatan laboratorium yang sudah ada menjadi kurang optimal. 2) Meskipun sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan selalu dilakukan dan telah dibentuk Tim Pengendali Kebakaran hutan namun bila terjadi kemarau yang panjang masih saja terjadi kebakaran hutan terutama di wilayah – wilayah yang memang rawan terhadap kebakaran hutan, seperti wilayah Kecamatan Pacitan, Tegalombo, Arjosari, Kebonagung, Ngadirojo dan Sudimoro.

3.1.4.

Permasalahan Bidang Penyuluhan Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perkebunan sebagai berikut : 1) Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, sehingga program penyuluhan kehutanan dan perkebunan belum optimal. 2) Kurang optimalnya pembinaan penyuluh kepada masyarakat tani karena keterbatasan jumlah penyuluh sehingga satu penyuluh harus mebina lkebih dari 3 desa sedangkan wilayah desa cukup luas dengan topografi yang berbukit.

3.1.5.

Permasalahan Sekretariat Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perkebunan sebagai berikut : 1) Kurangnya sarana dan prasarana kantor, baik di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, maupun di kantor UPT Pelayanan dan Pengembangan yang ada di 12 kecamatan.



34

2) Beberapa UPT PP belum memiliki kantor sedangkan yang sudah ada bangunan kantornya sudah tidak memadai bahkan mengkhawatirkan keselamatan petugas 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan harus

sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016. Visi Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2016 adalah : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA ” Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : “ Pacitan Makmur Wong Cilik Gumuyu ” Misi 1

: Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Misi 2

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi 3

: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Misi 4

: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Misi 5

: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Misi 6

: Mengembangkan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Hal ini ditunjukkan melalui: a.

Pernyataan misi ke 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik Pada misi pertama ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan berperan memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

mengelola

sumberdaya secara berdayaguna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



35

b.

Pernyataan misi ke 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Pada misi keempat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan berperan dalam menumbuhkembangkan potensi unggulan komoditi kehutanan dan perkebunan dari hulu sampai hilir.

c.

Pernyataan misi ke 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Pada misi ini peran serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam memberikan

pelayanan

berupa

pembangunan

sarana

prasarana

infrastruktur pendukung ketersediaan air, pengendalian erosi, jalan konservasi dan jalan produksi untuk kemudahan sarana transportasi pemasaran hasil produksi Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program - program pembangunan, sebagai berikut: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

c.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

d.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

e.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

f.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

g.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

h. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan i.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

j.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

k.

Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1

Visi Kementrian Kehutanan Visi kementerian Kehutanan adalah : “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan “ misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut :



36

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian

kawasan

hutan

sebagai

dasar

penyiapan

prakondisi

pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi. 3. Memantapkan

penyelenggaraan

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan. 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan. Berdasarkan visi dan misi

Kementrian Kehutanan, maka Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut:



37

o

Memantapkan

penyelenggaraan

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya alam. o

Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS.

o

Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal.

3.3.2

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

" Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan ” Misi : 1. Memberikan

pelayanan

perencanaan,

program,

anggaran,

dan

kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan, dan

aset

yang

berkualitas;

memberikan

pelayanan

organisasi,

tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas; dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas. 2. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul, dan penyediaan sarana produksi. 3. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan. 4. Menfasilitasi

integrasi

antara

pelaku

usaha

budidaya

tanaman

perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; dan mendorong penumbuhan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. 5. Menfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penangan gangguan usaha seta dampak gangguan iklim. Berdasarkan visi dan misi

Direktorat Jenderal Perkebunan, maka

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa



38

hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut:  Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan.  Menfasilitasi integrasi antara pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; dan mendorong penumbuhan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani.  Menfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penangan gangguan usaha seta dampak gangguan iklim. 3.3.3

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur :

“ Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur ”. Misi : 1. Mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana. 2. Mengembangkan perencanaan yang mantap, inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan. 3. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan. 4. Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan. 5. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial. 6. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Pengembangan Pengelolaan Tahura R. Soerjo 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, yang berkelanjutan. Berdasarkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur , maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan menetapkan



39

beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

menyelenggarakan

pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut:  Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan  Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial.  Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, yang berkelanjutan. 3.3.4

Visi Dinas Perkebunan di Jawa Timur Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur :

“ Terwujudnya agribisnis perkebunan yang efisien, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat perkebunan secara berkeadilan “ Misi : 1. Mewujudkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan good agriculture

practices dan optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif; 2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan yang memiliki kemampuan teknis; 3. Meningkatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, sarana prasarana bagi masyarakat perkebunan; 4. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan di sentra-sentra produksi. Berdasarkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur , maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

menyelenggarakan

pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut :  Mewujudkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan

good agriculture practices dan optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif;  Meningkatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, sarana prasarana bagi masyarakat perkebunan;



40

 Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan di sentra-sentra produksi. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1

Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi a.

Kebijakan Berdasarkan RTRW Jawa Timur Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten

Pacitan

pemerintahan,

memiliki

pertanian,

rencana

perkebunan,

fungsi

wilayah

perikanan,

sebagai

pertambangan,

pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota - kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang

harus

diprioritaskan

pengembangannya

melalui

Konsep

Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota - kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah - daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan



41

aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. b.

Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan - tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan

hal

-

hal

tersebut,

maka

pengembangan

kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan : 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas; 2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya; 3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan; 5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor - sektor primer untuk berkembang (mis : perikanan laut, lobster, kelapa, kakao, nilam, jeruk, batu aji, keramik dan gerabah);



42

6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan 7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian

Wilayah

Pembangunan

lebih

berorientasi

pada

pembagian wilayah administrasi; 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan; 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah - tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:  Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor - sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.  Besarnya

perkembangan

melalui

proses

peningkatan

sarana

prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.  Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi.  Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.



43

Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah : 1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan 6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan 9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sehubungan dengan strategi penataan ruang Jawa Timur pada Kabupaten Pacitan, maka hal - hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagai berikut: 1. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi dan perlindungan di wilayah utara – barat 2. Memprioritaskan

kegiatan

pada

intensifikasi,

rehabilitasi,

penanganan pasca panen dan diversifikasi hasil produksi komoditi – komoditi unggulan spesifik lokal 3. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti jalan produksi, jalan konservasi, embung, DPn, Dpi, sumur resapan dll. 3.4.2

Kajian terhadap KLHS Kabupaten Pacitan Permasalahan lingkungan dalam kajian lingkungan hidup strategis ini bermula dari dampak pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) di Kabupaten

Pacitan.

Berdasarkan

hasil

tinjauan


terhadap

kebijakan


44

pembangunan (RPJM) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), sesuai fungsi dan peran ruang wilayah Kabupaten Pacitan berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan, arahan rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Pacitan diarahkan kepada : 1. Penetapan kawasan strategis sosio - kultural ( Kawasan Pariwisata ) 2. Penetapan kawasan strategis perekonomian ( kawasan Agropolitan ) 3. Penetapan kawasan strategis Teknologi Tinggi ( Kawasan PLTU ) Dengan melihat arahan penetapan rencana pengembangan kawasan tersebut diatas, Pengkajian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pacitan difokuskan pada permasalahan lingkungan dalam sektor sumberdaya air dan sumberdaya

alam

yang

akan

menjadi

faktor

pendukung

utama

pengembangan kawasan di DAS Grindulu Kabupaten Pacitan. 

