BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME A. KONDISI UMUM Kasus separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penanganannya semakin menunjukkan ke arah penyelesaian yang lebih cepat dan damai. Semakin menguatnya pengakuan dunia internasional terhadap integritas Aceh ke dalam NKRI merupakan nilai tambah yang patut ditindaklanjuti dengan langkah kongkrit. Masih diberlakukannya status darurat sipil dan masih kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia pasca musibah tsunami 26 Desember 2004, telah meningkatkan kepercayaan dan kebersamaan sebagian besar masyarakat Aceh dengan bangsa Indonesia lainnya. Kondisi ini dapat dijadikan landasan awal yang baik setelah selama ini kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat sangat rendah sebagai dampak kebijakan pembangunan dan kebijakan pertahanan yang dirasakan kurang memberikan rasa keadilan. Demikian juga, solidaritas internasional yang dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan bersedia dikoordinasikan oleh pemerintah Indonesia dan tidak mengkaitkan bantuannya dengan tujuan-tujuan politik tertentu, secara signifikan dapat mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat Aceh. Musibah tsunami juga telah berpengaruh pada melunaknya perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM), paling tidak untuk beberapa waktu sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi secara lebih baik dalam pembangunan kembali wilayah Aceh. Bersedianya tokoh separatis GAM di luar negeri untuk berdialog dengan pemerintah secara informal melalui mediasi LSM internasional Crisis Management Initiative di Helsinky Finlandia merupakan kemajuan yang positif. Oleh karena itu, pendekatan persuasif secara simultan terus dilakukan termasuk wacana dipertimbangkannya anggota GAM yang mau kembali ke pangkuan ibu pertiwi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA). Namun apabila ternyata hasil perundingan tetap gagal mencapai kesepakatan rekonsiliasi dalam kerangka otonomi khusus, maka langkah ofensif perlu dilakukan untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan GAM. Sementara itu kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif dan menunjukkan semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun demikian kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat seperti yang dilakukan oleh negara Vanuatu, sebuah negara kecil di kawasan pasifik, yang memberikan ijin pembukaan perwakilan OPM di negaranya, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya-upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi dengan OPM masih membutuhkan waktu untuk mencapai

keberhasilannya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mencegah semakin mengakarnya gerakan OPM lebih tepat jika diarahkan dengan cara mengambil hati masyarakat Papua dengan membangun Papua secara berkeadilan. Pencegahan dan penganggulangan gerakan separatisme terutama di Aceh dan Papua secara signifikan telah menguras sumber daya nasional. Berbagai langkah kebijakan telah diterapkan terhadap kedua wilayah tersebut. Otonomi khusus di propinsi NAD maupun di propinsi Papua merupakan salah satu kebijakan dari sejumlah kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan di kedua wilayah tersebut. Namun sampai saat ini, meskipun telah dicapai kesepakatan-kesepakatan, langkah rekonsiliasi belum menunjukkan tanda-tanda yang positif. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh pembangunan nasional tahun 2006 adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis dan menangkap tokoh kunci gerakan separatis baik GAM maupun OPM. Tertangkapnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata. Di samping itu, upaya-upaya pembinaan secara terus menerus perlu dilakukan agar gerakan separatisme tidak mengkristal sehingga sulit ditangani.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Tertangkapnya tokoh GAM dan OPM; 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; dan 3. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi gerakan separatisme pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separtisme; 2. Pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di NAD dan Papua terutama peningkatan kesejahteraan dan rasa cinta tanah air; 3. Penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat terutama masyarakat lokal dalam pencegahan dan penanggulangan separtisme; 4. Mendeteksi secara dini potensi-potensi konflik dan separatisme; 5. Penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat; dan 6. Pelaksanaan pendidikan politik yang berbasiskan multikultur dan rasa saling percaya.

II.4 – 2

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program Kegiatan Pokok RKP 2006

1.

Program Pengembangan Ketahanan Nasional 1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan; 2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional; dan 3. Pendidikan strategis ketahanan nasional.

Program Pengembangan Ketahanan Nasional 1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan; 2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional; dan 3. Pendidikan strategis ketahanan nasional.

1. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; dan 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.

Lembaga Ketahanan Nasional

2.

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara 1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme; 2. Koordinasi seluruh badanbadan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; dan

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara 1. Pengembangan intelijen negara didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/ fungsional agar mampu melakukan deteksi dini gerakan separatisme, serta penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan informasi, dan

1. Tertangkapnya tokoh GAM dan OPM; 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; dan 3. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.

Badan Intelijen Negara

No.

Sasaran Program

II.4 – 3

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 41.478,0

350.000,9

No.

3.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM


3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

pengawasan wilayah); 2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; dan 3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI 1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; dan 2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatankekuatan di luar negeri.

Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI 1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; 2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta deology di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; dan 3. Pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI

Sasaran Program

1. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM; dan 3. Meningkatnya dukungan internasional terhadap keutuhan dan integrasi NKRI.

II.4 – 4

Instansi Pelaksana

Dep. Pertahanan Dep. Luar Negeri

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

60.095,0



4.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI; 2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar; dan 3. Pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI; 2. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing dan LSM yang patut diduga dan mempunyai indikasi awal berpihak kepada gerakan separatis; dan 3. Pembinaan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap setiap upaya provokasi terutama menggunakan 5K, politisasi agama, politisasi hubungan pusat dan daerah sebagai alat pembenar berkembangnya separatis.

1. Tertangkapnya tokoh GAM dan OPM; 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; dan 3. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.

Menko Polhukam

5.

Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 1. Pendidikan politik masyarakat; 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan; dan 3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaanperbedaan dalam masyarakat.

Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 1. Pendidikan politik masyarakat; 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan; dan 3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Meningkatnya rasa kebangsaan Indonesia.

Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum & HAM, Menko Polhukam, BIN

No.

Sasaran Program

II.4 – 5

Instansi Pelaksana


103.697,5

No. 6.



Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok: 1. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat; dan 2. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok: 1. Peningkatan kualitas content layanan informasi yang akurat, aktual, cepat dan mudah; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi; 3. Perluasan capaian informasi sampai ke perdesaan; 4. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk membangun lembaga komunikasi; dan 5. Penyediaan fasilitas untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Sasaran Program Meningkatnya mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat, sehingga dapat menurunkan kekuatan dan perlawanan GAM dan gerakan separatisme lainnya

II.4 – 6

Instansi Pelaksana Dep. Komunikasi & Informatika, Menko Polhukam


BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Recommend Documents