LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L.K.J) TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L.K.J) TAHUN 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH BUMBU

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah yang baik (Good Governance), maka perlu sistem yang tepat, jelas dan terukur dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi media evaluasi agar kinerja diwaktu yang akan datang semakin lebih baik.

Batulicin, Desember 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Roy Rizali Anwar, MT NIP. 19810430 200312 1 006

v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI EXECUTIVE SUMMARY

BAB. I

PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP

v


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum antara lain : jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi dan revitalisasi kawasan. Dari output pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan dapat tercapai outcame yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomidan pelayanan infrastruktur dasar. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan tahun pertama pengukuran dan evaluassi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum untuk masa RPJMD 2016 - 2021 dan Renstra 2016 – 2021. Pada tahun 2016, Dinas pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu mendapatkan alokasi anggaran Rp. dan selama proses berjalan alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 224.527.227.694 Alokasi anggaran ini untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pantai dan sungai, normalisasi saluran sungai, pembangunan sarana dan prasarana aparatur negara,perwujudan permukiman layak huni, penyedian air minum, sanitasi, pembangunan RTH dan pembinaan Jasa Konstruksi dan belanja rutin pegawai. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum diukur berdasarkan 26 indikator kinerja yang mendukung 16 Sasaran strategis. Dengan 16 diantaranya dapat memenuhi target dan 10 yang tidak memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 Indikator kinerja yang capaian kinerjanya 100 % adalah indikator tersebut adalah : 1. Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur. 2. Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 3. Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai 4. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi 5. Persentase jalan yang terpelihara 6. Persentase jembatan yang terpelihara 7. Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik 8. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dg kewenangannya. (Provinsi atau Kabupaten/Kota) 9. Jumlah Bangunan Penampung Air 10. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 11. Terbangunnya SPAM Non Perpipaan 12. Cakupan ketersediaan rumah layak huni v


13.

Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, e-Development) 14. Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang 15. Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota 16. Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap Indikator kinerja yang capaian kinerjanya dibawah 100 % indikator tersebut adalah : 1. Pelatihan Jasa Konstruksi 2. Persentase kondisi jalan baik dan sedang 3. Panjang draianse dalam kondisi baik 4. Persentase berkurangnya luasan genangan akibat banjir 5. persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi 6. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 7. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 8. persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 9. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. 10. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kinerja realisasi anggaran/keuangan Dinas Pekerjaan Umum kab. Tanah Bumbu pada tahun 2016 berhasil diwujudkan sebesar Rp. 186.729.115.379 dari alokasi pagu Rp. 224.527.227.694. Dengan progress keuangan 84,64 %. Terdapat beberapa kegiatan yang progress fisiknya telah mencapai 100 % tetapi pembayaran terhadap kegiatan tersebut tidak dilakukan dan akan menjadi utang di tahun 2017.

v


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan selluruh sumber daya meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran (DPA). Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan menegenai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibangdingkan dengan target kinerjalima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab kebrehasilan dan kegagalan programnya. Pada tahuun 2016 ini, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.527.227.694,00 alokasi anggaran ini dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pantai dan sungai, normalisasi saluran sungai, pembangunan sarana dan prasarana aparatur negara,perwujudan permukiman layak huni, penyedian air minum, sanitasi, pembangunan RTH dan pembinaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 16 sasaran strategis melalui pelaksanaan 17 program oleh empat (4) bidang organisasi yaitu Bidang Bina Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Biang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi. Pencapaian sasaran strategis tersebut tidaklah mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Tanah Bumbu untuk mencapai sasaran strategis tersebut. 1.2. Struktur Organisasi Sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu 1


(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari; 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 3. Subbagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan b. Bidang Pengairan, terdiri dari; 1. Seksi Bina Kelola Sumber Daya Air; 2. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai. c. Bidang Bina Marga; 1. Seksi Bina Jalan Kabupaten dan Perkotaan; 2. Seksi Bina Jalan Pedesaan dan Lingkungan d. Bidang Bina Cipta Karya; 1. Seksi Pengembangan Pemukiman; 2. Seksi Pengembangan Air dan Lingkungan. e. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi; 1. Seksi Tata Ruang; 2. Seksi Jasa Konstruksi f. Unit Pelaksana Teknis. 1.3. Tugas dan Fungsi Organisasi Sesuai Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. 2. Fungsi: Dinas Pekerjaan Umum) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengairan; c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebinamargaan; d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan bina cipta karya; e. pembinaan teknis dan pengembangan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi; f. pemberian perizinan dan pelayanan umum; g. pengelolaan urusan ketatausahaan; h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum

2


1) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja dinas; b. Pengelolaan urusan keuangan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol; f. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan bahan, penyusunan program dan rencana kerja dinas; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum. Kepegawaian dan perlengkapan; c. Melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; d. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan; e. Merencanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik pekerjaan umum; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan dinas; g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan bidang tugasnya; h. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari 3 bagian, yaitu :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan suratmenyurat, pengadaan rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang, unit, keprotokalan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; 3


b. Mengelola ketatusahaan meliputi kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip; c. Menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan; d. Melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor; e. Menyiapkan kelengkapan data dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (bazzeting formasi); f. Menyiapkan sistem informasi kepegawaian meliputi promosi jabatan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan dan pemberhentian serta pensiun; g. Melaksanakan pembinaan pegawai meliputi disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan bidang tugasnya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan program dan rencana kerja, laporan kegiatan dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data keuangan dinas. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program rencana kerja; b. Menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis serta laporan akuntabilitas; c. Menyiapkan bahan pra rencana kerja anggaran sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan daerah; e. Menyiapkan bahan administrasi dan mengelola belanja dinas; f. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran; g. Melaksnakan pengumpulan, pengelolaan, penyusunan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan bidang tugasnya; 4


i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan data statistik, pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran dinas. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Melaksnakan monitoring, evaluasi kegiatan, penggunaan anggaran dan penerimaan pendapata (PAD); c. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, inventarisasi kegiatan, penggandaan dan dokumentasi kegiatan dinas; d. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dan memelihara dokumen/arsip administrasi dinas; e. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data statistik; f. Menyusun dan melaksanakan pelaporan program kerja dan realisasi kegiatan dinas; g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan bidang tugasnya; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Bidang Pengairan Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pengairan, perencanaan teknis pengembangan pengairan, pembinaan dan pengelolaan pembangunan sarana dan parasarana pengairan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya air; b. Pembinaan dan pengelolaan irigasi; c. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan rawa dan pantai Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Melaksanakan operasional, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penelitian/survey, inventarisasi, penyusunan perencanaan teknis dan pro gram pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air; c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penilitian/survey, invnetarisasi, penyusunan perencanaan teknis program 5


pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan/irigasi, rawa dan pantai; d. Melaksanakan pengembangan teknologi perairan sedang dan kecil. Sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi, pengembangan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dan pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat swasta, BUMDN/BUMD, pemerintah kabupaten dalam bidang lainnya; e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta mengadakan pengembangan daerah rawa, sungai, danau dan bangunan pelengkap; f. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat serta mengatur pekerjaan pemakaian dan pemanfaatan jaringan irigasi serat sumber-sumber air termasuk bendungan sedang atau kecil maupun danau-danau alam atau buatan, arawa dan pantai; g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan dan drainase; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan bidang tugasnya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengairan terdiri dari :  Seksi Bina Kelola Sumber Daya Air Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengumpulan dan penyusunan data untuk bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan sumber daya air; c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air; d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasana sumber daya air; 6


g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; h. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanakan tugas; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengumpulan dan penyusunan data untuk bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan panyai. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana irigasi serta rawa dan pantai; c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana irigasi serta rawa dan pantai; d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan sarana dan prasarana irigasi serta rawa dan pantai; e. Menyiapkan bahan penyusunan teknis evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan sarana dan prasarana irigasi serta pemnafaatan rawa dan pantai; f. Melaksanakan evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan sarana dan prasarana irigasi serta pemanfaatan rawa dan pantai; g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; h. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanakan tugas; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan teknis pengembangan jalan dan jembatan, pembinaan dan pengelolaan pembangunan sarana dan parasarana jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi : 7


a. Pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten; b. Pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan perkotaan; c. Pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan perdesaan serta lingkungan; Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penelitian/survey, inventarisasi, penyusunan perencanaan teknis dan program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku dibidang Bina Marga; d. Melaksanakan koordinasi penggunaan perlatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengujian bahan konstruksi jalan dan jembatan; e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Bina Marga terdiri dari :  Seksi Bina Jalan Kabupaten dan Perkotaan; Mempunyai tugas menyiapkan bahan, pengumpulan data, menyusun program pelaksanaan, menyiapkan perencanaan teknis serta menyiapkan pengembangan prasarana jalan dan jembatan kabupaten dan perkotaan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten dan perkotaan; c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten dan perkotaan; d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;

8


e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten dan perkotaan; f. Menyiapkan bahan hubungan kerjasama instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan penelitian/survey, penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan program dan administrasi perijinan pemanfaatan; g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program penelitian/survey, pembangunan, pengembangan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  Seksi Bina Jalan Perdesaan dan Lingkungan; Mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan perdesaan dan lingkungan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan Perdesaan dan lingkungan; c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan Perdesaan dan lingkungan; d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan Perdesaan dan lingkungan; e. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan Perdesaan dan lingkungan; f. Menyiapkan bahan hubungan kerjasama instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan penelitian/survey, penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan program dan administrasi perijinan pemanfaatan; g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program penelitian/survey, pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan perdesaan dan lingkungan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 9


