LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

201 6

Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kec. Batulicin 72171 Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................i DAFTAR ISI.................................................................................................ii DAFTAR TABEL ........................................................................................iii BAB I

PENDAHULUAN......................................................................1 A. LatarBelakang.....................................................................1 B. DasarHukum .......................................................................2 C. Maksud danTujuan .............................................................3 D. Gambaran Organisasi.........................................................3 E. Aspek

Strategis

…………………………………………………………………… ….8 F. Sumber

Daya

Aparatur

……………………………………………………………8 BAB II

PERENCANAAN KINERJA..................................................10 A. Renstra Bappeda ...............................................................10 B. PenetapanKinerja...............................................................13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................16 A. Capaian Kinerja i...............................................................16 B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerj ................................18

BAB IV

PENUTUP ..............................................................................23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL TABEL 1.1 Data Pegawai Menurut Golongan. .........................................8 TABEL 2.1 Penetapan Kinerja................................................................14 TABEL 2.2. Capaian Kinerja....................................................................16 TABEL 2.1 PenetapanKinerja ……………………………………………………………………..1 8

ii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan wujud nyata dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Bappeda dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2016 ini merupakan laporan evaluasi tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada stakeholder perencanaan pembangunan daerah atas pelaksanaan kegiatan/program Bappeda Tahun 2016. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan seobjektif mungkin dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Semoga Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Batulicin,

Juli 2017

Kepala Badan,

Drs. Rahmadi Pembina TK 1 NIP. 19620315 199003 1 012

`

LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................... ii DAFTAR ISI .............................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................

1

B. Landasan Hukum.......................................................

2

C. Maksud dan Tujuan....................................................

3

D. Struktur Organisasi ....................................................

3

E. Aspek Strategis ........................................................

3

F. Sumberdaya Aparatur .................................................

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....................................................

10

A. Renstra Bappeda 2010 -2015.........................................

10

A.1. Visi dan Misi ......................................................

10

A.2. Tujuan dan Sasaran .............................................

11

A.3. Indikator Kinerja Utama........................................

12

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....................................

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................

14

A. Capaian Kinerja ........................................................

14

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..............................

15

BAB IV PENUTUP .......................................................................

24

LAMPIRAN


ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu maka sistem laporan kinerja (LKj) yang telah dibangun

dalam rangka

mewujudkan good governance perlu terus dikembangkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok dan

fungsinya berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar. Laporan Kinerja juga merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran/tujuan pelaksanaan program/kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penyusunan laporan kinerja mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.


1

B.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan

Menteri dalam

Pelaksanaan Penyusunan,

PP

No.

8

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahun

Pengendalian

dan

2008

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Pelaksanaan

Tatacara Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025;


2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

C.

Maksud dan Tujuan C.1. Maksud Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016 adalah : a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. C.2. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016. b. Memberikan

umpan

balik

terhadap

upaya

peningkatan

kinerja

dan

pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.

D.

STRUKTUR ORGANISASI Dasar

pembentukan

susunan

organisasi

yang

ada

pada

Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : •

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2008 : Tentang Organisasi Perangkat Daerah.


3

•

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20 Tahun 2011 tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

•

Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 15 Tahun 2015 Tentang : Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan dasar yang telah ditetapkan inilah dapat kita berikan gambaran

struktur organisasi Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang terdiri atas : a) Kepala Badan, sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan. b) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja badan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan,rumah tangga

dan

perlengkapan

serta

mengelola

urusan

administrasi

kepegawaian. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian d) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan. e) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengumpulan

dan

pengelolaan

data

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. f)

Bidang

Bidang

melaksanakan

Ekonomi dan

dan

Sosial

Budaya

mengkoordinasikan

mempunyai

kegiatan

tugas

perencanaan

pembangunan ekonomi dan sosial budaya.


