TOR SEMILOKA DESIMINASI KEDAULATAN DESA MEMBANGUN SINERGI DAN INTEGRASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kebumen, 23-24 Februari 2015
PENGANTAR Piloting program pengawalan desa untuk pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa ( TKP2KDes ) dan Sistem Informasi Desa ( SID ) untuk mengolah data kemiskinan hakikatnya merupakan sebuah usaha bagaimana menjadikan desa memiliki keberanian dan inovasi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar problem riil kemiskinan di desa. Tindakan afirmatif tersebut sejatinya ingin memperkuat kapasitas dan kedudukan desa tidak hanya sebatas “penerima beban” ketidakpuasan rakyat yang disebabkan problem pendataan dan bantuan kemiskinan. Tetapi desa juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban merumuskan kebijakan yang pro poor sesuai kewenangan desa yang dimiliki. Sehingga posisi desa dapat memainkan peran utama dalam mengurus urusan kemiskinan di desanya sendiri berdasarkan partisipasi aktif masyarakatnya. Seiring satu tahun diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang disyahkan pada tanggal 15 Januari 2014, memberikan harapan baru bagi desa-desa untuk lebih mempunyai kemandirian dan mengurus kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan konsep antara “membangun desa” dan “ desa membangun” dapat menjadikan desa lebih memiliki otoritas yang cukup besar. Karena selama ini apa yang diberikan kepada desa lebih dominan memperlakukan desa sebagai “obyek” dan sekedar penerima manfaat (konsep membangun desa). Sedangkan UU ini juga memperkuat kemandirian dan otonomi desa melalui konsep “desa membangun”, dimana memposisikan desa sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengawal desa agar tidak terjebak pada euphoria sekedar untuk mendapatkan uang lebih besar,merupakan tanggungjawab bersama pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap desa. Berbagai prasyarat kewajiban desa guna melaksanakan UU desa agar mampu meningkatkan pelayanan public sekaligus memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya bukanlah persoalan mudah. Hal ini disebabkan kebiasaan bekerja menunggu perintah dari atasan dan tidak adanya keberanian melakukan inovasi kebijakan atas prakarsa sendiri. Kemungkinan persoalan tersebut tetap muncul meskipun UU Desa memberikan jaminan kemandirian dan kedaulatan sesuai kewenangan desa. Sehingga, upaya mengawal keberdayaan desa sampai benar-benar siap dan mandiri dalam mewujudkan kebijakan yang pro rakyat, khususnya dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di desa, merupakan tantangan besar yang harus segera dijawab.
Persoalan kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh sesuatu yang bersifat materi/fisik, tetapi juga dibarengi dengan nilai dan nalar pikir yang cerdas dan “memanusiakan manusia”. Kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensi yang sampai saat ini masih menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, mulai pusat sampai kabupaten dan desa. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh nasib seseorang karena kepasrahan atas kultur yang ada, tetapi juga dikarenakan sistem kebijakan negara (kemiskinan struktural) yang menempatkan persoalan kemiskinan hanya sebagai “ladang basah proyek” semata. Penanganan untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan semata-mata masih sekedar bagaimana membaca data /tabel naik turunnya angka kemiskinan (statistic semata). Hingga saat ini belum ada upaya komprehensif yang dilakukan untuk menjadikan warga miskin sebagai bagian dari pelaku dalam proses pengambilan kebijakan kemiskinan mulai desa sampai kabupaten. Munculnya berbagai persoalan kemiskinan, mulai soal akurasi data, kewenangan, kelembagaan, pendanaan, ketepatan sasaran sampai persoalan tertutupnya ruang-ruang partisipasi belum sudah saatnya dilakukan inovasi kebijakan yang sinergis dan terintegrasi lintas proram maupun lintas sector. Munculnya ego sektor, ego program semakin memperparah ketidakefektifan perjalanan dan capaian program penanggulangan kemiskinan. Maka tidak heran, manakala setiap tahun anggaran kemiskinan selalu bertambah tetapi angka penurunannya tidak signifikan, bahkan terkadang mengalami kenaikan. Karenanya tidak dapat disalahkan jika sebagian elemen masyarakat mengkritisi bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien bahkan menimbulkan persoalan social. Berangkat dari pemikiran diatas, Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen didukung Ford Foundation dalam program “piloting pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa ( TKP2KDes ) dan Sistem Informasi Desa ( SID ) untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi” akan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Desiminasi hasil program dengan thema “Kedaulatan Desa Membangun Sinergi dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan ”. MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan semiloka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kesiapan desa dalam memproduksi kebijakan inovatif berkait tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan berpihak pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai upaya mempersiapan pemenuhan prasyarat pelaksanaan UU Desa. Adapun secara khusus kegiatan semiloka bertujuan : Desiminasi hasil piloting program TKP2KDes dan SID berikut strategi replikasi di Kabupaten Kebumen. Mendorong kebijakan daerah dalam upaya akselerasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan bersinergi lintas sector/ program. Mendorong kesiapan desa melaksanakan kewenangan urusan kemiskinan berbasis data kemiskinan desa partisipatif yang terumuskan dalam peraturan desa.
