PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA Bengkulu, 14 Oktober 2014 DR Dadang Rukmana Direktur Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang

Workshop Pengurangan Risiko Bencana dengan tema “Peran Daerah dalam Implementasi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim” KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Outline A.

Pengertian dan Karakteristik Kota Pusaka

B.

Isu Kebencanaan di Kota Pusaka Indonesia

C.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) - Dasar Hukum P3KP - Latar Belakang P3KP - Maksud & Tujuan P3KP - Karakter P3KP - Peserta P3KP - Progres P3KP 2012-2014 - Skenario (2014-2018) - Tahap Pelaksanaan P3KP

D.

Dukungan P3KP dalam Pengurangan Risiko Bencana

E.

Kesimpulan dan Rekomendasi

PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

A

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KOTA PUSAKA Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif. (P3KP, 2012).

Pusaka Alam dan Saujana

Pusaka Budaya Berwujud

Pusaka Budaya Tak Berwujud

B

ISU KEBENCANAAN DI KOTA PUSAKA INDONESIA

• Pelanggaran tata ruang yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana, termasuk thd kawasan & aset pusaka; • Kawasan & aset pusaka rentan terhadap risiko bencana • Kawasan & aset pusaka merupakan inspirasi/kebijakan lokal dalam manajemen pengurangan resiko bencana, namun kurang dipertimbangkan • Minimnya tatakelola kebencanaan di kawasan & aset pusaka • Belum optimalnya aturan untuk pengurangan resiko bencana pada kawasan & aset pusaka • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengurangan risiko bencana. Source: Collection of Pusat Pelestarian Pusaka UGM

Isu Kebencanaan di Kota Pusaka Indonesia…Lanjutan

Indonesia kaya akan kawasan dan aset pusaka, …

THE 100 CULTURAL HERITAGE OF INDONESIA


…, namun berada di kawasan yang rawan bencana


Rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana seringkali belum memperhatikan aset pusaka

THE GOVERNMENT HOUSING RECONSTRUCTION PROGRAM Source: Collection of Pusat Pelestarian Pusaka UGM

C

PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)…Lanjutan

Dasar Hukum P3KP 1. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang  Menyiratkan pentingnya pelestarian nilai sosial budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Adat Tertentu UU 26/2007: Yang termasuk Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan Konservasi Warisan Budaya Warisan Budaya yang diakui sebagai Warisan Dunia

2. PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  Aspek sosial budaya sebagai salah satu aspek dalam penetapan kawasan strategis pada setiap wilayah administratif 3. PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  Aspek sosial budaya dengan pengaruh penting secara nasional merupakan Kawasan Strategis Nasional sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

 Aspek sosial budaya harus diperhatikan dan dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR);  RTR yang mengedepankan aspek sosial budaya berpotensi sebagai inspirator/obyek eksplorasi pengembangan kota yang dapat bersaing di era global, mengantisipasi permasalahan perkotaan, dan menjadi alat utama dalam mewujudkan pengembangan perkotaan.


Latar Belakang P3KP  P3KP bertujuan mengawal implementasi UUPR, khususnya RTRW, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan serta mendorong komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemerintah daerah dan masyarakat setempat;  Adanya arus globalisasi dan tekanan terhadap lingkungan sosial budaya di perkotaan tersebut secara perlahan mengancam nilai sejarah dan karakter kota;  Kawasan pusaka sebagai pemicu pertumbuhan kota telah mulai memudar yang diindikasikan dengan wajah kotaperkotaan Indonesia yang tampak homogen;  Kawasan dan aset pusaka, sebagai faktor pembeda/unik/khas dan bernilai tinggi, merupakan modal penting dan sangat berharga untuk dapat bersaing di era global.

Melalui P3KP, diharapkan muncul kemauan besar dari pemerintah k/k untuk berperan sebagai aktor utama yang melakukan gerakan kolektif dan kontribusi nyata dalam upaya penataan dan pelestarian kota pusaka di daerah masing masing; disertai kerjasama para pemangku kepentingan sehingga terbentuk denyut kehidupan yang sehat dan memberikan keuntungan sosial budaya dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakatnya

10


Maksud dan Tujuan P3KP

MAKSUD • Mendorong penataan ruang kota yang berbasis nilai-nilai pusaka • Mendorong komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemkot, dan masyarakat dalam mengelola aset pusaka yang menjadi karakter & identitas kota.

