RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Masa Persidangan
: II
Tahun Sidang
: 2014-2015
Jenis Rapat
: Rapat Dengar Pendapat
Rapat Dengan
: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Senin, 19 Januari 2015
Waktu
: 10.00 WIB s.d selesai
Ketua Rapat
: Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.AG,M.Hum, MA
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto, SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara
: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014 2. Tidak Lanjut Ikhtisar Semester I BPK RI Tahun 2014 3. Paparan Program Kerja Tahun 2015 4. Isu-isu Aktual
Hadir
: 39 Anggota 3 izin
KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M. AG, M.HUM, MA/ F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, serta kesempatan untuk dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebagaimana lazimnya 1
dilakukan di Komisi VIII DPR RI, sebelum kita memulai acara, marilah sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah seraya berdo'a demi kesuksesan dan kelancaran acara rapat kita pada hari ini dengan membaca Ummul kitab bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non Islam kami persilakan untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan apa rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti ini rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2015, serta sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Januari 2015, maka pada hari ini Senin, 19 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda evaluasi APBN Tahun 2014; Tindaklanjut hasil pemeriksaan semester satu BPK RI tahun 2014; Paparan program kerja BNPB Tahun 2015; dan isu-isu aktual. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI sampai saat ini pada rapat kali ini telah hadir 8 fraksi dari 10 fraksi yang ada, jumlah anggota 18 anggota dan ada 4 orang anggota Komisi VIII yang izin untuk mengikuti rapat di Banggar (Badan Anggaran) DPR RI. Kemudian ada izin 7 orang yang sedang berada di Dapil masing-masing. Nah, hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB) (RAPAT: SETUJU) Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa agenda rapat kita adalah: 1. Pengantar dari Ketua Rapat; 2. Penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 3. Tanya jawab dari Anggota Komisi VIII dan juga respon dari pihak BNPB; 4. Kesimpulan rapat; dan 5. Penutup. Ini tawaran kita untuk sampaikan, apakah agenda ini dapat disepakati? Saudara Kepala Badan yang kami hormati, Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kami hormati dan seluruh jajarannya, Rapat pada hari ini merupakan rapat kerja pertama kalinya antara Komisi VIII DPR RI periode 2014-2019 dengan BNPB. Untuk itu perlu saya perkenalkan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah hadir. Saya sendiri nama Dr.H.Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA dari daerah pemilihan II Sumatera Utara, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Di sebelah kanan saya, Bapak DR. H. Sodik Mudjahid dari daerah pemilihan satu Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Dr.H. Didin Ishak, SH., M.Hum, beliau adalah dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat III dan sebetulnya ada di sebelah paling kiri mestinya ada Ibu Ledia 2
Amaliah. Ada? Baru sampai, selamat datang. Beliau adalah dari daerah pemilihan Jawa Barat I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ini kelihatannya tidak asing lagi karena orang lama. Ada satu lagi paling kanan mestinya yaitu Bapak Drs. Fathan, beliau dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, dari perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Jawa Tengah II. Mungkin sebentar lagi yang paling baru bergabung di pimpinan ya Pak Fathan ini. Baik selanjutnya ada di paling sebelah kanan, berjejer dari sebelah ini, ini ada Pak Choirul Muna, beliau Dapilnya nanti akan dijelaskan sendiri karena belum semua saya Dapil-Dapilnya Pak. Pak Choirul Muna ini dari Fraksi Nasdem. Kemudian ada Pak Fikri, beliau dari Fraksi PKS. Nanti dijelaskan ketika menanggapi, dijelaskan lagi sesuai dengan tata tertib kita, dari PKS Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Achmad Mustaqim dari PPP, beliau juga dari Jawa Tengah. Paling kanan di belakang ada Pak Asli Chaidir dari Sumatera Barat I dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Lalu ada Pak Nur dari Golkar, kemudian di depan sebelah kiri saya Ada Ibu Delia, ini dari Golkar juga yang jilbab hitam. Ada lagi tidak? Kelewatan Pak. Yang sebelum Ibu Delia ada namanya KH. Fauzan ini dari DKI, dari Fraksi PPP, kemudian ada Ibu Delia tadi. Kemudian ada Ibu Endang Maria yang jilbab kuning dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Itet daerah pemilihan Lampung, nanti dijelaskan bu. Lampung II ya? Ini dari Fraksi PDIP. Lalu ada Pak Kyai Maman dari Jawa Barat dari Fraksi KB ya Pak? Kebangkitan Bangsa. Kemudian ada Ibu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang pakaian baju putih, ini agak terkenal karena seorang artis juga ini, baru meluncurkan filmnya ini nanti diperkenalkan dulu ibu supaya nanti bapak-bapak BNPB bisa nonton karena ada banjir-banjirnya juga lihat itu di filmnya itu. Beliau ini dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Jawa Tengah IV kalau tidak salah bu ya? Kemudian di belakang tidak kelihatan, ini yang PDI, Pak Agus ya? Pak Agus dari daerah pemilihan Sumatera Barat II dari Fraksi PDIP. Kemudian ada Pak Samsu Niang dari PDIP juga, daerah pemilihan Sulawesi Selatan. I atau II Pak? II. Kemudian yang terakhir dari PDIP, Mas yang paling muda ini kelihatannya, Hasbi Asyidiki dari Banten II ya? Banten I, Daerah Pemilihan Banten I, PDIP. Jadi melihat komposisi yang ada, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut pada dialog. Melihat komposisi yang ada, maka Komisi VIII DPR RI tidak ada lagi KIH dan KMP, jadi disini adalah Komisi VIII DPR RI yang Insya Allah bersama-sama dengan BNPB ikut memperjuangkan nasib rakyat Indonesia agar persoalan bencana ini bisa kita tanggulangi secara bersama-sama.
Baik, Bapak/ibu saudara-saudara yang berbahagialah, Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, bahwa rapat kerja dengan BNPB pada hari ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI dalam hal bermitra kerja dengan BNPB, penanggung jawab penanggulangan bencana akan semakin berat mengingat dari aspek ancaman bencana saat ini semakin meningkat yang ditandai dengan terjadinya berbagai macam bencana di daerah seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kemudian kebakaran, pesawat jatuh, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya dan ini sudah kita saksikan beberapa waktu belakangan ini dan kami tentu saja mengapresiasi peran serta dari BNPB yang sangat sigap untuk menanggulangi beberapa bencana yang tentu saja kawan-kawan di Komisi VIII selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terakhir meskipun belum ada kemitraan yang betul-betul berjalan dengan bagus karena baru hari ini kita bertemu. Nah, kemudian di lain pihak program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi tahun-tahun yang lalu sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi ada bencana-bencana yang sudah kita inventaris dan belum terselesaikan dengan baik artinya masih ada pekerjaan-pekerjaan kita yang harus kita lakukan untuk melakukan rehabilitasi dan konstruksi terhadap daerah-daerah yang pernah kena bencana tersebut. Disamping itu pula berbagai rencana baru terus kita buat dan kita rencanakan yang membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan responsif. Ada salah seorang anggota Komisi VIII yang baru datang, Ibu Dessy Ratnasari ini dari Fraksi Partai Amanat Nasional dari daerah pemilihan 3
Jawa Barat. Jawa Barat berapa Bu Dessy? Jawa Barat IV. Jadi bagi yang belum kenal Dessy Ratnasari ya ini. Lagunya dulu "Tenda Biru". Ada satu lagi Pak Iqbal Romzy yang angkat tangan paling belakang kanan Pak. Beliau dari Fraksi Partai Kesejahtera, daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Ini sekalian nanti diperkenalkan lagi. Nah, karena itu bapak/ibu, saudara. Berbagai macam bencana yang terjadi tentu sangat menyentuh perasaan kita. Saya bisa mengatakan bahwa salah satu yang bisa membuat kita bersatu secara sebagai anak bangsa adalah justru karena adanya persoalan-persoalan bencana. Jadi kita bisa berbeda agama, bisa berbeda suku, bisa berbeda bahasa dan adat istiadat tetapi ketika muncul bencana maka tidak ada suku, agama, ras ataupun agama yang bisa memisahkan kita tapi semua kita bisa bersatu karena saya katakan bencana adalah common enemy atau musuh bersama kemanusiaan. Karena itu, nilai-nilai kemanusiaan kita akan menjadi terwujud dengan begitu saja bilamana kita betul-betul mempunyai visi yang sama di dalam menangani bencana yang hari-hari belakangan ini semakin banyak ktia temukan di Indonesia. Saya teringat ketika bencana tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu, dimana Pak Kepala Badan, saya kira termasuk sebagai salah seorang panglima di dalam menangani bencana itu, semua orang tidak memandang agamnya, semua orang bergotong-royong untuk bersama-sama menanggulangi dan membantu korban-korban yang ada disana. Mestinya semangat seperti ini terus bisa kita bangun, sehingga dengan demikian persoalan bencana bukanlah hanya tugas dari BNPB tetapi adalah tugas tugas semua elemen bangsa ini dan dengan demikian kita semakin siap untuk menghadapi berbagai macam bencana yang setiap saat pasti ada di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang betul-betul dijadikan sebagai tempat dimana memang kita sadari akan muncul berbagai macam bencana seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, karena itu tugas dari Komisi VIII dan fungsinya adalah memberikan respons cepat dan tanggap terhadap berbagai macam proses penanggulangan bencana yang ada karena dengan tugas, tiga tugas pokok yang dimiliki oleh DPR termasuk diantaranya adalah legislasi, kemudian pengawasan dan penganggaran, tentu harus sejalan dengan apa yang ingin dikerjakan oleh BNPB. Dalam konteks itulah, saya kira maka rapat kali ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan karena sebetulnya pada sidang pertama DPR RI pada sebelum reses yang lalu itu, sudah ketinggalan kita satu periode Pak, satu masa sidang karena ada persoalan politik memang yang secara nyata belum bisa diselesaikan dan hari ini persoalan-persoalan politik itu telah dapat kita selesaikan dengan baik. Dan hari ini kami sudah berkumpul disini Komisi VIII, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pandangan, yang ada adalah membangun kemitraan dan sinergi yang baik dengan BNPB. Oleh karena itu pada Rapat Kerja hari ini Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui dan mendapat penjelasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seluruh jajarannya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun 2014 dan rencana apa yang akan dilakukan pada tahun 2015 baik dari aspek anggaran, regulasi dan masalah-masalah aktual lainnya. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana realisasi program dan anggaran tahun 2014, baik realisasi penyerapan anggarannya maupun capaian target kinerja yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Penjelasan Kepala Badan terkait dengan hal ini sangat penting karena berdasarkan penjelasan Kepala Badan nantinya akan dapat diketahui apa yang telah dicapai selama tahun 2014, berapa anggaran yang telah direalisasikan, yang sedang direalisasikan dan yang akan direalisasikan. Selain itu Komisi VIII DPR RI juga perlu mendapat data-data yang rinci terkait dengan realisasi program dan anggaran tahun 2014, antara lain anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, tanggap darurat dan kesiapsiagaan yang disertai dengan penjelasan dimana saja program itu dilakukan, tantangan apa saja yang dihadapi selama ini. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh BNPB dan penyelenggara penanggulangan bencana pada tahun 2015. Penjelasan Kepala Badan secara komprehensif dan integral terkait langkah antisipatif dan prediksi tentang penanggulangan bencana tahun 2015 akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh kawan-kawan di Komisi VIII untuk melakukan berbagai koreksi dan persiapan secara menyeluruh sehingga berbagai potensi bencana pada tahun 2015 ini dapat kita meminimalisir. Kalau untuk menghentikan bencana tidak bisa Pak tetapi kalau untuk sekedar meminimalisir korban, baik korban harta maupun jiwa itu bisa kita lakukan karena 4