4. Bidang Bina Cipta Karya Bidang Bina Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelayanan cipta karya sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas, Bidang Bina Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan Pengembangan Permukiman; b. Pelaksanaan Pengembangan Air dan Lingkungan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengembangan permukiman, air dan lingkungan; c. Menyiapkan lahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan permukiman; d. Menyiapkan lahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan air dan lingkungan; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Bidang Bina Cipta Karya terdiri dari :  Seksi Pengembangan Pemukiman Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan, pemeliharaan, pengkajian dan pengembangan permukiman. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengembangan permukiman; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan permukiman serta fasilitas umum; d. Melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan permukiman dan fasilitas umum; 10


e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan permukiman dan fasilitas umum; f. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan permukiman serta fasilitas umum; g. Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam rangka pengembangan permukiman dan fasilitas umum; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  Seksi Pengembangan Air dan Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan, pemeliharaan, pengkajian dan pengembangan air dan lingkungan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahandan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengembangan air dan lingkungan; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan air hujan, air sumur, air limbah dan drainase; d. Melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan air hujan, air sumur, air limbah dan drainase; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan saluran air/drainase; f. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan air permukaan, air bawah tanah dan drainase; g. Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam rangka pengembangan air hujan, air sumur, air limbah dan drainase; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas, Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi : 11


a. Pelaksanaan dan pengelolaan tata ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; b. Pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional kegiatan tata ruang wilayah dan pelayanan jasa konstruksi; c. Melaksanakan penataan ruang wilayah permukiman, prasarana/fasilitas umum, lingkungan perkotaan, dan perdesaan, jalur hijau dan prasarana pemerintahan sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten; d. Memberikan pelayanan jasa konstruksi; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pelayanan jasa konstruksi; f. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan penataan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; g. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan dibidang pelayanan jasa konstruksi; h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas lain yabg diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri dari : a.

Seksi Tata Ruang; Mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan tata ruang Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional kegiatan penataan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penataan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten; d. Melaksanakan penataan ruang wilayah permukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten; e. Melaksanaan penataan ruang wilayah prasarana/fasilitas umum sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten; 12


f.

Melaksanakan penataan ruang wilayah lingkungan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten; g. Melaksanakan penataan ruang wilayah jalur hijau sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten; h. Melaksanakan penataan tata ruang wilayah prasarana pemerintahan sesuai dengan atata ruang wilayah kabupaten; i. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan penataan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah kabuapten; j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Jasa Konstruksi Mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan serta merencanakan kebijakan pembinaan, jasa konstruksi dan evaluasi, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kinerja jasa konstruksi. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja; b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional kegiatan pelayanan jasa konstruksi; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelayanan jasa konstruksi; d. Menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan jasa konstruksi; e. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan kegiatan pelayanan jasa konstruksi; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi yang terkait dibidang tugasnya; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pengelola sarana dan peralatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan sarana dan peralatan.

13


I.4 Keadaan Pegawai Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai target atau sasarannya terutama dalam mewujudkan good governance. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu sampai pada akhir tahun 2016 didukung sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai pada unit kerja (sekertariat dan bidang) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel I.1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PEK. UMUM KAB. TANAH BUMBU PER UNIT KERJA T.A 2016 NO. 1. 2. 3. 4. 5.

UNIT KERJA Sekertariat Bidang Bina Marga Bidang Pengairan Bidang Bina Cipta Karya Bidang Tata Ruang dan konstruksi Total

Jasa

JUMLAH 13 Orang 10 Orang 5 Orang 11 Orang 3 Orang 42 Orang

Dari sejumlah pegawai yang ada terdapat 74 % pegawai laki-laki sementara pegawai perempuan sebanyak 26 % (dapat dilihat pada gambar dibawah).

14


I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Keadaan sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: Tabel I.2 ASET TETAP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

URAIAN Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Lainnya Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

NILAI (Rp) 533.812.626.138,09 3.464.234.719,52 89.802.016.805,59 1.500.811.035.856,75 83.665.445.254,71 13.237.367.700,00

I.6 Aspek Strategis Organisasi Aspek strategis organisasi mencakup peran yang harus dijalankan oleh organisasi Dinas Pek. Umum Kab. Tanah Bumbu berdasarkan mandat dan amanat yang berlaku. Adapun dalam menjalankan peran strategis tersebut dilingkupi dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, baik dalam skala jangka menengah maupun tahunan. I.6.1 Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi Capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan untuk peningkatan produksi padi. Sesuai dengan Permen Pek. Umum dan Perumahan Rakyat No. : 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan daerah irigasi, sesuai kewenagannya Kab. Tanah Bumbu memiliki kewenangan 38 Daerah Irigasi dengan luas 14.472 Ha dan 28 daerah irigasi rawa dengan luas 7.366 Ha. Dari jumlah tersebut 7.982 Ha daerah irigasi dan 3.815 Ha daerah irigasi rawa dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Sampai saat ini luas lahan pertanian yang masih produktif seluas 688 Ha dengan indeks pertanaman mencapai 101,5 dengan rata-rata produksi sawah 47,17 Kw/Ha. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti : pertama, perubahan pola hujan,peningkatan kejadian banjir dan kekeringan yang berpengaruh kepada jadwal musim tanam petani dan pembangunan bangunan penampung air dan saluran irigasi. Kedua sebagian besar jaringan irigasi merupakan jaringan irigasi non teknis yang tidak dapat mengoptimalkan air yang tersedia. Ketiga, jaringan irigasi masih banyak yang mengalami kerusakan sehingga perlu optimalisasi dan disamping anggaran juga terkait dengan pembebasan lahan masyarakat. 15


Sungai Jumlah Sungai yang ada dikabupaten Tanah Bumbu sebanyak 164 sungai yang tersebar di 10 kecamatan dengan total panjang sungai 821.267 Km.Dan berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai, diwilayah Kab. Tanah Bumbu terdapat 22 Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi sungai yang ada di kabupaten Tanah Bumbu telah banyak yang mengalami sedimentasi, penyebab sedimentasi diantaranya kurangnya pemeliharaan serta terjadinya banjir dan adanya penduduk yang bertempat tinggal di daerah sempadan sungai yang semakin membuat kondisi sungai semakin kritis. Diantara DAS yang ada tersebut, DAS Kusan yang perlu secepatnya mendapatkan penanganan. Pantai Panjang garis pantai pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 77,68 Km, dimana kondisi pantai sudah masuk dalam kategori yang berbahaya karena abrasi yang terjadi sudah merusak fasilitas umum seperti jalan raya dan pemukiman penduduk. Terkait dengan pantai permasalahan yang muncul biasanya terkait dengan perubahan iklim seperti peningkatan muka air laut yang akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai. I.6.2 Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Hingga akhir tahun 2016 Pemerintah kab. Tanah Bumbu telah membangun Jalan diantaranya : Jalan Kabupaten: 1.039,99 Km, Jalan desa/lokal : 546,13 Km, serta jembatan 725 unit yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih lanjut kualitas infrastruktur jalan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja logistik, dimana sebagian besar logistik menggunakan moda transportasi darat. Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas orang dan barang yang akan berpengaruh terhadap efesiensi waktu dan biaya, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan di Kab. Tanah Bumbu pada akhir tahun 2015 dimana kondisi mantap mencapai 72,22 % dan selebihnya 27,78 % dalam kondisi yang tidak mantap namun sampai pada akhir tahun 2016 kondisi jalan mantap menurun menjadi 31,05 % dan kondisi jalan tidak mantap menjadi 68,09 %. Hal ini disebabkan oleh 1. Meningkatnya status jalan desa menjadi jalan kabupaten sehingga total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya sepanjang 831,6 Km meningkat menjadi 1.586,12 Km, 2. Adanya penurunan kualitas permukaan jalan dengan bahan agregat mengalami penurunan kondisi dari mantap menjadi tidak mantap. Untuk menjaga kemantapan tersebut maka diperlukan pemeliharaan secara berkala. Antisipasi kerusakan jalan sudah 16


harus dipertimbangkan pada saat perencanaan konstruksi. Pembangunan jalan baru harus mempertimbangkan umur rencana (design life) yang lebih lama serta mampu menahan beban dan pengaruh cuaca. Kegiatan perbaikan jalan harus dilakukan secara terus menerus. I.6.3 Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan layanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi. Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 (sembilan) IKK yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan sampai tahun 2016 menjadi 24,66 % dengan kapasitas 410 Ltr/detik. SPAM non perpipaan telah terbangun sebanyak 89 sistem SPAM Perdesaan dari 149 desa/kelurahan. Adapun permasalahan Daerah kawasan permukiman sangat berjauhan sehingga perlu pembiayaan yang sangat tinggi dalam rangka peningkatan cakupan layanan dan Biaya produksi masih terlalu tinggi dibanding pendapatan rekening dan iuran. Terkait sanitasi di Kab. Tanah Bumbu, permasalahan yang muncul masih berhubungan dengan perilaku hidup masyarakat, belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses yang layak (Angka buang air besar sembarangan (BABS) murni sebesar 22,04 %), dan 99,36 % penduduk belum memiliki tangki septik dan pengolahan yang sesuyai standar teknis/SNI. I.6.4. Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Kab. Tanah Bumbu sampai pada tahun 2016 telah terbangun 29 Unit kantor dinas dan kantor lembaga teknis daerah, dan masih terdapat 11 unit kantor dinas dan kantor lembaga teknis yang belum memiliki kantor Pembangunan gedung kantor dinas/badan masih belum masuk dalam skala prioritas karena keterbatasan anggaran dan masih dimungkinkan kantor, dinas/badan yang belum mempunyai kantor untuk menempati kantor bersama dengan kantor, dinas/badan yang lainnya. I.6.5 Penyelenggaraan Penataan Ruang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tanah Bumbu saat ini masih dalam proses legalisasi. Perda RTRW merupakan landasan hukum yang memayungi penyelenggaraan penataan ruang secara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Untuk saat ini Dokumen Perencanaan Penataan Ruang sebagai turunan dari RTRW Kab. Tanah Bumbu yang dipergunakan sebagai pedoman perencanaan penataan ruang. 17


