PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN INVESTASI

RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Wilayah Barat di Bandung 24 Agustus 2015 2. Wilayah Timur di Makassar 27 Agustus 2015

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN INVESTASI

NARA SUMBER

DR. IR. SUGIARTO SUMAS, MT Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan 2015

1

AGENDA I

• PENDAHULUAN

II

• SITUASI KETENAGAKERJAAN

III

• TUGAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

IV

• RENCANA AKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN 2015-2019

V

• HASIL YANG AKAN DICAPAI

2

I. PENDAHULUAN

3

STRUKTUR ORGANISASI BARENBANG BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (BARENBANG) Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT SEKRETARIAT BARENBANG Wahyu Indrawati, SE, MM

PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN Drs. Nurahman, M.Si

PUSAT DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Tri Retno Isnaningsih, SH.M.Si

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Drs. Aris Wahyudi, M.Si

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL *)

*) = Peneliti, Litkayasa, Prakom, Perencana, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pustakawan, dll 4

I. SITUASI KETENAGAKERJAAN

5

A. TEMA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 70

6

KEGIATAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

ANGKATAN KERJA

117.370.485

118.053.110

118.192.778

121.872.931

BEKERJA

109.670.399

110.808.154

110.804.041

114.628.026

7.700.086

7.244.956

7.388.737

7.244.905

BUKAN ANGKATAN KERJA

54.385.592

55.873.593

58.469.319

61.119.273

SEKOLAH

13.104.294

14.084.633

14.454.045

16.769.494

MENGURUS RUMAH TANGGA

32.890.423

33.628.814

35.232.908

36.019.249

8.390.875

8.160.146

8.782.366

8.330.530

171.756.077

173.926.703

176.662.097

182.992.204

68,34 6,56 93,44

67,88 6,14 93,86

66,90 6,25 93,75

66,60 5,94 94,06

PENGANGGUR

LAINNYA

PENDUDUK USIA KERJA TPAK (%) TPT (%) TKK (%)

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2010-2014, diolah Pusdatinaker

7

C. GRAFIK TPAK, TPT, TKK TAHUN 2011-2014 100

93.44

93.86

93.75

94.06

68.34

67.88

66.9

66.6

6.56

6.14

6.25

5.94

2011

2012

2013

2014

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

TPAK (%)

TPT

(%)

TKK (%)

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2010-2014, diolah Pusdatinaker 8

D. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA TAHUN 2015

ANGKATAN KERJA 128,30 jt (69,50%) <SD SMTP SMTA SMK Diploma I/II/III Universitas

: : : : : :

56,65 jt 23,12 jt 21,56 jt 12,97 jt 3,39 jt 10,58 jt

(44,15%) (18,02%) (16,80%) (10,11%) ( 2,64%) ( 8,24%)

PENDUDUK USIA KERJA [ > 15 Th] 184,60 juta

BEKERJA 120,85 jt (94,19%) SEKTOR: Pertanian : 40,12 jt (33,20%) Pertambangan : 1,42 jt( 1,18%) Industri : 16,38 jt(13,56%) Listrik, Gas, dan Air : 0,31jt( 0,26%) Bangunan : 7,71 jt( 6,38%) Perdagangan : 26,65 jt(22,05%) Angkutan : 5,19 jt( 4,30%) Keuangan : 3,64 jt( 3,02%) Jasa Kemasy. : 19,41 jt( 6,06%) PENDIDIKAN < SD SMTP SMTA SMK Diploma I/II/III Universitas

: : : : : :

54,61 jt (45,19%) 21,47 jt (17.77%) 19,80 jt (16,39%) 11,80 jt ( 9,76%) 3,14 jt ( 2,60%) 10,02 jt ( 8,29%)

PENGANGGUR TERBUKA 7,45 jt (5,81%) BUKAN ANGKATAN KERJA 56,30 jt (30,50%) SUMBER : BPS, 2015, Diolah Pusdatinnaker Barenbang Kemnaker (POSISI FEBRUARI 2015)

< SD SMTP SMTA SMK Diploma I/II/III Universitas

: : : : : :

2,05 1,65 1,76 1,17 0,25 0,56

jt (27,52%) jt (22,14%) jt (23,62%) jt (15,70%) jt ( 3,35%) jt ( 7,52%)

BEKERJA PENUH > 34 Jam/mg 85,17 jt [ 70,48%]

PEKERJA TIDAK PENUH < 34 Jam 35,68 jt [ 29,52 %]

SETENGAH PENGANGGUR 10,04 jt (28,15%)

PEKERJA PARUH WAKTU 25,63 jt (71,85%) 9

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 sd. 2014 (NASIONAL)

10

E. KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA (FEBRUARI 2015) Juta Orang

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2015, Diolah Pusdatinaker

11

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 s.d. 2014 (DKI JAKARTA)

12

F. KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


13

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 sd. 2014 (PAPUA)

14

G. KOMPOSISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR Tahun 2012 sd. 2014 (Harga Konstan Tahun 2010) % 25.0 22.5

