Isu Ketertiban dan Keamanan Peran Warganegara dalam Menciptakan ketertiban dan keamanan

Sumber : https://elisatris.wordpress.com/2011/03/07/peran-serta-masyarakat-dalammenjaga-dan-memelihara-kamtibmas-2/

Isu Ketertiban dan Keamanan “Peran Warganegara dalam Menciptakan ketertiban dan keamanan” Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga dan Memelihara Kamtibmas Dalam liputan di beberapa mass media lokal maupun nasional, kita semua dikejutkan dengan gambaran faktual terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang semakin memprihatinkan, tidak saja dikarenakan adanya peningkatan angka kejahatan tetapi juga munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Belum tuntas penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap beberapa anak di bawah umur yang sempat menggegerkan masyarakat ibu kota, sudah muncul kasus penculikan anak yang berawal dari perkenalan melalui facebook. Begitupun, belum genap satu tahun pemberlakuan undang-undang narkotika yang baru, aparat kepolisian telah berhasil membongkar beberapa tempat produksi narkotika berskala besar, seakan hendak memberikan peringatan pada aparat penegak hukum bahwa berubahnya undang-undang narkotika tidak serta merta mengurungkan niat mereka untuk berhenti memproduksi barang haram ini. Munculnya beragam masalah sosial kriminal yang melanda tanah air, seakan membuktikan kebenaran pernyataan Kapolri yang memprediksi bahwa di Tahun 2010 akan ada 7 (tujuh) kejahatan Kamtibmas. Bahkan sejumlah jenis ancaman akan mengalami peningkatan. Ketujuh jenis kejahatan tersebut adalah, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan penganiayaan, kejahatan dijalanan (street crime), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pemerasan dan premanisme. Selanjutnya Kapolri juga memprediksi, kejahatan narkoba baik nasional, regional dan internasional, akan terus mewarnai bahkan cenderung meningkat pada 2010. Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan, tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya. Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material, sehingga mengharapkan aparat Polri untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polri

Page 1 07-03-2011

07-09-2015


Apabila diperhatikan lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah Kamtibmas, di antaranya

1. Kondisi perekonomian yang belum stabil, baik makro maupun mikro. Secara makro, dengan perekonomian Negara yang tidak kunjung membaik menyebabkan lapangan kerja semakin sempit karena aktivitas perekonomian lambat bergerak.Akibatnya, angka pengangguran semakin tinggi.Secara mikro, banyaknya anggota masyarakat yang menganggur berpotensi meningkatnya angka kriminalitas, sementara biaya pemenuhan keperluan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari semakin tinggi. 2. Tidak maksimalnya perangkat institusi dan hukum untuk menjaga dan mengendalikan kamtibmas di masyarakat. Ketidakmaksimalan perangkat institusi dan hukum seringkali menjadi faktor sulitnya menjaga dan mengendalikan Kamtibmas, apalagi jika antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang melanggar terjadi kolusi sehingga menyebabkan masyarakat semakin antipati terhadap aparat penegak hukum. 3. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi sosial dilingkungannya turut mendorong terjadinya instabilitas sosial. Masyarakat yang seharusnya melaporkan beragam masalah sosial yang terjadi di lingkungannya kepada aparat berwajib namun justru bersikap diam akan menyebabkan kondisi instabilitas tetap tumbuh dan berkembang tanpa bisa di atasi. Ironisnya, banyak anggota masyarakat yang justru terlibat dalam aktivitas menyimpang tersebut. 4. Hilangnya sikap keteladanan yang seharusnya diberikan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan (dalam arti luas). Contoh, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat turut serta dalam aktivitas kriminal, tokoh agama yang melindungi para pelaku kriminal karena pelaku kriminal secara periodik telah membantu aktivitas keagamaan, dan sebagainya Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif.Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan mengerti tatacara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-masing.Polisi lebih kepada fasilisator, narasumber, dan pengendali manakala terjadi penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, di antaranya:

Page 2 07-03-2011

07-09-2015


1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kondisi Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya. 2. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal; 3. Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan masyarakat. 4. Komponen masyarakat secara rutin menjalin kerjasama dan komunikasi dengan aparat Kepolisian guna menginventarisir berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari solusinya; 5. Apabila muncul ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan sosial yang baru. 6. Tidak mudah terpancing dengan issu-issu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tetapi berupaya meredam agar issu tersebut tidak meluas. Penutup Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib. Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (empowerment).Masyarakat diberdayakan sehingga tidak sematamata sebagai obyek dalam penyelengaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-kasus kriminalitas di masyarakat.Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan antara aparat Page 3 07-03-2011

07-09-2015

Sumber : masyarakat.html

http://dickyfh09.blogspot.com/2012/07/optimalisasi-peran-serta-

Polri dan masyarakat karena kebersamaan menjanjikan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang besar hanya dapat diraih melalui kebersamaan.

Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara. Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara..Partisipasi atau peran serta adalah sikap dari setiap warga negara untuk turut berperan serta dalam upaya pembelaan negara.Dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.Jadi, setiap warga negara dituntut berperan secara aktif dalam suatu kegiatan bela negara. Upaya pertahanan dan keamanan negara mencakup pembentukan dan penggunaan sumberdaya buatan dan prasarana fisik dan psikis bangsa dan negara.Dalam usaha pembelaan negara secara fisik, rakyat dapat dilibatkan dalam penanganan ancaman yang ada.Rakyat disiapkan dan dilatih sehingga menjadi rakyat terlatih. Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi yaitu; ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat.Ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan keamanan rakyat merupakan fungsi negara yang pelaksanaannya pada saat negara dalam keadaan damai atau sedang menghadapi suatu bencana alam.Sedangkan fungsi perlawanan rakyat dilaksanakan negara dalam keadaan darurat perang. Di saat genting negara dalam ancaman, rakyat terlatih sebagai unsur bantuan ikut terlibat membantu TNI di medan perang. Disamping terdapat ancaman bersifat fisik ada juga ancaman yang bersifat non fisik. Ancaman yang bersifat non militer setiap waktu selalu dihadapi oleh negara.Bela negara non militer (nonfisik) dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi. Misalnya dengan meningkatkan kesadaran diri akan makna berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi, mewujudkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian secara tulus ikhlas pada masyarakat Perwujudan upaya pembelaan negara Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan yang dimulai dari lingkungan sekitar.Pertahanan dan keamanan negara mencakup segenap aspek kehidupan. Pertahanan dan keamanan tidak dilaksanakan dengan mempersenjatai seluruh rakyat, akan tetapi mengikut sertakan seluruh unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada profesi masing-masing. Upaya bela negara dilakukan tanpa pamrih.

Page 4 08-01-2014

07-09-2015



Seperti upaya bela negera yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan yang dalam berjuang tidak mengharapkan suatu imbalan.Mereka berjuang tanpa pamrih.Sikap yang demikian adalah sikap seorang patriot sejati. Seorang yang memiliki jiwa patriotisme, memiliki ciri-ciri sebagai berikut; a. Cinta tanah air, b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, c. Menempatkan persatuan dan kesatuan, d. Mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bela negara dapat diterapkan dengan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.Kita bersama paham bahwa keamanan dan ketertiban merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Kondisi yang aman dapat terwujud tidak hanya sebagai tanggung jawab TNI dan POLRI, akan tetapi menjadi tanggung jawab segenap warga negara Indonesia. Dengan ikut serta dalam menjaga kemanan dan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berarti telah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Keikutsertaan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan setempat akan dapat menciptakan adanya: a. Keamanan dan ketertiban lingkungan b. Ketenangan dan ketentraman hidup c. Suasana kehidupan menjadi teratur d. Kehidupan masyarakat menjadi sejuk e. Tidaknya suatu kerusuhan dan kekacauan. Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. a. Di lingkungan keluarga Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga dengan menampilkan sikap-sikap sebagai berikut: 1) Setiap anggota keluarga menjalankan tugasnya dengan tertib 2) Setiap anggota keluarga berusaha menjaga nama baik keluarga 3) Setiap anggota keluarga menjaga kerukunan hidup