4

g) Sub Bidang Agribisnis, Industri dan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program pembangunan di bidang agribisnis, industri dan pemanfaatan sumber daya alam. h) Sub Bidang SDM, Kesra dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program pembangunan di bidang sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan kebudayaan. i)

Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan

pembangunan di bidang pengairan, cipta karya, transportasi, tata ruang dan lingkungan hidup. j)

Sub Bidang Transportasi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pembangunan bidang transportasi, tata ruang dan lingkungan hidup.

k) Sub Bidang Pengairan dan Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan di bidang pengairan dan cipta karya. l)

Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

m) Sub Bidang Kinerja Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan program pemerintah daerah. n) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah. o) Bidang Perencanaan Pembangunan Strategis, Penelitian dan Statistik mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan. p) Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan kelitbangandan penyelenggaraan statistik daerah. q) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mempunyai

tugas

menyusun

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. r)

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.


5

Dalam perkembangannya, struktur organisasi merupakan salah satu tolok ukur

penting

dalam

pelaksanaan

kegiatan

yang

berlandaskan

kepada

manajemen organisasi dan pendelegasian wewenang yang baik dan terarah sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam proses kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sepanjang berdirinya Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan dengan baik dan menjadi tolok ukur yang bisa dijadikan acuan bagi instansi atau lembaga lain di luar. Kesamaan visi dan misi, keberagaman dan latar belakang yang berbeda di setiap diri aparatur merupakan warna tersendiri dalam membina kepemimpinan dan regenerasi yang ada pada Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam struktur organisasi berikut ini :


6

Tabel 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu KEPALA SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KABID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS, PENELITIAN & STATISTIK

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

KASUBBAG EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

STAF

STAF

STAF

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

KABID. EKONOMI SOSIAL & BUDAYA

KASUBBID PENELITIAN DAN STATISTIK

KASUBBID PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KASUBBID AGRIBISNIS, INDUSTRI DAN SUMBER DAYA ALAM

KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA, KESRA DAN KEBUDAYAA N

STAF

STAF

STAF

STAF

KABID SARANA, PRASARANA, TATA RUANG & LINGKUNGAN HIDUP

KASUBBID PENGAIRAN DAN KECIPTAKARYAA N

KASUBBID TRANSPORTAS ITATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

STAF

STAF

KABID PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

KASUBBID KINERJA PROGRAM

KASUBBID ,MONITORI NG DAN EVALUASI

STAF

STAF


7

E.

ASPEK STRATEGIS Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah : a. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. mengkoordinasikan

penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan

perencanaan pembangunan strategis, penelitian dan statistik; c. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya; d. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dibidang sarana prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup; e. mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dibidang pengendalian pembangunan daerah; F. SUMBER DAYA APARATUR Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Badan

Perecanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 didukung oleh 37 orang PNS dan 17 orang tenaga Non PNS (PTT) dengan perincian sebagai berikut : Tabel 1.1 Data PNS Menurut Golongan Unit Kerja Kepala Badan

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Jumlah

-

-

-

1 orang

1 orang

5 orang

2 orang

1 orang

8 orang

-

2 orang

2 orang

1 orang

5 orang

-

0

3 orang

-

4 orang

-

-

2 orang

1 orang

3 orang

-

-

4 orang

-

4 0rang

Sekretariat Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Strategis, Penelitian dan Statistik


8

Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kelompok Jabatan Fungsional Umum Jumlah

10

-

-

9 orang

1 orang

-

2

-

-

2 orang

-

-

-

1 orang

1 orang

0

9

21

6

37

orang

Keterangan : 1 orang golongan II dan 2 orang golongan III Mengikuti Tugas Belajar.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

RENSTRA BAPPEDA 2016-2021 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu telah mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dan untuk menyatukan persepsi dan focus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi, berikut uraian singkat Renstra Bappeda tahun 2016-2021 : A.1. VISI DAN MISI Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG REALISTIS DAN VISIONER”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Perecanaan Pembangunan Daerah melaksanakan MISI sebagai berikut: “Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan realistis”


