BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS Pelaksanaan agenda aman dan damai dari aspek pembangunan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas sampai dengan pertengahan 2009, secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya tindak kriminalitas yang secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia. Di samping itu, maraknya kunjungan wisata ke Indonesia - terutama untuk tujuan Pulau Bali sebagai tolok ukur utama keamanan Indonesia - menunjukkan bahwa Indonesia di mata internasional dianggap aman bagi wisatawan asing. Indikator lainnya adalah suksesnya pelaksanaan beberapa kegiatan (event) berskala dunia seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali pada akhir tahun 2007 dan World Ocean Conference (WOC) di Manado pada Mei 2009 yang melibatkan banyak negara. Sementara itu tidak adanya gangguan yang berarti dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009 semakin menegaskan bahwa kondisi keamanan semakin dirasakan oleh masyarakat. Krisis global yang melanda hampir seluruh negara di dunia, dan diprediksi belum segera berakhir, merupakan salah satu batu sandungan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. Menurunnya kejayaan ekonomi negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi merosot drastis, nilai ekspor negara-negara berkembang menurun, dan
investasi kurang menggairahkan. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Di samping itu, beberapa kebijakan dalam negeri yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat merupakan potensi kriminalitas yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal dan vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, upaya meningkatkan profesionalitas aparat keamanan, baik melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan latihan, peningkatan intensitas kehadiran polisi di masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan (antara lain melalui remunerasi) tidak serta merta menurunkan tingkat pelanggaran disiplin kode etik kepolisian. Dengan demikian peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu dijadikan prioritas dalam pembangunan jangka menengah periode 2010 – 2014. Keberhasilan program itu akan turut menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Tingginya tuntutan hidup dan dihadapkan pada rendahnya daya beli masyarakat sebagai konsekuensi krisis global yang sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian nasional, berdampak pada semakin tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, kesenjangan kesejahteraan, dan munculnya enclave atau kantong-kantong masyarakat yang relatif lebih sejahtera merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Di samping itu, pesatnya teknologi informatika dan telematika turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik 04 - 2
melalui foto-foto mesum, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui surat menyurat singkat (short message service/SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telematika yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, handphone, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan. Sebagai bagian masyarakat global dan dengan pintu-pintu perbatasan darat dan laut yang relatif terbuka menjadikan wilayah Indonesia sebagai mata rantai kejahatan lintas negara seperti narkotika, perdagangan manusia (human trafficking), atau terorisme. Sementara itu, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, intensitasnya cenderung meningkat. Di sisi lain, kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, sehingga pada banyak kasus kejahatan tidak dapat dicegah. Dalam berbagai kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik, aktivitas keagamaan (pembayaran zakat), kegiatan (event) olah raga, atau aksi-aksi demonstrasi masih banyak dijumpai jatuh korban sia-sia akibat ketidakteraturan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai kasus, koordinasi panitia kegiatan yang menimbulkan kerumunan massal dengan aparat keamanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan pada proses pembagian zakat oleh seorang dermawan di Jawa Timur yang menewaskan 21 orang akibat berdesak-desakan, konser musik di Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC) yang menewaskan 10 orang, dan masih banyak lagi kasus yang pada intinya timbul karena sistem pengamanan tidak dapat disiapkan secara matang. Kasus paling aktual adalah aksi demo menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli pada tanggal 3 Februari 2009 yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat. Kejadian 04 - 3
tragis yang menyerang simbol kedaulatan negara dan menodai demokrasi tersebut menunjukkan kekurangsigapan aparat keamanan dalam mengamankan aksi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan agar jatuhnya korban sia-sia tidak terulang. Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikas kontingensi rata-rata masih bertengger pada kisaran 52 persen setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontingensi yang cenderung memiliki nilai politis relatif pencapaian keberhasilannya lebih tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa langkah penuntasan belum secara maksimal menyentuh keselamatan masyarakat sebagai hak dasar atas keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan belum didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai, dan dukungan biaya penyidikan yang sangat kecil. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Sayang sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, masih banyaknya anggota Polri yang melakukan tindakan menyimpang dari tugas pokok dan 04 - 4
