BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME
A. KONDISI UMUM Keterlibatan dalam pergaulan internasional dan pengaruh dari arus globalisasi dunia, menjadikan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Kebijakan keamanan internasional yang didominasi oleh negara-negara adidaya untuk memerangi terorisme, menyebabkan aksi-aksi terorisme tidak hanya menjadi permasalahan keamanan dalam negeri negara-negara adidaya penggagas kebijakan perang melawan terorisme, namun juga menjadi permasalahan bagi suatu negara yang memiliki hubungan dengan negara adidaya. Peledakan bom di Kedutaan Besar Australia, meskipun terjadi di Indonesia, namun hal tersebut mengindikasikan adanya pesan ketidaksenangan pelaku terorisme terhadap kebijakan luar negeri Australia. Demikian juga peledakan bom di Kedutaan Besar Indonesia di Perancis, mengindikasikan adanya pesan tertentu kepada Indonesia yang membuat kebijakan tidak menguntungkan bagi organisasi pelaku terorisme. Sementara itu, kegiatan terorisme yang bernuansa lokal atau domestik memiliki karakter yang lebih spesifik. Peledakan bom di rumah-rumah ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat-tempat umum lainnya cenderung bernuasa politik dan SARA. Giatnya proses hukum terhadap mantan pejabat eksekutif dan legislatif di daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah memunculkan serangkaian teror kepada aparat penegak hukum yang berisikan pesan untuk menghentikan proses hukum pelaku korupsi. Sedangkan peledakan bom di tempat-tempat ibadah seperti gereja-gereja atau masjid-masjid cenderung ditujukan untuk mengadu domba antara kelompok agama di masyarakat. Upaya adu domba tersebut sering kali berhasil membakar amarah kelompok penganut agama, sehingga konflik horisontal tidak dapat terelakkan. Meskipun saat ini kejadian terorisme lokal cenderung menurun, akan tetapi pelaksanaan proses hukum yang tidak dibarengi dengan pengawalan keamanannya berpotensi memunculkan aksi-aksi terorisme bom. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum kejahatan politik dan korupsi, pemerintah telah melakukan upaya pengamanan yang lebih ketat. Meskipun upaya-upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, namun potensi aksi-aksi terorisme yang diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional masih merupakan
permasalahan keamanan dalam negeri Indonesia. Kekhawatiran ini didukung oleh sulitnya menangkap aktor dan pelaku utama berbagai aksi terorisme di berbagai wilayah Indonesia sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Keberhasilan menangkap dan mengungkap indentitas pelaku peledakan bom Bali, Hotel J.W. Marriot, atau Kedutaan Besar Australia oleh aparat keamanan saat ini diprediksikan masih terbatas pada jaring-jaring kecil dan belum menyentuh jaring-jaring besar. Perburuan terhadap tokoh teroris Dr. Azahari dan Nurdin Muh Top yang diduga kuat sebagai otak utama serangkaian aksi terorisme di Indonesia, sampai saat ini masih belum berhasil. Dengan demikian, dikhawatirkan masih akan terjadi serangkaian aksi terorisme dan pengungkapan jaringan dan sel terorisme belum dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Aksi terorisme internasional dalam jangka pendek seringkali berdampak cukup signifikan terhadap upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Oleh karena itu, kemampuan menangani dan menangkap pelaku serta mengungkapkan jaringan dan sel terorisme dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan mengamankan aktivitas dunia usaha. Belum tertangkapnya tokoh kunci terorisme merupakan tantangan bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal asing. Ketidakpastian jaminan keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme, barangkali merupakan salah satu jawaban utama mengapa pertumbuhan investasi asing di bidang industri masih berjalan di tempat, yaitu hanya berkisar 3 – 4 persen selama tiga tahun terakhir dan mengapa World Invesment Report menempatkan Indonesia pada posisi ke-139 dari 144 negara yang layak menjadi tujuan investasi dunia.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Tertangkapnya tokoh kunci terorisme; dan 2. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme; 2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris;
II.5 - 2
3. Memantapkan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi-potensi aksi terorisme; 4. Penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme; dan 5. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme.
II.5 - 3
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
1.
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara 1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; 2. Koordinasi seluruh badanbadan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; dan 4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.
2.
Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme;
No.
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara 1. Peningkatan upaya investigasi atas peledakan bom baik motif, pelaku dan jaringan; 2. Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional, Meningkatkan kerjasama koordinasi dalam bidang intelijen dan penegakan; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; dan 4. Pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat dan aman.
Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia
Badan Intelijen Negara
350.000,0
Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi untuk mendukung operasi kontra
Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia
Lembaga Sandi Negara
350.000,0
II.5 - 4
No.
3.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme; 3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror; dan 4. Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.
terorisme; 2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme; 3. Penggelaran jaringan komunikasi sandi di daerah rawan; dan 4. Perluasan pembangunan Jaringan Komunikasi Sandi Nasional dalam rangka kontra-terorisme.
Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan; 2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; 3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan
Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan; 2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; 3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; 4. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan
1. Tertangkapnya tokoh kunci terorisme; dan 2. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia
II.5 - 5
Instansi Pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Dep. Kehutanan
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
34.000,0
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No.
4.
5.
6.
7.
8.
prosedur pelaksanaan latihan bersama; Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan; Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror; Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; 5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan; 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; 7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror; 8. Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme; 9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD); 10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci
II.5 - 6
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
menangkal dan menanggulangi aksi terorisme; 9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD); 10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; 11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris; 12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara; dan 13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.
operasional terorisme; 11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris; 12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara; dan 13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.
Sasaran Program
II.5 - 7
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