TUJUAN • Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis rencana tata ruang, bercirikan nilai-nilai pusaka yang dimilikinya • Terwujudnya kemitraan yang melembaga dan handal (pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi) dalam pengelolaan kota pusaka • Terwujudnya Kota Pusaka Indonesia yang mampu bersaing dalam kancah internasional dan menjadi Kota Pusaka Dunia

11


KARAKTER P3KP - Sinergi Sinergi dimaksudkan untuk merajut berbagai upaya penataan dan pelestarian yang dilakukan K/L agar terwujud keberlangsungan dalam kawasan-kawasan pusaka

12


KARAKTER P3KP - Platform RTRW RDTR + PZ DUKUNGAN K/L PNPM PUSAKA, DLL PENATAAN KUALITAS KOTA PUSAKA BERBASIS EKONOMI KREATIF, DLL

RENCANA KAWASAN STRATEGIS SOS-BUD Input

Pendayagunaan aset pusaka merupakan serangkaian tahapan yang komprehensif dengan implikasi bahwa pilihan prioritas program didukung keterlibatan Pemerintah,Pemerintah Daerah serta kelompok masyarakat.

Input

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP): -Inventarisasi Citywide -Penetapan Kawasan Pusaka Citywide -Penetapan Kawasan Pusaka Prioritas

Masterplan Citywide

Didampingi DJPR

RTBL HERITAGE TRAIL PENATAAN MUSEUM DIORAMA & BANGUNAN ETNIS PENATAAN & PENINGKATAN KUALITAS DAS, DLL

DUKUNGAN MASYARAKAT & SWASTA

KERJASAMA REGIONAL & INTERNASIONAL

RENCANA PENATAAN KAWASAN PUSAKA PRIORITAS (RPKPP)

Masterplan kawasan prioritas

PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK (DED) DAN NON FISIK

RAKP memuat:: -Inventarisasi &Dokumentasi -Kelembagaan dan Tata Kelola -Ekonomi Kota Pusaka -Pengelolaan Resiko Bencana -OlahFungsi Kota Pusaka -Olahdesain Bentuk KP -Penataan Ruang -Informasi, Edukasi, Promosi

PERSIAPAN KOTA PUSAKA INDONESIA PERSIAPAN MENUJU WHC

13


KARAKTER P3KP- Stimulan

Bentuk Implementasi Fisik yang dapat dilakukan dalam P3KP: Pengembangan P3KP terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapat dukungan dana dan kerjasama antar perangkat daerah. Di samping itu perlu digalang dukungan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya melalui program kemitraan.

Penataan jalur pedestrian

Penataan tepi sungai

Penyediaan street furniture

Pembuatan jalur-jalur penghubung kawasan

Pembuatan taman dan plaza (RTH & RTNH)

Pembuatan shelter bagi pedestrian

14


PESERTA P3KP

Batch I (29 K/K) KATEGORI A (11) Sawahlunto Semarang Yogyakarta Palembang Banjarmasin Bogor Banda Aceh Baubau Karangasem Denpasar Ternate

KATEGORI B (18) Bangka Barat, Blitar, Bukittinggi, Cirebon, Medan, Pekalongan, Rembang, Surakarta, Batang, Banjarnegara, Brebes, Cilacap, Ngawi, Pangkal Pinang, Salatiga, Tegal, Batang, Malang

Batch II (14 K/K) KATEGORI C (14) Kupang, Mataram, Purworejo, Temanggung, mojokerto, kebumen, Okut timur, tangerang Selatan, Tangerang, Bengkulu, Singkawang, Sungai Penuh, Wonosobo, Tidore

15


PROGRESS P3KP 2012-2014 2012

2013

2014

Pelatihan PPP Fasilitasi Pelaksanaan P3KP  Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Peta Pusaka 6. Penyusunan draft Konsep penataan dan Pelestarian Pusaka (citywide) 7. Penentuan Kawasan Prioritas Pusaka

8. Fasilitasi Penyusunan DED dan RPKPP di Kawasan Pusaka Prioritas 9. Stimulan Implementasi Fisik P3KP (7 KK)

KATEGORI A 1. Capacity Building Tingkat Lanjutan 2. Penyusunan RAKP 3. Penandatanganan Piagam Komitmen Kota Pusaka (Jakarta)

4. 5.

