PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 33 PENANGGULANGAN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA
BAB 33 PENANGGULANGANDAN PENGURANGANRISIKO BENCANA
A. KONDISI UMUM Setelahkejadianbencanagempabumi dan tsunamidi Aceh dan Nias pada bulan berbagaikejadianbencanadi berbagai Desember2004, lndonesiamasih menghadapi daerahsepertigempabumi,tsunami,banjir dan longsor,angin puting beliung,ancaman letusangunungapi, dan kebakaranhutan.Upayarehabilitasidan rekonstruksipascagempa dan tsunamidi Aceh dan KepulauanNias, gempabumi di Yogyakartadan JawaTengah, penanganan semburanlumpur Sidoarjo,gempabumi di SumateraBarat dan Bengkulu, ditambah lagi denganberbagaikejadian bencanayang dapat belum terselesaikan. pasang,banjirdan longsor, perubahan iklim global,sepertigelombang karena diakibatkan nasional, akibatterhambatnya maupun pada lokal skala perekonomian yangmempengaruhi di pulauJawadan untuk PLTU pasokan batubara perdagangan komoditasantarpulaudan -Bali. pandemi di berbagai juga berkembangnya dapatmengakibatkan iklim Perubahan wilayah di Indonesia,yang menunjukkanbahwa beragamnyabencanaalam yang yang dihadapioleh bangsaIndonesiasangat berdampakpada bencanakemanusiaan penanganan khusus. secara membutuhkan gempabumi dantsunamidi Aceh dan Kepulauan Setelahempattahunpascabencana danRekonstruksi tugasdari BadanRehabilitasi Nias,sertahampirtiga tihun pelaksanaan Wilayah dan Kehidupan Masyarakatdi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumateraUtara(BRR NAD-Nias),lembagatersebutakansegera mengakhirimasatugasnyapadabulanApril 2009yangakandatang.Denganberakhirnya dan keberlanjutan tugasdari BRR NAD-Niastersebut,makapadatahun2009penyelesaian kegiatanrehabilitasidan rekonstruksidi ProvinsiNAD dan KepulauanNias akan daerahdi ProvinsiNanggroe terkaitdanpemerintah dilanjutkanolehkementerian/lembaga Selatandi ProvinsiSumatera Nias Kabupaten dan Nias serta Kabupaten AcehDarussalam, yang berlaku. perundangan peraturan ketentuan Utara,sesuaisesuaidengan di Provinsi rekonstruksi dan program rehabilitasi Padatahun 2007, pencapaiandari mencakup NAD-Nias BRR oleh NAD dan KepulauanNias yang telah dilaksanakan prasarana lingkungan beberapa kegiatan pokok yaitu: penyelesaianperumahan, perekonomianmasyarakat, permuliman, air bersih dan sanitasi, pengembangan fasilitaspendukungkehidupansosial sosial, pembangunan peningkatankesejahteraan kemaJyarakatanseperti pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas pemerintahdanmasyarakat. kelembagaan di wilayahProvinsiNAD dan rekonstruksi rehabilitasi Padatahun2008 pelaksanaan dan KepulauanNias ditbkuskanpada peningkaankualitas infrastrukttr, penyelesaian pe.rumahan dan permukimanbagi korban bencana,pengelolaanlingkunganhidup, dan rehabilitasidan rekonstruksi penyelesaian rnasalahpenataanruangwilayah. Pelaksanaan dilakukan melalui proseslegalisasiperaturandaerah,peningkatkanSDM, pemenuhan pelayanan dasar, dan pengarusutamaangender, dengan mernperkuat landasan perekonomianyang berkelanjutandan berwawasanlingkungan,memperkuatkapasitas kelembagaan,meningkatan koordinasi antar pelaku pelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah. pengembangan II.33- I
PRESIDEN REPUBLIK I.NDONESIA