Terkait dengan Ruang Terbuka hijau (RTH), Dinas Pek. Umum telah melakukan penyusunan Dokumen Masterplan RTH dan DED yang digunakan untul pengembangan RTH di Kab. Tanah Bumbu. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapai berbagai kendala, antara lain masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitasmaupun kuantitas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan ryang yang berkualitas, kondisi eksisting tidaksesuai dengan kententuan rencanan tata ruang seperti sempadan sungai, sempadan pantai dan lain-lain, minimnya ketersediaan RTH Publik dan keterbatasan lahan strategis untuk RTH Perkotaan, belum adanya sarana sistem informasi pemanfaatan ruang sebagai media sosialisasi aturan dan pemanfaatan ruang dan adanya resistensi masyarakat terkait penetapan kebijakan pemanfaatan ruang. 1.6.6 Jasa Konstruksi Bidang layanan jasa konstruksi di Kab. Tanah Bumbu yaitu bidang bangunan sipil, selanjutnya adalah bidang bangunan gedung dan selebihnya adalah bidang arsitektur, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang jasa inpeksi teknis, bidang perencanaan rekayasa, bidang pengawasan rekayasa dan bidang jasa pelaksanaan spesialis. Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kab. Tanah Bumbu No.2 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pembinaan di bidang jasa konstruksi telah dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya : Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha, bimtek keselamatan kesehatan kerja (K3) dan kegiatan jasa konstruksi lainnya. I.7 Keuangan Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebesar Rp. 224.527.227.694,00, anggaran tersebut tersebar di sekertariat dan 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Bina Marga (BM), Bidang Bina Cipta Karya (CK) dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi. Sebagai Dinas yang memiliki kegiatan utama yakni pembangunan fisik infrastruktur, hal tersebut dapat terlihat pada proporsi belanja modal yang mencapai Rp. 201.866.760.188,00 ( 89,91 % dari total anggaran) yang dialokasikan pada tahun 2016. Pelaksanaan penyerapan belanja modal tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan perencanaan, supervisi Rp. 17.103.990.800,00 disamping itu alokasi belanja rutin pegawai sebesar Rp. 3.922.845.206,00.

18


Tabel I.3 Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Kab.Tanah Bumbu TA. 2016 KODE REKENING 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

URAIAN

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH TOTAL

ANGGARAN (Rp) 224.527.227.694,00 3.922.845.206,00 3.922.845.206,00 220.604.382.488,00 1.633.631.500,00 17.103.990.800,00 201.866.760.188,00 224.527.227.694,00

I.7 Sistematika LKJ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 sebagai berikut: Bab I : PENDAHULUAN Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Dinas Pekerjaan Umum, dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum. Bab II : PERENCANAAN KERJA Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2015. Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada Sub Bab ini, disajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum’ 19


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Bab IV. PENUTUP Berisi simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatan kinerja.

20


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi dan Misi 1.2 Visi Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016-2021 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi”. 1.3 Misi Misi tidak lain adalah tugas yang merupakan kewajiban dalam mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan pencapaian tujuan. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kab.tanah Bumbu: 1. Memenuhi kebutuhan aparatur untuk mendukung kinerja; 2. Menyediakan kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) dalam kondisi baik dan sedang; 3. Menyediakan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku; 4. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan preventif daya rusak air dalam aspek kebencanaan banjir, genangan dan abrasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada; 5. Memenuhi kebutuhan terhadap akses air bersih, air minum dan air limbah; 6. Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kesehatan lingkungan; 7. Mewujudkan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan; 8. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pelayanan Publik oleh Masyarakat Jasa Konstruksi 2. Tujuan dan Sasaran 2.2 Tujuan 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan public; 2. Meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan; 3. Meningkatkan prasarana sumberdaya air yang lebih optimal untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku; 4. Meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi daya rusak air akibat banjir, genangan dan abrasi; 5. Meningkatkan Cakupan layanan air minum; 6. Meningkatkan kinerja pelayanan air limbah; 21


7.

Merencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai; 8. Menyiapkan kawasan permukiman baru berserta infrastrukturnya; 9. Meningkatkan dan memperbaiki lingkungan kawasan permukiman kumuh; 10. Menyelenggarakan pembangunan ke PU an yang terpadu dan berkelanjutan di dukung penataan ruang yang berkualitas; 11. Menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 12. Meningkatkan kemampuan perusahaan jasa konstruksi dan kepemilikan sertifikat kompetensi. Tabel II.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pek. Umum Tahun Anggaran 2016 SASARAN INDIKATOR KINERJA NO STRATEGIS (1) (2) (3) Tingkat kelengkapan sarana dan Meningkatnya kualitas 1 prasarana aparatur pelayanan aparatur dan Tingkat pelayanan administrasi publik perkantoran Meningkatnya kinerja tingkat kedisplinan aparatur dalam dan disiplin aparatur kehadiran dan penggunaan atribut 2 yang berbasis pegawai kompetensi Pelatihan jasa konstruksi Persentase kondisi jalan baik dan sedang Meningkatnya kondisi Persentase terhubungnya pusatruas-ruas jalan dan pusat kegiatan dan pusat produksi jembatan terhadap 3 kawasan strategis, Persentase jalan yang terpelihara perkotaan, perdesaaan Persentase jembatan yang terpelihara dan terpencil Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Persentase tersedinya air irigasi 4 untuk pertanian rakyat pada sistem Meningkatnya kinerja irigasi yang sudah ada sesuai dg Daerah Irigasi (DI/DR) kewenangannya. (Provinsi atau Kabupaten/Kota) 5

6

TARGET (4) 100% 100% 100% 3 kali 71% 10% 100% 100% 7.500 meter

68.44%

Penyediaan Air Baku

Jumlah Bangunan Penampung Air

2 buah

Panjang draianse dalam kondisi baik Persentase berkurangnya luasan genangan akibat banjir persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi

484.291 Km

Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan

9,932 % 19,17% 22


NO 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang Meningkatnya SPM air aman minum Terbangunnya SPAM Non Perpipaan Meningkatnya SPM persentase penduduk yang terlayani Pengelolaan air limbah sistem air limbah yang memadai Pemenuhan kebutuhan Cakupan lingkungan yang sehat dan infrastruktur lingkungan aman yang didukung Prasarana, permukiman Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah Cakupan ketersediaan rumah layak susun, dan perumahan huni PNS. Terpenuhi target persentase berkurangnya luasan penuntasan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman kumuh perkotaan Meningkatnya Keterpaduan Tersedianya informasi mengenai Perencanaan Tata Ruang Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah & Perencanaan Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Infrastruktur antar rencana rincinya melalui Peta Analog kawasan dan antar dan Peta Digital. sektor Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program Pengembangan Kawasan & Sektoral Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya dan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kopetensi

Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, eDevelopment) Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

TARGET 53,06% 61.81% 3.78%

57.85 %

41.67%

6%

12%

6%

3%

1.99%

Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota

40%

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu

100% 23


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap 3.

Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan beberapa strategi. Beberapa kebijakan dan strategi itu dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi, serta direncakan sesuai misi, yaitu: a. Misi I : Memenuhi kebutuhan aparatur untuk mendukung kinerja; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.902.190.500,00 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyedia jasa tenaga non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 8.853.266.907,00 - Pembangunan gedung kantor 3. Program Peningkatan disiplin aparatur Rp. 25.250.000,00 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 527.790.000,00 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan b. Misi II : Menyediakan kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) dalam kondisi baik dan sedang; 1. Program Peningkatan Jalan & Jembatan Rp. 11.452.500.000,00 - Peningkatan Jalan Lingkungan 2. Program pembangunan jalan dan jembatan Rp. 106.644.866.700,00 - Pembangunan jalan - Pembangunan jembatan 24


Peningkatan Jalan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan -

3.

Rp.