fungsinya berupa pelanggaran kode etik dan tindak pidana, seperti narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, dan perbuatan tidak menyenangkan yang pada tahun 2008 kasusnya mencapai hampir 2,5 persen dari total anggota Polri, menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya main hakim terhadap penyelesaian kejahatan di masyarakat atau dengan cara menyewa pengamanan swasta yang seringkali bertindak bengis dan anarkhis. Misi pemerintah Indonesia dalam mendukung kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 masih dibayang-bayangi oleh tingginya tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 (tujuh) kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Kondisi ini akan sangat membahayakan perkembangan generasi bangsa bila tidak mampu dikelola secara lebih baik. Apalagi kesadaran untuk melakukan terapi dan rehabilitasi di kalangan masyarakat masih rendah (berkisar 10 persen) karena dianggap sebagai aib keluarga. Untuk menekan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir puluhan ribu kasus penyalahgunaan narkoba berhasil di selesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 (lima) diantaranya telah dieksekusi mati. Sementara itu dalam upaya meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN semakin meningkatkan pelayanannya. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak mengurangi keinginan pelaku kejahatan narkoba untuk berkecimpung di jalur supply dan demand, mengingat tingginya nilai ekonomi narkoba. Laporan World Drug Report tahun 2008 menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) negara terbesar yang melakukan penyitaan metafetamin dan memiliki kisaran harga narkoba cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan demikian, Indonesia 04 - 5
dapat dikatakan sebagai negara produsen sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba internasional. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan terutama kapal patroli, surveillance system, dan pos-pos pertahanan dan keamanan mengakibatkan masih banyaknya area kosong (blank spot) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Di samping itu, intensitas operasi juga sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi NKRI tidak dapat ditangani sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sampai saat ini belum dapat direalisisasikan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut. Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal, fokus operasinya berada di wilayah ZEE dan dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah NKRI. Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu lebih dari 5 kali. Namun demikian dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapalkapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada cooperating states untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan 04 - 6
merupakan tantangan bagi Indonesia – Singapura – Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri baik karena faktor eksternal (luar negeri) maupun internal (dalam negeri) memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama pengamanan rahasia negara dan deteksi dini agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang belum mencapai separuh dari yang direncanakan, berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdinas), yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan di daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data gangguan keamanan nasional. Deteksi dini yang pada hakikatnya adalah fungsi intelijen dan kontra-intelijen merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan (defense), keamanan dalam negeri (homeland security) serta keamanan sosial/ insani (social/ human security). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (The Mother of Information and Policy). Di berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat dan Eropa, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, pimpinan negara meminta dan mendengarkan briefing yang terkait dengan deteksi dini dan situasi nasional/ internasional terkini. Dengan semakin derasnya arus informasi dan kondisi informasi yang asimetrik, dalam 5 (lima) tahun mendatang aspek deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pemimpin negara dan para pengambil keputusan serta sangat relevan untuk dijadikan prioritas. Pembalakan kayu secara liar dan penyelundupan kayu masih terjadi di hutan Indonesia. Kejahatan tersebut tidak saja dilakukan oleh pelaku dari dalam negeri, tetapi juga warga negara asing dari negara tetangga yang berperan aktif memfasilitasi perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Sementara itu, penegakan hukum belum berjalan secara konsisten dan pemahaman tentang peraturan 04 - 7
perundangan-undangan antarinstansi penegak hukum juga belum sejalan sehingga penerapan mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 belum bisa optimal. Masih maraknya praktik pembalakan liar merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik fungsi ekonomis, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik pembalakan liar diperkirakan mencapai US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis seperti musnahnya spesies langka, terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas pada kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi menimbulkan dampak bencana, seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Upaya untuk mengatasi masalah pencurian kayu ini sangat sulit karena pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas dan sulit tersentuh. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, serta mengamankan laut dari gangguan keamanan, dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, pembenahan secara internal terkait dengan disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat. II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
DAN
HASIL-
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut. 04 - 8
1.