Dengankinerjapencapaian yangtelahdilakukanBRR NAD-Niasselamatahun2007 dan2008di atas,makapadatahun2009masihakandilanjutkanpenyelesaian dari beberapa kegiatanrehabilitasidan rekonstruksi saranadan prasarana wilayahyang meliputi:(t) jalan,jembatandan infiastrukturlainnya;(2) menyelesaikan menyelesaikan infrastruktur pembangunan perekonomian (3) menyelesaikan di tingkatmasyarakat; kegiatanpelayanan sosialkemasayarakatan sepertidalambidangpendidikan,kesehatan danpeningkatan peran perempuandalam pembangunan; serta (4) mempersiapkan langkah-langkah mehuju berakhirnya masatugasdanmandatBRRNAD-NiaspadabulanApril 2009mendatang. Berbagaipermasalahan dantantangan masihakandihadapidalamrangkapelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahpascabencanadi ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias padatahun2009, meliputi:(l) masihbelumterselesaikannya infrastruktuiutama, yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten,dan infrastrukturlainnya; (2) masih belum maksimalnya pelaks4naan programpemberdayaan masyarakat korbanbencana; (3) masih rendahnya kualitaspelayanan pubtiksepertipendidikan, kesehatan, dan peranperempuan dalampembangunan; (4) belumterselesaikannya masalahpenataanruangwilayahyang dijadikandasarkebijakanspasialpelaksanaan pembangunan, baik padatingkatprovinsi maupuntingkatkabupaten dan kota;(5) dalamrangkamelanjutkan programrehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan pascaberakhirnya BRR NAD-Nias padatahun 2009,makasejakawal sudahperludipersiapkan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah; serta,(6) diperlukanpayunghukumsecarakhususmengenai pengakhiran masatugasBRR NAD-Nias,dan pengalihan tanggungjawab pelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksi di wilayahProvinsiNAD danKepulauan NiaskepadaPemerintah danPemerintah Daerah. Selaindi wilayahProvinsiNAD dan KepulauanNias, pelaksanaan rehabilitasidan juga dilakukanselamahampirduatahunterakhirini di provinsi rekonstruksi pascabencana DaerahIstimewaYogyakarta (DIY) danProvinsiJawaTengah,pascakejadian gempabumi padatanggal27Mei 2006yanglalu. SesuaidenganKeputusan Fresiden No. 91ahun2006, pelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksidi wilayah ProvinsiDIY dan ProvinsiJawa Tengahpascabencanagempabumi 27 Mei 2006, drjadwalkandapatdiselesaikan pada bulanJuni 2008.Pelaksanaan pemulihanpascabencana melaluipendanaan APBN sejak tahun2006hingga2008,menunjukkan bahwapemulihanperumahan korbanbencana telah diselesaikan melalui pendanaan sebesarRp5,74triliun; sementarauntuk pemulihan prasaranapublik telah dialokasikansebesarRpl,2 triliun; dan untuk pemulihan perekonomian masyarakat dan daerahtelahdialokasikan sebesar Rp430,4miliar.Namun demikian, masih banyak tantanganyang akan dihadapi pada tahun 20og dalam pembangunan daerahpascarehabilitasi dan rekonstruksi, diantaranya: (l) penataan ruang permukiman dan pengembangan lahanskalabesaryang memenuhitata lingkunganyang baikdenganpendekatan pengurangan risikobencana; (2) masihdiperlukanperhatian untuk petayanan meningkatkan dasarbagimasyarakat, terutamabagikelompokrentan;(3) masih diperlukannya dukunganyangdifbkuskanbagipengembangan usahakecil dan menengah sertapemulihaninfrastrukturperekonomian lokal; serta(4) dukunganbagi perumusan kebijakan danpeningkatan kapasitas kelembagaan dalampenguranganliriko b.n"unu. Dalamkontekspengurangan risikobencana, perubahan paradigma dari penanggulangan bencanamenjadi pengurangan risiko bencanatelah diwujudkandenganteirs"usunnya Rencana Aksi NasionalPengurangan .RisikoBencana20061009 dan teibitnyaUndangUndangNomor 24 tahunZO-02 tentangPenanggulangan Bencana,yangdisusulkdmudian denganterbitnyaUndang-Undang Nomor 26 tahun2007 tentangPenataan Ruangdan Undang-Undang Nomor 27 tahun2007 tentangPengelolaan WilayahPesisirdaniulau PulauKecil.