10.184.875.700,00

c. Misi III : Menyediakan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku; 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 2. Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp. 58.963.454.000,00 - Perencanaan pembangunan jaringan irigasi - Perencanaan pembangunan pintu air - Perencanaan normalisasi saluran sungai - Pembangunan jaringan air bersih/air minum - Pembangunan pintu air - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai - Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun - Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi d. Misi IV : Meningkatkan kapasitas mitigasi dan preventif daya rusak air dalam aspek kebencanaan banjir, genangan dan abrasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada; 1. Program Pengendalian Banjir Rp. 2.508.223.881,00 - Pembangunan prasarana pengaman pantai - Pembangunan bantaran dan tanggul sungai - Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai 3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 6.599.834.900,00 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong e. Misi V : Memenuhi kebutuhan terhadap akses air bersih, air minum dan air limbah; 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp. 2.508.223.881,00 - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp. 646.151.500,00 - Pembangunan air minum & sanitasi berbasis -

f. Misi VI : Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kesehatan lingkungan; 1. Program Pengembangan Perumahan Rp. 845.375.600,00 - Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 1.739.750.000,00 25


- Penataan RTH g. Mewujudkan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan; 1. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.077.150.000,00 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 227.400.000,00 - Pengawasan pemanfaatan ruang

II. 3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana kinerja disusun sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan satu tahun. Didalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya pada tahun 2016. Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. B.

Perjanjian Kinerja TA. 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja, berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indicator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

II.3 Rencana Anggaran TA. 2016 Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 271.291.478.869,00 melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 224.527.227.694,00, dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.922.845.206,00 dan Belanja Langsung Rp. 220.604.382.488,00

26


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III. 1 Capaian Kinerja TA. 2016 Penilaian kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum kab. Tanah Bumbu TA. 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja mencakup pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu terhadap dokumen rencana kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diperolah data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

URUTAN

I II III IV

Table III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori Penilaian Realisasi Kinerja Lebih dari 90% 80% hingga 90% 60% hingga 79 % Kurang dari 60%

Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik

Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

27


III. 2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja TA. 2016 Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/ informasi yang diperolah secara lengkap dan akurat. Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 3.2.1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik Sasaran strategis meningkatnya kualitas aparatur dan publik diukur oleh indikator kinerja : 1). Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 2). Tingkat pelayanan administrasi perkantoran. Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Tingkat Kelengkapan sarana dan 1. % 100 100 100 prasarana aparatur Tingkat pelayanan administrasi 2. % 100 100 100 perkantoran Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur ditargetkan capaian 100 % namun sampai pada akhir pelaksanaan tahun anggaran capaiannya 0 %, hal ini dikarenakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran sehingga pada APBD Perubahan untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dihapus. Hal ini mengakibatkan output untuk kegiatan tersebut tidak ada. Pada indikator Tingkat pelayanan administrasi perkantoran terdapat 12 kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dimana pelaksanaannya berlangsung selama 12 bulan. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %. 3.2.2

Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Apartur yang Berbasis Kompetensi Sasaran strategis meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi diukur oleh indikator kinerja : 1). Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai, 2). Pelatihan jasa konstruksi. Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.3 Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis Kompetensi No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Tingkat kedisiplinan aparatur dalam 1. % 100 100 100 kehadiran dan penggunaan atribut 28


2.

pegawai Pelatihan jasa konstruksi

Kali

3

2

66,67

Untuk capaian indikator Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai capaian kinerjanya 100 %, . Indikator ini didukung melalui kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Untuk kegiatan ini output kegiatan berupa pengadaan pakaian seragam untuk pegawai Dinas Pek. Umum sebanyak 56 stel. Indikator Pelatihan jasa konstruksi capaian kinerjanya adalah : 66,67 %. Pada indikator ini ditargetkan 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu : 1. Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU), 2. Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 3. Sertifikasi Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Pu an. Namun dari tiga (3) kegiatan yang targetkan tersebut hanya dua (2) kegiatan yang terlaksana. Adapun kegiatan yang terlaksana yaitu : 1. Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU) dimana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil Angkatan kedua yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2106 yang diikuti oleh 50 peserta. 2. Sertifukasi Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Pu an, dimana pada kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembekalan dan fasilitasi uji kompetensi bidang teknik sipil sub bidang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19 September sampai dengan 21 september 2016 yang diiukti oleh 50 peserta. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penyebab tidak terlaksananya kegiatan karena Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami Defisit anggaran yang mana instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan efesiensi anggaran. 3.2.3

Meningkatnya Kondisi Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Terhadap Kawasan Strategis, Perkotaan, Perdesaan dan Terpencil

Sasaran strategis meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan dan terpencil diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase kondisi jalan baik dan sedang, 2). Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi, 3). Persentase jalan yang terpelihara, 4). Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik. Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.4 Meningkatnya Kondisi Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Terhadap Kawasan Strategis, Perkotaan, Perdesaan dan Terpencil No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase kondisi jalan baik dan 1. % 71 57,03 80,32 sedang Persentase terhubungnya pusat-pusat 2. % 10 94,76 947,6 kegiatan dan pusat produksi 29


3. 4. 5.

Persentase jalan yang terpelihara Persentase jembatan yang terpelihara Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

% %

100 100

100 100

100 100

Meter

7.500

21.445

285,93

Pada indikator Persentase kondisi jalan baik capaian kinerjanya 57,03 %. Nilai indikator dihitung dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dengan eksisting panjang jalan kabupaten. Panjang jalan dalam kondisi dan sedang (kondisi mantap) sepanjang 542,73 Km dan Panjang jalan kabupaten sepanjang 1586,12 Km. Pada tahun 2016 melalui program pembangunan jalan dan jembatan pada kegiatan peningkatan jalan, telah dilakukan peningkatan jalan sepangjang 76,185 Km di 10 (sepuluh) kecamatan di Kab. Tanah Bumbu. Adapun rincian peningkatan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu : Tabel. III.5 Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun 2016 No.

Kegiatan

1.

Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran Kodeco Peningkatan Jalan Kodeco - Mentewe (DAK) Peningkatan Jalan Gunung Antasari Sarigadung (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Simpang Empat

2.

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Batulicin

3.

Peningkatan Jalan Pakatelu - Saring Sei.Bubu - Saring Sei.Binjai (DAK) Peningkatan Jalan Betung (DAK) Peningkatan Jalan Muara Pagatan (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hilir Peningkatan Jalan Salimuran (DAK)

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Sei.Loban Peningkatan Jalan Syarif Ali Kec.Sei.Loban Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Angsana Peningkatan Jalan Desa Angsana Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Karang Bintang Peningkatan Jalan Selaselilau (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji Peningkatan Jalan Wonorejo - Teluk Kepayang (DAK)

Panjang (Km)

Kecamatan

17.736

Simpang Empat

2.994

Batulicin

21.787

Kusan Hilir

5.541

Sungai Loban

5.617

Angsana

3.838

Satui

3.471

Karang Bintang

1.479

Kuranji

7.190

Kusan Hulu

Desa/kelurahan Tungkaran Pangeran, Gunung Antasari, Sarigadung, Gunung Batu Besar, Barokah, Kampung Baru Kelurahan Batulicin, Kelurahan Gunung Tinggi Pakatelu, Saring Sei. Bubu, Saring Sei. Binjai, Betung, Kampung Baru, Muara Tengah, Muara Pagatan, Salimuran, Beringin, Pasar Baru, Batuah, Rantau Panjang Hulu, Pakatellu Sebamban Baru, Wanasari Angsana, Karang Indah, Bayan Sari Sungai Cuka, Sinar Bulan, Makmur Mulya, Sungai Danau Selaselilau, Pandan Sari, Manunggal, Batulicin Irigasi Mustika, Giri Mulya Wonorejo, Guntung, Teluk Kepayang,

30


10.

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Mentewe Peningkatan Jalan Sidomulyo (DAK) Peningkatan Jalan Batu Harang Kec. Mentewe Total

Harapan Jaya, Karang Mulya, Wonorejo

Mentewe

6.533

Sidomulyo, Maju Mulyo, Batu Harang, Sepakat

76,185

Pada indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi nilai indikator dihitung dari perbandingan antara jumlah panjang jalan penghubung pusatpusat kegiatan dan pusat produksi dengan target jumlah panjang jalan penghubung pusatpusat kegiatan dan pusat produksi. Pada indikator ini ditargetkan sebesar 10 % dan yang terealisasi sebesar 94,76 %. Jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi adalah 542,73 Km, sedangkan target jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yaitu 572,73 Km. Pada indikator Persentase jalan yang terpelihara capaian kinerjanya 100 %, target panjang jalan yang terpelihara pada tahun anggaran 2016 sepanjang 1,5 Km dan yang terealisasi sepanjang 1,51576 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilaksanakan di 9 (Sembilan ) kelurahan/desa dan di 5 (lima) kecamatan. Lima kecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,29781 Km, 2. Kec. Kusan Hilir dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48005 Km, 3. Kec. Batulicin dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48490 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,005 Km dan 5. Kec. Satui dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,248 Km (dapat dilihat pada tabel berikut) : Tabel III.6 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2016 No. 1. 2.

Kegiatan Jalan Poros Karang Bintang

4. 5.

Jalan Poros Karang Sari Jalan Poros Pagatan (Simp. 3 Jbt s/d Lapangan 7 Pebruari) - Beton Mutu Sedang f'c = 20 Mpa (K-250) Tempat Wisata Rindu Alam Timbunan Jalan Salimuran

6.

Pembuatan galian saluran drainase

7.

Jalan Poros Manggis (Dekat Jalan 30) dan Jalan Poros Gunung Tinggi (Dekat Perumahan)

8.

Pasar Lama Batulicin

9. 10.

Timbunan Lasung (Setelah Banjir) Satui Barat (Pinggir Sungai) Total

3.