itulah ini mungkin penting untuk kita dengarkan dan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan semester satu BPK RI tahun 2014 dan tantangan apa saja yang dihadapi. Ini adalah tugas DPR untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dipercayakan oleh rakyat kepada DPR dan juga kepada BNPB. Yang keempat, bagaimana respon dan langkah BNPB dalam rangka menyikapi masalah aktual penanggulangan bencana sesuai dengan fungsi komando, pelaksana dan koordinasi dalam penanganan bencana saat ini di berbagai daerah. Penjelasan Kepala Badan sangat kami harapkan agar dapat diperoleh perkembangan aktual terkait penanggulangan bencana seperti gunung Sinabung, bencana banjir di Aceh dan bencana longsor di Banjarnegara serta berbagai macam bencana yang lain, yang sudah ada dan sedang ditangani oleh BNPB. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kami sebutkan di atas tadi itu, menurut Komisi VIII DPR RI sangat penting menjadi perhatian kita bersama, sebab berdasarkan pengalaman selama ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, demografis dan geologis yang memungkinkan sering terjadinya bencana. Sampai saat ini bencana yang timbul dapat dikarenakan oleh alam maupun ulah tangan manusia yang berakibat pada kerugian harta benda dan dapat menghambat pembangunan nasional sehingga perlu diupayakan penanggulangan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta menyeluruh. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar lebih proaktif dan progresif dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu menjalankan fungsi komando, pelaksana dan koordinasi penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi saya kira ini mungkin akan dipaparkan, perlu juga diketahui oleh Bapak Kepala Badan dan juga jajaran bahwa sebagian besar Anggota Komisi VIII DPR RI adalah baru. Mungkin Pak Kepala Badan juga bisa mengenali ada yang baru, saya kira yang lama ada beberapa orang karena itu kami ingin nanti mendengarkan juga tentang paparan apa BNPB itu apa sih sebetulnya? Landasan hukum yang membuatnya dia lahir itu apa? Bahkan, mungkin kalau Pak Samsul ini tahu persis ini mengapa ini lahirnya badan ini. Kalau tidak salah sejak didirikan badan ini, itu masih beliau sebagai Kepala Badannya sampai hari ini dan konon saya dengar belum ada perintah untuk mengganti bahkan sudah diminta untuk melanjutkan, saya dengar seperti itu dan perlu juga kita apresiasi selama menjalankan tugas sebagai Kepala Badan. Bapak Kepala Badan kita ini telah mendapat gelar Profesor, jadi luar biasa yaitu di bidang Ilmu Sosiologi Kebencanaan dari Universitas Jember di Jawa Timur, begitu Pak ya? Jadi ini profesor dalam bidang sosiologi kebencanaan. Jadi saya sendiri Pak seorang akademisi belum dapat professor ini. Nanti saya akan berguru soal itu bagaimana supaya jadi Anggota DPR sekaligus bisa jadi profesor karena kalau meninggal dunia nanti katanya Pak Kepala Badan, ditanya sama malaikat itu, iya kan? Bagaimana saudara? Lalu ditanya, anda ini S1, S2, S3? Yang tanya itu. "Wah, saya tidak tahu Pak". "Saya ini Profesor, anda tidak layak untuk bertanya kepada saya", kan begitu. Jadi itu saya kira juga penting ya maka yang belum profesor disini silakan saja dikejar. Ini saya sebetulnya punya cita-cita itu dan saya masih ngajar juga pak walaupun saya sudah berhenti PNS tapi nanti sebentar lagi saya akan mengajar di swasta ya karena pengabdian pada ilmu pengetahuan saya kira juga sesuatu yang sangat penting karena itu saya apresiasi Bapak Kepala Badan yang sudah memang bekerja serius di BNPB dan juga sekaligus sudah memperoleh gelar profesor yaitu pengakuan dalam bidang akademik. Baik saudara-saudara, khususnya Kepala Badan yang kami hormati. Demikianlah pengantar yang bisa saya sampaikan pada pembukaan rapat kali ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan semoga apa yang kita lakukan selama ini bisa mendapat nilai yang cukup penting baik di mata manusia maupun di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk masuk pada agenda berikutnya, kita minta penjelasan dari Bapak Kepala Badan dan juga jajarannya tentang hal-hal yang menjadi pokok pertanyaan yang sesampaikan pada pendahuluan pidato pengantar ini. Kepada Bapak Kepala Badan dan juga jajarannya kami persilakan. KEPALA BNPB (SYAMSUL MAARIF):
5
Bismillahirahmanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan Ibu/Bapak sekalian, Anggota yang terhormat Komisi VIII DPR RI, Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi, karena beberapa waktu Bu Lidia ini menelepon saya untuk bertemu saja, hati saya rasa ingin bertemu, tetapi ada masalah politik yang saya juga. Saya ini sudah tua jadi agak malu, kalau dibilang nanti saya tidak tahu aturan, jadi saya tanya sama Menteri Sesneg, bagaimana enaknya ini? Saya ketemu tidak? Maunya sih ketemu. Tunggu sajalah Pak sampai nanti ada waktunya, memang kadang-kadang demi waktu ini atau by the time ini penting dan patut kita syukuri bahwa sekarang tidak ada hambatan psikologis apapun diantara kita, karena ada tadi karena bukan hanya common enemy Pak Ketua, tapi common interest kita bersama sebagai bangsa untuk menyadari lebih dalam bahwa kita ini hidup di sebuah lingkungan yang memang penuh dengan potensi bencana atau bahaya dan itu di Undang-Undang Dasar 1945 tidak terjadi itu. Saya adalah salah satu pelaku untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena pada saat itu saya juga Anggota DPR seperti bapak/ibu sekalian, cuma lupa kita hanya membuat satu bab, satu pasal tentang keberadaan kita ini. Disana hanya disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan, berciri nusantara dan batas-batasnya ditentukan oleh undang-undang, hanya itu tok. Mestinya ditambah lagi bahwa yang dimaksud pada Pasal 1 itu adalah terdiri dari sekian ratus gunung berapi yang menyuburkan bangsa tetapi sekaligusi juga mengancam kehidupan kita. Terdapat 4 lempeng yang menjepit kita tetapi sekaligus juga kalau bergerak dia juga akan memperkaya kita dengan berbagai mineral yang ada di dalam bumi kita. Kita berada di khatulistiwa, berarti bahwa di sebelah utara kemarau, di sebelah selatan hujan dan seterusnya. Kita terkena fenomena El Nino dan La Lina itu semua mestinya di Undang-Undang Dasar itu ada, sehingga ketika tadi Bapak Ketua tadi menyampaikan apa dasar hukum atau cantolan dari lahirnya BNPB ini, tak lain dan tak bukan adalah persoalan urusan bawah yaitu kita sadari, tahun 2004 itu kita belum punya sistem penanggulangan bencana. Ketika terjadi Aceh, atau istilahnya itu Tsunami Aceh, itu kita memang belum mempunyai sistem untuk mencegah. Oleh karena itulah, kemudian rakyat kita melalui DPR RI berinisiatif untuk membuat Undang-Undang ini. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang di dalamnya sudah menyangkut masalah sistem yang dimaksud itu. Jadi inisiatifnya inisiatif DPR termasuk penamaannya mohon maaf juga dari DPR. Kenapa BNPB untuk tingkat nasional dan kenapa BPPD di tingkat daerah. Saya sudah mengusulkan waktu itu. Saya tidak mendapat Ampres, tetapi saya dipanggil sebagai RDP pada saat itu. Saya menyampaikan, kenapa tidak disebut saja Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional, kemudian Badan Penanggulangan tingkat provinsi dan tingkat daerah. Jadi, akhirnya seperti bagaimana ya? BNPB, lalu dibawah BPPD begitu tapi teman-teman waktu itu dari mitra saat itu dari DPR RI mengatakan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa memang persoalan organisasi kebencanaan ini bukan vertikal, saya ulang lagi, bukan vertikal. Jadi disana otonomi di daerah memang mendapatkan porsinya sebagai satu bukti bahwa sebetulnya persoalan kebencanaan itu harus desentralisasi, itu maunya. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam, bahwa ternyata dalam prakteknya teman-teman kita dari DPR RI khususnya Komisi VIII pada saat itu, apalagi dari teman-teman dari Dapilnya masing-masing, selalu minta BNPB untuk terjun langsung ke daerah itu. Apa artinya itu? Barangkali kita bergeser, nanti kita sudah waktunya diadakan penyempurnaan Undang-Undang karena sudah berumur lebih dari 5 tahun, saya kira layak untuk kita kita ubah sesuaikan atau mungkin tidak harus desentralisasi tapi dekonsentrasi barangkali. Jadi harus ada UPTUPT. Kami sebetulnya menginginkan itu tetapi berdasarkan Undang-Undang maka Menteri PAN tidak mudah untuk memberikan tambahan organisasi kepada kami bapak/ibu sekalian. Untuk diketahui awalawal terbentuknya BNPB ini, anggota kami itu hanya 153 orang untuk mengurusi seluruh bencana seIndonesia. Sekarang, Alhamdulillah sudah mencapai 400 orang. Kalau dibandingkan dengan yang lainlain sangat jauh, tapi itulah, tapi tidak apa-apa, saya juga mendapatkan tambahan semangat karena juga dari DPR RI terus terang saja Komisi VIII dan saya yakin benang merah itu akan selalu ada 6
sebetulnya yang kita urusi adalah urusan kemanusiaan. Itu sebabnya, saya sering berwanti-wanti ya kalau saya sekarang sudah berumur 65 tahun ya Pak ya, kadang-kadang 56 tadi katanya ada yang bilang begitu, saya sendiri begitu, lihat situasi dan kondisinya. Barangkali juga mohon yang mengganti kalau bisa itu betul-betul orang yang tidak terbatas pada masalah politik, masalah agama dan seterusnya, harus profesional betul begitu. Saya mendapat bantuan banyak dari Komisi VIII DPR RI dan saya yakin dengan pembukaan oleh Bapak Ketua tadi saya tetap semangat, bersyukur karena nyata-nyata bahwa masalah kebencanaan ini bukan sesuatu yang asing karena memang bencana ini adalah everybody bussiness, hanya saja karena kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh anggaran, dibatasi oleh akretabilitas, dibatasi oleh transparansi maka mau tidak mau kita berada disana. Jadi struktur itu sendiri terus terang saja juga kadang-kadang merupakan konstrain bagi kami misalnya bagaimana uang yang sudah kita berikan ke daerah karena di daerah tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab sendiri, balik lagi ke Menteri Keuangan. Bolak-balik, bolak-balik, akhirnya uang itu hilang. Bukan karena dikorupsi tapi hilang, loh ini tidak bisa menghabiskan, dikasihkan untuk program yang lain. Jadi, saya sangat bersyukur bahwa beberapa waktu yang lalu diantara bapak/ibu sekalian sudah ikut bersama kami untuk hadir di tempat perbencanaan. Itu artinya, bahwa kita sudah disatukan oleh sebuah kondisi yang sama-sama kita hadapi sebagai manusia itu tidak ada bedanya. Dan saya sebagai pelaksana maupun Bapak/Ibu yang mempunyai fungsi DPR baik dari legislasi, pengawasan, maupun budgeting itu sama kalau sudah menghadapi kemanusiaan itu. Baik, yang kedua saya ingin memperkenalkan juga teman-teman para pejuang BNPB ini yang sekali lagi kami dengan rendah hati mengatakan masih belum banyak yang kami bisa lakukan, apa yang kami lakukan itu belum seberapa dan itu saya masukkan di hymne kami Pak apa yang kami lakukan, bakti kami ini belum seberapa. Waktu umur kami 6 tahun meskipun kata Pak Daulay tadi mengatakan bahwa waktu itu tidak menjadi ukuran yang penting kualitasnya. Namun demikian kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang kami sendiri rasakan masih perlu ditingkatkan meskipun itu tidak hanya berasal dari internal kami tapi lebih banyak ada constrain-constrain yang juga memang kita perlu selaraskan terutama pasal perundang-undangan Pak itu satu sama kadang-kadang saling memotong, ini mohon juga, saya tidak tahu bagaimana caranya supaya inii bisa lancar. Yang pertama sebelah kanan saya, saya perkenalkan adalah Ir. Dodi Riswandi, beliau adalah Sestama kami, sekretaris utama. Lalu sebelah kiri saya adalah Bapak Bintang Siswanto adalah Irtama (Inspektur Utama) kami. Kita mulai dari kanan-kiri kita gonta-ganti saja. Pak Tri Budiarto adalah Deputi Penanganan Darurat. Jadi yang nanti kalau sering ke lapangan itu biasanya rekan-rekan dari DPR itu senangnya pas kejadian, karena itu pada saat itu kan TV juga banyak. Kemudian juga semuanya kelihatan kita langsung begitu, tapi tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah sebelah kiri kami ini. Ini Deputi Kesiapsiagaan ini, Pak Wisnu Wijaya. Cuma ini orang-orang dari dunia usaha pun saya ajak terlibat latihan agak sulit Pak karena tidak bisa dilihat kan? Latihan itu kadang-kadang juga hanya begitu-begitu saja begitu atau dalam rangka kita melahirkan sebuah produk-produk baru berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, ini sering tenggelam padahal itu yang paling penting seperti bapak pimpinan menyampaikan bahwa kita tidak akan mengurangi bencananya , yang kita bisa kurangi adalah risikonya. Dan memang ada gerakan internasional yang disebut dengan pengurangan resiko bencana atau disaster reduction. Dan Alhamdulillah untuk kegiatan itu, Indonesia termasuk leading. Jadi kalau dikit-dikit dulu, dulu tapi itu, begitu ngomong Jepang-Jepang, kita tidak kalah dengan Jepang Pak. Jangan hanya dengar-dengar saja, boleh dilihat di ... Jepang saja sekarang habis Fukushima, sudah beberapa tahun ini, rekap-rekon masih babak belur sekarang pak dan banyak yang belajar juga dari kita. Jadi sebagai bangsa kita tidak usah terlalu menuntut dengan bangsa lain tapi buat kita belajar yang baik oke. Sebagai sebuah komparasi. Lalu sebelah kanan saya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi tadi yang sering banyak hal yang ini agak berat memang di rehab-rekon ini. Pak Harmensyah. Kemudian yang sebelah kiri saya adalah Pak Bambang Sulistyo, beliau adalah bidang logistik yang harus selalu menyiapkan ada kadang-kadang itu kalau ada bencana itiu "pesta tahunan" kadang-kadang dijulukkan begitu karena sudah tahu ah sebentar lagi akan bencana, bersyukur Pak Sam itu sudah menyiapkan logistik, mari kita bersuka ria pada saat banjir datang, ada kadang-kadang 7