i l . 3 3- 2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 24 tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana, Terbitnya Undang-Undang. di merupakansuatukomitmenPemerintahyang sangatjelas dalam menanganikebencanaan yang bersifat terobosan di yang aspek mencakup berbagai maupun daerah, nasional tingkat dan lebih komprehensif secara penanganan masalah kebencanaan dalam pengelolaandan berdimensisistemik. Hal ini ditunjukkan denganmuatandari undang-undangNomor 24 tahun 2007, yang menjadi dasar hukum dalam penangananmasalahkebencanaan,tidak hanya dalam penanganankedaruratan,namunjuga mencakupkesiapsiagaanmenghadapi dalamjangka menengahdan ppjang. bencana,dan penangananpemulihanpascabencana Hal penting lainnya yang juga diatur dalam Undang-undangtersebut adalahpembentukan kelembagaanpenanggulanganbencana di tingkat pusat maupun daerah, yang akan bertanggung jawab di dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara kepentingan. li ntaspemangku Salah satu turunan dari Undang-UndangNomor 24 tahun 2004 adalah diterbitkannya Bencana PeraturanPresidenNomor 8 khun 2008 tentangBadanNasionalPenanggulangan (BNPB). Tugas dan tanggungjawab dari BN PB, selain dalam melakukan koordinasi penanggutanganbencana di tingkat nasional, namun juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi lembaga penanggulanganbencana di tingkat daerah, serta seluruhpemangkukepentingan berbagaiupaya lainnya untuk meningkatkankesiapsiagaan di tingkat nasional maupun daerah di dalam penanggulangandan penguranganrisiko bencana. Dalam RencanaKerja Pemerintah2008, telah ditetapkanprogram dan fokus kegiatan rencanatata ruang wilayah sebagai penguranganrisiko bencanamelalui pendayagunaan salah satu instrumen utama untuk mengurangiresiko bencanadan peningkatankualitas informasi, data maupun peta wilayah rawan bencanayang memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat daerah dalam pengendalianpemanfaatanrencanatata ruang wilayah. Meskipun demikian, pencapaiandi bidangpenataanruangwilayah padatahun2008 masihterkendalaoleh beberapahal pokok, diantaranya:(l) belum memadainyakapasitaskelembagaandan koordinasipenataanruang wilayah di tingkat pusat dan daerah; (2) lemahnya dukungan sistem informasi dan monitoring penataanruang wilayah sebagaiinstrumenpengendalianpemanfaatanruang wilayah yang tanggapterhadapbencana;(3) belum tersedianyaNorma StandarProsedur dan Manual (NSPM) penataanruang wilayah yang tanggap terhadap risiko bencana;serta (4) belum optimalnyaupayapenyediaandatadan informasispasial. Berkenaandenganpencapaianpadatahun 2008 tersebut,maka tantanganyang dihadapi bencana; padatahun2009 diantaranyaadalah:(l) masihrendahnyakinerja penanggulangan dan(2) masihrendahnyaperhatianterhadapperlunyapenguranganrisiko bencana. Dihadapkan pada tantangan tersebut, maka dalam konteks peningkatan kinerja penanggulanganbencana pada tahun 2009, masih diperlukandukungankebijakanyang diarahkanuntuk: (l) menyelesaikandan melanjutkankegiatanrehabilitasidan rekonstruksi di Provinsi NAD dan KepulauanNias, di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah,di Provinsi Bengkulu dan Provinsi SumateraBarat, serta di berbagaidaerah lainnya sesuai dengan sasaran.yang telah ditetapkan dalam rencana induk maupun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dari masing-masingwilayah; (2) meningkatkan kapasitas penanganankedaruratanterhadap korban bencana; serta (3) meningkatkan kapasitas pemulihanperekonomiandaerahpascabencana. Selanjutnyadalam kontekspeningkatan perhatian terhadap perlunya pengurangan risiko bencana, masih diperlukan dukungankebijakan pada: (l) pengembangansistem peringatan dini (early warning system) pada kawasan rawan dan berisiko tinggi terhadap bencana; (2) mengurangi tingkat kerawanan dan risiko terjadinya bencana melalui
II.33- 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