10

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan : Adapun tujuan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi adalah : “Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah” Secara rinci digambarkan pada table di bawah ini : Tabel 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

NO

TUJUAN

1

NDIKATOR TUJUAN

Meningkatkan

Konsistensi

Perencanaan

Kualitas Koordinasi

Kabupaten

dengan

Perencanaan

dokumen

dan

Pembangunan

perencanaan

di

KONDISI AWAL

TARGET AKHIR

TAHUN 2015

RENSTRA 2021

100 %

100%

SKPD

Daerah

2. Sasaran : Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO

TUJUAN

SASARAN

SASARAN

1

TARGET

INDIKATOR

Meningkatkan

Konsistensi

Prosentase

Kualitas

dokumen

konsistensi

Koordinasi

rencana

antara

Perencanaan

pembangunan

perencanaan

dan

daerah jangka

dan

Pembangunan

panjang,

penganggaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100 %

100%

100%

100%

100%

100%


11

Daerah

menengah dan Tahunan

2

Meningkatnya

Prosentase

data dan

pencapaian

informasi

target sasaran

perencanaan

yang ada di

pembangunan

RPJMD

60 %

70%

80%

85%

90%

90%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

yang valid, akurat, konsisten dan terukur

3

Meningkatnya

Prosentase

kinerja

Pencapaian

Pembangunan

target

Daerah

pembangunan tahunan

A.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka untuk memperjelas apa, berupa dan bagaimana pelaksanaan Program/kegiatan serta strategi dan kebijakan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

INDIKATOR KINERJA

N

UTAMA

O 1

201

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

100

%

%

%

%

%

%

FORMULASI /PENJELASAN

6

Prosentase konsistensi antara perencanaan dan penganggara n


12

2

Prosentase

60%

70%

80%

85%

90%

90%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

pencapaian target sasaran yang ada di RPJMD 3

Prosentase Pencapaian target pembanguna n tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 (RKT)

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja Tahun 2016 (terlampir).


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

Bappeda

Kabupaten

Tanah

Bumbu

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2016. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. A. CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut : a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah

realisasi menunjukkan semakin

rendahnya

kinerja,

digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Penilaian

capaian

kinerja

untuk

setiap

indikator

kinerja

sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :


14

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja Urutan

Skala Ordinal

Kategori

1.

Lebih dari 90 %

Sangat Berhasil

2.

81 % s.d 90 %

Baik (Berhasil)

3.

61 % s.d 80 %

Cukup Berhasil

4.

Kurang dari 60 %

Kurang Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA Dari Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021, untuk tahun 2016 telah disusun dan ditetapkan Renja/RKT, kemudian dibuat Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan. Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, didapatkan capaian kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis pada tahun 2016 yang diikhtisarkan sebagai berikut:

3 sasaran berkategori Sangat Berhasil (100%); 0 sasaran berkategori Berhasil (0%), 0 sasaran berkategori Cukup Berhasil (0%) 0 sasaran berkategori Kurang Berhasil (0%)

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagai berikut :


15

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 NO.

% CAPAIAN TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS Konsistensi dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan Tahunan Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid, akurat, konsisten dan terukur

1.

2. 3.

100

100

Meningkatnya kinerja Pembangunan Daerah

100

Rata-rata Capaian

100

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2016 adalah 100% atau kategori capaian “Sangat Berhasil”. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas tata kelola Bappeda

Kabupaten Tanah

Bumbu yang sangat signifikan. Capaian sasaran strategis untuk tahun 2016 ini merupakan capaian tahun pertama dalam rentang waktu Renstra Tahun 2016 – 2021, yang akan menjadi parameter keberhasilan dan mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsistensi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah SASARAN Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan 1

Sasaran ini mengisyaratkan bahwa keterkaitan dokumen antara yang satu

dengan

lainnya

menjadi

penting

karena

untuk

mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan sejak pemerintah menetapkan RPJP, visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

16

Persoalan yang kemudian dihadapi adalah bagaimana mempertemukan proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara top down maupun bottom up, serta sejauhmana konsistensi dalam memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dalam setiap tahapannya. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 No 1.