begitu Pak. Jadi, ada tulisan ini rice cooker tahun 2010, ini rice cooker tahun 2012, ini rice cooker. Jadi seolah-olah bantuan itu lalu menjadi museum tertentu bagi masyarakat kita ... Yah malah senang begitu. Ini selimut tahun sekian, bertumpuk dia Pak. Makanya ini juga apakah kita juga harus terburuburu segera memberikan bantuan yang membuat masyarakat kita dengan intervensi kita itu menjadi tergantung atau kita memang menolong benar sehingga dia mampu berdiri. Jadi itu persoalan yang saya kira kita diskusikan karena kebhinekaan kita itu juga ada resiko. Kalau banjir di Jakarta berbeda dengan banjir di Mandailing Natal tempat Dapilnya Pak ketua. Berbeda lagi dengan banjirnya di Ambon. Berbeda lagi dengan banjirnya di Papua. Bukan banjir yang berbeda tapi sikap masyarakat menghadapi banjir itu yang sungguh berbeda. Paling saya kira nanti kita bisa lihat dalam diskusi kita. Lalu di belakang kita ini juga para pejuang juga, Eselon II yang membantu ditiap-tiap ini. Saya kira nanti perkenalannya sambil karena nanti akan selalu mendampingi bapak kalau ibu kalau berkenan untuk hadir di tempat-tempat perencanaan. Saya kira itu sebagai sebuah pembukaan. Lalu yang kedua, saya ingin memberikan penjelasan awal sesuai permintaan bapak pimpinan, sebelum saya menjawab undangan Komisi VIII tentang pokok perihal yang kita bicarakan dan biasanya kalau sidang pertama begini Pak kita inginnya itu sampai malam kalau boleh supaya kita betul-betul dari awal, kita mempunyai pengertian yang sama dan kita ada siap semua sampai malam kan? Kecuali situasi dan kondisi memang, oleh karena kita perlu sekali untuk kita. Logistik yang penting sudah kita siapkan juga. Rice cooker. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Jadi terima kasih Pak Pimpinan, ini ada beberapa penjelasan di buku ini tapi saya juga mohon maaf karena dicetak kecil, ada beberapa tulisan yang kurang jelas barangkali mungkin bisa dilihat di screen. Yang pertama kami akan menyampaikan apa itu BNPB. Tadi sedikit sudah kami sampaikan bahwa BNPBN ini lahir karena kehendak rakyat dan melalui DPR dibuatlah undang-undang yang diikuti oleh Keppres Nomor 8 Tahun 2008 dan dari situlah sejak tanggal 26 Januari 2008, BNPB ini . Berarti kalau kita hitung tahunnya, 2015 ini kita masuk ke tahun ke-7 bulan Januari ini. Berdasar UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulanan Bencana, maka mengamanatkan pemerintah untuk membentuk BNPB. Kemudian sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2008 yang tadi saya sebutkan, BNPB melaksanakan peran, koordiasi, komando dan pelaksana, sudah dinyatakan sebagai organisasi resmi. Adapun bagan, struktur organisasinya kami paparkan juga disini, bahwa Kepala BNPB itu mempunyai perangkat tadi sudah kami sebutkan, ada inspektur utama, ada sekretaris utama. Kemudian Deputi I yang bertugas untuk pencegah dan kesiapsiagaan. Ada 3 direktorat yaitu kesiapsiagaan, pengurangan diseluruh bencana dan pemberian masyarakat. Yang nomor 3 ini sering mendapat sorotan dari teman-teman Komisi VIII yaitu pemberdayaan masyarakat. Kemudian Deputi II yaitu pada saat tanggap daruratnya itu adalah mempunyai 4 direktorat yaitu bantuan darurat, kemudian Direktorat Tanggap Darurat, Direktorat Perbaikan Darurat dan Direktorat Pengungsi. Deputi III yang bertanggung jawab untuk rehabilitasi dan dekonstruksi mempunyai tiga direktorat, yaitu Direktorat Penilaian Kerusakan, Direktorat Pemulihan Fisik, dan Direktorat Pemulihan Sosial Ekonomi. Sedangkan Deputi IV, Logistik, ada Direktorat Logistik dan Direktorat Peralatan. Kepala BNPB juga mempunyai 2 pusat yaitu Pusat Diklat Penanggulangan Bencana yang sebagian dari ibu/bapak sekalian berkenan hadir pada saat itu cuma sekarang fotonya ada tambahannya Pak. Ini ada segitiga apa namanya ini, sebagai simbol atau icon di Sentul tempatnya, Pusdiklat kami dan ini world class, artinya kita berdasarkan dari UNHCR yaitu United Nation for International Strategic for Disaster Reduction, Indonesia sebagai knowledge hap untuk masalah kepentingan di Asia Pasifik sehingga ada beberapa kali kami mengadakan pelatihan-pelatihan tingkat internasional di Sentul Pak. Saya kira nanti kita perlu ke Sentul lagi, nanti saya jemput , pakai karpet merah nanti yang sudah pasti kesana, lebih resmi lagi. Kemudian yang kedua kami punya pusat data informasi dan hubungan kemasyarakatan (Pusdatim Humas). Ini agak khas Pak. Kalau di kementerian/lembaga biasanya Pusdatim sendiri, 8
humas sendiri. Tapi untuk kepentingan ini karena amanat Undang-Undang, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar maka pusat data informasi langsung ... Jadi kalau ibu/bapak sering melihat di running text disitu ada bapak kita sampaikan itu adalah produk dari kami yang kami bersyukur teman-teman media juga berkenan untuk membantu kami. Kami bersyukur dari PWI, kami dari BNPB mendapatkan penghargaan bersama KPK dan PPATK. Tiga, kami lanjut, tadi sudah disebut oleh bapak Pimpinan juga bahwa memang penanggulangan bencana ini bersifat cyclical tidak hanya siklus tetapi cyclical antara sebelum, selama, dan sesudah dan kemudian akan kembali dan seterusnya. Ini ada berbagai "jargon-jargon" begitulah bahwa di pra bencana ya memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi resiko, korban baik harta maupun manusia. Pada saat penanganan darurat yang lebih diutamakan adalah save more lives, kita harus lebih banyak menyelamatkan orang. Kemudian pada saat pasca bencana, ada built... and built .... Untuk membangun yang lebih bagus. Mudah-mudahan kalau Sumatera Barat terjadi gempa lagi, kita tidak minta ya, semoga itu tidak banyak yang runtuh karena ini kampanye kami adalah bukan gempanya tetapi adalah bangunannya. Gempa tidak bisa kita hindari karena memang tempat kita dikelilingi oleh lempeng, yang pasti bergerak selama bumi masih berevolusi. Kalau tidak ada label bergerak berarti bumi tidak berputar dan itu artinya mati karena ada yang siang terus, satunya malam terus karena tidak berputar lagi. Ini ada berbagai penjelasan yang agak detail bahwa pada pra bencana itu ada dua kondisi yang kita siapkan yaitu tidak terdapat potensi bencana, maka ini yang kami lakukan. Jadi penguatan kapasitas dan regulasi termasuk Perka-Perka (Peraturan Kepala). Kemudian penguatan kapasitas SDM, penguatan kapasitas kelembagaan, kalau tadi lebih pada perorangan, pelatihan-pelatihan, in house training dan seterusnya. Kemudian penguatan kapasitas kelembagaan termasuk juga sistemnya, penguatan Sarpres, pencegahan dan kesiapsiagaan, pendidikan dan latihan, sistem informasi dan komunikasi kebencanaan. Outputnya adalah rencana aksi nasional, bencana nasional. Seperti ini, bukunya biru ini. Kita bersama-sama dengan kementerian/lembaga yang lain. Kalau terdapat potensi bencana, misalnya kita sudah mendapat informasi dari temen-temen geologi bahwa di Sumatera Barat itu terancam oleh adanya energi yang belum terlepaskan, itu sekitar 8,9 skala ritcher. Jadi di iujung sebelah barat Sumatera itu sudah terbuka semua kecuali yang di Sumatera Barat. Dengan itu maka kami ada kegiatan, ada mitigasi bencana, ada peringatan dini, kesiapsiagaan, bahkan kita juga pasang jalur-jalur evakuasi. Disana kita membuat rencana kondinensi, rencana kedaruratan yang menggunakan sinar A, B dan C jadi apa yang harus kita lakukan karena kita ketahui apabila gempa itu terjadi, waktu yang tersedia di Sumatera Barat hanyalah 30 menit namun bukannya Sumatera Barat tok, Pak, daerah Timur ini juga banyak. Seperti di Flores. Flores itu waktu kita sejak mulai gempa dengan data tsunami hanyalah lima menit. Begitu deng, tidak usah kita lihat-lihat lagi informasi dari BMKG karena BMKG butuh lima menit untuk menjelaskan apakah ini akan terjadi tsunami atau tidak? Sudah, ada gempa langsung lari saja. Sebab yang terjadi pada tahun 1992, 2.500 jiwa langsung meninggal Pak karena waktu itu bahkan hanya 3 menit sejak gempa, datang tsunami hanya 3 menit. Ambon sama. Di daerah Ambon itu juga ada namanya patahan Banda disana yang juga sangat berbahaya. Nah harus diakui bahwa penelitian tentang potensi ini lebih banyak cenderung ke barat Pak, yang timur itu malah sedikit. Ini mohon jangan ditanyakan kepada kami karena bukan saya bagiannya. Untuk meneliti itu adalah dari bagian geologi. Kalau seandainya bapak/ibu sekalian dari Komisi VIII berkenan untuk lebih tahu masalah ini, saya kira Badan Geologi bisa dikatakan bersama kami khususnya untuk mendapatkan perintah atau amanat dari DPR untuk membuat penelitian bersama untuk wilayah timur. Yang kami ketahui hanyalah wilayah timur itu bergerak tiap tahun sekitar 12 cm. Kalau dua ... itu 6 cm. Itu melengkung dari Aceh sampai ke sebelah selatan dari tadi banyak dari Jabar tadi Pak, Pak Satib ya dari Jabar, Pak Deding juga dari Jabar, itu juga sangat rentan. Tanah di Jabar itu subur, makmur tapi juga tanahnya sangat semakin gembur tanah maka semakin berbahaya karena adanya namanya amplifikasi. Jadi lebih besar, jadi kalau tadinya disana hanya bergerak sedikit tapi sampai ke sasaran menjadi berlipat ganda. Makanya mengapa di Papua jarang kita dengar karena dia tanahnya batu Pak sehingga kalau ada gempa, misalnya itu dari Jawa Barat Pak sudah banyak yang hancur kalau yang sebesar di timur. Kami 9
lanjutkan untuk saat bencana, kami ada fasilitas. Salah satu yang menjadikan BNPB bisa maju berdasarkan juga dukungan dari rekan-rekan dari Komisi VIII yang terhormat, adalah kemudahan akses ini. Kalau kementerian-kementerian lain itu walaupun dananya besar tapi dia terpatok bahkan mohon maaf, Depdiknas, kalau sekarang jadi apa namanya? Dikdasmen atau apa itu, saya mohon maaf, itu walaupun dananya besar Pak tapi sudah dipatok, sehingga ketika ada rumah sekolah yang hancur, itu juga kami yang membiayai, sering begitu karena memang sudah dipatok. Sekian ratus triliun tapi tidak bisa bergerak. Saya kira hal semacam ini mohon ini dipertahankan agar BNPB mendapatkan kemudahan akses ini sebab kalau tidak punya, siapa lagi yang begitu? Masa tunggu lagi tahun anggaran berikutnya, tunggu, terlalu lama Pak. Belum lagi kalau sudah mulai desember duit sudah habis, lalu banjir Banjarnegara terterjang itu bulan Desember, APBD mana yang masih tersedia itu? Even Jakarta pun akan kesulitan tetapi untuk BNPB mempunyai akses itu. Itu yang salah satu andalan bagi BNPB dan saya kira ini harus saya laporkan ke forum ini karena kadang-kadang kementerian lain juga masih minta itu. Bok kamu ini jangan minta BNPB, maklumlah, BNPB kan hanya kepala, Kepala Badan walaupun namanya setingkat menteri. Ini saya ingat-ingat kalau kata setingkat itu seperti sekolah Paket C begitu, iya kan? Dia boleh masuk Akabri boleh, masuk UI juga boleh tapi ya bagaimana yang SMA negeri benaran kok diperintah oleh BNPB begitu lho tapi kalau jajaran menteri juga jangan, kalau jadi menteri nanti, ikut kabinet, Kepala Badan jadi lebih sering rapat daripada dia turun ke bawah dan ini juga termasuk jangan salah paham tentang anggaran belanja dinas karena kami dituntut ketika terjadi bencana, kami harus datang kesana Pak/ ibu. Berarti pakai dana itu. Kalau tidak? Ya tidak apa-apa, kita senang saja tidak usah datang iya kan? Kan tidak gampang itu. Kalau kejadian di Wasior, kita berangkat itu paling tidak jam 9 malam atau jam 12 malam itupun carter pesawat, sampai Manado pagi, kita lanjut ke Manokwari, Manokwari pesan pesawat lagi kesana. Kalau itu juga dikurangi dana itu ya tidak apa-apa, artinya bahwa kalau ada bencana, bapak jangan marah sama saya. Kenapa BNPB tidak datang? Tidak ada duitnya. Mau berenang sendiri kesana? Jadi agak berbeda urusan perjalanan dinas, namanya karena kan nomenklaturnya juga terlalu umum itu sehingga kok ini hanya banyak perjalanan dinas saja, ini lain dengan perjalanan dinas itu. Kita mau tanggal 1 Januari APBN belum diketok maupun APBD belum diketok, kita tetap harus berangkat Pak. Kalau tidak