KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI PEMDA MELALUI PTSP Jeffrey Erlan Muler, SH Asisten Deputi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II
BANDUNG , 23 SEPTEMBER 2014
LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014) 25 Sep 2014
2
2008-2009 19.3 10.7
DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
25 Sep 2014
3
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
PERC: Political and Economic Risk Consultancy
4/09/2014
CORRUPTION INDEX 2013
04/09/2014
5
REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan
25 Sep 2014
6
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Tujuan Akhir Efisiensi dan efektivitas pemerintahan
SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
Pemerintahan terbuka berbasis IT
Pemerintahan melayani dan partisipatif
1. Bebas KKN 2. Akuntabel dan berkinerja
3. Pelayanan publik yang berkualitas 7
Prinsip Dasar Perubahan • • • • •
Komitmen penuh Menyeluruh dan bertahap Kecepatan penuh Inovasi terdesentralisasi Terus menerus dan berkelanjutan 8
Kapabilitas, Kultur dan Perubahan Capabilities Thinking Ahead
Able People
Change Thinking Again
Adaptive Process
Adaptive Policies
Agile Process Thinking Across Culture: Incorruptibility, Meritocracy, Growth, Prudence, Markets
Tujuan Sistem Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Kepastian hukum
Akses layanan lebih luas
Masyarakat
Mendekatkan Pelayanan
Tujuan
Proses layanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau
Memperpendek proses layanan
TUGAS UTAMA KEMENTERIAN PAN &RB REFORMASI BIROKRASI
KEMENPAN-RB
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
4
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tercermin dalam peran serta masyarakat dalam Pelayanan Publik terutama pada proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundangundangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
3
9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri PAN-RB No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS; Sistem seleksi dan promosi secara terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah; Peningkatan Pelayanan Publik; Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; Efisiensi Penggunaan Fasilitas dan Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 5
PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014)
RENCANA AKSI a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pembatasan waktu pengurusan izin. ( Mendorong penyelenggaraan PTSP )
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik); Pemeringkatan Unit Kerja Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemerintah Daerah; Survei KM (Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 6
TRANSFORMASI BIROKRASI &PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
2025
2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 25 Sep 2014
15
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
UU NO. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
25 Sep 2014
16
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan :
“ Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik “ 1
Inti muatan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan • Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan • Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standar Pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan • Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara
Kewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah) • Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. • Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. 18
2
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Terdapat 4 (empat) hal Pokok dalam Peraturan Pemerintah No. 96/2012
1)
Pedoman penyusunan Standar Pelayanan & Maklumat Pelayanan;
2) Sistem Pelayanan Terpadu; 3) Proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; 4) Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan dan pengelolaan Pengaduan. 7
Kebijakan KEMENPAN-RB berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik : Peraturan MENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; Peraturan MENPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Meneg.PAN Nomor PER/05.M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Meneg.PAN Nomor PER/13.M.PAN/9/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; Peraturan Meneg.PAN-RB No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014; Peraturan Men.PAN-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Standar Operasional (SOP) pada Instansi Pemerintah; Peraturan Men.PAN-RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Peraturan Men.PAN-RB No. 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggungjawab Unit Pelayanan. 9
Terkait kebijakan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PELAYANAN PUBLIK ( @ Pasal 9 tentang PPTSP ) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan; dan Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4
YANLIK
DASAR HISTORIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PTSP Terbitnya…
Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
SINKRONISASI & HARMONISASI KEBIJAKAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
ttg Pemerintahan Daerah
ttg Penanaman Modal
ttg Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ttg PTSP Bidang Penanaman Modal
Seiring diterbitkannya Peraturanperaturan & Keputusan MENPAN-RB terkait Pelayanan Publik.
