REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN ANTI TERORISME REPUBLIK FILIPINA TENTAN G KERJASAMA MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MENYAOARI kebutuhan untuk membentuk suatu kerangka kerja yang memfasilitasi kerjasama antara kedua negara guna mengatasi gangguan keamanan dan kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah negara masingmasing; MENEGASKAN kembali semangat dan tujuan serangkaian perjanjian yang telah terjalin antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina seperti Perjanjian Lintas Batas tanggal 11 Maret 1975 yang sudah direvisi, Perjanjian Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan tanggal 27 Agustus 1997, dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas yang telah diperbaharui tanggal 8 Maret 2011 . MENYADARI kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional di semua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif; BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme antara para aparat keamanan , pertahanan, intelijen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara;
MENDASARKAN PADA peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; TELAH MENCAPAI pemahaman sebagai berikut ; Pasal1 Tujuan Nota Kesepahaman ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam mencegah, menekan dan memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan teror lainnya, dalam segala bentuk dan peningkatan kapasitas atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan.
Pasal2 Lingkup Kerja Sarna Setiap Pihak menyanggupi untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan nasional masing-masing, dalam salah satu atau semua kegiatan berikut: 1.
Berbagi informasi intelijen;
ii.
Lebih meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum kedua negara;
iii.
Memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan, saling kunjung antar pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di lapangan, penyelenggaraan seminar, konferensi dan latihan bersama, jika dimungkinkan; Pasal3 Area Kerja Sarna
Kedua Pihak akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini terutama untuk mencegah, menekan dan memerangi teroris internasional dalam segala bentuk dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan teror lainnya, khususnya di bidang: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.
Pengawasan Perbatasan Pertukaran lnformasi Peningkatan Kapasitas Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi Rezim Hukum dalam hal Penanggulangan Terrorisme Internet I Cyber Terorisme Latihan Gabungan Aparat Penegak Hukum Bidang Terorisme lainnya Yang Dapat disetujui kedua Pihak di masa depan
Pasal4
Mekanisme Kerjasama Sesuai dengan hukum negara masing-masing, kedua belah Pihak dapat menunjuk secara bersamaan Pusat Penghubung masing-masing (CCLC). Untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, yang akan menjadi Pusat Penghubung (CCLC) adalah Deputi Kerjasama
lnternasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Untuk Dewan Anti-Terorisme Republik Filipina, yang akan menjadi Pusat Penghubung (CCLC) adalah Pusat Manajemen Program, Dewan Anti-
Terorisme. Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama (JWG) yang terdiri dari perwakilan Para Pihak dengan komposisi yang akan ditentukan oleh kedua belah Pihak. JWG ini akan diketuai secara bersama oleh anggota yang paling senior dari masing-masing Pihak dan kedua belah pihak dapat membentuk sub Kelompok Kerja. Tugas dari Kelompok Kerja Bersama (JWG) adalah: i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan prosedur dalam upaya melaksanakan Nota Kesepahaman ini;
ii. Melaksanakan program yang sudah disepakati bersama; iii. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini; dan
kegiatan
yang
iv. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi dan menyiapkan program berikutnya.
Kelompok Kerja Bersama (JWG) ini
bertemu secara plena setidaknya
sekali dalam setahun secara bergantian, di Filipina dan di Indonesia pada tanggal yang disepakati bersama. Sub-Kelompok Kerja dapat bertemu kapan saja di salah satu negara jika diperlukan.
Pasal5
Pendanaan Agar Nota Kesepahaman ini dapat diterapkan dengan tepat, salah satu Pihak dapat meminta bantuan Pihak lain untuk menggunakan berbagai upaya terbaik untuk mendanai berbagai kerjasama dan kegiatan yang sudah diatur bersama.
Pihak yang meminta menanggung semua biaya yang terkait dengan
perjalanan internasional, makanan dan akomodasi dari mereka yang mewa kilinya. Pasal6 Penyelesaian Sengketa
Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara kedua belah Pihak melalui saluran diplomatik.
Pasal7
Kerahasiaan Setiap informasi rahasia yang diberikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan Nota Kesepahaman ini tidak akan diteruskan atau diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang disampaikan oleh Pihak lainnya.
Pasal8 Penolakan Permintaan
Permohonan bantuan dapat ditolak seluruhnya atau sebagian, jika pihak yang diminta mempertimbangkan pelaksanaan permintaan akan merugikan kedaulatan negara, keamanan nasional atau kepentingan umum; Pihak yang meminta akan diberitahu segera tentang alasan penolakan secara keseluruhan atau sebagian untuk melaksanakan permintaan tersebut, dalam hal apapun, dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permintaan permohonan tersebut diatas.
Pasal9
Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, dengan persetujuan tertulis oleh kedua Pihak. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana yang ditentukan oleh para pihak.
Pasal 10
Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama tiga tahun. Selanjutnya, kecuali atau dinyatakan sebaliknya oleh salah satu Pihak, Nota Kesepahaman ini akan secara otomatis diperpanjang untuk periode selanjutnya dalam jangka waktu tiga tahun.