Panjang (m)

Kecamatan

177,8 120,01

Karang Bintang Karang Bintang

171,05

Kusan Hilir

301 8

Kusan Hilir Kusan Hilir

382

Batulicin

72,90

Batulicin

30

Batulicin

5 248 1.515,76

Kusan Hulu Satui

Desa Karang Bintang Karang Sari Manurung, Kelurahan Kota Pagatan Betung Salimuran Kelurahan Batulicin Kelurahan Batulicin Kelurahan Batulicin Lasung Satui Barat

31


Untuk indikator persentase jembatan yang terpelihara, capaian kinerjanya 100 %, target jembatan yang terpelihara yaitu 5 (lima) jembatan dan yang terpelihara sebanyak 5 jembatan. Pemeliharaan jembatan ini terlaksana di 3 (tiga) kecamatan yaitu 1). Kec. Kusan Hulu yang terletak di desa Binawara dan desa Bakarangan, 2). Kecamatan Batulicin terletak di desa Maju Bersama dan 3). Kec. Karang Bintang terletak di desa Maju sejahtera dan Desa Pematan Ulin (dapat dilihat pada tabel berikut): Tabel III.7 Jembatan yang dipelihara/rehabilitasi Tahun Anggaran 2016 No.

Kegiatan

1.

Pemeliharaan Lantai Jembatan Rangka Baja Desa Binawara (DAK) Pemeliharaan Lantai Jembatan Rangka Baja Desa Bakarangan (DAK) Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Bersama Rehabilitasi Jembatan Desa Maju Sejahtera Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa 3 Karang Bintang

2.

3. 4. 5.

Panjang (m)

Kecamatan

Desa

Keterangan

50 x 4,5

Kusan Hulu

Binawara

Rehab Lantai Jembatan (Beton)

35 x 4,5

Kusan Hulu

Bakarangan

Rehab Lantai Jembatan (Beton)

47 x 1,5

Batulicin

2x7x3

Karag Bintang

3x8x2

Karag Bintang

Maju Bersama Maju Sejahtera Pematan Ulin

P x ℓ (Jembatan Gantung) P x ℓ x t (Box Culvert) P x ℓ x t (Box Culvert)

Indikator panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik yaitu 7.500 Meter dan yang terlaksana 21.445 meter, capaian kinerjanya yaitu 285,93 %. Indikator ini didukung oleh program peningkatan jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan jalan lingkungan. Kegiatan peningkatan jalan lingkungan ini terlaksana di 4 (empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin. Tabel III.8 Jalan Lingkungan yang ditingkatkan Tahun Anggaran 2016 No. Kegiatan Kecamatan Angsana 1. Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 DS. Mekar Jaya Kec. Angsana 2. Pembuatan Siring Jalan RT. 4 DS. Mekar Jaya Kec. Angsana 3. Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 Ds. Purwodadi Kec. Angsana Kecamatan Kusan Hilir 1. Peningkatan Jalan Lintas Desa, Desa Salimuran Rt. 1 Kec. Kusan Hilir 2. Pengecoran Jalan Gg. Keluarga Kel. Kota Pagatan 3. Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan Kapitan Mattone RT.1 Kec. Kusan Hilir 4. Pengecoran Jalan Kaca Piring Gg.Mulia RT.002 Kel. Kota Pagatan 5. Pengecoran Jalan Gg. Resbaharti Kel. Kota Pagatan 6. Peningkatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton/Jalan Cor) RT. 3 DS. Api Api Kec. Kusan Hilir 7. Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 13 Desa Teluk Kepayang 8. Peningkatan Jalan RT.13 Desa Teluk Kepayang

Panjang Jalan (m) 1.208 688 264 256 8.651 1.956 130 282 177 138 142 1.560 2.265

32


9. 10.

Peningkatan Jalan Lintas Desa, Desa Sepunggur Rt. 6 Kec. Kusan Hilir Peningkatan Jalan Lingkungan Tanjung Keramat RT. 3 DS. Pakatellu Kec. Kusan Hilir 11. Peningkatan Jalan Lingkungan Wa'na Saroding RT. IV DS. Pakatellu Kec. Kusan Hilir 12. Peningkatan Jalan Gg. Dahlia RT.005 Kel. Kota Pagatan Kecamatan Simpang Empat 1. Peningkatan Jalan Gg. Al Qaromah Kec. Simpang Empat 2. Peningkatan Jalan Gg. Attaqwa Kec. Simpang Empat 3. Peningkatan Jalan Cor Beton Gang Sekolah RT. 15 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat 4. Peningkatan Jalan Horas Kec. Simpang Empat 5. Peningkatan Jalan Karang Jawa Ujung Tembus Plajau Indah Desa Barokah Kec. Simpang Empat 6. Peningkatan Jalan Gg. Kelinci I Desa Barokah Kec. Simpang Empat 7. Pembuatan Siring Beton Jl. Mufakat Indah Ds. Gunung Besar 8. Peningkatan Jalan Nurrosyid Kec. Simpang Empat 9. Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jl. Gg. Kebanjiran RT. 02 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat 10. Peningkatan Jalan Gg. Kelinci II Desa Barokah Kec. Simpang Empat 11. Peningkatan Jalan gg. Kenanga Tembus Gg. Padi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 12. Peningkatan Jalan Gg. Merpati Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat 13. Peningkatan Jalan Mustika Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 14. Peningkatan Jalan Gg. Padat Karya II Desa Barokah Kec. Simpang Empat 15. Peningkatan Jalan Lingkungan Perumnas Bumi Bersujud 16. Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 01 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat 17. Pemasangan Paving Blok RT. 15 Desa Barokah Kec. Simpang Empat 18. Peningkatan Jalan Sejahtera RT. 03. Kec. Simpang Empat 19. Peningkatan Jalan Gg. Simpati Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 20. Peningkatan Jalan Gg. Toba RT. 03 Kec. Simpang Empat 21. Peningkatan Jalan Veteran Ujung Desa Barokah Kec. Simpang Empat 22. Peningkatan Jalan Gg. Cindrawasih 23. Pengurukan/Perkerasan Jalan Gg. Kenanga RT 05 Kel. Tungkaran Pangeran 24. Peningkatan Jalan Rahayu Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kecamatan Batulicin 1. Peningkatan Gg. Pendidikan Desa Suka Maju 2. Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Dumaing RT.06 Ds. Kersik Putih Kec. Batulicin 3. Pembuatan siring beton Gg. Finisi RT.01 Kel. Batulicin 4. Peningkatan Jalan Gg. Kenanga II Desa Suka Maju 5. Peningkatan Jalan Gg. Pelopor Desa Sukamaju 6. Peningkatan Jalan Gg. Perintis RT. 01 Desa Suka Maju 7. Pengerasan Jalan Jl. Tambak RT. 10 Kelurahan Batulicin

868 439 345 340 5.239 156 210 247 183 197 225 232 250 40 301 291 459 279 127 183 140 39 266 179 309 239 185 317 239 6.293 260 1.361 163 326 800 160 100

33


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Penigkatan Jalan Lingkungan RT.01 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Malewa Raya Gg. Anggrek RT. 10 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Perkerasan Jalan (COR) menuju Musholla Al Azhar RT.02 Kel. Gunung Tinggi Pembuatan siring beton Jl. Pemasiran RT.15 Kel. Batulicin Pengecoran Jalan PDSB RT.03 Kelurahan Gunung Tinggi Pembuatan siring beton Gg. M. Jannah RT.13 Kel. Batulicin Peningkatan Jalan berlian Gg. Sari Mulya Rt. 13 Kelurahan Batulicin Total

939 1.294 55 170 260 85 320 21.445

3.2.4

Meningkatnya Kinerja Daerah Irigasi (DI/DR) Sasaran strategis Meningkatnya kinerja daerah irigasi (DI/DIR) diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. (Provinsi atau Kabupaten/Kota). Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.9 Meningkatnya Kinerja Daerah Irigasi (DI/DIR) No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem 1. irigasi yang sudah ada sesuai dengan % 68,44 71,13 kewenangannya. (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Kinerja

98,60

Besarnya nilai indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dihitung berdasarkan perbandingan ketersediaan air irigasi pada musim tanam dengan kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam. Pada tahun 2016 melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarpras Irigasi dan Air Minum Dinas Pek. Umum melalui Bidang pengairan melaksanakan kegiatan peningkatan irigasi desa dan rehabilitasi daerah rawa, dari kegiatan tersebut. Adapun rincian kegiatan peningkatan layanan irigasi yaitu : Tabel III.10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2016 No.

