Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak Presented by Yaury Tetanel Strategic Alliance for Poverty Alleviation Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” Jakarta, 18 Juli 2013 Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Definisi • Kemiskinan pada umumnya didefinisikan sebagai suatu kondisi kekurangan yang terjadi pada individu atau sekelompok orang. • Dalam banyak kasus kondisi kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang diterima oleh seseorang. • Dalam perkembangan, kemiskinan tidak hanya dilihat dari kondisi pendapatan, akan tetapi juga akses, partisipasi, serta kerentanan,
Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi dimana seseorang, sekelompok orang, baik lakilaki atau perempuan yang tidak terpenuhi hak hak dasarnya secara layak untuk menempuh
dan mengembangkan kehidupannya secara layak. (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan)
Konteks • Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dengan disparitas /ketimpangan antar wilayah yang cukup besar. • Penyebab kemiskinan yang bersifat multidimensi seringkali sulit diidentifikasi dalam perumusan kebijakan & program maupun penentuan target/ sasaran. • Kemampuan penduduk miskin untuk memanfaatkan peluang & berpartisipasi dalam pembangunan seringkali dibatasi oleh berbagai ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi,politik, maupun sosial. • Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah banyak melibatkan berbagai pihak, namun belum terjadi suatu sinergi antar multipihak. Oleh sebab itu, sinergi multipihak diperlukan.
DISPARITAS KEMISKINAN MASIH TINGGI - SEPTEMBER 2012 DKI JAKARTA BALI KALIMANTAN SELATAN BANGKA BELITUNG BANTEN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN RIAU SULAWESI UTARA KALIMANTAN BARAT SUMATERA BARAT RIAU MALUKU UTARA JAMBI SULAWESI SELATAN JAWA BARAT SUMATERA UTARA SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGAH JAWA TENGAH LAMPUNG YOGYAKARTA GORONTALO BENGKULU NUSA TENGGARA BARAT N ACEH DARUSSALAM NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT PAPUA
3,70 3,95 5,01 5,37 5,71 6,19 6,38 6,83 7,64 7,96 8,00 8,05 8,06 8,28
RATA-RATA NASIONAL 11.66 %
9,82 9,89 10,41
16 PROVINSI MASIH DIATAS RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL DAN 17 PROVINSI BERADA DI BAWAH RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL
13,01 13,06 13,08 13,48 14,94 14,98 15,65 15,88 17,22 17,51 18,02 18,58
20,41 20,76 27,04 30,66
Jika kecenderungan perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin Terus terjadi, maka target RPJM Penurunan angka kemiskinan 8-10% di 2014 tidak akan tercapai. 2009
2010
2011
2012
TOTAL Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-2.43 -1.27
-1.51 -0.82
-1 -0.84
-0.89 -0.53
DESA Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-1.57 -1.58
-0.69 -0.79
-0.96 -0.84
-0.49 -0.60
KOTA Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-0.86 -0.93
-0.81 -0.85
-0.05 -0.64
-0.40 -0.45
Sumber: BPS, Diolah dari Susenas 2
Perbandingan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan (Trilyun) & Biaya Penanggulangan Kemiskinan / Orang (Juta) 120
3,7
3,5
100 2,8 80
2,4
60
2,4
3 2,4
1,7
40
80,1 53,1
2,5
106,8
1,4
20
4
75,1
1,5
86,1 70,1
60,5
2
1 0,5
0
0 2007
2008
2009
2010
2011
Sumber Data : Kementrian Keuangan & Bappenas
2012
2013
8
Anekdot Penanggulangan Kemiskinan
DILARANG MEMANCING DAN MENGAMBIL IKAN DI DANAU INI. P.T MIMPI SEJAHTERA
PILIHAN MASYARAKAT MISKIN HANYA MENGURANGI KONSUMSI PANGAN, BERHUTANG DAN BUNUH DIRI ( HARIAN KOMPAS)
Konflik Pengelolaan Sumberdaya & Agraria adalah Rangkaian Peristiwa/Kejadian/Kasus
Peristiwa 2 Akar/Sumber Masalah
Peristiwa 1
Peristiwa 3
Peristiwa 4 Kekerasan Fisik/Hostility
PEMETAAN AWAL KONFLIK SUMBERDAYA & AGRARIA DI INDONESIA
Sumber Data : Konsorsium Pembaharuan Agraria & LIPI
PETA KONFLIK SULUT (4 KASUS) PAPUA (16 KASUS)
4KONFLIKANTARDESA 6 KONFLIK PEMILUKADA, 7 KO ANTAR WARGA, 1 KONFLIK ANTAR 1 KASUS PENYERANGAN ASRAMA MHS SUKU DESA, 1 KONFLIK ANTAR SUKU, 1 SULTENG (33 KASUS) KERUSUHAN MASSA TERTENTU, 3 KONFLIK ANTAR WARGA, 321 KONFLIK ANTAR DESA, KONFLIK ANTAR DESA 1 KONFLIK ANTAR KELOMPOK
SULSEL (5 KASUS)
MALUT (4 KASUS) 4 KONFLIK ANTAR DESA
SUMUT(8KASUS) 2 KONFLIK ANTAR DESA, 2 KONFLIK ANTAR ORMAS, 4 KONFLIK LAHAN/ AGRARIA/SDA
JATENG (1 KASUS) 1 KONFLIK ANTAR DESA BALI (1 KASUS) 1 KONFLIK ANTAR NAPI
LAMPUNG (3 KASUS) 3 KONFLIK ANTAR DESA (SUKU)
DKI JAKARTA (9 KASUS)
JAWA BARAT (10 KASUS)
