PRORAM RASKIN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 PRORAM RASKIN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Sudarsana Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126 ABSTRACT Proverty is serious socio-economic problems of Indonesia society. The number of proverty continually increase; for example in Marh 2007 the number of population poverty is 37,17 millions (16,58%). National Social security policy of the Indonesian Government and its program called “Rice for Poverty” had been executed, to assist the household poverty to be survived Keyword : Poverty, Rice for Poverty Program A. Pendahuluan Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa kemiskinan merupakan salah satu tragedi kemanusiaan t erbesar hingga sekarang belum bisa dipecahkan. Kemiskinan saat ini tidak lagi dianggap sebagai masalah nasional dari suatu negara, terutama negara miskin tetapi menjadi masalah global (Muhadjir, 2005 : 17). Komitmen global untuk merespon masalah tersebut dicanangkan pada UN’s Millenium Summit di New York pada September 2000, dan ditandangani oleh 150 Kepala Negara (Muhadjir, 2005 : 18). Pada Millenium Summit 2000 ini, disepakati The Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda utama adalah mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dunia. Menurut Specker (1993), kemiskinan mencakup : (1) Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal; (2) Gangguan dan tingginya resiko kesehatan; (3) Resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial eko nomi dan lingkungannya; (4) Kekurangan pendapat an yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan (5) Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan

kualitas pendidik yang rendah (Muhadjir, 2005 : 4). Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta atau 16,58 persen. (www.bappenas.go.id). Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan mult idimensi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada 4 fokus kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu (1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan inftrastruktur dasar; (2) perlindungan sosial; (3) penangan masalah gizi kurang dan rawan pangan; serta (4) perluasan kesemepatan berusaha. (www.bappenas.go.id). Adapun program raskin merupakan salah satu perlindungan sosial. Peranan komoditas yang mempengaruhi garis kemiskinan paling besar adalah beras. Harga beras

Sudarsana Program RASKIN Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

59

Jurnal Sosiologi DILEMA cenderung mengalami fluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi itu disebabkan oleh kemampuan pro duksi beras dalam negeri belum menjamin permintaan beras cukup secara nasional. Untuk itu, kecukupan cadangan berdasarkan terus dijaga untuk menjamin stabilitas harga beras. Dengan dalih ketahanan pangan, program Raskin hingga sekarang masih dilanjutkan. Pada tahun 2007, pemerintah memberi subsidi kepada warga miskin, dimana mereka dapat menebus Raskin dengan harga Rp. 1.000,- per kg. Tahun 2008, pemerintah menaikkan harga tebus Raskin menjadi Rp. 1.600,- per kg (Kompas, 26 Maret 2008). Harga ini masih jauh lebih murah daripada harga beras termurah di pasar Rp. 4.000,per kg. Untuk alokasi Raskin tahun 2008, pemerintah dan DPR juga menyepakati jumlah RTM penerima Raskin sebanyak 19.100.905 KK. Komisi IV DPR dan Perum Bulog sepakat mengalokasikan anggaran Rp. 7.863.956,- triliun. Total kebutuhan beras untuk Raskin mencapai 2.292.109 ton yang mana setiap RTM akan mendapatkan 10 kg (www.antara.co.id). Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2007, terdapat 53 program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 22 kementrian/lembaga dengan total anggaran sebesar Rp. 51 Triliun (www.kdp.or.id). Mekanisme penyaluran program tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga sehingga pengelolaan program/kegiatan berjalan tidak efektif karena menimbulkan tumpang tindih. Program Raskin dalam pelaksanannya, telah banyak menimbulkan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik dari pembagian yang tidak merata, korupsi, kesiapan bulog untuk menyediakan Raskin hingga goncangangoncangan kultur masyarakat. Seperti yang terjadi di Tangerang, bahwa keluarga miskin yang berhak menerima beras jatah dari 60

pemerintah atau Raskin, sampai sekarang belum dapat mereka terima. Mereka kini menanti Raskin yang tak kunjung tiba. Warga berharap Walikota Tangerang Wahidin Halim dan aparatnya segera kembali menyalurkan Raskin (Kompas, 26 Maret 2008). Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam mencapai keberhasilan program Raskin. Untuk daerah harus menyamakan persepsi dan menyinergikan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program Raskin. Dari uraian latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan program Raskn dalam menanggulangi kemiskinan? B. PROGRAM RASKIN TAHUN 2007 Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan unt uk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTM. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas RTM. Untuk itu, Program RASKIN harus direncanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta stakeholders terkait lainnya, dengan mempert imbangkan kondisi obyektif masing-masing daerah. 1. Sasaran Sasaran Pro gram Raskin, yaitu tersalurkannya beras bersubsidi kepada 2.491.055 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tergolong Sangat Miskin, Miskin dan hamper miskin menurut data BPS sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.000,00 /kg Netto di Titik Distribusi.


ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 2. Pengertian  Tim RASKIN Divre adalah Satuan Kerja Perum Bulog Divre yang dibentuk Kadivre yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan dalam pelaksanaan Program Raskin di Sub Divre.  SATKER RASKIN adalah Satuan Kerja Perum Bulog Sub Divre yang dibentuk Kasub Divre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Tit ik Dist ribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.  Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk ditingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai Ketua, yang beranggotakan unsur Kecamatan, Polsek, Pengelola Program KB Kecamat an dan Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) yang bertugas mengkoo rdinir pelaksanaan pro gram Raskin di Kecamatan.  Pelaksana Dist ribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Tit ik Distribusi yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah, terdiri dari aparat Desa/ Kelurahan, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada Penerima Manfaat Raskin. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN Sub Divre kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lo kasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tert ulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre.  Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah penerima manfaat Program Raskin di Desa/Kelurahan sesuai hasil

pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 BPS (PSE05) dengan kategori Sangat Miskin, Miskin dan sebagian Hampir Miskin.  Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Desa/ Kelurahan untuk menetapkan RTM yang berhak menerima Raskin.  Beras Standar Kualitas BULOG adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama.

3. Prinsip Pengelolaan Prinsip pengelolaan RASKIN adalah suatu nilainilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalampelaksanaan rangkaiankegiatanRASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASKIN. a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan RASKIN baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. b. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku RASKIN terutama masyarakat penerima RASKIN, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. c. Partisipasi, yang maknanya mendorongmasyarakat erperan secara aktif dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahap so sialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.


61

Jurnal Sosiologi DILEMA Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

penenruan RTM sasaran kategori Hampir Miskin ditentukan sesuai kondisi obyektif di lapangan dan dit etapkan berdasarkanmusyawarah Desa/Kelurahan setempat. Identitas RTM penerima manfaat Program Raskin, harus sesuai dengan daftar nama dan alamat RTM yang telah ditetapkan BPS Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2007, dibent uk Tim RASKIN Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.  Penanggungjawab Program Raskin Provinsi adalah Gubernur.  Penanggungjawab Program Raskin Kabupat en/ Kota adalah Bupati/ Walikota.  Penanggungjawab Penyediaan dan Pendist ribusian beras Raskin dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG sampai Titik Dist ribusi, maupun penyelesaian administrasi dan pembayaran Hasil Penjualan (HP) adalah Kepala Sub Divisi Regional Perum BULOG.  Penanggungjawab Penyediaan Data Dasar RTM adalah Kantor Statistik.  Penanggungjawab penetapan Daftar Nama RTM adalah Kepala Desa/Lurah dari hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan yang dituangkan dalam DPM 1 yang disetujui Camat.  Penanggungjawab Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada RTM dan dalam penyelesaian administrasi serta pembayaran HP Raskin adalah Kepala Desa/Lurah. 4. Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Data dasar penentuan RTM sasaran adalah hasil pendataan sosial ekonomi BPS tahun 2005 (PSE05). Prioritas penerima manfaat beras Raskin adalah untuk seluruh RTM dengan kategori Sangat Miskin, Miskin dan untuk sebagian RTM dengan katego ri Hampir Miskin.Dalam hal

5. Indikator Keberhasilan Program Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga sasaran penerima manfaat hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain). 2. Tepat Jumlah; Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga sasaran penerima manfaat adalah sebanyak 10 Kg netto per RTM per bulan selama Tahun 2007 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan. 3. Tepat Harga; Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.000,00 per Kg Netto di Titik Distribusi. 4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi. 5. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

d.

62

6. Sosialisasi Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTM sasaran penerima manfaat, masyarakat, dan pelaksana Program di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/


ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 Kelurahan. Sosialisasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Program Raskin Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berjenjang dan dapat mengikut sertakan pihak lain bilamana diperlukan. Mat eri Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan RTM sasaran penerima manfaat, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban RTM sasaran penerima manfaat, mekanisme dan administrasi pembayaran, penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya. Sosialisasi Program Raskin dapat juga dilakukan melalui media massa (cetak & elektronik), penyebaranleaflet/brosur/ poster/media luar ruang dan berbagai forum pertemuan sosial kemasyarakatan lainnya. C.ALTERNATIF STRATEGI P E N A N G G U L A N G A N KEMISKINAN Kemiskinan masih menjadi isu sentral di Indonesia. Akibat krisis multidimensional yang menimpa Indonesia, jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta atau 16,58% (www.bappenas.go.id). Dalam upaya mengat asi kemiskinan tersebut telah dilakukan berbagai program, diantaranya adalah pro gram Raskin. Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan, namun hasilnya tidak sepert i yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengetasan kemiskinan tetap saja tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya, sehingga dimungkinkan ada yang salah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut. Penanggulangan kemiskinan yang selama

ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain : 1. Masih berorient asi pada aspek eko nomi daripada aspek multidimensional. 2. Lebih bernuansa karitat if (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. 3. Memosisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek. 4. Pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator (www.pikiranrakyat.com). Pro gram Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh pemerintah, dinilai hanya akan menciptakan sindrom ketergantungan bagi masyarakat miskin. Program Raskin lebih cocok diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya, misalnya orang cacat dan jompo terlantar. Pemerintah sebaiknya memberi bantuan kepada masyarakat miskin berupa program pemberdayaan masyarakat miskin, misalnya : (1) program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja / usaha melalui penddikan dan latihan-latihan kerja; (2) perluasan jaringan usaha (networking); (3) informasi pasar; (4) bantuan modal kerja / usaha. Dengan program pemberdayaan masyarakat miskin ini, maka diharapkan mereka menjadi produktif. Program Raskin juga dinilai hanya merupakan proyek yang rawan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Program Raskin selama ini penuh diwarnai penyimpangan-penyimpangan, hal ini nampak pada indikator ketidakberhasilan pro gram Raskin. Pro gram Raskin dinyatakan berhasil apabila terpenuhinya indikator berikut : 1. Tepat sasaran penerima manfaat. 2. Tepat jumlah. 3. Tepat harga. 4. Tepat waktu. 5. Tepat administrasi.


63

Jurnal Sosiologi DILEMA Program Raskin yang dilaksanakan pemerintah selama ini tidak dapat memenuhi 5 Tepat tersebut. Fakta yang ada di lapangan ternyata banyak ditemukan pemegang kartu Raskin adalah seorang PNS, bahkan ada seorang PNS yang justru merupakan tokoh masyarakat di tempat. Fakta ini menunjukkan bahwa program Raskin tidak tepat sasaran, penerima manfaat Raskin seharusnya hanya diberikan kepada RTM yang tergolong sangat miskin, miskin dan sebagian hampir miskin. Menurut Kusminah, sama seperti tahun yang lalu, saya biasanya hanya mendapatkan maksimal 5 kg saja. Setelah ditimbang di rumah, beras yang kami terima itu hanya berkisar 4 kg. (Kompas, 29 Maret 2008). Menurut Tulus, untuk memperoleh Raskin warga diwajibkan melunasi pembayaran 2 hari sebelum distribusi beras dilaksanakan. Namun, entah mengapa jatah raskin bulan Maret ini belum juga kami dapatkan. (Kompas, 29 Maret 2008). Apa yang disampaikan Kusnimah dan Tulus tersebut, merupakan fakta bahwa program Raskin tidak tepat jumlah maupun tidak tepat waktu. Pemegang kartu Raskin seharusnya menerima beras sebanyak 10 kg tetapi dalam prakteknya seringkali beras yang mereka terima kurang dari 10 kg. Program Raskin juga dinilai tidak tepat waktu, seperti yang terjadi di Tangerang bahwa pada bulan ketiga tahun 2008 ini Raskin yang seharunya sudah mereka terima ternyata belum dapat disalurkan. Jatah Raskin untuk Kabupaen dan Kota Tangerang bulan Januari - Maret belum juga disalurkan. (Kompas, 27 Maret 2008). Molornya waktu penyaluran Raskin karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Jatah Raskin di Kabupaten dan kota Tangerang belum juga dibagikan karena Bulog Banten belum menerima surat permintaan alokasi Raskin dari Pemkab maupun Pemkot Tangerang. (Kompas, 27 Maret 2008). Hal lain yang dirasakan masyarakat penerima Raskin yang 64

tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan program Raskin adalah besarnya jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk menebus Raskin. Pro gram Raskin tahun 2008 diberlakukan harga Rp. 1.600,- / kg. Namun di Magelang, harga itu melonjak menjadi Rp. 2.000,-/kg. Beras untuk warga miskin atau Raskin d sejumlah desa di Kabupaten Magelang ditawarkan dengan harga Rp. 2.000,-/kg. (Kompas, 29 Maret 2008). Kenaikan harga jual Raskin dengan dalih berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dalih tersebut antara lain untuk ongkos angkut, untuk beli plastik ataupun untuk honor petugas. Hal ini menunjukkan bahwa program Raskin tidak tepat harga. Dari gambaran fakta diatas, maka dapat dikat akan bahwa pelaksanaan program Raskin tidak berhasil mencapai tujuan. Oleh karena itu program Raskin sebaiknya diganti dengan program yang baru yang dapat memberi jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. Dalam perspektif hak, kaum miskin dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian kebijakan yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang memihak mereka (Not pro–poor policy) melainkan suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan akt ualitasi hak-hak dasar mereka. Memposisikan manusia bermartabat sebagai obyek kebijakan, berbeda dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. Pemberian bantuan Raskin hanya memposisikan mereka sebagai obyek kebijakan. Oleh karena itu untuk memposisikan mereka bermartabat sebagai subyek kebijakan maka pemerint ah sebaiknya memberi bantun yang berupa program pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat dinilai berdaya kalau sudah menunjukkan ciri-ciri : 1. Mampu mengident ifkasi permasalahan yang dihadapi,


ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009

2.

3.

4.

5.

merumuskan serta menetapkan prioritasnya. Mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk mengat asi permasalahannya. Mampu mngorganisasi diri, sebagai salah satu cara penanggulangan permasalahan secara bersama. Mampu mengembangkan aturan main, nilai-nilai dan norma yang disusun, disepakat i dan dipatuhi bersama. Mampu memperluas kerjasama serta mampu menjalin kemitraan yang setara.

Dengan adanya keberdayaan masyarakat miskin maka aktualisasi hak-hak dasar mereka terpenuhi sehingga hal ini akan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Adapun salah satu strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang termuat dalam Naskah St rategi Nasio nal Penanggulangan Kemiskinan (SPNK) ada lima pilar (Muhadjir, 2005 : 35) : Kelima pilar itu adalah : 1. Perluasan kesempatan Pilar perluasan kesempatan ini mengatasi kemiskinan dari sisi pendapatan. Strategi yang dilakukan melalui pilar ini adalah dengan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki mapun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Hak-hak tersebut dapat berupa hak bekerja, hak berusaha dan hak-hak lain untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia produktif. Dengan bertambah luasnya kesempatan bagi setiap individu untuk bekerja, berusaha dan mengakt ualisasikan potensi produksinya, maka pendapatan orang tersebut dapat meningkat, sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

2.

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Pilar ini secara spesifik mengatasi kemisikinan dari sisi lemahnya kelembagaan. Strategi yang dilakukan melalui pilar ini adalah dengan memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Melalui upaya-upaya penguatan kelembagaan, seperti penguatan koperasi, organisasi tani, organisasi buruh, komunitas adat, dan sebagainya. Orang miskin dapat lebih bisa mengatasi situasi kemiskinan yang dialami, karena didukung oleh lembaga yang lebih kuat. 3. Peningkatan kapasitas Pilar ini mengatasi kemiskinan dari sisi rendahnya kapabilitas orang miskin dan lemahnya suara dan representasi. Strategi yang dilakukan dalam pilar ini adalah dengan mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik lakilaki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan secara optimal, dan secara politik dapat menyuarakan kepentingannya dan menyalurkan melalui mekanisme politik yang ada. Kapasitas yang dimaksud disini dapat berupa kualitas kesehat an yang memungkinkan seseorang bekerja secara produktif, kualitas pendidikan dan ketrampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengisi kesempatan kerja dan berusaha yang lebih berkualitas dan menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi, kemampuan mengembangkan inisiatif usaha atau berkembangnya jiwa wirausaha yang dapat membuat seseorang lebih mandiri dan maju dalam usaha ekonominya.


65

Jurnal Sosiologi DILEMA Selain itu peningkatan kapasitas yang diharapkan dapat pula berupa kemampuan untuk menyatakan pendapat, memberikan kritik, dan mengambil keputusan bagi kemajuan sosial. 4. Perlindungan sosial Pilar ini mengatasi kemiskinan dari sisi kerentanan orang miskin. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompo k rentan perempuan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. 5. Penataan Kemitraan Global Keempat pilar tadi secara bersama-sama merupakan strategi ko mprehensif

mengatasi kemiskinan dari kelima dimensi seperti yang dijelaskan di atas, tetapi belum menyentuh masalah yang lebih mendasar, yaitu masalah struktural. Salah satu masalah struktural yang penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah masalah penetrasi dan ketergantungan global. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya penataan kembali kemitraan global antara Indonesia dengan negaranegara lain di dunia dan lembagalembaga internasional, khususnya negara dan lembaga donor. Melalui pilar ini, dilakukan upaya untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi SPNK lainnya.

DAFTAR PUSTAKA Darwin, Muhadjir, 2005, Memanusiakan Masyarakat : Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan, Yogyakarta: Benang Merah Kompas, 26 Maret 2008 Kompas, 27 Maret 2008 Kompas, 29 Maret 2008

66


PRORAM RASKIN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Recommend Documents