ini bagaimana? Apalagi kami sudah bertekad dan ini adalah kehendak dari Komisi VIII mengatakan bahwa APBN harus menyentuh rakyat terdepan. Artinya bahwa tidak boleh terlalu pakai hierarkihierarkian. Kalau memang itu berat, datang saja BNPB, itu juga permintaan dari Komisi VIII. Oke, kita laksanakan itu yang penting kita kuat-kuatan fisiknya saja. Tapi Insya Allah karena tadi Pak Kyai menyampaikan kalau membantu sesama itu oleh Allah juga diberikan kesehatan tapi kalau sudah tua juga tetap terasa juga Pak Ketua, terasa Pak. Kadang-kadang pusing juga kita kalau kurang tidur itu. Nah, pada saat bencana ini kita ada fasilitas yang agak luas yaitu siaga darurat. Sudah pasti diberitahu oleh BMKG bahwa mulai Januari akan terjadi banjir dengan puncak banjirnya adalah pertengahan Januari hingga siang. Kalau kita tidak segera bertindak, bodoh namanya. Sudah dikasih tahu begitu kok tidak bertindak, tapi pakai apa duitnya? Maka disini ada siaga darurat, ini akses lagi yang kami dapatkan. Dengan siaga darurat berarti kami bisa memanfaatkan akses yang ada. Bahkan orang-orang yang tidak membantu ini, ini dipidanakan. Jadi kalau saya menyetop pesawat misalnya, tapi tetap dibayar lho Pak ya, untuk mengganti kemudian kita berangkat, itu harus mau. Seperti Jakarta sekarang, bapak-bapak kalau berkeliling di Jakarta, tenda-tenda BNPB sudah masuk disana, karena apa? Karena sudah tahu bahwa nanti akan ada banjir, jadi sudah kita siapkan, sudah kita latihkan, tentara yang sudah kita apelkan, polisinya juga demikian. Tentu disini tetap yang memimpin Pak Gubernur DKI, kami memperkuat. Jadi nanti bapak-bapak kalau akan berkenan menunjuk banjir, Insya Allah di 27 titik di seluruh Jakarta ini ada kehadiran BNPB untuk melakukan namanya pendampingan, semacam advokasi begitu. Yang kedua tanggap darurat ketika "duarr" terjadi , itu biasanya tidak lama kecuali Sinabung. Karo ini sejak bulan September sampai sekarang masih tanggap darurat terus. Saya sebetulnya tidak happy dengan ini sebab polanya sudah jelas kok. Polanya pasti dia akan meletus tiap hari, lalu awan panas maksimal 4500 meter. So, kalau orang-orang bisa kita hindarkan dari 4500 meter, sebenarnya sudah pasti aman. Sudah pasti begitu tapi rupanya ... Karo sudah keenakan 10
barangkali, semuanya sudah kita salurkan. Jadi karena tanggap darurat itu, Pak Pimpinan dan ibu/bapak sekalian yang saya hormati, itu dari kami itu dananya. Saya inginnya itu mbok ya kabupaten/provinsi harus segera mengambil alih, polanya sudah ada kok. Kecuali kalau lagi dalam keadaan panik, tidak ada polanya, it's oke. Kita ini mencari pola kita ini. Kalau Gunung Sinabung itukan 1200 tahun belum penah meletus, sekarang meletus lagi, kalau 10 tahun masa kita tanggap darurat terus. Ini tend to corrupt juga ini karena disini boleh penunjukan langsung fasilitas ini. Kalau berlamalama, ini kurang bagus juga tapi besok saya akan ketemu Pak Bupatinya. Saya akan, coba APBD mu bagaimana dong? Dan bagi ibu/bapak sekalian mungkin dari partainya bisa menginformasikan DPRD sana agar kita menuju Indonesia tangguh, artinya tidak menyebabkan intervensi kita itu menyebabkan orang menjadi dependent begitu kan. Tapi saya menyadari Pak, saya mencoba berdialog, seandainya let's see misalnya 5% saja APBD dikurangi, itu collaps lho Pak daerah itu Pak. 5% saja kita tarik dari APBD untuk bencana itu sudah goyah Pak sehingga kalau dalam daftar kami tidak ada, kalau bapak hendak berkenan mungkin kami bisa tanyakan betul data beda-beda, bapak/ibu bapak lihat berapa persen yang siap untuk bencana, tidak ada yang diatas 1%, tidak ada, di bawah 1%. Kalau orang Madura bilang, lho slawe kok njelok selamat, begitu kan? ... minta selamat, tapi okelah kita sistem itu yang kita bangun. Kita bangun, alhamdulillah sistem ini yang terus kami anut dengan sekali lagi pantauan dari bapak/ibu dari DPR RI . Terus terang saja kami dengan rendah hati mengatakan tanpa bantuan dari politik, tidak bisa jalan. Dua hari lalu kami mendapat komplain dari Bupati Tangerang karena tiba-tiba tenda BPNB ditaruh disana. Mohon maaf ada yang dari Dapil Tangerang? ... Mereka tersinggung. Lho kenapa ini? Belum banjir kok sudah. Saya sanggup kok mengatasi sendiri begitu lho. Ini juga masalah ini juga bukan gampang Pak. Bapak menyuruh saya, ibu menyuruh saya, saya laksanakan tapi belum tentu daerah itu senang dibantu Pak. Termasuk Karo pada saat itu, anggota kami diusir Pak. Ada apa ini kok? Saya bisa mengatasi kok, yang bupati yang lama itu Pak. Jadi membantu ini juga ada masalah lain yang saya sebut sebagai politik lokal namanya. Itu adalah faktorfaktor eksternal yang sangat kami perhatikan bahwa membantu itu belum tentu yang dibantu senang. Saya kira sama dengan kita, walaupun anak kita bodoh tiba-tiba ada seorang guru datang ke rumah saya terus ngajarin anak kita itu kadang-kadang kita juga jengkel juga. Hampir sama seperti itulah kirakira lebih kompleks sebenarnya. Begitu juga untuk transisi darurat, jadi begitu sudah selesai, "duar" dia selesai, maka kita akan masuk transisi darurat untuk masuk ke pemulihan. Jadi ibaratnya kalau orang sakit sebelum dia dinyatakan keluar, dia dimasukkan pada satu ruang recovery agar bisa menyesuaikan diri untuk kemudian kita lepas ke kehidupan normal. Dan disini andalan kita adalah disebut dengan rencana operasi. Jadi kita membuat rancangan operasi di tiap-tiap daerah yang kami sebarkan ke tiap BPPD, tetapi juga tidak semua BPPD merasa lebih mudah dengan rencana operasi ini, jadi terpaksa harus kita bantu padahal dengan rencana operasi yang nanti menjadi perintah operasi, itu menjadi dasar untuk akuntabilitas. Kita memberikan 2000 tentara, berarti 2000xRp100.000 per hari ditambah uang makan Rp45.000 berarti Rp145.000x2000 orangxtanggap darurat. Jadi perintah operasi itu adalah sebagai bagian tak terpisahkan untuk akuntabilitas. Tapi tidak semua daerah mau membuat itu Pak macam-macam alasannya karena kadang-kadang bupatinya menganggap bahwa urusan bencana ini ad hoc. Kok boro-boro latihan, sudahlah kalau jadi kita atasi saja, wong kami banyak pabrik kok, banyak apa sih susahnya. Itu yang terjadi, hingga saat ini masih ada itu dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu otonomi daerah. Tetapi pendekatan kami lakukan melalui Depdagri, Kemendagri Pak, jadi pada saat ada acara-acara Rakor Kemendagri biasanya kami meminta slot untuk berbicara, kami sampaikan kepada para bupati dan kepada para gubernur. Insha Allah itu akan semakin bagus. Satu kesimpulan saya Pak. Biasanya daerah yang sudah pernah terkena bencana itu lebih mudah untuk diajak bicara. Jadi oleh karena itu ketangguhan suatu masyarakat itu biasanya bisa terwujud setelah mereka terkena bencana. Itu latihan beneran itu. Sering, seperti Sumatera Barat kemudian Papua itu sangat apa ya? Sangat akomodatif terhadap BNPB Pak yang sebetulnya kita membantu mereka. Kemudian yang ketiga adalah pasca bencana itu ada dua, rehabilitasi dan rekonstruksi, bunyinya pun berbeda. Kalau rekonstruksi itu bunyinya pasti membangun jembatan, membangun jalan, membangun sekolah, namanya juga rekonstruksi. Tapi 11
kalau rehabilitasi, itu lebih kepada keyakinan. Rehabilitasi dia bicara tentang ekonomi produktif. Yang tadinya sudah rusak kita berikan bantuan mereka untuk bisa hidup, mengajak yang lain. Disini ada koordinasi perencanaan pemulihan, ada bantuan sosial untuk pemulihan, dan ada koordinasi disana. Kita juga punya rencana aksi, rehabilitasi rekonstruksi. Ibu/bapak sekalian yang kami hormati. Di dalam Undang-Undang 24 itu juga disebutkan secara rinci jenis-jenis bencana. Kami mohon kalau membaca yang lengkap karena antaranya yang ... di depan dengan penjelasannya tidak sama jumlahnya. Jadi ini kita teruskan saja, ini ada 16 jenis bencana dari muilai gempa bumi tsunami, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kecelakaan transportasi kayak Air Asia juga kemarin harusnya juga merupakan bagian dari kami. Ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan dampak industri. Di dalam Undang-Undang itu masih ter-state lantas dinyatakan sebetulnya terorisme masuk juga Pak, terorisme masuk. Konflik sosial juga masuk juga. Nah, kamis sedang mengajukan sebuah naskah akademik sebetulnya yang kita tawarkan, tentang perubahan Undang-Undang 24 ini yang nanti tentu kami akan secara spesifik akan kami sampaikan di forum ini tapi saya kira tidak hari ini karena itu menyangkut masalah perubahan Undang-Undang bu. Mengapa terorisme masuk ke bencana? Karena kalau dulu, teror zaman dulu itu kalau saya ada urusan dengan Pak Sodik, maka Pak Sodik yang akan saya teror sendiri, saya telepon puteranya, segala macam misalnya. Tapi sekarang tidak, saya benci dengan Pak Sodik, yang saya bom itu mana saja sehingga orang yang tidak mengerti apa-apa itu menjadi korban. Jadi ketidakpastian itulah yang menyebabkan bahwa terorisme masuk ke bencana, ketidakpastiannya. Tapi persoalannya kita sudah punya Undang-Undang Terorisme sendiri pak yang menempatkan Polri dimana dan seterusnya. Oleh karena itu walaupun belum dicoret, kami hanya seandainya diperlukan oleh Polri kami akan tampil. Misalnya untuk mengurusi pengungsinya, misalnya. Begitu konflik sosial misalnya ada dispute atau konflik yang berskala kekerasan antara orang Madura dengan orang Dayak kala itu misalnya, itu sebenarnya juga masuk di kebencanaan, dalam UndangUndang ini. Tetapi kalau kita lihat mana yang lebih hebat sih orang yang BNPB yang jumlahnya 400 dibandingkan tentara, polisi dan seterusnya itukan sehingga lahirlah Inpres Nomor 2 kemarin yang menempatkan gubernur dan bupati sebagai pemegang kendali untuk konflik sosial dan memanfaatkan TNI/Polri, jadi kita kurang lagi sudah. Kecelakaan transportasi, lho SAR itu anggotanya belasan ribu Pak, kita 400. Jadi bukan pada selembar kertas lalu tiba-tiba kita menjadi lebih ahli dari mereka. Jadi sebelum nanti bapak tanya tentang kecelakaan Air Asia itu, ya kami siap-siap saja tapi untuk memberikan bantuan-bantuan seperlunya tapi kalau masalah keahlian, peralatan segala macam, SAR lebih hebat. Jadi tentu Undang-Undang ini untuk memperkuat sesuatu yang existing bukan untuk menegasikan atau mengambil format atau portofolio orang lain, saya kira itu. Jadi biar saja jelaskan, syahdan dan kita patut bangga bahwa SAR kemarin melaksanakan tugas jauh lebih bagus daripada yang dari Malaysia misalnya ya, jadi Alhamdulillah. Kita lanjut untuk akhir-akhir ini kejadian bencana sebagai sebuah potret bencana kita menunjukkan bahwa trend bencana dari 2005 hingga 2014 itu menunjukkan peningkatan. Sampai dengan saat ini yang merah itu banjir, puting beliung dan longsor masih mengambil peran atau porsi yang besar, trennya meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014. Saya kira mengapanya ini bisa dijelaskan oleh teori-teori atau ilmu yang lain tentang kependudukan misalnya karena kalau kita lihat Jakarta tahun 1972 ketika saya pertama kali datang kemari dengan sekarang ini Pak, itu kira-kira peringkatannya hampir 900%, hampir seluruh wilayah Jakarta ini sudah tertanami dengan akar-akar bangunan. Jadi tempat air sudah tidak ada lagi, yang tadinya jadi air tanah menjadi air permukaan dan itulah namanya banjir. Jadi saya kira banjir disini adalah ujung dari kesalahan manusia juga. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya bencana alam itu tidak ada, yang ada itu bencana manusia. Termasuk pertambangan-pertambangan yang tadinya Kalimantan tidak pernah banjir menjadi banjir, tapi belum ada penelitian seberapa besar sih growth yang didapatkan dengan losses karena growth itu, itu belum ada penelitian. BNPB berada pada posisi yang hilir itu Pak sehingga kalau dari konsep penanganan bencana secara utuh tadi sebelum, selama, sesudah maka jelas ini melanggar Undang-Undang. Ini di halaman 12 kita bicara tentang kejadian bencana tahun 2014. Dari 1.475 kejadian bencana telah menyebabkan 561 orang korban meninggal dan hilang. 12