KATEGORI B

1. Capacity Building Tingkat Dasar

2. Capacity Building tingkat Lanjutan 3. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka 4. Penandatanganan Piagam Komitmen Kota Pusaka (Denpasar) 5. Pelatihan PPP

6. Pendampingan Penyempurnaan RAKP dan penyusunan RPKPP (termasuk inventori) 7. Penentuan Kawasan Pusaka Prioritas KATEGORI C 1. Pelatihan Penyusunan RAKP


PROGRESS P3KP 2012-2014

Sosialisasi P3KP , 16-17 April 2012

Konsultasi Implemetasi Fisik 2014 17-18 Sept.2013

Penandatanganan Piagam Komitmen KP 18 K/K, Desember 2013

Konsultasi Proposal P3KP , 8-9 Mei 2012

Workshop PPP, 6-8 Mei 2013

Kickoff P3KP, 15 April 2014

Penandatanganan Piagam Komitmen KP 10 K/KK, November 2012

Pelatihan Kota Pusaka dan Peringatan Hari Pusaka Dunia , 15-16 April 2013

Pendampingan Penyusunan RAKP&RPKPP 18 K/K, Juni 2014 - sekarang


SKENARIO (2014-2018) Tahun V Tahun IV Tahun III Tahun II

Tahun I  Fasilitasi Peny RAKP, RPKPP, & DED  Implementasi Fisik  Rekrut Baru

 Penyusunan Instrumen (konsep pedoman)  Penyusunan RAKP, RPKPP, & DED (materi teknis)  Pembentukan Tim KP  Implementasi Fisik  Pengutan Forum Komunitas  Evaluasi

 Penyusunan Instrumen (legislasi)  Penguatan Kapasitas & Kerjasama Tim Kota Pusaka  Penyusunan RAKP & RPKPP (partisipatif)  Fasilitasi Penyusunan RDTR & PZ KP  Implementasi Fisik dan NonFisik K/K Terpilih berbasis KS K/L (rintisan)  Evaluasi

 RAKP terintegrasi Renja SKPD  Fasilitasi Penyusunan RDTR & PZ KP  Implementasi Fisik dan Non-Fisik K/K Terpilih berbasis KS K/L (lanjutan)  Implementasi Fisik dan Non-Fisik K/K Terpilih berbasis Kemitraan (rintisan)  Forum Stakeholders (pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan K/L)  Evaluasi

 RAKP terintegrasi program K/L  Fasilitasi Penyusunan RDTR & PZ KP  Implementasi Fisik dan Non-Fisik K/K Terpilih berbasis KS K/L (lanjutan)  Implementasi Fisik dan Non-Fisik K/K Terpilih berbasis Kemitraan (lanjutan)  Pengajuan Usulan Kota Pusaka Dunia  Program Replikasi Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota  Evaluasi

18


Tahap Pelaksanaan P3KP 1. Persiapan: a. b. c. d. e. f.

Penyiapan Instrumen/Modul Penjaringan Peserta Pembentukan Tim Kota Pusaka Pusat dan Daerah Penandatanganan Piagam Komitmen Kota Pusaka Pengembangan Kapasitas Penyusunan Charta Pusaka

2. Pelaksanaan: a. Fasilitasi Pelaksanaan Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Pusaka (Output a.l. Peta Pusaka) b. Fasilitasi Penyusunan RAKP (Rencana Aksi Kota Pusaka) c. Fasilitasi Penyusunan RPKPP (Rencana Penataan Kawasan Pusaka Prioritas) d. Fasilitasi Penyusunan DED e. Implementasi Fisik (stimulan) f. Fasilitasi Penguatan Forum Komunitas

D

DUKUNGAN P3KP DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  Isu pengelolaan risiko bencana di kota pusaka menjadi salah satu instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka dan masuk dalam charta/piagam kota pusaka, dan;  Melakukan pengembangan kapasitas tim kota pusaka daerah dalam melakukan risk assessment pada penyusunan RAKP dan RPKPP, sekaligus untuk dapat menjadi tim HER (Heritage Emergency Response) untuk pusaka;  Inventarisasi aset pusaka untuk dapat digunakan sebagai panduan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sekaligus bahan untuk edukasi dan promosi;

