PEGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

PEGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Dosen Pembimbing : Drs. Heru Ribawanto, MS Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pembangunan Kapasitas & Kelembagaan Sektor Publik

Disusun Oleh:

Septinia Eka Silviana

115030101111069

Kelas D

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komitmen pemerintah pusat dalam hal pembagian kekuasaan atau wewenang atas pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan urusan rumah tangga pemerintahan daerah itu sendiri dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya, dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dengan azas desentralisasi, maka kekuasaan pemerintahan tidak lagi bertumpu pada pemerintahan pusat, akan tetapi juga pada pemerintahan daerah. Menurut Budi Setiyono bahwa dengan otonomi daerah struktur birokrasi sudah tidak lagi tersentralisasi pada pemerintahan pusat melainkan ada pada pemerintahan daerah. Kondisi ini menuntut setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk mengembangkan sistem birokrasi yang sesuai dengan warna dan aspirasi lokal. Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakikatnya sudah berjalan sejak runtuhnya rezim Orde Baru, di mana gelombang demonstrasi yang marak di mana-mana yang di pelopori oleh kalangan mahasiswa dan peristiwa itu menuntut dilakukannya reformasi birokrasi, baik pada pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Reformasi pada hakikatnya menghendaki adanya perubahan yang lebih baik terhadap kinerja di bidang pemerintahan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kritik yang datang secara bertubi-tubi yang ditujukan pada pemerintah. Kelemahan-kelemahan yang masih ada terutama terletak pada sistem pemerintahan, di mana kelemahan itu merupakan implikasi dari warisan sistem pemerintahan Orde Baru, konsekuensinya berbagai stigma negatif yang ditujukan pada pemerintah, terutama tentang kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, Agus Dwiyanto, dkk dalam penelitiannya tentang kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PSKK UGM tahun 2000 di tiga provinsi, menyimpulkan bahwa rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh kuatnya budaya paternalisme, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi lebih berorientasi kepada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai

1

penguasa, dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai objek yang membutuhkan bantuannya. Stigma negatif ini menunjukan buruknya sistem pemerintahan daerah dan memerlukan perubahan paradigma yang meliputi berbagai aspek kehidupan (reformasi ). Di satu sisi ada pemerintahan daerah yang berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah, namun disisi lain masih banyak daerah yang belum mampu melakukan reformasi birokrasi, sehingga berdampak belum dapatnya pemerintahan daerah menyediakan dan merespon kepentingan publik. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat tergantung pada visi, misi, kreatifitas dan komitmen, gaya kepemimpinan dan strategi kepala daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan. Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan,

sikap

dan perilaku

birokrat/aspek

prilaku

atau

kinerja),

meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000) Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008) reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance merupakan dua

2

konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat. Representasi organisasi yang lamban, kaku, berbelit-belit dan terpusat, serta rantai hirarki komando sudah menjadi ciri khas birokrasi di Indonesia. Sehingga birokrasi menjadi bengkak, boros, dan tidak efektif. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran untuk memperbaiki birokrasi sebagai organisasi publik. Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan berhadapan langsung dengan keterbatasan pada sumber daya manusia, dana, sarana prasarana dan berbagai persoalan lainnya, sehingga menghasilkan kebijakan, perilaku, program dan sesuatu yang berbeda pula. Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi birokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi birokrasi yang ada di pemerintahaannya. Salah satu reformasi birokrasi yang dapat dilihat yaitu di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sebagaimana diketahui, nama Kabupaten Jembrana dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan publik terkait dengan prestasinya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar rakyatnya. Alasan Pemerintahn Kabupaten Jembrana mereformasi birokrasi dalam pelayanan publik diantaranya yaitu meningkatnya angka putus sekolah (drop out) akibat mahalnya biaya pendidikan; dan banyaknya rakyat yang menderita mal nutrisi akibat melambingnya biaya kesehatan, sehingga Pemkab Jembrana memutuskan untuk menggratiskan biaya kebutuhan dasar masyarakat. Prestasi Jembrana dalam membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Pemkab Jembrana juga membebaskan biaya kesehatan kepada rakyatnya dengan mengikutsertakan rakyatnya pada program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain itu, Pemkab Jembrana juga melakukan penguatan ekonomi rakyat secara langsung program penyediaan dana bergulir dan dana talangan. Semua itu

3

dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengubah persepsi pemerintah yang melayani masyarakat bukan pejabat yang ingin dilayani masyarakat.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana reformasi birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Jembrana? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Jembrana 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Good Governance Menurut UNESCAP dalam good governance memiliki 8 karakteristik utama. yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan,responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat. Menurut BAPPENAS dalam http://bappenas.go.id pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance memiliki arti yang lebih kompleks dibanding government karena menyangkut pilar-pilar good governance itu sendiri. Pengertian tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2007: 17) yang menyatakan bahwa governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World bank dalam http://governance-indonesia.com memberikan defenisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for developmet of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) dalam Osborne dan gaebler (2008: 135) mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyrakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam 5

pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy strategy formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan,

penurunan

kemiskinan

dan

peningkatan

kualitas

hidup.

Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ada 3 pilar dalam good governance yaitu Negara, swasta dan masyarakat. Negara; berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Swasta; mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat; mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik. 

Prinsip-prinsip Good Governance Menurut Bappenas dalam http://bappenas.go.id, ada empat belas nilai yang

menjadi prinsip good governance yaitu : a. Wawasan ke depan (Visionary) Semua kegiatan pemertintah berupa pelayanan publik dan pembangunan diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.

6

b. Transparansi (Transparancy) Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi. c. Partisipasi Masyarakat (Participation) Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara menyeluruh

tersebut

dibangun

berdasarkan

kebebasan

berkumpul

dan

mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif. d. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijkan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarkat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. e. Supremasi Hukum (Rule of Law) Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan

7

kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. f. Demokrasi (Democracy) Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyurakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama. g. Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency) Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, lokarya, dll. h. Daya Tanggap (Responsiveness) Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Aparat

juga

harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat

sekaligus

menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya. i.

Efisien dan Efektif (Effieciency and Effectiveness) Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan

memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. j.

Desentralisasi (Decentralization)

8

Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkatan yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara proposional. k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership) Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang rill (demand driven) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu. l.

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Comitment to Reduce Inequality) Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan

mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Lingkungan hidup

memiliki daya dukung

yang

besar

terhadap

berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

9

n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang kompetitif. B. Birokrasi Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis bureau yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur (M. Mas’ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Menurut Pfiffner dan Presthus seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:4) mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Berdasarkan konsepsi legitimasi, Weber seperti yang dikutip oleh M. Mas’ud Said (2007:5) merumuskan proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal yakni: 1. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan; 2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu; 3. Jabatan tersusun secara hierarki yang disertai dengan rincian hak-hak control dan pengaduan; 4. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal; 5. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi;

10

6. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya; 7. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern; 8. Sistem otoritas legal memliliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi menurut Max Weber sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006:53). Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Wahyudi Kumorotomo, 2009:74). Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian birokrasi adalah sistem administratif dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya. Dalam bidang publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. 

Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya

kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memberikan kesejahteraan dan rasa masyarakat banyak. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional yang dalam tataran empirik

11

dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (public service). Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Demikian pentingnya pelayanan publik oleh pemerintah ini sehingga sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu rezim pemerintah terlebih sekarang terdapat paradigm good governance (kepemerintahan yang baik) dikedepankan dimana akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dijadikan tolak ukur dalam pelayanan publik. Menurut Sofian Efendi dalam (Miftah Thoha, 2007:18), untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsive dalam rangka mendukung tata kepemerintahan yang demokratis serta ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi yang bertujuan: a

Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi;

b

Meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajeman berbasis kinerja;

c

Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal;

d

Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang professional, apolitikal, netral, transparan, dan akuntabel. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk

hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik. Birokrasi harus netral dan bukan sebagai alat politik sehingga ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi dengan pengguna jasa yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Untuk merespon secara tepat isu-isu pokok tata kepemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas birokrasi publik yang akan berkembang, maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu penerapan reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik diarahkan pada peningkatan cakupan dan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

12

C. Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah Otonom Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasl 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991:50) bahwa daerahotonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negarakesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri.Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daeraha. Hakekat Otonomi DaerahPelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama

13

untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22) Tujuan Otonomi Daerah Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu eksis dalam sebuahorganisasi modern, baik dalam organisasi publik maupun dalam organisasi non publik.Dalam sebuah sistem negara (baik dalam negara federal maupun negara kesatuan), keduakonsepsi ini bahkan menentukan derajat hubungan antara pemerintah pusat danpemerintah daerah (atau negara bagian). Karena itu, tidak kita temukan sebuah negarayang hidup hanya dengan sentralisasi atau hanya dengan desentralisasi. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat dalam ruang globalisasi tidak menyurutkan perannegara pusat sebagai motor dan moderator antara negara nasional dan negarainternasional. Peran negara pusat tersebut, tercakup dalam konsepsi sentralisasi.Sebaliknya, menguatnya identitas masyarakat lokal (lokalisasi) menuntut ruang gerak pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengatur dan menguruskebutuhannya sendiri. Tuntutan inilah yang melahirkan program desentralisasi. Globalisasi dan lokalisasi (disebut juga dengan glokalisasi) adalah dua kekuatan dalammasyarakat yang

bergerak

dalam

arah

berlawanan

tetapi

saling

mempengaruhi.

14

Refleksikeduanya terkandung dalam sentralisasi dan desentralisasi. Meskipun sentralisasi dandesentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu ada dalam sistem negara,

terdapatbeberapa

kewenangan

dan

urusan

yang

tabu

untuk

didesentralisasikan. Kewenangantersebut lazimnya berkaitan dengan keutuhan kedaulatan negara serta kesatuan hukumdan ekonomi nasional. Diantara kewenangan tersebut antara lain; kewenangan luar negeri,kewenangan pertahanan dan keamanan dan kewenangan peradilan. Sebaliknya, terdapatbeberapa kewenangan, yang karena tuntutan efisiensi, efektivitas dan kedekatanpartisipasi masyarakat, diselenggarakan oleh pemerintah daerah (atau negara bagian).Pada awalnya, konsepsi desentralisasi politik (dikenal juga sebagai devolusi) dapatdipahami sebagai pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan kepada unit-unit pemerintahan di daerah yang memiliki independensi terhadap pemerintah pusat. Kontrol pemerintah pusat lazimnya bersifat tidak langsung dan bertindak hanya sebagaisupervisor (Rondinelli, Nellis, Cheema, 1983).

15

BAB III PEMBAHASAN A. Reformasi birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik

di

pemerintah kabupaten jembrana  Gambaran Umum Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur pada posisi 8 o 09’30”- 8o 28’02” LS dan 114 o 25’53” - 114o 56’38” BT dengan luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng dan Selat Bali



Sebelah Timur : Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan



Sebelah Selatan : Samudera Hindia



Sebelah Barat : Selat Bali

Luas wilayah Kabupaten jembrana adalah 841.800 atau 14.96 % dariluas wilayah pulau Bali. Jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana tahun 2011adalah sebanyak 31.573 jiwa. Ibukota kabupaten Jembrana yaitu Negara. Secaraadministrasi Kabupaten Jembrana tebagi atas 5 kecamatan, yaitu : 

Melaya: Luas kecamatan Melaya yaitu 197,19



Negara : Luas Kecamatan Negara yaitu 126,6



Jembrana: Luas Kecamatan Jembrana yaitu 93,87



Mendoyo: Luas Kecamatan Mendoyo yaitu 294,49



Pekutatan: Luas Kecamatan Pekutatan yaitu 129,64 Susunan

organisasi

Pemerintahan

Kabupaten

Jembrana

dikepalai

olehBupati dan Wakil Bupati Jembrana. Pusat Pemerintahan di Civic CentrePemerintahan di Jalan Untung Surapati Negara. Seluruh Dinas (SKPD) pelaksana jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berada dalam satugedung terpadu, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat berada dalam satu gedung bersama Sekertaris Daerah KabupatenJembrana selaku Kepala Sekertariat Daerah.

16

 Reformasi Birokrasi Kabupaten Jembrana Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh Daerah lainnya diIndonesia. Sejumlah program tersebut dibagi empat kelompok bidang yakni bidangpendidikan; perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan; pertanian; serta perizinan dan struktur pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, terdapat lima program yaitu: pembebasan biaya sekolah SDSMU

Negeri

dan

program

beasiswa

untuk

siswa

SD-SMU

Swasta;pembangunan/perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant dan regrouping sekolah; pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan;

peningkatankesejahteraan guru

melalui

penambahan

insentif

tambahan; serta penyelenggaraansekolah kajian untuk mencetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti,keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta mempunyai wawasan global. Dalam hal pembangunan/perbaikan gedung sekolah negeri baik berupa ruang kelas baruatau ruang penunjang lainnya, maka pola yang dipilih untuk dilaksanakan adalah melaluipola block grant bukan proyek seperti yang selama ini biasa dilakukan di daerah-daerahlainnya. Pola ini dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melaluikomite sekolah yang ada, sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikantersebut diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa dana ataumaterial untuk bangunan yang akan direhab/buat. Pemilihan pola block grant dilakukan selain untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal dengan sasaran akhir yanglebih

maksimal.

Dengan

pola

ini

diharapkan

dapat

dilaksanakan

rehab/perbaikan gedungSD, SMP, maupun SMU dengan menggunakan biaya dari APBD dan DAK yang minimalnamun dengan hasil yang lebih optimal. Dalam bidang perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, terdapat sembilan programyaitu: dana bergulir; pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat; pelatihan danpenempatan kerja di kapal pesiar; pelatihan dan pemagangan kerja di Jepang; info bursatenaga kerja di Dinas Kependudukan,

17

pembebasan biaya pembuatan KTP dan AkteKelahiran; undian berhadiah KTP; serta asuransi kematian bagi pemegang KTP. Dalam bidang pertanian, terdapat tiga program yaitu: program inovasi dalam pemberiandana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani, pemberian dana talangankepada petani cengkeh, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk areal pertanian.Dana talangan pemberian gabah petani dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitanpetani terkait dengan murahnya harga gabah pada waktu musim panen raya. Program inidilakukan dengan pola kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, KUD dan Kelian Subak.Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana kepada KUD yang kekurangan danantuk membeli gabah petani melalui Kelian Subak. Selanjutnya Pemerintah Kabupatenmembeli beras dari KUD untuk memenuhi kebutuhan beras PNS. Selain untuk untuk menanggulangi anjloknya harga gabah petani pada musim panen puncak, program ini juga bertujuan agar KUD sebagai lembaga pemasaran (tata niaga) beras/gabah dapat menampung gabah petani, dan menciptakan rasa agar masyarakat Jembrana lebihmencintai dan memanfaatkan produksi petani lokal. Sejumlah manfaat yang dirasakandari keberadaan program ini antara lain adalah harga gabah petani yang tidak lagi anjlok meskipun pada saat musim panen puncak, KUD dapat lebih berperan sebagai lembagapemasaran hasil pertanian utamanya gabah/beras karena mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten berupa uang muka pembayaran beras bagi PNS, serta PemerintahKabupaten sendiri dapat memenuhi kebutuhan beras bagi PNS dilingkungannya denganharga sesuai kesepakatan. Dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan terdapat enam program, yaitu:pelayanan izin satu atap, perubahan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten sesuaidengan PP 8/2003; absensi pegawai Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan handkey; pembentukan tim owner estimate (OE) dalam pengadaan barang dan jasa;pemberian insentif tahunan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten; dan pembatasanpenggunaan kendaraan dinas di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jembrana. Tim Owner Estimate (OE) adalah sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menilainilai sebenarnya dari suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya tim OE inidapat dilakukan efisiensi

18

penggunaan dana dalam pelaksanaan proyek pengadaan barangdan jasa tanpa mengurangi spesifikasi dan volume dari proyek pengadaan barang dan jasatersebut. Penggunaan tim OE ini juga didukung oleh kebijakan Bupati untuk mensentralisasikan proyek pengadaan barang dan jasa melalui 1 (satu) pintu di tingkatKabupaten, dan adanya nilai standar yang sama dalam belanja barang yang dilakukanoleh unit-unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Standar harga tersebutdibuat melalui sebuah survei harga pada sejumlah tempat/toko dan senantiasadiperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana 1. Peranan Kepala Daerah Dalam Melakukan Reformasi Birokrasi Adapun langkah-langkah yang dilakukan Winasa dalam reformasi birokrasi, yakni: pertama. Restrukturisasi organisasi pemerintahan, dari struktur yang gemuk menjadi ramping. Secra normatif, terobosan Winasa untuk melakukan perampingan birokrasi ini sesungguhnya diperkuat oleh kerangka regulasi nasional, terutama Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah. Tujuan dari pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memastikan efisiensi dalam aktivitas di pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan jumlah minimal unit-unit pemerintahan (dinas, kantor dan badan) yang ada lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Latar belakang kelahiran kedua Peraturan Pemerintah ini karena kecenderungan pemerintah daerah untuk menambah jumlah instansinya dan pegawai didalamnya yang berakibat pada beban yang harus ditanggung anggarannya oleh pemerintah daerah dalam hal membayar gaji para pegawai dan biaya anggaran terhadap instansi tersebut, tentunya hal ini sangat mendukung gagasan Winasa untuk melakukan reformasi birokrasi atau apa yang ingin dicapai oleh kedua Peraturan Pemerintah tersebut sejalan dengan ide Winasa untuk mengurangi pemborosan anggaran publik. Di Pemerintah Jembrana, langkah perampingan dilakukan dengan memotong jumlah dinas dari 9 menjadi 7, jumlah kantor berkurang sebanyak 7 kantor dan jumlah badab tetap, yakni 2. implikasinya, restrukturisasi ini membawa cukup banyak hilangnya jabatan dalam

19

struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana. Langkah Kedua, yang dilakukan Winasa adalah menerapkan strategi profesionalisasi birokrasi daerah melalui mekanisme rekruitmen yang berbasis kompetisi. Salah satu inovasi yang menarik dari Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah mekanisme lelang jabatan dan fit and poper test yang diadakan secara berkala. Lelang jabatan (job tender) dilakukan untuk pejabat esolon 3 dan 4, sedangkan fit and proper test dilakukan untuk jabatan esolon 1 dan 2. dalam lelang jabatan, setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administrative berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh tim penyeleksi yang keputusannya ditentukan oleh bupati. Sedangkan pelaksanaan fit and prover test dilakukan tim dari Universitas Udayana Denpasar. Hasil dari fit and prover test akan diberikan kepada bupati. Selain itu, langkah ini juga sebagai resep yang digunakan Winasa untuk menghilangkan perilaku KKNK di antara pegawai di Pemerintah

Kabupaten

Jembrana,

mengingat

pada

dekade

sebelumnya

penempatan seorang PNS dalam jajaran birokrasi masih terdapat peluang untuk melakukan KKNK (korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme). Winasa juga melakukan terobosan-terobosan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya jajaran pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Berbagai terobosan itu seperti, penyelenggaran diklat penjenjangan pegawai, semacam ADUM, ADUMLA, dan lainnya, yang diselenggarakan dengan swadaya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, sambil bergendangan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan. Langkah profesionalisasi

ketiga birokrasi

adalah

memperkuat

dengan

strategi

agenda pendukung,

restrukturisasi berupa

dan

efisiensi

pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan yang dikenal dengan nama sisdur (sistem dan prosedur). Perbaikan sistem keuangan dilakukan pada saat bersamaan dengan penataan kelembagaan birokrasi daerah. Pada dasarnya, sistem dan prosedur terdiri dari empat perubahan mendasar yaitu, Tim Penilai Independen, Sistem Gudang, Owner Estimated dan Penghapusan Sistem Honor. Sistem Gudang dalam hal ini, digunakan untuk lebih menyempurnakan efisiensi dalam prilaku celah-celah terjadinya KKN di dalam setiap perilaku

20

birokrasi ketatapemerintahan di Kabupaten Jembrana, Sistem Gudang ini diterapkan dengan manajemen control pada sisi masuknya barang , maka dengan cara ini setiap pembelian dan pengeluaran barang harus melewati satu pintu. Langkah keempat yang menarik dari strategi reformasi birokrasi di Jembrana adalah prinsip reward and punishment dalam birokrasi pemerintahan daerah. Bupati tidak segan-segan memberikan hukuman kepada staff yang memiliki kinerja yang buruk, di samping menerapkan mekanisme punishment, Jembrana juga menjamin kesejahteraan aparatur birokrasi daerah dengan mekanisme insentif, berupa ; uang daging babi seluruh pegawai negeri sipil di Jembrana, gaji ke-13 dan ke-14, pemberian dan kesejahteraan aparat desa, bantuan operasional BPD, bonus peninkatan kesejahteraan sebesar 1 juta bagi seluruh pegawai, biaya operasional bagi kepala desa, biaya operasional bagi klian Banjar dan lainlainnya. Sementara, langkah yang dilakukan Winasa dalam ketenegakerjaan adalah dengan menjalin berbagai hubungan serta koneksinya, juga menjalin kerja sama sister city dengan Kabupaten Okayama, Jepang. Dengan kerja sama di bidang tenaga kerja ini, diharapkan masyarakat Jembrana akan memiliki peluang mendapatkan pekerjaan di Okayama, Jepang. Karena dengan sistem magang di Jepang itu, masyarakat Jembrana akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain keuntungan finasial yang jauh lebih besar dibandingkan menjadi tenaga kerja di Indonesia, keuntungan lainnya adalah berupa pengalaman kerja seperti penyerapan etos kerja masyarakat Jepang dan terjadinya alih teknologi. 2. Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan Pasca pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan bergabungnya beberapa intansi vertikal yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam intansi Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2000, maka dibentuklah “Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana” yang baru, yang sesuai dengan amanat PP. No. 84 Tahun 2000 tersebut. Hal ini diimplementasikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2000. sedangkan untuk

21

merampingkan organisasi pemerintahan daerah sehingga dapat berfungsi lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003, yang disesuaikan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Adapun hasil perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Perda No. 7, 8, dan 9 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000 dengan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah ( PP) No. 8 Tahun 2003. 3. Strategi Pemanfaatan Aset Daerah Menurut I Komang Wiyasa, ada tiga kunci yang mendasari langkah-langkah strategi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pemanfaatan dan mengadakan sarana dan prasarana sebagai penunjang aktifitas pemerintahan dan pelayanan kepada mas yarakat. K etiga kunci ters ebut adalah, K ebutuhan, M anfaat, dan Berkesinambungan. Langkah-langkah itu dikenal sebagai “Empat Langkah Efisiensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah”. a. Melakukan relokasi bagi seluruh lembaga dan organisasi yang berada di bawah payung Pemerintah Kabupaten Jembrana, baik setingkat dinas, kantor maupun bagian, ke dalam satu kompleks perkantoran yang terintegrasi bahkan berada di bawah satu atap. b. Melakukan langkah-langkah efisiensi pemanfaatan aset daerah, baik aset tidak bergerak maupun aset bergerak secara maksimal. c. Menerapkan pola pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah maupun publik sebagai kegiatan rutin dari dinas instansi terkait, dan

bukan

diproyekkan seperti yang diterapkan sebelumnya. d. Pola pemeliharaan gedung dan perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dilakukan dengan sistem keberlanjuatan melalui “Engenering system. 4. Manajemen Pengelolaan Dana / Anggaran Ada beberapa kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pengelolaan dana dan anggaran yang dimiliki.

22

Mulai dari Sistem Perencanaan Anggaran, Pemanfaatan atau Pendayagunaan Anggaran, Manajemen Kontrol atas Pemanfaatan Anggaran, serta Sistem dan Mekanisme Alur Uang/Dana yang harus dikelola, sehingga memudahkan kontrol dan pelaporannya. Pengelolaan anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana mencoba menerapkan pola baru, yang disebut sebagai Pola OE (Owner Estimate). Dalam arti, anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD tidaklah diperlakukan sebagai standar seperti apa yang terjadi dahulu, tetapi OE yang dibuat oleh konsultan independenlah yang menjadi acuan. Diharapkan, dengan penerapan pola OE ini, akan tercapai efisiensi pengelolaan dana tanpa harus mengganggu atau mengurangi mutu hasil kerja. Selain itu, dengan pola OE, pola pengawasan terhadap keberadaan mutu proyek dapat dilakukan secara maksimal. Karena semuanya sudah terstandarisasikan dengan baik. Selanjutnya, I Komang Wiyasa menambahkan bahwa setelah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata pola OE ini sangat menguntungkan dari sisi pemerintahan, karena nilai efisiensinya sangat tinggi. Demikian juga dari sisi pelaksanaan proyek atau atau perusahaan, pola OE ini memaksa perusahanperusahan yang ada untuk berperilaku professional. Karena tanpa dukungan profesionalisme, maka sebuah perusahan akan sulit untuk ikut bersaing dan berpartisipasi. Karena pola OE ini lebih menekankan pada bobot nilai dan kualitas.

Artinya,

profesionalisme merupakan harga mati yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi. Selain itu, Maya juga mengemukkan bahwa dengan menerapkan pola OE di dalam penyelenggaraan berbagai proyek pembangunan, dari sisi efisiensi pemerintah sangat diuntungkan. Karena dengan pola ini dapat dilakukan penghematan-penghematan yang kalau dihitung-hitung nilainya lebih dari 30% atas nilai anggaran yang tertera di dalam pos-pos anggaran (APBD). 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Adapun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintahan Kabupaten Jembrana untuk meningktakan kualitas sumber daya manusia penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: 

Melakukan standarisasi pendidikan minimal S-1 bagi penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pembangunan yang menduduki jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

23



Bekerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan professional di bidang peningkatan somber daya manusia, dalam rangka penempatan dan pengisian jabatan-jabatan di dalam organisasi pemerintahan, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PNS yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan dengan pola subsidi dan bea siswa. Termasuk bagi tenaga guru / pendidik dan tenaga kesehatan.



Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga akademis dan pendidikan tinggi seperti Universitas Airlangga-Surabaya, dalam rangka memberikan kesempatan kepada PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2.



Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan ilmiah seperti BPPT dan PAL. Menyelenggarakan berbagai bentuk program pendidikan bagi peningkatan

profesionalisme

kerja

penyelenggara

birokrasi

pemerintahan

secara

berkesinambungan, berkerjasama dengan berbagai lembaga diklat, baik berupa diklat perjenjangan maupun diklat yang bersifat praktis dan aplikatif.

24

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang berhasil melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara merata, terjangkau, dan diperuntuhkan dengan standar gratis. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Jembrana mampu menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang handal dan profesional. Upaya serius yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya, Pemerintah Jembrana menjadi salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang bisa memberikan berbagai pelayanan umum secara gratis. Hal ini, dapat kita lihat dari tiga pilar atau program yang diciptakan atau menjadi program unggulan Kabupaten Jembrana dalam pelayanan umum terhadap masyarakat. Adapun ketiga pilar tersebut, yakni pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan ketiga, peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga program unggulan Pemerintah Kabupaten Jembrana di atas merupakan bukti kongkrit keberhasilan kabupaten tersebut dalam melakukan pengelolaan sistem birokrasi atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi. Terdapat tiga kunci utama yang dilakukan atau harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca reformasi, yakni pemimpin yang pro terhadap rakyat, menciptakan hubungan yang sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan adanya dukungan dari aparat birokrasi. Selanjutnya, langkah yang ditempuh, yakni melakukan penataan kembali birokrasi, baik dalam hal kelembagaan, kepegawaian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melakukan reformasi, tentunya terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan tersebut yaitu, Adanya daerah

dan

peranannya

dalam

usahanya

komitmen

kepala

melakukan reformasi birokrasi,

Restrukturisasi kelembagaan , Pemberdayaan sumber daya manusia birokrasi, Strategi pemanfaatan aset daerah, dan Manajemen pengelolaan dana / anggaran.

25

B. Saran 

Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas pelayanan maka pemerintah haruslah memperbaiki system pelayanan hal ini di karenakan takutnya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan.



Diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih berpartisipatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik,

bersih,

dan berwibawa,

serta

pencegahan dan percepatan

pemberantasan korupsi. 

Mengupayakan penataan perundang-undangan, dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang telah ada, Agar reformasi birokrasi guna mencegah buruknya birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.

26

DAFTAR PUSTAKA Prasojo, Eko dan Kurniawan, Teguh. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui http://staff.ui.ac.id Effendi, Sofian. 2000. Reformasi Administrasi Negara. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melaui sofian.staff.ugm.ac.id Ikhwan, Khairul. tt. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui http://pustaka.unpad.ac.id Centaury, Tyo. 2010. Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pelayanan Publik dan Berantas Korupsi. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui http://tyocentaury.wordpress.com (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/REFORMASI%20DAN%20PEMBANGUNA N%20LEMBAGA.pdf (https://www.academia.edu/2463830/Reformasi_Birokrasi_dan_Good_governanc e_Kasus_Best_Practices_dari_Sejumlah_Daerah_di_Indonesia Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 (http://id.scribd.com/doc/119146524/Jembrana-Rapi) Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 (http://jembranakab.go.id/files/LKPJ_2011/BAB_II_LKPJ.pdf) tanggal 11 Juni 2014

Diakses

pada

(http://makalahme02.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-reformasi-birokrasidi.html#_) Diakses pada tanggal 11 Juni 2014

27