perencanaan dan pelaksanaan tata ruangwilayahyang konsisten;serta(3) mempersiapkan langkah-langkah antisipasiuntukmengurangi tingkatkerawanan danpotensirisiko bencana danpengaruhperubahan iklim global. B. SASARANPEMBANGUNAN TAHUN 2OO9 Penanggulangan dan penguranganrisiko bencanapada tahun 2009 dimasukkanke dalamfokusPeningkatan KapasitasMitigasi danAdaptasiTerhadapPerubahan Iklim serta Peningkatan PenguranganRisiko Bencana. Sasaran yang akan dicapai dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencanapada tahun 2009 terdiri dari: (l) terselesaikannya dan tuntasnyaprogramdankegiatanrehabilitasidan rekonstruksiwilayah pascabencana di Provinsi NAD dan KepulauanNias, Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah,dan daerahpascabencana lainnya;serta(2) terpadunyaupayapengurangan risiko bencana perubahan danadaptasi terhadap iklim global. Terkait dengan sasaranterselesaikannya dan tuntasnyaprogram dan kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi wilayahpascabencarra di ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias, padasasaran akandifokuskan kegiatan-kegiatan berikut: sebagai l. Terselesaikannya rehabilitasidan pembangunankembali prasaranadan sarana jaringanjalan nasional,drainaseberskalabesardi Kota transportasi wilayah,terutama BandaAceh,Aceh Besar,Meulaboh,dan Lhoukseumawe pelabuhandan bandarudara, jalan provinsidankabupaten, pembangunan infrastruktur sertaberbagai lainnya,seperti terminal,jaringan irigasi, tanggul pengendalibanjir, pengamanpantai, saranadan prasarana air minum,sanitasi, air limbah,danpersampahan; 2. Terselesaikannya pemulihan perekonomianlokal, sosial kemasyarakatan, dan penguatan kelembagaan, termasuksertifikasitanahdi 25 kabupaten/kota di Provinsi NAD danKepulauanNias ProvinsiSumatera Utara. Sementaraitu, sasaranyang akan dicapai dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencanadi wilayah Provinsi DIY dan ProvinsiJawaTengah,sertadaerahpasca bencana lainnya,meliputi: l. Terselesaikannya pembangunan dan rehabilitasipftNaranapublik yang meliputi prasaranapendidikan,kesehatan,dan prasaranaperibadatansecara proporsional; termasukpembangunan pusat informasiperumahan,permukiman,bangunandan gedung;sertapembangunan pusatpelayanansosialdan traumapsikologisbagi korban bencana. 2. Tersusunnyastrategipengembangan ekonomi lokal dan strategiuntuk menciptakan sistemperlindungan sosialbagimasyarakat miskin,termasukpengembangan insentif danperlindungan bagiUMKM diwilayahpascabencana. Sasaranyang akan dicapaidalampengurangan risiko bencanadan adaptasiterhadap perubahan iklim gobalmeliputi: l. Berkurangnyarisiko bencanasebagaiprioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh lembagapenanggulangan bencanadi tingkatpusat dandaerah,sesuaidenganPeraturan PresidenNo 8 Tahun2008tentangBadanNasional Penanggulangan Bencana,yang berfungsisebagaibadankoordinasilintaspemangku kepentingan di tingkatpusatdandaerahdalampenanggulangan bencanasecaraterpadu, yang meliputi pencegahan penanganan dan kesiapsiagaan, darurat,serta pemulihan pascabencana.
II.33- 4
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
J.
4.
5.
7.
g.
Bencanasebagai ForumNasional(NationalPlatform)Penanggulangan Terbentuknya Hyogo untuk Aksi Kerangka yang dan tertuang internasional penjabaran-kesepakatan RisikoBencana' Pengurangan di pusat dan daerahdalam rangkamemadukan Terciptanyapenguatankelembagaan iklim global. danadaptasiterhadapperubahan risiko bencana rencanapengurangan TersusunnyaRencanaAksi Daerah PenguranganRisiko Bencana,terutamapTla BencanaDaerah(BPBD)' BadanPenanggulangan yangtelahmembentuk daerah-daerah tefmasuk lembaga kepentingan, pemangku partisipasi berbagai denganmelibatkan akademisi. serta usaha dunia donorinternasional, pelatihanpeningkatankesiapsiagaan .aparatBPBD, serta Satlak dan Terlaksananya Satkorlakdaerah(bagi daerahyang belummembentukBPBD), sertakaderKarang bencanadi daerah,terutamadi daerahrawanbencana,dan Tarunadalampenanganan kebencanaan. danprasarana standarsarana penyediaan kelengkapan Risiko Bencanadan tersedianyapeta Terbangunnyasistem informasi Pengurangan multi riwan bencanayangdapatmenjadiacuanbagiinstansidi tingkatnationalmaupun di daerah. teknologi,informasidan prosedursistemperingatandini pada pemantapan Tercapainya dan danfasilitasipengembangan melaluisosialisasi pusatdandaerah, institusidi tingt
C. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2OO9
Dalam rangka melanjutkan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksiwilayah pascabencana di Provinsi XAO Oan Kepulauan Nias, diprioritaskanpadaupaya-upayasebagaiberikut: l. Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pascabencana; 2. Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pascabencana. Dalam rangkamelanjutkankegiatanpemulihanpascabencanadiwilayah Provinsi DIY dan Pqovinsi Jawa Tengah dan daerah pasca bencana lainnya, diprioritaskan pada upaya-upayasebagaiberikut: l. Fasilltasi pelayanan informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam melanjutkanpembangunanperumahandan permukimanpascapelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi.
