BAB 3 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

BAB 3 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

A. KONDISI UMUM Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Namun, belum tuntasnya penanganan krisis perekonomian yang melanda negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berimplikasi pada masih tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan didorong oleh perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kepadatan penduduk, serta kelemahan iman seseorang dapat mendorong keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, masih lemahnya sistem penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak masih rendahnya profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan penindakan dan penyelesaian kasus-kasus kriminal tidak dapat berjalan secara optimal. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Menghadapi suatu permasalahan ringan apabila disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak kriminal yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, bahkan kecenderungan main hakim sendiri masih tinggi. Akibatnya tingkat kriminalitas yang terjadi secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi dimasyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan, ataupun perdagangan narkoba semakin kompleks dan semakin tinggi intensitasnya. Letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan

transnasional. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Organisasi kejahatan yang tidak terbatas pada suatu negara, menjadikan suatu tindak kejahatan dapat dikendalikan dari suatu negara yang letaknya berjauhan. Sementara itu tindak kejahatan narkoba sebagai bagian kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroperasi di Indonesia baik sebagai pengedar maupun pengguna, kondisinya semakin memprihatinkan. Kekhawatiran dan keresahan masyarakat semakin meningkat berkenaan dengan makin merebaknya tindak kriminal sebagai akibat penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan pengedarnya adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang kuat dengan bandar narkoba. Masih tingginya kejahatan narkoba ini mengindikasikan bahwa berbagai lembaga dan perangkat hukum yang ada belum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hukuman yang berat (mati) dan langkah preventif maupun kuratif yang telah dilaksanakan belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan. Bahkan kejahatan narkoba telah merambah kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar sehingga dampaknya sangat membahayakan masa depan pemuda Indonesia. Meskipun di beberapa wilayah pasca konflik seperti Kalimantan Barat, Maluku dan Poso masih ditemui berbagai upaya untuk mendorong terjadinya konflik komunal, namun kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik tidak muncul ke permukaan. Semakin meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas, menjadikan upaya adudomba SARA antar kelompok masyarakat sulit dilakukan. Di dukung oleh meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah pasca konflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, terutama gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan gejala penurunan. Tingkat kejadian pembajakan (piracy) di laut intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan karena keterbatasan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang mengganggu pelayaran kapalkapal niaga di perairan Selat Malaka, sempat memunculkan kekhawatiran dan keinginan Interanasional untuk turut mengamankan selat Malaka tersebut. Oleh karena itu, TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, II.3 - 2

belum efektifnya pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai akibat belum terciptanya harmonisasi peran dan fungsi lembaga di ruang laut merupakan salah satu kendala dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di laut. Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal baik berupa illegal logging, illegal minning maupun illegal fishing yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan trilyun setiap tahunnya. Banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Indonesia baik yang melakukan penangkapan ikan, penambangan, atau pengapalan kayu-kayu glondong menunjukkan bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam relatif belum menunjukkan gejala penurunan. Di samping belum efektifnya pelaksanaan pengamanan laut, salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan kejahatan kekayaan sumber daya alam adalah lemahnya sistem perundang-undangan di laut. Akibatnya upaya-upaya perlakuan hukum terhadap kapal-kapal asing terbentur pada tidak adanya perangkat hukum yang sesuai dengan jenis pelanggarannya. Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada pembangunan nasional tahun 2006 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasuskasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya indeks kriminalitas; 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (clearence rate); 3. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional; 4. Menurunnya kejadian konflik komunal; 5. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan 6. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara.

II.3 - 3

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan; 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan yaitu Polri, Dep. Kehutanan, BIN, Lemsaneg, BNN dan Bakorkamla; 3. Peningkatan kegiatan dan operasi bersama keamanan di laut; 4. Peningkatan upaya komprehensif pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba; 5. Peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan; dan 6. Pembangunan upaya pemolisian masyarakat dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

II.3 - 4

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 2. Koordinasi seluruh badanbadan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas; 4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri; 2. Pembangunan jaringan Pos Intelijen Wilayah pada perwakilan RI di luar negeri, dan Pos Intelijen Wilayah propinsi, Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen; 4. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini; 5. Pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan pembangunan gedung Diklat dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

Sasaran Program Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional

II.3 - 5

Instansi Pelaksana Badan Intelijen Negara

Pagu Sementara (Juta Rupiah) 350.000,0

No. 2.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; 2. Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; 3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran; 4. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; 5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; 6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; 7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian; 8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; 2. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; 3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan SDM Persandian; 4. Perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; 5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; 6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; 7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang persandian; dan 8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional.

