BAB III
HASIL PENELITIAN 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalopada saat ini bertempat di Jln. Prof. Dr. Ario Katili No. 170 Kota Gorontalo. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum mempunyai gedung kantor yang representatif dan sampai saat ini masih dalam status sewa gedung kantor berupa rumah yang belum bisa menampung segala aktivitas kegiatan rutin dan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 3.1.2 Sejarah Singkat Lahirnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov Gorontalo Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo.Setiap tempat yang menjadi lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) pasti memiliki sejarah masing-masing, sekilas sejarah berdirinya dan berlangsungnya kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2004 – 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan 5 (lima) sasaran pokok prioritas pembangunan nasional yaitu : Pertama, terciptanya lapangan kerja secara memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka dari 9,5% tahun 2003, menjadi 5,1% tahun 2009 dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6%. Kedua, mengupayakan berkurangnya kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan daerah dengan mengupayakan penurunan penduduk miskin dari 16,6% tahun 2004 menjadi 8,2% tahun 2009. Ketiga, meningkatkan kualitas manusia yangtercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Keempat, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Kelima, meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi dengan berlandaskan keunggulan daya
saing, pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan sumberdaya manusia. Hal ini ditekankan dalam kerangka pembangunan lima tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagai upaya dalam dalam pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Untuk itu, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteranaan masyarakat transmigrasi. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Untuk itu pembangunan bidang ketenagakerjaan harus diatur sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan bidang ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Untuk pembangunan bidang ketransmigrasian sebagai integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, maka sistem penyelenggaraan transmigrasi perlu disesuaikan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut: 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya. 2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi. 3. Pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan bantuan Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi perlu terus didorong agar pemerintah dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan
sistem
pengembangan
ekonomi
wilayah.
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru. Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan perdesaan- perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa
3.1.3 Visi Dan MisiDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo A. Visi “TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKATTRANSMIGRASI YANG MANDIRI, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA”.
Pokok-Pokok Visi
Tabel 1 Penjelasan Visi Penjelasan Visi
Tenaga Kerja
Masyarakat pencari kerja
Masyarakat transmigrasi
Masyarakat yang ditempatkan dan ditinggal di kawasan transmigrasi
Mandiri
Tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing dan mempunyai kompetensi bekerja Masyarakat transmigrasi yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam bekerja
Produktif
Peningkatan kewirausaha tenaga kerja yang dapat memberikan akses perluasan kesempatan kerja Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Masyarakat transmigrasi yang dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang ada
Sejahtera
Perbaikan tingkat pendapatan pekerja dan masyarakat transmigrasi Peningkatan dan penjaminan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang berkelanjutan
Adapun perwujudan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut : 1. Angka pengangguran terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3. Prosentase perusahaan yang menerapkan norma kerja 4. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan 5. Hubungan industrial yang harmonis (rasio penyelesaian kasus) 6. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri B. Misi : Sebagai upaya pencapaian visi di atas, akan diimpelementasikan melalu misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi. 2) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja. 3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminas sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. 4) Membangun kawasan, menfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi serta mengembangkan masyarakat transmigrasi dan mengembangkan kawasan transmigrasi baru. 5) Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu. 3.1.4 Sruktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Adapun struktur Organisasi Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat di gambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Kepala Dinas Drs. H. M. NADJAMUDIN Jabatan Fungsional
Kabag Keuanga Keuangan Ramly K. Otuhu, S.Pd Kasubag Anggaran Hanako Gani, SE Kasubag Perbendaharaan Nisma Gani, S.Sos
Sekretaris Drs. Ishak Tolinggilo
Kasubag Program Nur'ain Wartabone, S.Sos, M.Si
Kasubag Umum dan Kepegawaian Abd. Wahab Kadir
Subdin Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Heriyanto A. K. Pakaya, SH, M.Si
Subdin Transmigrasi Ir. Junawir Panigoro, M.Si
Kasubag Akuntansi Farida Abidin, S.Pd
Subdin Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Sulastri Husain, SE, M.Si Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Josephin Iriani Soekardi, S.IP Seksi Produktivitas dan Pemagangan Ismail M. Djafar, SH, MM
Subdin Penyaipan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Drs. Hi. Irwan Halid, M.Si Seksi Penyiapan Lapangan Kerja Rolan Jasin, S.Pd, M.Si Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Iwan A. Sondakh, SH, MH
Seksi Hubungan Industrial dan Pengupahan Gudwer I. Nasaru, SH Seksi Pengawasan Norma Kerja Syahrul, S.Sos
Seksi Penyiapan Areal dan Sarana Prasarana Abd. Rasyid. K. Baderan, BE Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosbud Zainal Halla, S.Sos Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi Lamantra Katili
Penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi Gorontalo antara lain : 1. Kepala dinas Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undang untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi kepala dinas : a. Merencenakan sistem pembinaan sosial dan ketenaga kerjaan secara berkesinambungan untuk pengembangannya. b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sosial dan ketenagakerjaan Sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit. c. Menyusun kebijakan teknis pembinaan sosial dan ketenaga kerjaan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit. d. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan sosial dan ketenaga kerjaan berdasarkan sistem untuk tertibnya penerapan tugas organisasi. e. Mengarahkan pelaksanaan program pembinaan sosial dan ketenaga kerjaan berdasarkan program untuk meningkatkan usaha. f. Membina pelaksanaan kegiatan sosial dan ketenaga kerjaan secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit. g. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
h. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. i. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut. j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit secara berkait melalui Rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat. k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi. l
Melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
2. Sekretaris Tugas : Melaksanakan
tugas
penatausahaan
dibidang
perencanaan,
program,
pelaporan kepegawaian, umum dan kearsipan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi sekretaris : a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keungan kepegawaian, umum dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. b. Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
c. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan. d. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keungan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keungan. e. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian. f. Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit. g. Melaksanaan pembinaan pegawai secara berkala untuk meningkatkan kinerja aparatur. h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk. i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat. j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas. 3.1.5 Keadaan Umum Pegawai Pegawai adalah pelaksana pekerjaan pada suatu organisasi, dengan adanya pegawai maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang baik. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Gorontalo memiliki sumber daya manusia yang ada berjumlah 84 orang dengan status PNS dan Pegawai Tidak Tetap 10 orang.