dapat

diwujudkan

Page 5 08-01-2014

07-09-2015



b. Di lingkungan sekolah Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut: 1) Menaati tata tertib sekolah 2) Hidup rukun sesama warga sekolah 3) Menjalin kerjasama antarsiswa tanpa pandang bulu 4) Menyelesaikan tugas dengan baik. c. Di lingkungan masyarakat Upaya pertahanan dan keaman di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut; 1) Ikut bergotong royong dalam masyarakat 2) Ikut menjaga keamanan lingkungan 3) Tidak membuang sampah sembarang tempat 4) Menjalin hubungan yang baik sesama anggota masyarakat 5) Tidak membuat keonaran di masyarakat d. Di lingkungan kenegaraan Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan dapat ditampilkan melaluiberbagai sikap berikut ini; 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara 2) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 3) Rela berkorban untuk bangsa dan negara 4) Menjaga kelestarian tanah air Indonesia 5) Mempetaruhkan diri untuk kejayaan bangsa dan negara 6) Mencegah adanya terorisme 7) Mencegah sikap radikalisme 8) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 9) Tidak main hakim sendiri 10) Membela negara sampai titik penghabisan

Page 6 08-01-2014

07-09-2015



Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perwujudan Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Semarang

1. 2. 3. 4.

Pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses bagnsa nasional dalam rangkan mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina, serta mengembangkan potensi masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Bentuk – bentuk KEJAHATAN, antara lain: Kejahatan Konvensional Kejahatan Trans – Nasional Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kejahatan yang berimplikasi dengan Kedaulatan Negara Maka diperlukan adanya sikap kewaspadaan yaitu suatu sikap kepekaan dalam mengindentifikasi, menganalisa, menilai dengan wujud sikap awas, antisipatif dan kesiapan fisik untuk mengindentifikasi serta mengantisipasi setiap gangguan yang dapat berupa; halangan, rintangan, ataupun godaan. Tugas pokok POLRI terdapat didalam pasal 2 UU No.2 tahun 2002, yaitu: “ menjamin ketertiban umum, tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan kemananan, ketertiban masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional ”. Teori Fenomena Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat atau dikenal dengan istilah Iceberg Theory (ERNEST HEMINGWAY), dapat dianalisa sebagai berikut:

Page 7 08-01-2014

07-09-2015


 1. 2. 3. 4.


Potensi gangguan: rendahnya tigkat pendidikan; keberagaman; jumlah penduduk yang banyak dan; rendahnya tingkat pendidikan. Strategi penanggulangan: dengan cara PRE EMTIF yaitu adanya peran serta masyarakat yang lebih banyak atua aktif.

 Ambang gangguan: 1. Kerumunan massa; 2. 3.

Keramaian; Kegiatan masyarakat. Strategi penanggulangan: dengan cara PREVENTIF yaitu dari polri, pemerintah daerah, dan masyarakat

 1. 2. 3.

Gangguan nyata: Pencurian; Perampokan; Kelompok anarkis; Strategi penanggulangan: dengan cara PENEGAKAN HUKUM yaitu yang dilakukan oleh polri dan pemerintah daerah. Disisi lain kita dapat melihat perbandingan antara jumlah anggota polri dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, yang disajikan dalam tabel berikut: (data: POLDA Jawa Tengah/ dengan Rens Rata2 tahun 2010 – 2014, SDM Polri)

`

Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kebutuhan akan rasa aman adalah suatu keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh seseorang. Suatu keadaan dinyatakan aman bila semua orang secara bersama memiliki perasaan bebas dari bahaya.Dengan demikian perasaan aman dapat dimiliki secara pribadi oleh seseorang, maupun bisa dirasakan secara bersama oleh semua orang. Perasaan aman pada hakikatnya adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang dan semua orang, bersama dengan kebutuhan dasar yang lain

Page 8 08-01-2014

07-09-2015



yaitu terpenuhinya kebutuhan badani manusia seperti sandang, pangan, kesehatan dan kasih sayang.

