PEMBUKAAN Bahwa terbentuknya suatu Negara antara lain adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sistem untuk mengatur roda pemerintahan, salah satu sistem yang sangat dominan adalah sistem keamanan. Kebutuhan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kebutuhan hakiki dalam masyarakat karena dengan rasa aman inilah roda kehidupan dalam masyarakat akan berjalan normal dan sempurna sesuai dengan dasar dan landasan Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab I Pasal 3 ayat 1c tentang pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tetap bertumpu pada sistem pengamanan swakarsa dan kiat pembinaan kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1984 oleh kelompok masyarakat peduli keamanan lingkungan harus ditingkatkan secara terus-menerus sesuai dengan fungsi dan peran Kepolisian. Bahwa pada dasarnya, Senkom Mitra Polri ini adalah sekelompok masyarakat yang dapat berperan membantu menginformasikan dan membantu pengamanan di lingkungan terdekatnya atau dimana saja berada serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing. Senkom Mitra Polri dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/661/XI/1992 tanggal 26 Nopember 1992 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dibentuklah wadah Sentra Komunikasi Mitra Polri secara nasional yang disingkat dengan nama SENKOM MITRA POLRI dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN DASAR SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI BAB I NAMA, SEJARAH BERDIRINYA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Sentra Komunikasi Mitra Polisi Republik Indonesia disingkat SENKOM MITRA POLRI. Pasal 2 Sejarah Berdirinya SENKOM MITRA POLRI adalah salah satu nama kelompok sadar Kamtibmas yang didirikan oleh anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan. Pasal 3 Tempat dan Kedudukan Pengurus Pusat SENKOM MITRA POLRI berkedudukan di Jakarta, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pengurus Kecamatan. SENKOM MITRA POLRI berkedudukan di ibukota Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan. BAB II AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN Pasal 4 Azas dan Landasan 1. Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945;
2. Landasan Operasional SENKOM MITRA POLRI adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas; 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pasal 5 Tujuan Tujuan SENKOM MITRA POLRI adalah: 1. Memasyarakatkan pemahaman Kamtibmas dan membantu terciptanya masyarakat yang sadar Kamtibmas; 2. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum serta membantu terciptanya masyarakat yang sadar hukum; 3. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bela Negara; 4. Melalui kegiatan komunikasi dan informasi membantu mewujudkan pembinaan Kamtibmas, hukum dan bela negara, serta penanganan bencana alam dan gangguan sosial. BAB III SIFAT, BENTUK, TUGAS UTAMA, DAN FUNGSI Pasal 6 Sifat Sifat Organisasi ini bersifat fungsional, independen, tidak berafiliasi kepada partai politik maupun ormas lain.
Pasal 7 Bentuk Organisasi ini merupakan wadah berhimpun dan sebagai Sentra Komunikasi Mitra Polri. Pasal 8 Tugas Utama 1. Memupuk dan meningkatkan idealisme, patriotisme, dan nasionalisme masing – masing anggota; 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masing - masing anggota di bidang penanganan gangguan Kamtibmas, gangguan stabilitas Nasional dan gangguan social; 3. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masing - masing anggota di bidang penguasaan komunikasi dan teknologi informasi; 4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masing - masing anggota dibidang SAR dan penginderaan dini; 5. Membina dan mengembangkan nilai etika, enam watak luhur yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, kerja keras, dan efisien serta tanggung jawab masing - masing anggota. Pasal 9 Fungsi 1. Turut serta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; 2. Turut menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Hukum, Pamswakarsa, dan Bela Negara;
3. Turut menciptakan suasana yang lebih sehat, dinamis dan demokratis sejalan dengan tuntutan dinamika perkembangan keamanan di dalam masyarakat, sehingga terwujudnya iklim yang mendorong masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif dalam menciptakan keamanan swakarsa; 4. Turut membantu mengomunikasikan dan menginformasikan penanganan gangguan Kamtibmas, gangguan sosial, bencana alam, dan gangguan stabilitas nasional. BAB IV LAGU, LAMBANG, DAN IKRAR Pasal 10 Lagu Lagu Mars dan Hymne SENKOM MITRA POLRI adalah MARS SENKOM MITRA POLRI dan HYMNE SENKOM MITRA POLRI. Pasal 11 Lambang/Atribut 1. Bintang bersudut lima 2. Pita warna Merah Putih 3. Warna Hitam 4. Warna Kuning 5. Tugu Monas 6. Tulisan Senkom Mitra Polri 7. Enam sudut pada bagian luar
: Pancasila : Bendera Republik Indonesia : Ketegaran dalam melaksanakan tugas : Kematangan berpikir : Tegar dalam berorganisasi : Turut menciptakan pengamanan : Enam Watak Luhur
Pasal 12 Ikrar Senkom Mitra Polri mempunyai ikrar yaitu Panca Prasetia Senkom Mitra Polri : 1. Kami anggota Senkom Mitra Polri adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Kami anggota Senkom Mitra Polri bertujuan untuk mewujudkan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai pengawal, pembela, serta pengamal Pancasila; 3. Kami anggota Senkom Mitra Polri mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berjiwa patriotisme dan nasionalisme; 4. Kami anggota Senkom Mitra Polri bertekad mewujudkan pengamanan swakarsa; 5. Kami anggota Senkom Mitra Polri taat dan patuh terhadap pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. BAB V ORGANISASI DAN KEDUDUKAN Pasal 13 Organisasi 1. Organisasi Senkom Mitra Polri terdiri atas Pembina dan Pengurus; 2. Pembina merupakan forum koordinasi dan konsultasi bagi pengurus Senkom Mitra Polri sesuai tingkatannya mulai dari Pusat/Tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan, guna memberikan masukanmasukan, nasihat dan saran-saran yang konstruktif dan strategis demi kemajuan Senkom Mitra Polri; 3. Pengurus Pusat memunyai hubungan hierarki dan vertikal sampai ke Pengurus Kecamatan.