Komponen Lingkungan Komponen lingkungan dalam KLHS didefinisikan sebagai komponen lingkungan geofisik kimia, lingkungan biologi, serta lingkungan sosial ekonomi budaya, dalam lingkup yang lebih makro. Identifikasi awal komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak adalah sebagai berikut ini : a.

Lahan - Lahan kritis - Hutan - Lahan pertanian

b.

Air - Kualitas air - Debit air - Supply air baku

c. Keanekaragaman Hayati - Vegetasi hutan - Tanaman budidaya - Biota perairan d.

Pola perkembangan penduduk - Pertumbuhan penduduk - Kepadatan penduduk - Distribusi penduduk



45

e.Struktur ekonomi - Pendapatan masyarakat - Kegiatan perekonomian - Pertumbuhan ekonomi wilayah f. Sistem sosial budaya - Pelayanan prasarana wilayah - Pelayanan fasilitas sosial - Estetika kawasan - Persepsi dan sikap masyarakat - Kesehatan masyarakat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. Pelaksanaan memanfaatkan

pembangunan

sumberdaya

air

dan

kegiatan

manusia

dan

sumberdaya

dalam

alam

untuk

memberikan kehidupan yang lebih baik, dalam kegiatannya didukung oleh kebijakan, rencana dan program (KRP) di setiap wilayah/daerah agar memberikan hasil yang lebih optimal. Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran dari pelaksanaan KRP secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dimana komponen lingkungan seperti air, tanah, udara, keanekaragaman hayati dan komponen lingkungan sosial akan menerima pengaruh langsung sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan. Sumber daya air merupakan salah satu komponen yang sangat vital keberadaanya dalam mendukung segala aktifitas kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Dalam melakukan penyediaan air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, pemerintah telah menanamkan investasi

yang

cukup

besar

untuk

maksud

tersebut

melalui

pembangunan jaringan irigasi, embung/waduk, dam/bendungan, dan prasarana air minum/irigasi untuk menjamin alokasi air yang efesien. Seiring dengan pembangunan tersebut maka pemanfaatan tanah dan air



46

permukaan di Daerah Aliran Sungai (DAS Grindulu) terdapat perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Tingginya perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang menuntut berkembangnya kawasan permukiman dan industri telah menyebabkan semakin berkurangnya area resapan air (catchment area) akibat pembukaan lahan dan penebangan hutan secara berlebih. Perubahan-perubahan tersebut harus tetap terkendali agar siklus hidrologi dapat dipertahankan kelestariannya, mengingat kerusakan lahan yang diakibatkan kesalahan pemanfaatan, akan mengakibatkan ketersediaan air yang melimpah pada musim hujan, yang selain memberikan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan bahaya terjadinya banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menyebabkan potensi kekeringan yang berkepanjangan. Berbagai isu dan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di wilayahDAS Grindulu Kabupaten Pacitan antara lain adalah : 1. Kerusakan DAS Kerusakan Lingkungan yang semakin meluas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Eksploitasi

air

tanah

secara

berlebih

dengan

ditunjang

kecenderungan meluasnya lahan kritis disekitar DAS, menimbulkan potensi terjadinya kelangkaan sumber daya air yang ada dan terjadinya penurunan muka air tanah yang menimbulkan intrusi air laut pada air tanah. Kabupaten Pacitan secara alamiah banyak mengalami kendala pemenuhan kebutuhan air karena faktor distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga kebutuhan air yang dapat disediakan tidak selalu memenuhi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Akibat penebangan hutan yang tidak mengikuti ketentuan, yaitu tebang pilih, sehingga kegiatan penebangan tersebut memacu



47

terjadinya kekritisan lahan, terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, pendangkalan sungai, muara sungai,

bangunan

pengairan,

pencemaran

air

sungai

dan

sebagainya.Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh kritisnya daerah tangkapan air adalah terjadinya tanah longsor, pada anak – anak sungai Grindulu. Wilayah di hulu DAS yang merupakan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Jenis kawasan ini sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Dikabupaten Pacitan luas hutan Negara hanya sekitar 1 % dari keseluruhan luas lahan. 2. Alih Fungsi Lahan Perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, diikuti dengan semakin cepatnya perkembangan kawasan hunian akan merubah kawasan terbuka sebagai kawasan resapan air terutama kawasan yang ada di sepanjang Daerah Aliran Sungai DAS Grindulu di Kabupaten Pacitan. Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan hutan sebagai kawasan konservasi menjadi lahan untuk kegiatan perkebunan, tegalan dan pertanian menjadi masalah yang sangat nyata terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan. Hal ini akan membawa dampak dan implikasi yang besar nantinya baik bagi Wilayah Kabupaten Pacitan sendiri maupun untuk wilayah sekitarnya. Semakin banyaknya kegiatan perambahan hutan, penebangan liar dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian, seperti di Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo, Kebon Agung dan Arjosari meskipun di satu sisi menguntungkan secara ekonomi tetapi dalam jangka panjang akan jauh lebih merugikan dampak yang akan ditimbulkannya baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan dampak lanjutan yang ditimbulkan nantinya. Adanya kegiatan alih fungsi lahan ini sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman dan pertanian. Alih fungsi lahan yang terjadi utamanya adalah alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukkan lainnya. Luas wilayah



48

hutan di Kabupaten Pacitan selalu mengalami ancaman, baik berupa kerusakan hutan maupun alih fungsi lahan (konversi lahan). 3. Tata Kelola Sumberdaya Air Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan kemanfaatan

fungsi

sosial,

umum,

keadilan,

lingkungan

hidup,

keterpaduan

ekonomi,

dan

keserasian,

kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, perlu melibatkan seluas – luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi,

operasi

dan

pemeliharaan,

pemantauan,

serta

pengawasan atas pengelolaan sumber daya air. Perencanaan pengelolaan sumber daya air tersebut berkaitan dengan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yaitu :  Wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau

wilayah

sungai

strategis

nasional

menjadi

kewenangan Pemerintah.  Wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.  Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota

menjadi

kewenangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota Pendekatan secara vegetatif dalam konservasi sumber-sumber air sangat perlu dilakukan meskipun hasil nyata kegiatan tersebut bersifat investasi jangka panjang. Selain itu, banyaknya sumbersumber mata air di wilayah Kabupaten Pacitan yang selama ini belum terkelola secara optimal, menyebabkan air tersebut selalu terbuang sia – sia yang berakibat beberapa DAS pada saat musim kemarau

mengalami

kekurangan

debit

yang

mengganggu

ketersediaan air irigasi dan mengakibatkan terjadinya kekeringan



49

yang berkepanjangan. Rencana kebijakan pola pengelolaan DAS di wilayah kabupaten Pacitan seperti terlihat dalam gambar 4.8 berikut Selain itu, dalam tata kelola sumberdaya air perlu diperhatikan pengelolaan pada Daerah Resapan Air (Recharge Area) – Daerah Pelepasan Air (Discharge Area). Kondisi tata guna lahan di bagian utara DAS Grindulu dan timur merupakan recharge area pada umumnya telah berkembang menjadi area budidaya pertanian yang berupa sawah dan tegalan serta area pemukiman. Hutan pada daerah ini terdapat pada bagian utara atau di sekitar Nawangan dan sebagian Bandar sampai daerah Arjosari terlihat bagus yang sangat berperan sebagai fungsi resapan air hujan. Budidaya pertanian di daerah tersebut pada umumnya memperhatikan