Indikator Kinerja Sasaran Prosentase konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Rata-Rata Capaian

100

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sesuai undang-undang tentang pembentukan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Untuk tahun 2016 ini dokumen perencanaan jangka panjang sudah tersedia sehingga realisasi

capaiannya

100%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa bhakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Dan sebagai koordinator penyusunan RPJMD maka pada tahun 2016 ini Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

menganggarkan

kegiatan

penyusunan

rancangan

RPJMD,


17

penyelenggaraan musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD dimana semua tahapan penyusunan dokumen ini sudah terlaksana 100%. Suksesnya pembuatan dokumen lima tahunan daerah (RPJMD) juga diikuti dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen rencana tahunan daerah. Dokumen RKPD ini memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ini ada beberapa kegiatan yang mendukung pembuatan dokumen RKPD yaitu kegiatan penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan musrenbang dan penetapan RKPD, dan semua tahapan pembuatan dokumen ini bisa terlaksana 100%. Sepanjang tahun 2016 ini, seluruh bidang yang ada di Bappeda melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya terkait dengan tupoksi setiap bidang. Hasil dari rapat koordinasi tersebut menjadi dokumen dan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan setiap bidang. Untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya sudah terealisasi sebesar 90%, dan realisasi rapat koordinasi bidang ekonomi hanya terealisasi 50% hal ini disebabkan karena adanya penahanan-penahanan anggaran.

Sementara

untuk

realisasi

koordinasi

pemecahan

masalah

pemanfaatan ruang di daerah mencapai 100%. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 ini adalah : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Perencanaan Pemamfaatan Ruang dan Perogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan indikator

Konsistenti antara Perencanaan dan

Penganggaran yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 100% Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah : a. Kegiatan

Penyusunan

Rancangan

588.984.000,- dan terealisasi

Rp

RPJMD,

pagu

anggaran

Rp

516.934.500,- Kegiatan ini adalah


18

berupa Membahas program dan kegiatan pembangunan dengan skala lima tahunan sebagai perwujudan dari janji kepala daerah terpilih b. Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang RPJMD, pagu anggaran Rp 46.789.000, - dan terealisasi Rp 38.711.000,- Kegiatan ini adalah berupa Membahas program dan kegiatan pembangunan dengan skala prioritas dimensi waktu lima tahun. c. Kegiatan Penetapan RPJMD pagu anggaran Rp 68.600.000,- dan terealisasi

Rp 21.450.000,- Kegiatan ini adalah berupa

Menetapkan

Dokumen RPJMD yang berisi Program dan Kegiatan sebagai realisasi dari janji kepala daerah terpilih dengan dimensi waktu lima tahun. d.

Kegiatan

Penyusunan

Rancangan

RKPD,

pagu

anggaran

Rp.

163.183.000,- dan terealisasi Rp. 150.591.000,- Kegiatan ini berupa Menyusun Dokumen dengan skala dimensi waktu satu tahun. e.

Kegiatan Penyelenggaran Musrembang RKPD, pagu anggaran Rp. 77.621.000,- dan terealisasi Rp. 76.421.000,- kegiatan ini berupa Membahas program dan kegiatan pembangunan dengan skala prioritas tahunan.

f.

Kegiatan Penetapan RKPD, pagu anggaran Rp. 11.100.000,- dan teralisasi Rp. 1.014.000,- kegiatan ini berupa menetapkan Dokumen RKPD untuk pelaksanan Program Tahunan Kabupaten

g.