Pasal 14 Kedudukan Kedudukan Senkom Mitra Polri diatur sebagai berikut: 1. Senkom Mitra Polri Tingkat Pusat terdiri atas Pembina Pusat dan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Jakarta; 2. Senkom Mitra Polri Tingkat Provinsi terdiri atas Pembina Provinsi dan Pengurus Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi; 3. Senkom Mitra Polri Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina Kabupaten/Kota dan Pengurus Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota; 4. Senkom Mitra Polri Tingkat Kecamatan terdiri atas Pembina Kecamatan dan Pengurus Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan. BAB VI PERMUSYAWARAHAN Pasal 15 Jenis-jenis Permusyawarahan 1. Jenis-jenis Permusyawarahan: a. Musyawarah Nasional (Munas); b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub); c. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas); d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas); e. Musyawarah Provinsi (Musprov); f. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub); g. Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov); h. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov); i. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot);
j.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub/Muskotlub); k. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (Rapimkab/Rapimkot); l. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Rakerkot); m. Musyawarah Kecamatan (Muscam); n. Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam); o. Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam); 2. Selain jenis-jenis Permusyawarahan, setiap pengurus ditingkatannya dapat mengadakan rapat-rapat : a. Rapat Pleno Pengurus; b. Rapat Pengurus Harian; c. Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pengurus; d. Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pembina.
Pasal 16 Musyawarah Nasional 1. Munas adalah Musyawarah Nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Senkom Mitra Polri; 2. Munas diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; 3. Munas berwenang : a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus dan menetapkan pokok -pokok program organisasi; c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum sebagai Ketua Formatur Pengurus Pusat; d. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur; e. Menetapkan Pembina Pusat;
f.
Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya; 4. Penyelenggara dan penanggungjawab Munas adalah Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri; 5. Materi Munas dipersiapkan pada Rapat Pimpinan Nasional. Pasal 17 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 1. Munaslub dapat diadakan apabila Ketua Umum melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan atau melakukan pelanggaran pidana yang diancam minimal hukuman 5 (lima) tahun; 2. Munaslub diadakan atas permintaan secara tertulis 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Provinsi; 3. Munaslub berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum pada periode berjalan dan kebijakan organisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak. Pasal 18 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapimnas merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Munas; 2. Rapimnas berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan yang ditetapkan Munas; 3. Rapimnas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam masa bakti kepengurusan atau apabila dipandang perlu dengan pertimbangan keinginan 2/3 Pengurus Provinsi; 4. Rapimnas berwenang : a. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Munas;
b. Merekomendasikan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Munas atau Munaslub; 5. Rapimnas sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Pusat. Pasal 19 Rapat Kerja Nasional 1. Rakernas diadakan untuk menjabarkan hasil Ketetapan Munas, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam satu masa bakti kepengurusan Pengurus Pusat; 2. Rakernas sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Munas; 3. Rakernas sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Pusat. Pasal 20 Musyawarah Provinsi 1. Musprov diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi; 2. Musprov berwenang: a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Provinsi; b. Menetapkan Program Kerja Provinsi sebagai penjabaran PokokPokok Program Kerja Nasional; c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi sebagai Ketua Formatur Pengurus Provinsi; d. Menetapkan Anggota Formatur; e. Menetapkan Pembina Provinsi;
3. Musprov diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengurus Provinsi; 4. Materi Musprov disiapkan melalui Rapat Pimpinan Provinsi. Pasal 21 Musyawarah Provinsi Luar Biasa 1. Musprovlub dapat diadakan apabila Ketua Pengurus Provinsi melanggar AD/ART dan atau melakukan pelanggaran pidana yang diancam minimal hukuman 5 (lima) tahun; 2. Musprovlub diadakan atas permintaan secara tertulis sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) Pengurus Kabupaten/Kota; 3. Musprovlub berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi pada periode berjalan.