2.650.000 jiwa menderita dan mengungsi. 50.883 unit rumah rusak, halaman 12. 430.000 rumah terendam banjir dan ratusan fasum rusak. 99% kejadian bencana tahun 2014 adalah bencana hidrometrologi yaitu hujan, kekeringan, tanah longsor, puting beliung. Itu yang menguasai, mendominasi kejadian bencana. 61% dari tadi korban semua itu adalah tanah longsor Pak, ini memang berat sekali. Kalau kita lihat di Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah bagian selatan, itu memang masyarakat berada di posisi yang sangat rawan Pak tapi kalau mau dipindah, dipindah kemana? Dia lingkunan hidupnya disana dan seterusnya dan saya juga melihat ada pembiaran, saya pernah lihat di daerah Cililin itu, ada tanah Pak dipotong begitu saja langsung persegi tegak persis begini lalu ada rumah, ya itu sama dengan buat kuburan itu jelas. Lah ini siapa ini yang bertanggung jawab begitu. Satu demi satu ini juga saya kira potret besarnya tidak hanya bencana saya kira, pasti ada persoalan adanya kontestasi ekonomi antara masyarakat yang kalah dan yang menang. Sebab kalau di daerahdaerah kampung itukan air gratis, semuanya gratis, udara gratis. Kalau disuruh pindah ke kota, siapa itu Ibu Djojohadikusomo tadi itu kan, kalau ke kota kita harus PDAM bu. Kalau membuat kandang sapi, bisa-bisa itu dikomplain oleh masyarakat sekitarnya. Jadi mau diubah disana tapi itu tempat bahaya sehingga kemarin bapak-bapka yang berkenan ke Banjarnegara, sedih kita melihatnya. Cerita orang tolong-tolong sampai dia tidak bisa berteriak lagi artinya meninggal, kita tidak bisa ngapa-ngapain tapi orang situ juga kita pindah tidak mau jauh dari tempat itu Pak. Ini bukan zamannya Hitler yangn langsung kita pindah saja begitu kan tidak mau. Tetap saja saya kira Pak Ustadz waktu datang kesana yang malam hari itu saya kira masih merasakan aura itu ya? Suasana orang yang belum ketemu itu. Nah ini mohon maaf ini ada kuantitatif tapi saya sebenarnya saya tidak begitu suka tetapi sebagai sebuah kajian saya kira tidak apa-apa ya mohon maaf. 561 jiwa korban meninggal, artinya ini lebih kecil jika dibandingkan korban tewas pada arus mudik dan lebaran tahun 2014 yaitu 650 juta jiwa. Ini padahal ini kalau jiwa ini tidak boleh dibandingkan sebenarnya tapi ini mohon maaf ini saya sekali lagi mohon maaf jangan disalahkan saya ini hanya angka ya tapi juga memberikan suatu so what, apalah begitu lalu kita tenang-tenang tidak juga. Bagi saya satu orang meninggal adalah tragedi. Jadi saya tidak begitu pecaya kepada statistik, berapapun ... harus kita tetap ada upaya bertanggunjawab untuk melindungi bangsa kita. Ini malah tahun berapa ini? 2013 korban kecelakaan lalu lintas sampai 23.000 jiwa. Kita lanjut kejadian-kejadian bencana besar tahun 2014. Saya juga tidak bisa baca ini. Kira-kira itulah Pak yang artinya itu bahwa ini ada angka-angka ini. Ini mungkin mata saya, kalau bapak-bapak lebih. Ada penjelasan diberikutnya, ya mungkin satu-satu. Disini misalnya ini 2014 saja Pak ya, banjir bandang Manado sampai sekarang kita belum bisa merelokasi, dana sudah siap Pak, Manado itu Pak. Tanahnya tanggung jawab Pemda yang belum siap, ribut sana-sini antara ini apakah boleh masuk ke administrasi disana karena kalau dipindah berarti penduduknya walikota menjadi kurang karena masuk tanah yang tanahnya kabupaten. Itu sama di Jogja, lurah sana tidak boleh pindah karena wah kalau hilang 2000, saya kehilangan penduduk 2000. Ini juga sekali lagi masalah kependudukan, kebijakankebijakan politik lokal yang harus juga kita sikapi tapi nyatanya rakyat kita tekena lagi sekarang Pak. Jadi kita sudah hitung, sudah siap, duitnya sudah siap Pak, sudah kita panggil walikotanya juga, tapi kita bagaimana kalau itu masih juga terus. Agam sama, di Agam juga sama di Sumatera Barat. Itu sudah dua tahun yang lalu duitnya sudah siap tapi tanahnya tidak dapat-dapat, balik-balik lagi terus. Mentawai sama, jadi ini ada satu wilayah yang kami tidak bisa menjangkau, jadi ini tetapi korbannya jelas. Sementara ini, memang kami selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak dan ternyata memerlukan waktu yang lama. Banjir bandang Manado, rumah rusak berat 400 unit, rusak sedang 48, rusak ringan 321 unit, terendam lebih dari 1000 unit. Belum lagi kerusakan fasum, sarana kesehatan 1 unit rusak berat, dan rusak ringan 15 unit. Korban jiwa Pak, 25 jiwa. Ini menjanjikan, hilang satu jiwa, pengungsi lebih dari 40.000 jiwa, ini kejadian pada bulan Januari 2014. Sampai dengan saat ini rehab rekonnya belum beres. Jadi sekaligus menjawab keinginan bapak ketua, bapak pimpinan tadi apa saja yang belum tentang rehab rekon. Jadi memang belum beres, sebabnya pun sudah kita identifikasi Pak, hanya sekarang solusinya ini yang kita masih terhambat-hambat semacam itu. Kami berpikir apa kirakira lebih baik tanahnya kita belikan juga begitu ya? Lah, kalau kita berikan begitu mendengar pusat mau membeli Pak, harga tanah Rp100.000 menjadi Rp1.000.000 kalau perlu Pak dan itu terjadi di 13
Karo. Mengapa kita pindah-pindah? Karena itu sudah kita diam-diam tapi diam-diamnya kita di Karo itu bagaimana orang lihat. Waduh, dibeli ini sama Pusat ini, jadi yang dikira kita itu bangsa kita itu gotong royong, empati, ternyata kalau sudah kena persoalan duit ini Pak ini ternyata itu lemah iman itu langsung, begitu kan. Lemah iman itu. Habis keluar dari khutbahan, tidak tahu khutbah Jumat itu begitu keluar satu langkah itu langsung "Eh, kita naikkan berapa? Langsung itu Pak. Itu kenyataan ya? Tapi itu harus kita atasi tapi pertanyaannya cuma satu saja, masa sih tidak bisa kita atasi. Sampai disitu tok pertanyaannya, iya bisa tapi dimana? Sekarang Gunung Sinabung, kejadiannya 1 Februari 2014, yang tadi sudah dimulai sejak 2013 sebetulnya, Terakhir 15 Januari 2015, korban meninggal dunia 17 jiwa, itu 15 bukan dari tempat itu Pak. Ini anak yang piknik, saya itu satu hari sebetulnya ketemu anak-anak ini Pak sebenarnya, saya lihat anak ini kok gerombol-gerombol ini dimana? Tapi tempatnya jauh itu. Terus ajudan saya itu foto begitu kan? Di potret begitu kelihatanlah nomor motor. Besoknya sampai ke Jakarta, eh ada yang meninggal 15, saya balik lagi kesana Pak. Di cek dengan nomor motornya ya anak-anak itu, saya pikir waduh kalau orang tua itu instingnya top juga sepertinya itu cuma tidak saya lanjutkan karena ya godaan juga yang lain. Saya pikir wah dia pesiar saja, ternyata dia naik Pak. Jadi begitu ada longsoran tanah, dia tidak tertimbun longsoran, tidak tapi longsoran awan panas itu panasnya 600 derajat. Jarak dia ke tempat itu sekitar ya paling 500 meter, berarti ke tempat dia itu kita lihat 200 derajat. Ibu/bapak, bayangkan ya yang penah ke dapur ya, kalau daging dipanasi 100 derajat itu kayak apa ya? Itu yang dalam-dalam itu sudah langsung hancur, sehingga kemudian mayatnya tidak ada yang rusak. Dia tidak kena apa-apa kok, hanya kena stracht namanya, jadi kena imbas saja. Itu yang Mbah Maridjan juga sama. Mbah Maridjan tidak teruruk oleh tidak, dia hanya sampingnya dilewati saja. 1000 derajat ya di dalam langsung kayak di oven. Masih seperti yang terjadi. Mengungsi lebih dari 30.000 jiwa, sekarang tinggal berapa ini? Oh iya, hapal dia pak. Data pengugnsi sekarang ini adalah 2.453 jiwa dan karena ini pada tahun pada sudah 1200 tidak pernah meletus, walaupun dikasih tahu tempat anda itu tidak bahaya, tetap mengungsi Pak dan bahkan orang dari Medan pun balik mengungsi karena ada harian 50.000 dengan ... jadi sudah ini Medan tidak kena apa-apa kok ikut mengungsi balik ke Sinabung itu terjadi juga itu. Dan itu wajar saya kira, cuma jangan sering-sering karena kita kan bagaimana pertanggung jawabannya. Sudah dibilang tempat anda itu aman, sudah kembali saja, tidak mau pak karena saya dengar suara itu takut saya karena itu sebangsa dan setanah air ya tidak apa-apa. Update terkini, perintah Bapak Presiden kemarin untuk segera menyelesaikan relokasi. Alhamdulillah dari Menteri Kehutanan dengan sangat cepat bertindak mengizinkan untuk relokasi ini jadi sampai dengan akhir anggaran ini 50 unit dan sebentar lagi, sekarang ini sudah pelaksanaan persiapan birokrasi 320 unit yang lain, untuk tahap pertama ini Pak karena kalau lihat sekarang ini pasir ini sudah mulai dekat-dekat ke arah kecamatan yang lain. Ada yang sudah tertimbun sampai 70 meter desa-desa ini. Dukungan dari pusat ke daerah hingga saat ini ke Sinabung itu sudah sudah Rp118 miliar, cukup besar Pak. Ini gambar-gambar kemajuan relokasi Sinabung Pak. Jadi masuk ke daerah ... Sousar bersama-sama dengan TNI membangunnya pakai ... Terus gambar lanjut. Kami lanjut ke letusan Gunung Kelud. Ini berdekatan semua ini, setelah Sinabung lalu Gunung Kelud 13 Februari. Meninggal dunia 7 orang, luka-luka 1.423 orang. Nah, ini agak beda karena Kelud ini sering erupsi maka mereka tampaknya masyarakatnya lebih ikhlas. Nah ini pendekatan ilahiah juga ada pentingnya karena mereka merasakan bahwa ini adalah sebuah cara Tuhan memberikan hikmah kepada kami. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan ini karena juga pengorbanan kakek-nenek saya ketika Gunung Kelud yang lalu meletus. Jadi mudah-mudahan sekarang ini juga akan bermanfaat bagi anak-cucu kami. Jadi memang berbeda-beda. Sama gunungnya tapi sikap masyarakatnya berbeda. Kami lanjut kebakaran hutan, Februari-Maret dan Juli-September. Meninggal dunia 3 orang, berdampak 424.000 jiwa ini kerusakan di Cagar Biosfir, jadi ini sudah mendapatkan sertifikat dari UNESCO sebetulnya tapi ini juga dibakar juga oleh ini harusnya cagar ini pak. Kerugiannya sekitar 20 triliun, dan kami memanfaatkan waktu itu 160 miliar ya? 168 miliar untuk operasi pemadaman api itu. Kami mendapat surat komplain dari LSM lingkungan yang mengatakan ini dimana negara ini kok malah membantu perusahaan yang membakar. Jadi mereka membakar, kita yang memadamkan begitu lalu 14
ditanami. Jadi kita dikomplain oleh para penggiat lingkungan. Jawaban kami, saya tidak memadamkan yang dia bakar, kami memadamkan api, api mana saja sebab untuk diketahui bahwa ibu-ibu hamil yang menghirup asap itu berpotensi punya anak ideot dan autis dan di Riau itu secara statistik menunjukkan bahwa anak-anak ideot dan autis juga banyak di Riau, jadi paling tinggi. Berarti kita ini menghadapi 2045, 100 tahun emas merdeka Indonesia, itu kita bisa meninggalkan generasi seperti itu. Kemarin hari Sabtu kami rapat dengan Menteri Kehutanan Pak di Sentul, kami akan menyikapi ini, siapa berkerja apa. Ini bagian kehutanan tolong dan jangan sampai kami di ujung-ujungnya tinggal asap lalu kami suruh matikan itu. Saya bilang saya minta Dirjennya ikut sama saya biar rasakan degdegannya itu sebab kalau sekarang dibiarkan kebakaran, Pak Samsul tugasnya. Saya bukannya menghindar dari tugas tapi saya kira tidak bolehlah tiap tahun begitu-begitu terus begitu kan. Tnetu kami tidak bisa Pak masuk ke Kementerian Kehutanan saat ini untuk mencegah, itu bukan tugas kami saya kira. Bahwa mengkoordinasikan iya. Kemarin kami rapat, hari Sabtu, ini hari Senin, dua hari lalu Ibu Menteri Kehutanan dengan kami mengadakan rapat di Sentul karena beliau baru mengatakan di koran bahwa akan stok pembakaran tapi nyatanya kemarin sudah mulai banyak spot, terus bagaimana ini? Siapa yang melakukannya? Sebab untuk diketahui bahwa kita menyewa pesawat itu Pak antrinya paling tidak tiga bulan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa puncaknya bulan ini-bulan ini, serahkan siapa sekarang? BNPB? Kami segera sewa pesawat kalau tidak jangan sampai sudah besar sudah di hantam ini Singapura segala macam-segala macam, kita tidak ada pesawatnya. Jadi ini kan tidak sama dengan menyewa taksi begitu Pak, wong di dunia ini kebakaran hutan juga banyak inikan. Tapi dengan Singapura kadang-kadang saya juga gregetan juga, biar dia tahu bahwa dengan asap saja dia sudah gelagapan. Jadi kalau perlu negara-negara macam-macam itu kita bakar, kita tiup kesana. Itu berat Pak, merasakan bernapas dalam asap itu lebih berat rasanya bernafas dalam lumpur, saya sudah mengalami itu. Nanti kami banyak yang muda, nanti kalau pas kebakaran pasti saya ajak tapi tidak boleh cuma dua hari, harus satu minggu. Bagaimana rasanya kalau jam 2 malam ibu, kita mesti bangun. Sesak kita, karena itu seperti kita hidup di dalam tungku. Banyak negara kami laporkan terjadi pada 12 Desember 2014, ini yang besar-besar saja bu, meninggal dunia 98 jiwa, hilang 10 orang tapi kami semua dari staf meyakini lebih dari ini karena banyak orang yang pulang dari pengajian satu kendaraan kehantam ini terus masuk lagi itu yang tidak ketahuan berapa orang itu? Laporan kehilangan juga belum pasti karena belum tentu orang daerah sekitar situ kan Pak? Wong dari mana, wong itu jalan raya, langsung orang lewat, dia tidak menonton, dia lewat naik motor, naik angkot, lewat langsung itu karena kecepatan dari atas sampai menjangkau itu hanya satu sampai lima menit saja, sangat menyedihkan. Data pengungsi hingga saat ini 1.300 jiwa tersebar di seluruh titik pos pengungsi, dana siap pakai yang terpakai sudah 2,18 miliar. Jadi masyarakat yang di pengungsian itu kami berikan uang untuk menyewa rumah, mereka tidak mau dibuatkan hunian sementara, sudah kami biar menyewa saja. Ada duit, dia tinggal di tempat keluarganya dan seterusnya sesuai dengan harga sewa rumah di setempat. Itu sebagai sebuah apa ya? Kapita selekta tentang BNPB, nanti kita bisa dalami bersama. Sekali lagi apa yang kami lakukan ini masih belum seberapa, kami masih terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan kami. Kalau semangatnya tetap, hanya kemampuannya yang perlu ditingkatkan. Sekarang kami menjawab berbagai pertanyaan ibu/bapak yang terhormat sesuai undangan kami yaitu tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014. Kami melaporkan bahwa mohon maaf Pak Pimpinan, izin boleh tidak dibacakan oleh Sestama? Boleh Pak ya? Mohon izin. Ini kalau diteruskan ini, ini umur ini faktor U ini, kadang-kadang juga dan lagi lebih menguasai karena urusan duit menduit itu diserahi manajer, saya leadernya, beda leader dan manajer disitu. Silakan Pak. SESTAMA BNPB: Baik, mohon izin Bapak Pimpinan. Kami lanjutkan. Khusus evaluasi pelaksanaan APBN 2014, kami itu di BNPB, uangnya totalnya adalah 2,8 triliun, ini di akhir tahun anggaran 2018 dimana kami melaksanakan 4 jenis program. 15
