BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan gangguan keamanan di sekitar wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Indonesia tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.
A. PERMASALAHAN Kriminalitas belum ditangani secara optimal. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Kembali meningkatnya indeks kriminalitas dari 86 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003 harus diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Lebih lanjut, penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan. Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri. Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan, dan lalulintas nuklir dan sebagainya menjadikan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani. Efektivitas intelijen dan pengamanan rahasia negara merupakan faktor penentu dalam pencegahan, pengungkapan dan penanganan tindak kejahatan transnasional. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar yaitu sekitar 90 persen dari 2 (dua) juta pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perlikaku dan norma masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. Luasnya wilayah laut, keanekaragaman hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan telah mendorong pihak asing untuk ikut memanfaatkan secara ilegal sumber daya laut Indonesia yang antara lain berbentuk illegal fishing dan mining. Pemanfaatan secara ilegal sumber daya kelautan ini mengakibatkan masyarakat, bangsa dan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara itu, di samping keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, permasalahan dalam koordinasi juga telah menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia Bagian II.4 – 1
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemanfaatan hutan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan deforestasi berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang marak pada akhir-akhir ini adalah perilaku tebang berlebih (over cutting), pembalakan liar (illeggal logging), dan penyelundupan kayu antar daerah hingga ke luar negeri (illegal trading). Terus merajalelanya permasalahan tersebut bermuara kepada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik pengelolaan sumber daya kehutanan yang tidak bisa terlepas dari kurangnya kapasitas dan konsistensi aparat penegak hukum, serta tidak mencukupinya sarana dan prasarana penunjang tugas. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian. Salah satu sebab utama belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengelolaan ketertiban masyarakat, serta kelambatan antisipasi penanganan kejahatan transnasional adalah lemahnya profesionalisme lembaga kepolisian. Oleh karena itu diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek); dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Sumberdaya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memprihatinkan, kuantitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu 1 personil polisi untuk 400 orang penduduk. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 adalah 1 berbanding 750, meskipun hal ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 berbanding 900. Peningkatan profesionalisme Polri secara keseluruhan memerlukan penguatan kapasitas yang meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme community policing.
B. SASARAN Sasaran dari Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat; 2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang; Bagian II.4 – 2
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara; Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor; Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional; Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading; Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum.
C. ARAH KEBIJAKAN Sasaran tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi: 1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen; 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional; 3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba; 4. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri; 5. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi; 6. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun community policing (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 7. Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi menjadi 1:500 akhir tahun 2009; 8. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.
Bagian II.4 – 3
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN Arah kebijakan dalam Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut : 1.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEAMANAN NEGARA
PENYELIDIKAN,
PENGAMANAN
DAN
PENGGALANGAN
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas.
4.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas; Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.
2.
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA
1. 2. 3.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengamanan berita rahasia negara guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam hal peningkatan keamanan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran; Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian; Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN
Program ini ditujukan untuk mengembangkan SDM yang memadai dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang profesional. 1. 2.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personil; Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS; Bagian II.4 – 4
3.
Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian.
4.
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN
Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. 4.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan oranisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah; Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional; Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian; Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri.
5.
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
1. 2.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan langkah-langkah strategis antisipatif ancaman kemanan nasional dan ketertiban masyarakat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Pengkajian potensi konflik; Pengkajian sistem keamanan; Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan; Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan; Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 1. 2. 3.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.
7.
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian II.4 – 5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian; Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban; Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal; Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara; Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri; Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait; Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Program ini ditujukan untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya. 1. 2. 3. 9.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan: Intensifikasi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif; Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil. PROGRAM PENCEGAHAN GELAP NARKOBA
DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN
PEREDARAN
Program ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia terbebas dari narkoba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat; Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba; Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana; Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia; Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
Bagian II.4 – 6
10. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia antara lain untuk mencegah dan menanggulangi illegal fishing dan illegal mining, serta kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, serta kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illlegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; 5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut; 6. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur; 7. Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; 8. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; 9. Intensifikasi upaya monitoring bersama aparatur dan masyarakat terhadap kawasan hutan; 10. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; 11. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan safety. 1.
Bagian II.4 – 7
