BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS
Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan pertengahan 2007 secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia terus meningkat, terutama untuk daerah tujuan wisata internasional Pulau Bali pasca-Bom Bali II. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan
harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.
I.
Permasalahan yang Dihadapi
Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang masih dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Secara internal aparat keamanan khususnya Polri masih menghadapi dinamika tata hubungan antaranggota Polri seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek kelayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat juga mengalami dinamika terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Tindakan yang berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi, kekurangtaatan prosedur penindakan, atau masih mengemukanya arogansi sebagian anggota Polri dalam menghadapi kasus-kasus hukum di masyarakat akan berpengaruh terhadap validitas angka kriminalitas yang terjadi. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri, khususnya dalam hubungan buruh dan majikan memberikan indikasi bahwa telah terjadi eksploitasi ketenagakerjaan secara illegal. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan banyaknya proses rekruitmen dan penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya serta proses pengiriman yang dilakukan secara illegal. Dalam hal perdagangan manusia (human trafficking), Indonesia masih termasuk kategori tinggi intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti, pelabuhan laut dan udara, 04 - 2
serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Peraturan perundangan dalam bidang perdagangan manusia yang sudah ditetapkan belum mampu secara optimal mengatasi masalah yang cukup mengkhawatirkan ini. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat 1,5 persen dari seluruh pecandu narkoba. Hal itu berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia atau rata-rata 41 orang meninggal dunia setiap hari. Selanjutnya, apabila ditinjau dari biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus mengeluarkan dana kurang lebih Rp23,6 triliun pertahunnya. Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus dilakukan mulai dari operasi pemutusan jaringan pengedar narkoba, peningkatan sarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba, kultivasi ladang ganja, pembangunan rutan-rutan khusus narkoba, sampai dengan peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahanan dan penanggulangan narkoba. Namun, tampaknya hal tersebut belum mampu menurunkan tingkat kejahatan narkoba secara signifikan. Pelaku kejahatan narkoba tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat termasuk hukuman mati. Oleh karena itu, sangat disayangkan adanya upaya sementara pihak untuk melakukan uji material pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Upaya penanganan konflik di berbagai daerah khususnya pada daerah-daerah rawan konflik secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penanganan konflik di Poso pada awal tahun 2007 mengakibatkan terbunuhnya 10 warga ketika aparat keamanan berupaya menangkap tokoh-tokoh kekerasan di Poso. Selanjutnya dalam mengawal proses politik dan pemekaran wilayah di berbagai daerah, aparat keamanan belum dapat melaksanakan tugas secara optimal sehingga aksi anarkhis dan terbunuhnya warga sering kali tidak dapat dihindari. Hal yang cukup menggembirakan adalah toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas semakin meningkat 04 - 3
sehingga upaya adu domba SARA antarkelompok masyarakat semakin sulit dilakukan. Selain itu, meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah pascakonflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin tampak marak dan dinamis. Keberadaan tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI yang melintasi Selat Malaka, sampai saat ini tingkat gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan gejala penurunan secara signifikan. Tingkat kejadian pembajakan (piracy) di laut masih tinggi intensitasnya dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum sebagai akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Pentingnya Selat Malaka dalam alur pelayaran dunia menyebabkan negara-negara yang memiliki kepentingan di Selat Malaka, seperti Jepang dan Amerika Serikat, seringkali menyampaikan keinginannya untuk turut serta mengatasi gangguan keamanan di Selat Malaka. Oleh karena itu, TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu lebih ditingkatkan agar mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, keberadaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pengoperasionalannya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 diharapkan semakin menciptakan harmonisasi dalam peningkatan pengawasan dan pengamanan pelayaran internasional di wilayah selat tersebut. Meskipun upaya pengawasan dan pengamanan terus ditingkatkan, kegiatan illegal logging, illegal mining, ataupun illegal fishing intensitasnya masih cukup tinggi. Di berbagai daerah terutama di daerah-daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Papua dan beberapa daerah perbatasan yang lain, kegiatan illegal logging masih marak dan sulit terbendung. Bahkan ditengarai beberapa negara tetangga menjadi tempat pencucian kayukayu illegal dari Indonesia sebelum direekspor ke negara tujuan. Kenyataan ini merupakan ironi dari upaya kerja sama antarnegara dalam memberantas illegal logging. Dalam hal penanganan illegal mining, terutama pasir dan granit, pemerintah mampu menekan kerugian negara terhadap semakin parahnya kerusakan lingkungan 04 - 4
dan secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah mampu mengambil keuntungan politik diplomasi dengan negara Singapura. Selanjutnya, dalam hal pengamanan dan pengawasan pencurian sumber daya kelautan terutama ikan, kemampuan pemerintah menekan kerugian negara akibat pencurian ikan semakin meningkat seiring dengan mulai efektifnya Bakorkamla. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, pembenahan secara internal terkait dengan disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat.