Peningkatan kemampuan dan pemantapan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban, penanggulangan kriminalitas termasuk penanganan perdagangan orang (perempuan dan anak), serta penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2.
Penurunan kejadian kriminal (criminal index) melalui: (a) meningkatkan penjagaan, pengawalan dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan (b) modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan secara cepat.
3.
Peningkatan penuntasan kejahatan melalui: (a) peningkatan SDM dan teknologi lidik dan sidik; dan (b) peningkatan akuntabilitas penuntasan perkara.
4.
Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian melalui : (a) peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian; dan (b) perbaikan tata kelola complain resolution dari masyarakat.
5.
Pembinaan toleransi terhadap keberagaman dan penghargaan pluralitas; penegakan hukum non-diskriminatif; dan pemolisian masyarakat (community policing) untuk pemantapan pemeliharaan kamtibmas.
6.
Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di pusat maupun di daerah, khususnya kepada produsen, jaringan dan pengedar narkoba melalui upaya interdiksi darat, laut dan udara, serta kerja sama antarlembaga terkait maupun internasional.
7.
Peningkatan pelayanan therapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, serta pemutusan aktivitas jaringan peredaran dan produksi narkoba; serta upaya-upaya penelitian dan pengembangan di bidang P4GN. 04 - 9
8.
Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan keamanan jalur pelayaran perdagangan dan distribusi internasional serta peningkatan kerja sama pengamanan wilayah perbatasan baik secara internal maupun eksternal luar negeri.
9.
Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan illegal logging, illegal mining dan illegal fishing guna menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam dan dalam rangka mendukung perlambatan perubahan iklim.
10.
Peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan penerimaan informasi negara.
11.
Peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen;
Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan 2009, hasil-hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut. 1.
Pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pengembangan SDM intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen, dan jaringan komunikasi intelijen mampu mewujudkan kemampuan lembaga intelijen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik secara internal maupun antarlembaga pusat dan daerah. Sementara itu, terlaksananya operasi kontraintelijen dan operasi intelijen mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasinya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasinya ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulanginya ancaman separatisme, dan tertanggulanginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar - intelligence community dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara ASEAN, maupun
04 - 10
dengan masyarakat internasional berupa intelligence exchange dan mutual legal assistance. Kerja sama intelijen tersebut di masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, maupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru. 2.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakekat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik pada strata D-IV, S1, dan S-2 bidang persandian maupun bidang umum. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang “fully national algorithm” yang memenuhi tuntutan pengguna yaitu instansi pemerintah, VIP, dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, pembinaan perangkat lunak di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara. Anggaran yang diterima Lemsaneg sampai dengan tahun 2009 baru memenuhi 43,56 persen penyelenggaraan sistem persandian negara (SISDINA). Konsekuensi dari keterbatasan anggaran ini, sampai dengan tahun 2009, institusi pemerintah yang telah menyelenggarakan sistem persandian negara baru mencapai 40 persen dengan dukungan peralatan sandi Fully Electronic dari Lemsaneg.
3.
Kondisi keamanan dan ketertiban secara umum semakin dirasakan lebih baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Dalam lima tahun terakhir, dapat dikatakan hampir tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. 04 - 11
Masih tingginya tingkat kriminalitas, lebih banyak diakibatkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan. Namun, hal tersebut secara umum dapat diantisipasi dan ditangani oleh aparat keamanan. Di wilayahwilayah yang dahulu akrab dengan konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan Sampit secara umum telah tercipta rasa keadilan, kepastian hukum, keamanan yang kondusif, kehidupan yang harmonis, serta pulihnya sarana dan prasarana sosial. Kekhawatiran akan terjadinya kekacauan pada proses Pemilu 2009, khususnya di NAD, tidak terbukti karena Pemilu itu berlangsung secara damai. Demikian juga, silang pendapat tentang hasil pemilihan anggota legislatif tidak sampai menimbulkan benturan-benturan yang berujung anarkhis. 4.