22.3

22.2

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan

20.0 17.1

17.1

17.1

2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan

15.0

10.0

13.7

13.6

13.5

12.7

12.8

13.0

10.9

11.0

11.1

10.2

9.9

9.4

7.9

8.3

8.6

4. Listrik, gas dan air 5. Bangunan 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi

5.0

3.7

3.9

3.8

1.2

1.2

1.2

2012

2013

2014

8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan 9. Jasa kemasyarakatan

15

KOMPOSISI PEREKONOMIAN DKI JAKARTA BERDASARKAN SEKTOR Tahun 2012 sd. 2014 (Harga Berlaku Tahun 2000) %

30.00 27.75

27.45

27.21

21.87

22.01

22.08

25.00

20.00 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 15.06 15.00

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

14.58 13.82 13.65

12.61 11.67

12.34 11.79

11.94

10.45

10.48

10.44

10.00

5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Rest 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh. 9. Jasa-Jasa

5.00

0.63 0.23 0.07

0.62 0.22 0.07

0.60 0.20 0.07

2011

2012

2013

0.00

16

ANGKATAN KERJA (PERSEDIAAN TENAGA KERJA) PENAWARAN TENAGA KERJA

NERACA TENAGA KERJA I. PERSEDIAAN/PENAWARAN

> KEBUTUHAN/PERMINTAAN

 PENGANGGURAN (JUMLAH ANGKATAN KERJA DI ATAS JUMLAH KESEMPATAN KERJA)  UPAH BURUH RENDAH  MIGRASI KELUAR TENAGA KERJA II. PERSEDIAAN/PENAWARAN

= KEBUTUHAN/PERMINTAAN

 KESEIMBANGAN PERSEDIAAN/PENAWARAN DAN KEBUTUHAN/PERMINTAAN  KERJA PENUH (FULL EMPLOYMENT). KESEMPATAN KERJA (KEBUTUHAN TENAGA KERJA) PERMINTAAN TENAGA KERJA

III. PERSEDIAAN/PENAWARAN

< KEBUTUHAN/PERMINTAAN

 KELEBIHAN KEBUTUHAN/ PERMINTAAN  JUMLAH ANGKATAN KERJA DI BAWAH JUMLAH KESEMPATAN KERJA  PRODUKSI DI BAWAH KAPASITAS TERPASANG  UPAH BURUH TINGGI  MIGRASI MASUK TENAGA KERJA. 17

III. TUGAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

18

A. DASAR HUKUM LANDASAN IDIIL PANCASILA

LANDASAN KONSTITUSIONAL UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28 d ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

LANDASAN OPERASIONAL

Pasal 4, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi (2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah (3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; (4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 19

NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN

1. PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL; 2. PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA; 3. PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI; 4. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL; 5. PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF; 6. PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF; 7. PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN; 8. PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN; 9. PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

20

C. Diagram Alur Peta Bisnis Proses Level 0 (L0) Keterangan:  

35

K/L/D

VI

34 PEKERJA ANAK

4



G

33 36

KESEMPATAN KERJA

PEMBERI KERJA/ PENGUSAHA

E

F

6



27

PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

3

14

V

7

15

2

32

37

38

28 21 39

P E N D U D U K

PENCARI KERJA

LATTAS

1

I

10

TENAGA KERJA KOMPETEN

13

PENTA

II

B

A

17

PENDUDUK YANG BEKERJA

C

PHI

20

23

III

 PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGUSAHA YANG TERPENUHI HAKHAKNYA

26

WASNAKER

IV

25

8 18

30

PENDUDUK YANG BEKERJA, PRODUKTIF, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN



H

D

19 16





24

11

PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

VI

KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN SERTA DATA DAN INFORMASI

V

9





22 12

31

K/L/D

29

VI



5

Garis Solid (→) : Hubungan Input/Output Garis Putus-putus (−−>): koordinasi (internal dan eksternal Kemenaker) Kotak Berwarna Biru: Kumpulan fungsi bisnis inti Kemenaker Kotak Berwarna Ungu: Kumpulan fungsi bisnis pendukung Kemenaker dalam penelitian serta data dan informasi, dan pelatihan masyarakat) Kotak Berwarna Hijau: Kumpulan fungsi bisnis pendukung Kemenaker dalam penatakelolaan pemerintahan yang baik Kotak Berwarna Merah: Kumpulan fungsi K/L dan Daerah KotakBerwarna Abu-abu: Kumpulan Proses Internal Kemnaker Bulatan Hijau: Obyek Pembangunan sebagai Input Bulatan Biru: Output/Outcome Kemenaker Bulatan Merah: Output/Outcome hasil koordinasi Kemenaker dengan K/L dan Daerah Bulatan Berwarna Kuning: Obyek Pembangunan sebagai Impact

21

N

PENINGKATAN KOMPETENSI NAKER DAN PRODUKTIVITAS

PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN NAKER

A

W

RENLITBANG KETENAGAKERJAAN (UNTUK PTK) PERLINDUNGAN NAKER & BANGSIS WASNAKER

PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JSTK

A

K E R J

A 22

E. PETA BISNIS PROSES BARENBANG (L1) K/L/D, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT V

2

9 14 4

LITBANGNAKER VB

8

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN

13

RUMUSAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN SISTEM INFORMATIKA KETENAGAKERJAAN

H Barenbang

11 C

12

16

7

LATTAS I DATA DAN INFORMASI / ISU STRATEGIS

1

PENGELOLAAN DATINAKER VA

3

DATA DAN SISTEM INFORMATIKA

A

PENTA II

B

15 6 PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

VC

PHI III

10

RTK DAN IPK D

WASNAKER IV

5 17 18

PENATAKELOLAAN BARENBANG

VD

PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK VI

23

IV. RENCANA AKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN 2015 2019

24

A.LANDASAN PENYUSUNAN RTK MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

MERUPAKAN INTI PROSES PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BANGSA