Sasaran Program 1. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional; 2. Menurunnya kejadian konflik komunal.

II.3 - 6

Instansi Pelaksana Lembaga Sandi Negara


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pagu Sementara (Juta Rupiah)

Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional. 3.

Program Pengembangan SDM Kepolisian 1. Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personil; 2. Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS; 3. Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian.

Program Pengembangan SDM Kepolisian 1. (a) perawatan dan pembinaan personil; (b) pemberian hak-hak personil berupa gaji dan tunjangan; (c) peningkatan kesehatan anggota Polri; (d) pengamatan penyimpangan perilaku anggota seleksi ijin pengguna senjata api oleh bidang-bidang psikologi; (e) pembinaan mental dan moral anggota Polri; (f) penyesuaian honor tenaga pendidik (Gadik); dan (g) penyusunan hak-hak tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna; 2. Rekruitmen anggota Polri dan PNS; 3. (a) penyelenggaraan pendidikan pengembangan, kejuruan, spesialisasi fungsi kepolisian di SPN-SPN guna meningkatkan kemampuan personil Polres dan Polsek sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas; (b) pendidikan pengembangan umum (Sespati, Sespim, PTIK, Selapa,

1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (clearence rate).

II.3 - 7

Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.766.033,6

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


Diklatpim dan Setukpa); (c) peningkatan kualitas Gadik (khusus dalam negeri dan luar negeri); (d) peningkatan status Tamtama menjadi Bintara dan Bintara menjadi Perwira; (e) Latprajabatan PNS; (f) pendidikan dan pelatihan penyusunan penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (g) pelatihan, penyegaran ketrampilan kepolisian di Polres-Polres. 4.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian 1. Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan organisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah; 2. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional; 2. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian; 3. Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian 1. (a) penyusunan piranti lunak Kepolisian, (b) penyusunan sistem informasi; (c) penyempurnaan manajemen operasional Polri (MOP); (c) penyempurnaan Protap (SOP) Kepolisian; (d) penyusunan Sistem Pengawasan Internal; (e) penyempurnaan sistem Pembinaan dan Pendidikan Polri; (f) penyempurnaan standarisasi peralatan Polri; (g) penyempurnaan sistem sandi; (h) penyusunan Sistem Standar Profesi Polri; (i) penyusunan sistem manajemen informasi Polri; 2. (a) pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional

1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (clearence rate). 3. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia 4. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara

II.3 - 8


2.875.912,3

No.



Sasaran Program

kepolisian disesuaikan dengan pengembangan pemerintah daerah (b) pembangunan pos-pos perbatasan di Polda-Polda yang berbatasan langsung dengan negara lain (Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Papua); (c) pembangunan Sekolah Polisi Negara berikut Alins/ Alonginsnya dalam rangka meningkatkan jumlah rekruitmen personil Polri; (d) pembangunan rumah dinas dan barak untuk meningkatkan kesejahteraan personil dan kesiapan dalam mengumpulkan dan menggerakkan personil pada waktu dibutuhkan; (e) pengadaan alat komunikasi dalam rangka meningkatkan operasional dilapangan; (f) pengadaan sarana transportasi untuk mendukung operasional kepolisian berupa sepeda motor patroli, sedan patroli, R-4 patroli, Rantis, Ranmor Labkrim, dan kendaraan angkut satwa; (g) pengadaan perlengkapan standar perorangan untuk titik pelayanan terdepan (Polres dan Polsek) berupa Senpi Revolver, amunisi berbagai jenis, tongkat polisi, dan borgol polisi; (h) pengadaan alat

II.3 - 9

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


penjinak bahan peledak (aljihandak); (i) pengadaan alsus kepolisian: alsus intel, alsus anti terror, alsus sandi, alkomlek, alat transprotasi laut dan udara; 3. Pemberdayaan prasarana dan sarana Polri berupa markas komando (Polda, Polres, Polsek, Pos Polisi), rumah dinas, persenjataan, peralatan komunikasi atau sandi, alutsista, ranmor, hanggar dan sarana penerbangan, pesawat, kapal dan alat apung, dermaga, alat kesehatan, alat identifikasi, laboratorium forensik, alat PHH, alat perkantoran, kapor rutin Polri, SPN/Lemdiklat, dan materiil lain untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. 5.

