PERAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Seminar Nasional & Call For Paper

DIES NATALIS XXXIII Universitas Islam Batik Surakarta

ISBN : 978–979–1230–35–3

PERAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN Bend Abidin Santosa Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UNS Surakarta Jalan Ir. Sutami No 36A Kentingan, Jebres Surakarta Email : [email protected]

ABSTRACT There is a proverb saying that why should it be ease if it can be complicated. This connotation has been closely attached on the Indonesian governmental bureaucracy. In fact, bureaucracy is required as neutral and fair public service actor. Bureaucracy reformation is a public hope to the government to fight against corruption, collution and nepotism, and also to form clean government in obtaining efficient, responsive and accountale public services. To reach this hope, varied methods has been implemented by the government to support this program, among the others, by implementing intensive organizational communication and improving bureaucracy efficiency and effectiveness through informational technology. The objective of this study is to see how the communication in an oragnization and also informational technology can support bureaucracy reformation in the Ministry of Finance. Research methodology applied in this study is descriptive qualitative. The conclusion of research stated that bureaucracy reformation is basically the effort to apply the renewal and fundamental change on the system of governance performance, specifically those relaetd with institutional, business process and national resources aspects. It can be implemented to achieve good governance which also the strategic steps to build well-performed national apparatus to be more efficient and effective in its general functional impleemntation of the national government and development. The support of organizational communication and informational technology in supporting bureaucracy reformation monitoring and evaluation in Indonesia is required can be well implemented for satisfactorily results. Keywords: Communication, Informational Technology, Bureaucracy Reformation, Ministry of Finance, Good Governance.

Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta, Telp. (0271) 714751 Fax. 740160 Website http://uniba.ac.id

581



ISBN : 978–979–1230–35–3

ABSTRAK Ada sebuah pameo yang mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Ungkapan bernada sumbang itu dilekatkan dengan erat kepada jajaran birokrasi pemerintahan di Indonesia sejak lama. Padahal, birokrasi diperlukan sebagai aktor public service yang netral dan adil. Reformasi Birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme serta membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien,responsif dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal ini, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah guna mendukung program ini diantaranya melakukan komunikasi organisasi secara intensif serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi melalui teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran komunikasi dalam organisasi serta teknologi informasi dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Metodologi riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian. menyebutkan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, business process, dan sumber daya aparatur negara. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dukungan komunikasi organisasi serta teknologi informasi dalam membantu kegiatan pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi di Indonesia mutlak diperlukan agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Kata Kunci: Komunikasi, Teknologi Informasi, Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Good Governance.

PENDAHULUAN Ada sebuah pameo yang mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Ungkapan bernada sumbang itu dilekatkan dengan erat kepada jajaran birokrasi pemerintahan di Indonesia sejak lama. Akibatnya, pandangan negatif atas pola kerja pegawai negeri yang telah puluhan tahun menempel erat masih belum bisa dihapus dengan tuntas sampai saat ini. Birokrasi dijadikan alat status quo mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor public service yang netral dan adil, bahkan dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya


582



ISBN : 978–979–1230–35–3

keadilan dan demokrasi, terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara. Buruknya birokrasi masih menjadi salah satu problem

yang dihadapi

negara- negara di Asia, termasuk di Indonesia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang

berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing

(expatriats) terkait dengan

kinerja birokrasi, hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun

2000 birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan sebelumnya.

