LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPKIN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPKIN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Tlp/Fax. (021)3924628. Email: [email protected]. Web: litbang.kemendagri.go.id

© Hak cipta milik BPP Kemendagri, tahun 2017 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya.

Kata Pengantar Dengan mengucap puji syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Litbang ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Laporan ini merupakan salah satu tools dalam menilai dan evaluasi capaian kinerja Badan Litbang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2016 memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2015 -2019. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2016. Dengan demikian melalui LAPKIN ini diharapkan dapat tersajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Akhirnya, Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa akan datang. Jakarta, Februari 2017 Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

DODI RIYADMADJI

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF . ……………………………………………………………………

iii

BAB I

PENDAHULUAN . …………………………………………………………………… A. Latar Belakang ................................ …………………………………… B. Maksud dan Tujuan .. …………………………………………………………… C. Tugas Fungsi ……………………………………………………………………… D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………… E. Sumber Daya Manusia .………………………………………………………… F. Sumber Daya Keuangan ………………………………………………………

1 1 2 2 3 5 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………… A. Rencana Strategis BPP 2015- 2019 ……………………………………… B. Rencana Kerja tahun 2016 ..................... ………………………………

7 7 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………… A. Capaian Kinerja Organisasi........... ………………………………………… B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................................ C. Realisasi Anggaran ...................................................................

17 17 28 36

BAB IV

PENUTUP...................................................................................

41

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................

43

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Kemendagri melalui hasil rekomendasi Kelitbangan yang inovatif guna menjawab harapan publik yang semakin besar di masa yang akan datang, seperti yang tergambar dalam visi Badan Litbang 2015 -2019 yaitu “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”. Untuk meraih visi tersebut, Badan Litbang telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015 -2019. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama stakeholder dalam merumuskan arah dan tujuan Badan Litbang yang dituangkan dalam Peta Strategis. Peta Strategis tersebut merupakan penerjemahan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2016 mempunyai 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Sasaran Program serta 3 (tiga) Indikator Program, yang merupakan cascading dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri. Pada level Kementerian Dalam Negeri, dari 12 (dua) belas sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang menjalankan 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan

“Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah”. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan 13 (tiga belas) sasaran Kegiatan yang merupakan Penetapan Kinerja para Kepala Pusat dengan Kepala Badan di Tahun 2016 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Sasaran Program. Untuk 1 (satu) kegiatan dengan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran kegiatan yaitu kegiatan “Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang”, meskipun kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Sasaran Program, namun dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas masing-masing sasaran.

Dari segi pembiayaan, untuk Tahun 2016 dari besaran anggaran APBN-P Rp47.654.831.000,00 atau Rp45.469.831.000,00 (selft blocking), realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp44.125.338.395,00 (92,59%) atau Rp44.125.338.395,00 (97,04%) selft blocking dengan sisa anggaran sebesar Rp3.529.492.605,00 (7,41%) atau Rp3.529.492.605,00 (2,96%) selft blocking. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 92,59% dengan capaian sasaran program maupun kegiatan telah tercapai, maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sepanjang Tahun 2016 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2016 dan selanjutnya.

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, penyelenggara

dimana

merupakan

negara

dalam

salah

satu

wujud

komitmen

mempertanggungjawabkan

organisasi

pengelolaan

dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Litbang. Badan Litbang pada tahun 2016 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program – program jangka panjang Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Litbang sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Litbang 2015 - 2019, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Litbang. Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2016 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban

atas

kewenangan

Badan

Litbang yang disertai

dengan

pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Badan Litbang Tahun 2016. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang Tahun 2016. Indikator

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2016

Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian capaian kinerja utama Badan Litbang bersama sama dengan IKU Komponen lainnya lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Litbang sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2016 adalah : a. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2016 kepada Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 selaku

Pemberi

Mandat,

atas

pencapaian

kinerja

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan. b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2016 adalah: a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. b. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

C. TUGAS DAN FUNGSI Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Badan Litbang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Litbang mempunyai

2


tugas “melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; d. Pemantaua, evaluasi an pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah; f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. STRUKTUR ORGANISASI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang yang dipimpin oleh Kepala Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat (Pejabat Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara. Struktur Organisasi Badan Litbang secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.

3


Gambar 1.1

4


E. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai Badan Litbang sebanyak 155 Pegawai, dapat ditinjau dari sebaran per unit kerja, Pendidikan, dan Jabatan Pegawai. GRAFIK 1.1 JUMLAH PEGAWAI 1

28 50 26 26

26

KEPALA BADAN KEPALA PUSAT 3

KEPALA PUSAT 1 KEPALA PUSAT 4

KEPALA PUSAT 2 Sekretariat

Grafik.1.2 PENDIDIKAN

Dari grafik 1.2 diketahui bahwa

16%

komposisi pegawai Badan

25%

Litbang sebagian besar

6%

berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata I

53%

S3

S2

S1

D3

SMA

SMP

SD

Grafik 1.3 PEGAWAI PER JABATAN 53

40

42

16

1 ESS 1

5

5

ESS 2

ESS 3

ESS 4


FUNSIONAL TEKNIS

FUNGSIONAL UMUM

F. SUMBER DAYA KEUANGAN Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2016 , anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 55.904.831.000,-. Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, jenis belanja, akun, pengawasan dan non pengawasan, sebagai berikut : Tabel 1.1 RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN APBN

SELF BLOCKING

55.904.831.000

45.469.831.000

3.942.736.000

1.760.238.000

3.942.736.000

2.196.928.000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

4.263.164.000

2.076.571.000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

3.942.736.000

2.024..001.000

39.813.459.000

37.412.093.000

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Penelitian

dan

Kewilayahan,

Pengembangan

Administrasi

Pemerintahan

Desa,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Keuangan Daerah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

6


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS (2015-2019) I. PERNYATAAN VISI DAN MISI Pernyataan visi dan misi Badan Litbang merupakan sebuah tujuan yang ingin diraih dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Dalam Negeri dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif sesuai semangat Nawa Cita, dengan didukung hasil rumusan kebijakan yang inovatif dan visioner. Visi dan misi Badan Litbang dimaksud dirumuskan dengan dilatarbelakangi keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Litbang dalam menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis sesuai Nawa Cita ke dua Pemerintahan kabinet Kerja. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan Litbang adalah berorientasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Litbang sebagai pelanggan (customer satisfaction). Dalam rangka menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”, Badan Litbang telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015 -2019, sebagai berikut: 1. VISI Perumusan Visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai kondisi ideal yang ingin di wujudkan pada lima tahun mendatang terkait posisi Badan Litbang dan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang Kemendagri ditetapkan dengan memperhatikan visi,misi, dan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan

7


terkait lingkup tugas Badan Litbang Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu: “POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER” 2. MISI Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut: a. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri berbasis kelitbangan; b. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah; c. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan pengembangan; d. Memantapkan

kelembangaan

dan

reformasi

birokrasi

Badan

Litbang

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah. II. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN LITBANG Visi “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang

Inovatif dan Visioner”, mempunyai makna Badan Litbang sebagai sentral (pusat) perumusan kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi terwujudnya pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengawal pencapaian visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam

Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Gambaran atas posisi strategis Badan Litbang diantara unit-unit kerja Kementerian Dalam Negeri lainnya, yang sekaligus menggambarkan Visi Badan Litbang diatas, dapat digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah ini.