Kegiatan Penysunan Indikator Ekonomi Daerah,- pagu anggaran Rp. 88.290.000,- dan teralisasi Rp. 72.677.000,- kegiatan ini berupa Cetak buku yang berisi indicator makro daerah

h. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi pagu anggaran Rp. 10.100.000,- dan terealisasi Rp. 3.500.000,- kegiatan ini berupa rapat koordinasi dengan SKPD terkait i.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya pagu anggaran Rp. 55.835.000,- dan teralisasi Rp. 37,355.000,0 kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi denga skpd terkait di bidang social budaya.

j. Kegiatan Survey dan pemetaan pagu anggaran Rp. 1.426.005.000,- dan terealisasi Rp.408.086.500,- kegiatan ini berupa Data Base berupa peta garis untuk sebagian wilayah tanah bumbu (tuntas) LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

19

k. Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah pemamfaatan ruang di daerah pagu anggaran Rp. 23.080.000,- dan teralisasi Rp. 18.000.000,kegiatan ini berupa koordinasi dengan BPKRD untuk pengendalian pemamfaatan ruang berupa pemberian izin pemamfaatan ruang (izin lokasi) l. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pagu anggaran Rp. 154.680.000,- dan terealisasi Rp. 93.000.000,- kegiatan ini berupa koordinasi perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat tidak mampu (PANSIMAS)

SASARAN 2

Meningkatnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Valid, Akurat, Konsisten dan Terukur

Proses perencanaan yang baik merupakan titik penting bagi keberhasilan suatu pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut, setiap proses harus dilaksanakan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Data dan informasi yang berkualitas harus menjadi rujukan dalam penentukan kebijakan dan program sasaran yang akan digunakan pemerintah daerah. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, sangat terkait dengan sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan data secara baik sehingga memberikan perencanaan baik dan tepat sasaran . Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : Tabel 3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 No 1.

Indikator Kinerja Sasaran Prosentase pencapaian target sasaran yang ada di RPJMD.

Target

Realisasi

%

60%

60%

100

Rata-Rata Capaian

100


20

Menyusun perencanaan yang baik merupakan titik penting bagi keberhasilan suatu pembangunan. Indikator kunci perencanaan adalah proses yang dapat mengukur keberhasilan suatu perencanaan tersebut, setiap proses harus dilaksanakan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Data dan informasi yang berkualitas harus menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan dan program sasaran yang akan digunakan pemerintah daerah, ini dapat terukur dengan pemenuhan pelakansaan monitoring dan evaluasi pada setiap data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, sangat terkait dengan sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan data secara baik sehingga memberikan perencanaan baik dan tepat sasaran .

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 ini adalah : 1. Program Pengembangan data dan informasi, dengan indikat indikator Penyusunan Dokumen perencanaan dan tahapan tepat waktu

yang

ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 100 % dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah : a. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penysunan dokumen perencanaan, pagu anggaran Rp260.560.000,- dan terealisasi

Rp.64.480.000 Kegiatan ini adalah berupa Rakor data

pembangunan kabupaten dan updating SIMPD (Eplanning, emonev, edatabase dan ebudgeting). 2. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, dengan indikator Capaian Target Pembangunan Daerah yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah : a. Kegiatan Pengelohan updating dan analisis data statistik daerah pagu anggaran Rp 29.400.000,- dan terealisasi

Rp 250.000,- Kegiatan ini

adalah berupa Membuat buku monografi Kabupaten b. Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM pagu anggaran Rp. 115.262.500,- dan terealisasi Rp. 38.230.625,- Kegiatan ini adalah berupa Membuat Buku IPM LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

21

SASARAN 3

Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah

Keberhasilan pelaksanaan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20162021 sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara

satuan

kerja

perangkat

daerah

(SKPD)

dalam

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD di dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu prasyarat bagi pemecahan masalah pembangunan di daerah adalah tersedianya data dan informasi secara lengkap, tepat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata setiap daerah. Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dipandang penting dan perlu untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : Tabel 3.2.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 N o 1.

Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Pencapaian target pembangunan tahunan.