Pasal 22 Rapat Pimpinan Provinsi 1. Rapimprov merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Musprov atau Musprovlub; 2. Rapimprov berwenang: a. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan yang ditetapkan Musprov atau Musprovlub; b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musprov atau Musprovlub; 3. Rapimprov sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan atau apabila dipandang perlu dengan pertimbangan minimal keinginan 2/3 Pengurus Kabupaten/Kota; 4. Rapimprov sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi.
Pasal 23 Rapat Kerja Provinsi 1. Rakerprov diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Musprov; 2. Rakerprov sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali diantara dua Musprov; 3. Rakerprov sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Provinsi. Pasal 24 Musyawarah Kabupaten/Kota 1. Muskab/Muskot merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota; 2. Muskab/Muskot diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; 3. Muskab/Muskot berwenang: a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota; b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Pokok-pokok Program Kerja Nasional dan Provinsi; c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dan Pembina Kabupaten/Kota; d. Menetapkan Formatur Pengurus Kabupaten/Kota; 4. Muskab/Muskot diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pengurus Kabupaten/Kota; 5. Materi Muskab/Muskot dipersiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 25 Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa 1. Muskablub/Muskotlub dapat diadakan apabila Ketua Pengurus Kabupaten/Kota melanggar AD/ART dan atau melakukan pelanggaran pidana yang diancam minimal hukuman 5 (lima) tahun; 2. Muskablub/Muskotlub diadakan atas permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pengurus Kecamatan; 3. Muskablub/Muskotlub berwenang memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota pada periode berjalan.
Pasal 26 Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota 1. Rapimkab/Rapimkot diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muskab/Muskot dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Muskab/Muskot; 2. Rapimkab/Rapimkot diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara dua Muskab/Muskot; 3. Rapimkab/Rapimkot berwenang: a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Muskab/Muskot sebelumnya dan menetapkan kebijakan strategis lainnya; b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Muskab/ Muskot atau Muskablub/Muskotlub; 4. Rapimkab/Rapimkot sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 27 Rapat Kerja Kabupaten/Kota 1. Rakerkab/Rakerkot diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muskab/Muskot; 2. Rakerkab/Rakerkot sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali diantara dua Muskab/Muskot; 3. Rakerkab/Rakerkot sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 28 Musyawarah Kecamatan 1. Muscam merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat Kecamatan; 2. Muscam diadakan sekali dalam 5 ( lima) tahun; 3. Muscam berwenang: a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan; b. Menetapkan Program Kerja Kecamatan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Kabupaten/Kota, Program Kerja Provinsi dan penjabaran Pokok-pokok Program Kerja Nasional; c. Memilih dan menetapkan komposisi Pengurus Kecamatan dan Pembina Kecamatan; d. Muscam diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pengurus Kecamatan; e. Materi Musyawarah Kecamatan dipersiapkan melalui Rapat Pimpinan Kecamatan.
Pasal 29 Rapat Pimpinan Kecamatan 1. Rapimcam diadakan untuk menjabarkan hasil-hal ketetapan Muscam dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Muscam sebelumnya; 2. Rapimcam diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara dua Muscam; 3. Rapimcam berwenang: a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Muscam sebelumnya; b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan yang akan diberlakukan di tingkat Kecamatan; c. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Muscam; 4. Rapimcam sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kecamatan. Pasal 30 Rapat Kerja Kecamatan 1. Rakercam diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan Muscam; 2. Rakercam sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali diantara dua Muscam; 3. Rakercam sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus Kecamatan. Pasal 31 Masa Bakti Masa bakti Pengurus di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
BAB VII KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 32 Keanggotaan Keanggotaan Senkom Mitra POLRI terdiri atas: a. Anggota biasa; b. Anggota luar biasa/Anggota kehormatan. Pasal 33 Hak Anggota Anggota Biasa: 1. 2. 3. 4. 5.
Hak bicara; Hak dipilih dan memilih; Hak menghadiri rapat-rapat; Hak mendapat pengaderan/pelatihan; Hak membela diri dan hak mendapat pembelaan.