8


Gambar 2.1 Posisi Strategis Badan Litbang

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan visi dan misi Badan Litbang, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas. Berdasarkan uraian dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan kualitas birokrasi tersebut di atas, maka telah dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk tahun 2015 -2019, yakni: (1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri; (2) Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah; dan, (3) Jumlah kebijakan inovasi daerah.

9


B. RENCANA KERJA TAHUN 2016 Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dalam satu tahun anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan. Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 , sebagai berikut : I. PROGRAM Badan Litbang memiliki 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Indikator Program untuk Tahun 2016 sebagaimana pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Program, Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Indikator Kinerja Program (IKP) KODE

PROGRAM / IKP

TARGET

010.11.04

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

Prosentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai

70%

bahan masukan kebijakan kemendagri Jumlah

2

pemerintah

daerah

yang

difasilitasi

dalam

34 Provinsi

melaksanakan inovasi daerah 3

Jumlah kebijakan inovasi daerah

1 PP

II. KEGIATAN Dalam

upaya

merealisasikan

Indikator

Kinerja

Program

(IKP),

telah

dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun 2016 , yaitu: 1. Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum;

10


3. Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan; 4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah; 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri; Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun 2016, masing-masing unit kerja Eselon II, sebagai berikut: 1. Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tabel 2.2 Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KODE

KEGIATAN/IKK

1280

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

TARGET PEMBANGUNAN

DAN

1

Rekomendasi hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8 Rekomendasi

2

Rekomendasi hasil Diskusi Aktual Pembangunan dan Keuangan Daerah

12 Rekomendasi

3

Laporan Pembinaan Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4 Laporan

2. Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum. Tabel 2.3 Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KODE

KEGIATAN/IKK

1281

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM

1

Rekomendasi

hasil

Kelitbangan

TARGET OTONOMI

Otonomi

Daerah,

DAERAH, Politik

dan

8 Rekomendasi

Politik

dan

12 Rekomendasi

Politik

dan

4 Laporan

Pemerintahan Umum 2

Rekomendasi

hasil

Diskusi

Aktual

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum 3

Laporan

Pembinaan

Kelitbangan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum

11


3. Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan. Tabel 2.4 Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KODE 1282

KEGIATAN/IKK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN KEPENDUDUKAN

1

Rekomendasi hasil Kelitbangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahasn

TARGET

8 Rekomendasi

Desa dan Kependudukan 2

Rekomendasi

hasil

Diskusi

Aktual

Administrasi

Kewilayahan,

12 Rekomendasi

Kewilayahan,

4 Laporan

Pemerintahasn Desa dan Kependudukan 3

Laporan

Pembinaan

Kelitbangan

Administrasi

Pemerintahasn Desa dan Kependudukan

4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah. Tabel 2.5 Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KODE 1283

KEGIATAN/IKK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

TARGET

1

Rekomendasi hasil Kelitbangan Inovasi Daerah

2

Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah

34 Daerah

3

Peraturan/Pedoman terkait Inovasi Daerah

1 PP

4

Laporan Pembinaan kelitbangan Inovasi Daerah

12


8 Rekomendasi

4 Laporan

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri Tabel 2.6 Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KODE 1284

KEGIATAN/IKK DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

TARGET

1

Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan

3 Dokumen

Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan

1 Peraturan

Perundang-undangan 8 Laporan 2

Presentase

penyelesaian

Administrasi

Ketatausahaan

Pimpinan,

11 Laporan

Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi 3

Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi

8 Laporan

dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu 4

Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kpegawaian dan

17 Laporan

Sistem Prosedur 5

Prosentase

Penyelesaian

pelayanan

dukungan

operasional

12 bulan layanan

kerja(pembayaran gaji,operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu 6

Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

110 Unit

III. PAGU ANGGARAN Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2016, anggaran

Badan

Litbang

Kementerian

Dalam

Negeri

Rp.55.904.831.000,-. Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, sebagai berikut :

13


sebesar

Tabel 2.7 Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 KODE 010.11.04 1280

PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian

Dan

Pengembangan

Pembangunan

ANGGARAN 55.904.831.000 Dan

3.942.736.000

Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik,

3.942.736.000

Keuangan Daerah 1281

Dan Pemerintahan Umum 1282

Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan,

3.942.736.000

Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1283

Penelitian

Dan

Pengembangan

Inovasi

Daerah

Dan

4.263.164.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

39.813.459.000

Aparatur 1284

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri

IV. PERJANJIAN KINERJA Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahun 2016 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran. Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Litbang dan Sekretaris dengan Kepala Badan, sampai akhirnya Perjanjian Kinerja Pegawai dengan masing-masing atasan langsungnya. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan Litbang tahun 2016 yang disampaikan Kepala Badan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun target kinerja Badan Litbang Kemendagri pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

14


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

010.11.04

INDIKATOR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rekomendasi Hasil Kelitbangan

1280

TARGET SEMULA MENJADI

Penelitian

Dan

Pengembangan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Rekomendasi Hasil FDA Pembinaan

8

5

Rekomendasi

Rekomendasi

12

7

Rekomendasi

Rekomendasi

4 Laporan

4 Laporan

8

4

Rekomendasi

Rekomendasi

12

5

Rekomendasi

Rekomendasi

4 Laporan

4 Laporan

8

6

Rekomendasi

Rekomendasi

12

5

Rekomendasi

Rekomendasi

4 Laporan

4 Laporan

8

4

Rekomendasi

Rekomendasi

34 Daerah

3 Daerah

1 PP

1 PP

4 Laporan

4 Laporan

Kelitbangan Rekomendasi Hasil Kelitbangan 1281

Penelitian

Dan

Otonomi

Daerah,

Pengembangan Politik,

Dan

Pemerintahan Umum

Rekomendasi Hasil FDA Pembinaan Kelitbangan Rekomendasi

Penelitian 1282

Dan

Administrasi Pemerintahan

Pengembangan Kewilayahan,

Desa,

Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil

Hasil Kelitbangan Rekomendasi Hasil FDA Pembinaan Kelitbangan

1283

Penelitian Dan Pengembangan Inovasi

Rekomendasi

Daerah Dan Aparatur

Hasil Kelitbangan Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah Pembinaan Kelitbangan