Kegiatan

Peningkatan Irigasi Desa 1. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Bekarangan Kec. Kusan Hulu 2. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir

Luas Jaringan Irigasi yang tertangani(Ha) 25 110

34


3. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Hulu 4. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir 5. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec. Batulicin 6. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sumber Baru Kec. Angsana 7. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Hulu 8. Peningkatan Daerah Irigasi Api Api Kec. Kusan Hilir 9. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Satui Timur Kec. Satui 10. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin 11. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir 12. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Hantiif Kec. Kusan Hulu Rehabiltasi Daerah Rawa 13. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Manurung Kec. Kusan Hilir 14. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Rantau Panjang Hilir Kec. Kusan Hilir 15. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti Kec. Kusan Hilir 16. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir 17. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir 18. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu 19. Peningkatan Daerah irigasi Rawa Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir 20. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sei. Lembu Kec. Kusan Hilir 21. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Guntung Kec. Kusan Hulu 22. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul Lasung Kec. Kusan Hulu Total

15 45 25 65 25 100 75 20 60

25 25 25 69 110 35 37 37 19 14 991

Selain kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang telah disebutkan diatas, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kinerja daerah irigasi dilakukan juga kegiatan berupa pemeliharaan daerah irigasi (DI) Pacakan, luas daerah irigasi yang dipelihara/dioptimalkan yaitu 150 Ha. Selain pembangunan infrastruktur untuk memperkuat sector pertanian juga disiapkan SID pengembangan irigasi serta Fisibility studi bendungan guna membantu dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan. Capaian pada indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya yaitu: 98,60 %. Terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu peningkatan daerah irigasi Sei Danau Kec. Satui. Permasalahan yang timbul akibat tidak terlaksananya kegiatan ini dilokasi pelaksanaan kegiatan terjadi tiga kali banjir dan dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan akan tetapi sampai pada akhir masa kontrak pekerjaan belum terselesaikan maka dilakukan pemutusan kontrak kerja. 3.2.5

Penyediaan Air Baku Sasaran strategis Penyediaan air baku diukur oleh indikator kinerja : 1). Jumlah bangunan penampung air. Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : 35


Tabel III.11 Penyediaan Air Baku No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1. Jumlah bangunan penampung air Buah 2

Capaian 6

Kinerja 300

Pada indikator jumlah bangunan penampung air capaian kinerjanya 300 %, Untuk meningkatkan ketersediaan air dan menjaga kelestarian air pada tahun 2016 melalui kegiatan pembangunan embung dan penampungan air lainnya terbangun 6 (enam) embung yang berlokasi di kecamatan Kusan Hulu desa Teluk Kepayang 2 (dua) embung dan di desa Mangkal Api terbangun 4 embung. Sampai pada tahun 2016 telah terbangun 41 embung. 3.2.6

Berkurangnya Banjir, Genangan dan Abrasi di Permukiman dan Jalan Sasaran strategis Berkurangnya banjir diukur oleh indikator kinerja : 1). Panjang drainase dalam kondisi baik, 2). Persentase berkurangnya luasan genangan akibat banjir, 3). Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi. Capaian target tersebut dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.12 Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja 1. Panjang drainase dalam kondisi baik Km 484.291 282.238 58,28 Persentase berkurangnya luasan 2. % 9,932 9,749 98,16 genangan akibat banjir Persentase berkurangnya panjang 3. % 19,17 0 0 pantai yang terkena abrasi Capaian kinerja Panjang drainase dalam kondisi baik yaitu 58,28 %. Nilai indikator dihitung berdasarkan kondisi drainase yang masih berfungsi dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi potensi banjir dilakukan pemeliharaan drainase agar infrastruktur yang ada dapat bermanfaat sebagaiman mestinya. Selain kegiatan pemeliharaan juga dilakukan pembangunan drainase. Adapun daftar kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase sebagai berikut : Tabel III.13 Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase di Kab. Tanah Bumbu Pada Tahun 2016 No. Kegiatan Kec. Angsana 1. Pembangunan drainase Rt.04 Desa Sumber Baru 2. Pembangunan drainase Rt..02 Desa Mekar Jaya 3. Pembangunan drainase Rt. 01 Desa Karang Indah

Panjang (m) 587,40 668,30 258,05

36


Kec. Kusan Hilir 4.. Pembangunan drainase Desa Pasar Baru Kec. Batulicin 5. Pembangunan drainase perumahan Griya Persada Asri Desa Kersik Putih 6. Pembangunan drainase Jln. H.Asnawi Desa Kersik Putih 7. Pembangunan drainase Depan Kantor Pengadilan Agama Batulicin 8. Pembangunan drainase Jln. Belakang SMP RT.16 Kelurahan Batulicin 9. Pembangunan drainase Jln. Keluarga I Kelurahan Batulicin 10. Pembangunan drainase Jln. Berlian Kelurahan Batulicin Kec. Simpang Empat 11. Pembangunan drainase Pasar Ampera 12. Pembangunan drainase Jln. Bina Bersama Desa Sarigadung 13. Pembangunan drainase Jln. Pama Desa Gunung Besar 14. Pembangunan drainase Jln. Pelita II kel. Kampung Baru 15. Pembangunan drainase Jln. Sampurna RT.8 Desa Barokah 16. Pembangunan drainase Horas III Desa Barokah 17. Pembangunan drainase Gg. Attaqwa Tembus afiat 18. Pembangunan drainase Jln. Cendana Batu Benawa RT.08/09 19. Pembangunan drainase TK Aisyah Jln. Borneo Desa Sejahtera 20. Pemeliharaan Drainse Kec. Simpang Empat Total

98,00 506,25 506,30 97,00 355,00 418,00 362,50 149,70 169,00 243,00 249,50 256,40 261,80 309,00 227,50 464,50 267,40 6.756,45

Capaian kinerja untuk berkurangnya luasan genangan akibat banjir yaitu 9,749 %. Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara luas daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan dengan luas daerah yang rawan tergenang. Pada tahun 2016 target luas daerah yang tergenang adalah 37.859.860 m² dan luas daerah luas daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan adalah 3.690.996 m² . Untuk mengurangi titik genangan melalui program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong telah dilaksanakan pembangunan drainase sepanjang 6.489,05 meter dan pemeliharaan drainase sepanjang 267,4 meter. Untuk indikator Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi capaiannya nol %. Indikator ini tidak mencapai target karena defisit anggaran. Kegiatan yang semula direncanakan untuk pembangunan pengaman pantai pada APBD Perubahan kegiatan tersebut dihapus sehingga output pada kegiatan ini tidak ada. 3.2.7

Meningkatnya SPM Air Minum Sasaran strategis Meningkatnya SPM Air minum diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, 2). Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 3). Terbangunnya SPAM non perpipaan. Capaian target dijabarkan sebagai berikut :

37


Tabel III.14 Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase penduduk yang 1. mendapatkan akses air minum yang % 53,06 58,59 110,42 aman 2. Terbangunnya SPAM non perpipaan % 61,81 61,81 100 Capaian kinerja untuk indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 110,42 %. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum yang layak dengan total jumlah penduduk dalam satuan persen. Pada tahun 2016 melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum yang didukung oleh Dana alokasi khusus bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi (Air Minum) dilakukan perluasan sambungan rumah (SR) di 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat 19.400 jiwa. Tabel III.15 Jumlah Penerima Manfaat Yang memiliki akses air minum yang layak Tahun Anggaran 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kegiatan Perluasan Sambungan Rumah Ds. Rejosari Kec. Mantewe Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Loban Kec. Sungai Loban Perluasan Sambungan Rumah Ds. Kuranji Kec. Kuranji Perluasan Sambungan Rumah Ds. Angsana Kec. Angsana Perluasan Sambungan Rumah Kota Simpang Empat Kec. Simpang Empat Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sinar Bulan Kec. Satui Perluasan Sambungan Rumah Ds. Binawara Kec. Kusan Hulu Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Lembu Kec. Kusan Hilir Perluasan Sambungan Rumah Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban (DAK) Total

Jumlah Penerima manfaat (Jiwa) 1.200 2.000 1.600 1.600 6.400 2.000 2.800 800 600 400 19.400

Capaian kinerja untuk indikator terbangunnya SPAM Non perpipaan 100 %. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun dengan jumlah total SPAM non perpipaan yang direncanakan. Pada tahun 2015 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 86 unit, dan target SPAM non perpipaan yang akan terbangun sampai pada tahun 2021 adalah 144 unit. Pada tahun 2016 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi di Desa Manurung Kec. Kusan Hilir, Desa Serdangan Kec. Kusan Hilir dan Desa Mangkal Api Kec. Kusan Hulu. 38


3.2.8

Meningkatnya SPM Pengelolaan Air Limbah Sasaran strategis Meningkatnya SPM pengelolaan air limbah diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.16 Meningkatnya SPM pengelolaan air limbah No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Persentase penduduk yang terlayani 1. % 3,78 3,45 sistem air limbah yang memadai

Kinerja 91,27

Besarnya nilai indikator Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air limbah yang memadai dengan jumlah total penduduk yang dinyatakan dalam satuan persen. Sampai pada akhir tahun anggaran 2016 penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai adalah: 12.400 jiwa. Dikab. Tanah Bumbu telah terbangun IPLT yang berlokasi di Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat, IPLT sungai dua melayani 3 (tiga) kecamatan yaitu : Kec. Karang Bintang, Kec.Simpang Empat dan Kec. Batulicin ( hanya menangani wilayah perkotaan di kecamatan tersebut). Dan untuk tahun anggaran 2016 terbangun 2 (dua) tangki septic dengan media bakteri yang berlokasi di desa Barokah Kec. Simpang Empat dengan penerima manfaat 50 Jiwa dan di desa Karang Indah Kec. Angsana dengan jumlah penerima manfaat 50 jiwa. Dan 3 (tiga) toilet umum yang berlokasi di Kelurahan Pagatan Kec. Kusan Hilir, Desa Dukuh Rejo Kec. Mentewe dan Desa Mudallang Kec. Kusan Hilir. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah di Kab. Tanah Bumbu yang baik dan terpadu serta mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup maka Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui SKPD Dinas Pek. Umum telah melakukan Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Rencana Induk dan detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah ini 3.2.9

Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Sasaran strategis Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman diukur oleh indikator kinerja : 1). Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.17 Pemenuhan kebutuhan ifrastruktur lingkungan permukiman No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja 39


1.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

%

57,85

50

86,43

Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana & utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik memadai utk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian pada indikator ini senilai : 86,43 % 3.2.10 Pemenuhan Kebutuhan Perumahan, Rumah Susun, dan Perumahan PNS Sasaran strategis Pemenuhan, Rumah susun, dan perumahan PNS diukur oleh indikator kinerja : 1). Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.18 Pemenuhan kebutuhan ifrastruktur lingkungan permukiman No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak 1. % 41,67 93,70 224,86 huni Besarnya nilai indkator untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni diperoleh dari perbandingan Jumlah rumah layak huni dengan Jumlah rumah di suatu wilayah kota/kab. pada kurun waktu tertentu. Rumah layak huni sampai pada tahun 2016 sejumlah 63.328 unut sedangkan total jumlah rumah sampai pada tahun 2016 sebanyak 67.587 unit. Untuk capaian pada indikator ini sebanyak : 93,70 % dan target ketersediaan rumah layak huni sebesar : 41,67 %, jadi capaian kinerja pada indikator ini sebesar : 224,86%. 3.2.11 Terpenuhi Target Penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh Sasaran strategis Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.19 Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase berkurangnya luasan 1. permukiman kumuh dikawasan % 6 1,84 30,67 perkotaan

40


Besarnya nilai indikator untuk persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yaitu perbandingan antara jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani dengan jumlah luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati. Berdasarkan SK Bupati No. 188.45/256/PU/2014, ditetapkan 14 Kelurahan/desa yang termasuk dalam wilayah kumuh. Total luas wilayah kumuh yang ada di wilayah Kab. Tanah Bumbu yaitu seluas 244,15 Ha. Dengan kategori kumuh berat seluas 108,5 Ha dan kumuh sedang seluas 135,65 Ha. Pada tahun 2016 ini luas wilayah daerah kumuh yang tertangani yaitu seluas 4,5 Ha. Sehingga capaian indikator pada indikator ini 1,84 %. Walaupun tidak tersediannya anggaran dalam program ini akan tetapi didukung oleh kegiatan pembangunan drainase dan pembangunan jalan lingkungan yang ada pada Bidang Cipta Karya. 3.2.12 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Infrastruktur Antar Kawasan dan Antar Sektor Sasaran strategis Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Infrastruktur Antar Kawasan dan Antar Sektor diukur oleh indikator kinerja : 1). Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.20 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Infrastruktur Antar Kawasan dan Antar Sektor No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah 1. Provinsi/Kabupaten/Kota beserta % 12 0 0 rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Besarnya nilai indikator dihitung dari perbandingan antara jumlah peta analog dan peta digital RTRW Kabupaten di tingkat Kelurahan dengan jumlah kelurahan di kab/kota. Pada Indikator Kinerja Utama disebutkan bahwa yang menjadi parameter pada indicator ini adalah jumlah Peta Analog dan Digital yang telah di informasikan kepada masyarakat. Namun sampai dengan tahun 2016 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu belum keluar karena masih dalam proses legalisasi hukum dan sikronisasi dengan Perda RTRW Provinsi Nomor tahun 2015 sehingga petapeta terkait peruntukkan tanah belum bisa di informasikan ke masyarakat. 3.2.13 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Melalui Program Pengembangan Kawasan dan Sektoral Sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan ruang melalui pengembangan kawasan dan sektoral diukur oleh indikator kinerja : 1). Tersedianya informasi 41


pemanfaatan ruang dalam peta digital memalui sistem informasi izin pemanfaatan ruang (e-Planning, e-Permit, e-Development). Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.21 Meningkatnya pemanfaatan ruang melalui pengembangan kawasan dan sektoral No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Tersedianya informasi pemanfaatan ruang dalam peta digital memalui 1. sistem informasi izin pemanfaatan % 6 33 550 ruang (e-Planning, e-Permit, eDevelopment) Besarnya nilai indikator dihitung dari ketersediaan informasi kepada masyarakat terkait e-planning, e-permit, e-development. Dari ketiga parameter yang diukur dalam indicator ini sampai dengan tahun 2016 kami telah menginformasikan kepada masyarakat terkait infrastruktur yang telah terbangun dan dikerjakan selama ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu melalui Aplikasi Arc-Gis online pada Website www.pu.tanahbumbukab.go.id. Untuk kedepannya kami mengembangkan e-planning sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan untuk e-permit menunggu penetapan Perda RTRW Kabupaten Tanah Bumbu disyahkan sebagai acuan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang. 3.2.14

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase terkendalinya pemanfaatan ruang. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.22 strategis Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase terkendalinya pemanfaatan 1. % 3 3 100 ruang Capaian pada indikator kinerja Persentase terkendalinya pemanfaatan ruang 3 %, indikator ini didukung oleh Program pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang output dari kegiatan ini adalah melalui perbandingan antara luasan lahan yang tidak sesuai peruntukkannya dibandingkan luasan lahan secara keseluruhan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan pelaksanaan pengawasan dan pembuatan aplikasi informasi penataan ruang sebagai wadah informasi ke masyarakat terkait peruntukkan lahan yang dimiliki sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu. Serta sebagai sarana pengaduan masyarakat apabila menemukan aktivitas yang tidak 42


peruntukkannya. Hanya saja perangkat ini menunggu menunggu penetapan Perda RTRW Kabupaten Tanah Bumbu disyahkan sebagai acuan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang. Kendala pada program ini adalah tidak tersedianya dana untuk melaksanakan pengawasan baik secara proaktif dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun berdasarkan pengaduan masyarakat. 3.2.15

Tersedianya dan Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 20 % Sasaran strategis Tersedianya dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 % diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase tersedianya luasan RTH peblik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Capaian target dijabarkan sebagai berikut : Tabel III.23 Tersedianya dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 % No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase tersedianya luasan RTH 1. peblik sebesar 20 % dari luas wilayah % 1,99 1,9125 96,15 kota/kawasan perkotaan Capaian pada indikator kinerja Persentase Tersedianya dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 % dari areal perkotaan adalah 1,9125%. Perhitungan indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan Penembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) output dari kegiatan ini adalah Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbangun. Pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum telah membangun RTH Mandala Krida Manunggal Kecamatan Karang seluas 1,8 ha dan membangun RTH pada Kantor Polres Kabupaten Tanah Bumbu seluas 1 ha. Kendala yang ditemui dalam pencapaian target lebih kepada ketersedian lahan strategis yang akan diperutukkan untuk pembangunan RTH sehingga menghambat masuknya progam pembangunan RTH yang didanai oleh APBN. Hal ini terjadi pada Rencana Pembangunan RTH Kawasan Gunung Tinggi. 3.2.16 Meningkatnya Kemampuan Pelaku Jasa Konstruksi Melalui Peningkatan Pengalaman dan Sertifikasi Kompetensi Sasaran strategis Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kompetensi diukur oleh indikator kinerja : 1). Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota, 2). Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu penertbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap. Capaian target dijabarkan sebagai berikut :

43


Tabel III.24 Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kompetensi No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Kinerja Persentase tersedianya 7 layanan 1. informasi jasa konstruksi tingkat % 40 57,143 142,86 kabupaten/kota Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu 2. % 100 100 100 penertbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Besarnya nilai indikator 7 layanan unit informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota yaitu: Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota , Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, sedangkan yang belum terlaksana adalah: Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat dan Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota. Besarnya nilai indikator layanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap yaitu perbandingan antara Pemohon IUJK yang IUJKnya diterbitkan kurang atau sama dengan 10 hari dengan jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah lengkap. Pada tahun 2016 terdapat 52 badan usaha yang mengajukan rekomendasi IUJK dengan persyaratan lengkap dan mendapatkan rekomendasi IUJK kurang dari 10 hari. Capaian kinerja pada indikator ini senilai 100%. III. 3 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 84,64 % dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini sebabkan karena adanya efisiensi anggaran, yang berakibat pada beberapa pekerjaan/belanja yang tidak dilaksanakan, serta pekerjaannya yang pembayarannya ditunda ke TA. 2017. Adapun untuk pembayaran pekerjaan yang akan dibayarkan di TA 2017 sejumlah Rp. 21.107.371.550,- (berdasarkan berita acara rekonsiliasi utang). Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA. 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut:

44


45


BAB V PENUTUP Pencapaian Kinerja Fisik Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 adalah sebesar 96,72 persen sedang Penyerapan Anggarannya sebesar 84,64 persen dari total Pagu Anggaran atau sebesar Rp. 186.729.115.379,-

46

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU, NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

1

2

4

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan dan terpencil

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3) Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

100%

3 kali

2 kali

Persentase kondisi jalan baik dan sedang

71%

57,03

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi

10%

94,76

Persentase jalan yang terpelihara

100%

100%

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Pelatihan jasa konstruksi

68.44%

71,11%

Penyediaan Air Baku

Jumlah Bangunan Penampung Air

2 buah

6 buah

484.291 Km

282.238 Km

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi

19,17%

0%

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

53,06%

56,94%

Terbangunnya SPAM Non Perpipaan

61.81%

61,81%

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

3.78%

3,45%

57.85 %

50 %

41.67%

95,55%

6%

1,84%

12%

0%

6%

33%

3%

3%

1.99%

1.93%

8 8

Meningkatnya SPM Pengelolaan air limbah

10

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman

12 13

Panjang draianse dalam kondisi baik

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah susun, dan perumahan PNS.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh

persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang & Perencanaan Infrastruktur antar kawasan dan antar sektor

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.