Pertama adalah program dukungan manajemen pelaksanaan tugas, juga yang kedua adalah program peningkatan sarana dan prasana aparatur BNPB, terus program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, ini untuk dari program Pak Irtama, Inspektur Jenderal dan terakhir adalah program penanggulangan bencana. Jadi kita lihat dari komposisinya kita lihat bahwa dari 2,8 ini program penanggulangan bencana yang paling dominan, dua ... Kalau kita melihat satu persatu program ini apa saja kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan, sebenarnya memang sudah banyak sekali sudah kami uraikan disini, antara lain adalah mungkin kami menyampaikan tentang program penanggulangan bencana mulai dari tadi sudah dijelaskan oleh bapak Kepala BNPB bahwa penanggulangan bencana itu terdiri dari tiga, pra bencana, saat bencana dan paska bencana. Jadi inipun juga meliputi tiga hal tersebut. Jadi, pertama adalah pada saat program pra bencana, antara lain itu diselenggarakan di bawah koordinasi Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibawah Kedeputian Pak Wisnu, itu antara lain adalah pertama menyiapkan Renas penanggulangan bencana 2015-2019. Dimana dari Renas ini yang kami siapkan 2014 itu, Alhamdulillah, karena ini Renas ini dibuat tidak hanya oleh BNPB, tapi ini melibatkan semua Kementerian/Lembaga, karena penanggulangan bencana adalah dilaksanakan secara terkoordinir oleh BNPB dan semua kementerian/lembaga, dan kami menyiapkan ini, ini sebagai cakra bakal usulan kami kepada pemerintah baru dalam menyusun RPJMN 2015-2019 dan alhamdulillah pemerintah baru menerima program ini sehingga program kami sekarang di 20152019 sudah terlihat di dalam RPJMN pemerintah yang baru yang sedikit lebih tajam daripada yang lima tahun sebelumnya dimana lima tahun kedepan ini kami sekarang masuk di dalam kelompok ekonomi dan nanti akan kami sampaikan ke bapak-bapak. Iya, kalau sebelumnya masuk dalam Kesra tetapi sekarang di RPJMN 2015-2019, BNPB masuk dalam Nawacita 7, yaitu kemandirian ekonomi. Ada 6 sektor disitu, kedaulatan pangan, maritim terus peningkatan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Untuk memotong sebentar, saya mohon izin mudah-mudahan, walaupun masuk kelompok ekonomi, kalau bisa tetap di Komisi VIII karena sudah terlanjur nyaman disini karena fungsi Kesranya tetap harus ada, kemanusiaanya. Baik bapak, itu salah satunya manfaat daripada Renas PB itu dan selanjutnya adalah kami melaksanakan juga pertemuan-pertemuan ilimiah, dan juga hubungan kita dengan Pemda bagaimana membuat mereka bisa mengakses pengurangan ... disana, dan melakukan suatu yang kita namakan adalah local government sub assessment tools, ini adalah standar dari UNHCR PBB dan ini sudah kita laksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten. Selain pada itu juga kita juga melakukan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi pengurangan resiko bencana, karena memang pengurangan sub bencana sekarang pada RPJMN kita yang baru pun menjadi main program kami untuk melakukan ini, ini .... dan lain sebagainya. Itu sudah kita juga berhasil menyiapkan standar nasional Indonesia tentang penanggulangan bencana, ada beberapa standar-standar produk-produk kebencanaan yang harus kita siapkan dan dirujuk oleh semua daerah dan juga kami setiap tahun melaksanakan bulan pengurangan resiko bencana. Tahun 2014 kami adakan di Bengkulu, dihadiri oleh semua pegiat-pegiat kebencanaan termasuk juga banyak sekali para bupati hadir dan ini merupakan satu tugas kepada BNB untuk melaksanakan. Selanjutnya yang masih terkait dengan pra bencana, yaitu membangun menara peringatan dini terus juga melakukan kajian-kajian, dan yang paling utama dalam tingkat Asia Pasifik merupakan satu tugas daripada BNPB yaitu mengkordinir acara tingkat tinggi, tingkat kementerian di Asia Pasific di bawah perintah PBB. Tahun lalu, kami menyelenggarakan di. Dua tahun yang lalu kami menyelenggarakan di Jogja dan tahun lalu kami hadir juga di Bangkok dimana ini salah satu tugas dalam konteks internasional bahwa kebencanaan tidak hanya masalah konteks nasional tapi juga merupakan konteks internasional. Dan bulan Mei akan datang, kami juga harus hadir dimana nanti mungkin kalau press, suratnya sudah ada. Jadi setiap 10 tahun itu ada konverensi besar internasional dibawah PBB dan tahun depan akan diselenggarakan di Jepang, itu khusus tentang pengurangan resiko bencana yang akan dihadiri oleh para kepala negara, dan kami sudah menerima tembusan surat
16
dari undangan dari Sekjen PBB untuk Bapak Jokowi, dan Insha Allah juga bisa hadir, didampingi oleh Bapak Kepala BNPB, insha Allah juga pada dari Komisi VIII juga bisa hadir. Terus terakhir yang nomor 11 itu, kami juga sebagai kewajiban 10 tahun terjadinya tsunami juga kita sangat aktif melaksanakan kegiatan peringatan tersebut di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan itu semua sudah kita laksanakan sebagai daripada dan itu semua sudah kita laksanakan kewajiban kami untuk melaksanakan kegiatan pra bencana. Juga tak kalah pentingnya salah satu program kami yang sangat utama dalam mengurangi resiko bencana adalah kita sebut dengan nama program Desa Tangguh. Desa Tangguh ini adalah bahwa kita ada sekitar hampir 32.000 desa dari 74.000 desa yang ada di Indonesia, yang berada di daerah rawan bencana dan bagaimana desa ini kita tangguhkan atau kita recelillion-kan dan ini menjagi program utama BNPB ke depan yang tidak hanya dilakukan oleh BNPB tapi oleh semua sektor tetapi secara undang-undang dan RPJMN 5 tahun ke depan dikoordinor oleh BNPB. Insha Allah secara bertahap semua desa ini akan kita recellion-kan sehingga mereka bisa terhindar ataupun survive daripada bencana. Selanjutnya juga kami juga melaksanakan peningkatan potensi kapasitas relawan dan ini secara bertahap juga kami lakukan dimana setiap relawan nanti harus punya kompetensi. Jadi sesuai dengan yang disarikan dalam undang-undang, penanganan kebencanaan harus profesional dan untuk itupun sekarang BNPB pun dimana Kepala BNPB sudah berusaha membentuk namanya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah diakui oleh kementerian, oleh Menteri Ketenagakerjaan memang prosedurnya begitu. Jadi kami sekarang sudah ada dibentuk oleh BNPB namanya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), dimana setiap orang yang akan terlibat dalam satu kebencanaan secara profesional harus punya sertifikasi dan kita sudah punya sekarang 56 uji kompetensi materinya dan saya kira siap tahun ini melaksanakan sertifikasi untuk para penggiat-penggiat kebencanaan dan masa depan nantinya tentunya LSP ini akan diharapkan nanti akan bisa mandiri. Selanjutnya bapak-bapak, ada kewajiban kami juga untuk melaksanakan atau membangun Forum PRB sesuai dengan kaidah disyaratkan oleh Undang-Undang, dimana sampai saat ini sudah terbentuk tahun lalu itu kami menyelenggarakan 19 pembentukan Forum PRD di beberapa provinsi dan sampai 2014 sudah terbentuk 19 provinsi yang mempunyai forum penanggulangan resiko bencana yang memang disyaratkan juga Undang-Undang, ada 45 kabupaten/kota yang menyelenggarakan walaupun masih banyak yang masih belum dan itu merupakan tugas dan PR kita bersama.
Bapak-bapak yang kami hormati, Jadi ada beberapa banyak hal lagi yang dalam pra bencana yang sudah kami selenggarakan, kalau kami bisa masukkan dalam satu matriks bisa kita lihat pada halaman 26 dan 27, yang secara terinci kami laksanakan satu persatu dan kami rasa kalau tidak keberatan bapak-bapak mungkin saya bisa mengambil beberapa hal saja dari sini yang terkait dengan isu-isu penting yang harus egera dibangun oleh, dibawah koordinasi BNPB antara lain adalah penguatan sistim peringatan diri yang saat ini memang sesuai dengan perintah presiden pada Kepala BNPB untuk segera BNPB mengkordinasikan, membangun sistem peringatan dini di negeri ini untuk multi hazard. Dan kemarin ktia juga secara gress program sudah mulai membangun peringatan dini khusus untuk tanah longsor dimana kita sudah memasang hampir 22 alat khusus peringatan dini di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sudah menyusul 20 alat lagi di bulan Januari dan Februari ini. Jadi penguatan sistem peringatan dini akan menjadi porsi, satu porsi yang mendesak di negeri ini untuk penanggulangan bencana dan 20143 banyak hal-hal lain yang sudah kami laksanakan seperti yang dapat dilihat di tabel 24 halaman 26 dan 27, sedangkan terkait dengan penanganan darurat, dapat dilihat di halaman 28, bahwa antara lain kami sudah disampaikan oleh Kepala BNPB tadi bahwa kita punya fasilitas kemudahan akses yaitu dalam salah satunya berupa fasilitas dana siap pakai atau on call yang bisa digunakan dalam mempercepat respon penanggulangan bencana dan ini kita lakukan, dana DSP ini untuk semua jenis bencana setiap 17
tahun. Tahun ini berapa Pak Dep? 1,5. Jadi setiap tahun itu kita disiapkan oleh pemerintah sekitar 1,5 triliun untuk khusus dana on call. Kami sangat-sangat amat membantu untuk kecepatan kita untuk membantu salah satunya adalah yang disampaikan oleh Kepala BNPB, membantu daerah dan sebagai salah satu bentuk pendampingan pemerintah pusat kepada daerah. Terus juga kita juga melakukan penguatan tim reaksi cepat penanggulangan bencana rekrutmen pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas, ini semua terkait dengan kedaruratan dan bapak sudah pernah mendatangi diklat kami di Sentul, dan saat ini malah diklatnya semakin lengkap, sudah punya alat pelatihan untuk SAR yang cukup canggih, dimana sudah bisa dilakukan sertifikasi secara internasional. Insha Allah nanti secara bertahap akan kita laporkan terus kepada Komisi VIII. Bapak-bapak yang kami hormati. Kalau kita lihat di halaman 29, salah satu tugas kami juga kemarin sepanjang 2014 adalah melakukan penguatan kapasitas BPBD dengan melaksanakan pelatihan untuk workshop, pengkajian kebutuhan paska bencana atau disebut dengan ... Adalah apabila terjadi bencana kita harus melakukan asessment dan itu asessment itu ada standarnya dan standar ini harus tidak hanya standar nasional tetapi juga standar internasional yang kita kembangkan bersama-sama dengan UNDP. Pendampingan penyusunan ... dan rencana aksi rehabilitasi, rekonstruksi paska bencana. Jadi dari beberapa kejadian bencana yang disampaikan oleh bapak Kepala BNPB tadi, itu semua sudah kita lakukan rencana aksinya karena dengan membangun rencana aksi, disitulah nanti dibagi siapa berbuat apa, bagaimana dan berapa anggarannya? Dan itu kami laksanakan sampai saat ini dan namun demikian memang beberapa hal rencana aksi ini masih banyak yang belum kita selesaikan, masih terkendala dengan ketersediaan dana. Yang nanti di ujung daripada laporan ini, akan kami sampaikan hal-hal dana yang akan kita usulkan kemari untuk 2015 ini. Selanjutnya adalah antara lain adalah kami juga sudah menyusun indikator pemulihan paska bencana berupa INADRI yaitu Indonesian Disaster Recovery Index yang ini juga merupakan suatu indikator dan simulasi ataupun modelling dimana nanti diharapkan apabila terjadi bencana kami bisa secara awal melakukan prediksi budgeting apa yang harus kita lakukan untuk awal. Bapak-bapak yang kami hormati, Kalau kita lihat halaman 30, tahun 2014 dari struktur pendanaan khusus rehab-rekon, rehabilitasi- rekonstruksi, kami dianggarkan hampir 1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dan disini terlihat bahwa dari anggaran tersebut dilaksanakan di beberapa provinsi yang pernah terjadi bencana besar, yang terakhir adalah Sumatera Barat juga di Yappen Moropen banjir bandang, erupsi Gunung Merapi 2010, gempa tsunami Mentawai 2010, Gempa Bumi Lombok Utara, Gempa Bumi Tanah Gayo, dan beberapa bencana lokal di beberapa kabupaten di Indonesia. Dan dari DIPA 2013 dan juga meluncur di 2014 itu hampir 1 triliun 35,8 miliar itu sudah diserahkan ke daerah dan hampir semua sudah secara substansi sudah hampir selesai. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, Sepanjang 2014 kami juga melaksanakan pemantapan sistem manajemen logistik yang dilaksanakan di Bali dan Makassar dengan materi manajemen pergudangan, sedang manajemen peralatan dilaksanakan di Banten, Jakarta dengan materi penggunaan peralatan PB, perahu amfibi dan speed boat, ini bagian daripada perkuatan kelembagaan di daerah dimana setiap tahunnya kami secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada memberikan bantuan perkuatan untuk logistik dan peralatan. Workshop pelatihan penanggulangan bencana juga dilaksanakan di provinsi Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, diikuti BPPD dan kabupaten/kota di wilayah tersebut. Selanjutnya terkait dengan pendampingan logistik, kami juga melaksanakan rapat koordinasi, forum logistik, dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan dunia usaha dan unsur masyarakat. Jadi saat ini kita juga sudah punya forum logistik dimana terdiri dari semua unsur baik itu pemerintah maupun unsur dunia usaha dan unsur masyarakat. Kita juga sudah melaksanakan inventarisasi logistik dan peralatan dan kebutuhan yang dilaksakanan di Jakarta dan Denpasar diikuti oleh perwakilan 33 BPPD provinsi 18