Untuk memenuhi target rasio polisi ideal, yaitu 1:500, pada tahun 2008 telah direkrut sebanyak 10.812 orang (92,39 persen) dari target 11.702 orang. Dengan adanya penambahan (recruitment/intake) tersebut, jumlah anggota Polri sampai dengan akhir tahun 2008 mencapai 381.438 orang dengan rasio 1:578. Diharapkan pada akhir tahun 2009, sasaran rasio polisi ideal 1:500 dapat tercapai. Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui peningkatan kuantitas personel, juga ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan sarjana lanjutan (S2), baik di universitas-universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, proses penerimaan Taruna dan Taruni AKPOL telah mendapatkan sertifikat standar manajemen mutu ISO 9001 : 2000 karena berjalan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis, serta melibatkan pengawasan eksternal dari lembaga di luar Polri. Selanjutnya, untuk menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan keamanan, dan penanggulangan kejahatan, latihan bersama dan kerja sama operasional di lapangan secara berkelanjutan terus dilaksanakan dengan negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru.
04 - 12
5.
Dalam beberapa kasus, seringkali WNI yang berada di luar negeri, khususnya TKI/TKW, terjerat masalah hukum dan tindak kesewenangan dari majikan yang mempekerjakannya seperti mengalami penyiksaan, tidak dibayar, pelecehan seksual, atau kerja melebihi batas waktu. Pada tahun 2006 TKI bermasalah mencapai 53.843 kasus, tahun 2007 mencapai 54.537 kasus, dan tahun 2008 mencapai 45.626 kasus. Pada tahun 2008, TKI paling banyak mengalami masalah ada di Arab Saudi (22.035 kasus atau 48,7 persen). Urutan kedua di negara Taiwan (4.497 kasus atau 9,9 persen) dan urutan ketiga di Uni Emirat Arab (3.866 kasus atau 8,5 persen). Dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan perkara yang melibatkan WNI di luar negeri, secara bertahap telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian (Senior Liasion Officer/Liasion Officer – SLO) di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Australia. Di masa mendatang, penempatan SLO dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara yang banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong, Jepang, Syria, dan beberapa negara di Timur Tengah.
6.
Pengungkapan perkara dari 4 (empat) golongan jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagaimana tersaji dalam table 4.1. Dari ke-4 jenis kejahatan tersebut, kejahatan konvensional tingkat penyelesaiannya (clearing rate) relatif meningkat, tetapi masih pada kisaran 50 persen (Tabel 4.1).
7.
Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Bahkan dalam upaya pengembalian 04 - 13
kerugian negara, pada sidang Regional Conference ICPO INTERPOL ke-19 tanggal 19 April 2006 di Jakarta telah disepakati korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi sasaran kerja sama Interpol.