Anggota luar biasa/ anggota kehormatan: Memunyai hak mendapatkan pembelaan dan perlindungan. Pasal 34 Kewajiban Anggota Anggota biasa 1. Setiap anggota berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; 2. Menaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi;
3. Menjunjung tinggi Ikrar Senkom Mitra POLRI; 4. Ikut serta aktif menjalankan program organisasi. Anggota luar biasa/ kehormatan: 1. Setiap anggota berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; 2. Menaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi; 3. Menjunjung tinggi Ikrar Senkom Mitra POLRI. BAB VIII SANKSI ORGANISASI Pasal 35 1. Pengurus Senkom Mitra Polri disemua tingkatan dapat memberikan sanksi organisasi kepada yang melanggar ketentuan organisasi; 2 Sanksi organisasi terdiri atas : a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Skorsing; d. Pemecatan. BAB IX PEMBINA Pasal 36 1. Pembina bekerja dan bertugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengurus sesuai dengan tingkatannya;
2. Pengawasan dan penilaian dilaksanakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui permusyawarahan atau rapat-rapat; 3. Anggota Pembina adalah tokoh-tokoh anggota Senkom Mitra Polri yang memunyai kepedulian dan telah menunjukkan pengabdiannya terhadap Senkom Mitra Polri; 4. Pembina dibentuk di semua tingkatan pengurus terdiri atas : a. Pembina Pusat di tingkat Nasional; b. Pembina Provinsi ditingkat Provinsi; c. Pembina Kabupaten/ Kota ditingkat Kabupaten/Kota; d. Pembina Kecamatan di tingkat Kecamatan; 5. Kepemimpinan Pembina terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa Anggota; 6. Dalam hal pengurus di semua tingkatan tidak menyelenggarakan Munas/Musprov/Muskab/Muskot/Muscam sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, Pembina dapat mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Munas/Musprov/ Muskab/Muskot/Muscam setelah mendapat persetujuan rapat Pembina. BAB X KEUANGAN Pasal 37 Sumber Keuangan 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; 3. Usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan usaha-usaha yang sah lainnya.
Pasal 38 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Semua pengurus di semua tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan standar keuangan dan akuntansi di Indonesia; 2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada rapat pleno pengurus sesuai tingkatannya; 3. Khusus dalam penyelenggaraan Munas/Musprov/Muskab/Muskot/Muscam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan panitia dipertanggungjawabkan kepada pengurus berikutnya sesuai tingkatannya melalui tim verifikasi yang ditunjuk khusus untuk tugas itu. BAB XI KETENTUAN KHUSUS Pasal 39 Perubahan AD/ART 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Munas; 2. Untuk melakukan perubahan AD/ART, Munas atau Munaslub harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.
BAB XII PENUTUP Pasal 40 Aturan Peralihan 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar; 3. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar hasil Munas I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan; 4. Pengurus Pusat diberi wewenang menyusun Peraturan Organisasi.
ANGGARAN RUMAH TANGGA SENKOM MITRA POLRI BAB I HUBUNGAN SEJARAH ORGANISASI Pasal 1 1. Senkom Mitra Polri memunyai hubungan sejarah dengan Polri karena memunyai kesamaan kedudukan dan gerak perjuangan pengamanan lingkungan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 tentang Bela Negara; 2. Senkom Mitra Polri adalah gabungan warga masyarakat yang dengan sukarela dan sadar akan pentingnya situasi yang aman, tenteram, terkendali, dan kondusif di lingkungan masing-masing dan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota Senkom Mitra Polri terdiri atas : 1. Anggota Biasa, yaitu seseorang yang dengan sukarela mendaftar menjadi anggota Senkom Mitra Polri; 2. Anggota Luar Biasa/Kehormatan, yaitu pejabat pemerintah, tokoh masyarakat atau seseorang yang berjasa dalam mengembangkan Senkom Mitra Polri yang diangkat/disahkan dalam rapat Pleno.