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1. Pengkajian potensi konflik; 2. Pengkajian sistem keamanan; 3. Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan; 4. Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan;

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1. Penyusunan tipologi potensi konflik dan sistem penanggulangan konflik; 2. Penyusunan strategi indek kegiatan kepolisian, penyusunan standar alutsista dan standar teknik pada fungsi kepolisian; pengkajian standar peralatan unit satuan operasional;

1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (clearence rate). 3. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia

II.3 - 10


30.570,4

No.



5. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan; 6. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.

3. Pengkajian pokok-pokok penyelenggaraan keamanan, penyelenggaraan penyusunan sistem keamanan, pengkajian penampilan dan kinerja anggota Polri pengemban Diskresi, pengkajian penampilan dan kinerja penyidik; 4. Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan; 5. (a) Pelayanan, Pendataan dan Pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak serta perijinan criminal record; 6. (a) Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan; (b) pengkajian pelaksanaan tugas Brimob; (c) penyusunan budaya organisasi; (d) pengkajian visi dan misi Polri; 7. (a) Pembuatan sistem manajemen perencanaan dan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, (b) pengkajian sistem pengelolaan dana pemeliharaan kesehatan (DPK), alternatif pengelola-annya dan

Sasaran Program

II.3 - 11

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


efektifitas pemanfaatannya bagi anggota Polri; (c) pengkajian jenis barang dan jasa yang dapat didesentralisasikan; (d) penyusunan sistem prosedur pengadaan barang dan jasa; 8. (a) cipta kondisi keamanan dengan membentuk dan pembinaan jaringan informasi; (b) penggalangan dan penyelenggarakan operasi keamanan pada daerah konflik seperti di NAD, Poso, Papua dan Maluku. 6.

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; 2. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; 3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1. (a) pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok peduli anti kejahatan, kelompok peduli keamanan lingkungan; (b) pengembangan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah; serta (c) pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat; 2. Pemberdayaan pengamanan swakarsa melalui: bimbingan dan arahan kepada petugas pam swakarsa dalam bidang teknis

1. Menurunnya kejadian konflik komunal; 2. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia

II.3 - 12

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara

73.513,3

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


kepolisian; koordinasi, bimbingan dan arahan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pam Swakarsa; serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dalam rangka memperkuat keamanan di daerah permukiman; 3. (a) pembinaan pemantauan mantan narapidana; (b) pembinaan terhadap warga yang terkena penyakit masyarakat; (c) bimbingan dan penyuluhan untuk jaminan keamanan para penyandang cacat dan kaum lemah; serta (d) konsultasi keamanan dengan warga pemukiman. 7.

Program Pemeliharaan Kamtibmas 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian; 2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; 3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; 4. Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi

Program Pemeliharaan Kamtibmas 1. (a) penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan warga masyarakat; (b) peningkatan kecepatan merespon laporan/pengaduan masyarakat; (c) pemberian surat-surat ijin/keterangan SIM, surat keterangan rekord kriminal (SKRK); (d) penyelenggaraan pengamanan pada perayaan harihari besar agama; (e) penyelenggaraan pengamanan pada

Menurunnya indeks kriminalitas.

II.3 - 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dep. Dalam Negeri

2.392.034,0

No.



serta korban; 5. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal; 6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara;

bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (f) penyelenggaraan pengamanan pengawalan obyek vital, VVIP, pejabat negara, serta mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara; 2. (a) peningkatan keselamatan berlalu lintas; (b) pengembangan solusi masalah dengan lingkungan sekitar masyarakat; (c) tatap muka dengan tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), LSM, para pakar, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (polisi desa, polisi kampus, dan sebagainya) serta masyarakat pada umumnya; (d) pemberian bantuan/pertolongan pada wisatawan; (e) pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, (f) pembinaan masyarakat; dan (g) turut serta dalam melakukan pembinaan hukum masyarakat; 3. (a) pengaturan terhadap bentukbentuk kegiatan masyarakat; (b) penerapan penegakan hukum peraturan lalu lintas; (c) penyelenggaraan Dikmas lantas; (d) pengamanan wilayah daerah wisata; dan (e) penertiban tempattempat hiburan;

Sasaran Program

II.3 - 14

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


4. (a) pemberian bantuan/ pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban bencana massal atau korban lainnya; (b) penyelamatan korban bencana alam; (c) penjagaan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat; 5. (a) pemulihan darurat polisionil; (b) penyelenggaraan operasi kepolisian di kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah yaitu dengan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan berimplikasi kontinjensi dan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan (c) pemulihan daerah konflik vertikal maupun horisontal; 6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara; 8.