Meskipun kondisinya masih lebih baik

dibanding beberapa negara seperti Cina, Vietnam, dan India. Pada tahun 2000 indeks kinerja birokrasi Indonesia memperoleh skor 8.0, sama dengan skor tahun 1999 dari kisaran skor antara 0 (nol) untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC berpendapat bahwa sebagian besar Negara di kawasan Asia masih perlu mengurangi

hambatan birokrasi. Namun, di sisi lain mereka juga menyebutkan

bahwa telah terjadi beberapa kemajuan terutama terkait dengan tekanan perlunya reformasi birokrasi. (Sumber: Laporan Survey Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2013) Upaya untuk merubah pola kerja pegawai negeri sipil kemudian muncul saat mulai bergulirnya era reformasi dalam bentuk reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mulai ada sejak Kabinet Reformasi Pembangunan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Keinginan untuk melakukan reformasi itu diwujudkan dengan dilakukannya perubahan pada nomenklatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dalam dua dekade terakhir ini memang tidak asing di telinga kita. Reformasi birokrasi memang sering didengungkan oleh semua pihak khususnya para birokrat pemerintahan. Tidak bisa kita pungkiri, di era Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit bureaumania seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam perjalanannya, reformasi birokrasi diperkuat dengan sejumlah dasar hukum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam laman resminya menyebutkan beberapa dasar hukum reformasi birokrasi, diantaranya


583



ISBN : 978–979–1230–35–3

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Gambar 1. Arah reformasi birokrasi Indonesia (Sumber: Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019)

Kementerian/Lembaga kemudian menyusun peta jalan atau road map reformasi birokrasi di setiap K/L masing-masing berdasarkan seluruh dasar hukum yang ada. Reformasi

birokrasi

merupakan

langkah-langkah

perbaikan

terhadap

proses

“pembusukan” politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien,responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik,msyarakat juga berposisi sebagai penilai dan pihak yang dilayani pemerintah. Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan

dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka

dalam memberikan layanan publik seharusnya memenuhi kriteria, (1) mudah dalam pengurusan bagi yang

berkepentingan, (2) mendapat pelayanan yang wajar, (3)


584



ISBN : 978–979–1230–35–3

mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih, dan (4) mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Reformasi telah menjadi suatu kata yang menggelinding dan menjadi semangat gerak langkah anak bangsa untuk membuka katubkatub kekuasaan yang selama ini tidak tersentuh. Ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha bangsa untuk merumuskan kembali seluruh tatanan nilai dan aturan hidup bersama. Mungkin tidak ada lagi hari tanpa tuntutan reformasi yang dilakukan oleh seluruh kalangan, kelompok masyarakat, mahasiswa, pegawai kantor yang menggemakan beragam tuntutan reformasi total di segala bidang. Reformasi dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan perbaikan dari sesuatu yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakan-perusakan pranata yang sudah ada. Pranata yang dimaksudkan disini adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia didalam masyarakat. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan mampu mengembalikan image pemerintah di mata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Kalau ini dilakukan maka pemerintah akan memperoleh kembali legitimasi dimata publik. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspekaspek berikut : 1.

Kelembagaan (organisasi)

2.

Ketatalaksanaan (business process)


585



3.

ISBN : 978–979–1230–35–3

sumber daya manusia aparatur (sumber:www.kemenkeu.go.id) Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Peran dan fungsi birokrasi saat ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal serta rendahnya akuntabilitas kinerja aparatur, yang semuanya itu menjadikan rendahnya indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk mendapatkan pelayanan publik. Adanya ketidakpastian (uncertainty) waktu dan biaya, menjadikan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi. Kondisi tersebut