MALUKU (4 KASUS) 3 KONFLIK ANTAR WARGA, 1 KONFLIK ANTAR DESA
JATIM NTB (5 KASUS) (3 KASUS) 5 KONFLIK ANTAR 1 KONFLIK ANTAR DIY (2 KASUS) 1 KONFLIK DESA 2 KONFLIK ANTAR KELOMPOK,1KONFLIK ANTAR SUKU, ORMAS, 1 KONFLIK PERBURUHAN, 1 1 KONFLIK 1 KONFLIK ANTAR KELOMPOK, KONFLIK WARGA, 1 ANTAR NTT (6 KASUS) ANTARDESA,1 1 KONFLIK ANTAR KONFLIK PENGANUT SUPORTER, 4 KONFLIK ANTAR KONFLIK SUPORTER, 5 KONFLIKAGAMA, 6 KONFLIK 1 KONFLIK DESA, 2 KONFLIK PENGANUT ANTARORMAS ANTAR WARGA ANTAR KELOMPOK ANTAR DESA AGAMA
KERUGIAN: 75 MD (1 TNI & 74 MASY) KORBAN LUKA2 : 611 ORG TNI : 45 ORG POLRI : 16 ORG MASY : 546 ORG NAPI : 3 ORG 1 WAKIL BUPATI
PEMETAAN KONFLIK SUMBERDAYA & AGRARIA 40 35 30 25 20 2010
15
2011 10 5 0
Sumber Data : Konsorsium Pembaharuan Agraria
Usulan Diagram Mencapai Keseimbangan Kepentingan Dalam Konflik Agraria & Sumberdaya Alam
Sumber : LIPI
Skema Program Anti Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan
Perbankan / Pihak Ketiga
Permodalan
KUR
Community Empowerment
Subsidi
Produk / Barang
Harga
Raskin
PNPM
Perdesaan
Distribusi Aset & Sustainable Livelihood
Perlindungan Sosial
Tunai
Perkotaan
Tidak Bersyarat
Bersyarat
BLT/ BLSM
PKH
Non Tunai
Reforma Agraria
Jamkesmas
Distribusi Tanah
Pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis penghidupan berkelanjutan dalam MP3KI • Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif • Menempatkan pengurangan kerentanan dan peningkatan aset penghidupan kelompok miskin dan rentan sebagai fokus utama • Aset penghidupan dikategorikan dalam lima kelompok: (1) aset sumber daya manusia (SDM), (2) aset sumber daya alam (SDA), (3) aset finansial, (4) aset infrastruktur, dan (5) aset sosial politik Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru
Lanjutan.. • Kemiskinan tidak lagi dinilai sebagai kondisi kekurangan material saja, tetapi keadaan di mana aset penghidupan tidak optimal untuk bisa menunjang penghidupan yang layak dan berkelanjutan. • Dalam MP3KI, pendekatan peningkatan penghidupan berfokus pada upaya untuk menjembatani agar kelompok miskin dapat mengisi kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru
Contoh Aset Penghidupan Manusia Aset SDM
Pendidikan dan keterampilan
Aset Penghidupan Berkelanjutan Manusia Aset Aset SDA Aset Finansial Infrastruktur Lahan Permukiman Kesempatan sehat kerja Perairan (sungai, danau, laut)
Kesehatan
Udara
Sikap dan perilaku
Air (yg aman untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga lainnya)
Sumber : Lembaga Penelitian Smeru
Sarana dan prasarana transportasi
Energi (listrik dan bahan bakar) Sarana komunikasi
Peluang usaha
Aset SosialPolitik Hubungan dan jaringan sosial
Kepercayaan antarmasyarakat
Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Akses permodalan
Akses terhadap lembaga keuangan yang aman
Model Implementasi Sinergi Dunia Usaha & Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan
Potret Implementasi CSR • CSR telah disadari manfaatnya & menjadi instrumen membangun citra perusahaan. • Masih berorientasi pada segmentasi masyarakat yang terkait secara langsung dengan operasional / produk yang dihasilkan perusahaan.
• Belum terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah pusat & pemerintah daerah. • Kebanyakan belum memiliki sistem targeting kelompok sasaran yang baik.
Model 1 CSR Forum dibawah TKPKD
Korporasi
Masyarakat
Kelebihan • Korporasi lebih independen dalam menyalurkan bantuan atau program.
• Pelaksanaan program sesuai dengan visi & misi korporasi.
Kekurangan • Pelaksanaan program berpotensi tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. • Penerima manfaat hanya masyarakat di sekitar area operasi. • Penyelerasan program secara terpadu sulit dilakukan.
Model 2 CSR Forum dibawah TKPKD
Korporasi
Masyarakat
Kelebihan • Program CSR dapat disinergikan dengan program pemda. • Penerima manfaat CSR dapat diperluas. • Ada target yang disepakati secara bersama sama.
Kekurangan • Program CSR yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan atau visi korporasi. • Kapasitas forum dalam pelaksanaan & pemantauan implementasi program.
Model 3
Korporasi
CSR Forum dibawah TKPKD
Masyarakat
Kelebihan • Program CSR dapat Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat • Proses Fasilitasi dapat memilah usulan berdasarkan prioritas masyarakat.
Kekurangan • Tidak Semua Usulan Masyarakat dapat Dipenuhi, karena diputuskan oleh korporasi. • Membutuhkan proses yang cukup lama dalam need assessment.
Mari Bekerjasama Untuk Membantu Masyarakat Miskin Memperoleh Haknya