Tabel 4.1. Kasus Tindak Pidana dan Tingkat Penyelesaiannya 2005 – 2009*) (Kasus) Uraian Kejahatan Konvensional Jumlah Kasus Jumlah Kasus Terselesaikan Tingkat Penyelesaian Perkara (%) Kejahatan Transnasional Jumlah Kasus Jumlah Kasus Terselesaikan Tingkat Penyelesaian Perkara (%) Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Jumlah Kasus Jumlah Kasus Terselesaikan Tingkat Penyelesaian Perkara (%)
Kejahatan Berimplikasi Kontingensi Jumlah Kasus Jumlah Kasus Terselesaikan Tingkat Penyelesaian Perkara (%) Indeks Kriminalitas
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
115.404 56.495
161.671 72.888
168.685 75.487
244.875 114.875
147.904 75.583
109.176 57.456
48.95
45.08
44.75
46.91
51.10
50.00
3.126 3.154
3.441 3.471
9.331 8.702
5.391 5.009
13.154 12.459
1.580 1.456
100.90
100.87
93.26
92.91
94.67
92.00
1.617 1.249
3.049 2.335
4.327 2.859
2.559 1.816
1.149 1.030
1.476 1.388
77.24
76.58
66.07
69.87
89.64
94.00
30 8
147 95
273 69
1.486 464
9 9
35 35
26.67
64.62
25.27
31.22
100.00
100.00
91
110
104
140.89
128.81
37
Sumber:Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Keterangan:*) Angka Triwulan II 2009 04 - 14
Sejauh ini Pemerintah tidak pernah mengintervensi aparat hukum dalam menangani kasus korupsi, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam kurun waktu 2005–2008, Polri berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 1.096 perkara yang merugikan negara lebih dari Rp2,10 triliun dan berhasil diselesaikan sebanyak 795 perkara (72,54 persen). Semangat memerangi korupsi yang terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan dunia internasional khususnya para invenstor kepada Indonesia. Untuk itu, kerja sama interpol terus diintensifkan, baik dalam upaya pengejaran pelaku ataupun penyelamatan aset negara yang dibawa lari ke luar negeri. 8.
Keberhasilan upaya penindakan kejahatan narkoba pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagaimana tersaji pada table 4.2. Upaya memutus rantai produksi narkotika dalam periode 2005 - 2009 telah membuahkan hasil di antaranya adalah penanganan sejumlah kasus berskala besar seperti: pengungkapan pabrik ekstasi dan shabu-shabu, penangkapan warga negara asing yang diduga sebagai anggota jaringan besar pengedar narkoba, penemuan ladang ganja, dan penangkapan artis pengguna dan yang terlibat jaringan narkoba. Sebagian dari yang tertangkap sudah diproses hukum dan lima orang di antaranya telah diesksekusi mati. Untuk mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Munculnya Keputusan Presiden ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan organisasi di daerah termasuk dalam hal pendanaannya. Untuk meningkatkan pengawasan jalur masuk narkoba melalui bandara internasional, secara bertahap telah dibentuk Airport Interdiction dan Seaport Interdiction Task Force. Selanjutnya, kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dengan Jepang, Amerika Serikat, 04 - 15
dan Australia makin ditingkatkan, baik dalam pendidikan dan pengembangan teknis profesional penanggulangan kejahatan maupun dalam kegiatan operasional penanggulangan kejahatan narkoba. Tabel 4.2. Kasus Narkoba di Indonesia 2004-2009*) (Kasus) Uraian
2004
2005
2006
2007
2008
Jenis Narkoba Narkotika Psikotropika Bahan Adiktif Jumlah
3.874 3.887 648 8.409
8.171 6.733 1.348 16.252
9.422 5.658 2.275 17.355
11.380 9.289 1.961 22.630
10.008 9.783 9.573 29.364
2.596 2.775 1.635 7.006
6
7
13
30
16
13
71 763 2.879 2.888 4.722
127 1.668 5.503 6.442 9.040
175 2.447 8.383 8.105 12.525
110 2.617 8.275 9.278 15.889
133 2.001 6.441 10.136 26.000
42 391 1.415 2.229 5.122
Kasus Menonjol (Skala Besar) Korban/Pengguna Narkoba Berdasarkan Usia <16 Tahun 16-19 Tahun 20-24 Tahun 25-29 Tahun >29 Tahun
2009*)
Sumber:Badan Narkotika Nasional Keterangan: *) Angka Triwulan I 2009 9.
Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Sepanjang tahun 2008 sebanyak 150.000 anak menjadi korban perdagangan manusia. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena modus operandi perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi ada kecenderungan melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar orang tua 04 - 16
terlibat langsung dalam tindak kejahatan ini. Upaya intensif yang sudah dilakukan melalui penindakan secara intensif mulai dari hulu (daerah pengiriman) sampai hilir (daerah tujuan pengirimannya) disertai dengan penguatan pos-pos pelayanan TKI di Batam ataupun di lintasan perbatasan lainnya, cukup banyak mengungkap kasus-kasus pengiriman TKI ilegal. Di samping itu, dalam hal mencegah tindak pidana perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meratifikasi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of Child (CRC). 10.
Pencegahan dan upaya mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan ditempuh dengan penyidikan dan pelindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif pengamanan hutan. Operasi intelijen menghasilkan informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar, sedangkan operasi represif diupayakan untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang, dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Selanjutnya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah diproses 5.501 kasus pembalakan liar dengan jumlah pelaku 5.936 orang, berikut penyitaan berbagai macam barang bukti yang terdiri atas kayu sebanyak : 627.456,54 m3, 903.810 batang, 5.667 lembar dan 9.163 keping ; kapal sebanyak 519 unit, poton/klotok sebanyak 124 unit, alat pemotong 968 unit, dan sepeda motor 85 unit. Sedangkan pada tahun 2008 terdapat 1.149 dapat diselesaikan 1.030 kasus atau sebesar 89,64 persen dengan tersangka sebanyak 1.338 orang. Selanjutnya sampai 04 - 17
dengan Mei 2009, terdapat 10 kasus yang ditangani, 6 kasus sudah P.21 dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. 11.
Dalam rangka mendukung operasi pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, dilakukan penguatan sarana dan prasarana berupa pengadaan senapan laras panjang sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon genggam (handphone) satelit sebanyak 20 unit, kendaraan patrol, speedboat, floating boat, kapal patrol cepat, pesawat ultraringan, GPS, peralatan SAR, dan sarana komunikasi . Di samping itu, untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan rekruitmen dan pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi.
12.
Penyusunan payung hukum pencegahan kejahatan kehutanan, di antaranya dilakukan melalui penyelesaian penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan yang Dibebani Hak serta draft Permenhut tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan.
13.
Peningkatan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu gelap. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerja sama Ekonomi Subregional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Asian Forest Partnership (AFP), dan proyek penegakan hukum Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.
14.
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum
04 - 18
melalui pengadaan kapal hingga 20 unit, kerja sama patroli dengan berbagai pihak (TNI AL, Polair, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)), peningkatan jumlah awak kapal pengawas hingga saat ini mencapai 233 orang, peningkatan hari operasi menjadi 180 hari, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai 1.369 kelompok di 33 propinsi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah dicapai peningkatan jumlah kapal yang di-ad-hoc menjadi 242 kapal pada tahun 2008 dari 184 kapal pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tindak pidana terus menurun dari 116 kasus pada 2007 menjadi 62 kasus pada tahun 2008 dan diperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp556 miliar atau total sebesar Rp1,9 triliun. 15.