Pasal 3 Syarat-syarat Keanggotaan Syarat-syarat menjadi anggota Senkom Mitra Polri: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Sehat jasmani dan rohani; 3. Sanggup menjaga nama baik organisasi Senkom Mitra Polri; 4. Menaati AD/ART Senkom Mitra Polri; 5. Sanggup membayar iuran keanggotaan; 6. Saling menolong sesama anggota; 7. Bersedia melaksanakan keputusan organisasi yang tidak melanggar aturan agama dan pemerintah; 8. Memunyai penghasilan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan/Instansi Pemerintah atau Swasta; 9. Bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urine; 10. Sudah bermitra di tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri. Pasal 4 Penerimaan Anggota 1. Penerimaan anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal (3) Anggaran Rumah Tangga ini; 2. Pengesahan anggota dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Hak Anggota : a. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama; b. Setiap anggota berhak mendapat pembelaan hukum;
c. Setiap anggota berhak untuk dipilih menjadi pengurus; d. Setiap anggota berhak untuk mengikuti pendidikan kader, penataran, pelatihan, dan pembinaan; 2. Hak Anggota Luar Biasa/Kehormatan : a. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama; b. Setiap anggota berhak mendapat pembelaan hukum; 3. Kewajiban Anggota Biasa: a. Setiap anggota diwajibkan menjaga nama baik organisasi; b. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran anggota yang besarnya ditentukan dalam peraturan organisasi; c. Setiap anggota berkewajiban mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Senkom Mitra Polri; 4. Kewajiban Anggota Luar Biasa: a. Setiap anggota diwajibkan menjaga nama baik organisasi; b. Mendukung dan menyukseskan seluruh program kerja Senkom Mitra Polri. Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan Berakhirnya keanggotaan seseorang karena : 1. Mengundurkan diri dari Senkom Mitra Polri; 2. Meninggal dunia; 3. Pindah warga negara/menjadi warga negara asing; 4. Diberhentikan dari organisasi. Pasal 7 Pemberhentian Anggota Anggota dapat diberhentikan karena: 1. Melanggar AD/ART serta ketentuan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan organisasi; 2. Bertindak merugikan/mencemarkan nama baik organisasi;
3. Memunyai hubungan atau menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia; 4. Melakukan pelanggaran pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun. Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian 1. Pemberhentian dapat dilakukan disemua tingkatan; 2. Pemberhentian terhadap anggota dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) dan (4) pada Anggaran Rumah Tangga; 3. Dalam hal yang luar biasa Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian secara langsung melalui rapat khusus.
BAB III KEPENGURUSAN Pasal 9 Syarat-syarat menjadi Pengurus 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Konsisten dan konsekuen kepada Pancasila dan UUD 1945; 3. Sudah menjadi anggota Senkom Mitra Polri Minimal 5 (lima) Tahun berturut-turut; 4. Memunyai sifat jujur, amanah, bisa kerjasama dengan baik dan memunyai kemampuan berorganisasi; 5. Tidak cacat hukum dan tidak cacat organisasi; 6. Loyal, berdedikasi dan berjiwa pengabdian.
Pasal 10 Pengurus Pusat 1. Wewenang : a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Munas serta kebijakankebijakan lainnya; b. Mengesahkan susunan personalia Pengurus dan Pembina Provinsi sesuai dengan hasil keputusan Musprov; c. Menyelenggarakan Musprovlub, mengambil alih kepengurusan di Tingkat Provinsi, jika dalam hal ini Pengurus Pusat menilai bahwa telah terjadi kevakuman kepemimpinan organisasi di Tingkat Provinsi sampai terbentuknya kepengurusan Provinsi yang definitif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan organisasi; d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Provinsi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lainnya; e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya; 2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia Pengurus Pusat, maka calon anggota pengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut: a. Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Provinsi dan atau Pengurus Pusat demisioner dan atau sebagai unsur potensi Senkom serta unsur kebutuhan organisasi;
b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersama dengan usulan tertulis kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum Munas dilaksanakan; c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi persyaratan menjadi pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini; 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum, selain harus memenuhi pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20% suara peserta; b. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurangkurangnya 6 (enam) pengurus Provinsi; c. Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai visi, misi, dan strategi, serta kebijakan dalam memajukan organisasi kedepan; 4. Komposisi Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Bendahara Umum, serta DepartemenDepartemen yang dipimpin oleh Ketua Departemen dan beberapa Deputi. Pasal 11 Pengurus Provinsi 1. Wewenang : a. Melaksanakan kebijakan organisasi di Provinsinya dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan lainnya;
b. Mengesahkan susunan personalia Pengurus dan Pembina Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan Muskab/ Muskot; c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lainnya; d. Menyelenggarakan Muskablub/Muskotlub, mengambil alih kepengurusan Kabupaten/Kota jika dalam hal ini Pengurus Provinsi menilai bahwa telah terjadi kevakuman kepemimpinan organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota sampai terbentuknya kepengurusan Pengurus Kabupaten/Kota yang definitif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan organisasi; e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musprov; 2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia Pengurus Provinsi, maka calon Pengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut: a. Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan atau Pengurus Provinsi demisioner dan atau sebagai unsur potensi Senkom serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersama dengan usulan tertulis kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum Musprov dilaksanakan; c. Calon Pengurus yang diusulkan harus memenuhi persyaratan menjadi Pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini;
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Provinsi, selain harus memenuhi pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20% suara peserta; b. Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai visi, misi, dan strategi, serta kebijakan dalam memajukan organisasi kedepan dihadapan Musprov; 4. Komposisi Pengurus Provinsi terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Biro-Biro yang dipimpin oleh Ketua Biro dan beberapa Anggota Biro atau sesuai kebutuhan. Pasal 12 Pengurus Kabupaten/Kota 1. Wewenang : a. Melaksanakan kebijakan organisasi di Kabupaten/Kota dan melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya; b. Mengesahkan susunan personalia Pengurus dan Pembina Kecamatan sesuai dengan hasil keputusan Muscam; c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Kecamatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya;