Memperkuat kapasitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa yang didassarkan pada data kemiskinan desa.
OUT PUT
Tingkat kehadiran peserta sesuai yang direncanakan dan mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta mendapatkan pengetahuan yang memadahi. Tersosialisasikannya catatan keberhasilan program TKP2KDes dan SID sebagai factor kunci membangun desa yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta peraturan desa tentang kemiskinan. Tersosialisasikannya inovasi sinergi dan integrasi kebijakan daerah dalam akselerasi program penanggulangan kemiskinan Terumuskannya strategi dan pentahapan implementasi UU Desa khususnya urusan kemiskinan oleh desa dan kabupaten secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, terutama perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan desa.
ALUR DAN MATERI
Sesi Seminar o kegiatan seminar dilaksanakan satu hari, dimulai dengan seremoni pembukaan dengan seragkaian acara laporan pimpinan program FORMASI, sambutan selamat datang oleh Bupati Kebumen dan sambutan pembukaan serta paparan pokok-pokok kebijakan provinsi Jawa Tengah berkait percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa oleh Gubernur Jawa Tengah selaku pembicara kunci. o Sesi Seminar akan membahas soal kedaulatan desa prespektif kewenangan dalam urusan kemiskinan, kebijakan pembangunan desa berdikari di Jawa Tengah dan inovasi akselerasi penanggulangan kemiskinan berbasis desa di kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan adalah paparaan para nara sumber dan dialog serta kesimpulan oleh moderator. Sesi seminar ditutup langsung oleh Pimpinan Program Formasi.
Sesi Lokakarya o Sesi pertama lokakarya akan diisi oleh beberapa nara sumber yang secara khusus membahas Optimalisasi peran TKPKD dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Kemudian juga akan mendapatkan gambaran nyata kesiapan desa untuk mengurus kemiskinan atas dasar UU desa. Sesi ini selain paparan juga testimony keberadaan TKP2KDes dan Pendataan penduduk miskin oleh desa melalui system informasi desa. o Sesi kedua lokakarya dilakukan diskusi kelompok untuk merumuskan beberapa prasyarat implementasi UU Desa khusus urusan kemiskinan yang sesuai kewenangan desa. Disamping itu juga mendiskusikan kebijakan apa saja yang harus direspon cepat oleh pemerintahan kabupaten agar kemandirian desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan pembangunan semakin berdaya.
o Sesi ketiga lokakarya adalah paparan hasil diskusi masing-masing kelompok dan perumusan rekomendasi bersama baik ditujukan kepada pemerintahan desa, kabupaten dan provinsi serta pusat. o Sesi terakhir penutupan lokakarya. NARA SUMBER & PESERTA Nara Sumber : o Gubernur Jawa Tengah Pembicara Kunci o Bupati Kebumen o Sutoro Eko, Mantan Staf Ahli Pansus RUU Desa DPR RI o Staff Khusus Gubernur Jawa Tengah o Sekda Kebumen o Sekretariat Nasional SAPA Jakarta o Kepala Desa o Ketua TKP2KDes
Peserta o Sesi seminar sebanyak 200 peserta o Sesi lokakarya sebanyak 75 peserta o Peserta yang akan dilibatkan terdiri dari unsure Bappeda (secretariat TKPKD, Bapermades, perwakilan Kades dari 8 kabupaten (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara), DPRD Kebumen, SKPD di Kebumen, unsure Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Desa, Jaringan LSM Jawa Tengah, Perguruan Tinggi, Ormas, Camat, Forum Data, Forum Gender, Forum Anak, masyarakat marjinal, Korda SAPA wilayah Jateng dan DIY. Peserta diupayakan minimal 40% unsure perempuan.
WAKTU & TEMPAT Kegiatan semiloka ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu : o Hari/ tanggal : Senin – Selasa, 23-24 Februari 2015. o Tempat pembukaan dan seminar : Aula Rumas Dinas Bupati Kebumen o Tempat Lokakarya : Hotel Wisata Benteng Vanderwicjk Gombong PENUTUP Demikian kerangka acuann semiloka ini dibuat, kemudian untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses kegiatan dimaksud. Dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kebumen, 12 Februari 2015
TENTATIF ACARA SEMILOKA
KEDAULATAN DESA MEMBANGUN SINERGI DAN INTEGRASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kebumen, 23-24 Februari 2015
JAM URAIAN KEGIATAN Sesi Pembukaan dan Seminar, 23 Februari 2015 08.00 – 09.00 Wib Regrestrasi Peserta Sesi Pembukaan - Menyanyikan Indonesia Raya - Laporan Pimpinan Program Formasi - Sambutan ucapan selamat datang oleh Bupati Kebumen - Testimoni TKP2KDes dan Pendataan penduduk miskin 09.00 – 12.00 Wib desa melalui system informasi desa - Sambutan Program Officer Ford Foundation - Pembukaan sekaligus pengarahan pembicara kunci - Penyerahan sertifikat Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) dan Cinderamata 12.00 – 13.30 Wib Istirahat makan siang, sholat Sesi Seminar : Kedaulatan desa prespektif kewenangan dalam urusan kemiskinan 13.30 – 16.30 Wib Kebijakan pembangunan desa berdikari di Jawa Tengah Inovasi akselerasi penanggulangan kemiskinan berbasis desa di kabupaten Kebumen 16.30 – 16.45 Wib Penutupan Seminar Sesi Lokakarya 16.45 – 19.30 Wib
19.30 – 21.00 Wib
Istirahat, makan malam Sesi pertama lokakarya : Optimalisasi peran TKPKD dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah Kesiapan desa untuk mengurus kemiskinan atas dasar UU desa
NASUM/MODERATOR
Petugas Yusuf Murtiono Bupati Kebumen Tim Desa TKP2KDes dan SID Dr.Alexander Irwan Gubernur Jawa Tengah Formasi
Sutoro Eko Mantan staf ahli Pansus RUU Desa DPR RI Staff Khusus Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Moderator :
Sekretariat SAPA Jakarta
Moderator :
Kepala Desa
21.00 – 06.00 Wib istirahat Sesi Lokakarya, 24 Februari 2015 06.00 – 08.00 Wib Sarapan Pagi Pengantar diskusi lokakarya Diskusi dan kerja kelompok
08.00 – 11.00 Wib
Kelompok 1 : prasyarat implementasi UU Desa khusus urusan kemiskinan yang sesuai kewenangan desa Kelompok 2 Konsep akselerasi kebijakan daerah dalam membangun kemandirian desa melalui system informasi kemiskinan desa Kelompok 3 Memperkuat forum koordinasi penanggulangan kemiskinan desakabupaten Paparan hasil kerja kelompok
Rekomendasi
Penutupan
11.00 – 12.30 Wib
Yusuf Murtiono Fasilitator Mustika Aji & Umi Arifah Fasilitator
Fasilitator
Juru bicara masingmasing kelompok Dari perwakilan peserta kepada staff khusus Gubernur Sekda Kebumen