• Pasal 7 (1),(2),(3) UU No.13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan. • Pasal 11 PP Nomor 15 tahun 2007 tentang tatacara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja • Pasal 3 PP Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

• SDM merupakan kekayaan sesungguhnya dari suatu bangsa. • SDA berlimpah tanpa SDM berkualitas bisa menjadi beban dalam proses pembangunan • RTK adalah upaya optimalkan produktivitas SDM versus penggunaan SDA setempat secara lestari. • SDM berkualitas merupakan asset bangsa dan merupakan penentu serta subjek pembangunan

25

B. LANDASAN LITBANG KETENAGAKERJAAN 1

Lingkungan Strategis (ketenagakerjaan) bersifat dinamis, menimbulkan kesenjangan antara fakta dan harapan.

2

Kesenjangan antara fakta dan harapan dipersempit dengan inovasi baru hasil produksi penelitian dan pengembangan (antisipatif/ex ante atau evaluatif/ex post).

3

Adanya permasalahan/isu-isu ketenagakerjaan seperti pelatihan, penempatan, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

4

Inovasi baru akan memandu aktivitas ketenagakerjaan lebih produktif.

5

Program dan kegiatan ketenagakerjaan pusat dan daerah harus berdasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan. 26

C. LANDASAN PENGELOLAAN DATIN NAKER MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

27

MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

28

MERUPAKAN PREDIKAT INPUT, PROSES, OUTPUT PRODUKSI

Produksi terdiri atas input, proses, dan output. Masingmasing memiliki predikat sebagai data dan informasi

Data dan informasi yang akurat, terpadu, dan tepat waktu serta berkesinambung an (series) akan meningkatkan produktivitas kerja

Data dan informasi mencerdaskan bangsa

29

NAWA CITA

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

RPJMN 20152019 Capacity Building Pemerintah Daerah melalui Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Peningkatan Iptek Indeks egovernment : 3,4 pada tahun 2019.

1.Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat: 100% (2019) 2.Pengembangan dan penerapan egovernment : 100% (2019) 3.Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi (eservices): 100% ( 2019)

NAWA KERJA

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.

2,3,4,5, 6,7,8

9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Rencana Kinerja Barenbang 2015-2019 Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome) Program

Target

Satuan

2015 2016 2017 2018 2019

Program 7 : Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Sasaran Program 7 : peningkatan kualitas pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, serta pengembangan e-government sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Indikator Realisasi peningkatan Kinerja : kualitas pembangunan persen 56 57 58 59 60 Program ketenagakerjaan nasional 1 Indikator Persentase pemanfaatan Kinerja data dan informasi oleh : Program pengguna 2

persen

85

86

87

88

90

Indikator Persentase Pemanfaatan Kinerja : Hasil Penelitian/Kajian oleh persen Program pengguna 3

50

52

54

56

58

Indikator Kinerja : Indeks e-government Program 4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Skor (0-4)

30

E. INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN PROGRAM PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMNAKER TAHUN 2016-2017 PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN Indeks pembangunan ketenagakerjaan (Skala 0-100) Peningkatan lembaga pemerintah yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja Peningkatan perusahaan yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja Layanan Perkantoran PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Prosentase pemanfaatan data dan informasi oleh pengguna Tercapainya Indeks e-government (Skor 0-4) Layanan Kegiatan dan perkantoran

2016

2017

57

58

153 Lembaga 268 Lembaga 44 68 Perusahaan Perusahaan 12 Bulan 12 Bulan 2016 86% 2,7 12 Bulan

2017 87 % 2,9 12 Bulan

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

2016

2017

Prosentase pemanfaatan hasil penelitian/kajian oleh pengguna

52 %

54 %

12 Bulan

12 Bulan

2016 96 %

2017 96 %

95 %

100 %

88 %

91 %

12 Bulan

12 Bulan

Layanan Kegiatan dan Perkantoran DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Persentase realisasi keuangan Persentase sasaran Renstra yang diprogramkan dalam RKA-KL Barenbang Tingkat Kepuasan pelayanan pegawai Barenbang di bidang administrasi kepegawaian dan umum serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana administrasi kepegawaian Layanan Perkantoran

31

F. RUANG LINGKUP PERENCANAAN TENAGA KERJA

PTK PTK MAKRO

WILAYAH

SEKTORAL

NASIONAL

SEKTOR/SUB SEKTOR NASIONAL

PROVINSI

SEKTOR/SUBSEKTOR PROVINSI

KAB/KOTA

PTK MIKRO PERUSAHAAN PEMERINTAH

PERUSAHAAN SWASTA

BUMN

PERUSAHAAN SWASTA

BUMD

LEMBAGA SWASTA LAINNYA

SEKTOR/SUB SEKTOR KAB/KOTA

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJA – SETJEN KEMENAKERTRANS R.I. 32