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Rata-Rata Capaian

100

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan, baik terhadap kegiatan yang sedang berjalan untuk mengetahui progress report dari kegiatan tersebut maupun terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan untuk mengetahui apakah output dan outcomenya telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Penyusunan dokumen


22

perencanaan yang berkualitas harus didahului oleh pengumpilan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi, oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pada tahun 2016 ini realisasi fisik kegiatan monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

hanya

tercapai 41,38%.

Ada

beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapai target ini, antara lain : (1) karena adanya keterbatasan anggaran (defisit anggaran) sehingga dokumen tidak bisa dicetak (2) sistem emonev masih dalam perbaikan sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk penyusunan buku Kajian Kebutuhan Pembiayaan Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Buku kajian ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik yang bersifat tahunan (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD/Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya, Bappeda memerlukan data/informasi yang valid dan factual yang dihasilkan oleh lembaga resmi yang kredibel. Data/informasi tersebut disusun dalam bentuk buku melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2016 ini telah dihasilkan dua buah buku, yaitu : a. Buku Analisis Data Statistik Daerah Buku ini merupakan kumpulan data sekunder yang mencakup seluruh data pokok Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, antara lain : keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, keadaan social, pertanian, energy dan pertambangan, industry dan perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata dan keuangan. Buku ini dicetak sebanyak 50 eksemplar. b. Buku Indeks kualitas Hidup Masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia Buku ini menyajikan data tentang tingkat capaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif serta sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi perencana pembangunan daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Isi LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

23

buku ini terdiri dari potret seputar pembangunan manusia Kabupaten Tanah Bumbu dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain itu dalam buku ini juga dikupas tentang program-program pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten ini. Ketersediaan buku statistik tersebut masing-masing telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Data/informasi hasil pembangunan yang terdapat dalam buku-buku tersebut telah memberikan tambahan informasi bagi perencana dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Namun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku tersebut, yaitu : (1) data-data yang disajikan merupakan data baku sesuai format BPS sehingga masih banyak data-data pembangunan yang tidak termuat dalam buku tersebut, (2) data yang tersaji merupakan data tahun sebelumnya dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan. Padahal data-data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya, sehingga ada ketimpangan hasil proyeksi. Pada tahun 2016 ini pencapaian pembuatan peta resolusi tinggi berjalan dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian realisasi indikator sasaran yang mencapai 100%. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 ini adalah : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indicator capaian target tahunan yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 100% dan terealisas 100%. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah : a. Kegiatan

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

perlaksanaaan perencanaan pembangunan pagu anggaran Rp 167.130.000,- dan terealisasi Rp 120.195.000,- Kegiatan ini adalah berupa Desk Trilateral capaian kinerja pembangunan dan monitoring pemabangunan fisik lapangan


24

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran beserta target-target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam laporan kinerja ini. Dalam Penetapan Kinerja tahun 2016, Bappeda telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2016. Untuk mengukur tingkat keberhasilan masing-masing sasaran tersebut telah ditetapkan indikatorindikator kinerja sesuai sasaran strategisnya. Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil penilaian/pengukuran secara mandiri yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah ‘sangat berhasil dengan rata-rata nilai capaian sasaran sebesar 100 %. Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2016 ini menjadi sebuah laporan yang mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, serta untuk peningkatan akuntabilitas institusi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.


25

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA BAPPEDA


26

PENETAPAN KINERJA Satuan kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran Strategis

Konsistensi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, Menengah dan Tahunan Meningkatnya Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan yang Valid, Akurat, Koristen dan Terukur Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah

: Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu : 2016 Indikator Kinerja

Target

Prosentase konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

100 %

Prosentase pencapaian target sasaran yang ada di RPJMDaluasi

60 %

Prosentase Pencapaian target pembangunan tahunan

100%

Batulicin, Agustus 2017 Kepala Bappeda,

Drs. Rahmadi Pembina TK 1 NIP. 19620315 199003 1 012


27

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Recommend Documents