[.33- 5
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2. Peningkatanpelayanandasar bagi masyarakatyang meliputi pelayananpendidikan, pelayanan kesehatan,dan sarana peribadatan,termasuk peningkatan pelayanan sosial dan traumapsikologisbagi korbanbencana. 3. Penyusunan strategi pengembanganekonomi lokal dan perbaikan infiastruktur pedesaanmelalui penyempurnaandan perluasancakupan program yang berbasis ' masyarakat dan sekaligus perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta pengembangan insentifdan perlindunganbagi UMKM di wilayah pascabencana. Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian bencana beserta tantangan dan permasalahannyadi tahun 2009, kebijakan penangananbencana dan penguranganrisiko bencanadiprioritaskanpadaupaya-upayapengintegrasibn pengurangan risiko bencanadan adaptasiperubahaniklim global, sebagaiberikut: 1. Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Meletakkanpenguranganrisiko bencanasebagaiprioritas nasionalmaupun daerah dan implementasinyaharusdilaksanakanoleh suatuinstitusiyang kuat dan bersif'at koordinatif I intassektoral: b) Mempersiapkan penyusunanRencanaAksi Daerah PenguranganRisiko Bencana sebagai salah satu prioritas daerah dengan mengintegrasikanadaptasi perubahan iklim global, serla dengan mengikutsertakanpartisipasi dan konsensus serta komitmenberbagaipemangkukepentingandi tingkat daerah; c) Mengkaji termasuk mengembangkanSistem Infbrmasi Pengurangan Risiko Bencana serta peta multi rawan bencanayang terintegrasi antar institusi yang mempunyaitugas dan fungsi berkaitandenganpenanggulangandan pengurangan risiko bencana. d) Mengidentifikasi,mengkaji dan memantaurisiko bencanaserta mengembangkan ' sistem(prosedurdan teknologi)peringatandini (early warning system); e) Mengurangicakupanluasandan dampakrisiko bencana. 2. Pengembangankemampuan kelembagaandan SDM dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapadiantaranya: a) Penguatan kelembagaan dalam pencegahandan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah,dengan prioritas pada daerah-daerahyang rawan bencana; b) Pembentukan Forum Nasional (National Platform) Penanggulangan Bencana sebagaipelaksanaankesepakataninternasionaldalam KerangkaAksi Hyogo; c) Peningkatankapasitasaparaturpemerintahdaerahdalam usahamitigasi bencana; d) Peningkatankesiapsiagaanmasyarakatuntuk mampu memberikan tanggapanyang tepat dan efbktif terhadapdampak bencana; e) Penerapansistem deteksi dini (early wm'ning iys/em) dalam rangka peningkatan ' kesiapsiagaan dalam menghadapibencanadi tingkat daerahdan masyarakati 0 Pengingkatankapasitaskelembagaandan SDM terkait dengan penyediadata dan informasi cuaca dan iklim dalam memprediksi iklim secara akurat dan menyebarluaskannyake masyarakatsecaralangsung(real time); 3.'Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan ' teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana, keselamatan dan ketahananpadaseluruhtingkatan;
IL33- 6
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b) Peningkatankesadaranmasyarakattentang penguranganrisiko bencanadan Badan perubahan iklim global denganmelibatkanlembagaswadayamasyarakat, tokoh agama; dan (BKM) sertatokohmasyarakat Masyarakat Keswadayaan tentangpentingnyapartisipasimasyarakat informasikepadamasyarakat c) Penyebaran pengurangan risikobencana; dalamusahapelaksanaan akanperubahaniklim global pemahaman masyarakat danpengetahuan d) Peningkatan yang perlu diterapkanke dalam kegiatanmata pencahariansehari-hari,seperti perikanan, pertanian, danlain-lain; penataanruang nasionaldan daerahyang berbasispengurangan 4. Pendayagunaan risiko bencana,kegiatanmeliputibeberapadiantaranya: dataspasialrawanbencana; informasidan danpenyediaan a) Konsolidasi berbasispengurangan RencanaTataRuangWilayah Kabupaten/Kota b) Penyusunan risikobencana; c) PenyusunanNorma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pengendalian faktormitigasibencana; pemanfaatan ruangdenganmempertimbangkan PenataanRuang dalam Monitoring dan Informasi Sistem Penguatan dukungan d) pemanfaatan pengendalian ruang; upaya rangkamendukung penataan ruangdi tingkatnasional dankoordinasi kelembagaan kapasitas e) Penguatan pemanfaatan ruang; upayapengendalian dandaerahdalamrangkamendukung ruang wilayah dan pengendalianpemanfaatan f) Peningkatankualitas pemanfaatan kawasan. dayadukungwilayah,danpengembangan yangberbasis mitigasibencana,
II.33- 7