d. Mengambil alih kepengurusan Pengurus Kecamatan jika dalam hal ini Pengurus Kabupaten/Kota menilai bahwa telah terjadi kevakuman kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan sampai terbentuknya Pengurus Kecamatan yang definitif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan organisasi; e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Muskab/Muskot; 2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia Pengurus Kabupaten/Kota, maka calon Anggota Pengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut: a. Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Kecamatan dan atau Pengurus Kabupaten/Kota demisioner dan atau sebagai unsur potensi Senkom serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersama dengan usulan tertulis kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum Muskab/Muskot dilaksanakan; c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi persyaratan menjadi Pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini; 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Kabupaten/Kota, selain harus memenuhi pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20% suara peserta; b. Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai visi, misi, dan strategi, serta kebijakan dalam memajukan Senkom kedepan dihadapan Muskab/Muskot;
4. Komposisi Pengurus Kabupaten/Kota terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Bidang-Bidang yang dipimpin oleh Ketua Bidang dan beberapa Anggota Bidang atau sesuai kebutuhan. Pasal 13 Pengurus Kecamatan 1. Wewenang : Melaksanakan kebijakan organisasi di Kecamatannya dan melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya; 2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia Pengurus Kecamatan, maka calon Pengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
Diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Kecamatan demisioner dan atau sebagai unsur potensi Senkom serta unsur kebutuhan organisasi; Melampirkan daftar riwayat hidup bersama dengan usulan tertulis kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum Muscam dilaksanakan; Calon Pengurus yang diusulkan harus memenuhi persyaratan menjadi Pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini; Komposisi Pengurus Kecamatan terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Ketua Seksi dan beberapa Anggota Seksi atau sesuai kebutuhan.
1. 2. 3. 4.
BAB IV PEMBINA Pasal 14 Pembina sebagai tempat berkoordinasi dan tempat berkonsultasi bagi Pengurus disemua tingkatan; Petunjuk dan arahan Pembina merupakan garis yang harus diikuti selama tidak bertentangan dengan AD/ART; Pembina diangkat dalam Munas/Musprov/Muskab/Muskot/Muscam sesuai dengan tingkatannya; Komposisi Pembina terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota. Pasal 15 Rapat Pembina
1. Rapat Pembina adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh Anggota Pembina sesuai tingkatanya; 2. Rapat Pembina diselenggarakan untuk membahas, mengevaluasi dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Pengurus sesuai tingkatannya serta mengambil kebijakan sesuai fungsi dan tugasnya. BAB V PERMUSYAWARAHAN Pasal 16 Keputusan Forum Musyawarah dan Rapat Setiap musyawarah dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) + 1 (satu) dari forum peserta musyawarah dan rapat.
Pasal 17 Musyawarah Nasional (Munas) 1. Munas dihadiri oleh Peserta dan Peninjau; 2. Peserta Munas adalah : a. Pembina Pusat; b. Pengurus Pusat; c. Pengurus Provinsi; d. Pengurus Kabupaten/Kota; 3. Peninjau Munas terdiri atas : a. Pembina Provinsi; b. Pembina Kabupaten/Kota; c. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat 4. Peserta Munas memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan memunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Munas memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan materi Munas disiapkan oleh Pengurus Pusat; 7. Sidang-sidang Munas diantarkan/difasilitasi oleh Pengurus Pusat; 8. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat diterima oleh Munas, maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner. Pasal 18 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 1. Munaslub dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi dengan memenuhi Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Senkom Mitra Polri; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Munaslub berlaku sama dengan yang diatur dalam pelaksanaan Munas pada Pasal 17 Anggaran
Rumah Tangga ini dan sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Anggaran Dasar Senkom Mitra Polri. Pasal 19 Musyawarah Provinsi (Musprov) 1. Musprov dihadiri oleh Peserta dan Peninjau; 2. Peserta Musprov adalah : a. Pengurus Pusat; b. Pembina Provinsi; c. Pengurus Provinsi; d. Pembina Kabupaten/Kota; e. Pengurus Kabupaten/Kota; 3. Peninjau Musprov adalah : a. Pembina Pusat; b. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi; 4. Peserta Musprov memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan memunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Musprov memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan materi Musprov disiapkan oleh Pengurus Provinsi; 7. Sidang-sidang Musprov diantarkan/difasilitasi oleh Pengurus Provinsi; 8. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi diterima oleh Musprov, maka Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner. Pasal 20 Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) 1. Musprovlub dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Kabupaten/Kota;
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musprovlub berlaku sama dengan yang diatur dalam pelaksanaan Musprov pada Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini dan pasal 21 Anggaran Dasar. Pasal 21 Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot) 1. Muskab/Muskot dihadiri oleh Peserta dan Peninjau; 2. Peserta Muskab/Muskot adalah : a. Pengurus Provinsi; b. Pembina Kabupaten/Kota; c. Pengurus Kabupaten/Kota; d. Pembina Kecamatan; e. Pengurus Kecamatan; 3. Peninjau Muskab/Muskot adalah : a. Pembina Provinsi; b. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota; 4. Peserta Muskab/Muskot memiliki hak suara dan hak bicara masingmasing secara kolektif kelembagaan memunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Muskab/Muskot memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan materi Muskab/Muskot disiapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota; 7. Sidang-sidang Muskab/Muskot diantarkan/difasilitasi oleh Pengurus Kabupaten/Kota; 8. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota diterima oleh Muskab/Muskot, maka Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.