kelestarian

dan

konservasi

lahan

dengan

menggunakan terasiring yang dapat mengurangi laju erosi lapisan tanah dan menahan pergerakan aliran permukaan (surface run off). Curah hujan yang cukup tinggi pada daerah ini sebisa mungkin harus dapat meresap dalam tanah menjadi imbuhan air tanah dan adanya tutupan vegetasi dapat melewatkan air hujan ke dalam tanah, mengurangi energi hujan yang mengenai tanah dan menahan aliran permukaan. Kondisi daerah recharge area yang berada di daerah perbukitan bagian timur DAS Grindulu pada umumnya telah berubah menjadi area budidaya tanaman perkebunan dan tegalan. Pada daerah ini pada musim kemarau terlihat gundul dan hanya ditumbuhi semak belukar. Hal tersebut dipengaruhi oleh langkanya ketersediaan air tanah di daerah ini. Daerah ini terdapat di wilayah Kecamatan Tegalombo, dan sebagian Bandar dan Kebonagung. Lahan pada daerah perbukitan tersebut perlu mendapatkan perhatian usaha konservasi lahan untuk menjaga kelestarian tanah dan ketersediaan air tanah. Hilangnya tutupan vegetasi di wilayah recharge area ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah air hujan yang dapat meresap ke dalam tanah dan akan memperbesar jumlah aliran permukaan (surface run off) akibat tidak adanya penahan air hujan. Kemiringan lereng yang cukup terjal dan aliran



50

permukaan dapat menyebabkan semakin tingginya laju erosi lapisan tanah pada daerah ini yang dapat menyebabkan hilangnya lapisan humus dan kerusakan lahan yang dapat mengurangi tingkat produktivitas lahan. Untuk wilayah dataran aluvial Pacitan yang merupakan daerah pelepasan air tanah (discharge area) pada umumnya berkembang menjadi area pemukiman, lahan pertanian teknis, dan sebagian

tegalan.

Aktivitas

kegiatan

masyarakat

dalam

memanfaatkan lahan sangat intensif di daerah ini. Permasalahan dalam pengelolaan air tanah yang muncul di wilayah hulu yang merupakan daerah resapan air (recharge area) yaitu berkurangnya kemampuan lahan dalam menangkap air hujan akibat dari adanya perubahan lahan menjadi untuk area pemukiman, wisata, serta terjadinya kerusakan hutan yang mengurangi luasan tutupan lahan hijau. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya jumlah imbuhan air tanah ke dalam sistem cekungan air tanah serta akan memperbesar jumlah limpasan permukaan (run off). Kedua hal tersebut akan mempengaruhi terjadinya perbedaan debit yang cukup besar pada sungai maupun mata air yang ada antara musim hujan dan kemarau. Selain itu, adanya kerentanan timbulnya konflik dalam pemanfaatan mataair yang terdapat pada daerah ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air lintas batas. Penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk melestarikannya, keseimbangan alam harus dijaga dan timbulnya dampak negatif harus dikendalikan seminimal mungkin. Kegiatan pembangunan memerlukan modal dasar sumberdaya alam untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang cukup tinggi yang dapat mengarah kepada eksploitasi sumberdaya

alam

dan

pada

akhirnya

dapat

mengurangi

ketersediaan sumberdaya alam. Sehubungan dengan hal ini, maka optimasi penggunaan sumberdaya alam harus dapat dicapai dengan



51

keterpaduan pertimbangan aspek-aspek ekonomi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berbagai

permasalahan

yang

berkaitan

dengan

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam (lahan, hutan dan tambang) dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan terus berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan manusia dan kebutuhan akan ruang untuk pengembangan wilayah. Beberapa isu dan permasalahan yang berkembang di sektor sumberdaya alam di Kabupaten Pacitan antara lain : 

Sumberdaya Hutan Luas hutan negara yang ada di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan adalah seluas 1.214.2 ha atau sekitar 0,87% dan hutan rakyat 34.968,97 Ha atau 25,16% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan fungsinya, sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Pacitan dibagi menjadi hutan lindung, yaitu wilayah hutan Nawangan dan Bandar . Kondisi hutan diwilayah Kabupaten Pacitan cenderung mengalami degradasi, dimana tingkat kerusakan hutan yang terjadi lebih besar daripada kemampuannya untuk memulihkan kondisi lingkungannya tanpa adanya campur tangan manusia. Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Pacitan antara lain :

1.

Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pembalakan liar (illegal logging) merupakan penyebab utama tingginya kerusakan hutan yang terjadi diwilayah Kabupaten Pacitan. Sejak bergulirnya era reformasi, kegiatan pembalakan liar meningkat tinggi, khususnya pada kawasan hutan produksi yang dikelola oleh pihak Perhutani. Kerusakan hutan yang terjadi kondisinya dapat dilihat sekarang ini, dimana pada kawasan penyangga seperti wilayah Kecamatan Arjosari Nawangan,Kebonagung, Bandar dan Tegalombo hutannya sudah mengalami kerusakan yang relatif parah bahkan cenderung menjadi hutan gundul.

2.

Perambahan Hutan Kegiatan perambahan hutan umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Kegiatan perambahan hutan ini



52

umumnya didasari akan motif pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat sekitar kawasan hutan mengambil hasil dari hutan untuk memenuhi kebutuhannya yang pada umumnya berupa kayu. Tetapi sekarang cakupannya juga lebih luas, masyarakat juga memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pertanian, dimana secara langsung maupun tidak langsung mereka akan merusak pohon yang ada dan memanfaatkan lahan untuk tanaman pangan yang kebanyakan berupa ketela pohon pada musim kemarau dan palawija (jagung dan padi gogo) pada musim hujan. 3.

Alih Fungsi Kawasan Hutan Peningkatan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan manusia khususnya peningkatan kegiatan perekonomian telah mempengaruhi kawasan hutan di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan. Pada beberapa wilayah, kawasan hutan sebagian telah mengalami perubahan fungsi yang sebagian besar menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.

Tingkat terjadinya alih fungsi kawasan

hutan terutama menjadi kawasan pertanian (ladang/kebun) sudah sangat mengkhawatirkan, dimana kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi tidak akan bisa berperan sesuai fungsinya, sehingga akan mempengaruhi daya dukung kawasan hutan terhadap lingkungan di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan. 

Sumberdaya Lahan Sumberdaya lahan adalah potensi dari sistem ruang yang mengandung unsur-unsur lingkungan fisik, kimia dan biologis, yang saling berinteraksi terhadap tata guna lahan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu sumberdaya yang menjadi modal dasar pembangunan, sumberdaya lahan termasuk sumberdaya yang banyak menimbulkan kompleks permasalahan. Sebagai contoh kasus tumpang tindih penggunaan lahan. munculnya berbagai persoalan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan menunjukkan bahwa pengetahuan dan informasi akan potensi sumberdaya lahan yang ada selama ini masih sangat lemah, sehingga peletakan kerangka perencanaan berada pada landasan yang sangat rapuh. Terlebih dengan lemahnya jaring kerja lintas sektoral antara berbagai sektor pengguna lahan yang ada selama ini. Wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan dengan luas wilayah 74.149 hektar,



53

pemanfaatan lahannya adalah 69.389.62 Ha, berupa lahan sawah 10% dan lahan kering 90% dari seluruh wilayah DAS grindulu Kabupaten Pacitan 1.