Perka BKPM No. 6 Th. 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Permendagri No.24 Th. 2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintah, Pem.Prov, Pem.Kab & Pem.Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah Permendagri No.20 Th. 2008 ttg Organisasi & Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah
ttg Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
ttg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara PAN-RB & Kepala BKPM Tahun 2010
5
SYARAT UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) SESUAI UU. NO. 25/2009
Dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemerintah Daerah wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut :
Pembentukan Unit Kerja dan SOTK berdasarkan penetapan Peraturan Daerah (Perda); Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Wewenang Perizinan; Penerapan komponen Standar Pelayanan Publik (SP);
Penerapan Layanan Pengaduan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. 7
Tindak Lanjut Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik SUBSTANSI PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA BIDANG PERIZINAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
• memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
• mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; • memperpendek prosedur pelayanan; • mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan • memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 9
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan mutlak dilakukan oleh Kepala Daerah dan menjadi syarat penting dalam efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 10
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Terdapat 4 (empat) hal Pokok dalam Peraturan Pemerintah No. 96/2012
1)
Pedoman penyusunan Standar Pelayanan & Maklumat Pelayanan;
2) Sistem Pelayanan Terpadu;
3) Proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; 4) Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengaduan. 11
PENGERTIAN DOKUMEN PERIZINAN PADA PTSP
P T S P Melaksanakan Penerbitan atau Penolakan Permohonan Izin yang bersifat administratif untuk kepentingan usaha masyarakat; Melakukan koordinasi terkait dokumen perizinan sesuai rekomendasi dari masing-masing SKPD teknis; Tidak menerbitkan Izin Profesi maupun Sertifikasi bersyarat, hal tersebut menjadi kewenangan SKPD teknis. 15
KEWENANGAN PENYELENGGARA PTSP & SKPD TEKNIS PTSP Melaksanakan fungsi Pemerintahan khususnya untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat dalam rangka menerbitkan izin atau non izin berkaitan dengan kegiatan usaha publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
SKPD TEKNIS Menjalankan tugas sesuai lingkup bidangnya terhadap fungsi pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pengendalian secara teknis, termasuk implementasi kebijakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
16
SANKSI (UU 25/2009 dan PP 96/2012) Dikenakan atas kewajiban yang tidak dijalankan dan merupakan penjabaran Sanksi yang telah ada dalam Undang-undang, misalnya: Pasal UU/PP
Uraian Kewajiban Penyelenggara
Ancaman Sanksi
Pasal 20 (1) UU
Wajib menyusun dan menetapkan Dengan sanksi Pemberhentian dengan SP hormat tidak atas permintaan sendiri
Pasal 20 (2) UU
Wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam Penyusunan SP
Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan
Pasal 26 (1) PP
Pembahasan Rancangan SP wajib mengikut sertakan masyarakat.
Tegoran tertulis
Pasal 27 (1) PP
Rancangan SP yang telah dibahas wajib dipublikasikan
Tegoran tertulis
Pasal 20 (3) UU
Wajib menerapkan SP
Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan
Pasal 30 (1) PP
Wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan
Pembebasan dari jabatan
Pasal 33 (1) PP
Wajib meninjau ulang SP yang telah ditetapkan dalam waktu 3 tahun
Pembebasan dari jabatan
14
PEMBINAAN
Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 7 ayat (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib : a. Mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi; b. Membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan c. Memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai peraturan perundag-undangan. * (Menteri di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara)
17
PENUTUP MENDORONG & MEMFASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENERAPKAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI KELEMBAGAAN PTSP : 1. Komitmen dan keberanian Pimpinan Daerah untuk melakukan perubahan/Reformasi pada seluruh instrumen tata kelola dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Penataan Kelembagaan, SDM, Harmonisasi dan Pemahaman kebijakan terutama terkait penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Pemangkasan birokrasi melalui penerapan deregulasi perizinan dan non perizinan (waktu, kemudahan prosedur dan biaya), khususnya pada penyelenggara PTSP di Daerah; 4. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akuntabel, transparan & efektif serta optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi; 5. Pemahaman dalam penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan penerapan kepuasan masyarakat melalui Survei IKM; 6. Membangun citra pelayanan publik (khususnya perizinan) yang efisien dan transparan terutama terhadap dunia usaha. 18
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI www.menpan.go.id
[email protected]