G. PROSES PENYUSUNAN PTK MAKRO

Perkiraan Persediaan Tenaga Kerja

Dihitung dengan pendekatan Partisipasi Angkatan Kerja dan Lulusan Pendidikan

Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja

Dihitung dengan pendekatan kegiatan ekonomi di pasar kerja

Perkiraan Neraca Tenaga Kerja

Dihitung dengan pendekatan membandingkan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja

Perkiraan Arah, kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan

Disusun dengan pendekatan kondisi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja

33

H. ALUR PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO DATA KEPEGAWAIAN & DATA BUSINESS PROCESS PERUSAHAAN Identifikasi Karakteristik Setiap Jabatan/Pekerjaan

Persediaan Awal Setiap Jabatan

Tentukan Metoda Penghitungan yang Cocok

IDENTIFIKASI KEMUNGKINAN PERGESERAN PEGAWAI MENURUT JABATAN

PENSIUN

KELUAR

MASUK

PROMOSI

Ket. : alur proses utama

MUTASI

` ` LAPORAN PTK MIKRO DIPERUSAHAAN

34

I. Proses Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan INPUT

1. Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Provinsi. 2. Data Ketenagakerjaan BPS. 3. Data dan Informasi Ketenagakerjaan Unit Teknis 4. Data dan Informasi kepertaan Jamsostek/BPJS

PROSES

Pengumpul an dan Pengolahan data Indeks Pembangun an Ketenaga kerjaan

OUTPUT

1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional 2. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan setiap indikator nasional 3. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi 4. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan setiap indikator setiap provinsi

35

J. Proses Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 1. Pembentukan Tim , yang terdiri dari wakil seluruh unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pusat Ketenagakerjaan, Barenbang; 2. Menyusun Kuesioner; 3. Pengumpulan data : a.

b.

c.

Mengumpulkan dan mengklasifikasi data ketenagakerjaan di seluruh Provinsi, bersama seluruh pejabat unit teknis di daerah, Bappeda dan BPS Provinsi; Bekerjasama dengan BPS Pusat, untuk memperoleh data ketenagakerjaan provinsi seluruh Indonesia; Bekerjasama dengan PT. Jamsostek untuk memperoleh data perusahaan, anggota aktif dan klaim kecelakaan kerja. 36

Proses Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 4. Evaluasi dan sinkronisasi data daerah dengan data Pusat, BPS dan Jamsostek; 5. Pengolahan data; 6. Analisis data 7. Pembentuan Tim Penilai (terdiri dari seluruh Sekretaris Ditjen, Bappenas, Depdagri, BPS dan Barenbang); 8. Penentuan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik, Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik; 9. Pemberian penghargaan kepada Gubernur.

37

37

K. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN CORE SYSTEM

EXECUTIVE DASHBOARD EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM

PERFORMANCE REPORT

DECISSION SUPPORT SYSTEM

ACCESS CHANNELS

SIM TKI

Bursa Kerja Online INFORMATION CENTER ( MENGINTEGRASIKAN DATA & SI) LAYANAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

DATA SPASIAL DAN NON SPASIAL

Kiost 3in1

SISTEM INFORMASI KETENAKERJAAN TERPADU

LAYANAN INFORMASI KEBIJAKAN

TEMATIK PORTAL

SISKOTKLN

SIM Pengawasan

PUBLIC PORTAL ( naker.go.id)

SIM Sertifikasi

E-JOURNAL PORTAL

Planning

INTERNAL SERVICES (SEKRETARIAT)

HELPDESK

Financial

HR Management Controlling

COMMON DELIVERY SERVICES

Law

APLIKASI INTERNAL AUDIT

PORTAL KETENAGA KERJAAN COLLABORA NASIONAL

General Affair

E-GOVERNMENT SUPPORTING SYSTEM

OPERATING SYSTEM

NETWORK & SYSTEM MANAGEMENT

SECURITY SYSTEM MANAGEMENT

DOCUMENT & IMAGING MANAGEMENT

GIS DATABASE MANAGEMENT

REPOSITORY SYSTEM MANAGEMENT

38

V. HASIL YANG DICAPAI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

39

A. OUTPUT BARENBANG KETENAGAKERJAAN OUTPUT ANTARA

PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

• DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA (PTK) MAKRO • INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN (IPK) • DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA (PTK) MIKRO

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

• REKOMENDASI KEBIJAKAN • REKOMENDASI PROGRAM • RUMUSAN ISU AKTUAL • AKTIVITAS TEAM OF POLICY RESEARCH (TPR)

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

• DATIN NAKER UMUM • DATIN NAKER KHUSUS • SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN TERPADU

RUMUSAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN SISTEM INFORMATIKA KETENAGAKERJAAN

PROSES KEGIATAN

40

•Perencanaan Tenaga Kerja merupakan pedoman atau acuan Pembangunan Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (3)

Masalah ketenagakerjaan • menghambat pembangunan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

•Gambaran tenaga kerja yang tersedia di masa mendatang •Gambaran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi di masa mendatang •Gambaran tenaga kerja yang tidak termanfaatkan oleh kegiatan ekonomi •Gambaran aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan

Rekomendasi • Kebijakan dan Program terkait masalah ketenagakerjaan

Rencana Tenaga Kerja

41

C. TUJUAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO Pasal 2 Permenakertrans R.I No. PER 16/MEN/XI/2010)

Menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa

Mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

42

D. TERBENTUKNYA SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN Data1 TERPADU Data2 Bursa SIPKK TKI dst

Aplikasi Binapenta

Data3 dst

APLIKASI PHI & JAMSOS Data1 Data2 Data3 dstl

APPIKASI 13 NEGARA MOU

KEUANGAN KEPEGAWAIAN PERENC & PELAPORAN HUKUM UMUM APLIKASI SEKRETARIAT

SISTEM INFORMASI KETENAGA KERJAAN

APLIKASI BINALATTAS KIOST 3IN1 Data1 DST

Database Ketenaga kerjaan APLIKASI BINWASNAKER

Data1 Data2 Data3 dstl

APLIKASI BNP2TKI

APLIKASI Lainnya E-KTP

Data1 Data2 data3

43

E. PEMBENTUKAN TEAM POLICY RESEARCH (TPR) DI BADAN RENBANG KETENAGAKERJAAN LATAR BELAKANG Bidang ketenagakerjaan sangat penting karena menyangkut amanat Konstitusi yaitu hak warga negara atas pekerjaan, dan sensitif karena menyangkut manusia atau warga negara. Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan harus mendapat dukungan bukan saja dari satuan kerja yang ada, tetapi juga dari elemen lain, termasuk kelompok pemikir. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu kelompok pemikir, yang dalam hal ini disebut Team Policy Research (TPR). TUJUAN Memberikan dukungan konseptual berdasarkan riset kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan. KEGUNAAN Tersusunnya rancangan kebijakan ketenagakerjaan yang berdasarkan riset, sehingga kebijakan ketenagakerjaan lebih rasional, berdaya-guna dan berhasilguna. 44

TUGAS Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, TPR bertanggung jawab langsung kepada Kepala Barenbang. Diminta atau tidak diminta oleh Kepala Barenbang, TPR melaksanakan tugas sebagai berikut: Mempelajari perkembangan demografi, perekonomian, sektor riil, hubungan industrial, pelaksanaan otonomi daerah, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat. Menyusun konsep rencana aksi dalam bentuk policy paper yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Kepala Barenbang, sebagai bahan masukan bagi Menteri dalam menentukan kebijakan yang harus dilaksanakan. UNSUR Para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi, yang mencerminkan kepakaran di berbagai bidang terkait seperti: Ekonomi, Hukum Perburuhan, Hukum Internasional, Bisnis, Perjanjian Perdagangan Bebas, Demografi, Kebijakan Publik, Pemerintahan, Budaya, dan lain-lain. 45

TERBENTUKNYA TEAM OF POLICY RESEARCH (TPR) Kepala Barenbang

KETUA MERANGKAP ANGGOTA

SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

Kapuslitbang Naker

STAF SEKRETARIAT

KETUA KELOMPOK “A” MERANGKAP ANGGOTA

KETUA KELOMPOK “B” MERANGKAP ANGGOTA

KETUA KELOMPOK “C” MERANGKAP ANGGOTA

KETUA KELOMPOK “D” MERANGKAP ANGGOTA

ANGGOTA KELOMPOK “A”

ANGGOTA KELOMPOK “B”

ANGGOTA KELOMPOK “C”

ANGGOTA KELOMPOK “D”

Para Pakar dari Perguruan Tinggi

46

PROSES KEGIATAN

DUKUNGAN ES 1 • MENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGAKOMODASIKAN PTK MAKRO NASIONAL DAN DAERAH • MENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGAKOMODASIKAN PTK MIKRO DI INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWASTA • MENGUPAYAKAN PENINGKATAN IPK NASIONAL DAN DAERAH

PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

USULAN TOPIK / JUDUL PENELITIAN DAN • MENYAMPAIKAN LITBANG YANG DIPERLUKAN ESELON 1 HINGGA MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN • MENANGGAPI REKOMENDASI LITBANG KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN • MENGACU DATIN KETENAGAKERJAAN UMUM

PENGELOLAAN DATA DARI BARENBANG DATIN NAKER KHUSUS YANG DAN INFORMASI • MENYEDIAKAN MERUPAKAN HASIL AKTIVITASNYA SUBSISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN• MENJADI KETENAGAKERJAAN TERPADU

SES

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIT ESELON 1 BERBASIS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

F. OUTPUT UNIT ESELON I TEKNIS

47

PROSES KEGIATAN

OUTPUT ANTARA

PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DAERAH

•RAPERDA TENTANG PTK DAERAH *) •DOKUMEN PTK DAERAH •IPK DAERAH •DOKUMEN PTK MIKRO BUMD / SWASTA DAERAH SETEMPAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH

•DUKUNGAN PENYIAPAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM •DUKUNGAN PENYIAPAN RUMUSAN ISU AKTUAL •KEGIATAN KETENAGAKERJAAN DAERAH BERBASIS LITBANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAERAH

•RAPERDA TENTANG DATIN KETENAGAKERJAAN *) •DATIN NAKER UMUM DAERAH •DATIN NAKER KHUSUS DAERAH •SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAERAH

SKPD

KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPD (PEMDA) BERBASIS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

G. OUTPUT SKPD PROVINSI / KAB / KOTA

*) RAPERDA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TENTANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 48

H. LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PERENCANAAN TENAGA KERJA

PENANGGUNG JAWAB

PELAKSANA

PUSAT

Menteri/Sekjen

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja

PROVINSI

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KABUPATEN/KOTA

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

WILAYAH

49

I. TERBENTUKNYA TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI dan SEKTORAL/SUB SEKTORAL PROVINSI Permenakertrans R.I No. PER 16/MEN/XI/2010 Jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013

PROVINSI • PEMBINA

: Gubernur

• KETUA

: Kepala Dinas Provinsi

• SEKRETARIS : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Provinsi • ANGGOTA : Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas yang Membidangi Sektoral Provinsi, Kepala BPS Provinsi, Kepala BKPMD Provinsi, Ketua Apindo, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, Dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

SEKTORAL/SUBSEKTORAL PROVINSI

• PEMBINA : Gubernur • KETUA : Kepala Dinas yang Membidangi Sektoral/Sub Sektoral Provinsi • SEKRETARIS : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral Provinsi • ANGGOTA : Kepala Bidang dilingkungan dinas yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan, Sekretaris dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan BPS Provinsi, dan Kepala Bidang yang membidangi Sektoral /Sub Sektoral BKPM Provinsi. 50

J. TERBENTUKNYA TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA KAB/KOTA dan SEKTORAL/SUB SEKTORAL KAB/KOTA Permenakertrans R.I No. PER 16/MEN/XI/2010 Jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013

KAB/KOTA

SEKTORAL/SUBSEKTORAL KAB/KOTA

• PEMBINA: Bupati/ Walikota

• PEMBINA: Bupati/ Walikota

• KETUA: Kepala Dinas Kab/Kota

• KETUA: Kepala Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral Kab/Kota

• SEKRETARIS : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Kab/Kota • ANGGOTA : Kepala BAPPEDA Kab/Kota, Kepala Dinas yang membidangi Sektoral Kab/Kota, Kepala BPS Kab/Kota, Kepala BKPMD Kab/Kota, Ketua Apindo, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

• SEKRETARIS : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral Kab/Kota ANGGOTA : Kepala Bidang dilingkungan Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan, Sekretaris Dinas yang Bertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Kab/Kota, Kepala Bidang Statistik yang Membidangi Sektoral/Sub Sektoral Yang Bersangkutan BPS Kab/Kota, dan Kepala Bidang yang Membidangi Sektoral /Sub Sektoral BKPM Kab/Kota. 51

TERIMA KASIH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan Telp. (021) 5273609 Wabsite: www.naker.go.id

52

LAMPIRAN

53

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA TAHUN 2011-2014 INDEKS INDIKATOR UTAMA/SUB INDIKATOR

NILAI AKTUAL INDIKATOR UTAMA/SUB INDIKATOR 2011

2012

2013

2014

2011 9,25

2012 11,2

2013 10,75

2014 7,81

PTK Provinsi

28,03

66,26

63,81

78,06

1,68

3,98

3,83

7,81

Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

86,36

84,85

82,12

1,3

1,27

1,23

Perencanaan Perluasan Kesempatan Kerja

86,36

83,94

77,88

1,3

1,26

1,17

Perencanaan Produktivitas Tenaga Kerja

81,82

81,21

73,64

1,23

1,22

1,1

Perencanaan Hubungan Industrial

87,88

80,45

81,36

1,32

1,21

1,22

Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

87,88

82,58

80,76

1,32

1,24

1,21

Perencanaan Pengupahan dan Jamsos

74,24

68,94

65,61

1,11

1,03

0,98

1. Perencanaan Tenaga Kerja

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

5,68

5,48

5,66

5,75

Tingkat Angkatan Kerja Muda

33,54

35,43

33,17

29,8

0,43

0,32

0,46

0,65

Tingkat Pekerja Anak

0,11

3,87

4,07

2,36

2,49

2,26

2,25

2,35

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

6,55

5,75

5,33

5,43

1,76

1,91

2,01

1,98

Tingkat Setengah Penganggur

33,96

34,39

35,06

38,17

1

0,99

0,95

0,77

3. Kesempatan Kerja

9,92

10,53

10,75

10,77

Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal

32,91

37,72

39,1

39,71

1,85

2,24

2,35

2,4

Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal Tidak Termasuk Pekerja Keluarga

47,34

44,21

42,85

43,09

2,46

2,64

2,72

2,7

Tingkat Kesempatan Kerja

93,45

94,25

94,67

94,57

5,61

5,66

5,68

5,67

4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Tingkat Kapasitas Pelatihan

Tingkat Lulusan Pelatihan Tingkat Lulusa Pelatihan Yang Ditempatkan Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi

2,8

3,9

4,72

5,09

5,51

12,65

13,01

10,84

0,96

2,71

2,9

2,32

2

5,71

7,33

8,67

0,25

1,19

1,83

1,93

39,61

-

1,58 13,98

0,84

54

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA TAHUN 2011-2014 NILAI AKTUAL INDIKATOR UTAMA/SUB INDIKATOR

2011

2012

2013

INDEKS INDIKATOR UTAMA/SUB INDIKATOR 2014

5. Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp)