Alih Fungsi Lahan Pengembangan wilayah dan perkembangan penduduk secara

langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan lahan untuk aktivitas kegiatan. Alih fungsi lahan yang banyak terjadi di Kabupaten Pacitan adalah alih fungsi lahan hutan sebagai kawasan konservasi menjadi lahan untuk kegiatan pertanian. Adanya kegiatan alih fungsi lahan ini sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk aktivitas kegiatan manusia akan membawa dampak dan implikasi yang besar nantinya baik bagi kabupaten Pacitan sendiri maupun untuk wilayah sekitarnya. Semakin banyaknya konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya, meskipun di satu sisi menguntungkan secara ekonomi tetapi dalam jangka panjang akan jauh lebih merugikan dari segi dampak yang akan ditimbulkannya baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan dampak lanjutan yang ditimbulkan nantinya. Pola penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lahan. Pemanfaatan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % untuk kegiatan pertanian maupun peruntukkan yang lain akan sangat rentan menyebabkan terjadinya erosi pada lahan tersebut, dimana erosi akan menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas (top soil) yang subur yang sangat baik untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian. Selain itu pemanfaatan lahan secara intensif dalam jangka panjang akan merusak struktur tanah dan kemampuan tanah itu sendiri yang pada gilirannya akan menurunkan daya dukung lahan yaitu berupa turunnya kesuburan tanah. 2.

Kesesuaian dengan Tata Ruang dan Pola Penggunaan Lahan Pola

pemanfaatan

lahan

dalam

suatu

wilayah

harus

disesuaikan dan diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Penyimpangan terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak



54

sesuai

dengan

peruntukkannya

(deviasi

tata

ruang)

akan

berpengaruh terhadap penurunan fungsi dan daya dukung (degradasi lahan). Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum masih sesuai dengan rencana tata ruang dan pola tata ruang wilayah, meskipun pada beberapa kawasan telah mengalami perubahan fungsi atau penurunan fungsi terhadap daya dukung lingkungan. Lahan yang umumnya mengalami penurunan fungsi dan perubahan fungsi adalah lahan pada kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian (ladang/kebun) dan penurunan

fungsi

karena

adanya

aktifitas

manusia

yang

menyebabkan rusaknya struktur tanah dan topografi lahan yang akan berdampak terhadap tingkat kekritisan lahan. Selain itu pada kawasan perkotaan, terjadi perubahan peruntukkan fungsi lahan akibat tuntutan perkembangan wilayah dan aktivitas manusia, yang umumnya

adalah

lahan

pertanian

menjadi

lahan

untuk

permukiman maupun untuk infrastruktur kegiatan. Kegiatan utama yang dilakukan pada kawasan resapan air hujan (recharge

area) bertujuan untuk menjaga fungsi ekologi sebagai kawasan lindung dan resapan air hujan (recharge area). Kebijakan pengelolaan air tanah yang dapat dilakukan untuk mengatasi sumberdaya air tanah di wilayah resapan air hujan (recharge area), antara lain : a.

Penetapan kawasan lindung, dimana penetapan kawasan lindung air tanah ini mengarah pada penataan ruang untuk melindungi jumlah dan kualitas air tanah serta harus memperhatikan semua kepentingan yang ada di wilayah ini, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.

b. Rehabilitasi lahan, untuk menjaga kelestarian dan fungsinya sebagai kawasan lindung dan resapan air. Hutan yang terdapat pada kawasan konservasi dan lindung ini mempunyai peranan yang sangat vital dalam proses imbuhan air tanah, sehingga harus dijaga kelestariannya. c.

Pengendalian perubahan fungsi lahan menjadi area pemukiman, Perubahan lahan pada kawasan lindung menjadi area pemukiman dengan segala sarana dan prasarana penunjangnya perlu dikontrol dan dikendalikan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan daerah resapan air (recharge area).



55

Tingkat kerusakan kawasan hutan yang terjadi di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan sudah cukup mengkhawatirkan. Indikasinya adalah peningkatan luasan lahan kritis dan terjadinya banjir dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kerusakan hutan bila dibandingkan kemampuan alam untuk untuk memulihkan kondisi dan kegiatan konservasi yang dilakukan manusia untuk memulihkan kawasan hutan masih lebih tinggi. Masalah yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia daripada alam. Beberapa permasalahan yang mendorong terjadinya kerusakan hutan di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan antara lain terjadinya alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan pertanian maupun perkebunan; dan terjadinya pembalakan liar oleh beberapa kelompok masyarakat. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya kerusakan hutan dan untuk memulihkan kondisi kawasan hutan sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai ekosistem penyeimbang sekaligus penyangga dalam ekosistem daratan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konservasi lahan masih banyak menghadapi kendala baik dari aspek teknis, biaya, faktor alam dan perilaku masyarakat. Upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kawasan hutan serta untuk mengimbangi laju kerusakan hutan dan berubahnya fungsi hutan yang berakibat terhadap berkurangnya luas hutan di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan. Upaya kegiatan konservasi hutan berupa penghijauan dan reboisasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan maupun oleh pihak Perhutani. Berdasarkan hasil kajian terhadap sektor Sumber Daya Alam dari terjadinya kerusakan dan degradasi lahan, yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, kekeringan, erosi, dan tanah longsor, serta untuk mencapai keseimbangan dan keserasian pola pemanfaatan ruang di DAS Grindulu Kabupaten Pacitan, maka kebijakan, rencana, dan program (KRP) pada sektor sumber daya lahan diarahan pada : 1. Hutan



56

 Peningkatan luasan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan lindung sebagai kawasan tak terbangun sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan.  Perlindungan dan upaya konservasi hutan dengan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi, untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukung lahan terhadap kawasan sekitar.  Penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian kawasan hutan, serta penerapan aturan yang ketat terhadap pemanfaatan lahan hutan untuk fungsi lain. 2. Lahan dan Perkebunan Tembakau dan Cengkih  Peningkatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan dengan penerapan pola pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah diimbangi dengan penerapan hukum yang jelas dan mengikat seluruh warga masyarakat (Perda, IMB).  Mempertahankan luasan dan perlindungan terhadap kawasan – kawasan konservatif dari pemanfaatan lain, yang dapat menurunkan kemampuan

tanah

meyerap

dan

menyimpan

air

sehingga

menurunkan kemampuan tanah.  Konservasi lahan kritis dengan metode teknis maupun kimiawi untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukung tanah sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi. 3.5

Penentuan isu-isu Strategis Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi Kabupaten Pacitan, antara lain : Urusan Kehutanan : 1.

Masih banyaknya lahan kritis dan sedimentasi Penanganan lahan kritis di Kabupaten Pacitan mulai tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2010 seluas 10.934,5 Ha.

Namun

penurunan lahan kritis tersebut baru mencapai 3.540,6 Ha. Hal ini disebabkan terjadinya kekeringan, bencana alam tanah longsor dan kebakaran hutan. Dengan demikian di Kabupaten Pacitan pada akhir



57

tahun 2010 masih terdapat lahan kritis seluas 23.629,5 Ha. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2012 masih terdapat 21.207,00 Ha lahan kritis. 2.

Belum tertampungnya hasil hutan di dalam wilayah kabupaten. Meskipun sudah terdapat beberapa investor yang membangun industri pengolahan hasil hutan namun masih banyak kayu yang dijual keluar daerah dalam bentuk glondongan.