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 1. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri; 2. Penyelenggaraan kerjasama

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 1. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri melalui: (a) penyelenggaraan operasi pemulihan

Menurunnya indeks kriminalitas.

II.3 - 15


15.598,7

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM dengan Pemda/instansi terkait; 3. Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan.


Sasaran Program

keamanan di daerah konflik; (b) penyelenggaraan operasi penyelamatan dan operasi pemulihan keamanan; 2. (a) bantuan penertiban kawasan tertentu; (b) bantuan penertiban permukiman liar; dan (c) bantuan pengamanan sidang peradilan dan eksekusi; 3. (a) pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian internasional dalam rangka mencegah, penyelidikan dan penyidikan kejahatan transnasional, serta kejahatan terhadap kekayaan negara; (b) penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan anti terorisme, kejahatan terhadap kekayaan negara serta cyber crime; (c) penyelenggaraan kerjasama tentang Trans National Crime Center (TNCC); (d) pelaksanaan latihan bersama dengan kepolisian negara tetangga dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

II.3 - 16

Instansi Pelaksana




9.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif; 2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; 3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif yang meliputi pengungkapan kasus yang tergolong street crims, korupsi dll, pemberian bantuan teknis kegiatan identifikasi Kepolisian, Kedokteran dan Laboratorium Forensik, serta Psikologi Kriminal. 2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; 3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan latihan pengemban fungsi teknis penyidikan, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dengan PPNS serta pembinaan teknsi penyidikan PPNS.

Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (clearence rate).


10.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; 2. Peningkatan pendayagunaan

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 1. (a) identifikasi permasalahan penegakan hukum; (b) pemberantasan peredaran gelap narkoba; (c) Pengendalian dan

Menurunnya indeks kriminalitas

Badan Narkotika Nasional

No.

Sasaran Program

II.3 - 17

Instansi Pelaksana


150.619,0


No.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

potensi dan kemampuan masyarakat; Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba; Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana; Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia; Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.


Sasaran Program

pengawasan jalur resmi narkoba; (d) peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum; (e) penyitaan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (f) monitoring dan eavaluasi bidang penegakan hukum; 2. (a) identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (b) pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan; (d) pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (e) advokasi pendampingan peranserta masyarakat; (f) monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; 3. (a) inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba; (b) penyusunan standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (c) sosialisasi standardisasi

II.3 - 18

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (e) pendidikan dan pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan rehabilitasi baik di dalam maupun luar negeri; (f) pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba; (g) melakukan supervisi terhadap balai dan pusat terapi dan rehabilitasi; (h) penilaian pelaksanaan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia; (i) pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana bidang terapi dan rehabilitasi; (j) pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelayanan terapi dan rehabilitasi; (k) penelitian dan pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi (T & R); (l) Monitoring dan evaluasi bidang T & R; 4. (a) penelitian dan pengembangan epidemilogi; (b) penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, penegakan hukum, T & R; (c) sosialisasi hasil litbang kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba hasil

II.3 - 19

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

litbang; (e) identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang; (f) pengumpulan hasil-hasil litbang yang telah ada; (g) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana litbang dan teknologi informatika; (h) BNN Knowledge Center; (i) BNN Support System; (j) BNN Exchange Hubs; (k) monitoring dan evaluasi bidang litbang dan teknologi informatika; 5. (a) perencanaan dan penyusunan program dan anggaran; (b) koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional; (d) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan; (e) peningkatan kegiatan dan koordinasi bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba; (f) peningkatan kapasitas SDM; (g) pengadaan sarana dan prasarana; 6. Temu pakar dalam rangka

II.3 - 20

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


mengupayakan terobosan dalam mencari metode penanganan penyalahgunaan narkoba; 7. Pembuatan buku pedoman kampanye dan sosialisasi anti narkoba; 8. Penindakan secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. 11.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri. 1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illlegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; 5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illlegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia; 4. Pencegahan kegiatan pembalakan liar (Illegal Logging) sumberdaya hutan; 5. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; 6. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di

1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara.

II.3 - 21

Dep. Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam

34.000,0

No.



pengelolaan keamanan di laut; 6. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur; 7. Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; 8. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; 9. Intensifikasi upaya monitoring bersama aparatur dan masyarakat terhadap kawasan hutan; 10. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; 11. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan safety.

laut; 7. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur; 8. Rerevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; 9. Percepatan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/ kejahatan hutan; 10. Perlindungan dan pengamanan hutan; 11. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; 12. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan safety.

Sasaran Program

II.3 - 22

Instansi Pelaksana


BAB 3 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Recommend Documents