2011 1,59

20,15

21,41

22,69

24,03

6. Hubungan Industrial

2012 1,73

1,59 1,68

1,73 2,86

2013 1,86

2014 3,64

1,86 3,36

3,64 3,28

Tingkat PP Yang Disahkan

14,12

14,96

18,2

19,55

0,28

0,37

0,46

0,49

Tingkat PKB Yang Didaftarkan

4,08

4,58

4,72

5,18

0,08

0,11

0,12

0,13

Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan

4,64

24,86

34,44

32,83

0,09

0,61

0,86

0,82

SP/SB di Perusahaan

7,56

-

Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

2,87

2,94

1,76

1,93

1,84

0,15 2,28

3,52

7. Kondisi Lingkungan Kerja

1,07 5,02

Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

3,71

3,73

3,79

11,71

13,15

12,54

-

0,47

0,53

0,5

Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan

0,63

0,87

0,79

0,82

0,63

0,52

0,47

0,49

Tingkat Kecelakaan Kerja

0,61

0,47

0,45

0,34

4,39

2,72

2,73

2,79

8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL

8,47 85,02

90,28

98,82

105,62

9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

8,47 5,5

8,93 8,93 5,81

9,33

9,47

9,33 6,14

9,47 5,9

Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota Jamsostek

55,23

58,34

66,52

61,45

2,64

2,92

3,19

2,95

Tingkat Pekerja/Buruh Yang Menjadi Anggota Jamsostek Aktif

58,9

61,11

60,93

64,85

2,86

2,89

2,95

2,94

49,92

54,15

56,31

55,50

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

55

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL TAHUN 2011 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -

56

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL TAHUN 2012 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00

10.00 -

57

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL TAHUN 2013 70 60 50 40 30 20 10 0

58

INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL TAHUN 2014 80.00 70.00

60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

59

DAFTAR PROVINSI PENYUSUN PTK NO.

PROVINSI

MASA BERLAKU

KETERANGAN

NO.

PROVINSI

MASA BERLAKU

KETERANGAN

1

ACEH

2015 – 2016

Berlaku

18

NUSA TENGGARA BARAT

2014- 2018

Berlaku

2

SUMATERA UTARA

2013 – 2017

Berlaku

19

NUSA TENGGARA TIMUR

2014 – 2018

Berlaku

3

RIAU

2015 – 2019

Berlaku

20

KALIMANTAN TENGAH

2014 – 2018

Berlaku

4

KEPULAUAN RIAU

2013 – 2015

Berlaku (berjalan)

21

KALIMANTAN BARAT

2013 – 2017

Draft

5

JAMBI

2015 – 2019

Berlaku

22

KALIMANTAN SELATAN

2015 – 2019

Berlaku

6

SUMATERA BARAT

2012 – 2016

Berlaku

23

KALIMANTAN TIMUR

2014 – 2018

Berlaku

7

SUMATERA SELATAN

2015 – 2019

Berlaku

24

KALIMANTAN UTARA

-

-

8

LAMPUNG

2015 – 2019

Berlaku

25

SULAWESI UTARA

2011 – 2015

Berlaku (berjalan)

9

BENGKULU

2011 – 2015

Berlaku (berjalan)

26

GORONTALO

2013 – 2017

Berlaku

10

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012 – 2017

Berlaku

27

SULAWESI BARAT

2012 – 2016

Berlaku

11

BANTEN

2013 – 2017

Berlaku

28

SULAWESI SELATAN

2014 – 2018

Berlaku

12

JAWA BARAT

2013 – 2018

Berlaku

29

SULAWESI TENGAH

2012 – 2013

Tidak Berlaku

13

DKI JAKARTA

2014 – 2018

Berlaku

30

SULAWESI TENGGARA

2012 – 2016

Berlaku

14

JAWA TENGAH

2014 – 2018

Berlaku

31

MALUKU

2014 - 2018

Berlaku

15

D.I. YOGYAKARTA

2014 – 2018

Berlaku

32

MALUKU UTARA

2012 -2016

Berlaku

16

JAWA TIMUR

2014 – 2018

Berlaku

33

PAPUA

2012 – 2016

Berlaku

17

BALI

2013 – 2017

Berlaku

34

PAPUA BARAT

2013 – 2017

Berlaku

60

KAB/KOTA YANG TELAH MENYUSUN PTK No

Kabupaten/Kota

Provinsi

Ket

1 2

Kabupaten Banjar Kota Batam

Kalimantan Selatan Kep. Riau

2014 2014

3

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur

2013

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kota Karawang Kabupaten Garut Kota Yogyakarta Kabupaten Magelang Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Lombok Barat Kota Makassar Kabupaten Bandung Kabupaten Sragen Kota Bekasi Kota Depok Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Kendal

Jawa Barat Jawa Barat D.I Yogyakarta Jawa Tengah Riau NTB Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat Kalimantan Timur Kalimantan Timur Jawa Tengah

2013 2013 2013 2013 2013 2010 2010 2010 2010

61

KAB/KOTA YANG SEDANG MENYUSUN 2015 No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kota Pekanbaru Kabupaten Sumenep Kabupaten Mojokerto Kabupaten Tuban Kabupaten Lahat Kota Pariaman Kabupaten Purworejo Kabupaten Konawe Kabupaten Kolaka Kabupaten Sijunjung Kabupaten Pati Kabupaten Bantul Kota Bandar Lampung Kota Bogor Kabupaten Kerawang Kabupaten Semarang Kota Minahasa Kota Palangkaraya Kabupaten Pamekasan Kabupaten Lamandau

1 2 3

Kabupaten Labuan Batu Kota Tangerang Kabupaten Bengkalis

Provinsi APBN Riau Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Sumatera Selatan Sumatera Barat Jawa Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Lampung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Jawa Timur Kalimantan Tengah APBD Sumatera Utara Banten Riau

Ket 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 62

TAHAPAN PENYUSUNAN RTK DAERAH 1.