Urusan Pertanian  Berkurangnya luas lahan perkebunan, karena alih fungsi lahan berdampak pada penurunan produksi beberapa komoditas perkebunan  Masih kurang memadainya kondisi infrastruktur Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata

oleh

masyarakat

karena

semua

masyarakat

mempunyai

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah.  Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam Kekeringan yang melanda di wilayah sebagian Kabupaten Pacitan sebenarnya bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Artinya jauh-jauh hari keadaan itu bisa diprediksi. Keseimbangan air yang membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan air tidak mencukupi atau tidak imbang. Kebutuhan air untuk rumah tangga, industri dan pertanian semakin hari semakin meningkat seiring pertambahan penduduk dan peningkatan aktifitas perekonomian. Mau tidak mau, penanganan Kabupaten Pacitan yang telah mengalami krisis penyediaan air minum atau air bersih melalui intervensi infrastruktur dan kegiatan terkait harus mendapat prioritas. Lahan kritis di Kabupaten Pacitan saat ini mencapai 24.888 Ha dari luas wilayah. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan arealnya akan bertambah. Berdasarkan fungsi kawasan di Kabupaten Pacitan yang terbagi atas 2 (dua) kawasan yaitu kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budi daya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan



58

lahan

kering,

pertenakan,

kawasan

kawasan

perikanan, pariwisata,

kawasan kawasan

perkebunan,

kawasan

permukiman,

kawasan

perindustrian, kawasan pertambangan, kawasan khusus, kawasan prioritas. Sedangkan Kawasan lindung yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan

kawasan hutan lindung yang senantiasa dikawal

dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.



59

4.1

Visi dan Misi

4.1.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sejalan

dengan

Visi

Pembangunan

Kabupaten

Pacitan

dan

berdasarkan hasil penyusunan Visi bersama yang melibatkan para karyawan dan karyawati Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Pacitan dan pihak-pihak yang terkait, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan telah merumuskan Visi sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA KELESTARIAN HUTAN DAN KEBUN RAKYAT SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN PEREKONOMIAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ” Rumusan Visi tersebut mengekspresikan peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan sebagai pembina, inovator, motivator dan bertanggungjawab

dalam

pembangunan

bidang

kehutanan

dan

perkebunan. 4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk

mencapai

harapan

pembangunan kehutanan dan

yang

terkandung

dalam

visi

perkebunan, maka ditetapkan misi

pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : 1.

Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, tata usaha dan pembinaan kepegawaian;



60

2. Mewujudkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, mutu produk, produktivitas dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien; 3.

Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya lokal

4.

Memelihara dan meningkatkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan melalui usaha rehabilitasi; konservasi; pelestarian Sumber Daya Alam; serta perlindungan dan pengamanan hutan

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan prima dan sebagai fasilitator serta katalisator pembangunan kehutanan dan perkebunan 2. Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani 3. Menghasilkan

produk

perkebunan

yang

bermutu

dan

nerkesinambungan 4. Meningkatkan produktifitas lahan dan mengusahakan terwujudnya kelangsungan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan penyangga ekonomi 4.2.2.

Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.



61

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah: 1.

Terselenggaranya diklat pengembangan aparatur serta terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a. Peningkatan SDM Penyuluh b. Tersedianya SOP, IKM, LAKIP c. Peningkatan jumlah kendaraan dinas

2. Meningkatnya

pendapatan

perkapita

petani

serta

meningkatnya

penyerapan tenaga kerja Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a. peningkatan jumlah petani yang mendapat pelatihan (org) b. peningkatan jumlah klas kelompok tani madya (kelompok) c. Peningkatan produktivitas Kakao (ton/Ha) d. Peningkatan jumlah promosi yang dilakukan (kali) e. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha) f. Peningkatan areal perkebunan (Ha) g. Peningkatan produksi perkebunan (Ton) 3. Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur

guna mendukung

pencapaian nilai tambah hasil perkebunan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a. Peningkatan terbangunnya jalan produksi (km) b. Peningkatan terbangunnya embung (unit) 4. Menurunnya luas areal lahan kritis, meningkatnya daya dukung lahan, menurunnya sedimentasi, meningkatnya areal hutan rakyat serta



62

tercapainya penurunan luas serangan OPT dan terkendalinya kerusakan hutan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a. peningkatan hasil hutan non kayu (Ton) b. Peningkatan areal pengembangan hutan tanaman (Ha) c. penurunan lahan kritis (Ha) d. peningkatan luas hutan rakyat (Ha) e. Peningkatan jumlah bangunan konservasi (unit) f. peningkatan jumlah petani yang mendapatkan sosialisasi perlindungan hutan (Orang) g. peningkatan penanganan kawasan sumber mata air (Ha) h. peningkatan sarana prasarana pengamanan hutan (unit) i. penurunan pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan (usaha)



63

TABEL 4.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN VISI : “TERWUJUDNYA KELESTARIAN HUTAN DAN KEBUN RAKYAT SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN PEREKONOMIAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” MISI I :

Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, tata usaha dan pembinaan kepegawaian;

TUJUAN Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan prima dan sebagai fasilitator serta katalisator pembangunan kehutanan dan perkebunan

SASARAN Terselenggaranya diklat pengembangan aparatur serta terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima

INDIKATOR  Peningkatan SDM Penyuluh (%)  Peningkatan jumlah kendaraan dinas sepeda motor (unit)  Tersedianya SOP, IKM (%)


TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 9,52 14,29 19,05 100,00 100,00 18

21

23

27

27

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


64

MISI II : Mewujudkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, mutu produk, produktivitas dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien; TUJUAN 1. Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani

SASARAN Meningkatnya pendapatan perkapita petani serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 220 370 545 2.990 3.990

a. peningkatan jumlah petani yang mendapat pelatihan (org) b. peningkatan jumlah klas 173 193 213 233 253. kelompok tani madya (kelompok) c. Peningkatan produktivitas 0,185 0,192 0,199 0,206 0,211 Kakao (ton/Ha) d. Peningkatan jumlah promosi 49 79 114 154 199 yang dilakukan (kali) e. peningkatan produktivitas hasil perkebunan (Ton/ha) 1,343 1,351 1,359 1,368 1,375  Kelapa 0,125 0,130 0,1 30 0,125 0,130  Cengkeh 0,530 0,535 0,540 0,545 0,550  Kopi 7,625 7,650 7,675 8,258 8,260  Nilam 0,117 0,119 0,121 0,123 0,125  Lada 0,100 0,110 0,120  Jarak Pagar 0,194 0,198 0,202 0,102 0,104  Kapas 41.707 41.977 42.267 40.257 40.657 f. peningkatan areal perkebunan (Ha) g. peningkatan produksi 37.447,89 37.572,89 37.722,89 37.922,89 38.172,89 perkebunan (Ton) h. penurunan serangan OPT (Ha) 123,5 117,33 111,46 86,02 81,72  Kelapa 48,55 46,12 43,81 39,43 37,46  Cengkeh 32,49 30,87 29,32 27,86 26,46  Kakao



65

MISI III : Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya lokal TUJUAN Menghasilkan produk perkebunan yang bermutu dan nerkesinambungan

SASARAN Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur guna mendukung pencapaian nilai tambah hasil komoditi perkebunan.

INDIKATOR a. Peningkatan terbangunnya jalan produksi (km) b. Peningkatan terbangunnya embung (unit)

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 15,6 26,6 38,6 53,6 58,6 30

45

60

103

105

MISI IV : Memelihara dan meningkatkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan melalui usaha rehabilitasi; konservasi; pelestarian Sumberdaya Alam serta perlindungan dan pengamanan hutan TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan produktifitas lahan dan mengusahakan terwujudnya kelangsungan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan penyangga ekonomi

Menurunnya luas areal lahan kritis, meningkatnya daya dukung lahan, menurunnya sedimentasi, meningkatnya areal hutan rakyat serta tercapainya penurunan luas serangan OPT dan terkendalinya kerusakan hutan

a. peningkatan hasil hutan non kayu  Lebah Madu (Liter)  Tanaman bawah tegakan (Ha) b. Peningkatan areal pengembangan hutan tanaman (Ha)  Jati  Sengon  Gmelina  Jabon c. penurunan lahan kritis (Ha) d. peningkatan luas hutan rakyat (Ha) e. Peningkatan jumlah bangunan konservasi (unit)  Dpi  DPn  Sumur Resapan


TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 1.130 120

1.155 140

1.190 160

17.801,5 20.204,4 1.474,5 10,0 22.429,5

18.101,5 20.504,4 1.774,5 15,0 21.219,5

18.501,5 20.904,4 2.174,5 20,0 19.999,5

18.443,0 18.493,0 21.328,2 21.378,2 2.046,6 2.096,6 1.071,7 1.121,7 20.629,5 19.879,5

70.941,9

72.491,9

74.091,9

75.741,9 77.441,9

1 11 28

2 18 40

3 26 52


66

1.215 180

10 161 366

1.240 200

11 170 378

f. peningkatan jumah petani peserta sosialisasi (orang) g. Peningkatan penanganan Kawasan Sumber mata air (Ha) h.peningkatan sarana prasarana pengamanan hutan (unit) i. penurunan pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan (industri)


235

360

490

940

1080

2.678,6

2.803,6

2.953,6

3.128,6

3.328,6

1

3

5

51

61

6

5

4

3

2


67

4.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan

dalam

mengelola

pelaksanaan

program-program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah: 1. Sasaran 1

: Terselenggaranya diklat pengembangan aparatur serta terpenuhinya pelaksanaan

sarana tugas

meningkatkan

dan dan

kinerja

prasarana

fungsi

aparatur

penunjang

organisasi dan

untuk

mewujudkan

pelayanan prima Strategi

: Mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas serta guna meningkatkan profesionalisme aparatur.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:  Melaksanakan

program

dengan

konsisten

dan

memanfaatkan

dukungan pembiayaan yang efektif dalam menumbuh kembangkan usaha

kehutanan

dan

perkebunan

melalui

Revitalisasi

fungsi

penyuluhan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta peningkatan sarana dan prasarana perkantoran secara berkesinambungan



68

2. Sasaran 2

: Meningkatnya

pendapatan

perkapita

petani

serta

meningkatnya penyerapan tenaga kerja Strategi

: Menumbuhkembangkan usaha – usaha perkebunan serta memperkuat kelembagaan petani untuk meningkatkan akses petani terhadap permodalan dan informasi pasar.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:  Peningkatan

Produksi

menumbuhkembangkan

kebun agribisnis

rakyat melalui

dalam usaha

rangka

intensifikasi,

ekstensifikasi dan rehabilitasi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, industri dalam negeri dan ekspor, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat tani dan daerah 3. Sasaran 3 : Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur

guna

mendukung pencapaian nilai tambah hasil komoditi perkebunan. Strategi

: Melengkapi

sarana

dan

prasarana

pembangunan

perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:  Peningkatan usaha-usaha optimalisasi dan diversifikasi melalui pemilihan komoditi berprospek ekonomi kerakyatan yang tinggi dan penerapan teknologi tepat guna serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan para stake holder dalam jalinan kemitraan yang harmonis 4. Sasaran 4

: Menurunnya luas areal lahan kritis, meningkatnya daya dukung lahan, menurunnya sedimentasi, meningkatnya areal hutan rakyat serta tercapainya penurunan luas serangan OPT dan terkendalinya kerusakan hutan

Strategi

: Peningkatan jumlah bangunan sipil teknis (Dpi, DPn, Sumur Resapan, Jalan Konservasi), pengkayaan vegetasi serta peningkatan sarana pasarana pengaman hutan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:  Penyelenggaraan pembangunan kehutanan diarahkan pada efisiensi dan pelestarian sumberdaya alam untuk jangka panjang dengan Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


69

meningkatkan usaha rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan kritis, pencegahan banjir dan tanah longsor serta menegakkan peraturan perundangan



70

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Hasil (Outcome) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD (%) Kegiatan : 1.1.

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran  Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dan jenis administrasi perkantoran yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya  Kelompok sasaran : Pengelola kegiatan perkantoran dinas

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Hasil (Outcome) Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (%) Kegiatan : 2.1 Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri  Indikator Keluaran (Output) : Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Kelompok sasaran : Pengelola kegiatan perkantoran dinas Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


71

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Indikator Hasil (Outcome): Pendapatan Bruto Petani Kebun pertahun (Rp) Kegiatan : 3.1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya pelatihan bagi

petani kehutanan dan

perkebunan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat

pelaku

usaha

tani

kehutanan

dan

perkebunan 3.2 Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi

petani

kehutanan dan perkebunan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat

pelaku

usaha

tani

kehutanan

dan

perkebunan 3.3

Peningkatan kemampuan lembaga petani  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya penilaian klas kelompok tani  Kelompok Sasaran : Kelompok tani kehutanan dan perkebunan

3.4

Anti Poverty Program (APP) Kehutanan dan Perkebunan  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bantuan kepada petani miskin  Kelompok Sasaran : Petani yang berusaha tani di bidang kehutanan dan perkebunan yang termasuk petani miskin

3.5

Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (DAK)  Indikator Keluaran (output) :



72

Terbangunnya sarana prasarana peningkatan produksi dan kemudahan sarana transportasi usahatani perkebunan  Kelompok Sasaran : Kawasan perkebunan yang rawan kekeringan dan kawasan perkebunan yang tidak memiliki akses jalan 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  Indikator Hasil (Outcome): Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan : Kelapa, Cengkeh, Kopi, Nilam, Lada, Kapas dan Kakao (Rp) Kegiatan : 4.1.

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya pameran komoditi kehutanan dan perkebunan  Kelompok Sasaran : Masyarakat/petani yang berminat untuk berusaha tani di bidang kehutanan dan perkebunan

5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  Indikator Hasil (Outcome): Produktivitas hasil perkebunan Kelapa, Cengkeh, Kopi, Nilam, Lada, Kapas dan Kakao (ton/Ha) Kegiatan : 5.1.

Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya bintek dan pengamatan OPT  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat

pelaku

usaha

tani

kehutanan

dan

perkebunan 5.2.

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya SLPHT bagi petani  Kelompok Sasaran :



73

Petani/masyarakat

pelaku

usaha

tani

kehutanan

dan

perkebunan 5.3.

Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit nilam  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat

pelaku

usaha

tani

kehutanan

dan

perkebunan yang berada di kawasan agropolitan 5.4.

Pengembangan Tanaman Perkebunan  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman perkebunan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani perkebunan

5.6.

Peremajaan, Intensifikasi & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya benih kapas  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani perkebunan

5.7.

Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Rempah dan Penyegar  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit Lada, Cengkeh dan Kopi  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani perkebunan

6. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan  Indikator Hasil (Outcome): Cakupan Petani yang dilatih Teknologi Perkebunan (orang) Kegiatan : 6.1.

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna bagi Petani  Kelompok Sasaran :



74

Petani/masyarakat pelaku usaha tani perkebunan 6.2.

Pengadaan

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya sarana prasarana pengolahan hasil perkebunan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani perkebunan 7. ProgramPemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan  Indikator Hasil (Outcome): Cakupan

penyuluh

perkebunan/kehutanan

lapangan

yang

kompeten Kegiatan : 7.1.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya pelatihan bagi penyuluh  Kelompok Sasaran : Petugas penyuluh

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Indikator Hasil (Outcome): Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu Jati, Sengon, Gmelina, Jabon, Lebah Madu dan Tanaman Bawah Tegakan Kegiatan : 8.1.

Pengembangan hutan tanaman  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman kehutanan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani kehutanan

8.2.

Pengembangan hasil hutan non kayu  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya Setup/Glodok Lebah madu Tersalurnya benih porang  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat pelaku usaha tani kehutanan

9. Program rehabilitasi hutan dan lahan Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


75

 Indikator Hasil (Outcome): Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) Kegiatan : 9.1.

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya benih tanaman kehutanan  Kelompok Sasaran : Masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan

9.2.

Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Rakyat  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman kehutanan  Kelompok Sasaran : Masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan

9.3.

Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman kehutanan dan terbangunnya bangunan konservasi  Kelompok Sasaran : Masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan

9.4.

Pemeliharaan Kawasan Hutan wisata  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman di kawasan wisata  Kelompok Sasaran : Masyarakat yang memiliki lahan hutan rakyat di kawasan wisata

9.5. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan  Indikator Keluaran (output) : Terselenggaranya GPKA  Kelompok Sasaran : Masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan 9.6.

Peningkatan sarana prasarana penyuluh kehutanan  Indikator Keluaran (output) : Tersedianya kendaraan bermotor bagi penyuluh



76

 Kelompok Sasaran : Penyuluh kehutanan dan perkebunan 9.7.

Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn, DPi, Sumur Resapan)  Indikator Keluaran (output) : Terbangunnya sipil teknis  Kelompok Sasaran : Areal lahan kritis

10. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan  Indikator Hasil (Outcome): Kerusakan Hutan Rakyat (Ha) Kegiatan : 10.1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat yang memiliki areal hutan di kawasan rawan kebakaran hutan 10.2. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air  Indikator Keluaran (output) : Tersalurnya bibit tanaman di kawasan sumber mata air  Kelompok Sasaran : Petani/masyarakat yang memiliki areal hutan di kawasan sumber mata air 10.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan  Indikator Keluaran (output) : Tersedianya sarana prasarana pengaman hutan  Kelompok Sasaran : Tim penanggulangan bencana kebakaran hutan 11.

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan  Indikator Hasil (Outcome): Penurunan pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan Kegiatan : 11.1

Pengawasan dan Penertiban Pengelola Industri Hasil Hutan



77

 Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya sosialisasi bagi pengelola industri hasil hutan  Kelompok Sasaran : Masyarakat pengelola industri hasil hutan 11.2

Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)  Indikator Keluaran (output) : Terlaksananya pelatihan Tata Peredaran Hasil Hutan  Kelompok Sasaran : Lurah/Kepala Desa calon pejabat penerbit surat ijin hasil hutan kayu

5.2.

Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan. Penetapan indikator kinerja program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.1 berikut :



78

1. Misi II

: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Tujuan

: Meningkatnya perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah

Sasaran

: - Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan -

Meningkatnya potensi ekonomi sumberdaya hutan

-

Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

-

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 1: Peningkatan jumlah petani yang mendapat pelatihan (org) Pada tahun anggaran 2010 jumlah petani yang mendapatkan pelatihan dalam usahatani di bidang perkebunan sejumlah 100 orang, ditargetkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah petani yang terlatih rata - rata sebesar 118,93 %. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2013 target sudah jauh terpenuhi, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya perlu adanya penyesuaian target baru. Tabel 6.1

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Petani Yang Mendapat Pelatihan

No

1.

Indikator

Peningkatan jumlah petani yang mendapat pelatihan (org)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

100

220

370

545

2.990

3.990

4.490

Target Capaian Setiap Tahun



79

Indikator 2 : Peningkatan jumlah klas kelompok tani madya (kelompok). Kondisi Klas Kelompok Tani Madya pada tahun 2010 sebesar 17,46 % dan capaian di tahun 2016 ditargetkan sebesar 25,53 % dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 1,35 %. Tabel 6.2

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Klas Kelompok Tani Madya

No

1

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator

Peningkatan jumlah klas kelompok tani madya (kelompok).

2010

2011

2012

2013

2014

2015


173

173

193

213

233

253

253


Indikator 3 : Pendapatan bruto petani kebun pertahun (Rp). Sebagai upaya dalam memudahkan penilaian keselarasan target dan capaian pada dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

serta

dokumen

pertanggungjawaban

lain,

maka

diperlukan rumusan indikator outcome baru yang bisa mencakup dan mewakili target capaian dari program. Pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani dirumuskan indikator baru dengan perencanaan sebagai berikut : Tabel 6.3

Indikator Kinerja Pendapatan Bruto Petani Kebun Pertahun

No

Indikator


1

Pendapatan bruto petani kebun pertahun

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015


274.081 282.110 285.878 291.378 296.878 302.378 304.878

(Rp. 000.000,-)

Indikator 4 : Peningkatan produktivitas Kakao (ton/Ha) Produktifitas Kakao pada tahun 2010 mencapai 0,178 Ton/ha, dengan adanya kegiatan intensifikasi diharapkan lima tahun mendatang

produktifitas

Kakao

mengalami

peningkatan

mencapai sebesar 21,35 %. Indikator ini berada di lingkup Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


80

Program Ketahanan Pangan, sedangkan menurut Permendagri dan RB Nomor 59 Tahun 2007 Program Ketahanan Pangan menjadi urusan tersendiri yaitu Urusan Ketahanan Pangan, sehingga pada tahun 2014 hingga akhir periode RPJMD Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

tidak

merencanakan

target

capaiannya dan dipindahkan ke Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Tabel 6.4

Indikator Kinerja Peningkatan Produktivitas Kakao

No

1


Indikator

Peningkatan produktivitas Kakao (ton/Ha)

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0,178

0,185

0,192

0,199

-

-

-


Indikator 5 : Produksi perkebunan (Ton) Sebagaimana pada indikator Peningkatan produktivitas Kakao, indikator Produksi Perkebunan juga berada di lingkup Program Ketahanan Pangan, sedangkan menurut Permendagri dan RB Nomor 59 Tahun 2007 Program Ketahanan Pangan menjadi urusan tersendiri yaitu Urusan Ketahanan Pangan, sehingga pada tahun 2014 hingga akhir periode RPJMD Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak merencanakan target capaiannya. Tabel 6.5

Indikator Kinerja Produksi Perkebunan

No

Indikator


1

Produksi perkebunan (Ton)

2014

2015


-

-

-


2012

2013

37.347,89 37.719,88 37.843,74 37.722,89



81

Indikator 6 : Peningkatan jumlah promosi yang dilakukan (kali) Promosi merupakan media dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai komoditi – komoditi unggulan Kabupaten Pacitan termasuk upaya pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Ditargetkan setiap tahun upaya promosi ini meningkat rata – rata sebanyak 111,85 %. Tabel 6.6