Dalam rangka meningkatkan kepekaan untuk menghadapi ancaman bahaya gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, kini telah dibangun sistem deteksi dini (early warning system) terjadinya tsunami melalui pembangunan jaringan daring (online) di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen sistem informasi tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya gempa secara waktu nyata (real time) yang secara langsung terhubung dengan ruangan kendali pusat krisis (crisis centre) di Markas Besar yang juga terhubung ke seluruh Polda secara daring (on-line). Dengan demikian, di samping dapat mendukung kecepatan informasi peringatan terjadinya gempa, juga dapat mendukung kendali operasional penanggulangan bencana tsunami/gempa di lingkungan yang terkena bencana alam. Terpasangnya sistem tersebut, akan ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi dan pelatihan secara berkala agar peralatan tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat sewaktuwaktu diperlukan. Tanpa disertai upaya sosialisasi dan pelatihan bagi warga masyarakat di lokasi yang rawan gempa, keberadaan peralatan itu tidak akan ada manfaatnya untuk mencegah terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar apabila terjadi gempa. 04 - 19
III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan upaya-upaya pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara; pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri. Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan penyelesaian pembangunan gedung diklat intelijen; (2) pengembangan jaringan Sistem Informasi Intelijen; (3) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen (4) operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang palsu/kertas berharga; (5) operasional intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban; (6) peningkatan kerja sama intelijen internasional; (7) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota; (8) koordinasi badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (9) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontraintelijen; (10) operasi intelijen strategis di luar dan di dalam negeri; dan (11) penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi intelijen negara. Guna meningkatkan kemampuan pengamanan rahasia negara baik secara kelembagaan jaringan, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan strategi; (2) pembinaan dan fasilitasi sistem persandian; (3) peningkatan gelar peralatan sandi; (4) peningkatan Litbang dan SDM pengamanan rahasia negara. 04 - 20
Selanjutnya dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) pengembangan kekuatan personel melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS menuju rasio 1 : 500; (2) pengembangan kemampuan personel Polri, menuju profesionalisasi kepolisian dan peningkatan kemampuan PNS Polri yang perannya diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri; dan (3) peningkatan kapasitas dan pemahaman Polri mengenai konvensi-konvensi internasional, pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, serta keadilan gender. Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa: (1) penataan kelembagaan Polri termasuk mekanisme kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian; (2) pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan (3) pembangunan materiel dan fasilitas polri : (a) mengembangkan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alsus serse, alsus intel, perlengkapan perorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas; (c) pembangunan Mapolda, lanjutan pembangunan Mapolres persiapan dan Mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, serta pembangunan Mako Polres dan Polsek yang masih menyewa, rumah dinas, dan fasilitas satuan Opsnal di kewilayahan, termasuk pembangunan fasilitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) meningkatkan jumlah dan kualitas ruang pelayanan khusus (RPK) di setiap wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan transnasional Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan ketertiban tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan: (1) pengkajian sistem keamanan: (a) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; dan (b) Pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3) pengondisian situasi aman dan tertib; (4) deteksi kegiatan 04 - 21
masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; (5) peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan, dan criminal record. Upaya untuk membemberdayaan potensi keamanan ditindaklanjuti melalui: (1) pemberdayaan community policing di 20 polda; (2) bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; (3) pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan (4) operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan tindak lanjut melalui: (1) peningkatan kualitas pelayanan hukum di bidang pencegahan tindak kriminal yang tidak diskriminatif gender dan ramah terhadap anak; (2) pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; (3) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; (4) penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik; (5) pemulihan keamanan pada daerahdaerah rawan konflik guna terciptanya masyarakat tertib hukum; (6) pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya; dan (7) peningkatan pospos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulaupulau terluar berpenghuni. Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan melalui : (1) kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; dan (2) kerja sama keamanan lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka perbaikan mekanisme pengamanan tindak kriminal termasuk perdagangan orang, perempuan, dan anak. Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan melalui: (1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, antara lain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan yang berimplikasi kontingensi, makan dan perawatan tahanan, serta kegiatan 04 - 22
koordinasi; dan (2) koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak lanjut: (1) penegakan hukum di bidang narkoba; (2) pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi antinarkoba; (3) terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (4) penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti narkoba; (6) penyelesaian sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba RS Lido; (7) intensifikasi kegiatan intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan P4GN; (8) penyelenggaraan pengembangan pendidikan SDM; (9) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan transfer pengetahuan kepada seluruh jajaran institusi, lembaga-lembaga, serta masyarakat; dan (10) mengembangkan Pilot Project pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba; Akhirnya tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan keamanan dalam negeri adalah: (1) operasi keamanan laut dan penegakan hukun di dalam wilayah laut Indonesia; (2) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana; (3) peningkatan operasi pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (5) pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; (7) penggalangan kerja sama dengan negara-negara konsumen, LSM nasional dan internasional; dan (8) pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk mengendalikan dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.
04 - 23