15


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

010.11.04 1284

INDIKATOR

TARGET SEMULA MENJADI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Negeri

Kementerian

dalam

Penyeselasian Dokumen Perencanaan

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Peraturan

1 Peraturan

8 Laporan

5 Laporan

11 Laporan

11 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

17 Laporan

15 Laporan

110 Unit

110 Unit

Penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Penyelesaian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyelesaian Pembinaan Kepegawaian Pengadaan Sarana dan Prasarana

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI I. CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG TERHADAP INDIKATOR KINERJA KEMENDAGRI TA.2016 SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

i

ii

iii

iv

34

3

Provinsi

Provinsi

1 PP

Draft PP

Meningkatnya pelayanan

publik

kualitas Jumlah

Pemerintah

dalam Daerah

yang difasilitasi

penyelenggaraan

dalam

melaksanakan

pembangunan daerah

inovasi daerah Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

Indikator

REALISASI CAPAIAN v

8,82%

90%

: Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

Pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Menteri dilakukan terintegrasi dengan tusi yang diemban Badan Litbang yang dalam hal ini Pusat Inovasi Daerah, yaitu kegiatan kelitbangan, diantaranya melaksanakan kajian (strategis, aktual dan kompetitif), pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, maupun kebijakan inovasi daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadikan media untuk melakukan pembinaan terkait penerapan inovasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan nota dinas nomor 070 / 2589 / LITBANG tanggal 23 agustus 2016. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mensiasati keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan yang lebih intens (kepada inisiator inovasi). Adapun kegiatan kelitbangan yang dilakukan dalam mendukung capaian target tahun 2016. Kegiatan penerapan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri dengan mengambil lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, serta Pemda D.I. Yogyakarta. Indikator yang akan dicapai

17


terbagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan target tahun 2019 mencakup 34 Provinsi dan 136 Kabupaten/Kota. Khusus pada tahun 2016, target yang telah ditetapkan untuk 34 Provinsi. Namun demikian, dengan adanya kebijakan Pemerintah berupa efisiensi anggaran sesuai Nota Dinas Nomor:050/1814/SES tanggal 7 juni 2016 yang berdampak pada hasil Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah menjadi kurang maksimal dilakukan, sehingga kegiatan ini hanya dilakukan di 3 (tiga) Provinsi, yaitu : Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, serta Pemda D.I. Yogyakarta. Kegiatan penerapan inovasi daerah bertujuan mengidentifikasi inovasi yang dilakukan oleh daerah khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing, serta Pemanfaatan Inovasi Daerah tersebut. Melalui upaya yang dilakukan pada tahun 2016, maka pencapaian target untuk Provinsi: Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 3 provinsi. Dengan demikian, maka target 100% provinsi tercapai sebesar 8,8% atau 100% tercapai dari target setelah dilakukan efisiensi/selftblocking. Indikator

: Jumlah kebijakan inovasi daerah

Pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Menteri dilakukan terintegrasi dengan tusi yang diemban Badan Litbang yang dalam hal ini Pusat Inovasi Daerah, yaitu kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah. Kegiatan tersebut dijadikan sebagai proses dalam pencapaian target terhadap jumlah kebijakan inovasi daerah yang pada awal tahun ditargetkan sebanyak 1 PP sampai saat ini masih dalam tahapan harmonisasi berdasarkan Surat Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/4830/SJ tanggal 16 desember 2016, sehingga capaian atas apa yang ditargetkan belum berupa 1 PP melainkan masih dalam draft RPP. Sehingga target belum dapat dicapai 100% pada tahun 2016, karena pencapaian target terhadap tahapan harmonisasi sebesar 90% dan penyelesaian akan dilanjutkan pada tahun 2017.

18


II.

CAPAIAN TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA BADAN LITBANG 2016 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan Kemendagri sebagai

bahan rekomendasi perumusan kebijakan

Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran 1 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN (%)

ii

iii

iv

70%

21,9%

i Meningkatnya kualitas hasil

Persentase hasil

kelitbangan

Kelitbangan yang

Kemendagri sebagai

direkomendasikan

bahan rekomendasi

sebagai bahan masukan

perumusan

kebijakan Kemendagri

kebijakan

*realisasi 10 rekomendasi hasil kegiatan Kelitbangan terhadap target 32 rekomendasi hasil kelitbangan Indikator

: Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri

Berdasarkan Kementerian

Peraturan

Dalam

Negeri,

Presiden tugas

Nomor

11

Kementerian

Tahun Dalam

2015

tentang

Negeri

adalah

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya

adalah

melaksanakan

penelitian

dan

pengembangan

di

bidang

pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan

19


peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; 4. Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah; 6. Koordinasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan

pemerintah daerah; 7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Berdasarkan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2016, jumlah rekomendasi kelitbangan ditargetkan sebanyak 68 rekomendasi, yang meliputi 32 rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) dan 36 rekomendasi hasil kegiatan FDA (Forum Diskusi Aktual). Realisasi persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama Tahun Anggaran 2016 sejumlah 10 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 21,9%. Adapun hal tersebut relatif jauh dari target yang diharapkan tercapai, yaitu sebesar 70% dari total 32 rekomendasi kelitbangan. Sedangkan jika di hitung dari target 19 rekomendasi setelah efisiensi/selftblocking, maka capaian terhadap realisasi sebesar 36,84%. Target 70% rekomendasi yang tidak tercapai hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor terbatasnya waktu, SDM peneliti/pelaksana kegiatan dan anggaran sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2016 dilakukan penyesuaian pagu anggaran Kemendagri

20


sebagaimana ditetapkan APBN-P TA.2016, sehingga perlunya melakukan penyesuaian kembali atas struktur kegiatan dan penganggaran Badan Litbang yang tentunya berpengaruh pula pada proses pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan/diselesaikan tepat waktu.

Sasaran 2 : Terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah inovasi daerah

Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

i

ii

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

iii

iv

v

34 propinsi

3 provinsi

8,82 %

(%)

Jumlah Terfasilitasinya

Pemerintah

pelaksanaan

Daerah yang

inovasi daerah

difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

Indikator

: Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan DIPA Revisi Ketujuh yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2016, Badan Litbang melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: pembinaan kepada daerah terkait pelaksanaan inovasi daerah. Khusus dalam rangka pencapaian target tahun 2016 yaitu jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebesar 3 provinsi, Badan Litbang Kemendagri melaksanakan kegiatan Penerapan Inovasi Daerah. Penerapan Inovasi Daerah yang telah dilakukan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan kepada daerah khususnya terkait pelaksanaan inovasi daerah. Penerapan tersebut bertujuan antara lain memberikan fasilitasi untuk

21


meningkatkan pemahaman tentang inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memberikan masukan dalam penyusunan RPP Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 390 UU No. 23 Tahun 2014. Disamping itu, melalui kegiatan ini juga diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam melaksanakan inovasi, sehingga akhirnya dapat dirumuskan solusinya. Pada tahun 2016, target yang telah ditetapkan

untuk

34

Provinsi.