Sumber daya aparatur yang menunjang pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dilihat dari komposisi struktur adminsitrasi sebagai berikut :
Tabel 2 Jumlah Aparatur Dinas nakertrans menurut komposisi struktur administrasi
No.
Komposisi Struktur Administrasi
Jumlah Aparatur Pegawai Tidak Tetap 1 12 4 10 1 17 -
PNS 1 2 3 4 5 6 7
Kepala Dinas Sekretariat Bagian Keuangan Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Sub Dinas Penyiapan Lapangan Kerja 13 dan Penempatan Tenaga Kerja Sub Dinas Hubungan Industrial dan 13 Pengawasan Tenaga Kerja Subdin Transmigrasi 18 Jumlah 84 Jumlah Keselurahan
2 1 2 10 94
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Provinsi Gorontalo, 2012 Tingkat
pendidikan
aparatur
serta
jenjang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai berikut :
keahlian
terkait
bidang
Tabel 3 Jumlah Aparatur Dinas menurut tingkat pendidikan dan keahlian No . 1 2 3 4
Jenjang Pendidikan dan Keahlian di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian S2 S1 D1-D3 SLTA Jumlah Jumlah Keselurahan
5 6 7
Pengawas Mediator Instruktur Jumlah
PNS
Jumlah Aparatur Pegawai Tidak Tetap
10 45 11 18 84 1 2 5 8
2 8 10 94 -
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Provinsi Gorontalo, 2012 Dari jumlah PNS yang ada di lingkup Dinas, terdapat 8 orang yang mempunyai keahlian khusus sebagai mediator, instruktur dan pengawas. Untuk tenaga pengawas yang ada di provinsi sangat kurang karena pengawasan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada perusahaan. 3.2 Deskripsi Hasil Penelitian Secara umum aktivitas organisasi dalam suatu instansi akan berjalan dengan baik jika bisa menyajikan informasi yang up to date bagi setiap yang membutuhkan informasih tersebut. Bukan banya itu tapi juga harus ditunjung dengan adanya penataan berkas yang terlihat baik pula.Bagaimana seorang pegawai bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik jika disekitarnya terlihat begitu berantakan.
Alangkah baiknya pimpinan memperhatikan tingkat kesadaran pegawai akan adanya arsip baik itu arsip aktif maupun arsip inaktif. 3.2.1 Masalah-masalah yang dihadapi dalam penataan arsip Adapun masalah yang dihadapi dalam hal penataan arsip pada Organisasi dan Tata Laksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kesadaran pegawai akan adanya arsip b. Dalam penemuan kembali arsip membutuhkan waktu yang cukup lama c. Peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip yang terbatas juga menjadi salah satu penghambatan dalam penataan arsip d. Penyimpanan arsip elektronis masih harus diperhatikan 3.2.2 Upaya-upaya yang harus dilakukan Tidak ada pekerjaan yang terselesaikan degan sesempurna mungkin, pasti kita menemui hambatan, seperti pada bagian organisasi ini.Berikut adalah upaya yang harus dilakukan dalam masalah yang terjadi dalam hal penataan arsip pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Nakertrans Provinsi Gorontalo. a. Harus ada kesadaran yang tinggi dari diri pegawai akan pentingnya arsip, walaupun arsip itu bentuknya sangat kecil tapi fungsinya sangat besar dalam menunjang aktivitas perkantoran. b. Agar arsip dapat dengan mudah ditemukan, maka petugas arsip harus mengelompokan arsip degan pula klasifikasi arsip yang digunakan pada bagian tersebut agar proses penemuan kembali dapat berlangsung degan mudah dan cepat.