Page 8 08-01-2014

07-09-2015

Sumber : http://ceritaanda.viva.co.id/news/read/272726-upaya-meningkatkanpartisipasi-masyarakat

Perasaan aman yang dimiliki oleh setiap orang dan semua orang dalam wilayah negara mencakup empat unsur yang menyatu menurutDr. Kusnanto Anggoro, (Tugas dan tanggungjawab POLRI dalam Harkamdagri) yaitu : Pertama, rasa bebas dari gangguan badani maupun rohani (security). Kedua, rasa terjaminnya keselamatan terhadap dirinya, miliknya dan hak-hak serta kehormatannya (safety). Ketiga. rasa terjaminnya kepastian tentang benar dan salah menurut hukum (surety), dan Keempat, rasa damai, bebas dari kekhawatiran (peace). Beberapa akademisi mengusulkan ruang lingkup keamanan nasional itu terdiri dari keamanan insani (human security), keamanan dan ketertiban masyarakat (keamanan publik) stabilitas dalam negeri (keamanan negara), dan pertahanan negara. Globalisasi menimbulkan empat kelompok ancaman yang juga dialami oleh masyarakat Indonesia yaitu: kejahatan transnasional, kejahatan ekonomi, kejahatan kerah putih, dan kejahatan yang bersumber pada motif-motif ideologi dan politik. Penanganan empat kelompok ancaman di atas membutuhkan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan meliputi kejahatan di sektor publik, kejahatan korporat, kejahatan terorganisir, kejahatan perbankan,kejahatan pasar modal, kejahatan komputer, kejahatan internet, kejahatan konsumen dan persaingan curang, kejahatan kartu kredit dan pemalsuan cek, kejahatan bidang asuransi, kejahatan di bidang kepailitan, kejahatan money laundering, kejahatan penggelapan pajak, kejahatan ekspor fiktif (untuk mendapat fasilitas kredit murah), kejahatan penimbunan barang kebutuhan rakyat, dan kejahatan jalanan atau sreet crime. Ancaman keamanan saat ini di Indonesia terjadi selain dampak dari global, regional dan nasional juga gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional (ordinary crimes) dan yang menyangkut kekayaan negara, seperti keuangan negara (korupsi), kekayaan hasil laut (illegal fishing) dan hasil hutan (illegal lodging), Indonesia tidak lepas dari beragam kejahatan lintas negara (transnational crimes) dan kejahatan yang bersifat tradisional atau kejahatan jalanan (street crime). Sedangkan bentuk ancaman yang diantisipasi oleh security /satpam adalah ancaman kejahatan yang terjadi dilingkungan dimana security melaksanakan tugasnya yang secara riil merupakan kejahatan tradisional, yang selanjutnya penanganannya diserahkan ke Polri.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kebijakan sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif, maka kebijakan penerapan Polmas, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan sistem keamanan baik yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum (peraturan yang menjadi payung dalam melaksanakan tugas), perkembangan kebijakan otonomi daerah yang di desentralisasikan kepada bupati sesuai dengan Undang-undangan no 34 tahun 2004 dan dampak yang di timbulkan oleh perkembangan kejahatan lintas Negara. Page 9 16-12-2011