dalam rangka menginventarisir dan menganalisis kebutuhan logistik dan peralatan di daerah dan ini secara bertahanp setiap tahunnya akan coba kami perkuat dan dibantu dari pusat. Juga antara lain juga kami juga menggunakan gelar logistik dan peralatan di dalam mendukung latihan internasional yang kita sebut dengan Mentawai Mega Trans Disaster relief Exercise di Padang dan juga penanganan darurat di Sinabung, ... di Bengkulu dan itu semua didukung oleh peralatan logistik dari BNPB. Bapak-bapak/ibu-ibu, Jadi kalau satu persatu kami sampaikan bahwa dukungan logistik peralatan senantiasa kita laksanakan di 33 provinsi sebagaimana kita lihat pada halaman 32 dimana ada 33 BPBD provinsi dan 274 kabupaten/kota sepanjang 2014 yang kami dukung secara bertahap perkuatan logistik dan peralatan. Sedangkan pada halaman 33 terkait dengan dukungan informasi dan komunikasi, teknologi informasi komunikasi, kami juga melakukan perkuatan-perkuatan untuk BPPD setiap tahunnya dan itu sudah terselenggara di beberapa kabupaten/kota antara lain dalam rangka memperkuat ... di daerah dan ini setiap tahun sesuai dengan kemampuan pendanaan akan kami selalu dukung ke BPPD di daerah. Selanjutnya tentang halaman 34, capaian kinerja, program, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pertama adalah tata kelola BMN yang mendapat penghargaan juara 3 tingkat K/L dimana kami tahun 2014 di antara semua kementerian/lembaga ada penghargaan dari pemerintah bahwa BNPB mendapat juara 3 terbaik dalam pengelolaan aset negara, jadi BMN namanya, jadi mudah-mudahan tahun depan kita akan coba tingkatkan lagi karena memang pengeloaan aset ini selalu terkait dengan pemeriksaan oleh BPK, WTP dan lain sebagainya itu terkait dengan aset dan alhamdulillah kemarin kita juara 3, dan mungkin kita terkait dengan 3 tahun berturutturut WTP dari BPK, jadi mudah-mudahan relevan. Selanjutnya juga tahun 2014 kemarin nomor 2 adalah kinerja pelaksanaan program kegiatan PNPB mendapatkan nilai B, atas Lakip tahun 2013 oleh Kemenpan dan reformasi birokrasi. Selanjutnya tersusunnya standar kompetensi kerja nasional penanggulangan bencana. Berikutnya adalah kinerja pelaksanaan anggaran BNPB mendapat opini WTP atas LKPP tahun 2011-2013 oleh BPK RI. Selanjutnya terlaksananya reformasi birokrasi yang saat ini sudah kental kami laksanakan dimana alhamdulillah di ujung tahun kemarin kami sudah secara resmi mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi salah satu dari penghargaan ataupun reward dari pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya adalah tersusunnya 6 kurikulum bahan ajar pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan. Terus nomor 7 adalah terlaksananya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Satuan Resi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB). SRCPB adalah tim, dua tim yang ada di Indonesia dibawah BNPB. Satu adalah di wilayah barat di Halim dimana personelnya terdiri dari para TNI/Polri dan juga kementerian/lembaga dimana satu tim ini terdiri dari 550 orang sedangkan di Tim SRCPB kami wilayah timur berada di Malang dan siap 24 jam apabila terjadi bencana besar dan ini kita lakukan selalu latihan-latihan setiap tahun dibawah pengelolaan BNPB. Selanjutnya adalah terlaksananya gladi lapang tingkat internasional, tadi sudah kami sampaikan Mentawai Mega Trans ... Exercises tahun lalu dimana melibatkan 12 negara asing. Selanjutnya adalah terlaksananya dukungan pendidikan dan pelatihan kebencanaan di 32 daerah. Sedangkan program sarana dan prasarana tahun 2014 kami alhamdulillah sudah menyelesaikan, membangun gedung Pusdiklat Bina DRTG yang di Sentul yang sudah dikunjungi oleh bapak-bapak Komisi VIII dan juga kalau tahun ini tahun 2014 kami juga sudah menyelesaikan gedung kantor BNPB yang baru di jalan Pramuka yang insha allah akhir bulan ini kami segera akan pindah ke gedung baru. Sedangkan capaian kinerja program pengawasan. Pertama adalah pengendalian pengawasan terlaksanakan program dan kegiatan BNPB. Yang kedua pengendalian program dan kegiatan melalui pendampingan pelaksanan kegiatan dan anggaran. Yang ketiga adalah pembinaan akuntabilitas pelaksanaan program ... , ini dibawah inspetur utama, Inspektoran Utama yaitu Pak Bintang Kusmanto. Selanjutnya adalah capaian kinerja anggaran 2014. 19
Bapak-bapak/ibu yang kami hormati, Jadi tahun 2014 dari 2,8 triliun pelaksanaan semua kegiatan tersebut, kami BNPB menyerap 95,28%. Jadi itu terdiri dari 4 program tadi, jadi secara total 95,28% dimana biasanya kalau penyerapan. Tahun lalu kami juga 95, 3%, tapi tahun ini agak turun karena memang ada perubahanperubahan yang tadinya harus boleh rapat di hotel sekarang tidak boleh, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kemarin tidak terselenggarakan, memang adanya aturan-aturan baru dan biasanya kalau di atas 95% ini ada reward dari pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Kayak tahun sekarang kami karena tahun lalu diatas 95% dapat reward tambahan 26 miliar dari Menteri Keuangan. Alhamdulillah itu kami lakukan dan bahkan di dalam program kita yang baru di 2015. Seolah mudah-mudahan juga akan demikian. Penjelasan tentang sisa anggaran yang tidak terserap adalah pertama efisiensi pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengurangi target capaian yang telah direncanakan. Yang kedua dalah efisiensi pelaksanaan sisa anggaran kegiatan kontrak ke luar karena sisa tender dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah efisiensi perjalanan dinas, konsinyering dan meeting yang kami sampaikan sebelumnya bahwa salah satunya tidak boleh rapat di hotel. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati, Pada akhirnya pada halaman 37 dapat kami sampaikan grafik pencapaian kami dari bulan ke bulan dimana kalau dilihat dari 2011 sampai 2014 peningkatannya hampir setara namun anggarannya makin tahun memang sebetulnya makin meningkat. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati, Jadi selanjutnya kita lanjut ke tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2014. KEPALA BNPB (SYAMSUL MAARIF):
Bapak/ibu sekalian, Saya mohon izin untuk meneruskan kepada Pak Irtama. Silakan Pak. IRTAMA BNPB : Terima kasih. Bapak Kepala BNPB dan Bapak Pimpinan DPR, Komisi VIII DPR yang saya hormati dan saya muliakan, Rekan-rekan, Kami selaku Inspektur Utama BNPB melaporkan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014. Mengenai laporan kemajuan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan bulan Desember 2014, BPK telah memberikan kepada kami saran-saran, komplain, temuan dengan 322 saran tindak lanjut dimana 50%-nya sejumlah 161 saran telah kami tindaklanjuti sesuai dengan saran BPK, sedangkan 50% nya lagi sudah ditindaklanjuti, namun belum sesuai saran BPK. 20
Perlu kami informasikan, contoh daripada tindaklanjut yang belum sasaran, misalkan BPK meminta kekurangsetoran pajak sebesar Rp. 100,-. Kami sudah menyetor Rp. 99,- , kurang Rp1,masih dianggap belum sesuai sasaran, walaupun hanya tinggal 1%. Itulah penjelasan mengenai tidak sesuai saran. Kemudian juga ada beberapa temuan, seperti dosa waris dari Bakornas PB dari pemeriksaan bencana asap 2006. Pada tahun 2006 BNPB belum terbentuk. Perlu dipahami, bahwa BNPB bukan kelanjutan daripada Bakornas PB, karena Bakornas PB pada saat itu adalah suatu lembaga ad hoc yang dipimpin oleh Wapres, sedangkan BNPB dibentuk Undang-Undang yang langsung di bawah presiden. Namun temuan Bakornas PB bencana asap 2006 masih dilimpahkan ke BNPB. Kami sudah meminta kepada BPK untuk melakukan pemutihan supaya temuan-temuan tersebut yang memang sudah ditindaklanjuti bisa dihapuskan atau diputihkan dan sampai saat ini belum ada jawaban BPK mengenai hal itu tapi menurut aturan itu sudah bisa diputihkan. Kemudian upaya yang kami sudah lakukan antara lain inspektur utama melakukan upaya pro aktif memonitor tindak lanjut pada saat audit ... Jadi, kami punya program melakukan audit ke daerahdaerah karena pelru diketahui bahwa 70% dana BNPB itu kita berikan kepada daerah dalam bentuk dana siap pakai maupun dana rehab-rekon. Hanya 30% saja yang digunakan oleh BNPB sehingga pada saat kami melakukan audit ke daerah, kami selalu menanyakan kepada daerah yang sudah kami berikan dana sebut, bagaimana tindak lanjut dari temuan BPK, karena 70% tindak lanjut itu ditangani oleh daerah bukan oleh BNPB. Namun karena KPA-nya di BNPB, tentunya muncul temuannya di BNPB sehingga kami perlu mengupayakan kepada daerah supaya menindaklanjuti temuan tersebut. Yang kedua, kami juga melaksanakan Rakor di 3 wilayah, Indonesia bagian barat, dan sebagian tengah dan Indonesia bagian timur dimana kami mengundang seluruh BPBD yang ada di wilayah tersebut. Pada saat itu kami melakukan semacam pendampingan berupa buka lapak kami buka dengan anggota kami, kami undang BPBD untuk menyerahkan upaya tindaklanjut yang sudah dilaksanakan untuk kami sampaikan ke BPK, itu juga kami upayakan. Kemudian juga yang ketiga, kami punya kerjasama dengan BPKP. Perlu diketahui bahwa BNPB dan BPKP telah membuat MoU yang sudah di tanda tangani oleh Kepala BNPB dan Kepala BPKP dimana BPKP melakukan pendampingan baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Bappenas saat duduk dengan BPK BI KWI juga melakukan upaya percepat lebih lanjut ke daerah-daerah, kami tagih tindak lanjut dari saran BPK. Jadi upaya sudah kami lakukan, Insya Allah dari 50% yang belum sasaran, insya Allah akan segera diselesaikan. Kemudian posisi. Posisi tindak lanjut penjelasannya, rinciannya ada di lembar berikutnya di halaman 40. Disitu ada laporan hasil pemeriksaan, ada 19 laporan hasil pemeriksaan dari tahun 2006 sampai tahun 2014 dimana dari 19 LHP tersebut, ada total temuan 185 dengan jumlah saran 322. Perlu diketahui bahwa jumlah saran tidak harus sama dengan jumlah temuan karena satu temuan bisa tiga saran, empat saran, lima saran. Seperti yang kami kemukakan bahwa 50% sudah dintindaklanjuti sesuai saran, sedangkan 50% sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai saran. Demikian Pak penjelasan dari kami, sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KEPALA BNPB (SYAMSUL MAARIF): Bapak Pimpinan yang terhormat dan Ibu/bapak sekalian Anggota Komisi VIII yang terhormat, Tinggal satu lagi ya? 2015. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati,
21