II.
Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai
A.
Langkah Kebijakan
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut: 1.
penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan, yaitu Polri, TNI, BIN, Lemsaneg, BNN, dan Bakorkamla dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
2.
peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkotika dan menekan aktivitas supply dan demand narkotika;
04 - 5
3.
penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat merangsang/ meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan pengaitan peran aktif masyarakat dalam penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemolisian masyarakat (community policing);
4.
peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional melalui upaya deteksi dini dan interdiksi darat, laut atau udara serta kerja sama internasional;
5.
pengefektifan upaya penanganan keamanan ALKI sebagai upaya pengamanan pelayaran internasional;
6.
peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan illegal logging melalui penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, melaksanakan operasi pengamanan hutan secara terus menerus, dan menyelesaikan kasus hukum kejahatan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera, termasuk penanganan kegiatan illegal mining dan illegal fishing secara tuntas untuk menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam.
B.
Hasil yang Dicapai
Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai adalah sebagai berikut. 1.
04 - 6
Dalam rangka meningkatkan kemampuan intelijen, pemerintah secara berkelanjutan telah mengembangkan dan memperluas jaringan pos intelijen pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota. Sementara itu, sebagai bagian masyarakat intelijen, secara berkelanjutan juga telah dilakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar- intelligence community dalam negeri maupun dengan masyarakat internasional berupa intelligence exchange dan mutual legal assistance. Kerja sama intelijen tersebut ke depan diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global.
2.
Pengamanan berita rahasia negara yang berasal dari internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri senantiasa terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan. Untuk meningkatkan operasionalisasi persandian di instansi pemerintah, telah dilakukan sosialisasi persandian pada instansi-instansi strategis seperti Departemen Luar Negeri untuk para diplomatnya, Ditjen Imigrasi Depkumham untuk para kakanwil dan petugas imigrasi, Departemen Kehutanan untuk para eselon I dan II, Kantor Bea dan Cukai Depkeu untuk para pejabat struktural, para perwira TNI AD, dan sejumlah instansi lain baik pada tingkat pusat maupun daerah. Secara partisipatif, sistem pengamanan persandian tergabung dalam sistem paspampres kunjungan presiden AS di Bogor, pengamanan sinyal rapat internal di Kejaksaan Agung RI, pelaksanaan sterilisasi di kantor perwakilan RI di Paris, Brussel, Roma, Vatican, dan Denhaag. Sementara itu, guna mengantisipasi perkembangan information technology yang intensitasnya semakin advance, Lembaga Sandi Negara secara aktif menyiasatinya dengan mengirim personil yang kompeten ke berbagai seminar di dalam maupun di luar negeri, menggelar program rintisan dalam bidang teknologi informasi, serta menggalang para praktisi teknologi informasi dalam komunitas masyarakat sandi dan keamanan informasi.
3.
