PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 3 PENINGKATANKEAMAT{AN,KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGANKRIMINALITAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 3 PENINGKATAN KEAMA NAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGANKRIMINALITAS A.
KONDISI UMUM
Sampai dengan awal tahun 2008, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangankriminalitas menujukkan peningkatan yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menindak, mencegahdan menanggulangigangguankeamanan,ketertiban,dan kriminalitas.Sepanjang tahun2007 jarang ditemukangangguankeamanandan ketertibanyang sifatnya luar biasa. Bahkan dalam pelbagai kesempatan, ap arat keamananmampu melakukan tindakantindakan preventif terhadap kegiatan illegal seperti pencurian kekayaan negara, penyelundupanmanusia, penangkapangembong narkoba, penangkapanbeberapafigur publik yang terlibat penyalahgunaan narkoba,perdaganganillegal narkoba,pembongkaran laboratorium maupun pabrik pembuat narkoba. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa upaya menciptakankondisi keamanandan ketertibanmasyarakatmasih menghadapi kendalaterutamadari aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi. Di samping itu, masih adanya penyimpanganprofesi aparat keamanan,sikap kritis masyarakatyang kurang dilandasi oleh pemahamandan kepatuhanterhadap hukum, serta perilaku primordial masyarakatyang belum sepenuhnyadapat menerima perbedaan baik etnis maupun keyakinanseringkaliberujungpadatindakananarkis. Meskipun aktivitas pembangunan semakin mendukung peningkatan kinerja perekonomian, namun hal tersebut relatif belum mampu mendukung peningkatan kesejahteraanrakyat. Pelbagai kebijakan pemerintahpro pasar yang tidak diikuti oleh kesiapanmasyarakatuntuk menerima kebijakan tersebutdapat menjadi sumber potensi konflik. Sebagai contoh, kebijakan konversi BBM yang diikuti pengurangansubsidi minyak tanah melalui pengetatandistribusi dan peningkatanharga telah berdampakpada menurunnyatingkat kesejahteraanhidup masyarakat.Kondisi ini secaralangsung maupun tidak fangsung semakin memperbesarvicious circle antara simpul-simpul kriminalitas dengansimpul-simpulkesejahteraan.Salahsatu indikator dari kondisi ini adalah adanya peningkatantindak kriminalitasdi ibukotaJakartasebesar2,7lyo padatahun2007.
Secaranasionalpenyalahgunaan narkobamerupakantindak kejahatanpaling menonjol dalam beberapatahun terakhir ini. Hal tersebut dapat terjadi karena narkoba sangat memungkinkan dijadikan salah satu jawaban untuk mengatasi kesulitan hidup bagi sebagian masyarakat dengan menjadi bandar, pengedar, sekaligus pengguna. Kecenderunganini ditunjukkan dengansemakinbanyaknyabarangbukti penyalahgunaan narkoba,jenis-jenis narkoba yang ada di pasaran,serta semakin variatifnya kelompok masyarakatyang terjerat narkoba. Untuk menekan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba,pemerintahtelah melakukanpelbagaiupayapenindakandan pencegahan.Dalam periode 1998 - 2007 relah berhasil diungkap sebanyak35 laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar.Proseshukum terhadappelaku kejahatannarkoba,mulai tahun 1999 - 2007 telah diputus pidana mati sebanyakT2 orangdan 3 orang diantaranyatelah
I I . 3- I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
dieksekusimati. Sementaraitu dalam upaya meningkatkanupaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaannarkotika, bertepatandengan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) pada tanggal 26 Juni 2007 telah diresmikan Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di CigombongBogor dengankapasitas350 residen.
Sebagaidampak masih lemahnyapenjagaanwilayah perbatasandan pintu-pintu masuk Indonesiaseperti pelabuhanlaut dan udara,sertamasih terbatasnyakerjasamainternasional penanganan kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional.Pesatnyaperkembanganteknologi informasi dan semakin mengglobalnyadunia menyebabkankejahatanyang bersifat kompleks dengan skala lintas negara/transnasionalseperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia" perdagangananak-anak dan perempuan,terorisme ataupun perdagangannarkoba masih tinggi intensitasnya.Dalam hal tindak pidana perdaganganorang, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan,telah ditetapkan UU No. 2l tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana PerdaganganOrang, telah disusun RUU tentang PerlindunganPekerja Rumah Tangga, dan ratifikasi Convention on the Elimination of All Form of DiscriminationAgainstWomen(CEDAW) dan Convention on the Rightsof Child (CRC).
Sementaraitu dalam hal pelaksanaanpengamananAlur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), keberhasilan menurunkan tingkat kejahatan di laut khususnya di Selat Malaka, belum menyurutkantekananpihak asing untuk turut sertadalam pengamananSelatMalaka. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Jepang masih sangat mengkhawatirkankondisi keamananSelatMalaka, sehinggakeduanegaratersebutberkomitmenmemberikanbantuan teknis berupasistem pengawasankelautan(Maritime SurveilanceSystem).