586



ISBN : 978–979–1230–35–3

merupakan gambaran dari ciri sebuah birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional dicirikan antara lain sikap minta dilayani, mahal biaya, mempersulit dan memperlambat. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan dan harus diubah agar menjadi lebih baik, yaitu birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to give good services), murah biayanya (cheaper), serta mempercepat (faster) layanan dan bukan sebaliknya. Hal tersebut perlu diwujudkan, karena masyarakat kita saat ini semakin berpendidikan, semakin kritis serta lebih mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Perlu diingat bahwa Indonesia telah masuk menjadi salah satu anggota Kelompok G-20 bersama dengan banyak negara maju lainnya yang kualitas birokrasinya sudah sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu sudah saatnya birokrasi di Indonesia dikelola dengan paradigma New Publik Management (NPM). Osborne dan Gaebler (1995) menyatakan bahwa paradigma birokrasi New Public Management memiliki ciri-ciri : (1) pemerintah berorientasi pada publik, (2) pemerintah berorientasi pada misi, (3) pemerintahan yang tanggap, (4) pemerintah berorientasi pada hasil (outcome) dan bukan sekedar input, (5) pemerintah kompetitif, (6) pemerintah berjiwa wirausaha, (7) pemerintah terdesentralisasi, (8) pemerintah milik masyarakat, (9) pemerintah katalis, dan pemerintah berorientasi pada pasar. Untuk dapat mewujudkannya, yang harus dipersiapkan adalah birokrasi harus memiliki pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) yang produktif, efisien dan efektif, transparan dalam memberikan pelayanan publik. Kondisi birokrasi sebagaimana tersebut diatas semakin memperkuat tekad untuk mempercepat proses Reformasi Birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga keuangan serta pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran komunikasi dalam organisasi serta teknologi informasi dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan

penggambaran

dan

perincian

terhadap

penelitian


diharapkan

dapat

587



ISBN : 978–979–1230–35–3

mengungkapkan secara jelas data-data yang mendukung tentang bagaimana peran media dalam situasi konflik. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta objektivitas yang tampak atau sebagaimana adanya (dassein). Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Kriyantono, 2014). Di sini, penulis akan membatasi ulasan mengenai reformasi birokrasi dari sisi komunikasi dalam organisasi serta teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai implikasi dari reformasi birokrasi khususnya di Kementerian Keuangan.

PEMBAHASAN Perjalanan E-Government sebagai Bagian Reformasi Birokrasi di Indonesia Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efesiensi pemakaian sumber daya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum. Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureau yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani, kratein yang berarti mengatur. Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugastugas administrasi dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Mengurangi

birokrasi

yang

kompleks

memang

dapat menjadi pilihan,

namun di saat ini bukanlah pilihan ideal. Hal ini memaksa birokrasi untuk melirik pada alternatif lain yang dapat

meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi, yaitu

teknologi informasi. Sejak tahun 1980-an teknologi informasi telah berkembang sangat pesat, membantu sekian banyak perusahaan dan lembaga menerapkan proses bisnis yang kompleks serta rumit dengan cepat, efisien dan minim diperlukan

adalah

investasi

pembangunan

keterlibatan

manusia.

sistem baik, hardware


Yang maupun

588



ISBN : 978–979–1230–35–3

software serta investasi dalam pengembangan SDM. Pemerintah sendiri telah menyadari hal ini, ditandai dengan Kebijakan dan Strategi

terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Nasional Pengembangan e-Government atau Pemerintahan

Secara Elektronik. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan teknologi informasi dan komunikasi merupakan tulang punggung reformasi birokrasi di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah yakni mendukung prinsip keterbukaan data-data bagi masyarakat. Ia mengatakan kerja sama terkait teknologi informasi

tersebut

merupakan

langkah

mendukung

terciptanya

e-government.

(antara.com, 5 Maret 2013). Hal-hal tersebut menjadi arah reformasi birokrasi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal oleh pemerintah. Reformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip e-governmentnya adalah teknologi informasi yang diharapkan dapat merubah wajah birokrasi yang sudah ada dengan menawarkan pelimpahan tanggung jawab pihak-pihak pengelola pelayanan publik yang biasanya berjumlah banyak— sehingga sulit diawasi dan dimonitor –kepada pihak yang lain yang lebih sedikit dan mudah untuk dimintai pertanggung jawabannya, karena sifat pihak tersebut yang sudah teruji kredibilitas dan profesionalitasnya. Hal tersebut bukan berarti bahwa proses kerja dan pelayanan publik hanya menjadi dilayani oleh lebih sedikit SDM, tetapi lebih mengarah kepada adanya perubahan tata cara dan prosedur kerja yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, ada pihakpihak yang langsung menerima balas jasa (uang) ditangan mereka karena pelayanan yang diberikan, serta ada pihak yang memberikan hasil pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi dengan adanya teknologi informasi hal itu bisa dilewati atau dikurangi interaksinya. Sebab pada kenyataanya, proses tatap muka akan menyebabkan peluang penyelewengan yang membuka kesepakatan untuk melakukan tindakan korupsi. Masyarakat, dengan adanya teknologi informasi diharapkan tidak lagi perlu langsung menyerahkan uang sebagai biaya atas pelayanan yang diterimanya kepada pihak yang memberikan pelayanan. Hasil dari pelayanan tersebut bisa diterima tanpa ada/dikurangi interaksinya dengan si pemberi pelayanan. Sedangkan bagi sisi pemerintah, kemudahan