Pasal 22 Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub/Muskotlub) 1. Muskablub/Muskotlub dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Kecamatan; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Muskablub/Muskotlub berlaku sama dengan yang diatur dalam pelaksanaan Muskab/Muskot pada Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga ini dan pasal 25 Anggaran Dasar.
Pasal 23 Musyawarah Kecamatan (Muscam) 1. Muscam dihadiri oleh Peserta dan Peninjau; 2. Peserta Muscam adalah : a. Pengurus Kabupaten/Kota; b. Pembina Kecamatan; c. Pengurus Kecamatan; 3. Peninjau Muscam adalah : a. Pembina Kabupaten/Kota; b. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan; 4. Peserta Muscam memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan memunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Muscam memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan materi Muscam disiapkan oleh Pengurus Kecamatan; 7. Sidang-sidang Muscam diantarkan/difasilitasi oleh Pengurus Kecamatan; 8. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh Muscam, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan demisioner.
BAB VI RAPAT-RAPAT Pasal 24 Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1. Peserta Rapimnas terdiri atas : a. Pembina Pusat; b. Pengurus Pusat; c. Pembina Provinsi; d. Pengurus Provinsi; 2. Peserta Rapimnas memliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif memunyai hak 1 (satu) suara; 3. Rancangan materi Rapimnas disiapkan oleh Pengurus Pusat; 4. Sidang-sidang Rapimnas dipimpin oleh Pengurus Pusat. Pasal 25 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1. Peserta Rakernas terdiri atas : a. b. c. d.
Pembina Pusat; Pengurus Pusat; Pembina Provinsi; Pengurus Provinsi;
2. Peserta Rakernas memunyai hak bicara secara kolektif kelembagaan; 3. Rancangan materi Rakernas disiapkan oleh Pengurus Pusat; 4. Sidang-sidang Rakernas dipimpin oleh Pengurus Pusat.
Pasal 26 Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 1. Peserta Rapimprov terdiri atas : a. b. c. d. e.
Pengurus Pusat; Pembina Provinsi; Pengurus Provinsi; Pembina Kabupaten/Kota; Pengurus Kabupaten/Kota;
2. Peserta Rapimprov memliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif memunyai hak 1 (satu) suara; 3. Rancanagan materi Rapimprov disiapkan oleh Pengurus Provinsi; 4. Sidang-sidang Rapimprov dipimpin oleh Pengurus Provinsi. Pasal 27 Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 1. Peserta Rakerprov terdiri atas : a. b. c. d. e.
Pengurus Pusat; Pembina Provinsi; Pengurus Provinsi; Pembina Kabupaten/Kota; Pengurus Kabupaten/Kota;
2. Peserta Rakerprov memunyai hak bicara secara kolektif kelembagaan; 3. Rancangan materi Rakerprov disiapkan oleh Pengurus Provinsi; 4. Sidang-sidang Rakerprov dipimpin oleh Pengurus Provinsi.
Pasal 28 Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (Rapimkab/Rapimkot) 1. Peserta Rapimkab/Rapimkot terdiri atas : a. b. c. d. e.
Pengurus Provinsi; Pembina Kabupaten/Kota; Pengurus Kabupaten/Kota; Pembina Kecamatan; Pengurus Kecamatan;
2. Peserta Rapimkab/Rapimkot memliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif memunyai hak 1 (satu) suara; 3. Rancangan materi Rapimkab/Rapimkot disiapkan oleh Kabupaten/Kota;
Pengurus
4. Sidang-sidang Rapimkab/Rapimkot dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 29 Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Rakerkot) 1. Peserta Rakerkab/Rakerkot terdiri atas : a. Pengurus Provinsi; b. Pembina Kabupaten/Kota; c. Pengurus Kabupaten/Kota; d. Pengurus Kecamatan; 2. Peserta Rakerkab/Rakerkot memunyai hak bicara secara kolektif kelembagaan; 3. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan hanya memunyai hak bicara;
4. Rancanagan materi Rakerkab/Rakerkot disiapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota; 5. Sidang-sidang Rakerkab/Rakerkot Kabupaten/Kota.
dipimpin
oleh
Pengurus
Pasal 30 Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam) 1. Peserta Rapimcam terdiri atas : a. b. c. d.