Dalam rangka pemulihan keamananterutama di daerah rawan konflik seperti Poso, aparat keamanantelah berhasil menangkappelaku utama kasus-kasuskekerasandi Poso. Sebagian besar tersangka kekerasan Poso dapat ditangkap dan mulai diproses secara hukum, meskipun upaya penangkapannyamenimbulkan sejumlah korban baik dari masyarakatsipil maupun petugas keamanan.Sebanyak32 kasus kekerasandi Poso telah dapat diungkap mulai dari pembunuhanpendeta,penembakanjaksa Ferry mutilasi siswi, pengeboman sejumlah gereja dan pusat-pusat perekonomian, maupun sejumlah penembakanterhadap aparat keamanan. Sementaraitu di daerah rawan konflik lainnya sepertiNAD, Papua,Maluku, secaraumum kondisinyasemakinmembaik,meskipunsecara sporadismasih sering terjadi benturandiantara sesamamasyarakatmaupun dengan aparat keamanan.
Kondisi keamanandan ketertibanmasyarakatmasih dihadapkanpada konflik horisontal sebagai akibat perbedaan paham dan keyakinan baik sesama pemeluk agama maupun antarpemeluk agama/ keyakinan yang berbeda. Dalam rentang tahun 2006 - 2007 di sejumlahdaerahmasihterjadi serangkaianintimidasibagi pemelukagama/keyakinanyang dianggap menyimpang dan pengrusakanterhadap sarana peribadatannya.Sementaraitu aparat keamananseringkali mengalami kesulitan melakukan pencegahandan penindakan 'terkait dengan sensitivitas masalah keagamaan/keyakinan.Kondisi ini kontra produktif terhadapupaya meningkatkankerukunandan toleransiantar pemeluk agama.
II.3-2
.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Di bidang kehutanan, pembalakan liar merupakan ancaman yang paling serius bagi keberlanjutanfungsi hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian yang harus ditanggung pemerintah Indonesia tidak hanya berupa hilangnya potensi pendapatannegara yang mencapai trilyunan rupiah, tetapi dari aspek ekologis yang berpotensimenimbulkandampak bencanasepertitanah longsor, banjir, kekeringan,dan kebakaranhutan. Upaya untuk mengatasima salah pembalakanliar ini merupakanusaha yang sulit mengingatpelakunyamemiliki jaringan sangatluas dan sulit tersentuh.Namun demikian upaya penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memutus jaringan pembalakanliar baik di dalam negeri maupun antar negara. Dalam upaya mencegahdan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan perlindunganhutan melalui operasiintelijen dan operasirepresifpengamanandi sejumlah daerahyang beberapahasilnyatelah ditindaklanjutidenganprosespenegakanhukum oleh polisi.
Sementaraitu dalam rangka penanggulanganpencurian ikan (illegal fishing), telah dilakukan upaya pengendaliansumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistemmonitoring, controlling, and surveilanceyang diantaranyaberupapemasangan1.444 transmitter di kapal-kapal perikanan berukuran lebih dari 100 GT dalam rangka pengembanganvessel monitoring system dengan sasaran kapal perikanan Indonesia; pembangunanpos pengawasdan pembentukanUnit PelaksanaTeknis Pengawasan;kerja sama operasionalpengawasandengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasanoleh kapal pengawas DKP dengan 20 armada kapal; terbentuknya 132 Pokmaswas, dan pembentukanPengadilanKhusus Perikananserta menatasistem perijinan bagi kapal-kapal yang yang beroperasidi wilayah laut Indonesia.
Dalam rangka mendukung tugas pokok Polri, di setiap Polda telah terbentuk satuansatuan khusus untuk menangani tindak kejahatan terorisme,. narkoba, dan satuan pengamananpariwisata di Yogyakartadan Bali. PeningkatankemampuanPolri juga ditempuh melalui percepatan penambahanjumlah personil dan kualitas personil. Peningkatanjumlah personil diupayakanmelalui rekruitmendengansasaranI : 600 pada akhir tahun 2009, sedangkanpeningkatankualitaspersonildiupayakanmelalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanismelatihan bersamadan kerjasamaoperasionaldengan sejumlah negara.Selanjutnyadalam rangka pembenahan profesionalismeanggota Polri, secaraperi odik melakukan uji kelayakan memegang senjataapi oleh aparatPolri. Upaya ini sebagaibagian meningkatkankinerja dan citra anggotaPolri setelahterjadinya beberapapenyimpangantugas oleh sejumlah anggotaPolri seperti insiden.salah tembak, ketidaksengajaanmelakukan penembakanmasyarakatsipil, atau tembak menembak sesamaaparat yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. Sementaraitu terkait dengan makin maraknya kejahatan dengan senjata api, Polri mulai meninjaukembali kepemilikansenjataapi oleh masyarakatsipil.
Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan pokok yang dihadapi pada pembangunannasional tahun 2009 dalam rangka meningkatkankeamanan,ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas baik melalui penurunankejahatan konvensional,transnasional,kejahatannarkoba, konflik komunal,
II.3- 3
PR,ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
kejahatan di laut maupun kejahatan terhadap sumber daya alam, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Di samping itu, menghadapi pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presidenyang dijadwalkan pada tahun 2009, langkah antisipasi pengamanannyamerupakan faktor penentu keberhasilan pesta demokrasi tersebut. Tertanganinya semua gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumberdari menajamnyakonflik kepentingandiantara kontestanpemilu, friksi diantara para pendukung partai, serta rendahnyaketaatanpada komitmen kesiapanuntuk menangkalah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilanpenciptaankondisi keamanandan ketertiban. Apabila dapat dicapai, maka hal tersebut dapat rnenjadi titik pangkal peningkatan kepercayaaninternasional dalam memandang lndonesia sebagai tujuan berinvestas i yang menjanjikan.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2OO9 Sasaranpokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkankeamanan,ketertiban,dan penanggulangan kriminalitaspadatahun2009 adalahsebagaiberikut: l. Meningkatnya tingkat penyelesaiantindak kriminalitas (termasuk penanganankasuskasus domestik dan kekerasan dalam rumah tangga) dibarengi dengan semakin besarnya akses perlindungan keamananmasyarakatdari tindak kejahatan sejalan dengansemakinmeningkatnyaprofesionalisme Polri; yang menanganipenyalahgunaan 2. Meningkatnyakinerja lembaga-lembaga narkobadi pusat dan di daerahseiring denganmeningkatnyasaranadan prasaranaserta payung hukum lembaga-lem penyalahgunaan bagapenanganan narkoba; 3. Menurunnya angka ketergantungannarkoba dan meningkatnya kesadaranmasyarakat akanbahayapenyalahgunaan narkoba; 4. Terlindunginyakeamananlalu lintas informasi rahasialembaga/fasilitasvital negara sebagai konsekuensirencana pemberlakuanundang-unangkebebasanmemperoleh intbrmasi publik, pemberlakuanzona-zonapasar bebas regional dan kawasan,sefta antisipasimeningkatnyasuhupolitik di tahun2009; 5. Menurunya tingkat kejahatantransnasionalterutama di sepanjangalur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran perdagangandan distribusi internasional serta wilayah-wilayah perbatasanyang rawan terhadappenyelundupanbarang dan manusia (orang,perempuandan anak); 6. Menurunnyatingkat pencuriansumberdaya alam seiring dengansemakinmembaiknya upaya penegakanhukum dalam memberantaspraktek illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing; '7. Meningkatnyatoleransikeberagaman dan penghargaanpluralitasserta kepatuhandan disiplin masyarakatterhadaphukum.
C. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2OO9
Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan,ketertiban, dan penanggulangan kriminalitaspadatahun2009 adalahsebagaiberikut: l. Peningkatankemampuandan pemantapankoordinasilintas sektoraldan lintas wilayah dalam rangka meningkatkan keamanan,ketertiban dan penanggulangankriminalitas
tr.3- 4
PRESIDEN RFPUBLIK INDONESIA
2.
4. 5.
6.
7.
termasukpenangananperdaganganorang, perempuandan anak serta penanganandan pencegahan tindak kekerasandalamrumahtangga(KDRT); Peningkatankemampuanmencegah,menangkaldan menindak penyalahggnaandan peredarangelap narkobadi pusat maupundaerahmelalui upaya interdiksi darat, laut maupunudarasertakerjasamaantarlembagaterkait maupuninternasional; Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaannarkoba, sosialisasibahayanarkoba,sertapemutusanaktivitasjaringan peredarandan produksi narkoba; Peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan lalulintas informasi rahasia Pemilu 2009 baik yang ada vital negaraguna mendukungpelaksanaan lembaga/fasilitas di dalamnegerimaupunluar negeri; Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan keamanan jalur pelayaran perdagangandan distribusi internasional serta peningkatan kerjasama pengamanan wilayah perbatasanbaik secarainternalmaupuneksternalluar negeri; Peningkatanupaya pencegahandan penindakankegiatan illegal logging, illegal mining dan illegal .fishing guna menjagasustainabilitaspemanfaatansumber daya alam dan perubahan iklim; dalamrangkamendukungperlambatan pluralitas;penegakanhukum nonPembinaantoleransikeberagamandan penghargaan diskriminatif; dan pemolisian masyarakat(communitypolicing) untuk pemantapan pemeliharaankamtibmas.
II.3- 5