14

15

100% 21.445 meter

Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dg kewenangannya. (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Meningkatnya SPM air minum

11

100% 7.500 meter

Meningkatnya kinerja Daerah Irigasi (DI/DR)

Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan

7

(4) 100%

Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

6

REALISASI

100%

Persentase jembatan yang terpelihara

5

TARGET

Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program Pengembangan Kawasan & Sektoral Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

16 Tersedianya dan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20%

Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, eDevelopment) Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota

40%

57.14%

presentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap

100%

100%

17 Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kopetensi

REALISASI

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2016 TRIWULAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM 2.20604E+11

0.04%

141,553,150.00

80,342,411.00

Keuangan Rp

96.79%

95.19%

81.90%

%

Realisasi

100.00%

0.07%

528,390,000.00

45.59%

2.67715E+11 Pagu (Rp)

98,100,000.00

100.00%

0.25%

5,103,500.00

63.08%

Fisik TTB (%)

100.00%

148,700,000.00

100.00%

0.01%

14,761,000.00

77.64%

Fisik (%)

98,100,000.00 100.00%

545,890,000.00

100.00%

0.01%

57,961,700.00

Target s.d Tw IV Keuangan (Rp)

86,100,000.00 148,700,000.00

100.00%

11,195,000.00

100.00%

0.03%

Fisik (%)

239,650,000.00

545,890,000.00

100.00%

23,400,000.00

100.00%

1.03.1.03.01.01.02 1.03.1.03.01.01.06

1.03.1.03.01.01.07

Setelah Perubahan

345,890,000.00

11,195,000.00

100.00%

74,650,500.00

Sebelum Perubahan

9,580,000.00

23,400,000.00

100.00%

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,100,000.00

74,650,500.00

Kode Rekening

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 73,918,700.00

1.03.1.03.01.01

1.03.1.03.01.01.09

Penyediaan alat tulis kantor

49.57%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.1.03.01.01.10

8,303,550.00

0.00%

0.01%

0.00

46.18%

100.00%

0.00%

11,230,000.00

43.72%

16,750,000.00

0.00%

0.01%

529,790,200.00

96.43%

100.00%

0.00

100.00%

0.55%

525,500,000.00

82.73%

16,750,000.00

0.00%

24,320,000.00

100.00%

0.25%

164,050,000.00

86.09%

11,750,000.00

0.00

100.00%

1,211,800,000.00

100.00%

0.09%

7,622,179,677.00

100.00%

1.03.1.03.01.01.11

277,250,000.00

24,320,000.00

100.00%

544,950,000.00

100.00%

3.94%

25,250,000.00

61.48%

30.11%

20,160,000.00

1,211,800,000.00

100.00%

198,300,000.00

98.15%

0.01%

324,470,000.00

86.44%

1,245,000.00

913,000,000.00

544,950,000.00

100.00%

8,853,266,907.00

100.00%

0.15%

9,899,348,000.00

0.00%

514,250,000.00

198,300,000.00

100.00%

25,250,000.00

61.09%

5.19%

100.00%

186,900,000.00

8,853,266,907.00

100.00%

527,790,000.00

100.00%

4,135,000.00

7,120,400,000.00

25,250,000.00

100.00%

11,452,500,000.00

100.00%

25,250,000.00

527,790,000.00

100.00%

4,135,000.00

561,340,000.00

11,452,500,000.00

4,212,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Lingkungan *)

11,887,450,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.01.12

1.03.1.03.01.01.13 1.03.1.03.01.01.17 1.03.1.03.01.01.18 1.03.1.03.01.01.19 1.03.1.03.01.01.22 1.03.1.03.01.02 1.03.1.03.01.02.03 1.03.1.03.01.03 1.03.1.03.01.03.05 1.03.1.03.01.05

1.03.1.03.01.05.02 1.03.1.03.01.07 1.03.1.03.01.07.02

1.03.1.03.01.15.05

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan

1.03.1.03.01.15

1.03.1.03.01.15.07 1.05.1.03.01.15 1.05.1.03.01.15.05

Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan pintu air

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan pintu air

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Peningkatan Jalan Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16

1.03.1.03.01.16.03 1.05.1.03.01.17 1.05.1.03.01.17.05 1.03.1.03.01.18

1.03.1.03.01.18.03 1.03.1.03.01.18.04 1.03.1.03.01.24

1.03.1.03.01.24.01 1.03.1.03.01.24.04 1.03.1.03.01.24.05 1.03.1.03.01.24.06 1.03.1.03.01.24.08 1.03.1.03.01.24.10 1.03.1.03.01.24.14 1.03.1.03.01.24.15 1.03.1.03.01.24.18 1.03.1.03.01.26

1.03.1.03.01.26.01 1.03.1.03.01.26.08

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air

5,071,400,000.00

411,650,000.00

439,400,000.00

629,700,000.00

629,700,000.00

25,444,180,000.00

610,450,000.00

49,659,250,000.00

1,095,200,000.00

57,550,000.00

2,042,000,000.00

2,984,300,000.00 7,121,100,000.00

84,200,000.00

13,010,250,000.00

1,077,150,000.00

114,730,420,000.00

4,297,700,000.00

429,900,000.00

4,809,400,000.00

453,850,000.00

278,351,000.00

447,085,000.00

564,734,600.00

18,361,347,000.00

13,350,000.00

37,629,904,200.00

671,794,200.00

7,200,000.00

989,688,000.00

3,233,300,000.00 6,951,575,700.00

227,400,000.00

6,599,834,900.00

1,077,150,000.00

105,000,219,300.00

1,566,647,400.00

78,000,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4,809,400,000.00

453,850,000.00

278,351,000.00

447,085,000.00

564,734,600.00

18,361,347,000.00

13,350,000.00

37,629,904,200.00

671,794,200.00

7,200,000.00

989,688,000.00

3,233,300,000.00 6,951,575,700.00

227,400,000.00

6,599,834,900.00

1,077,150,000.00

105,000,219,300.00

1,566,647,400.00

78,000,000.00

100.00%

100.00%

81.91%

100.00%

28.01%

96.93%

40.45%

90.18%

92.51%

0.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

82.66%

100.00%

100.00%

70.99%

85.38%

2.18%

0.21%

0.10%

0.20%

0.07%

8.07%

0.00%

15.38%

0.28%

0.00%

0.45%

1.47% 3.15%

0.10%

2.47%

0.49%

47.60%

0.50%

0.03%

2,583,220,000.00

201,539,000.00

206,051,000.00

414,208,000.00

18,200,000.00

15,729,437,610.00

5,400,000.00

27,936,445,800.00

257,871,700.00

0.00

500,239,000.00

2,792,831,000.00 6,603,157,300.00

0.00

4,304,076,800.00

16,150,000.00

98,278,833,100.00

1,112,097,400.00

66,100,000.00

53.71%

44.41%

74.03%

92.65%

3.22%

85.67%

40.45%

74.24%

38.39%

0.00%

50.55%

86.38% 94.99%

0.00%

65.21%

1.50%

93.60%

70.99%

84.74%

1.03.1.03.01.27

1.03.1.03.01.27.02 1.03.1.03.01.27.12

1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.28.09 1.03.1.03.01.28.12

1.03.1.03.01.28.14 1.03.1.03.01.30 1.03.1.03.01.30.10

1.04.1.03.01.15 1.04.1.03.01.15.01

1.08.1.03.01.24 1.08.1.03.01.24.05

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan Program pengendalian banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan bantaran dan tanggul sungai

Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Generated at: 05-01-2017 [ 02:52:11 ] By:

926,500,000.00

646,151,500.00

592,500,000.00

229,750,000.00

5,858,590,000.00

1,557,420,000.00

2,867,700,000.00

845,375,600.00

646,151,500.00

499,525,000.00

763,598,881.00

1,245,100,000.00

1,400,585,800.00

742,467,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

845,375,600.00

646,151,500.00

499,525,000.00

763,598,881.00

1,245,100,000.00

1,400,585,800.00

742,467,000.00

100.00%

80.06%

100.00%

100.00%

100.00%

98.07%

99.55%

0.64%

0.38%

0.23%

0.23%

0.35%

0.56%

0.62%

0.34%

1,030,148,000.00

845,375,600.00

456,584,000.00

461,573,000.00

742,898,881.00

1,131,200,000.00

1,028,800,000.00

67,200,000.00

59.21%

100.00%

70.66%

92.40%

97.29%

90.85%

73.45%

9.05%

84.64%

81.38%

186,729,115,379.00

1,739,750,000.00

96.72%

100.00%

220,604,382,488.00

1,739,750,000.00

220,604,382,488.00 100.00% 2.20604E+11

2,889,400,000.00 267,714,712,200.00 2.67715E+11

Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu

ROY RIZALI ANWAR, MT NIP. 19810430 201001 2 008

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L.K.J) TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Recommend Documents