Pemulihan keamanan terutama di daerah rawan konflik seperti Poso, aparat keamanan telah berhasil menangkap pelaku utama kasus kekerasan di Poso. Sebagian besar tersangka kekerasan Poso dapat ditangkap dan mulai diproses secara hukum, meskipun upaya penangkapannya menimbulkan sejumlah korban, baik dari masyarakat sipil maupun petugas keamanan. Sebanyak 32 kasus kekerasan di Poso dapat diungkapkan mulai dari pembunuhan pendeta, penembakan Jaksa Ferry, mutilasi siswi, pengeboman sejumlah gereja dan pusat-pusat perekonomian, maupun sejumlah penembakan kepada aparat keamanan. Sementara itu di daerah rawan konflik lainnya seperti NAD, Papua, Maluku serta sejumlah daerah lain, secara umum kondisinya semakin 04 - 7
membaik meskipun secara sporadis masih sering terjadi benturan di antara sesama masyarakat maupun dengan aparat keamanan. 4.
Upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyakakat, secara internal Polri telah secara periodik melakukan uji kelayakan memegang senjata api oleh aparat Polri. Upaya ini sebagai bagian meningkatkan kinerja dan citra anggota Polri setelah terjadi serentetan penyimpangan tugas oleh sejumlah anggota Polri seperti insiden salah tembak, ketidak sengajaan melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil, atau tembak menembak sesama aparat yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. Sementara itu, secara eksternal, Polri mulai meninjau kembali kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kriminalitas yang menggunakan senjata api menunjukkan gejala yang semakin meningkat belakangan ini. Oleh karena, itu untuk mencegah semakin meningkatnya aksi kejahatan bersenjata api, Polri sedang menarik 17.541 pucuk senjata api dari masyarakat, termasuk penanganan terhadap peredaran/penggunaan senjata api gelap, baik selundupan maupun senjata rakitan.
5.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme dan narkoba, di setiap Polda telah terbentuk Den-88 dan Dit Narkoba kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat yang merupakan daerah pemekaran baru. Selain Polda Bali dan Polda Yogyakarta, beberapa daerah juga sudah terbentuk Dit. PAM pariwisata sebagai upaya mendukung program pemerintah menggalakkan sektor pariwisata. Peningkatan kemampuan Polri juga ditempuh melalui percepatan penambahan jumlah personil dan kualitas personil. Peningkatan jumlah personil diupayakan melalui rekruitmen dengan sasaran 1 : 600 yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2009, sedangkan peningkatan kualitas personil diupayakan melalui pendidikan dan latihan. Dari tahun 2006 – 2007 terdapat 1.723 anggota Polri yang menempuh
04 - 8
pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya guna menunjang keberhasilan operasional pemeliharaan keamanan dan penanggulangan kejahatan, latihan bersama dan kerjasama operasional juga dilaksanakan dengan negaranegara perbatasan yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru. 6.
Pengungkapan perkara dari 4 (empat) golongan jenis kejahatan dari tahun 2006 sampai dengan 2007 (Januari s/d Juni) adalah sebagai berikut : (a) kejahatan konvensional, pada tahun 2006 terjadi 168.685 kasus dengan penyelesaian sebanyak 75.487 kasus (44,75%) dan pada tahun 2007 terjadi 45.718 kasus dengan penyelesaian sebanyak 20.502 kasus (44,84%); kejahatan transnasional, pada tahun 2006 terjadi 9.331 kasus dengan penyelesaian sebanyak 8.702 kasus (93,27%) dan pada tahun 2007 terjadi 3.502 kasus dengan penyelesaian sebanyak 3.166 kasus (90,37%); kejahatan kekayaan negara, pada tahun 2006 terjadi 4.327 kasus dengan penyelesaian sebanyak 2.859 kasus (65,86%) dan pada tahun 2007 terjadi 902 kasus dengan penyelesaian sebanyak 640 kasus (70,95%); dan kejahatan berimplikasi kontijensi, pada tahun 2006 terjadi 273 kasus dengan penyelesaian sebanyak 69 kasus (25,27%) dan pada tahun 2007 terjadi 15 kasus yang seluruhnya terselesaikan.
7.