589



ISBN : 978–979–1230–35–3

didapat dengan semakin jelasnya pihak yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem yang menggunakan teknologi informasi, yang tentunya jumlah dan orangnya sudah jelas lebih sedikit dibanding sebelumnya. Transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat karena syarat utama dari penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah sudah adanya prosedur yang baku dan standar yang jelas. Apalagi, akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pelayanan serta biaya yang harus dikeluarkan. Penggunaan serta penarikan biaya dari masyarakat bisa diawasi karena keterlibatan pihak lain yang lebih profesional dan kredibel dalam pengelolaan uang, seperti pihak bank, atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini diteladani setidaknya oleh Kementerian Keuangan yang ditunjukkan dengan munculnya istilah "Teknologi Informasi" dan “Komunikasi dan Layanan Informasi” pada struktur organisasi Kementerian Keuangan. Sejarah perjalanan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa tidak mudah untuk melakukan perbaikan dalam birokrasi di Indonesia. Diperlukan perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang baik dan melayani masyarakat. Salah satunya adalah perangkat berupa internet yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang reformasi birokrasi tersebut. Penggunaan internet sebagai bagian dari reformasi birokrasi lainnya ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government atau Pemerintahan Secara Elektronik. Kemudian, disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, bahwa salah satu sasaran reformasi birokrasi adalah penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government. Sasaran tersebut diwujudkan melalui agenda pembangunan nasional dengan penerapan egovernment untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan

sistem

dan

infrastruktur

e-government

yang

terintegrasi,

penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi.


590



ISBN : 978–979–1230–35–3

Secara sederhana e-government dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada publik, serta dalam proses kerja instansi pemerintah itu sendiri. E-government memungkinkan adanya sebuah sistem yang akan mengintegrasikan instansi pemerintah yang ada sehingga mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan, serta mempermudah pelaksanaan kerja setiap instansi pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kondisi birokrasi sebagaimana tersebut diatas semakin memperkuat tekad untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga keuangan serta pelayanan publik tak terkecuali Kementerian Keuangan.

Peran Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan dimaksud meliputi perencanaan,


591



ISBN : 978–979–1230–35–3

penyusunan, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan utang, serta pasar modal

dan lembaga keuangan

non bank. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dengan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang meliputi seluruh aspek perekonomian, maka komunikasi merupakan ujung tombak dalam penyebaran informasi baik komunikasi internal dalam Kementerian keuangan sendiri ataupun komunikasi eksternal yang berhubungan dengan seluruh stakeholders. Sebagai suatu organisasi yang menangani permasalahan yang sangat kompleks dan dalam rangka menciptakan good governance, Kementerian Keuangan memerlukan harmonisasi untuk mencapai

sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebuah

langkah terobosan telah diambil

oleh pimpinan Kementerian Keuangan dengan

melakukan dan mempelopori reformasi birokrasi

lembaga pemerintah. Reformasi

birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan terhadap sistem

perubahan mendasar

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek

kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan

(proses

bisnis),

dan

sumber

daya

manusia (SDM). Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Umum Negara; dan UU Nomor 15 Tahun Pelaksanaan

2004

Tentang

Keuangan Negara. Sebenarnya

telah dirintis sejak akhir tahun 2002, proses

Pertanggung-jawaban

bisnis,

dan

mulai dilaksanakan

Reformasi

Birokrasi

ditangani

birokrasi

melalui penataan

peningkatan manajemen

kemudian

reformasi

sumber

tahun 2006. Hingga

dan

Pelaporan

di Kemenkeu

organisasi, perbaikan daya manusia

dan

tahun 2009, pelaksanaan

oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP).

Selanjutnya, pada tahun 2010, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (FKRB) yang dibentuk


592



ISBN : 978–979–1230–35–3

oleh Menteri

Unit (TRBU) yang dibentuk

Keuangan dan Tim Reformasi Birokrasi

oleh pimpinan masing-masing Unit Eselon Satu. Tujuan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah : 1.

Menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab,

2.

Menciptakan

birokrasi

memberikan pelayanan

yang

efisien dan

efektif sehingga

dapat

publik yang prima, sehingga akan terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kompleksitas organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat organisasi yang

besar, memiliki kantor vertikal

Indonesia yang memberikan

dari

struktur

terbesar dan tersebar di seluruh

pelayanan langsung kepada masyarakat serta jumlah

pegawai yang cukup besar, mencapai sekitar

62 ribu orang. Untuk itu, diperlukan

profesionalisme birokrasi yang tinggi. Kementerian Keuangan

dituntut untuk dapat

memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien sebagai publik servant (pelayanan masyarakat). Dengan kompleksitas organisasi dan bervariasinya pelayanan serta banyaknya SDM yang ada di Kementerian keuangan, komunikasi organisasi mutlak diperlukan agar semua berjalan sesuai “rel”nya masing-masing. Komunikasi harus mengedepankan prinsip dialog, bukan monolog, sebagai sebuah proses siklus pertukaran informasi yang akan mengarahkan pada pemahaman bersama, persetujuan bersama, dan tindakan kolektif (Figueroa, 2002; Pearce, 2003). Ini adalah pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder agar diperoleh pemahaman, persetujuan dan tindakan penggunaan teknologi informasi dslam setiap pelayanannya sehinga stakeholder dapat memperoleh pelayanan yang maksimal. Komunikasi

organisasi

Menurut

Goldhaber

yaitu:

“organizational

communications is the process of creating and exchanging messages within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainty” yang berarti komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak tahu pasti atau yang selalu berubah-ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian. (Muhammad, 2007) . Untuk melihat lebih jauh mengenai komunikasi


593



ISBN : 978–979–1230–35–3

yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat digunakan tiga pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan makro. Pendekatan ini dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dari lingkunga, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi dengan organisasi lain dan menentukan tujuan organisasi. Pendekatan kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan ini memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komuikasi yang diperlukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan serta komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi. Pendekatan terakhir yakni pendekatan individual. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Komunikasi individual ini ada beberapa bentuknya di antaranyanya berbicara kepada kelompok kerja, menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat, menulis dan mengkonsp sera memperdebatkan suatu usulan dalam organisasi. Faktor lain yang juga mempengaruhi reformasi birokrasi yakni pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi yang mampu membuat aparatur negara memberikan pelayanan yang maksimal kepada stakeholder. Perkembangan teknologi dan aplikasinya yang begitu luas di kalangan aparatur, mengubah perilaku aparat menjadi positif atau malah sebaliknya. Apabila menggunakan berbagai kemudahan teknologi tersebut untuk hal-hal yang produktif maka membantu tugas-tugas yang dilaksanakan, sehingga aparatur bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat. Sebaliknya bila menggunakannya hanya untuk mengutamakan kepentingan pribadinya maka kinerja aparat menjadi tidak produktif. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi pemerintah akan dapat membangun budaya kerja aparatur menjadi yang lebih cepat, akurat, efisien dan efektif . Untuk memperkuat program penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan panduan dan dasar hukum yang kuat sehingga dalam melakukan setiap aktivitas yang


594



ISBN : 978–979–1230–35–3

berhubungan dengan teknologi informasi selalu ada peraturan sebagai payung hukumnya. Peraturan- peraturan tersebut antara lain: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345 Tahun 2011 tentang Roadmap Birokrasi Kementerian Keuangan 2010-2014, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479 Tahun 2010 tentang Kebijakan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian keuangan. Dengan banyaknya peraturan yang menjadi payung hukum penggunaan teknologi informasi ini, maka cara yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan reformasi birokrasi adalah menerapkan budaya kerja di Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa contoh sistem aplikasi Kementerian Keuangan yang telah menggunakan teknologi informasi

antara lain misalnya Aplikasi Pengadaan online (e-Procurement), e-

Performance, e-filing (SPT), Aplikasi lelang online (e-auction), SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang merupakan perubahan terbesar dalam moderenisasi penganggaran dan perbendaharaan, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi untuk mendukung perencaaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tingkat kementerian dan lembaga, Modul Penerimaan Negara (MPN), Aplikasi Cukai Online, Aplikasi manifest, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), SIMANTAP, Aplikasi RKA-KL, Web Based Reporting

System

DAK,

Online

Recruitment,

dan

e-registration

(NPWP).

(www.kemenkeu.go.id) Penerapan teknologi informasi di Kementerian Keuangan memerlukan orientasi yang jelas dari organisasi untuk penggunaannya, sehingga teknologi bukan menjadi beban biaya bagi organisasi tetapi merupakan media untuk memajukan dan memperlancar bisnis proses. Untuk mencapai suatu birokrasi yang terintegrasi melalui


595



ISBN : 978–979–1230–35–3

implementasi e-government ada beberapa hal yang harus dilihat dalam persiapan penerapannya. Menurut Hutton, (1996) ada beberapa Critical Success Factors yang harus diterapkan dalam melakukan reformasi birokrasi di sektor publik, yaitu: Pertama, keinginan untuk berubah dari status quo. Ini berarti harus dilakukannya usaha-usaha untuk selalu mengeliminasi faktor-faktor yang resistant terhadap perubahan. Reformasi berarti bagaimana birokrasi harus merelakan tugasnya yang selama ini menjadi sapi perahan untuk keuntungan finansial dan sektoral menuju berorientasi pada kepentingan public. Kedua, memelihara komitmen, kesabaran dan keikutsertaan aktif dari top level selama pelaksanaan proses reformasi. Tanpa hal ini aktifitas reformasi hanya dapat menjadi program dalam kertas saja; Kejelasan dan kekonsistenan dari fokus strategis dan visi jangka panjang dalam organisasi. Proses reformasi harus menjadi tujuan atau visi yang harus dicapai oleh birokrasi. Ketiga, berorientasi pada tujuan. Memastikan dilakukannya perencanaan yang matang serta kemauan untuk mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada; Mengedepankan dialog yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholder; Selalu dilakukannya pengukuran kinerja. Semua hal diatas menunjukan bahwa dalam proses reformasi dan birokrasi perlu dilakukannya usaha untuk memastikan kepada seluruh staf, pimpinan, masyarakat dan stakeholders tentang kepentingan dan keuntungan dari perubahan yang akan dilakukan. Berbagai bentuk pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh Kementrian Keuangan harus diakui bukan tanpa hambatan. Banyak pihak yang masih meragukan, terciptanya good corporate governance hanya dengan pengimplemetasian berbagai teknologi canggih dan otomatisasi penyelenggaraan pemerintah karena di balik lambatnya proses bisnis yang berjalan selama ini, terdapat beberapa masalah pokok utama yang harus diperhatikan. Beberapa masalah pokok yang menghambat perkembangan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan diharapkan dapat diatasi terlebih dahulu, agar pengembangan di bidang teknologi tersebut tidak terkesan sia-sia. Ada 3 (tiga) bagian utama hambatan yang ada yaitu komunikasi dan budaya organisasi, model kepemimpinan dan keadaan infrastruktur saat ini. Pertama, dari segi komunikasi dan budaya. Seperti yang kita ketahui bersama kesadaran masyarakat teutama para pegawai negeri sipil terhadap pentingnya teknologi informasi sangat minim.


596



ISBN : 978–979–1230–35–3

Ditambah dengan mindset yang tertanam selama ini, membuat mereka sulit untuk menerima perubahan. Sebagian besar sudah berada pada zona nyaman dalam melakukan pekerjaanya. Selain dari sisi aparatur sendiri, masayarakat serta stakeholder pun masih menganggap sebelah mata dengan kehadiran teknologi. Kedua, segi model kepemimpinan di Indonesia, yang menegakkan otonomi daerah, terkadang membuat masing-masing daerah merasa memiliki kewenangan yang melebihi pemerintah pusat dalam pengelolaan di daerahnya. Selain itu adanya peraturan perundangan yang rancu, atau pasal yang saling bertentangan dapat juga dijadikan alasan dalam menolak adanya perubahan. Disertai dengan alokasi anggaran yang mungkin tidak merata dan tidak ditempatkan pada komposisi yang benar. Seperti anggaran untuk penelitian di bidang teknologi informasi sangatlah kecil. Terakhir, untuk infrastruktur, masih banyak daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai, untuk diterapkan berbagai bentuk aplikasi baru. Ditambah dengan anggaran daerah di bidang tersebut cukup minim, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur secara merata, terutama pada satuan kerja kementerian yang cakupan wilayahnya luas, agar integrasi menjadi tidak terhambat, dan penyebaran informasi merata. Akhirnya, reformasi birokrasi harus menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus diterapkan di dalam pemerintahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang baik, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada lingkup Kementerian Keuangan.

KESIMPULAN Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola good governance yang merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi secara resmi dicanangkan sebagai program


597



ISBN : 978–979–1230–35–3

prioritas di Kementerian Keuangan mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Penguatan komunikasi organisasi serta penggunakan teknologi informasi yang dilakukan saat ini masih dilakukan proses penyempurnaan yang ke depannya bertujuan untuk mewujudkan good governance di jajaran Kementerian Keuangan. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan bukan merupakan usaha yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat birokrasi. Bila dihubungkan dengan usaha menggunakan e-government sebagai media untuk mengurangi potensi penyelewengan dalam pelayanan oleh aparatur negara dan korupsi, diperlukan suatu tindakan yang diluar kebiasaan karena praktek-praktek KKN di negara kita sudah merupakan tindakan atau penyelewengan yang extra-ordinary. Oleh karena itu reformasi birkrasi di Kementerian Keuangan dengan penguatan komunikasi serta penerapan teknologi informasi tetap akan digunakan dan dilakukan perbaikan secara continue agar pelayanan kepada stakeholders semakin meningkat dan memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA Figueroa, Maria Elena., dkk. 2002. Communication for Social Change: An Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes. New York: The Rockefeller Foundation. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government atau Pemerintahan Secara Elektronik.

Nasional

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345 Tahun 2011 tentang Roadmap Birokrasi Kementerian Keuangan 2010-2014 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479 Tahun 2010 tentang Kebijakan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan


598



ISBN : 978–979–1230–35–3

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian keuangan. Kriyantono, Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Laporan Survey Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2013 Muhammad, Arni. 2007. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi aksara. Osborne, David and Ted Gaebler. 1995. Reinventing Government. How The Entrepreneurial Spirit Is Tranforming The Public Sector. New York:Penguin Books, Inc. Pearce, Terry., 2003. Leading Out Loud; Inspiring Change Through Authentic Communication. California: A Wiley Company. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Umum Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Negara Wahyudi Kumorotomo. 1994. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Internet www.kemenkeu.go.id www.antara.com, 5 Maret 2013


599

PERAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Recommend Documents