c. Alangka baiknya penambahan fasilitas seperti rak arsip, box arsip juga harus diperhatikan oleh pimpinan untuk menunjang penemuan kembali arsip degan mudah tanpa harus menumpuk arsip. d. Arsip juga bisa disimpan secara elektronis, jika arsip tidak ditemukan secara manual maka bisa diakses melalui computer dan penyimpanannya pun harus disesuaikan degan system penataan yang digunakan pada bagian tersebut. 3.3 Pembahasan Setiap instansi mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi dalam hal pemberian informasi kepada yang membutuhkan. Jika informasi di kelola degan baik maka bukan hanya kita yang merasa puas dalam melayani pelanggan tapi sebaliknya pelanggan juga akan merasa puas degan pelayanan kita. Factor yang menghambat arsip tidak tertata degan baik bahkan banyak tingkat kesadaran pegawai tapi juga adanya kapasitas ruangan yang kecil tidak memungkinkan menyimpan arsip degan baik, perlengkapan juga tidak menunjang aktivitas penataan arsip.Hal yang paling diperhatikan dalam hal ini adalah tingkat kesadaran pegawai. Karena hal ini memegang peran yang sangat penting dalam kedudukannya, walaupun segala fasilitas sudah biasa dikatakan memadai tapi jika tingkat kesadaran pegawai akan adanya arsip masih kurang maka penataan arsip juga tidak akan mendapat perhatian yang baik pula. Dalam penilitian ini peneliti menemukan di bagian Organisasi Nakertrans Provinsi Gorontalo bahwa kesadaran pegawai akan adanya arsip masih harus
mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Seperti halnya ada Mahasiswa Ikhsan pengelola surat penelitian dan meminta fail pada bagian Organisasi tapi beberapa pegawai begitu kesulitan mengakses file tersebut, ini dikarenakan oleh file-file tersebut tidak di simpan dan ditata degan baik, yang akibtnya berimbeks pada aktivitas administrasi Bukanya pada setiap instansi baik itu instansi swasta maupun pemerintahan ada pola klasifikasi penataan arsip. Klasifikasi arsip itu sendiri di maksudkan agar suatu saat pimpinan membutuhkan arsip tersebut dapat degan mudah ditemukan kembali.Seperti wawancara saya degan salah satu staf pada bagian ini adalah secara umum system penataan arsip di bagian ini yaitu disimpan berdasarkan tanggal.Sistem tanggal itu sendiri menurut Liang Gie adalah sistem penataan arsip menurut urutan tanggal yang tertera pada warkat tersebut. Pada bagian organisasi sendiri walaupun arsip di simpan berdasarkan tanggal tapi mereka masih kesulitan dalam membutuhkan arsip tersebut. Pada bagian organisasi ini menjadi sentral dari bagian-bagian lain. Contohnya seperti daftar hadir semua bagian yang ada di Nakertrans Provinsi Gorontalo yaitu terputus pada bagian organisasi ini. Jadi penyajian informasi yang akurat sangat penting tapi saya melihat hal itu belum terealisasi dengan baik pada bagian ini Selain itu, di Nakertrans Provinsi Gorontalo ini pengurusan surat masuk dan keluar yaitu menggunakan asas desentralisasi dimana segala kegiatan yang berhubungan dengan surat masuk dan keluar serta penyeleggaraan kearsipannya dilakukan oleh setiap unit/bagian dalam kantor ini, sehingga unit tersebut dapat mengurus masing-masing pekerjaan yang diperlukan oleh lingkungannya. Surat
adalah alat penyampaian informasi secara tertulis yang berasal dari satu orang yang ditunjukan kepada orang lain. Dalam satu instansi surat digunakan oleh pimpinan untuk merumuskan suatu kebijakan dan untuk membuat suatu keputusan. Dengan adanya surat penyampaian informasi akan lebih jelas maksud tujuan dan hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik pula. Pada bagian organisasi pengurusan surat masuk adalah surat diterima dan di disposisikan menurut tupoksinya, jika surat itu berisi tentang ketatalaksanaan dan aparatur maka tupoksinya kepada kasubang tatalaksana dan aparatur. Sedangkan surat keluar adalah tergantung dari kop dari surat, jika surat itu dibuat oleh bagian Organisasi maka yang harus menandatagani adalah kepala Dinas, sebaliknya jika kop surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo atau Sekretaris maka nomor surat dapat diambil pada bagian sekertaris. Setiap instansi menyimpan arsip baik itu arsip aktif dan inaktif, untuk arsip inaktif pada bagian ortala arsip yang sudah mempunyai jagka waktu 5 tahun akan dimusnahkan dengan cara dibakar kecuali yang masih dianggap penting dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.