Secara bertahap telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian (Senior Liasion Officer/Liasion Officer – SLO) di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Australia. Penempatan SLO ini dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan perkara yang melibatkan WNI di luar negeri. Ke depan, penempatan SLO ini dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara di mana banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah.
04 - 9
8.
Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Sejauh ini pemerintah tidak pernah mengintervensi para aparat hukum dalam menangani kasus korupsi baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam tahun 2006 Polri berhasil menangani kasus korupsi 324 perkara dengan penyelesaian sebanyak 98 perkara, sedangkan tahun 2007 kasus korupsi yang berhasil ditangani sebanyak 51 perkara dengan penyelesaian sebanyak 5 perkara. Semangat memerangi korupsi yang terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan dunia internsional khususnya para invenstor kepada Indonesia. Untuk itu kerja sama interpol terus diintensifkan baik dalam upaya pengejaran pelaku ataupun penyelamatan asset negara yang dibawa lari ke luar negeri.
9.
Untuk meningkatkan kepekaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, saat ini telah dibangun sistem deteksi dini (early warning system) melalui pembangunan jaringan dasing (on line) di seluruh kesatuan terdepan Polri yang disinergikan dengan jaringan BMG di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen informasi tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya gempa secara real time yang langsung terhubung dengan ruang crisis centre di Mabes Polri yang juga terhubung ke seluruh Polda secara dasing (on line).
10.
Dalam periode tahun 2006, telah berhasil diungkap 16.609 kasus tindak pidana Narkoba yang melibatkan 28.917 tersangka. Selanjutnya pada periode Januari – Juni 2007, sebanyak 19.366 kasus yang melibatkan 34.920 tersangka. Barang bukti yang dapat disita pada tahun 2007 yaitu : golongan narkotika berupa ganja 3,58 ton, 29.539 batang dengan ladang ganja 51 Ha, heroin 2,52 kg, dan hasis 259,7 gram; golongan psikotropika berupa ekstasi 51,997 tablet dan sabu 29,37 kg; dan golongan obat-obatan daftar G sebanyak 997.190 tablet. Upaya memutus rantai produksi narkotika
04 - 10
dalam periode 1998–2007 telah berhasil diungkap, yaitu ditemukan sebanyak 35 laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar. Proses hukum terhadap pelaku kejahatan Narkoba, mulai tahun 1999–2007 telah diputus pidana mati sebanyak 72 orang, 3 orang di antaranya telah dieksekusi mati. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) pada tanggal 26 Juni 2007 telah diresmikan Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Cigombong, Bogor dengan kapasitas 350 residen. 11.
Dalam upaya mencegah dan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan pelindungan hutan melalui operasi intelejen dan operasi represif pengamanan hutan dengan hasil sebagai berikut: (1) operasi intelejen yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan hasil telah diperoleh informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar; dan (2) operasi represif untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan, di lakukan di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi.
12.
Pengembangan dan pemantapan register perkara dalam rangka mendata dan memantau kemajuan perkara tindak pidana kehutanan yang dilaksanakan pada tahun 2006 berhasil mencatat 451 kasus, diantaranya yaitu: pembalakan liar sebanyak 352 kasus, perambahan sebanyak 45 kasus, tumbuhan satwa liar sebanyak 35 kasus, dan pertambangan tanpa izin (PETI) sebanyak 10 kasus. Selanjutnya, dalam hal penyusunan register lelang, dengan data yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir Desember 2006 adalah sejumlah Rp146.224.618.226,79. 04 - 11
13.
Penguatan sarana dan prasarana pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, berupa pengadaan senapan laras panjang sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon genggam (handphone) satelit sebanyak 20 unit. Di samping itu untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan rekruitmen dan pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi.
14.
Dalam rangka memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan kehutanan, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draft Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan yang Dibebani Hak serta draft Permenhut tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan.
15.
Pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerjasama Ekonomi Sub Regional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area (BIMPEAGA), Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Asian Forest Partnership (AFP), dan proyek penegakan hukum Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.
16.
Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem monitoring, controlling, and surveilance melalui (1) pengembangan vessel monitoring system yang sampai sekarang sudah terpasang 1.444 buah transmitter dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing; (2) peningkatan kapasitas pos pengawas dan unit pelaksana teknis pengawasan
04 - 12
di 5 lokasi, yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual; (3) pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; (4) kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328 kapal dan pada tahun 2006 sebanyak 220 kapal; (5) persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006; dan (6) penataan sistem perizinan.
III.
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri. Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan penyelesaian pembangunan diklat intelijen; (2) pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman; (3) operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang palsu/kertas berharga; (4) peningkatan kerja sama intelijen internasional; (5) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota; (6) koordinasi badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (7) peningkatan kualitas
04 - 13
dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen; dan (8) operasi intelijen strategis di luar dan dalam negeri. Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan pengamanan rahasia negara adalah (1) penyusunan, pengkajian, dan pengembangan kebijakan strategi; (2) pembinaan dan fasilitasi sistem persandian; (3) peningkatan gelar peralatan sandi VVIP dan KBRI; (4) peningkatan gelar peralatan sandi di Dep. ESDM, Depkes, Depnakertrans, Dephub, BPS, BPN, Batan, Bakorsurtanal, LIPI, dan BKN; (5) penelitian dan pengembangan persandian; dan (6) pembinaan SDM persandian. Di samping itu, percepatan penetapan RUU Rahasia Negara menjadi undang-undang sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam pengamanan berita rahasia negara. Selanjutnya dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS serta pengembangan kemampuan personil Polri menuju profesionalisasi kepolisian dan peningkatan kemampuan PNS Polri yang diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri. Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa (1) penataan kelembagaan Polri; (2) pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan (3) pembangunan materil dan fasilitas Polri yang meliputi (a) pengembangan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alsus serse, alsus intel, perlengkapan perseorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas; (c) pembangunan Mapolda, lanjutan pembangunan Mapolres persiapan dan Mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, pembangunan Mako Polres dan Polsek yang masih menyewa, rumah dinas, serta fasilitas satuan Opsnal kewilayahan, termasuk pembangunan fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan ruang khusus (RPK) pada setiap wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan trannasional. 04 - 14
Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan ketertiban tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan (1) pengkajian sistem keamanan melalui (a) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, dan (b) pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3) pengkondisian situasi aman dan tertib; (4) deteksi kegiatan masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; dan (5) peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan dan criminal record. Upaya untuk membemberdayaan potensi keamanan ditindaklanjuti melalui pemberdayaan community policing; bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan tindak lanjut melalui (a) peningkatan kualitas pelayanan kepolisian dalam bidang pencegahan tindak kriminal melalui pembinaan fungsi-fungsi kepolisian; (b) pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; (c) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; (d) penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik; (e) pemulihan keamanan pada daerah rawan konflik di Poso, Papua, dan daerah konflik lain guna terciptanya masyarakat tertib hukum; (f) pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lain; dan (g) peningkatan pos-pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni. Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan melalui kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; serta kerja sama keamanan lintas instansi. Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang antara lain meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan 04 - 15
yang berimplikasi kontijensi, serta koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS. Sementara itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak lanjut melalui (1) penegakan hukum dibidang Narkoba; (2) pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi antiNarkoba; (3) terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; (4) penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti-Narkoba; (6) peningkatan alat peralatan medik pusat terapi dan rehabilitasi di RS Lido; (7) penyelenggaraan pengembangan pendidikan SDM; (8) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan transfer of knowledge pada seluruh jajaran institusi dan lembagalembaga serta masyarakat; (9) mengembangkan proyek percontohan (pilot project) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba; dan (10) pembuatan feasibility study (FS) dan set preparation RS komplikasi. Akhirnya tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan keamanan adalah (1) operasi gabungan pencegahan gangguan keamanan di laut; (2) pembangunan early warning system; (3) peningkatan operasi pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (5) pembentukan satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; dan (7) kerja sama dengan negara-negara konsumen, serta LSM nasional dan internasional.
04 - 16