Namun

demikian,

dengan

adanya

kebijakan Pemerintah berupa efisiensi anggaran yang berdampak pada hasil Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah menjadi kurang maksimal dilakukan, sehingga kegiatan ini hanya dilakukan di 3 (tiga) Provinsi. Penerapan Inovasi Daerah dilaksanakan di 3 (tiga) Pemerintah Provinsi, yaitu: 1. Nusa Tenggara Barat; 2. Jawa Barat; dan 3. Daerah Istimewa Jogyakarta. Melalui kegiatan ini, jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah oleh Badan Litbang Kemendagri sebanyak 3 (tiga) provinsi, dengan demikian mengacu pada target jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 3 provinsi, maka pada tahun 2016 capaian target Badan Litbang tercapai. Target Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tanggungjawab Badan Litbang khususnya untuk jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah untuk tahun-tahun berikutnya semakin meningkat yaitu pada tahun 2017 sebanyak 34 provinsi dan 68 kab/kota; tahun 2018 sebanyak 34 provinsi dan 102 kab/kota; serta tahun 2019 sebanyak 34 provinsi dan 136 kab/kota, maka diperlukan strategi dalam pencapaiannya antara lain: 1.

Perencanaan kegiatan a. Nomenklatur kegiatan disesuaikan agar mampu mendukung pencapaian

target yang telah ditetapkan. b. Menambah kegiatan. c. Mengupayakan dukungan penganggaran.

22


2.

Optimalisasi kegiatan agar mampu memberikan fasilitasi kepada daerah dengan jumlah lebih banyak. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah merupakan salah satu

bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri. Sebagai tindak lanjut kegiatan dimaksud, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi apakah kegiatan fasilitasi yang sudah dilakukan berdampak positif bagi daerah serta pengembangan inovasi

daerah.

Dengan

demikian

diperlukan

bentuk

kegiatan

untuk

mengidentifikasi jumlah daerah yang telah menerapkan inovasi daerah. Sasaran 3 : Tersusunnya kebijakan inovasi daerah daerah Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran 3 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

i

ii

Tersusunnya

Jumlah

kebijakan

kebijakan

inovasi daerah

inovasi daerah

Indikator

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

iii

iv

v

1 PP

DRAFT PP

90 %

(%)

: Jumlah kebijakan inovasi daerah

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan target kinerja yang tertera pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2015-2019, pada tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan menargetkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah. Badan Litbang Kemendagri sedang menyusun RPP Inovasi Daerah yang diharapkan dapat menjadi acuan/payung hukum bagi pelaksanaan inovasi di daerah-daerah, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah baru sampai tahap harmonisasi berdasarkan Surat Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/4830/SJ tanggal 16 desember 2016 atau sekitar 90% dan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2017.

23


MATRIK CAPAIAN TARGET 2012 – 2016 BADAN LITBANG KEMENDAGRI Outcome/

Indikator

Output

(1)

(2)

Meningkatnya kualitas

Persentase hasil

kebijakan lingkup

penelitian dan

kemendagri yang

pengembangan

didukung oleh hasil

yang diseminarkan

penelitian dan

dan/atau

pengembangan serta

dipublikasikan

pemanfaatan hasil

dan/atau

penelitian sebagai

ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

55%

60%

65%

53.26

57.89

%

%

96.84%

96.48%

100%

31.25%

71%

21.9%

3 Prov.

300%

8.82%

65%

bahan rekomendasi perumusan kebijakan Meningkatnya kualitas

Persentase hasil

hasil kelitbangan

Kelitbangan yang

Kemendagri sebagai

direkomendasikan

bahan rekomendasi

sebagai bahan

perumusan kebijakan,

masukan kebijakan

serta terfasilitasinya

Kemendagri

pelaksanaan inovasi daerah

65%

70%

46.15%

4

34

12

Prov.

Prov.

Prov.

Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan inovasi daerah Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

24


1 PP

Draft PP

90%

Pada tahun 2012 – 2016, Badan Litbang Kemendagri memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2016, Badan Litbang Kemendagri memiliki dua Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dan jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah. Penambahan indikator jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah serta jumlah jumlah kebijakan inovasi daerah pada tahun 2016 adalah sebagai pendukung IKU Kementerian Dalam Negeri yaitu persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri 2015-2019. Perhitungan persentase capaian kinerja Badan Litbang Kemendagri didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 1.

Capaian kinerja pada tahun 2012, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti sebesar 96,84%.

2.

Capaian kinerja pada tahun 2013, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti sebesar 96,48%.

3.

Capaian kinerja pada tahun 2014, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti sebesar 100%.

4.

Capaian kinerja pada tahun 2015, dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri sebesar 71% dan indikator jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah sebesar 300%.

5.

Capaian kinerja pada tahun 2016, dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri sebesar 36,84%, indikator jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah sebesar 100% dan jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar 90%.

25


MATRIK TARGET DAN REALISASI JANGKA MENENGAH BADAN LITBANG KEMENDAGRI Outcome/

Indikator

Output

(1)

(2)

Meningkatnya

Persentase hasil

kualitas hasil

Kelitbangan

kelitbangan

yang

Kemendagri

direkomendasi

sebagai bahan rekomendasi

kan sebagai

TARGET

CAPAIAN

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

65%

70%

75%

80%

85%

46.15%

31.25%

-

-

-

71%

21.9%

-

-

-

34 Prov.

34 Prov.

dan 102

dan 136

Kab/

Kab/

12 Prov.

3 Prov

-

-

-

300%

8.82%

-

-

-

Kota

Kota

1

1

1

Permen

Pedoman

-

Draft PP

-

-

-

-

90%

-

-

-

Pedoman

bahan masukan

perumusan

kebijakan

kebijakan, terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah dan

Kemendagri

Jumlah

difasilitasi

kebijakan

dalam

fasilitasi inovasi daerah

34

Pemerintah Daerah yang

tersusunnya

Prov. 4

34

Prov.