Kini kami akan melaksanakan paparan tentang program kerja BNPB tahun 2015 sesuai dengan permintaan DPR. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa saya baca saja, disini ada pie chart yang mengatakan bahwa 61% adalah untuk program penanggulangan bencana, 25% untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB, kemudian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 13%, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas BNPB 1%. Disini ada angka-angka yang kami laporkan bahwa total dari dalam kebutuhan program yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BNPB. Kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB serta program pengawasan dan peningkatan akuntabiltas aparatur BNPB serta program penanggulangan bencana sejumlah 1.681.581.850.000,- ini jumlahnya. Programnya tetap, yaitu sekali lagi ada empat program, program bukan manajemen, program peningkatan sarana prasarana, program pengawasan dan program penanggulangan bencana. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan kebijakan pemerintah baru dengan DIPA yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Adanya kebijakan penghematan anggaran maka akan mempengaruhi pelaksanaan awal program kegiatan dan anggaran pada tahun 2015. Yang kedua menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk kontraktual yang ditargetkan selesai April, ini mudah-mudahan juga bisa selesai masalah kontraktual ini karena pengalaman kami juga banyak hal yang tampaknya ada kesulitan atau tantangan disana karena spesifikasi yang memang belum ada di Indonesia dan tidak mudah untuk melakukan impor. Kebijakan kami adalah khusus untuk kebencanaan ini harusnya juga menyangkut atau menghela industri strategis kebencanaan. Jadi jangan sampai ... Yang untuk alarm system tsunami itu dibuat oleh Jerman, dibuat oleh negara lain padahal mereka belajar pada kita, dia bikin alat kita suruh beli. Termasuk tadi yang disampaikan tentang ekstenso meter yaitu untuk longsor sebetulnya itu sudah bukan hanya pada saat Pak Jokowi saja, sebelumnya sudah ada, yang existing itu sudah ada, hanya sekarang ditambah lagi maksudnya seperti yang dilaporkan Pak Sestama. Ini kami berharap itu merupakan produk dari Indonesia. ... oleh BNPB karena yang mengadakan alat itu bukannya dari kami termasuk dari Badan Geologi karena memang itu tugas mereka sebenarnya untuk membuat ... system tanah longsor ini. Pokoknya ada urusan gerak menggerak tanah ini, urusan Badan Geologi. Termasuk juga letusan gunung api baik itu yang bencana geologi maupun yang juga yang vulkanik. Kita lihat bahwa 2015 yang merah-merah itu, kita pada Januari ini akan finalisasi RPJMN kemudian juga sekaligus barangkali nanti pada hari Rabu kami juga sudah diundang untuk RDP, ibu/bapak sekalian saya kira ini lebih kita dalami lagi detailnya mana-mana yang perlu dan seterusnya, saya kira nanti kita paparkan lebih lengkap kepada bapak/ibu sekalian pada hari Rabu nanti. Kemudian tentu akan ada revisi-revisi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Sestama bahwa anggaran untuk BNPB melejit cukup tinggi Pak. Dulu saya kira yang lama pernah mendengar pada satu itu saya sebenarnya tidak ingin untuk terlalu banyak dulu anggaran ini karena terus terang saja memang agak sulit persoalan. Jadi begini Pak, uang banyak itu zaman dulu memang enak baginya, kalau sekarang itu agak bahaya karena pertanggungjawabannya yang sebegitu banyak dan banyak kabupaten/kota yang tidak mau membayarkan itu. Contohnya Pemerintah Daerah Maumere, Pemerintah Daerah Ende, Pemerintah Daerah Sinabung sendiri. Duit sudah kita kasih untuk rakyatnya, tidak dibelanjakan. Nah, ketika kita membuat penelitian dan kita ekspose tentang berita itu mereka komplain, bapak harusnya tanya mengapa kami takut? Jadi ternyata ada faktor lain urusan takut, ini belum masuk di dalam rencana kita, bagaimana mengatasi orang takut ini. Mentawai, duit untuk hari Natal sudah kita kasihkan bupatinya, tolong dong Desember dikasih duit untuk natalan, tidak dibagi juga, rakyat sudah terlanjur datang kesana, itu bukan pada kami. Jadi ini ada urusan takut per takutan ini, ini juga mustinya nanti itu kalau kampanye itu ditanya, "Bapak takut tidak mengeluarkan duit?", begitu lho. Kalau takut akhirnya begini ini, duitnya balik lagi kesana. Ini saya kira anggaran banyak ini nanti seandainya nanti misalnya kami malah ingin mengurangi, mohon bapak/ibu juga memaklumi itu. Jadi mungkin kalau kementerian lain malah perlu ditambah, kami itu jangan banyak-banyak karena ketika kita berikan ke daerah, belum tentu daerah mau membelanjakan padahal yang minta mereka sendiri, terlambat-terlambat-terlambat. Ada yang saya tapi ini tidak pasti begitu tapi ini belum resmi ya. Ada katanya begitu ada duit sudah ada 22
yang datang, "Awas lho, nanti kalau begini", begitiu lho, jadi terus jadi takut padahal undangundangnya ada, peraturan kepalanya ada, bahkan di DKI sendiri ketakutan juga. Jadi waktu rapat dengan Pak Ahok akhirnya kita beritahu, ini ada Perka 6A yang menyebabkan anda itu pasti lolos, tidak ada masalah ini. Jadi ini bagaimana? Termasuk pada Menteri Keuangan, yang Dirjen satu mengizinkan, Dirjen lainnya tidak mengizinkan, ini juga jadi bingung. Itu tadi yang saya katakan bahwa ada semacam konstrain kalau dikatakan bukan hanya challange, bahwa kadang-kadang kita membuat peraturan-peraturan itu antara Kementerian mungkin juga tidak sama, di kita juga sinkronisasi undangundang tidak benar, ada kadang antar Dirjen juga tidak sama, ini yang menyebabkan di daerah itu ketakutan Pak. Terlalu banyak atasan, dan semuanya itu punya alat untuk menakut-nakuti. Jadi bagaimana enaknya ini? Saya kira dengan semangat baru dari anggota DPR yang baru, saya kira kita inikan tidak dari nol, kita tidak dari titik kilometer nol, ini sudah jalan. Tinggal sekarang bagaimana kami bisa melaksanakan amanat ibu/bapak sekalian. Kekurangannya pasti kami punya, silakan dikritisi, diberi masukan tapi kembali-kembalinya kami juga yang melakukannya jadi saya justru lebih banyak perlu mendapatkan bantuan untuk penyelesaian segala tantangan yang kami hadapi sebagai yang saya katakan tadi sebagai common interest kita. Kemudian nanti pada bulan Maret itu ada revisi DIPA dan langsung Aprill diharapkan sudah penyelesaian dan efektif pelaksanaan pada tahun 2015. Khusus untuk anggaran siap pakai, memang kami mengharapkan agar Januari sudah kita terima untuk menghadapi bencana yang memang tidak bisa kita prediksi atau bisa diprediksi tapi dimana tempatnya dan berapa besarnya. Ini agak berbeda ini dengan kementerian yang lain. Jadi, kami mohon Januari harus sudah ada di tangan kami untuk kami bisa gunakan karena kita tidak menunggu bencana, nanti saja April, tidak bisa. Akan berhadapan dan langsung kita harus hadir disana. Kemudian program kerja BNPB sekali lagi nanti akan didalami. Ini masih termasuk dalam program yang tadi Pak tapi ini detailnya, misalnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya, tadi sudah disampaikan. Apa detailnya? Ini ada pengelolaan penyusunan peraturan, pembinaan administrasi, program dan seterusnya. Sedikit sebagai sebuah informasi, bahwa hampir di setiap terjadi bencana harus ada satu juklak atau pedoman. Ini agak berbeda dengan kementerian lain, sekali buat pedoman untuk semuanya, kita tidak bisa. Kejadian banjir di Bandung itu berbeda juklaknya dengan kejadian banjir di Lamongan karena memang beda. Beda besarannya, beda intensitasnya, beda durasinya, beda frekuensinya. Jadi tidak bisa satu pedoman terus dipakai, tidak bisa Pak. Jadi nanti mohon tidak kaget kalau ada lho pedoman kok berkali-kali, nanti silakan lihat apa sih yang membedakan. Jadi setiap itu harus ada pedomannya karena itu juga untuk kepentingan akuntabilitas dari anggaran. Jadi, bukan seperti protap yang tetap terus, tidak-tidak sama. Itu tugasnya Sestama dan didalamnya ada Pusdiklat. Kemudian untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara masih di Sestama, yaitu kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. Detailnya nanti akan bisa dijelaskan dan tanya jawab ataupun pada hari Rabu. Kemudian untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas itu di Inspektorat Utama. Program penanggulangan bencana, ini sekali lagi kalau kita bicara penanggulangan bencana, berarti kita bicara tentang kesiapsiagaannya, pada saatnya dan sesudahnya. Kalau di Undang-Undang Nomor 24 pada Bab I Pasal 1 Ayat (5) disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan bencana adalah sebuah rangkaian kegiatan dari mulai penentuan kebijakan yang berlandaskan pada resiko bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehab-rekon. Jadi kalau ada kabupaten salah menentukan kebijakan katakanlah tata ruang, mulai saat itu sebetulnya bencana sudah dimulai. Jadi sebetulnya sampai kesana lingkup dari penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Tahun 2004. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S794/MK/02/2014 Tentang tindaklanjut penghematan anggaran perjalanan dinas, meeting, konsinyering K/L tahun 2015 telah dilakukan self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 miliar. Surat Menteri Keuangan Nomor 575 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, BNPB mendapat tambahan 26 miliar, tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk penanganan darurat dana siap pakai sebesar Rp1,5 triliun. Dalam rangka percepatan penyelesaian pemulihan pasca 23
bencana yang belum selesai yaitu Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mentawai, Merapi, Wasior, masih memerlukan tambahan anggaran 1,64 triliun, ini untuk di daerah dan telah disampaikan pada Menteri Keuangan melalui surat kami pada tanggal 1 Desember 2014. Yang ketujuh, masih diperlukan tambahan penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dan ini sebelum sebesar 500 miliar antara lain adalah pembuatan peta-peta Bu bapak/ibu sekalian. Peta rawan bencana, peta longsor, peta banjir, peta dan seterunya yang selalu dinamis. Nah untuk program kerja BNPB tahun 2015, maka sektor kebutuhannya untuk erupsi Gunung Sinabung, pembuatan relokasi, banjir Manado, permukiman dan infrastruktur, Gunung Kelud, sosial ekonomi dan infrastruktur, kekurangannya dana pemukiman untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kemudian Mentawai masih juga, keuangan ... dan infrastruktur, banjir bandang Wasior, ... kekurangan infrastruktur, Gempa Yapen Waropen Papua, kekurangan dana permukiman, kemudian proposal kabupaten/kota sektor tertentu, semua jumlahnya adalah Rp1.643.070.900.000,Yang terakhir dari kami adalah mengenai isu-isu aktual yang kami ke depankan dan tentu mungkin lebih banyak daripada yang kami sampaikan yaitu tadi sudah disinggung yaitu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang belum mendukung kecepatan respon penanggulangan bencana. Yang kedua, kemampuan pemerinah daerah perlu ditingkatkan untuk menyediakan lahan, ini tidak mampu ini untuk relokasi pasca bencana sehingga perlu kebijakan baru dalam kemudian penyediaan lahan relokasi. Yang ketiga memperhatikan keterbatasan APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana maka perlu adanya dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus, ini sudah diusulkan sejak bertahun-tahun yang lalu, supaya daerah itu langsung punya duit begitu. Jadi satu kabupaten misalnya per tahun kita kasih satu miliar, provinsi kita kasih 5 miliar, sudah disitu saja. Penggunaannya seizin BNPB. Jadi kalau ada apa-apa langsung plek begitu saja. Kita hitung saja kabupaten kan kalau satu miliar per kabupaten 600, 560-an sekian, iya kan? Kemudian 5 miliar kali 33, itu ada disana, penggunaannya atas izin BNPB. Tapi di state DAK untuk bencana, sekarang belum ada Pak sehingga kalau bencana itu masuk dana tak terduga. Tak terduga apa tak tersangka? Oh iya, jadi tersangka, tak terduga. Jadi masuk kesana. Itu termasuk kedatangan presiden, ada pesta olahraga, ini untuk bencana tidak state. Jadi akhirnya kita sering bertanya sebetulnya kita ini mengatur bencana ini bagaimana sih? Apakah itu prioritas banget apa tidak? Padahal kita sudah tahu bahwa bencana itu hukumnya wajib, pasti. Cuma kapan dan dimananya itu... So pasti. Dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat diperlukan adanya prasarana khusus untuk meningkatkan kecepatan pengiriman bantuan bencana, mendekatkan sumberdaya ... ke daerah rawan bencana melalui penambahan UPT dan bidang logistik peralatan. Ini UPT bisa dibuat kalau kita dekonstentrasi Pak karena kita belum disetujui. Jadi kita yang ... baru Jakarta, sama Sumbar ya? Yang UPT dan itupun Eselon IIII untuk menguasai sekian provinsi ini kadang-kadang pusing juga. Apa mungkin itu nanti untuk mengumpulkan para gubernur Eselon III. Yang keenam adalah pengembangan organisasi BNPB dalam rangka menghadapi tuntutan pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana yang terus meningkat. Sekedar informasi saja ini Pak, ada kucing yang ada di atas tidak bisa turun, yang punya nenek-nenek, itu telepon ke BNPB untuk menurunkan. Saya baru tahu bahwa kucing itu bisa naik tidak bisa turun itu. Jadi tidak hanya manusia saja itu jadi bisa naik, sudah diatas takut turun, sampai hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak 911 di Amerika itulah ceritanya itu, gayanya begitu BNPB. Bahkan tiba-tiba ada orang yang agak aneh di dalam satu diskusi interaktif di RRI mengatakan bagaimana kemacetan diserahkan ke BNPB? Seolah-olah kok serba bisa, ini terjadi interaktif. Yang ketujuh, peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana itu tetap kita lakukan dan yang kedelapan adalah implementasi risk financing, asuransi dalam penanggulangan bencana. Kesimpulan tahun lalu dari DPR di Komisi VIII ini bahwa untuk bencana itu minimal 1% dari APBN, kesimpulannya. 1% dari APBN. Jadi kalau APBN kita itu 2000 triliun, maka diperlukan paling tidak 20 triliun. