REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh: Ahmad Hidayah 1110112000009
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/2014 M
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang Berjudul : REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
BIDANG
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 September 2014
Ahmad Hidayah
i
REFORMASI BIROKRASI : PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Oleh : Ahmad Hidayah NIM : 1110112000009
Dibawah Bimbingan
Suryani, M.Si NIP. 105411224
JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa : Nama
: Ahmad Hidayah
NIM
: 1110112000009
Progam Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul : REFORMASI BIROKRASI PELAYAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji :
Jakarta, 15 September 2014
Mengetahui
Menyetujui
Ketua Program Studi
Pembimbing
Ali Munhanif, Ph. D
Suryani M.Si
NIP. 196512121992031004
NIP.105411224
iii
iv
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu serta permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan. Peneliti menggunakan 3 teori, yaitu Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi. Peneliti menemukan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu terbagi dalam 3 aspek, yaitu Infrastruktur dan sarana prasarana, kualitas guru, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, tepatnya di Suku Dinas Pendidikan dan sekolah – sekolah di 6 kelurahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan studi lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa ada infrastruktur dan sarana prasarana telah terjadi reformasi birokrasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah baiknya bangunan di setiap sekolah SD, SMP dan SMA. Perbaikan juga terjadi pada prosedur permintaan perbaikan infrastruktur. Hal ini berdampak pada percepatan proses pelayanan. Pada kualitas guru, reformasi birokrasi belum mencapai titik maksimal. Ada 3 aspek, pertama adalah spesialisasi guru. Pada tahap ini guru belum tersepsialisasi. Kedua adalah penyebaran. Penyebaran telah merata di setiap pulau, namun di beberapa wilayah masih banyak terdapat tenaga honorer dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS). Ketiga adalah sertifikasi guru. Suku Dinas Pendidikan telah berhasil membuat seluruh guru di Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki sertifikat sebagai tenaga pengajar. Hal ini menandakan bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Sebab, dengan adanya KJP meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di DKI Jakarta, Khususnya Kabupaten Kepulauan Seribu.
v
KATA PENGANTAR Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Bapak Ali Munhanif, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4. Ibu Suryani M.Si, Selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah membimbing dengan sabar dan iklas, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan serta nasehat, dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Yanto Siregar selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Bapak Bambang selaku Kasubag Umum Suku Dinas Kabupaten Kepulauan seribu. terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancari dan meminta data untuk keperluan penelitian 6. Kepala sekolah dan guru di Kabupaten Kepulauan Seribu yang saya wawancari. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancarai
vi
7. Orang tua tercinta Bapak Bobbi Rosadi dan Ibu Nelly Kadriana serta adik saya Siti Rasya Salsabila dan Desyafran Rafa yang memberikan segala bentuk dukungan berupa finansial dan moral sehingga skripsi ini dapat selesai. 8. Angga Patiar Boru Sianturi, Terima Kasih telah selalu berada di samping peneliti dalam suka maupun duka selama pengerjaan skripsi ini. 9. Brian Aderinanda Bahri, Kokoh dan Dwi Andika Irawan. Terima kasih untuk selalu menjadi sahabat baik saya dan menemani saya selama penelitian di Kepulauan Seribu. 10. Keluarga Besar BEM FISIP 2013 – 2014, khususnya Hilman Hidayat, Rida Fauziah Qinvi, Andhita Nooryani Sarasati, Anggita, Ricardo Taufano, La Ode, Fikri Mahir Lubis, Ahsan, Mhd Ikhsan dll. Terima kasih telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai. 11. Seluruh teman – teman Ilmu Politik 2010, khususnya Herman Afrianto, Aliya dan Abdurrahman Abudan dll yang tidak pernah lelah membantu skripsi peneliti dari awal sampai akhir. 12. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca sekalian.
Jakarta, 10 September 2014
Ahmad Hidayah
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME........................................i LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN................................................ii ABSTRAK.............................................................................................................iii KATA PENGANTAR...........................................................................................iv DAFTAR ISI.........................................................................................................vi DAFTAR TABEL...............................................................................................viii DAFTAR DIAGRAM...........................................................................................ix DAFTAR GAMBAR..............................................................................................x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah..........................................................................1 B. Perumusan Masalah ................................................................................9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................................9 D. Tinjauan Pustaka...................................................................................10 E. Metodologi Penelitian............................................................................11 BAB II KERANGKA TEORI A. Birokrasi ...............................................................................................14 1. Definisi Birokrasi .........................................................................14 2. Tujuan Birokrasi ...........................................................................16 3. Tugas Birokrasi .............................................................................17 4. Kelemahan Birokrasi di Negara Berkembang...............................18 B. Reformasi Birokrasi ..............................................................................18 1. Definisi Reformasi Birokrasi .........................................................18 2. Sejarah Reformasi Birokrasi .........................................................21 3. Strategi Reformasi Birokrasi .........................................................22 C. Pelayanan Publik .................................................................................24 BAB III PROFIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Seribu ..................................................27 B. Geografis Kabupaten Kepulauan Seribu ..............................................28 C. Unsur Demografi Kabupaten Kepulauan Seribu ................................. 29 1. Pendidikan .....................................................................................29 2. Tingkat Ekonomi ...........................................................................31 3. Penyebaran Jumlah Penduduk .......................................................32 D. Struktur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu ..........................34 BAB IV REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU A. Reformasi birokrasi bidang pendidikan ...............................................35
viii
B. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana ...............................38 1. Tingkat Sekolah Dasar (SD) .........................................................40 2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)..................................41 3. Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) .....43 C. Perbaikan Kualitas Guru .......................................................................46 1. Spesialisasi Guru ...........................................................................46 2. Penyebaran Guru ...........................................................................48 3. Sertifikasi Guru .............................................................................50 D. Kartu Jakarta Pintar ..............................................................................53 E. Masalah dan Hambatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan 1. Minimnya Jumlah Murid Tingkat SMA/SMK ..............................60 2. Minimnya Transportasi Antar Pulau .............................................62 3. Pola Pikir Masyarakat ...................................................................62 4. Belum Terspesialisasi Guru ..........................................................63 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ...........................................................................................64 B. Saran .....................................................................................................65 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................xi LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi............................................3
Tabel 1.2
10 Besar Provinsi Pelayanan Publik Terbaik .................................6
Tabel 1.3
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru tahun 2014 ..............................7
Tabel 1.4
Persentase Tingkat Pendidikan di Kepulauan Seribu .....................8
Tabel 3.1
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru tahun 2014 .............................29
Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Seribu.......................31
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kepulauan Seribu ............................31
Tabel 3.4
Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Kepulaun Seribu .........32
Tabel 4.1
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SD ....................41
Tabel 4.2
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SMP .................42
Tabel 4.3
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SMA/SMK........45
Tabel 4.4
Jumlah PNS dan Honorer Berdasarkan Kelurahan........................49
Tabel 4.5
Jumlah PNS dan Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan..........49
Tabel 4.6
Jumlah Alokasi Anggaran Bagi Anggota KJP...............................54
x
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 3.1
Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu ...................30
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1
Bangunan Sekolah Dasar (SD) 02 Pari........................................41
Gambar 4.2
Lapangan SMAN 69 Pramuka yang sedang di renovasi ...............45
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan birokrasi di Indonesia bukanlah permasalahan baru. Problem birokrasi ini merupakan suatu problem yang kompleks dan sulit untuk di selesaikan oleh pemerintah. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa birokrasi bukanlah menjadi pelayan bagi
masyarakat
melainkan sebagai sumber masalah bagi masyarakat. Selain itu birokrasi di Indonesia sangat erat kaitanya dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).1 Berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi tersebut merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam birokrasi baik di pusat maupun daerah. Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan dapat lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik, justru pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu dijalankan dengan baik. Kesan negatif yang di pandang oleh masyarakat kepada birokrasi diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak dapat merespon keinginan masyarakat. Konsep birokrasi di
Indonesia dinilai tidak lagi
mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Birokrasi 1
Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi di Publik Indonesia (Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, 2002), h.228
1
dinilai bekerja dengan lambat, hati – hati dan metodologi sudah tidak dapat diterima oleh masyarakat saat ini yang cepat, efisien, tepat waktu, dan sederhana. Ditambah lagi sekarang telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala sesuatunya berjalan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itulah konsep reformasi birokrasi harus dilaksanakan di Indonesia. Gerakan reformasi birokrasi ini mendambakan birokrasi yang memiliki netralitas politik, transparan, responsibel, akuntabel dan bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah daerah yang lama harus segera di tinggalkan dan digantikan dengan paradigma pemerintahan daerah yang baru. Hal tersebut di rasa menjadi suatu keharusan sehingga otonomi daerah tidak menjadi sia – sia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia NO 81 Tahun 2010 mengatakan bahwa dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.2 Menurut Peraturan Presiden ini jelas menegaskan bahwa setiap Instansi pemerintah harus melakukan Reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu harus sesegera mungkin dalam proses reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan yaitu birokrasi yang bersih dari praktik KKN, pelayanan publik yang baik, Profesionalisme pegawai,netralitas
2
httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di akses pada tanggal 12 November 2013.
2
dan lain – lain. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi seperti yang dikemukakan tabel di bawah ini. Tabel 1.1 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
HASIL YANG DI HARAPKAN
AREA Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran
Tata Laksana Peraturan Undang Undang
efektif, efisien, dan sesuai dengan good governance Undang - Undang yang lebih tepat sasaran
Sumber Daya Manusia
berintegritas, kompeten, netral, kapabel, dan profesional
Pengawasan
bersih dan bebas dari KKN
Akuntabilitas
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pelayanan yang sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat
Pelayanan Publik Pola Pikir dan Budaya Kerja birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Sumber : httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di akses pada tanggal 12 November 2013
Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki beberapa tahapan dalam pencapaian hasil. Tahapan ini dilakukan dalam 5 tahun. Setiap 5 tahun pemerintah memiliki tujuan atau target yang harus dicapai. Tahapan ini di antaranya adalah :
3
1. Sasaran Lima Tahun Pertama (2010 – 2014) Sasaran pada lima tahun pertama ini di fokuskan pada pewujudan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 2. Sasaran Lima Tahun Kedua (2015-2019) Sasaran pada tahap kedua adalah pengobtimalisasi dari capaian pada tahap pertama 3. Sasaran Lima Tahun ketiga (2020 – 2014) Sasaran pada tahap ketiga adalah peningkatan kapasitas birokrasi untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari tahap kedua. 3 Sekarang ini Indonesia masih berada pada tahap pertama dalam proses reformasi birokrasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk melakukan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang ada pada daerahnya. Proses pelayanan publik oleh daerah mencakup obyek yang luas seperti : pengurusan KTP, berbagai macam perizinan, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan
3
httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di akses pada tanggal 12 November 2013
4
masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. Salah satu daerah yang sedang melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam pembenahan pelayanan publik adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tingkat Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh hasil yang cukup baik dalam hal peringkat pelayanan publik yang dikeluarkan oleh kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat peringkat 7 dengan kategori cukup baik (CC).
5
Tabel 1.2 10 Besar Provinsi Dengan Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia
NO 1 JAWA TIMUR
PROVINSI
NILAI PROVINSI B
2
JAWA TENGAH
B
3
JAWA BARAT
CC
4
DI YOGYAKARTA
CC
5
KALIMANTAN TIMUR
CC
6
LAMPUNG
CC
7
DKI JAKARTA
CC
8
BALI
CC
9
BANTEN
CC
10
SULAWESI UTARA
CC
Sumber : Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012
Pada kenyataannya, pelayanan publik yang memperoleh peringkat 7 dari seluruh provinsi di Indonesia belum merata di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dalam Republika Online pada tanggal 12 Januari 2014 menyatakan bahwa pelayanan bidang pendidikan belum merata di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah wilayah Kabupaten
6
Kepulauan Seribu. Hal ini di buktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Kepuluan Seribu.4 Berikut di paparkan jumlah sekolah, guru dan murid di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu : Tabel 1.3 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2014 Jenis Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid TK 13 70 658 SD 14 184 2705 SMP 7 95 1241 SMA 1 26 363 SMK 1 17 262 Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah murid dari jenjang SD sampai ke SMA mengalami penurunan. Dari jumlah 2705 murid yang terdiri dari 14 SD yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya hanya sekitar 1241 murid yang berada di 7 SMP. Terjadi penurunan jumlah murid sekitar 50% lebih. Tidak hanya dari SD ke SMP, jenjang selanjutnya pun mengalami penurunan jumlah murid. Dari total 1241 yang terdiri dari 7 SMP, hanya terdapat 1 SMK dan 1 SMA di tingkat selanjutnya yang terdiri dari 623 murid. Melihat jumlah angka tersebut dapat di pastikan bahwa terjadi penurunan jumlah murid sekitar 50 persen dari jenjang SMP ke tingkat SMA atau SMK.
4
Ajeng Rizky, 12 Januari 2014, Kepulauan Seribu Bukan Anak Tiri, dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/12/mza2jd-kepulauanseribu-bukan-anak-tiri, diakses pada 23 mei 2014
7
Selain itu, data di atas juga dapat menjawab pertanyaan mengapa tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu masih tergolong rendah. Berikut di paparkan persentase tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu : Tabel 1.4 Persentase Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2011 Jenis Pendidikan Tidak Punya Ijazah SD SMP SMA Diploma 3 (D3) SI S2-S3
Persentase 24 30 21 19 1 4 1
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Berdasarkan data diatas,
dapat menjelaskan bahwa persentase jumlah
penduduk yang memiliki ijazah SD paling besar di bandingkan dengan SMP dan SMA atau SMK. Hal ini berarti masih banyak penduduk di Kabupaten Kepulauan Seribu yang hanya berijazahkan tamatan SD yang berarti pula tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMP dan SMA. Mengenai
anggaran
maka
berdasarkan
data
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melansir total belanja DKI Jakarta pada 2010 mencapai Rp 26,23 triliun. Jumlah ini dialokasikan untuk belanja pembangunan sebesar Rp 17,55 triliun Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan daerah
8
Kabupaten Kepulauan Seribu hanya Rp 170 miliar.5 Dari total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 31 miliar dialokasikan untuk biaya pendidikan.6 B. Perumusan Masalah
Penelitian skripsi ini secara umum ingin melihat bagaimana proses reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu serta faktor – faktor penghambat dan segala problem pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. 1. Bagaimana Implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu ? 2. Apa saja hambatan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu dalam meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari Penelitian skripsi ini di harapkan : 1.
Mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu
2.
Mengetahui hambatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan
Manfaat Penelitian 1. Manfaat akademis, yaitu mengembangkan ilmu politik khususnya di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik 5
Inu “Kepulauan Seribu Namanya, Miskin Keadaanya”, artikel di akses pada tanggal 1 April 2014 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1edafb23e1b/pulau-seribunamanya-miskin-keadaannya 6 Data Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2013
9
2. Manfaat praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penulisan skripsi di masa yang akan datang D. Tinjauan Pustaka 1. Myrna Nurbaini : Tesis Universitas Diponogoro dengan judul Reformasi Birokrasi di Pemerintahan kota Surakarta. Tesis ini meneliti bagaimana proses Reformasi Birokrasi di kot Surakarta ? dan faktor apa saja yang menjadikan kunci keberhasilan pemerintah kota Surakarta dalam proses Reformasi Birokrasi ?. kesimpulan dari penelitian ini adalah Sejumlah terobosan baru diluncurkan dalam membangun Kota Surakarta. Tak hanya soal penataan fisik kota seperti revitalisasi pasar, penataan hunian liar, hingga fasilitas-fasilitas pelayanan, pembangunan nonfisik juga banyak dilakukan. Misalnya di bidang pelayanan perijinan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Usaha-usaha tersebut seolah ingin membuktikan keunggulan lain kota ini dalam hal kompetensi sumber daya manusianya. Program-program yang digagas pemerintahadalah program inovatif daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Rizky Al Karim : Skripsi Universitas Negeri Surabaya dengan judul Reformasi Birokrasi di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ingin meneliti bagaimana proses Reformasi Birokrasi di Kesehatan Provinsi Jawa Timur ? kesimpulan dari penelitian ini adalah Reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan. Reformasi birokrasi tersebut berada pada penataan ketatalaksanaan dengan melakukan penyusunan SOP-AP. Penyusunan SOP-AP dijalankan oleh 10
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Jawa Timur khususnya pada pelayanan kesehatan. Pemanfaatan adanya SOP-AP dimaksudkan untuk menjadi standarisasi
cara
yang
dilakukan
pegawai
dalam
melaksanakan
pekerjaannya agar efisien, efektif, runtut dan dapat memenuhi target. Terdapat beberapa tahap yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan SOP-AP seperti tahap persiapan, penilaian kebutuhan dan pengembangan. E. Metodologi Penelitian
Pendekatan Penelitian Menurut Lexy J.Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan analisis data statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Secara prosedur menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Maka metode
penulisan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini adalah pendekatan kualitatif. Karena sesuai dengan penelitian yang akan peneliti ambil yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkitan dengan masalah yang diteliti. Supaya dapat dengan jelas menghadirkan data-data tersebut dengan sistematis agar dapat menjadi karya ilmiah yang baik.7
7
Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya,2006), h. 4.
11
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian akan dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,
tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan sekolah – sekolah, sedangkan waktu penelitian akan dilakukan secara bertahap hingga selesai penelitian.
Teknik Pengumpulan Data Instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini
adalah: a. Dokumentasi Dokumentasi yang digunakan berupa pengumpulan data-data dalam bentuk apapun yang terkait dengan penelitian ini. Dokumetasi diperlukan untuk mempermudah peneliti menemukan jawaban dan kejelasan dari permasalahan penelitian, juga agar peneliti dapat menjelaskan secara jelas terkait dengan permasalahan skripsi ini. b. Wawancara Memperoleh data melalui narasumber yang bersangkutan dengan tema skripsi. Demi memenuhi dan mencari data (serta fakta) langsung sebanyakbanyaknya dari narasumber yang menjadi pelaku ataupun pengamat yang berkaitan dengan masalah Pelayanan publik. Peneliti mewawancarai Kepala Suku dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kasubag Suku Dinas
12
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan Guru, serta masyarakat setempat. Sumber Data a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data dari objek yang diteliti salah satunya adalah wawancara dengan narasumber. Adapun untuk penelitian ini, narasumber yang diwawancarai meliputi aktor-aktor terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan guru. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan dari lingkaran luar objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui pemberitaan di media massa, hasil penelitian sebelumnya, maupun internet.
13
BAB II KERANGKA TEORI
A. BIROKRASI
1. Definisi Birokrasi
Dalam ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro, badan eksekutif pemerintah, dan keseluruhan pejabat publik, baik itu pejabat tinggi ataupun rendah. Namun makna tersebut mengandung inti pengertian bahwa birokrasi erat kaitannya dengan suatu lembaga pemerintahan. Makna birokrasi erat kaitannya dengan pemerintah muncul karena pada umumnya lembaga pemerintah selalu berbentuk birokrasi.8 Birokrasi selalu di kaitkan oleh seorang tokoh yang bernama Max Webber. Begitu besar pengaruh pemikiranya sehingga jika bicara mengenai birokrasi maka nama Max Webber akan muncul. Max Webber adalah salah seorang tokoh asal Jerman yang di pandang sebagai bapak birokrasi. Birokrasi Webber membentuk sebuah hierarki atau sebuah struktur organisasi dimana atasan memberikan tugas dan kewajiban kepada bawahannya.9
8
Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 22 9 Max Webber, Economy and Society, (California: University of California Press, 1978) h. 956
14
Dalam suatu konsep birokrasi modern Webber menjelaskan birokrasi harus di jalankan dengan rasional. Menurut Webber tipe birokrasi yang ideal meliputi cara – cara sebagai berikut : Individu seorang pejabat pada hakikatnya adalah bebas namun dibatasi oleh aturan yang berlaku. Pejabat tidak bebas melakukan segala sesuatu demi kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Jabatan disusun berdasarkan tingkatan Hierarki dari atas ke bawah ataupun dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Konsekuensinya adalah ada jabatan yang lebih tinggi dan ada jabatan yang lebih rendah. Tugas dan fungsi masing – masing bidang memiliki perbedaan. Setiap jabatan memiliki kontrak kerja yang dimana di dalam kontrak kerja tersebut berisikan tugas dan fungsi pejabat. Setiap pejabat diseleksi berdasarkan keahliannya Terdapat struktur jenjang karir yang jelas Setiap pejabat dijalankan dengan disiplin dan peraturan yang jelas serta pengawasan10 Model birokrasi Webber selama ini dipahami sebagai sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan demi mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dengan demikian para pekerja di dalam sistem birokrasi diibaratkan sebagai penggerak dalam mesin birokrasi tersebut. Pemicu ataupun pengerak mesin ini haruslah netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Hal ini membuat birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan 10
Ibid.,h.959 - 963
15
kelas ataupun kelompok tertentu. Pejabat yang bersikap netral diharapkan akan patuh dan mengabdi kepada masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. 2. Tujuan Birokrasi Birokrasi
dibuat
untuk
mencapai
tujuan
pemerintah
dalam
mensejahterakan masyarakat. Menurut Webber tujuan penyedian birokrasi pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab pemerintah. 2. Memajukan kepentingan sektor ekonomi 3.
Membuat regulasi atau aturan11 Berdasarkan pendapat Webber diatas dapat dilihat bagaimana pemerintah
memberi kesejahteraan kepada rakyatnya melalui birokrasi yang menjadi pelayan bagi masyarakat. Tujuan utama birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat harus tertancap keras pada para aparatur pelaksana, agar mereka tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana pendapat Thoha, birokrasi yang merupakan organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi
11
Ibid.,
16
kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.12 3. Tugas Birokrasi Tugas birokrasi merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh birokrasi untuk mencapai tujuannya. Tugas birokrasi tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat dalam arti sempit, tetapi juga berperan mengelolah kebijkan publik13. Salah satu bagian dari pengelolaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi yaitu pembuatan keputusan. Langkah awal dalam pengelolaan kebijakan adalah bagaimana peran birokrasi dalam mengambil keputusan. Webber dalam bukunya Economic and Society memperlihatkan peranan birokrasi dalam pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut : a. Pembuat peraturan di bawah peraturan perundang-undangan b. Pemprakarsa kebijakan c. Birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan14 Kondisi masyarakat di zaman modern yang semakin cerdas dan mempunyai banyak kebutuhan menjadikan aparatur sebagai pelaksana birokrasi dituntut untuk lebih responsif terhadap keadaan internal dan eksternal birokrasi. Tugas birokrasi dalam melayani masyarakat tidak boleh terlalu kaku. Keadaan
12
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Era Reformasi (Jakarta: encana, 2009) h.37 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.70-71 14 Max Webber, Economy and Society, (California: Universityof California Press, 1978) h. 980 13
17
lingkungan diluar birokrasi dalam hal ini yaitu perkembangan masyarakat yang dinamis harus menjadi perhatian birokrasi untuk menyesuaikan dalam memberikan pelayanan. 4. Kelemahan Birokrasi di Negara Berkembang Birokrasi di negara berkembang cenderung memiliki beberapa problem yang menjadi sebuah kelemahan pada sistem birokrasi. Kelemahan inilah yang harus di perbaiki dalam sebuah konsep reformasi birokrasi. Menurut Heady dan Wallis, kelemahan birokrasi di negara berkembang adalah : 1. Pola dasar sistem administrasi negara merupakan tiruan dan jiplakan dari sistem administrasi kolonial yang dikembangkan negara penjajah khusus untuk negara yang di jajahnya. 2. Birokrasi pemerintah kurang sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal keterampilan, kepemimpinan dan manajemen yang baik. 3. Birokrasi belum maksimal dalam mementingkan kepentingan masyarakat dan cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi15 B. REFORMASI BIROKRASI Birokrasi di Indonesia memiliki catatan yang kurang bagus, khususnya pada pada masa orde baru yang menggunakan birokrasi sebagai mesin politik. efek peninggalan dari era orde baru ada tidak efisien, kinerja yang buruk, dan rusaknya birokrasi di Indonesia. Lebih dari pada itu, birokrasi di Indonesia rentan akan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 15
Ginanjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan,(Jakarta: LP3SE, 1997) h. 48
18
Menurut Miftah Thoha, reformasi adalah suatu keharusan. Reformasi harus dilakukan karena demi menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik pada masanya. Reformasi Birokrasi seharusnya memberikan suatu rancangan besar yang akan dilakukan. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara haruslah mengakomodir kepentingan rakyat. Pemimpin yang baik harus mengenal rakyatnya dengan baik. Sehingga orientasi pelayanan publik tidak kepada kepentingan penguasa melainkan demi kepentingan rakyat.16 Salah satu contoh adalah ketika suatu masyarakat tertimpa bencana, maka birokrasi tidak boleh menyulitkan dalam hal memberikan bantuan. Antrian yang panjang dan birokrasi yang menyulitkan adalah bukti bahwa pelayan publik di indonesia masih berada di tingkat bawah. Tahun 1998 adalah pintu gerbang bagi reformasi di Indonesia. Reformasi dimaknai sebagai perubahan secara menyeluruh di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Dalam aspek politik dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi wacana yang naik ke permukaan. Reformasi birokrasi menjadi sebuah isu yang ingin di realisasikan. Terlebih lagi, akibat jadinya birokrasi sebagai mesin politik pada masa orde baru membuat birokrasi memberikan sumbangan bagi keterpurukan bangsa pada pasca reformasi. Budaya yang melekat pada birokrasi pada saat itu adalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tetapi tidak ada jaminan pasca reformasi maka budaya birokrasi yang buruk ini akan hilang. KKN telah menjadi permasalahan yang akut dan mengakar di kalangan birokrasi di Indonesia. 16
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.18-19
19
Tuntutan terbesar pasca reformasi adalah mereformasi birokrasi. Birokrasi harus berubah menjadi pelayan publik yang baik. Pandangan buruk yang melekat pada birokrasi imbas masa orde baru haruslah segera di hilangkan. Dengan adanya tuntutan reformasi inilah birokrasi harus merubah fungsi dan perannya. Misalnya dahulu birokrasi di anggap suka memerintah, sekarang birokrasi haruslah berubah wujud menjadi sosok penolong bagi masyarakat. 1. Definisi Reformasi Birokrasi Menurut Zauhar, Reformasi Birokrasi berasalkan dari 2 suku kata, yaitu reformasi dan birokrasi. Reformasi berarti perubahan struktur administrasi untuk ke arah yang lebih baik. Sedangkan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang biasanya dikaitkan dengan pemerintah yang menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan publik. Dari pengertian diatas bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan organisasi pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. 17 Selain itu, Sedamaryanti menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu dan komperhensif, demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance.18Jadi reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Reformasi birokrasi dalam sektor publik menurut Mark Schacter dalam papernya Public Sector Reform In Developing Countries, mengatakan bahwa 17
Soesilo Zauhar, Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h.56 18 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.67
20
reformasi birokrasi adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahanan khususnya sektor publik.19 2. Sejarah Reformasi Birokrasi Good governance menjadi tolak ukur sekaligus tujuan dari reformasi birokrasi. Konsep good governance tidak serta merta muncul begitu saja. Pada awalnya reformasi birokrasi dilakukan untuk memenuhi konsep The Old Public Administration. Konsep The Old Public Administration menekankan pada pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini yaitu pemerintah kepada masyarakat. Konsep The Old Public Administration menekankan bahwa administrasi negara hanya menjadi pelaksana peraturan yang dibuat oleh pejabat. Ide konsep The Old Public Administration ini dapat berlangsung pada semua sektor kehidupan, mulai dari sektor pertahanan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, transportasi dan lain-lain.20 Keberadaan konsep The Old Public Administration tergeser sekitar tahun 80-an. Pada tahun tersebut muncul konsep baru yaitu New Public Management (NPM).. Inti dari konsep NPM ini yaitu mentraformasikan sistem kinerja yang ada disektor privat dan bisnis ke sektor publik. Pada hakikatnya konsep ini menuntut efektif dan efisien dengan cara mengganti (reform) kebiasaan kinerja publik yang bergantung pada aturan yang dibuat oleh pejabat menjadi berorientasi pada pasar
19
Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalamhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014 20 Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2008) h.71
21
(market). Menurut Thoha slogan yang berbunyi “mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis”. 21 Perkembangan zaman yang serba dinamis akhirnya menggesr paradigma The Old Public Administration dan New Public Management. Konsep yang muncul di abad XXI ini dan sekaligus menggeser kedua konsep tersebut adalah New Public Service (NPS). Menurut Thoha NPS merupakan konsep yang menekankan berbagai elemen. Di dalam perkembangannya konsep NPS akhirnya mengalami pembaharuan, sekarang dikenal dengan good governance.22 Di Indonesia good governance ini diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang baik. Menurut Kumorotomo ada tiga asas besar dalam good governance, yaitu prinsip demokrasi, keadilan sosial dan pemerataan, serta mengusahakan kesejahteraan umum.23 3. Strategi Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, apabila dalam melakukan reformasi birokrasi terdapat strategi. Strategi dalam reformasi birokrasi merupakan alat dan sekaligus pedoman yang mempermudah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Menurut Sedarmayanti strategi reformasi birokrasi antara lain:
21
Ibid., h.74 Ibid., h.84 23 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2011) h. 318 22
22
Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) 1. Peningkatan penghasilan dengan prinsip pekerjaan seimbang dengan imbalan. 2. Pengembangan budaya kerja (penerapan nilai budaya pada tiap unit pelaksana pelayanan publik). 3. Internalisasi dan konkretisasi prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Sistem menajemen pemerintahan 1. Penciptaan pola dasar organisasi pemerintah (unit pelaksana pelayanan publik). 2. Perubahan dari manajemen ketatausahaan ke manajemen sumber daya manusia apratur. 3. Simplikasi dan otomatisasi tatalaksana, sistem prosedur dan mekanisme pelayanan publik. 4. Perbaikan sistem pengolahan aset atau barang milik negara. 5. Pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik. 6. Perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur.24
24
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.76
23
C. PELAYANAN PUBLIK Demi terwujudnya pemeritahan yang ideal, maka birokrasi haruslah menjadi pelayan masyarakat. Salah satu tugas penting birokrasi adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan birokrasi. Jadi, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan pokok ataupun aturan yang telah di tetapkan. Secara umum pelayanan publik terbagi atas 3 bagian, yaitu barang, jasa dan administratif. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitasfasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan
serta
penyelenggaraan
transportasi.
Pelayanan
administratif
merupakan sebuah pelayanan perizinan, misalnya adalah pebuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan lain – lain. 25 Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat standarisasi bagi pelayanan publik dalam suatu instansi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Keputusan ini berisikan sebagai berikut : 25
Lijan Poltak Sinambella, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) h.5
24
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk
mendapatkan
pelayanan
sesuai
dengan
jenis
pelayanannya 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
25
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan26
26
Data Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012
26
BAB III PROFIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU A Sejarah Kabupaten Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah Kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta yang lainya. Melihat potensi alam wilayah Kepulauan Seribu yang merupakan daerah kepulauan, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk mengembangkan wilayah kepulauan seribu dalam bidang peningkatan kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas hidup nelayan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Melihat tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatan bidang pariwisata, namun hal ini belum memberikan sesuatu yang berarti. Sebab eksploitasi sumber daya laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungkan. Selain itu, wilayah kepulauan seribu yang berbentuk kepulauan menyebabkan daerah ini masih tergolong tertinggal dari daerah DKI Jakarta yang lainya. Penyebabnya adalah minimnya sarana transportasi menyebabkan daerah ini seakan – akan terisolir dari wilayah lainya. Selain itu,
rendahnya tingkat ekonomi dan
pendidikan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai tujuan dalam pengembangan kepulauan seribu, maka Kecamatan Kepulauan seribu yang tadinya masuk dalam pemeritahan wilayah Jakarta Utara, kini statusnya menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu. Ketentuan ini diatur dalam Undang – Undang No 34 tahun 1999 tanggal 31 Agustus tahun 1999 tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam perubahan status 27
menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu, maka terjadi juga pemekaran dari 1 (Satu) kecamatan menjadi 2 (Dua) kecamatan dan dari 4 (Empat) Keluarahan menjadi 6 (Enam) Kelurahan. Kecamatan Kepulauan Seribu utara terdiri dari 81 pulau dan 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Harapan. Sedangkan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari 25 Pulau yang terdapat 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Tidung. 27 B. Geografis Kabupaten Kepulauan Seribu Secara Astronomi Kabupaten Kepulauan Seribu terletak antara 5010’00’’ sampai dengan 5057’00’’ Lintang Selatan dan 106019’30’’ sampai dengan 106044’50’’ Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 1 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kepulauan Seribu berdasarkan SK Gubernur no 171 tahun 2007 adalah 8,70 Km2. Berdasarkan posisi
geografisnya, Kepulauan Seribu memiliki batas –
batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara
: Laut Jawa atau Selat Sunda
Sebelah Timur
: Laut Jawa
Sebelah Selatan
: Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, dan Jakarta
Barat 27
http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA, diakses pada tanggal 28 April 2014
28
Sebelah Barat
: Laut Jawa atau Selat Sunda.28
D. Unsur Demografi Kabupaten Kepulauan Seribu 1. Pendidikan Berikut di paparkan mengenai jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tabel 3.1 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2014
Jenis Sekolah TK SD SMP SMA SMK
Jumlah Sekolah 13 14 7 1 1
Jumlah Guru 70 184 95 26 17
Jumlah Murid 658 2705 1241 363 262
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah murid dari jenjang SD sampai ke SMA mengalami penurunan. Dari jumlah 2705 murid yang terdiri dari 14 SD yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya hanya sekitar 1241 murid yang berada di 7 SMP. Terjadi penurunan jumlah murid sekitar 50% lebih. Tidak hanya dari SD ke SMP, jenjang selanjutnya pun mengalami penurunan jumlah murid. Dari total 1241 yang terdiri dari 7 SMP, hanya terdapat 1 SMK dan 1 SMA di tingkat selanjutnya yang terdiri dari 623
28
Ibid.,
29
murid. Melihat jumlah angka tersebut dapat di pastikan bahwa terjadi penurunan jumlah murid sekitar 50 persen dari jenjang SMP ke tingkat SMA atau SMK. Jumlah sekolah, murid, dan guru yang menurun dapat menjelaskan mengapa pendidikan di kabupaten Kepulauan Seribu masih tergolong rendah. Berikut di papatkan persentase tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Diagram 3.1
Tingkat Pendidikan Kabupaten Kep. Seribu 2011 Tidak Punya Ijazah SD
SMP SMA/SMK Diploma 3 S-1 S-2
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA Penduduk di Kabupaten kepulauan Seribu yang tidak memiliki ijazah sebesar 24%, yang hanya berijazahkan SD mendominasi dengan 30%. Lalu, untuk tingkat SMP sebesar 21% dan tingkat SMA 19%. Untuk lulusan diploma 3 hanya sebesar 1% dan yang memiliki ijazah sarjana S1 sebanyak 4% dan sisanya sebesar 1% mendapat ijazah S2 dan S3.
30
2. Tingkat Ekonomi Berikut dipaparkan jumlah penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu dari tahun 2007 – 2010 Tabel 3.2 Laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2007 – 2010 Tahun 2007 2008 2009 2010
Laju pertumbuhan Ekonomi (%) 0,9 1,22 1,54 2,6
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2007 – 2010 Tahun 2007 2008 2009 2010
Jumlah Penduduk Miskin 3.200 2.900 2.600 2.100
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Dari data diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
31
Hal ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Kepulauan Seribu. 3. Penyebaran Jumlah Penduduk Berikut di paparkan jumlah penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Seribu serta luas wilayah per Kecamatan. Tabel 3.4 Jumlah Penyebabaran Penduduk dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2012 Kecamatan P. Tidung P. Pari P. Untung Jawa P. Panggang P. Kelapa p. Harapan Jumlah
Luas Wilayah (Km) 1,07 0,95 1,03 0,62 2,58 2,45 8,7
Laki - Laki 2.370 1.531 1.078 3.194 3.288 1.212 12.673
Perempuan 2.321 1.459 1.051 3.017 3.281 1.144 12.263
Jumlah Penduduk 4.741 2.990 2.129 6.211 6.509 2.356 24.936
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA E. Struktur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Bupati saat ini adalah Drs. H. Asep Syarifuddin, M.Si. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003.
32
Terdapat dua kecamatan di Kepulauan Seribu, yaitu kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan camatnya bernama Satriadi Gunawan dan untuk lurah di wilayah kecematan tersebut yaitu untuk Lurah Pulau Tidung dijabat Husnul Fauzi. Lalu, Lurah Pulau Pari dijabat Bunyamin. Sedangkan Lurah Pulau Untung Jawa dijabat Angga Saputera Untuk kecamatan Kepulauan Seribu Utara memiliki seorang camat bernama Heriyanti. Selanjutnya, untuk posisi Lurah Pulau Kelapa dijabat oleh Astawan Husin. Lalu, Lurah Pulau Harapan ditempati Ismail. M. Ali Saleh bertugas menjadi Lurah Pulau Panggang.29
29
http://beritapulauseribu.com/berita-camat-dan-lurah-di-pulau-seribu-diisi-wajahlama.html, diakses pada tanggal 28 April 2013
33
Bagan 3.1 Struktur Pemerintahaan Kabupaten Kepulauan Seribu
Sumber : http://beritapulauseribu.com/berita-camat-dan-lurah-di-pulau-seribu-diisi-wajahlama.html, diakses pada tanggal 29 Juni 2014
34
BAB IV REFORMASI
BIROKRASI
:
PELAYANAN
PUBLIK
BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU A. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dalam proses menuju tata kelola pemerintah yang baik, maka pemerintah pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan akan perlunya reformasi birokrasi. Oleh karena itu semua instansi atau organisasi kepemerintahan wajib untuk membenahi birokrasinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat memperbaiki birokrasi di Indonesia yang sebelumnya memiliki beberapa kekurangan sehingga tugas – tugas birokrasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Salah satu agenda dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dari 8 area perubahan reformasi birokrasi. Perbaikan pelayanan publik di harapkan dapat memaksimalkan tugas birokrasi sebagai pelayanan masyarakat. Dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal, maka harus ada standar untuk mengukur
pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada
masyarakat. Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat standarisasi bagi pelayanan publik dalam suatu instansi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Keputusan ini berisikan sebagai berikut : 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
35
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk
mendapatkan
pelayanan
sesuai
dengan
jenis
pelayanannya 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
36
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah salah satu organisasi kepemerintahan yang sedang melakukan reformasi birokrasi khususnya pada pelayanan publik berdasarkan standar baku pelayanan. Oleh karena itu ada 3 aspek penting yang sedang di perbaiki dan di optimalkan yaitu adalah pelayanan barang berbentuk sarana dan prasarana, pelayanan jasa berbentuk perbaikan kualitas tenaga pengajar dengan adanya spesialisasi, penyebaran, dan sertifikasi, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan di DKI Jakarta.30
30
Wawancara dengan Yanto Siregar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 18 Juni 2014
37
Berdasarkan standar baku yang telah di tetapkan pemerintah, maka suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu berusaha memperbaiki beberapa sektor, diantaranya adalah : 1. Prosedur Pelayanan. Dalam mempercepat proses pelayanan dalam perbaikan infrastruktur, maka Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bisa langsung berkoordinasi dengan DPRD tidak harus melewati dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengenai hubungan antara sekolah dan dinas sudah menggunakan sistem online atau menggunakan internet, misalnya berupa email. 2. Kualitas Pelayanan. Sertifikasi Guru atau tenaga pengajar merupakan bentuk reformasi birokrasi dalam memperbaiki petugas pelayanan. Seluruh tenaga pengajar telah mendapat sertifikat di Kabupaten Kepulauan Seribu. 3. Biaya Pelayanan. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait KJP bertujuan meningkatkan angka pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sehingga biaya pelayanan pendidikan pendidikan menjadi lebih murah. 31 B. Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Salah satu Indikator dalam memperbaiki pelayanan publik bidang pendidikan adalah dengan memperbaiki Infrastruktur. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu sudah mulai memperbaiki beberapa hal, diantaranya adalah perbaikan Infrastruktur berupa bangunan, pengadaan buku, serta 31
Wawancara Pribadi dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
38
penambahan sarana penunjang. Berikut di paparkan pengadaan dan perbaikan infrastruktur di beberapa Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Jumlah sekolah dari tahun 2010 sejak adanya reformasi birokrasi tidak ada penambahan. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah dengan jumlah murid sudah cukup. Pada tahun 2011 ada 2 aspek yang diperbaiki yaitu prosedur pelayanan dalam perbaikan infrastruktur dan penambahan sarana penunjang. Prosedur pelayanan diperbaiki dengan alurnya di percepat. Jadi tidak harus melewati dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melainkan dapat langsung ke DPRD Berikut di paparkan tahapan pengajuan perbaikan dari sekolah : 1. Sekolah mengirim pengajuan permohonan perihal perbaikan infrastruktur melalui email kepada suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu. 2. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan pengecekan ke sekolah. 3. Setelah sesuai, maka suku dinas pendidikan meneruskan permohonan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi DKI Jakarta 4. Setelah disetujui DPRD, dana perbaikan diberikan kepada suku dinas pendidikan untuk dilakukan perbaikan infrastruktur. 32
32
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
39
1. Tingkat Sekolah Dasar Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah di 6 Kelurahan, Dalam Perbaikan Gedung Sekolah Dasar sudah terjadi di beberapa Sekolah di 6 Keluaran. Hampir setiap gedung memiliki gedung yang baik, misalnya catnya yang diperbaharui ataupun genteng – genteng yang sudah lama diganti kembali. Kedua adalah alokasi jumlah buku.
Setiap sekolah dasar sudah
mendapatkan buku gratis yang diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan. Namun, jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Mahdiah selaku wakil kepala sekolah SDN 02 Pramuka menjelaskan bahwa buku selalu diberikan dari Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu namun kualitas dan kuantitasnya masih tergolong kurang. Mahdiah berharap ada penambahan jumlah buku.33 Ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan infrastruktur. Misalnya seperti pembangunan tempat sampah, perpustakaan, lapangan, alat olah raga dan lain – lain. Untuk beberapa alat penunjang sudah cukup terpenuhi, namun masih harus di tingkatkan lagi. Berikut di paparkan realisasi biaya yang dikeluarkan suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana.
33
Wawancara dengan Mahidah, Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Pramuka, tanggal 20 Juni
2014
40
Tabel 4.1 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasaranan SD Tahun 2013 NO Program / Kegiatan 1 Rehab sedang SDN 01 Harapan 2 Rehab berat SDN 01 Panggang Jumlah
Jumlah Rp. 806.000.000 Rp. 2.750.000.000 Rp. 3.556.000.000
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu Gambar 4.1 Tampak Bangunan dan Lapangan Sekolah Dasar (SD) 02 Pari Sekolah
2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Seperti halnya di tingkat sekolah dasar, ada 3 aspek yang sedang diperbaiki dan dikembangkan oleh Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepualauan Seribu, di antaranya adalah perbaikan gedung atau bangunan, penambahan jumlah buku, serta pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Ketiga aspek yang menjadi fokus dari upaya perbaikan pada tingkat SMP kurang lebih sama dengan tingkat sekolah dasar (SD). Untuk bangunan sudah
41
tergolong cukup baik karena komunikasi dengan dinas berjalan dengan baik dalam perbaikan bangunan. Untuk permasalahan buku tergolong cukup namun masih perlu di perbanyak. perbedaanya ada di sarana dan prasarana. Karena tingkat pendidikan juga naik, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana juga meningkat. Misalnya masih ada beberapa sekolah yang kekurangan alat Lab. “ Gedungnya sudah bagus. Kalau membahas gedung sudin cepat tanggap, langsung di perbaiki. Kalau soal buku sudah gratis dan cukup. Tapi lebih bagus lagi kalau di tambah, semakin banyak referensi dan buku semakin bagus. Sarana dan prasarana yang masih agak kurang. Misalnya alat laboratorium kaya cairan kimia masih kurang.” 34 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 288 Pari, ia menjelaskan bahwa hubungan dengan Suku Dinas pendidikan berjalan dengan baik sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Kalaupun ada beberapa hal yang tidak dapat terpenuhi, suku dinas pendidikan cepat memberikan respon dan penjelasan perihal masalah tersebut. Berikut
dipaparkan
realisasi
biaya
perbaikan
dan
penambahan
infrastruktur serta sarana prasarana pada tahun 2013. Tabel 4.2 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur dan Penambahan Sarana Prasarana Tahun 2013 NO Program / Kegiatan 1 Rehab berat SMPN 133 Pramuka 2 Pengadaan Audio Visual di seluruh SMP Jumlah
Jumlah Rp. 2.100.000.000 Rp. 2.000.000.000 Rp. 4.100.000.000
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
34
Wawancara dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMPN 288 Pari, tanggal 21 Juni 2014
42
3. Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) Pada Tingkat SMA dan SMK, pembangunan infrastruktur sudah tergolong cukup baik seperti hal nya dengan tingkat SMP ataupun SD. Hanya saja jumlahnya yang masih tergolong sedikit menjadi problem di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sampai pada saat ini ada 2 sekolah, yaitu SMK di pulau Tidung yang merupakan Bagian dari Kepulauan Seribu bagian selatan dan SMA di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu bagian utara. Melihat problem diatas, maka yang melanjutkan pendidikan ketingkat SMA atau SMK yang bertempat tinggal di wilayah Selatan (Untung Jawa, Tidung, Pari) masuk ke SMK yang terdapat di Pulau Tidung. Sedangkan yang bertempat tinggal di wilayah Utara (Harapan, Kelapa, Pramuka) akan masuk ke SMA yang terdapat di Pulau Pramuka. Mereka yang datang dari lain pulau akan disediakan asrama untuk menetap dan diperbolehkan pulang pada hari libur. Menurut data yang peneliti dapat dari Kasubag Umum Suku Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa tidak ada penambahan sekolah untuk tingkat SMA dan SMK sebab jumlah penduduknya sedikit sehingga peminat untuk SMA dan SMK menjadi sedikit. Oleh karena itu sekolah hanya menyediakan asrama bagi murid yang berada di luar pulau atau lokasi sekolah. “ Tidak ada opsi untuk penambahan jumlah sekolah. Soalnya penduduknya sedikit. Misalnya kita buka pendaftaran untuk 2 kelas. Eh, yang daftar cuman 1 kelas. Lalu kenapa dari SD ke SMP menurun? Dan dari SMP ke SMA menurun? Masih banyak anggapan warga bahwa pendidikan lebih baik di darat di banding di pulau. Jadi mereka banyak
43
memilih untuk merantau. Itu alasan mengapa jumlah murid dan lulusan tiap tingkatanya menurun”35
Menyikapi hal ini Suku dinas menganjurkan kepada sekolah untuk melakukan promosi SMA dan SMK untuk masuk ke SMP di seluruh Kabupaten Kepulauan Seribu. Promosi ini telah berjalan semenjak 2013 lalu walaupun hasilnya masih sama saja dan belum ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah murid. Penyediaan buku masih tergolong kurang. Kadang berapa jumlah yang diminta oleh sekolah tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan. Sehingga kebutuhan buku masih belum terpenuhi. Untuk sarana dan prasarana, di tahun 2013 – 2014 Suku dinas pendidikan Kabupaten kepulauan Seribu sedang membangun asrama untuk meningkatkan jumlah murid. Diharapkan murid tidak lagi bingung mengenai tempat tinggal jika mereka datang dari luar pulau. “Gedung ini tergolong masih baru. Gedung baru jadi tahun 2002, lalu di perbaiki tahun 2013 akhir. Untuk sarana dan prasarana ada pembangunan asrama pada tahun 2014. Untuk buku sekolah sudah menyiapkan, jadi tidak perlu bingung lagi soal buku. Namun, jumlah yang diberikan oleh dinas kadang – kadang tidak sesuai dengan yang kita minta. Jadi tergolong masih kurang”36
35
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014 36 Wawancara dengan Drs. H. Taufik, MPD – Kepala Sekolah SMK Tidung, tanggal 22 Juni 2014
44
“Solusinya adalah di tambah asrama untuk yang datang dari luar pulau. Buku sudah cukup, Cuma kalau bisa ya di tambah. Saya lebih berharap pemerintah bangun SMA atau SMK di setiap kelurahan supaya tingkat pendidikan juga jadi lebih baik” 37 Berikut dipaparkan Berikut dipaparkan realisasi biaya perbaikan dan penambahan infrastruktur serta sarana prasarana pada tahun 2013. Tabel 4.3 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur dan Penambahan Sarana Prasarana Tahun 2013 NO 1 2
Program / Kegiatan Pengadaan tempat tidur & lemari asrama putri SMAN 69 Pramuka Rehab berat asrama putri SMAN 69 Pramuka Jumlah
Jumlah Rp. 99.500.000 Rp. 3.085.000.000 Rp. 3.184.500.000
Gambar 4.2 Lapangan SMAN 69 Pramuka Sedang di Renovasi
37
Wawancara dengan Hery Chandra Jaya – Wakil Kepala Sekolah SMAN 69 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014
45
C. Perbaikan Kualitas Guru 1. Spesialisasi Guru Guru sebagai tenaga pengajar termasuk dalam katagori pelayanan publik. guru memberikan jasanya sebagai tenaga pengajar kepada masyarakat yang bersekolah. Oleh karena itu perbaikan kualitas guru juga menjadi agenda Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam mereformasi birokrasi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satu aspek dalam kualitas guru adalah spesialisasi guru. Kabupaten Kepulauan Seribu masih memiliki problem pada spesialisasi guru. Sebab, dibeberapa tingkat dan wilayah belum terjadi spesialisasi sepenuhnya. Ditingkat sekolah dasar, berdasarkan data yang didapat peneliti dari Kepala Sekolah SDN 02 Pari bahwa seluruh guru sudah sesuai dengan spesialisasinya yaitu PGSD, terkecuali yaitu guru agama dan olah raga. Sebab, mata pelajaran tersebut sudah di ajar oleh guru dengan lulusan Pendidikan Agama atau Pendidikan olah raga.38 Pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) spesialisasi belum terjadi sepenuhnya. Ada beberapa guru yang masih mengajar diluar bidangnya. Misalnya guru lulusan Agama harus mengajar seni budaya dikarenakan kekuarangan jumlah guru dengan spesialisasi tersebut.
38
Wawancara dengan Sutrisno, Kepala Sekolah SDN 02 Pari, tanggal 21 Juni 2014
46
“Ada beberapa yang belum sesuai dengan bidangnya, misalnya ibu Nurlela. Ia lulusan pendidikan agama islam, tapi harus mengajar PKN. Ada juga guru Bahasa Indonesia mengajar Tikom, gelar nya S.Sos mengajar seni budaya. Ya mau gimana lagi, asal sekiranya masih bisa untuk mengajar ya tidak apa – apa. Dari pada gak ada sama sekali”39 “Soal spesialisasi masih kurang. Kita gak punya guru TIK dan Seni Budaya. Ya terpaksa saya harus mengajar Seni Budaya. Cuman gara – gara waktu itu pak kepala sekolah liat saya membantu anak – anak paduan suara berlatih bernyanyi”40
Dalam mengenai permasalahan spesialisasi guru ini, maka suku dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan BKN (Badan Kepegawaian Daerah) dalam penempatan guru di Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi, semua guru yang PNS ataupun Honorer diberikan oleh BKN kepada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, lalu suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu yang mendistribusikan keseluruh wilayah yang membutuhkan. “Mengenai masalah spesialisasi sebenarnya sudin hanya mendistribusikan guru berdasarkan pemetaan dan permintaan dari sekolah yang sekiranya kekurangan guru. Nah, problemnya adalah terkadang lulusan yang diminta tidak ada karena lulusan tersebut sedikit. Oleh karena itu, dari pada tidak ada sama sekali ya kita membuka bagi siapa saja yang mampu mengajar pada bidang tersebut walaupun lulusannya berbeda.”41
39 40
Wawancara dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMPN 288 Pari, tanggal 21 Juni 2014 Wawancara dengan Heri Chandra Jaya, Kepala Sekolah SMAN 69 Pramuka, tanggal 20
Juni 2014
41
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September
47
Berikut dipaparkan alur permintaan tenaga pengajar atau guru setiap tahunnya : 1. Setiap tahun ada pemetaan guru yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pemetaan guru ini bertujuan untuk mengecek jumlah guru di setiap wilayah dan melaporkan jika ada sekolah yang memerlukan tambahan guru. 2. Hasil laporan diberikan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) 3. Setelah itu BKD mencarikan tenaga guru sesuai yang dibutuhkan 4. Setelah proses pencarian selesai, BKD memberikan data tersebut ke Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu. 5. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu mendistribusikan guru ke wilayah – wilayah yang membutuhkan. 2. Penyebaran Guru Penyebaran jumlah guru di setiap pulaunya sudah tergolong merata dan sama. Karena jumlah murid yang tidak terlalu banyak, maka jumlah guru juga menjadi tidak terlalu banyak. Namun yang menjadi kekurangan adalah jumlah guru yang sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Masih banyak guru – guru yang belum di angkat menjadi PNS atau masih honorer. Menurut suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu jumlah tenaga honorer guru di Kabupaten Seribu masih tergolong cukup banyak. Oleh karena itu pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pada tahun 2013 lalu untuk tidak menambah jumlah tenaga honorer khususnya guru. Solusi dari permasalahan ini adalah Suku Dinas Kabupaten Kepulauan Seribu membantu agar 48
para honorer untuk ikut dalam CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sehingga nantinya bisa di angkat menjadi PNS. “ pada 2013 lalu ada himbauan dari pemerintah provinsi untuk tidak menambah jumlah tenaga honorer lagi. Ya jadi kita harus membantu para tenaga honorer untuk di angkat menjadi PNS. Misalnya dengan membantu memberikan informasi yang jelas sampai membantu segala keperluan mengenai administratif”42
Berikut di paparkan jumlah PNS dan tenaga honorer berdasarkan tingkatan pendidikan dan berdasarkan Kelurahan : Tabel 4.4 Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Kelurahan Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6
Kelurahan Untung Jawa Tidung Pari Panggang Harapan Kelapa Jumlah
PNS 20 72 20 59 21 21 213
Honorer 8 55 45 37 42 9 196
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
Tabel 4.5 Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 NO 1 2 3
Tingkatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Jumlah
PNS 134 62 17 213
Honorer 90 79 27 196
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu 42
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
49
Berdasarkan jumlah PNS dan tenaga honorer diatas memperlihatkan bahwa jumlah honorer masih tergolong cukup banyak walaupun jumlah PNS lebih banyak dari honorer. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu berharap jumlah honorer tidak akan bertambah lagi serta para honorer yang diangkat menjadi PNS. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa pada tahun 2010 hanya ada 3 orang yang diangkat dari honorer menjadi PNS. Lalu jumlahnya meningkat pada tahun 2011 tercatat ada 11 orang yang di angkat menjadi PNS. Pada tahun 2012 terjadi penurunan yaitu hanya 8 orang yang di angkat menjadi PNS. Dan pada tahun 2013 terjadi penurunan drastis yaitu hanya 2 orang yang di angkat menjadi PNS.43 3. Sertifikasi Guru Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.44 Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat 43
Data Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2014 http://kepri.kemenag.go.id/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF, di akses pada tanggal 19 Agustus 2014 44
50
guru. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.45 Berikut dipaparkan tujuan dari sertifikasi guru : 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional pendidikan 2. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan 3. Meningkatkan martabat guru sebagai pendidik 4. Meningkatkan profesionalisme guru 5. Meningkatkan kesejahteraan guru 6. Meningkatkan mutu seorang guru 7. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan 8. Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra guru46
45
Manshur Muclis, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h.2 46 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2008) h. 46-47
51
Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syarat – syarat untuk mendapatan sertifikat guru juga menjadi penting. Berikut adalah syarat untuk mengajukan sertifikasi guru : 1. Memenuhi standar akademik S1 atau D4 2. Menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggaran oleh perguruan tinggi penyelenggara yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Memiliki pengalaman mengajar kurang lebih 5 tahun47 Di Kabupaten Kepulauan Seribu, para guru yang telah lolos syarat – syarat untuk mengajukan sertifikasi sudah mengambil sertifikasi sebagai tenaga guru profesional. Mengenai sertifikasi guru, kepala sekolah, guru dan para orang tua murid ikut senang dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab ini merupakan suatu bentuk apresiasi bagi profesionalisme guru dan menjamin bahwa tenaga pengajar di kepulauan seribu merupakan tenaga pengajar yang kompeten. “Hampir seluruh guru yang PNS sudah mengambil sertifikasi. Yang S1 dan masih honorer juga rata – rata sudah”48 “Sertifikasi merupakan suatu langkah yang bagus. Sebab, dengan adanya sertifikasi menjadikan tenaga guru merupakan tenaga yang profesional, sama derajatnya dengan hakim, pengacara dan lain – lain. Disekolah kami, sudah semua yang memenuhi syarat dan ketentuan, ikut dalam sertifikasi guru”49
47
Muliyasa, Standar Kompetensi dan Sertifiksi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.124 48 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, 3 September 2014 49 Wawancara dengan Hery Chandra Jaya. Wakil Kepala Sekolah SMAN 69, tanggal 20 Juni 2014
52
“ Ya sebagai orang tua murid, kami jadi yakin bahwa sekolah yang gurunya sudah memiliki sertifikat merupakan sekolah yang bagus. Kami jadi tidak ragu menitipkan anak – anak kepada sekolah. Ya diharapkan mutu pendidikan juga meningkat”50 D. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Seperti yang dikatakan Mark Schater dalam papernya yang berjudul Public Sector Reform in Developing Countries bahwa Reformasi birokrasi dalam sektor pelayanan publik tidak hanya membenahi sistem birokrasi melainkan penyelesain masalah yang muncul dalam pemerintahan.51 Dalam hal ini pemeritah memiliki sebuah masalah terhadap tingkat pendidikan dan ingin menaikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Oleh karena itu KJP merupakan sebuah kebijakan yang termasuk dalam pelayanan yang diberikan pemeritah provinsi DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta agar angka partisipasi pendidikan di DKI Jakarta meningkat. Pada tahun 2013 lalu, dibawah kepemimpinan gubernur Ir. Joko Widodo, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sebuah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP merupakan sebuah Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) untuk membantu peserta didik yang tidak mampu dalam bidang pendidikan. Bentuk KJP ini berupa ATM Bank DKI yang dimana orang tua murid mendapatkan kartu ini yang nantinya akan diisikan sejumlah uang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk digunakan oleh murid untuk keperluan sekolah seperti baju, sepatu dan lain – lain. 50
Wawancara Pribadi dengan Muhammad Lutfi, Orang tua murid, tanggal 21 Juni 2014 Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalam http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014 51
53
Berikut dipaparkan beberapa syarat atau kriteria yang berhak mendapatkan KJP : 1. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba 2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai 3. Menggunakan angkutan umum 4. Daya beli sepatu dan seragam sekolah rendah 5. Daya beli buku, alat tulis, tas dan segala perlengkapan sekolah rendah 6. Daya beli konsumsi makanan atau uang jajan rendah 7. Daya pemanfaatan internet rendah 8. Tidak mampu mengikuti kegiatan ekstrakulikuler karena berpotensi penambahan biaya 52 Berikut di paparkan tabel anggaran yang diperoleh oleh anggota KJP tiap tahunnya : Tabel 4.6 Jumlah Alokasi Anggaran Bagi Anggota KJP tahun 2014 NO 1 2 3 4
Unit Kebutuhan Transport dari dan ke Sekolah Buku, alat tulis, dan Tas Sekolah Baju dan Sepatu Sekolah Tambahan Makan dan Minum
Rp. 900.000,-
Rp. 1.200.000,-
SMA / SMK Rp. 1.320.000,-
Rp. 400.000,Rp. 560.000,-
Rp. 450.000,Rp. 560.000,-
Rp. 450.000,Rp. 710.000,-
Rp. 300.000,- Rp. 335.000,Rp. Rp. Jumlah Total 2.160.000,2.520.000,Sumber : InfoJKP.net, diakses pada tanggal 17 Agustus 2014
Rp. 400.000,Rp. 2.880.000,-
52
SD
SMP
InfoKJP.net, di Akses pada tanggal 17 Agustus 2014
54
Dari dana yang telah disalurkan diatas, nantinya orang tua murid yang menerima dana bantuan akan membuat sebuah lembar pertanggung jawaban dimana tertera didalam lampiran tersebut rincian dana yang dikeluarkan untuk keperluan sesuai dengan kwitansi pembelian yang ikut di sertakan. Setelah itu laporan pertanggung jawaban diberikan kepada sekolah dan diperiksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah semua data terkumpul, maka sekolah akan melaporkan kepada dinas. “ untuk laporan sudah bagus dan masyarakat sudah mengerti cara membuatnya. Ya walaupun terkadang ada sedikit masalah misalnya kadang laporannya bohong tidak ada kwitansi. Tapi itu sebagian kecil. Solusinya kita dari pihak sekolah terus memberikan sosialisasi dan arahan bahwa KJP harus di gunakan semana mestinya”53 Berikut dipaparkan alur atau proses pengajuan KJP : 1. pengajuan usulan kepada pihak sekolah 2.
lalu pihak sekolah mengecek dan memverifikasi apakah pengaju merupakan layak untuk memperoleh bantuan dana
3. Lalu diuji publik, dengan cara para peserta yang telah lolos uji verifikasi, daftar namanya akan di tempel di kelurahan, kecamatan, dan di sekolah setempat selama 7 hari 4. Jika ada protes dan keberaran dari masyarakat, kepala sekolah dan pihak kecamatan akan memverifikasi ulang atau pengecekan lapangan kembali
53
Wawancara dengan Umi Sitatun, guru SMPN 288 Pari, Bagian Kepengurusan KJP Sekolah, tanggal 21 Juni 2014
55
5. Setelah tidak ada protes ataupun proses verifikasi ulang telah selesai (selama 3 hari), maka daftar nama penerima KJP akan diusulkan kepada dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta. 6. Setelah di cek dan di verifikasi oleh dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, maka daftar nama penerima KJP akan di tempel di sekolah, kelurahan, dan kecamatan. 7. Setelah itu para penerima KJP akan diberikan beberapa arahan dan point – point penting oleh pihak sekolah, serta diberikan kartu Bank DKI untuk pencairan dana. Pencairan dana KJP terbagi 2 yaitu semester I (Januari – Juni) dan semester II (Juli – Desember) 8. Setelah dana didapatkan oleh penerima KJP, maka orang tua penerima KJP berhak membuat laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan kepada pihak sekolah. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan melalui program KJP ini adalah : 1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikannya sampai tingkay SMA/SMK 2. Mutu pendidikan di wilayah DKI Jakarta meningkat secara signifikan Namun, pada kenyataanya di beberapa sekolah di Kabupaten Kepulauan Seribu menyatakan bahwa ada dampak negatif akibat KJP. Diantaranya adalah menurunnya tingkat partisipasi kegiatan diluar jam sekolah misalnnya seperti ekstrakulikuler, pendalaman materi. Hal ini diakibatkan KJP tidak menyentuh pola pikir dari orang tua murid.
56
“ KJP secara keseluruhan sudah baik. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu di evaluasi. Kadang tingkat bolos sekolah juga mengingkat. Saya pernah survey mengapa hal ini bisa terjadi. Karena orang tua murid kan sekolah gratis, tidak keluar uang, bahkan di bayar. Makanya jadi kurang semangat. Tanggung jawab sekolahnya jadi gak ada”54 Menurut Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, walaupun KJP tidak meningkatkan partisipasi anak sekolah tetapi efek dari KJP adalah anak – anak dan orang tua murid menjadi lebih tenang dalam mengenyam pendidikan. Jadi, anak – anak yang tadinya ikut membantu orang tua mencari nafkah tambahan untuk biaya tambahan sekolah kini tidak perlu lagi berkat adanya KJP.55 Reformasi birokrasi tidak hanya melihat pada pengembangan kualitas pelayanan, namun juga sistem pengawasan terhadap kebijakan yang merupakan salah satu produk pelayanan. Dalam hal ini adalah pengawasan terhadap KJP. KJP yang merupakan pemberian dana langsung kepada murid haruslah di awasi sehingga penggunaanya tepat guna. Pada tahap awal, para orang tua murid yang mendapatkan KJP akan diberikan penyuluhan atau sosialisasi dalam penggunaan dananya oleh pihak sekolah. Tujuaanya adalah agar para murid dan orang tua murid mengerti kegunaan dari KJP. Pada tahap ini sekolah juga memberikan penjelasaan bahwa segala benda yang dibeli dari dana KJP harus diberikan laporan pertanggung jawaba. Bentuk atau format lembar pertanggung jawaban bisa diambil disekolah ataupun mengunduh dari website resmi KJP.net. Setiap kwitansi pembelian juga 54
2014
Wawancara dengan Khairussaleh, Guru Agama Islam SMK 61 Tidung, tanggal 22 Juni
55
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
57
harus di sertakan kedalam laporan pertanggung jawaban. Setelah semua laporan terkumpul, sekolah melaporkan ke Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk di cek kembali. Setelah sesuai, lalu Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke DPRD. Jika ada penyalah gunaan dana oleh pihak orang tua murid, maka pada periode berikutnya KJP akan dicabut dan tidak berhak menerima bantuan dana. Dalam proses kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, Berdasarkan buku pemasaran di sektor publik, ada 4 model kebijakan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu Insentif Moneter, Disinsentif Moneter, Insentif Non Moneter, Disisentif Nonmoneter. 56 Pertama adalah Insentif Moneter. Insentif moneter adalah sebuah upaya atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menunggunakan uang agar mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh adalah minimnya tingkat pendidikan di India. Pada saat itu pemerintah India mendapatkan sebuah kesaksian bahwa seorang ibu melarang anaknya untuk sekolah karena demi membiayai kehidupan sehari – hari. Maka anak tersebut tidak disekolahkan dan bahkan harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Melihat hal ini, maka pemerintah India mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu menggratiskan biaya sekolah dan mendapatkan makan siang gratis bagi setiap anak yang bersekolah. Alhasil, kebijakan ini mampu meningkatkan tingkat pendidikan di India.
56
Philip Kotler, Manajemen Sektor Publik, (Jakarta: PT Index, 2007) h. 85-96
58
Kedua adalah disinsentif moneter. Hampir sama dengan Insentif Moneter, perbedaanya adalah bukan pemerintah yang mengeluarkan dana lebih, melainkan sebuah kebijakan denda yang dikeluarkan pemerintah. Fokusnya ada pada pelarangan yang berakibat pada denda. Misalnya adalah kebijakan denda yang cukup besar diberikan kepada masyarakat Washington DC yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Alhasil, kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat pembuangan sampah sembarangan sebesar 24%. Selain itu Disinsentif moneter juga dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam menambah pengeluaran masyarakat demi mencegah sesuatu. Misalnya adalah penggunaan plastik yang berlebihan di Irlandia menyebabkan sampah plastik banyak ditemukan di sembarang tempat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa kantong plastik tidak lagi menjadi gratis di supermarket dan pasar swalayan, melainkan harus membayar 15sen Euro. Alhasil, banyak pengguna kantong plastik yang beralih menggunakan kertas. Ketiga adalah Insentif Non Moneter. Insentif Non Moneter adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk mengajak masyarakatnya melakukan sesuatu namun tidak menggunakan uang. Ada satu hal unik di Negara Singapura melihat pertumbuhan pendudukannya masih rendah atau angka kelahiran yang sangat minimal. Oleh karena itu pemerintah Singapura membuat sebuah LoveByte Café yang bertujuan dimana mengajak anak – anak muda untuk berkencan dan menikah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kelahiran di SIngapura yang tergolong rendah.
59
Keempat adalah Disisentif Non Moneter, yaitu kebijakan atau program pemerintah yang melarang sesuatu namun tidak menggunakan uang atau denda. Sebagai sebuah contoh adalah pemerintah Washington mengeluarkan sebuah website yang bernama Filthy 15. Website ini berisikan rumah rumah, bangunan, dan apartement yang tergolong tidak bersih. Dalam website ini ada beberapa bangunan yanng kotor karena sampah berserakan dan tembok bangunan yang tercoret – coret. Kebijakan ini adalah melarang untuk membuang sampah sembarangan, merusak properti ataupun mencoret coret tembok, serta mengajak pemilik property untuk membersihkan bangunan tersebut.57 Melihat
dari keempat
model kebijakan
pemerintah
yang dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat diatas, maka program Kartu Jakarta Pintar adalah Insentif Moneter. Insentif artinya ajakan, KJP ingin mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pendidikan sehingga tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu meningkat. Ditambah dengan kata moneter, berarti pemerintah mengeluarkan dana berlebih kepada masyarakat agar tingkat pendidikan masyarakat ikut meningkat. E. Masalah dan Hambatan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu 1. Minimnya Jumlah Murid di SMA dan SMK Salah satu problem pendidikan di kepulauan seribu adalah
masih
minimnya jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK). untuk SMA dan SMK hanya ada 2, yaitu SMA 69 di Pramuka dan SMK 61 di Tidung. Oleh karena itu 57
Ibid.,
60
beberapa siswa yang berada di selatan (P.Tidung, P. Untung Jawa, P. Pari) selain dipulau Tidung harus menginap di asrama milik sekolah. Begitu pula dengan yang berada di utara (P. Harapan, P. Kelapa, dan P.Pramuka) selain di pulau Pramuka harus menginap di asrama milik SMA 69 yang berada di pulau Pramuka. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu menjelaskan bahwa tidak akan ada penambahan jumlah sekolah untuk tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal ini disebabkan karena murid pada tingkat SMA dan SMK yang masih tergolong sedikit. Menurut Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu problem utama bukan karena minimnya jumlah sekolah melainkan banyaknya murid yang bersekolah di darat (Wilayan Jakarta Selain Kepulauan Seribu) di bandingkan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Oleh karena itu Suku Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pihak sekolah SMK dan SMA untuk mempromosikan sekolah mereka kepada murid murid SMP yang berada di Kepulauan Seribu.58 “ Kita bekerja sama dengan pihak SMA dan SMK untuk promosi keliling ke SMP. Tujuanya agar mereka melanjutkan sekolah mereka. Selain itu juga agar mereka sekolah di SMA atau SMK disini bukan di darat. Soalnya banyak yang berfikir bahwa SMA di darat lebih bagus dari pada disini. ada juga yang berfikiran bahwa lebih mudah masuk PTN dari darat dari pada dari sini. Padahal ya tidak juga. Sekolah disini sudah bagus kok. Itu pandangan mereka saja. Ada alasan lain misalnya di daerah Untung Jawa, karena mereka lebih dekat ke Tangerang dari pada ke Tidung makanya mereka rata – rata larinya ke Tangerang”59
58
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014 59 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
61
2.Minimnya jumlah transportasi antar pulau Transportasi juga menjadi kendala utama dalam proses pendidikan di Kabupaten Kepulauan seribu. Pasalnya, jam keberangkatan antar satu pulau dengan pulau lainya hanya ada 1 kali setiap harinya. Hal ini membuat murid tidak punya pilihan selain bersekolah di pulau atau kelurahan tempat ia tinggal. Selain itu, kapal yang melintas dari wilayah utara ke selatan atau sebaliknya hanya ada kapal kayu (kapal milik nelayan) dan tidak ada kapal milik pemerintah. Jadi, kapal milik pemerintah yang bernangkat dari muara angke, ada 2 rute, yaitu ke utara atau ke selatan. Rute untuk ke utara adakah P. Pramuka, P. Harapan, P, Kelapa. Sedangkan untuk keselatan adalah P. Untung Jawa, P. Pari, P. Lancang, P. Tidung, “Transportasi jadi masalah juga. Kita tidak punya pilihan banyak selain sekolah di tempat tinggal kita. Soalnya transportasinya masih minim. Itu juga jadi alasan kenapa harus ada asrama di tiap SMA. Harapannya transportasi pemerintah di perbanyak. Mungkin ada kapal yang khusus untuk anak sekolah. Jadi gak perlu tinggal di asrama”60 3. Pola Pikir Masyarakat Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan. Dengan
diberikannya
dana
tambahan
untuk
siswa,
diharapkan
dapat
meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan. Namun hal ini justru malah melenceng dari tujuan. Sebab, berdasarkan keterangan beberapa guru di Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa sering kali ditemukan bahwa prestasi anak – 60
Wawancara dengan Muhammad Lutfi, Orang Tua Murid, tanggal 21 Juni 2014
62
anak menurun. Hal ini disebabkan karena orang tua tidak ada beban ketika menyekolahkan anak – anaknya. “Minat anak sekolah jadi rendah. Banyak yang tidak ikut pendalaman materi atau ekstrakulikuler. Ya mungkin karena kalau orang dulu berfikir karena sudah bayar anaknya harus sekolah yang benar. Kalau sekarang kan beda, udah gratis di kasih uang pula. Jadi tidak ada beban nya”61 Menurut Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa KJP memiliki efek yang baik namun bukan pada tingkat partisipasi anak sekolah. KJP tidak berpengaruh bertambahnya jumlah murid dikarenakan jumlah murid yang sedikit di Kabupaten Kepulauan Seribu. Efek dari KJP adalah pengurangan beban kepada masyarakat sehingga murid dan orang tua murid menjadi lebih tenang. 4. Masih Banyak Guru yang Belum Terspesialisasi Salah satu probelm pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah masih ada beberapa sekolah yang belum mempunyai guru sesuai bidangnya. Misalnya seperti di SMP 288 masih kekurangan guru yang benar – benar lulusan pendidikan teknik komputer, seni budaya dan PKN. Selain itu di tingkat SMA, misalnya seperti di SMA 69, masih kekurangan guru seni budaya. Untuk mengatasi permasalahan ini, kepala sekolah di sekolah yang kekurangan mencari guru yang mempunyai bakat atau keahlian untuk mengajar bidang tersebut tanpa melihat gelar atau lulusannya. “Solusinya kita cari yang bisa mengajar bidang itu aja. Contohnya saya karena bisa menyanyi jadi ya di tunjuk kepala sekolah untuk mengajar seni budaya. Kita sudah sering tanya soal ini kepada dinas, tapi ya dinas juga susah. Emang sedikit lulusan untuk mata pelajaran seperti seni 61
Wawancara dengan Sutrisno, Kepala Sekolah SDN 02 Pari, tanggal 21 Juni 2014
63
budaya. Tapi dinas berjanji untuk mencari guru yang memang kompeten di bidangnya”62 “ selama bisa mengajar ya tidak apa – apa. Harapan saya dinas berusaha untuk memecahkan masalah ini bersama. Misalnya di cari yang lulusan teknik komputer walaupun bukan lulusan pendidikan. Ya minimal memang mengerti bidangnya. Soal gaya mengajar itu nanti sekolah yang bisa ajarkan”63 Oleh karena itu Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu selalu berusaha meminta kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) agar guru yang di distribusikan ke Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan guru - guru yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya.
62
Wawancara Pribadi dengan Hery Chandra Jaya, Wakil Kepala Sekolah SMA 69 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014 63 Wawancara Pribadi dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMP 288 Pari, tanggal 21 Juni 2014
64
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Dari hasil penelitian berdasarkan observasi mengenai reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu
maka
dapat
menjawab dari pertanyaan penelitian : 1. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki 3 aspek penting, yaitu perbaikan Infrastruktur, perbaikan kuantitas dan kualitas tenaga guru, serta peningkatan partisipasi pendidikan dengan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pada perbaikan infrastruktur, suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu lebih memperbaiki ke arah prosedur pelayanan yang berdampak pada percepatan pelayanan. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu juga memperbaiki kualitas guru sebagai jasa pelayanan. Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah reformasi birokrasi. Dalam hal spesialisasi dan penyebaran, belum ada perubahan yang secara signifikan. Kartu Jakarta Pintar juga merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. KJP merupakan suatu bentuk perbaikan terhadap biaya pelayanan. 2. Permasalahan dan Hambatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah menurunnya jumlah murid di tingkat SMA/SMK yang berdampak pada minimnya jumlah gedung SMA/SMK. Kedua adalah Minimnya jumlah transportasi antar pulau. Sebab, transportasi memegang peranan penting pada anak – anak yang bersekolah diluar pulau dari tempat tinggal mereka. Pola Pikir Masyarakat. Adanya perbaikan terhadap biaya pendidikan yang murah bahkan
65
dengan adanya KJP murid mendapatkan biaya bantuan, tidak merubah mutu pendidikan. Jumlah partisipasi murid berkurang dalam hal ekstrakulikuler ataupun pendalaman materi. B. SARAN 1. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diharapkan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu lebih konsisten dan serius dalam perbaikan pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. 2. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu diharapkan juga melakukan perubahan dalam perbaikan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. 3. Sistem pengawasan anggaran juga lebih diketatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan dana.
66
DAFTAR PUSTAKA Buku : Dwiyanto, Agus. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011. Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi di Publik Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, 2002. Kartasasmita, Ginanjar. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3SE. 1997. Kotler, Philip. Manajemen Sektor Publik. Jakarta: PT Index, 2007. Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 2011. Kunandar. Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2008 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya, 2006. Muclis, Manshur. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta: Bumi Aksara. 2007. Muliyasa, Standar Kompetensi dan Sertifiksi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama, 2009. Sinambella, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008. Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Thoha, Miftah. Birokrasi Pemerintah Era Reformasi. Jakarta: Kencana. 2009.
xiii
Thoha, Miftah. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana. 2008 Webber, Max. Economy and Society. California: University of California Press. 1978. Zauhar, Soesilo. Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007. Internet : Inu. “Kepulauan Seribu Namanya, Miskin Keadaanya”, diakses pada tanggal 1 April 2014 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1edafb23e1b/pulau-seribunamanya-miskin-keadaannya. Rizky, Ajeng. “Kepulauan Seribu Bukan Anak Tiri” diakses pada 23 mei 2014 dari
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-
nasional/14/01/12/mza2jd-kepulauan-seribu-bukan-anak-tiri. Schacter, Mark. “Public Sector Reform In Developing Countries” diakses pada 24 Mei 2014 dari http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017 800.pdf, “Undang – Undang No 14 Tahun 2005” di akses pada 19 Agustus 2014 http://kepri.kemenag.go.id/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF. “Undang – Undang No 81 Tahun 2010” diakses pada tanggal 12 November 2013 dari http://www.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.p df.
xiv