Prov.

melaksanakan

dan 68 Kab/ Kota

inovasi daerah Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

26

REALISASI

-

1 PP


Pada tahun 2016, realisasi sesuai dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri adalah sebesar 52,63% dari target 70%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi yang dicapai lebih rendah dari target yang dibuat. Sedangkan untuk indikator jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah, realisasinya sebanyak 3 provinsi yang difasilitasi dari target 3 provinsi. Dengan kata lain, realisasi untuk indikator tersebut tercapai. Sedangkan target terhadap jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar 90% atau tidak tercapai. Untuk tahun selanjutnya, target dari indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri mengalami kenaikan 5% tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 dengan target sebesar 85%. Sedangkan untuk target dari indikator jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 34 provinsi tiap tahunnya. Berdasarkan IKU Badan Litbang Kemendagri yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Kemendagri tahun 2015-2019, terdapat penambahan satu indikator untuk tahun 2016 2019 yaitu jumlah kebijakan inovasi daerah. Adapun target untuk indikator tersebut, yaitu dikeluarkannya 1 PP pada tahun 2016, 1 Permen pada tahun 2017, dan 1 pedoman pada tahun 2018 dan 2019.

27


B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2016, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja, disebabkan beberapa faktor antara lain: I. KENDALA 1. Aspek tatalaksana: a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya atau belum dapat dilaksanakan secara paralel. b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara mendasar terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi penerapan reformasi birokrasi. c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam proses pemeliharaan akreditasi. 2. Aspek SDM: a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan belum tersedianya

tenaga

fungsional

perekayasa

sebagai

personil

utama

penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil kelitbangan yang dapat 28


diangkat/ditindaklanjuti

sebagai

input

rekomendasi

kebijakan

terhadap

pemangku kepentingan. b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang. c. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan kompetensi jabatan fungsional peneliti. d. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan, pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang. 3. Aspek Program dan Anggaran: a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu strategis dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga hasil kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi, struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu. c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran dan fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi daerah.

29


d. Adanya kebijakan pemotongan Anggaran yang sanagt signifikan terhadap kegiatan kelitbangan sehingga berdampak terhadap capaian atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun. 4. Aspek Kerjasama: Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder. 5. Aspek Pendukung lainnya: a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan kebijakan pada tingkat pimpinan. b. Penyelesaian pembangunan gedung baru kantor Badan Litbang belum disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terutama meubelair yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. c. Terbatasnya sarana prasarana kerja untuk mendukung kegiatan kelitbangan, seperti komputer, printer, LCD projector, dll, termasuk ketersediaan ruang rapat secara memadai bagi pelaksanaan rapat/seminar/bimtek/workshop/FDA. II.

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya dalam konteks pelaksanaan program dan anggaran Badan Litbang TA. 2016, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Aspek tatalaksana: a. Mendorong keterlibatan pejabat fungsional non peneliti dan personil dari luar Badan Litbang dalam mendukung kegiatan kelitbangan untuk mengatasi masalah keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti di lingkungan Badan Litbang Kemendagri;

30


b. Telah dilakukan revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, menjadi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah . Perubahan ini dimaksudkan guna mendukung penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup Badan Litbang. c. Telah dibentuk Unit Layanan Administrasi (ULA) Publikasi dan Jurnal Ilmiah. Pelayananan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan

serta

meningkatkan

kinerja

lembaga

melalui

penyelenggaraan layanan administrasi, khusnya dalam hal publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah lainnya di lingkungan BPP Kemendagri dan Daerah melalui layanan administrasi yang efektif dan efisien. 2. Aspek SDM: a. Telah diusulkan pengadaan formasi pejabat fungsional peneliti kepada Biro Kepegawaian Kemendagri; b. Telah diikutsertakannya para calon peneliti di lingkungan Badan Litbang dalam diklat fungsional peneliti tingkat pertama yang diselenggarakan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); c. Telah diikutsertakannya para pegawai pengelola keuangan di lingkungan Badan Litbang

dalam

Diklat

Teknis

Bendahara

Pengeluaran

dan

Bendahara

Pengelolaan Barang/Jasa. 3. Aspek Program dan Anggaran: a. Terus dilakukannya proses penajaman dan pencermatan atas distribusi, struktur, dan pola pemanfaatan anggaran lingkup Badan Litbang; b. Terus dilakukannya proses perencanaan program kegiatan yang lebih variatif dan mendukung peran dan fungsi Badan Litbang, terutama dalam pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah tersusunnya draft Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.

31


4. Aspek Kerjasama: Telah dilakukan pembinaan kelitbangan dengan litbang daerah secara berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan; 5. Aspek Pendukung lainnya: a. Telah dirintis kembali pembangunan Laboratorium dan Pusat Data (Lab data) Litbang untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dan up to

date dalam mendukung kegiatan kelitbangan agar berjalan secara maksimal; b. Telah dianggarkannya penyediaan beberapa sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelitbangan dalam memenuhi kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia saat ini. III. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan selama ini, diakui bahwa hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Litbang masih belum secara optimal mampu menjawab berbagai dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan dalam negeri. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai kondisi, dimana dapat disadari bahwa disamping kualitas dan ketajaman hasil kelitbangan yang masih perlu terus dioptimalkan, juga masih diperlukannya

komitmen

dari

para

pemangku

kepentingan

untuk

secara

proporsional memberdayakan peran dan fungsi kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Litbang sebagai mitra kerja utamanya. Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tentunya membutuhkan peran dan fungsi Badan Litbang untuk selalu hadir dan memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan, khususnya di lingkup Kemendagri dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan itu, dengan terbentuknya Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Litbang Kemendagri berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, semakin memperluas cakupan tugas dan fungsi Badan Litbang guna berperan secara langsung dalam mengawal tata kelola inovasi daerah secara sistematis, konseptual dan gradual.

32


Untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi di atas, kiranya perlu dirumuskan strategi penguatan Badan Litbang yang difokuskan pada upaya-upaya perluasan

cakupan

substansi

dan

peningkatan

kualitas

hasil

kelitbangan,

pemantapan fasilitasi inovasi daerah, serta penguatan insfrastruktur kelembagaan dan sarana-prasarana kerja guna mewujudkan kinerja Badan Litbang secara lebih optimal dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan Litbang sebagai berikut: a. Perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka refleksi dan evaluasi baik di internal Badan Litbang maupun secara eksternal dengan para pemangku kepentingan lingkup Kemendagri dalam rangka menyatukan pemahaman atas keberadaan peran Badan Litbang Kemendagri sebagai suatu lembaga yang berfungsi

untuk

menghasilkan

berbagai

rekomendasi

kebijakan

lingkup

pemerintahan dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk memposisikan Badan Litbang sebagai suatu lembaga fungsional bagi bernaungnya para pemikir, konseptor, dan inovator untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang berkualitas, disamping dukungan penuh aparatur pejabat struktural yang mempunyai komitmen dan kapasitas dalam lingkup kelitbangan. Hasil refleksi dan evaluasi ini diharapkan: 1) Secara internal mampu mendorong perubahan mindset individu guna membangkitkan

komitmen

kerja,

kepedulian,

dan

kemauan

untuk

meningkatkan kompetensinya bagi kepentingan lembaga; dan 2) Secara eksternal diperlukan untuk memanfaatkan peran dan fungsi Badan Litbang sebagai mitra kerja utama penyedia rekomendasi kebijakan, disamping guna memahami aspek-aspek utama yang menjadi kebutuhan Badan Litbang, khususnya terkait penyediaan dan distribusi SDM aparatur/personil dan pengalokasian anggaran kelitbangan. b. Perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal dalam rangka penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan yang berorientasi pada:

33


1) Perbaikan metode penjadwalan kegiatan kelitbangan dengan memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM, serta target waktu penyelesaian kegiatan; 2) Penguatan manajemen team work; 3) Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan); dan 4) Pengaturan kembali tenaga surveyor yang mengedepankan kemampuan dan komitmen individu, melalui pemberdayaan tenaga praktisi dan akademis dari luar Badan Litbang (PNS dan/atau Non-PNS). Melalui

penataan/perbaikan

manajemen

penyelenggaraan

kelitbangan

dimaksud, tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil kelitbangan, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas individu aparatur Badan Litbang, serta mengatasi keterbatasan SDM dengan semakin meningkatnya kuantitas kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh Badan Litbang, dimana pola pelaksanaannya selama ini masih dilakukan secara konvensional (pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series). c.

Perlu disusunnya berbagai agenda prioritas Badan Litbang dan kebutuhan pendanaannya dalam jangka menengah. Penyusunan agenda prioritas dimaksud dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan skala prioritas kelitbangan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan: 1) Penyelarasannya dengan agenda penyusunan/revisi peraturan perundangundangan; 2) Identifikasi dan evaluasi terhadap isu strategis pelaksanaan kebijakan/regulasi; dan Kebutuhan

untuk

merumuskan

konsep-konsep

kebijakan

terkait

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam jangka panjang. Penyusunan agenda prioritas dimaksud dapat diterjemahkan sebagai suatu Rencana Induk Kelitbangan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda kelitbangan tahunan, yang hasilnya diposisikan di depan kebutuhan pengguna, sehingga Badan Litbang dapat secara jelas menunjukkan kinerja lembaganya melalui berbagai keluaran yang

34


responsif, antisipatif, dan mempunyai nilai jual untuk direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan/Pimpinan. d. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Litbang Kemendagri yang tentunya didasari oleh tersedianya rencana program dan kegiatan secara terfokus dan berkualitas dengan memperhatikan: 1) Kejelasan manfaat/keluaran dari suatu rencana program dan kegiatan; 2) Dukungannya terhadap pencapaian target agenda prioritas Nawa Cita dan prioritas Kemendagri. e. Perlu dilakukannya berbagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan anggaran Badan Litbang, baik dalam konteks penyelenggaraan kelitbangan maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan, melalui: 1) Kerjasama

pelaksanaan

kegiatan

kelitbangan

secara

nasional

dengan

melibatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Litbang Daerah (atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan), dengan pembagian tugas dab tanggung jawab pelaksanaan dan penganggarannya secara jelas; 2) Optimalisasi hibah dari pihak donor melalui diversifikasi kegiatan yang secara proporsional dapat dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan dukungan kegiatan kelitbangan lainnya yang tidak teranggarkan melalui DIPA Badan Litbang; 3) Optimalisasi keikutsertaan SDM Badan Litbang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, Bimtek, serta beasiswa pendidikan berstrata. f.

Perlunya membangun kerjasama dengan berbagai institusi Pemerintah dan nonPemerintah, termasuk Perguruan Tinggi, kelitbangan Dunia Usaha, Media/Pers, dan Non Government Organization (NGO) dalam berbagai bidang/aspek. Melalui strategi ini diharapkan akan terbangun penguatan kapasitas Lembaga

Litbang, antara lain: 1) Terjalinnya sharing pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan pemahaman aparatur Badan Litbang;

35


2) Kemampuan untuk memonitor pergerakan arus data dan informasi guna diakses sebagai informasi dasar kelitbangan; dan 3) Membangun

sinergitas

dan

kerjasama

pelaksanaan

program/kegiatan

kelitbangan untuk memberikan hasil yang optimal. g. Perlunya merevitalisasi Laboratorium Data Badan Litbang (Lab data Litbang) untuk dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber data dan informasi guna kepentingan kelitbangan pada umumnya, dan untuk mendukung aktivitas kelitbangan (data center, aplikasi pengolahan data kelitbangan, dokumentasi dan publikasi, dll.) di internal Badan Litbang pada khususnya. Keberadaan Labdata Litbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan eksistensi Badan Litbang Kemendagri melalui penyediaan dan penyebarluasan data, informasi, dan hasil-hasil kelitbangan. C. REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran Badan Litbang APBN-P TA. 2016 tercatat sebesar Rp44.125.338.395,- (92,59%). Realisasi anggaran dimaksud dapat dirinci sebagai berikut: a. Perkembangan Realisasi: Perkembangan realisasi anggaran Badan Litbang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016) dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2012-2016

36


Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir

pagu

angggaran

tertinggi

terjadi

pada

tahun

2013

sebesar

Rp.67.068.426.000,-. Peningkatan jumlah pagu anggaran relatif signifikan terjadi dalam kurun waktu 2012-2013. Sedangkan dalam kurun waktu 2013-2016 terjadi perubahan pagu yang flluktuatif, terlihat dalam tabel bahwa adanya penurunan jumlah pagu anggaran pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp.47.654.831.000,-. Dari sisi penyerapan anggaran, terlihat pada tabel bahwa penyerapan anggaran dalam periode 2012-2016 bersifat fluktuatif, penyerapan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 92,59%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 81,17%. Untuk tahun 2016 penyerapan anggaran mencapai 92,59%, hal tersebut telah melampaui target penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 90%. b. Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Gambar 3.2 Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Dari Gambar 2 di atas, realisasi anggaran Badan Litbang berdasarkan pembagian jenis belanja selama TA 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja Lembur; dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.22.297.301.000,-

telah

terealisasi

sebesar

95,11%;

37


Rp.21.206.251.892

atau

2) Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri) dengan pagu anggaran

sebesar

Rp.23.517.125.000,-

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

21.146.041.343 atau 89,92%; Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja Penambahan

Nilai

Fisik

Lainnya

dengan

pagu

anggaran

sebesar

Rp.1.840.405.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.773.045.160 atau 96,34%. c. Realisasi berdasarkan Kegiatan

Gambar 3.3 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan pagu APBN-P Berdasarkan Gambar 3. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.2.526.236.000,-, telah terealisasi sebesar Rp.2.015.458.775,- atau 79,78 %; 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.1.946.236.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.716.118.300,- atau 88,18 %;

38


3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.2.401.510.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.2.141.599.100,- atau 89,18%; 4) Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.2.303.074.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.2.028.374.200,- atau 88,07%; 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.38.477.775.000,telah terealisasi sebesar Rp.36.223.788.020,- atau 94,14%.