Salah satu Pihak dapat setiap saat menghentikan berlakunya Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu tiga bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. DENGAN DISAKSIKAN KEDUA BELAH PIHAK, yang bertandatangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Nota Kesepahaman ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Manila pada hari keduapuluhtiga bulan Mei tahun 2014, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK BADAN NASIONAL PENANGGULANGANTEROmSME REPUB~ INDONESIA
Signed ANSYAAD MBA I KEPALA BNPT
UNTUK DEWAN ANTI TERORISME REPUBLIK FILIPINA
Signed CESAR P. GARCIA, JR. PENASEHAT KEAMANAN NASIONAL
llltPUBLII[ INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ANTI-TERRORISM COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM
The National Counter Terrorism Agency of the Republic of Indonesia (NCTA) and the Anti-Terrorism Council of the Republic of the Philippines (ATC) (hereinafter referred to as the "Parties"); REALIZING the need to establish a framework to facilitate cooperation between the two countries to address security incidents and transnational crimes occurring within the territory of either country; REAFFIRMING the spirit and intent of existing agreements between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines such as the Revised Agreement on Border Crossing between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia dated 11 March 1975, Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security dated 27 August 1997, and the Memorandum of Understanding between the Philippine National Police (PNP) and the Indonesian National Police (INP) on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime and Capacity Building renewed on 8 March 2011 ; RECOGNIZING the need to strengthen international cooperation at all levels in combating terrorism in a comprehensive manner; DESIRING to enhance counter-terrorism cooperation between the officials of security, defense , intelligence and law-enforcement agencies of the two countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries ;
HAVE AGREED on the following: Article 1 Objective
This Memorandum of Understanding (MoU) shall provide a framework for cooperation in preventing, suppressing and combating international terrorism , in all its forms, and other terror-related transnational organized criminal activities, and for capacity building on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit.
Article 2 Scope of Cooperation
Each Party undertakes to implement this MoU , in accordance with its respective domestic laws, in any or all of following activities:
i.
Intelligence information sharing;
ii.
Further enhancing cooperation between the two countries' law enforcement agencies;
111.
Strengthening capacity building and capabilities through networking and programs of training and education; exchange of visits of high officials, analysts and field operators; seminars , conferences and joint exercises, as appropriate.
Article 3 Areas of Cooperation
Both Parties shall implement this MoU particularly to prevent, suppress and combat international terrorism, in all its forms, and other terror-related transnational organized criminal activities particularly in the areas of: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.
Border Control Exchange of Information Capacity Building Deradicalization and Counter Radicalization Legal Regimes in Counter Terrorism Internet I Cyber Terrorism Law Enforcement Joint Exercises Other fields of terrorism as both Parties may agree in the future.
Article 4
Cooperation Mechanism In accordance with the laws of their respective countries, both Parties may designate their respective communication cum Liaison Centers (CCLC). For the National Counter-Terrorism Agency of the Republic of Indonesia, the CCLC will be the Deputy for International Cooperation of the Indonesian National Counter Terrorism Agency. For the Anti-Terrorism Council of the Republic of the Philippines, the CCLC will be the Anti-Terrorism Council-Program Management Center (ATCPMC). The Parties shall maintain a Joint Working Group (JWG) consisting of Parties' representatives with the composition to be determined by both Parties. It shall be co-chaired by the Most Senior Member from either Party, and subWorking Group/s may be organized by both parties. The tasks of the JWG are:
i.
Formulate and determine policies and procedures in the endeavor to implement the MoU;
ii.
Implement mutually-agreed-upon policies and activity programs;
iii.
Coordinate and oversee the implementation conducted within the framework of this MoU ; and
iv.
Evaluate implemented activities, identify and prepare subsequent programs.
of
activities
The JWG shall meet in plenary at least once a year, alternately, in the Philippines and Indonesia, on a date mutually agreed upon. The sub-Working Group/s may meet anytime in either country as necessary.
Article 5 Funding/Cost
In order for this MoU to be appropriately implemented , either Party may request assistance from the other Party using best efforts to fund mutuallyarranged activities and cooperation. The requesting Party shall bear all costs associated with the international travel, meals and accommodation of its representatives.
Article 6
Settlement of Disputes Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the two Parties through diplomatic channels.
Article 7 Confidentiality
Any confidential information provided by one Party pursuant to this MoU shall not be passed on or disclosed to a third party without the express consent of the other Party.
Article 8 Refusal of Requests
Request for assistance may be refused completely or partially, if the requested Party considers the execution of the request to be prejudicial to its state sovereignty, national security or public interests; The requesting Party will be notified promptly of the reason for the complete or partial refusal to execute its request, in any case, within thirty (30) days from the receipt of the abovementioned request.
Article 9 Amendment
This MoU may be amended or revised, as deemed necessary, by mutual written consent of the two Parties. Such amendment or revision will come into effect on such a date as may be determined by the Parties.
Article 10 Duration
This MoU shall come into force on the date of its signature and shall remain in effect for three (3) years. Subsequently, unless or otherwise indicated by either Party, the MoU shall be automatically renewed for further period of three (3) years at a time . Either Party may at any time terminate this MoU by giving three (3) months advance written notice to the other Party
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this MoU . DONE in duplicate in Manila on this 23rd day of May in the year 2014, in English and in Indonesian language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
THE REPUBLiC OF INDONESIA
FOR THE ANTI-TERRORISM COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Signed
Signed
ANSYAAD MBAI HEAD OF THE NCTA
CESAR P. GARCIA, JR NATIONAL SECURITY ADVISER
NATIONAL COUNTER TERRORISM AGE~CYOF