07-09-2015


Menyadari akan tugas Polri kedepan yang begitu komplek, maka Polri mutlak memerlukan partisipasi publik dalam rangka ikut menjaga kamtibmas. Secara internal polri telah, sedang melakukan berbagai perubahan salah satunya aspek cultural berupa traspormasi kultural polri dari “militeristik” menuju “civilian police” (kepolisian-sipil), dari “dilayani menjadi melayani”, atau perubahan pendekatan perilaku dari antagonis menjadi protagonis. Ini merupakan perwujudan dari akselerasi transformasi cultural yang menampilkan dua wajah yang tidak bisa dipisahkan “wajah tegas” dan “wajah humanis”. Tegas tidak berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam memberantas dan menanggulangi para pelanggar hukum. Sedangkan humanis-nya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas pokok Polri sesuai pasal 100, bab VII tentang partisipasi masyarakat berupa Setiap orang, kelompok, organisasi politilc, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan hak asasi manusia. Dan sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, bahwa partisipasi masyarakat terhadap Polri berupa deteksi dini, peringatan dini, dan memberikan laporan kejadian kepada Polri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimilik polri pasal 14 (f) sebagai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. a) Koordinasi dalam rangka meningkatkan partispasi public seperti pemerintah daerah, DPRD, Penegak hukum (CJS), tokoh masyarakat / agama dan lainya guna mengantisipasi perkembangan sistem keamanan yang di tingkat KOD dilaksanakan oleh Kabag Binamitra. Adapun fungsinya diantaranya : 1) Mengefektifkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat berkaitan dengan tugas-tugas Polri agar aktif dalam community policing sehingga terwujud kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang menggangu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius. 2). Menumbuh kembangkan potensi masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk ikut serta membantu tugas-tugas Kepolisian Page 11 16-12-2011

07-09-2015


dalam menjaga kamtibmas. Adapun cara yang dapat dikembangan berupa : a) mengintensifkan kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi; b) pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik; c) penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat. 3).Membentuk team khusus yang beranggotakan dari fungsi-fungsi lain untuk ikut berperan dalam pembinaan kamtibmas, melalui pemberdayaan polisi simpatik, dalam bentuk kegiatan sosial serta Bimmas kemitraan. 4). Mengefektifkan kegiatan safari kamtibmas, bekerja sama dengan instansi terkait, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta mass media cetak dan elektronik, di daerah-daerah secara transparan. Berupa dalam kegiatan olah raga bersama (sepak bola, volly ball, dan lainya) 5). Mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menciptakan keamanan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan lingkungan pekerjaan, dengan berpedoman kepada konsep community policing. b)Pengawasan, tujuan dari pengawasan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi perkembangan sistem keamanan agar dalam implementasinya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan Polmas, yaitu : Terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang menggangu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya.Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius dalam bingkai community policing. c)Pembinaan teknis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengatisipasi perkembangan hukum, salah satunya sesuai dengan perkap 07 tahun 2008 tentang Polmas, berupa : Kegiatan pembinaan partisipasi kelompok intelektual melalui penyelenggaraan forum ilmiah, diskusi publik, seminar dengan sasaran terwujudnya kemitraan dan kebersamaan mengantisipasi gangguan kamtibmas (khususnya mengantisipasi kejahatan dimensi baru) dan masalah sosial sebagai dampak perkembangan/ kemajuan ilmu pengentahuan dan teknologi.

Page 11 16-12-2011

07-09-2015


Komunitas profesi, hobi, aktifis dan lainnya berupa kegiatan pembinaan komunitas tertentu (pengemudi, pengojek, pedagang, pengusaha, buruh, petani, nelayan, penggemar sepak bola, penggemar balap motor/ mobil, LSM, dan sebagainya) melalui metode pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik komunitasnya untuk mewujudkan kemitraan, saling percaya antara petugas dengan warga komunitas sehingga terwujud kebersamaan dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas atau masalah sosial di lingkungan masing-masing.

Page 12 16-12-2011

07-09-2015

Isu Ketertiban dan Keamanan Peran Warganegara dalam Menciptakan ketertiban dan keamanan

Recommend Documents