Gambar 3.4 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan pagu Selft Blocking Berdasarkan Gambar 3.4. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.2.024.001.000,-, telah terealisasi sebesar Rp.2.015.458.775,- atau 99,58 %; 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.1.760.238.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.716.118.300,- atau 97,49 %;

39


3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.2.196.928.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.2.141.599.100,- atau 97,48%; 4) Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran Selft Blocking

sebesar

Rp.2.076.571.000,-.

telah

terealisasi

sebesar

Rp.2.028.374.200,- atau 97,68%; 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.37.412.093.000,telah terealisasi sebesar Rp.36.223.788.020,- atau 96,82%.

40


BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAPKIN)

disusun

sebagai

bentuk

pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Litbang Kemendagri Tahun 2016 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Litbang dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Litbang Kemendagri. Mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2016, Badan Litbang Kemendagri memiliki target kinerja: 70% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri,

jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi

dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 34 Provinsi dan jumlah kebijakan Inovasi Daerah berupa 1 PP. Hingga akhir TA 2016, realisasi kinerja Badan Litbang mencapai 21,9% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, 3 Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah dan kebijakan Inovasi Daerah berupa Draft PP atau dengan kata lain target Badan Litbang sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 untuk rekomendasi hasil kelitbangan tidak tercapai dan target Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah telah tercapai sedangkan jumlah kebijakan Inovasi Daerah masih dalam tahap harmonisasi. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2016 mencapai Rp.44.125.338.395,-

atau

92,59%

dari

total

pagu

anggaran

APBN-P

sebesar

Rp.47.654.831.000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2016 sebesar 90%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.3.529.492.605,- atau 7,41 %, dengan kata lain target serapan Badan Litbang TA 2016 telah tercapai, bahkan surplus 2,59%. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informai akuntabilitas kegiatan Badan Litbang ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2016 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan

41


evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Badan Litbang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Litbang maupun Kementerian Dalam Negeri ke depannya.

42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


PROGRES KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Per Desember 2016) OUTPUT (KELUARAN) NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

KETERANGAN TARGET

CAPAIAN SAAT INI

20 Rekomendasi 4 Laporan


Target tidak tercapai kerena selft blocking

8 Rekomendasi

4 Rekomendasi


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, KESATUAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

1

Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan Kajian Strategis

Nodin ke MDN 1.

Identifikasi Perumpunan Urusan Wajib, Pilihan dan Pemerintahan Umum dalam Proyeksi Penataan Perangkat Daerah yang Efektif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

02 September 2016 Nodin ke MDN

Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional Perubahan Judul: 1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Proyeksi Agenda Nawacita

3.

Kastra

4.

Kastra

073.04/2717/Litbang,

073/2600/Litbang, 24 Agustus 2016

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan Akhir

Kajian Aktual

1.

Reviu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Nodin ke MDN 2.

Implikasi Politik atas Konflik Tanah Hak Ulayat Kawasan Perbatasan Antar Negara di Nusa Tenggara Timur

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073.04/1992/Litbang, 22 Juni 2016

3.

Katual

4.

Katual

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan Akhir

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan Akhir

12 Rekomendasi

5 Rekomendasi


Kajian Kompetitif

2

1.

Interaksi Antar Aktor Inovasi Daerah

2.

Peran Pendidikan Wawasan Kelitbangan Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Antara Negara

Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti

64


NO


OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN Nodin ke MDN

1.

E-Rekapitulasi sebagai Teknologi Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

278/864/Litbang, 30 Maret 2016 Nodin ke MDN

2.

Meminimalisir Kompleksitas Persoalan Pemilihan Kepala Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1169/Litbang, 19 April 2016 Nodin ke MDN

3.

Menguji Keselarasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1199/Litbang, 20 April 2016 Nodin ke MDN

4.

Nilai Ambang Batas Parlemen dan Sistem Pemilu Tahun 2019

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/887/Litbang, 31 Maret 2016 Nodin ke MDN

5.

Manajemen Parpol Modern dalam Menjamin Percepatan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1170/LITBANG, 19 April 2016

3

6.

FDA

7.

FDA

8.

FDA

9.

FDA

10.

FDA

11.

FDA

12.

FDA

Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum

1.

Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan

2.

Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan PUM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN

1

Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

65

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

4 Laporan

4 Laporan

Target tercapai

1 Laporan

1 Laporan

Laporan pengendali mutu

3 Laporan

3 Laporan

Laporan penyusunan program dan anggaran




8 Rekomendasi

6 Rekomendasi



NO


OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN

Penelitian

1.

Penataan Desa

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri 080/727/Adwilpdk, 05 Desember 2016 Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

2.

Kewenangan Daerah pada Kawasan Khusus

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

910/716/Adwilpdk 29 November 2016

Kajian Strategis

1.

Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan

2.

Pemanfaatan Data Kependudukan

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Nodin ke MDN 073.04/2602/LITBANG, 24 Agustus 2016 Nodin ke MDN 073.04/049/LITBANG, 09 Januari 2017

Kajian Aktual

1.

Tumpang Tindih Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Pengelolaan Kota Batam

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Nodin ke MDN 127/2711/LITBANG, 02 September 2016 Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

2.

Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080/765/Adwilpdk, 23 Desember 2016

3.

Katual

4.

Katual

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

Kajian Kompetitif Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri 1.

Upaya Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

910/706/Adwilpdk, 23 November 2016 Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

2.

Pengaruh Pembelajaran terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kabutpaten Bogor

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

910/691/Adwilpdk, 18 November 2016

2

Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti

12 Rekomendasi

5 Rekomendasi

Target tidak tercapai kerena selft blocking Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

1.

Kewenangan Pemda Pada Kawasan Khusus

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080/243/Adwilpdk, 18 April 2016

66


NO


OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

2.

Penataan Desa : Permasalahan dan Solusinya

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080/232/Adwilpdk, 18 April 2016 Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

3.

Aset Desa : Berbagai Permasalahan & Altrernatif Solusinya

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080/340/Adwilpdk, 02 Juni 2016

3

4.

Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan :Berbagai Permasalahan dan Solusinya

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Laporan akhir

5.