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Promosi Yang Dilakukan

Indikator

No

1


Peningkatan jumlah promosi yang dilakukan (kali)

2010

2011

2012

2013

2014

2015


24

49

79

114

154

199

249


Indikator 7 : Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp) Sebagai upaya dalam memudahkan penilaian keselarasan target dan capaian pada dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

serta

dokumen

pertanggungjawaban

lain,

maka

diperlukan rumusan indikator outcome baru yang bisa mencakup dan mewakili target capaian dari program. Pada

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan dirumuskan indikator baru dengan perencanaan sebagai berikut : Tabel 6.7

Indikator Kinerja Nilai Pemasaran Produk Unggulan Perkebunan

No

1

1

Indikator

2 Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp. 000.000,-) Kelapa

Cengkeh

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010 3

Target Capaian Setiap Tahun 2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9

137.731 104.154 107.555 109.255 110.955 112.655 658.081 26.989 60.326 99.708 119.208 138.708 158.208 744.118



82

1

2

3

Kopi

4

5

5.381 10.016

6

7

8

9

6.990

8.490

8.703

8.920

52.789

Nilam

470

1.647

1.931

2.071

2.123

2.176

12.196

Lada

135

218

197

207

212

218

1.275

Kapas

149

100

101

102

104

107

621

Kakao

2.606

3.253

3.206

3.230

3.310

3.393

19.797

Indikator 8 : Peningkatan produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha) Melalui kegiatan pengembangan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan diharapkan produktifitas komoditas perkebunan unggulan meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada komoditi Jarak Pagar pada tahun 2014 hingga akhir periode RPJMD tidak lagi dicantumkan dalam perencanaan karena minat masyarakat yang semakin rendah dan permintaan pasar yang berkurang. Tabel 6.8

Indikator Kinerja Peningkatan Produktivitas Hasil Perkebunan

No

Indikator


1


2012

2013

2014

2015


Peningkatan produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha) Kelapa

1,327

1,395

1,376

1,359

1,368

1,375

1,375

Cengkeh

0,112

0,112

0,217

0,13

0,125

0,13

0,13

Kopi

0,524

0,531

0,405

0,54

0,545

0,55

0,55

Nilam

7,62

8,015

8,254

8,256

8,258

8,260

8,262

Lada

0,115

0,121

0,123 0,121

0,123

0,125

0,127

Jarak Pagar

0,100

0,100

0,110

0,112

-

-

Kapas

0,194

0,148

0,099

0,100

0,102

0,104

0,106

Kakao

0,178

0,185

0,192

0,199

0,206

0,211

0,216

-

Indikator 9 : Peningkatan areal perkebunan (Ha) Melalui kegiatan pengembangan dan

rehabilitasi tanaman

perkebunan diharapkan terjadi peningkatan areal komoditi Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan


83

perkebunan unggulan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 hingga

akhir

periode

RPJMD

kegiatan

pembangunan

perkebunan lebih ditekankan pada intensifikasi dan peremajaan tanaman yang tidak menambah luas areal sehingga target peningkatan luas areal perkebunan perlu dievaluasi dan ditetapkan target baru. Tabel 6.9

Indikator Kinerja Peningkatan Areal Perkebunan

No

1


Indikator

Peningkatan areal perkebunan (Ha)


2010

2011

2012

41.457

41.707

41.977

2013

2014

2015

42.267 40.257 40.657

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 41.057

Indikator 10 : Peningkatan produksi perkebunan (Ton) Melalui kegiatan intensifikasi dan pengendalian Organisme pengganggu

tanaman

diharapkan

produksi

komoditas

perkebunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tabel 6.10

Indikator Kinerja Peningkatan produksi perkebunan

No

Indikator


1


2012

2013

2014

2015


Peningkatan produksi perkebunan 37.347,89 37.447,89 37.572,89 37.722,89 37.922,89 38.172,89 38.447,89 (Ton)

Indikator 11 : Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu Komoditas kehutanan baik kayu maupun non kayu memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan petani, namun demikian perlu disadari bahwa hutan merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan fungsi hutan sebagai



84

penyangga

kehidupan

diperlukan

pengelolaan

yang

berkelanjutan dari tahun ke tahun. Tabel 6.11

Indikator Kinerja Pengembangan Komoditi Hutan Kayu Dan Non Kayu

No


Indikator

2010


2012

2013

2014

2015


Pengembangan komoditi hutan 1 kayu dan non kayu - Jati (Ha)

17.601,50 17.716,50 18.343,00 18.393,00 18.443,00 18.493,00 18.543,00

- Sengon (Ha)

20.004,40 20.478,00 21.228,02 21.278,02 21.328,02 21.378,02 21.428,02

- Gmelina (Ha)

1.274,50 1.514,66 1.946,60 1.996,60 2.046,60 2.096,60 2.146,60

- Jabon (Ha)

-

- Lebah Madu (setup) - Tanaman bawah tegakan (Ha)

-

547,40 -

120,00

971,70 1.021,70 1.071,70 1.121,70 1.171,70 -

130,00

145,00

100,00

150,00

200,00

250,00

160,00

180,00

200,00

220,00

Indikator 12 : Peningkatan Luas Hutan Rakyat (Ha) Titik berat pembangunan kehutanan di Kabupaten Pacitan adalah rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan, selain itu juga memperhatikan sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan (sustainable forest

management) diantaranya melalui peningkatan areal hutan rakyat. Tabel 6.12

Indikator Kinerja Peningkatan Luas Hutan Rakyat

No

Indikator

Peningkatan 1 luas hutan rakyat (Ha)



2010

2011

2012

2013

2014

2015

69.441,9

70.941,9

72.491,9

74.091,9

75.741,9

77.441,9



79.191,9


85

2. Misi V

: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Tujuan 1

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Sasaran 1

: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 1 :

Peningkatan terbangunnya jalan produksi (km) Jalan produksi merupakan kemudahan sarana transportasi bagi petani perkebunan dalam melaksanakan usaha taninya dengan semakin banyaknya jalan produksi yang terbangun maka dapat mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut : Tabel 6.13

Indikator Kinerja Peningkatan Terbangunnya Jalan Produksi

No

Indikator


Peningkatan terbangunnya jalan produksi (km)

1

Sasaran 2

6

: Meningkatnya

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada akhir periode RPJMD 2011 2012 2013 2014 2015 15,6

26,6

pemenuhan

38,6

53,60 58,60

kebutuhan

63,60

ketersediaan

Sumberdaya air. Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 6.14

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Bangunan Konservasi

No

Indikator


1

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada akhir periode RPJMD 2011 2012 2013 2014 2015

Peningkatan jumlah bangunan konservasi (unit) Embung

67

82

92

102

103

105

107

DPi

7

7

8

9

10

11

12

DPn

125

131

138

146

161

170

180

Sumur Resapan

168

180

192

204

366

378

390



86

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut: a)

% Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

b)

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD

c)

Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten

d)

Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangan

e)

Peningkatan penanganan Kawasan Sumber Mata Air



87

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang disesuaikan dengan regulasi baru dan perubahan kondisi riil pembangunan di Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya

dengan

tersusunnya

Renstra

Kehutanan

dan

Perkebunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2011 - 2016 ”Terciptanya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.



88

Renstra Perubahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan

Recommend Documents