REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Oleh :
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dosen FH Univesitas Sebelas Maret
Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola Yang Bersih Dan Transparan” di Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 31 Januari 2017
CURICULUMVITAE Nama Tempat tgl lahir Tempattinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. : Magelang, 8 November 1962 : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK : 08122601681 :
[email protected] atau
[email protected] : www.jamalwiwoho.com : @jamalwiwoho : jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Ketua Dewan Pengawas BLU UNDIP - Ketua Dewan Pengawas BLU UNS - Plh. Rektor UNIMA - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Ø Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll. Ø Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll. 2
Potret Birokrasi Indonesia 1.
Organisasi • Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
2.
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Kontradiktif dan Ambigu
3.
Sumber Daya Aparatur • Overstaffed dan Understaffed • Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN • Promosi Jabatan tertutup dan KKN • Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja • Masalah Integritas
4.
Business Process dalam Pelayanan Publik • Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti • Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
5.
Mindset dan Cultureset • Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan • Sistem dan budaya kinerja belum terbangun
REFORMASI BIROKRASI Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tata laksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Kondisi Birokrasi Eksisting
Sekarang
• • •
Layanan Prima Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN Kepercayaan Masyarakat
Better, Faster, Cheaper !!!!
Budaya Kerja
Pola Pikir
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Profil dan Perilaku Aparatur Negara
Integritas
Produktivitas
Tanggung Jawab
Pelayanan Prima
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Pelayanan Publik Peraturan Perundangundangan
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Sumber daya manusia aparatur
Manajemen Perubahan
8
Pengawasan
AREA PERUBAHAN
Tata Laksana
Akuntabilita s
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi
Kelembagaan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu:
Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari: a. Reformasi Layanan Mahasiswa b. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Reformasi Layanan Riset dan Pengembangan d. Reformasi Layanan Kelembagaan e. Quick Wins: Unit Layanan Terpadu
Reformasi Birokrasi Internal (8 Area Perubahan + Quick Wins)
Reformasi Layanan Mahasiswa
Reformasi Layanan Riset & Pengembangan
Reformasi Layanan PTK
Reformasi Layanan Kelembagaan
Quick Wins
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Rencana aksi program reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaras dengan program-program reformasi birokrasi pada level nasional Program a.
Manajemen Perubahan
Kegiatan 1) 2) 3)
b.
Penguatan Pengawasan
1)
2) 3) 4) 5) 6) c.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1) 2)
Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir; dan Pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh WBK/WBBM; Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pelaksanaan wistleblowing system; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; Pembangunan SPIP; dan Penanganan pengaduan masyarakat.
predikat
menuju
Penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas; dan Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran
Program d.
Penguatan Kelembagaan
Kegiatan 1) 2) 3) 4) 5) 6)
e.
Penguatan Tatalaksana
1) 2) 3)
4) 5)
Restrukturisasi organisasi Kementerian; Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian; Penyesuaian organisasi perguruan tinggi negeri sesuai dengan perubahan kebijakan; Penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas Kementerian; Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian; dan Pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian. Penyusunan peta proses bisnis Kementerian Penyusunan SOP makro dan mikro; Integrasi layanan/e-government yang telah ada dan Pembangunan/pengembangan sistem e-government baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kementerian; Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik; dan Penerapan sistem kearsipan yang handal.
Program f.
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Kegiatan 1) 2) 3)
Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai; Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; 4) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN; 5) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN; 6) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; 7) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; 8) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara; 9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN; 10) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN; 11) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; 12) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN;
Program
Kegiatan
f.
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
13) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat; dan 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
g.
Penguatan Peraturan Perundang-undangan
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; Penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan; Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan; Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan; Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundangundangan.
Program h.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan 1) 2) 3) 4) 5)
Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada; Menciptakan Budaya Pelayanan Prima; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan Pemanfaatan teknologi Informasi
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009
Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014
Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu
... layanan yang berkaitan dengan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk pemangku kepentingan dikelola secara terpadu satu pintu ...
KENAPA HARUS TERPADU? Pelayanan publik terpadu bertujuan: Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Memperpendek proses pelayanan Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat Sumber: PP No.97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
MONITORING TUJUAN Rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan
KEBERHASILAN MEDIA • Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah/ Pelaksana/Kerja; • Survey; • Pengukuran targettarget; • PMPRB
Komitmen koordinator/manajer program dan keberhasilan pelaksanaan program area perubahan reformasi birokrasi
EVALUASI MEKANISME Menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan
KEBERHASILAN MEDIA • Hasil-hasil monitoring; • Survey; • Pengukuran targettarget; • PMPRB
Masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya
BUDAYA KERJA
NILAI DASAR
Sinergi Integritas Inovatif
Akuntabel Profesional
SIIAP
BUDAYA KERJA 1
Achievement Orientation
2
Customers Statisfaction
3
Team Work
4
Integrity
5
Visionary
6
Entrepreneurship
ACTIVE
PERILAKU PEGAWAI
JUJUR
KERJA KERAS
MELAYANI
DATA LAPORAN MASUK DI OMBUDSMAN RI TH 2016 DUGAAN PUNGLI
PENDIDIKAN
4% 3%
PERTANAHAN
5%
GAKKUM
6%
ADMINDUK
7%
49% 7%
CUKAI & PAJAK KEPEGAWAIAN PERHUBUNGAN PERIZINAN
8% 11%
KESEHATAN LAINNYA
Sumber : Data Ombudsman 2016
EXITING CONDITION DI KEMENDIKBUD
Contoh Beberapa Masalah Birokrasi di PTN Inefisiensi, produktifitas dan kualitas yang rendah. Resource sharing yang kurang.
Proporsi SDM Non-Akademik yang lebih besar. Proporsi dosen yang menjabat yang lebih besar – lebih dari 40%.
Proporsi kerja di antara unsur tri dharma yang tidak seimbang: penugasan mengajar yang terlalu tinggi.
SABER PUNGLI 1.
2.
3.
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (19771981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemda dan Departemen; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 350/M/KPT/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kemenristekdikti.
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI (SABER PUNGLI) Perpres Nomor 87 Th 2016 tentang SABER PUNGLI Satuan tugas Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi : 1. Intelijen; 2. Pencegahan; 3. Penindakan; dan 4. Yustisi. Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang : 1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; 2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; 3. mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; 4. melakukan operasi tangkap tangan; 5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan 7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
Sasaran Tim Saber Pungli 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Institusi Penegak Hukum; Institusi diluar Penegak Hukum; Calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli, Mengkaji regulasi yang dobel, regulasi yang tumpang tindih, Mengkaji regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat.
Terima Kasih
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
28