Dukungan P3KP dalam Pengurangan Risiko Bencana…Lanjutan Fasilitasi pembentukan tim kota pusaka pusat dan daerah untuk dapat saling bersinergi dalam merajut berbagai upaya penataan dan pelestarian kota pusaka yang dilakukan pemda, K/L, & non pemerintah, termasuk dalam pengurangan risiko bencana di kota pusaka dan dapat bersinergi dengan BNPB dan BPBD

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

21

Dukungan P3KP dalam Pengurangan Risiko Bencana…Lanjutan

RTRW RDTR + PZ DUKUNGAN K/L

RENCANA KAWASAN STRATEGIS SOS-BUD

Input

Input

Penyusunan RAKP dan RPKP sebagai bentuk implementasi rencana tata ruang, yang juga telah mempertimbangkan kebencanaan dan merencanakan pengurangan risiko bencana, seperti rencana penyediaan jalur dan ruang evakuasi, perlu didukung dan dikawal oleh semua pihak, baik Pemerintah, pemda, dunia usaha, & masyarakat

PNPM PUSAKA, DLL PENATAAN KUALITAS KOTA PUSAKA BERBASIS EKONOMI KREATIF, DLL

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP):

Masterplan Citywide

-Inventarisasi Citywide -Penetapan Kawasan Pusaka Citywide -Penetapan Kawasan Pusaka Prioritas

Didampingi DJPR

RTBL HERITAGE TRAIL PENATAAN MUSEUM DIORAMA & BANGUNAN ETNIS PENATAAN & PENINGKATAN KUALITAS DAS, DLL

DUKUNGAN MASYARAKAT & SWASTA

KERJASAMA REGIONAL & INTERNASIONAL

RENCANA PENATAAN KAWASAN PUSAKA PRIORITAS (RPKPP)

Masterplan kawasan prioritas

PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK (DED) DAN NON FISIK

RAKP memuat:: -Inventarisasi &Dokumentasi -Kelembagaan dan Tata Kelola -Ekonomi Kota Pusaka -Pengelolaan Resiko Bencana -OlahFungsi Kota Pusaka -Olahdesain Bentuk KP -Penataan Ruang -Informasi, Edukasi, Promosi

PERSIAPAN KOTA PUSAKA INDONESIA PERSIAPAN MENUJU WHC

22

Dukungan P3KP dalam Pengurangan Risiko Bencana…Lanjutan

Penanganan fisik yang dilakukan dalam P3KP, sebagai stimulan, memungkinkan juga implementasi pengurangan risiko bencana di kota pusaka. Berikut contoh bentuk-bentuk penanganan fisik yang dilakukan dalam P3KP:

Penataan jalur pedestrian sebagai jalur evakuasi

Penataan RTH dan pedestrian sebagai ruang evakuasi

Penyediaan street furniture

Pembuatan jalur-jalur penghubung kawasan

Penataan tepi sungai

Pembuatan shelter bagi pedestrian

23

E Kesimpulan dan Rekomendasi • Aset pusaka adalah kekayaan sosial budaya Indonesia yang bernilai, sehingga perlu diselamatkan dari risiko bencana; • Isu kota pusaka perlu didorong dalam kebijakan penanggulangan bencana; • Tim kota pusaka dan BNPB-BPBD bersinergi dalam pengelolaan risiko bencana di kota pusaka, a.l. (i) dalam menemukan-menyepakati metode risk assessment untuk kota pusaka dan (ii) dengan BNPB-BPBD masuk dalam tim kota pusaka; • Rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana harus memperhatikan keberadaan aset pusaka, a.l. dapat dengan memfasilitasi pembentukan tim HER (Heritage Emergency Response); • Produk RTR, rencana PRB, dan RAKP saling terintegrasi, a.l. dengan muatan kebencanaan pada RTR terakomodasi pada rencana PRB dan diimplementasikan, seperti penyediaan jalur evakuasi dan tempat penampungan. Sources: internet

PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PENATAAN DAN PELESTARIAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

Recommend Documents