2.

3.

4.

Melakukan sosialisasi kepada semua instansi terkait di provinsi/ kabupaten/ kota tentang pentingnya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Melakukan Bimtek pejabat daerah tentang Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah. Melakukan asistensi/ pendampingan dalam penyusunan RTK Daerah baik dalam perhitungan proyeksi, penyusunan kebijakan dan program, serta mendampingi kepala dinas ketenagakerjaan ketika ekpose di depan kepala daerah dan semua SKPD. Dinas yang menangani ketenagakerjaan di daerah melakukan: a. Membentuk tim penyusun RTKD yang anggotanya terdiri dari :  Bappeda  BPS Daerah  Unit eselon III di lingkungan Dinas yang menangani ketenagakerjaan  Semua Dinas terkait (SKPD)  Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah 63

Lanjutan …

b. Mengumpulkan Data dan Informasi Ketenagakerjaan :  Data Kependudukan Ketenagakerjaan Umum  RPJMD  Produk Domestik Bruto  Informasi Kebijakan SKPD

 Data dan informasi ketenagakerjaan daerah  Data dan informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan lainnya c. Mengolah data dan informasi ketenagakerjaan. d. Membuat proyeksi persediaan, kebutuhan, keseimbangan (sementara) untuk 1 atau 5 tahun ke depan. Hasil proyeksi sementara terdiri tiga pilihan: optimis, medium dan pesimis. e. Menentukan target yang harus dicapai, baik dari sisi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja serta pelatihan, penempatan, hubungan industrial dan pengawasan. f. Menganalisis data dan informasi hasil pengolahan maupun proyeksi persediaan, kebutuhan maupun keseimbangan tenaga kerja. g. Merancang kebijakan dan program yang perlu dikembangkan untuk menyelesaikan masalah serta target-target yang harus dicapai. h. Melakukan workshop draft RTK daerah, dan memperbaiki sesuai masukan.

i. Melakukan ekpose di depan Kepala Daerah dan semua SKPD, sosialisasi serta distribusi buku RTK daerah ke semua pihak yang terkait.

64

PENELITIAN PUSAT LITBANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2014 1. Studi Animo Masyarakat menjadi TKI Sektor Domestik di Saudi Arabia (Kajian Pasca Persetujuan Pem KSA – RI mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik di Saudi Arabia) 2. Studi Kesiapan Stakeholders dalam Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Model Pelatihan Kerja di Kawasan Perbatasan 4. Dampak Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Penempatan TKI 5. Pengembangan Model Inkubasi Bisnis dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja 65

PENELITIAN PUSAT LITBANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2014 6. Studi Kesiapan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan 7. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Sub Sektor Pariwisata 8. Studi Peranan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perlindungan TKI di Luar Negeri 9. Studi Efektivitas Program Penarikan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) ke Dunia Pendidikan

66

PENELITIAN PUSAT LITBANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015

1. Studi Respons Industri terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Studi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja 3. Pemetaan Daerah Kantong Tenaga Kerja Indonesia 4. Studi Implementasi Konvensi Dasar ILO 5. Perluasan Kepesertaan Program Jamsos Tenaga Kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro 6. Studi Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Laut 7. Studi Perlindungan Pekerja Rumahan di Sektor Industri

67

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI ACEH (FEBRUARI 2015) Juta Orang


68

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


69

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


70

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI RIAU (FEBRUARI 2015) Juta Orang


71

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI JAMBI (FEBRUARI 2015) Juta Orang


72

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (FEBRUARI 2015) Juta Orang


73

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI BENGKULU (FEBRUARI 2015) Juta Orang


74

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG (FEBRUARI 2015) Juta Orang


75

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI BANGKA BELITUNG (FEBRUARI 2015) Juta Orang


76

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (FEBRUARI 2015) Juta Orang


77

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


78

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


79

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH (FEBRUARI 2015) Juta Orang


80

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


81

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI JAWA TIMUR (FEBRUARI 2015) Juta Orang


82

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI BANTEN (FEBRUARI 2015) Juta Orang


83

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI BALI (FEBRUARI 2015) Juta Orang


84

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


85

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (FEBRUARI 2015) Juta Orang


86

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


87

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (FEBRUARI 2015) Juta Orang


88

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (FEBRUARI 2015) Juta Orang


89

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (FEBRUARI 2015) Juta Orang


90

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


91

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


92

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (FEBRUARI 2015) Juta Orang


93

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (FEBRUARI 2015) Juta Orang


94

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


95

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI GORONTALO (FEBRUARI 2015) Juta Orang


96

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


97

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI MALUKU (FEBRUARI 2015) Juta Orang


98

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI MALUKU UTARA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


99

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA BARAT (FEBRUARI 2015) Juta Orang


100

KONDISI KETENAGAKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA (FEBRUARI 2015) Juta Orang


101

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN INVESTASI

Recommend Documents