KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP II PRIORITAS NASIONAL : 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI Disampaikan oleh: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Bappenas, 15 April 2016 Slide - 1
TATA URUT PAPARAN 1. PENGANTAR ARAHAN UMUM TINDAK LANJUT
1. PN STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN KONFIRMASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS & K/L
KONFIRMASI USULAN DAERAH 3. PN KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI KONFIRMASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS & K/L KONFIRMASI USULAN DAERAH Slide - 2
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
Slide - 3
Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II Kerangka Pembahasan I. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga. II. Penajaman Program dan Kegiatan Prioritas, serta K/L Pelaksana. III. Penajaman Program dan Kegiatan K/L yang tertuang dalam Aplikasi SIMU. IV. Rekapitulasi usulan daerah dalam Program dan Kegiatan Prioritas (Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional). Catatan : 1. Penajaman Program, Kegiatan, Indikator dan Target K/L dilakukan pada saat Bilateral Meeting dan disesuaikan dengan Pagu Indikatif; 2. Forum Musrenbangnas untuk mengkonfirmasi usulan daerah dalam Prioritas Nasional (Program dan Kegiatan Prioritas); 3. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi
Slide - 4
TINDAK LANJUT
1.Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 19 – 20 April 2016 2.Musrenbangnas, 20 April – 4 Mei 2016 3.Trilateral Meeting (K/L-Kemenkeu-Bappenas), 25 April – 4 Mei 2016 4.Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017, Tentatif 17 Mei 2016
Slide - 5
PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Slide - 6
PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN 1. Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Lemsaneg Polri Kemenkominfo
6. Keamanan Data dan Informasi (Keamanan Siber)
BNPT Polri BIN Lemsaneg Kemenag
Kemenkominfo Kemenkopolhukam Lemhannas Wantannas
2. Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali
Bakamla Kemenhub KKP Kemhan/TNI Polri Basarnas
3. Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba
BNN Polri
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Kemhan/TNI Industri Pertahanan Nasional LAPAN BPPT Kemenkopolhukam
5. Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Polri Kompolnas
4. Pelayanan Prima Kepolisian
Kemenkes LAN Kemenkumham Kemendikbud Kemenkominfo Kemenristekdikti Kemensos Kemenag
Slide - 7
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME K/L
Program K/L
K/L
Kegiatan K/L
Kemenkopol Program Koordinasi Penanganan hukam Peningkatan Kejahatan Transnasional Koordinasi Bidang dan Kejahatan Luar Biasa Politik, Hukum dan Keamanan BIN 1. Program 1. Operasi Intelijen Pengembangan dalam Negeri Penyelidikan, 2. Operasi Intelijen Luar Pengamanan, dan Negeri Penggalangan 3. Operasi Kontra Keamanan Negara Intelijen 2. Program 4. Penyelenggaraan Dukungan Dukungan Manajemen dan Administrasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Manusia Tugas Teknis Lainnya Intelijen Lemsaneg Program Operasi Analisa Sinyal Pengembangan Persandian Nasional Wanatannas Program Perumusan Saran Tindak Pengembangan Kebijakan dan Strategi Kebijakan KetahananNasional Terkait Nasional Keahlian Tertentu Lemhannas Program Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pelaksanaan Ketahanan Nasional Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan
1. Penindakan Kejahatan Terorisme
Polri
Program K/L
Kegiatan K/L
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
K/L
Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 3. Deteksi Dini dan Teknologi Intelijen
Program K/L
Kegiatan K/L
BNPT
Program Penanggula ngan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
Kemenkominfo
Program Pengemban gan Aplikasi Informatika
Pembinaan dan Pengembangan EBisnis
Kemenag
Program Kerukunan Umat Beragama
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2. Penanggulangan Terorisme & Deradikalisasi
Slide - 8
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEAMANAN LAUT TERKENDALI K/L Bakamla
Kemenhub
Basarnas
Program K/L Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
K/L
Kegiatan K/L
Bakamla
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
1. Sistem Informasi Kamla yang Terpadu
1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Program K/L Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
K/L
Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali 3. Sarpras Pendukung dan SDM Keamanan Laut
2. Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Kegiatan K/L Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut
Program K/L
Kegiatan K/L
Bakamla
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut
KKP
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
Kemhan/ TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut
Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional
Polri
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
Kemenhub (KPLP)
???
???
Slide - 9
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LINGKUNGAN BERSIH PENYALAHGUNAAN NARKOBA K/L BNN
Kemensos
Program K/L
Kegiatan K/L
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
1. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 2. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 3. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Kemenkes
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kemenkumham
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
K/L BNN
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
K/L BNN
1. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
Kegiatan K/L
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Polri
1. 2. 3.
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor 4. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Penindakan Tindak Pidana Narkoba
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kemenkumham Program Pembinaan dan 1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2.
K/L
4. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaa n Narkoba
Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba
Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
Program K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
Program K/L
2.
Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana
3. Litbang Penanganan Narkoba
Program K/L
Kegiatan K/L
BNN
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
1. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 2. Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
Kemenko minfo
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Pembinaan dan Pengembangan EBisnis
LAN
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat
2. Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
Kegiatan K/L
1.
Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan
Kemendik bud
???
???
Kemenris tek dikti
???
???
Kemenag
???
Slide - 10 ???
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN K/L Polri
Program K/L 1. 2. 3. 4.
Kompol nas
Kegiatan K/L
Program 1. Pemberdayaan Potensi Keamanan 2. Program Pemeliharaan Keamanan dan 3. Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Dukungan 4. Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 5. Teknis Lainnya Polri 6.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam
Pembinaan Potensi Keamanan Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Penyelenggaraan Kepolisian Udara Penindakan Tindak Pidana Umum Penyelenggaraan Laboratrium Forensik 4. Optimalisasi 7. Penindakan Tindak Pelayanan Pidana Ekonomi Khusus Kepolisian 8. Penindakan Tindak Pidana Korupsi 9. Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional 10. Pelayanan Kesehatan Polri 11. Penindakan Tindak Pidana Tertentu 12. Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
K/L Polri
1. Profesionalisme SDM
Program K/L 1.
2.
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Kegiatan K/L 1. 2. 3. 4. 5.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri Pengendalian Pegawai Polri Pembinaan Karier Personel Polri Pelayanan Psikologi Anggota Polri
K/L Polri
Pelayanan Prima Kepolisian
1.
2. Penguatan Sistem Kepolisian
2.
Kompoln as
3. Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian
K/L Polri
Program K/L Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Program K/L Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam
Kegiatan K/L 1.
2.
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Penyelenggaraan Teknologi Informasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Kegiatan K/L Pengembangan Peralatan Polri
Slide - 11
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS POSTUR PERTAHANAN BERDAYA GENTAR TINGGI DAN WILAYAH PERBATASAN YANG AMAN K/L
Program K/L
Kemhan /TNI
K/L
Program K/L
Kemhan/ TNI
Kemenko polhukam
K/L Kemhan/ TNI
1. Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 2. Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 3. Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 4. Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
Kegiatan K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pemeliharaan Alut Integratif Pemeliharaan/Perawatan Ranpur Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis Pemeliharaan/Perawatan Pesud Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya 12. Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya
2. 3. 4.
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemha n/TNI
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan 2. Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan 3. Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 4. Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 5. Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara 6. Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif
1. Pengadaan Barang dan Jasa Militer 2. Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan 3. Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur 4. Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi 5. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 6. Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut 7. Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya 8. Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat 9. Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis
Kegiatan K/L
1. Program Modernisasi Alutsista dan 1. Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 2. 2. Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non 3. Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 4. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian 5. Pertahanan 4. Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara 5. Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Pembangunan Sarpras Pendukung
Program Peningkatan Koordinasi • Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
Program K/L 1.
1. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
K/L
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara
5. Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Kegatan K/L 1. 2. 3. 4.
Pembangunan Sarpras Pendukung Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara
4. Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
2. Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
K/L Kemhan/ TNI
3. Penguatan Industri Pertahanan
LAPAN
BPPT
Program K/L
Kegiatan K/L
1.
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan 2. Program Potensi Pertahanan 3. Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
1. Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan 2. Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan 3. Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan 1. Pengembangan Teknologi Roket 2. Pengembangan Teknologi Penerbangan 3. Pengembangan Teknologi Satelit
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
Slide - 12
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEAMANAN DATA DAN INFORMASI (KEAMANAN SIBER)
1. Teknologi Persandian dan Siber
K/L Lemsaneg
Program K/L 1.
2.
Program Pengembanga n Persandian Nasional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara
2.
3.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian Dukungan Administratif Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat
Program K/L
Lemsaneg
Program Pengembangan Persandian Nasional
3. Peningkatan Kapasitas SDM Sandi
Kegiatan K/L 1. 2.
Keamanan Data dan Informasi (Keamanan Siber)
Kegiatan K/L 1.
K/L
K/L
Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Pengkajian dan Rancang Bangun Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Peralatan Sandi
Program K/L
Kegiatan K/L
Lemsaneg
Program Pengembangan Persandian Nasional
Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi
Kemenkominfo
1.Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.Program Pengembangan Aplikasi Informatika
1.Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 2.Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
Polri
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Cyber Crime)
2. Operasional Pengamanan Siber
Slide - 13
USULAN DAERAH Usulan Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Aktivitas / Kegiatan Daerah (Pengusul) PROGRAM PRIORITAS: DETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME Kegiatan Prioritas: Deteksi Dini dan Teknologi Intelijen Sulawesi Kab. Pinrang Pengaman Pemilihan Bupati Pinrang Selatan
Target
2 Kegiatan
Dana (Juta)
700
KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
STATUS
3
Catatan
1.
2. N/A
FGD Deteksi Dini Situasi Wilayah se-Sulawesi Selatan
75 Peserta 120
Sulawesi Tengah
N/A
Aceh
Kab. Pidie Jaya
Forum kewaspadaan dini masyarakat se-Sulawesi Tengah 1 Kegiatan 200 Deteksi dini kejahatan transaksional
8 Advokasi 180
Perlengkapan Administrasi Sumber Daya Manusia Kab. Aceh Jaya
Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK )
222 Desa/ Kelurahan 1 Tahun
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN BADAN INTELIJEN NEGARA
4
Prioritas Nasional: Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi KPUD
4
2
BIN dan POLRI
3
Tidak terkait
BADAN INTELIJEN NEGARA
3
Tidak terkait
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
2
POLRI
2
POLRI
2.000 1.056
NTT
NTB
Kab. Ngada
N/A
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1200 Orang
Pengendalian Keamanan Lingkungan
120 Orang
250
4.000
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 14
USULAN DAERAH Usulan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan (Pengusul)
Aktivitas / Kegiatan Daerah
PROGRAM PRIORITAS: KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT YANG TERKENDALI Kegiatan Prioritas: Sarpras Pendukung Keamanan Laut Sulawesi Kab. Kepulauan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP) Alur Selatan Selayar : Provinsi Masuk Pelabuhan Sulawesi Selatan Sumatera Barat
1: Disetujui 3: Ditolak
N/A
Target
Dana (Juta)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
STATUS
Catatan
3 Unt
2.800
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pembangunan 8 unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Teluk Bayur Replacemant 3 Unit Rambu Suar Laut Di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Rehabilitasi 2 Unit Rambu Suar Darat Di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Teluk Bayur Upgrade Peralatan GMDSS di SROP Kls IV Sipora
1 Paket
9.630
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
3.579
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
2.100
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
6.890
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pengadaan Dan Pemasangan GMDSS di SROP Kls IV Sikakap
1 Paket
6.890
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pengadaan Moubeleur di 8 Lokasi Mensu
1 Paket
1.016
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
Pembangunan Gedung SROP Kls IV Sikakap
1 Paket
1.230
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
Rehabilitasi Gedung Kantor SROP Kls IV, Rumah Jaga, Gedung Genset Sipora Pengadaan Dan Pemasangan Alat Komunikasi SSB Untuk Menara Suar (8 Lokasi) Rehabilitasi Gedung Kantor SROP Teluk Kabung
1 Paket
600
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
8 Paket
602
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
600
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
Pengadaan Peralatan Perkantoran
1 Paket
800
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
Pembangunan Gudang BBM dan Pembuatan Jalan Ke Mensu Pulau Bojo Pengadaan Lampu Menara Suar Type Revolving
1 Paket
7.263
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
Tidak terkait
4 Paket
827
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pengembangan Gedung Bengkel Navigasi
1 Paket
1.029
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Tidak terkait
Slide - 15
USULAN DAERAH Usulan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan (Pengusul)
Aktivitas / Kegiatan Daerah
PROGRAM PRIORITAS: KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT YANG TERKENDALI Kegiatan Prioritas: Sarpras Pendukung Keamanan Laut Kepulauan N/A Replacement Rambu Suar 10 M Laut Melvile DSS.881 Riau Replacement Rambu Suar 20 M Darat Tulai DSS.2214.1
Kab. Natuna
Maluku Aceh
1: Disetujui 3: Ditolak
Kab. Kepulauan Aru Kab. Aceh Jaya
Target
Dana (Juta)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
STATUS
1 Paket
1.120
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
1.290
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Replacement Rambu Suar 15 M Darat Senayang DSI 1130
1 Paket
943
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Replacement Rambu Suar 10 M Darat Mentingi DSI 981
1 Paket
809
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Replacement Rambu Suar 10 M Darat Meriam DSI 851
1 Paket
2.137
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Replacement Rambu Suar 30 M Darat Terkulai dan Faslitas Penunjangnya Pembangunan Telud Menara Suar Takong
1 Paket
2.137
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
5.109
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pembangunan Rambu suar 15 m Laut Karang Singa
1 Paket
4.351
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pembangunan Rambu suar 15 m Laut Karang Berakit
1 Paket
43.581
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
Pengadaan/Pemasangan Reverse Osmosis (RO) Pengadaan dan pemasangan rambu suar (single pipe) di alur masuk pelabuhan di 5 Kecamatan Pengadaan kapal motor 3 GT penjaga pulau timau Kabupaten Natuna Pengadaan kapal motor 3 GT penjaga pulau semiun Kabupaten Natuna Pengadaan Pembangunan Kapal Patroli (SKPD Dishubkominfo Kab. Kepulauan Aru) Pengadaan kapal Patroli Laut Pengadaan kapal Patroli Laut
3 Paket 5 Kecamatan
8.274 12.000
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3 4
1 Paket
180
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Paket
180
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
1 Unit
8.000
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4
2 Unit 2 Unit
2.500 1.500
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4 4
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Catatan
Tidak terkait
Slide - 16
USULAN DAERAH Usulan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan (Pengusul)
Aktivitas / Kegiatan Daerah
PROGRAM PRIORITAS: LINGKUNGAN BERSIH PENYALAH-GUNAAN NARKOBA Kegiatan Prioritas: Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba Aceh Kab. Pidie Jaya Pengadaan alat teknologi internet kelompok nelayan berbasis Web di 8 Kecamatan Kab. Pidie Jaya Kab. Aceh Besar Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba NTT Kab. Ngada Penyuluhan dan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek perjudian Penyuluhan pencegahan berkembangnya prostitusi
Target
Dana (Juta)
8 Kecamatan
800
100 Peserta
275
720 Orang
250
720 Orang
100
2000 Orang
150
Kab. Padang Lawas sosialisasi P4GN untuk pelajar Utara : Provinsi Sumatera Utara Jawa Barat Provinsi Jawa Barat : Sosialisasi/Penyuluhan Narkoba Kota Bandung Provinsi Jawa Barat NTB Provinsi Nusa Penyuluhan, Pencegahan peredaran / penggunaan Tenggara Barat : minuman keras dan narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan Prioritas: Litbang Penanganan Narkoba
10 Sekolah
Aceh
Kab. Pidie Jaya
Kab. Kepulauan Anambas N/A
KEMENTERIAN / LEMBAGA
STATUS
Catatan
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
3
2
BNN
3
Tidak terkait
3
Tidak terkait
100
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
600 Orang
1.262
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2
300 Orang
250
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2
PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM BNNK PIDIE JAYA Kegiatan Prioritas: Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
1 Advokasi
4.000
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
4
Kepulauan Riau
10 Orang
261
KEMENTERIAN SOSIAL
3
Tidak terkait
50 Orang
150
KEMENTERIAN SOSIAL
2
BNN
10 Orang
50
KEMENTERIAN SOSIAL
4
Sumatera Utara
1: Disetujui 3: Ditolak
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza luar panti Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza dalam panti
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Tidak terkait
2
2
Slide - 17
USULAN DAERAH Usulan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan (Pengusul)
Aktivitas / Kegiatan Daerah
Target
Dana (Juta)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
STATUS
Catatan
PROGRAM PRIORITAS: LINGKUNGAN BERSIH PENYALAH-GUNAAN NARKOBA Kegiatan Prioritas: Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Sulawesi Selatan Aceh
Gorontalo
N/A
Rehabilitasi Sosial Korban Napza
100 Orang
300
KEMENTERIAN SOSIAL
4
N/A
100 Orang
725
KEMENTERIAN SOSIAL
4
Kab. Aceh Selatan
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Melalui Penjangkauan Rehabilitasi bagi Korban Napza
50 Jiwa
500
KEMENTERIAN SOSIAL
4
N/A
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
100 Orang
500
KEMENTERIAN SOSIAL
4
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
200 Orang
600
KEMENTERIAN SOSIAL
4
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
50 Orang
400
KEMENTERIAN SOSIAL
4
Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di masyarakat propinsi Bengkulu Rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan napza Rehabilitasi sosial korban penyelahgunaan Napza diluar panti Pembangunan Panti Sosial Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Pengadaan Kendaraan Operasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial
200 Orang
1.450
KEMENTERIAN SOSIAL
4
155 Orang
1.934
KEMENTERIAN SOSIAL
4
150 Orang
211
KEMENTERIAN SOSIAL
4
1 Unit
12.500
KEMENTERIAN SOSIAL
4
1 Unit
500
KEMENTERIAN SOSIAL
3
100 Orang
200
KEMENTERIAN SOSIAL
3
Bengkulu
N/A
DIY
N/A
Sumatera Utara NTB
N/A
Bali
1: Disetujui 3: Ditolak
Kab. Sumbawa
Kab. Buleleng
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 18
USULAN DAERAH Usulan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan (Pengusul)
Aktivitas / Kegiatan Daerah
PROGRAM PRIORITAS: PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN Kegiatan Prioritas: Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Sulawesi Kab. Wajo Pengadaan Traffic Light Selatan Kab. Luwu Pengadaan motor BM
Target
1 Advokasi
Dana (Juta)
750
KEMENTERIAN / LEMBAGA
STATUS
Catatan
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3
LEMBAGA SANDI NEGARA
2
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3
Tidak terkait
3
Tidak terkait
268
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3
Tidak terkait
125
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3
Tidak terkait
2 Unit
60
Pengadaan mobil PATWAL
1 Unit
450
Penyuluhan tertib berlalu lintas
1 Unit
100
Pengadaan Infrastruktur Pengamanan Persandian Daerah penggadaan bandwith 50 MBps
2 Paket
500
Pembangunan sistem jaringan internet di pedesaan dan daerah terpencil
Pedesaan dan desa terpencil terjangkau internet Koneksi Internet yang lancar di perkantoran Server dan Perlengkapannya
1. 2.
Tidak terkait DISHUB
2 2 2
PROGRAM PRIORITAS: KEAMANAN DATA DAN INFORMASI (KEAMANAN SIBER) Kegiatan Prioritas: Operasional Pengamanan Siber Bali
Kab. Buleleng
Aceh
Kab. Bener Meriah
Bengkulu
Kab. Muko-Muko
Pembangunan Jaringan Fiber Optic di Komplek Perkantoran Pemda Peningkatan sarana dan prasarana Informatika
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
5 Advokasi
1.800 490
Slide - 19
PRIORITAS NASIONAL
KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Slide - 20
PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkominfo
Kemenkopolhukam, KemenkoPMK, Kemlu, POLRI, Kemenpar, Kemdag
Penguatan Lembaga Demokrasi Penguatan Diplomasi Soft Power
Pemantapan Peran di ASEAN
Kemenko Perekonomian, Kemlu, Bappenas, Setneg, Kementan, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemendag, Kemenpar, BKPM, Barekraf
Kemenkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kemendagri
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Kemlu, Kemenaker, BNP2TKI, BNPT
Kemenkominfo, Komisi Informasi, KPI, Dewan Pers
Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik
Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Kemenkopolhukam, Kemendagri, Bawaslu, KPU, BNPT, Kemenag
Kemenkopolhukam, Kemendagri, BNPT, Kemendes PPDT
Kemenkopolhukam, Kemlu, Kemendagri, KKP
Slide - 21
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemendagri
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Revisi UU Kepemiluan
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
KPU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Bawaslu
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Produk hukum pengawasan pemilu; deteksi dini pengawasan pemilu
Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal
PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan K/L parpol Kemendagri
Program K/L
Kegiatan K/L
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri Slide - 22
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemkominfo
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
• •
Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemkominfo
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
• Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika • Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI • Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi
• •
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional
Komisi Informasi Pusat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat (Penyelesaian sengketa informasi publik, Peningkatan keterbukaan Informasi di Badan Publik)
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemkominfo
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
Komisi Penyiaran Indonesia
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (Penyelesaian pengaduan masalah konten siaran, Penyusunan Indeks Kualitas Siaran Televisi)
Dewan Pers
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers (Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers, Pelaksanaan World Press Freedom Day)
Slide - 23
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi
Kemendagri
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
BNPT
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
Kemenag
Program Kerukunan Umat Beragama
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Peningkatan Peran ForumForum Dialog Masyarakat
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
KPU
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosi alisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal
PEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK
Pusat Pendidikan Pemilih
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik
Kemendagri
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
KPU
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Bawaslu
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Pengawasan Partisipatif Masyarakat terhadap Pemilu
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Bawaslu
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Slide - 24
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN PENANGGULANGAN TERORISME K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)
BNPT
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa di Kalangan Aparatur Negara Melalui Pelaksanaan Renaksi
Peningkatan Penegakan Hukum pada Organisasi Terorisme
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
BNPT
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan Kontra Radikal Terorisme
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Wawasan Kebangsaan
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN PENANGGULANGAN TERORISME
Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemendagri
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi
Kemendagri
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Kemendes PDTT
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Penanganan Daerah Pasca Konflik
Slide - 25
PEMELIHARAAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
Kemlu
• Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral • Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
•
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
KKP
•
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Penanganan Transnational Organized Crime
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
Kemlu
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Kemdagri
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Stabilitas Keamanan Kawasan Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemlu
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan
Slide - 26
PERLINDUNGAAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Kemlu
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran
Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri
Kemlu
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Kemnaker
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tki Luar Negeri
BNPT
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional
BNP2TKI
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNP2TKI
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
BNP2TKI
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen
BNP2TKI
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna
Slide - 27
PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN K/L K/L Kemlu
Program •
•
K/L
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
Kegiatan •
•
Kemlu
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Haki Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
Program
Program • •
Peningkatan Kapasitas Diplomasi
Kegiatan
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri K/L
Kemlu
Pemanfaatan Rezim Internasiona l Bidang Energi dan Food Security
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan
Kegiatan
Kemlu
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Pemberian Bantuan Kerjasama Teknik yang Berkualitas
Setneg
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri
Kemtan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral
Kemristek
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Kemdikbud
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
Peningkatan Tertib Ukur
Kementerian Perhubungan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
Kementerian PUPR
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN
BKKBN
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kementerian Keuangan
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral
Kementerian PPN/Bappenas
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional
Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral
Peningkatan Peran dalam Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular
Peningkatan Peran di Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional
K/L Kemenko Perekonomian
• •
Program •
•
• Kementerian Perdagangan
•
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika; Asia Selatan dan Tengah; Asia Timur dan Pasifik; Timur Tengah. Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia; Amerika Utara dan Tengah; Eropa Barat; Eropa Tengah dan Timur
Program Pengembangan Kepariwisataan
Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata
BEKRAF
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri
BKPM
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal
Kementerian Pedagangan
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
•
•
Kementerian Pariwisata
Program
•
Kegiatan
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa
Kegiatan • •
Kemlu
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
• • •
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Multilateral
Slide - 28
PEMANTAPAN PERAN DI ASEAN K/L
K/L Kemenko PMK
Kemlu
Program
Kegiatan
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Koordinasi kebijakan warisan budaya
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Fungsional
Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan
Kegiatan
Kemenko Polhukam
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinasi Kerja Sama ASEAN
Kemlu
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan Kerja Sama Asean Dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama Asean (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia)
Polri
Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya
Program
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
Pemantapan Peran di ASEAN
K/L
Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi
Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri
Program
Kegiatan
Kemlu
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi
Kemendag
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internal dan Eksternal Asean Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional
Slide - 29
PENGUATAN DIPLOMASI SOFT POWER K/L
Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik
K/L Kemlu
Program Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri
Penguatan Diplomasi Soft Power
Kegiatan Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri
Program
Kegiatan
Kemlu
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik
Kemlu
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Pemberian Bantuan Kerjasama Teknik yang Berkualitas
Kemdikbud
Program Pelestarian Budaya
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya
K/L
Kemlu
Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang Kemko informasi dan pelayanan media minfo
Program
Kegiatan
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional
Slide - 30
USULAN DAERAH Program Prioritas : Penguatan Lembaga Demokrasi Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
Nusa Tenggara Pengadaan Laptop untuk Timur medukung kegiatan Pemuktahiran data pemilih
1: Disetujui 3: Ditolak
LOKUS
TARGET
Kecamatan Oebodo, Kecamatan 1 unit Maulafa, Kecamatan Kota Raja , Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Lima, Kecamatan Alak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
4.000 KPU
STATUS
4
Slide - 31
USULAN DAERAH Program Prioritas : Penguatan Lembaga Demokrasi Kegiatan Prioritas : Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol PROVINSI PENGUSUL
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
5
225
Kementerian Dalam Negeri
4
78 orang
300
Kementerian Dalam Negeri
4
300 Orang
301
Kementerian Dalam Negeri
4
NTB
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Peningkatan peran parpol
Provinsim kalimantan Tengah
Sulawesi Tengah
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Politik
Provinsi Sulawesi Tengah
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 32
USULAN DAERAH Program Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Kegiatan Prioritas : Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
Nusa Tenggara Barat
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik (workshop, Pelatihan dan diskusi publik melalui forum keterbukaan informasi)
-
12 Kegiatan
1.200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Timur
Pengadaan Gedung Media Centre serta Pengelolaan Media Centre
Kab. Manggarai Timur
1 Gedung
2.500
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Nagari Cerdas Kominfo
Kab. Pesisir Selatan
2 Advokasi
1.200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Radio Komunitas Terpadu (RKT) Tenaga Surya
Kab. Pesisir Selatan
1 Paket
2.500
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Pengadaan Internet WIFIHotspot Kecamatan
Kab. Pesisir Selatan
5 Paket
600
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Pengadaan Internet Wifi Hotspot Daerah Wisata
Kab. Pesisir Selatan
5 Paket
100
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 33
USULAN DAERAH Program Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Kegiatan Prioritas : Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
Sumatera Barat
Pengadaan Mobil MUSTIKA
Kab. Pesisir Selatan
2 Paket
1.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Pengadaan Media Center
Kab. Pesisir Selatan
2 Paket
550
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan
1 Paket
600.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Barat
Pembangunan Smart city (Teknologi Informasi Komunikasi) Kabupaten Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan
1 Paket
5.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Aceh
Peningkatan Media Center Aceh Barat
Kab. Aceh Barat
1 Paket
1.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sulawesi Tengah
Pengadaan Bantuan Mobil dan Motor M-PUSTIKA, Media Center Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kab. Poso
1 Lokasi
5.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Aceh
Pembangunan gedung media center di Kabupaten Pidie Jaya
Kab. Pidie Jaya
1 Unit
4.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
USULAN DAERAH Program Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Kegiatan Prioritas : Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
Nusa Tenggara Timur
Peningkatan Kapasitas "NTT Satu data" Provinsi Nusa Tenggara Timur
-
1 Paket
300
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Barat
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
-
10 Kab/Kota
330
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Sumatera Utara
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kab. Humbang Hasunduta
1 Kab/Kota
200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Timur
Bimtek Kelompok Masyarakat
Kabupaten Kupang
100 Orang
200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Timur
Bimtek Kelompok Masyarakat
Kabupaten Timor Tengah Utara
100 Orang
200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Timur
Bimtek Kelompok Masyarakat
Kabupaten Belu
100 Orang
200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Timur
Bimtek Kelompok Masyarakat
Kabupaten Malaka
100 Orang
200
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
USULAN DAERAH Program Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Kegiatan Prioritas : Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
15.000
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
60 Desa
60
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
4 Advokasi
60
Kementerian Komunikasi dan Informatika
4
Nusa Tenggara Barat
Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
-
34 Instansi
Aceh
Bimtek TIK aparatur desa sekab. pidie jaya
Kab. Pidie jaya
Aceh
Bimtek PPID
Kab. Pidie jaya
1: Disetujui 3: Ditolak
DANA (DALAM JUTA)
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 36
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Kegiatan Prioritas : Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal PROVINSI PENGUSUL Provinsi Aceh
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
Status
PEMBINAAN PENDIDIKAN POLITIK ORKEMAS
Kab. Pidie jaya
2 advokasi
150
Kementerian Dalam Negeri
4
PEMBINAAN PENDIDIKAN POLITIK ORKEMAS
Kab. Pidie jaya
5 organisasi
175
Kementerian Dalam Negeri
4
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 37
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Kegiatan Prioritas : Pusat Pendidikan Pemilih PROVINSI PENGUSUL NTT
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
Status
Pendidikan Pemilih (KPU Kota Kupang)
Kota Kupang
100 Peserta
100
KPU
4
Pendidikan Pemilih (KPU Kota Kupang)
Kota Kupang
6 Penyelenggaraan
600
KPU
4
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 38
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Kegiatan Prioritas : Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat PROVINSI PENGUSUL Lampung Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
Provinsi Lampung
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
Provinsi Lampung
DANA (DALAM JUTA) 300
Kementerian Dalam Negeri
4
10 organisasi
4
300
Kementerian Dalam negeri
4
100
Kementerian Dalam Negeri
4
200
Kementerian Dalam negeri
4
215
Kementerian Dalam Negeri
4
100
Kementerian Dalam negeri Kementerian Dalam Negeri
4
Kementerian Dalam negeri
4
10 organisasi
Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM se Sulteng
Provinsi Sulawesi Tengah
Forum Kerukunan Umat Beragama sulteng
Provinsi Sulawesi Tengah
Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya
Provinsi Sulawesi Tengah
Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM se Sulteng
Provinsi Sulawesi Tengah
Forum Komunikasi Peran Masyarakat terhadap Perkembangan Kebudayaan/Kesenian di Daerah se Sulteng Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM se Sulteng
Provinsi Sulawesi Tengah
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
TARGET
Provinsi Sulawesi Tengah
100 orang 100 orang 27 orang 1 laporan 50 orang 100 orang
200 100
K/L PENANGGUNG JAWAB
Status
Slide - 39
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme Kegiatan Prioritas : Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kalangan Aparatur Negara Melalui Pelaksanaan Renaksi PROVINSI PENGUSUL
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
Status
Koordinasi penanganan konflik sosial Kemah Bakti Kebangsaan Bagi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
Kab. Pidie
8 Kasus
160
Kemenkopolhukam
4
Provinsi Gorontalo
100 Orang
350
Kemenkopolhukam
4
Provinsi Gorontalo
6 Kab/Kota
300
Kemenkopolhukam
4
Provinsi Gorontalo
Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Validasi Data Perkembangan paham Lain Penghayatan Ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat
Provinsi Gorontalo
100 Orang
250
Kemenkopolhukam
4
Provinsi Gorontalo
Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Provinsi Gorontalo
120 Orang
600
Kemenkopolhukam
4
Provinsi Aceh Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
1: Disetujui 3: Ditolak
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 40
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme Kegiatan Prioritas : Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) PROVINSI PENGUSUL
Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Provinsi Sulawesi Kalangan Masyarakat se Sulawesi Tengah Tengah Provinsi Sulawesi Forum Pembauran Bangsa se Sulawesi Tengah Tengah Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Perempuan dan Pemuda se Sulawesi Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Pembinaan Kesadaran Bela Negara se Sulawesi Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Forum Komunikasi Peningkatan Peran Generasi Provinsi Sulawesi Muda dan Pramuka se Sulawesi Tengah Tengah Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara Provinsi Sulawesi dan Bahasa Daerah se Sulawesi Tengah Tengah Sosialisasi/Seminar Peningkatan Wawasan Provinsi Sulawesi Kebangsaan se Sulawesi tengah Tengah Provinsi Sulawesi Orientasi Ketahanan Bangsa se Sulawesi Tengah Tengah
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
Status
125 Advokasi
72
Kementerian Dalam Negeri
4
100 Orang
78
Kementerian Dalam Negeri
4
100 Orang
187
Kementerian Dalam Negeri
4
225 Orang
159
Kementerian Dalam Negeri
4
110 Orang
106
Kementerian Dalam Negeri
4
110 Orang
59
Kementerian Dalam Negeri
4
175 Orang
150
Kementerian Dalam Negeri
4
150 Orang
59
Kementerian Dalam Negeri
4
Slide - 41
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme Kegiatan Prioritas : Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik PROVINSI PENGUSUL Nusa Tenggara Timur
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
Kab. Lambata
12 Bulan 12 Advokasi 12 Advokasi 12 Advokasi
Provinsi Aceh
Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Derah
Kab. Aceh Besar
Provinsi Aceh
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab Aceh Besar
Provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengamatan, Pengawasan dan Pengamanan (Matwas)
1: Disetujui 3: Ditolak
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se Sulteng Koordinasi Penanganan Konflik se Sulteng Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Kab Aceh Besar Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
DANA (DALAM JUTA) 750 338.97 217 192
4 Laporan
138
3 Laporan
184
4 Laporan
277
12 Orang
230
K/L PENANGGUNG JAWAB Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Status
4 4 4 4 4 4 4 4
Slide - 42
USULAN DAERAH Program Prioritas : Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Kegiatan Prioritas : Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri PROVINSI PENGUSUL Aceh
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri
-
1 Provinsi
623.90
Kementerian Ketenagakerjaan
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
STATUS
4
Slide - 43
USULAN DAERAH Program Prioritas : Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular PROVINSI PENGUSUL
Aceh
KEGIATAN
Dukungan manajemen dan dukungan teknis
Nusa Tenggara Peningkatan Pengawasan Alat Timur Ukur Timbang
1: Disetujui 3: Ditolak
LOKUS
Kabupaten Bener Meriah
Kabupaten Manggarai
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
TARGET
1 Paket
125 Unit
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
157
Kementerian Pertanian
4
1.000
Kementerian Perdagangan
4
Slide - 44
USULAN DAERAH Program Prioritas : Pemantapan Peran di ASEAN Kegiatan Prioritas : Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi PROVINSI PENGUSUL
Kalimantan Timur
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
-
1 Kegiatan
180
Kementerian Luar Negeri
4
Edukasi Publik mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 45
USULAN DAERAH Program Prioritas : Penguatan Diplomasi Soft Power Kegiatan Prioritas : Penguatan Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media PROVINSI PENGUSUL Aceh
1: Disetujui 3: Ditolak
KEGIATAN
Pembuatan Aplikasi Berbasis WEB
LOKUS
TARGET
DANA (DALAM JUTA)
K/L PENANGGUNG JAWAB
STATUS
Kabupaten Bireun
50 Paket
5.000
Kementerian Komunikasi dan Infromatika
4
2: Disetujui dengan catatan (perubahan target dan alokasi oleh Bappenas) 4: Belum diverifikasi
Slide - 46
TERIMA KASIH
Slide - 47