Pemanfaatan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan Solusinya

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan akhir

6.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

7.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

8.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

9.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

10.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

11.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

12.

FDA

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

4 Laporan

4 Laporan

Target tercapai

1 Laporan

1 Laporan


3 Laporan

3 Laporan


8 Rekomendasi 34 Daerah

4 Rekomendasi 3 Daerah

1 PP 4 Laporan

1 PP 4 Laporan

8 Rekomendasi

4 Rekomendasi

Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan

1.


2.

Fasilitasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kelitbangan lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

1

Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan


Target tercapai

Kajian Strategis Nodin ke MDN 1.

Pelaksanaan Inovasi Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073/2752/Litbang, 08 September 2016

2.

Kriteria penilaian inovasi daerah

67

1 Rekomendasi


Laporan

Laporan akhir

NO


3.

Kastra

4.

Kastra

OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan akhir

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan akhir

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan akhir

1 Rekomendasi

Laporan

Laporan akhir

34 Provinsi

3 Provinsi


34 Provinsi

3 Provinsi

Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Jawa Barat dan Prov. D.I. Yogyakarta

1 Peraturan

1 Peraturan

Draft PP

1 RPP

1 RPP

Sudah sampai pada Tahap Harmonisasi dengan KEMENKUMHAM

4 Laporan

4 Laporan

Target tercapai

1 Laporan

1 Laporan


3 Laporan

3 Laporan





8 Rekomendasi

5 Rekomendasi


Kajian Aktual

1.

Keberlanjutan Pelaksanaan Inovasi Daerah

2.

Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah

Kajian Kompetitif

2

3

1.

Penataan Data Inovasi Daerah

2.

Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Penetapan City Branding

Jumlah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah

1.

Pembinaan Inovasi Daerah

2.

Penilaian Inovasi Daerah

Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

1.

4

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inovasi Daerah

Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Inovasi Daerah

1.


2.

Fasilitasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kelitbangan lingkup Inovasi Daerah

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1

Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

1 Rekomendasi

Kajian Strategis Nodin ke MDN 1.

Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1942/LITBANG, 21 Juni 2016 Nodin ke MDN

2.

Supervisi, Pemonitoran, dan Pengevaluasian atau Penggunaan DBH, DAU, dan DAK

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073.04/2110/LITBANG, 11 Juli 2016

68


NO


OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN Nodin ke MDN

3.

Evaluasi Pinjaman Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073.04/2058/LITBANG, 27 Juni 2016

4.

Kastra

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

Kajian Aktual

1.

Kajian Aktual

2.

Kajian Aktual

Kajian Kompetitif Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri 1.

Upaya Penyelesaian Aset Daerah Sebagai Tindak Lajutengalhan Kewenanan Uus Pemerntahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073.04/236/Bangkeuda, 19 Desember 2016 Nodin ke Plt. Kaban Litbang Kemendagri

2.

Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073/211/Bangkeuda, 15 November 2016

2

Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti

12 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Target tidak tercapai kerena selft blocking Nodin ke MDN

1.

Sinkronisasi Perencanaan berbagai sektor dalam percepatan pembangunan Infrastruktur

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1177/LITBANG, 19 April 2016 Nodin ke MDN

2.

Dilema Upah Pungut antara Pendapatan Asli Daerah dengan High Cost Economy

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


3.

Kesiapan Pemda dalam memasuki Era MEA

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


4.

Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro Bisnis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/1739/LITBANG, 31 Mei 2016 Nodin ke MDN

5.

Pilkada Serentak : Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/3656/LITBANG, 13 Desember 2016 Nodin ke MDN

6.

Akselerasi Penyusunan RPJMD Pasca Pilkada Serentak

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

080.04/3705/LITBANG, 16 Desember 2016

7.

FDA

69

1 Rekomendasi


-

Tidak dilaksanakan

NO


8.

FDA

9.

FDA

10. FDA 11. FDA 12. FDA

3

Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.

2.


Fasilitasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kelitbangan lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah

SEKRETARIAT

PERENCANAAN

OUTPUT (KELUARAN) 1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

1 Rekomendasi

-

Self Blocking

4 Laporan

4 Laporan

Target tercapai

1 Laporan

1 Laporan


3 Laporan

3 Laporan


3 Dokumen 1 Peraturan 44 Laporan 12 bulan layanan

3 Dokumen 1 Peraturan 39 Laporan 12 bulan layanan

110 Unit

110 Unit

3 Dokumen 1 Peraturan 8 Laporan


1

Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-Undangan



a

Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran BPP

3 Dokumen

3 Dokumen

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017

2 Dokumen

2 Dokumen

- Penyusunan Review Renstra BPP Tahun 2015-2019

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Laporan

1 Laporan

1 Peraturan

1 Peraturan

- Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan

1 Laporan

1 Laporan

Laporan Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Kinerja

7 Laporan

4 Laporan

5 Laporan

3 Laporan

2 Laporan

1 Laporan

b

Peraturan Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan PerundangUndangan Bidang Kelitbangan BPP Kemendagri

KETERANGAN

- Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-undangan Bidang Kelitbangan

c

- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran serta Pemanfaatan atas Hasil Kelitbangan - Layanan Data Kelitbangan dan Terlaksananya Pengelolaan Website Badan Litbang

70


Permendagri No. 17/2016

8 Laporan 12 Bulan Layanan

8 Laporan 12 Bulan Layanan

Presentase Penyelesaian Administrasi, Verifikasi Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Laporan

8 Laporan

- Pelayanan dan Pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri

2 Laporan

2 Laporan

- Pelayanan dan Pembinaan Perbendaharaan

2 Laporan

2 Laporan

- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP

4 Laporan

4 Laporan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

11 Laporan 110 Unit

11 Laporan 110 Unit

11 Laporan

11 Laporan

- Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan

3 Laporan

3 Laporan

- Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

KEUANGAN

1

2

Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Pemeliharaan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu

Layanan Perkantoran (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

UMUM

1

Laporan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan serta Pengelolaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi

- Pelayanan Perpustakaan, Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Kelitbangan 2

Presentase Sarana dan Prasarana

110 Unit

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

10 Unit

10 Unit

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor

100 Unit

100 Unit

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL, KEPEGAWAIAN DAN SISDUR SERTA EVALUASI KINERJA ASN

17 Laporan

15 Laporan

Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur dan Evaluasi Kinerja ASN

17 Laporan

15 Laporan

- Layanan Akreditasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kapasitas Jafung

4 Laporan

4 Laporan

- Layanan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

6 Laporan

5 Laporan

6 Laporan

5 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1

- Fasilitasi Penerapan Sistem Prosedur dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri - Rapat Koordinasi Nasional Litbang Tahun 2016

71


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPKIN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2016

Recommend Documents