Pembina Kabupaten/Kota; Pengurus Kabupaten/Kota; Pembina Kecamatan; Pengurus Kecamatan;
2. Peserta Rapimcam memliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif memunyai hak 1 (satu) suara; 3. Rancangan materi Rapimcam disiapkan oleh Pengurus Kecamatan; 4. Sidang-sidang Rapimcam dipimpin oleh Pengurus Kecamatan. Pasal 31 Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam) 1. Peserta Rakercam terdiri atas : a. b. c. d.
Pembina Kabupaten/Kota; Pengurus Kabupaten/Kota; Pembina Kecamatan; Pengurus Kecamatan;
2. Peserta Rakercam memunyai hak bicara secara kolektif kelembagaan; 3. Rancangan materi Rakercam disiapkan oleh Pengurus Kecamatan; 4. Sidang-sidang Rakercam dipimpin oleh Pengurus Kecamatan.
BAB VII RAPAT-RAPAT PENGURUS Pasal 32 Rapat Pleno Pengurus 1. Rapat pleno Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Pengurus di semua tingkatan; 2. Rapat pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Pengurus ditambah Ketua/ Anggota Departemen/Biro/Bidang/Seksi menurut tingkatanya; 3. Fungsi dan wewenang rapat pleno adalah : a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan; b. Membahas, mengevaluasi dan mengkordinasikan pelaksanaanpelaksanaan hasil Munas/Musprov/Muskab/Muskot/Muscam masing-masing tingkatannya. Pasal 33 Rapat Harian Pengurus 1. Rapat harian Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurangkurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus harian sesuai tingkatannya; 2. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah : a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan kebijakan organisasi; b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi seharihari baik intern maupun ekstern.
Pasal 34 Rapat Koordinasi/Konsultasi 1. Rapat koordinasi/konsultasi adalah rapat yang diadakan sewaktuwaktu jika dianggap perlu yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian Anggota Pengurus harian dengan Pembina; 2. Rapat koordinasi/konsultasi diselenggarakan untuk membahas halhal khusus yang berkaitan dengan kebijakan eksternal organisasi maupun hal-hal umum yang berkaitan dengan kebijakan internal secara teknis dalam pelaksanaan program kerja. Pasal 35 Rapat Departemen/Biro/Seksi/Bagian 1. Rapat Departemen/Biro/Bidang/Seksi adalah rapat yang sekurangkurangnya diadakan 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua/ Anggota seluruh Departemen/Biro/Bidang/Seksi menurut tingkatannya; 2. Rapat Departemen/Biro/Bidang/Seksi diselenggarakan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja Departemen/Biro/Bidang/Seksi. Pasal 36 Rapat-rapat Khusus Lainnya Rapat-rapat khusus lainnya yang dilaksanakan Pengurus adalah rapatrapat lainnya yang tidak termaktub dalam Bab VII Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB VIII RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 37 1. Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada : a. Pembina; b. Pengurus; 2. Ketentuan lebih lanjut ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 38 Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu tertentu, maka salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua Umum/Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua untuk jangka waktu yang ditentukan. Pasal 39 Pergantian Antar Waktu 1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bhakti kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan dalam rapat pleno pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu; 2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan jabatan dalam personalia Pengurus karena diberhentikan dengan alasan antara lain, tidak aktif, dan atau dianggap melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Organisasi lainnya, dan atau mengundurkan
diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksud dilakukan dan ditetapkan melalui rapat pleno Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari Pembina; 3. Tindakan yang dilakukan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, harus disampaikan kepada Pengurus satu tingkat diatasnya untuk disahkan, kecuali untuk Pengurus Pusat pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum; 4. Pengukuhan personalia Pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatannya dalam suatu rapat pleno yang mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantian Ketua Umum pengukuhannya dilakukan oleh Pimpinan Sidang dalam rapat pleno yang diadakan untuk itu; 5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB IX PERATURAN PERALIHAN Pasal 40 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan melalui mekanisme permusyawarahan dan rapat; 2. Hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini; 3. Yang berhak menetapkan SK Pengurus Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah Pengurus Pusat, sedangkan yang berhak menetapkan SK Pengurus Kecamatan adalah Pengurus Provinsi.
BAB X PENUTUP Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Munas I Senkom Mitra Polri Tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta.
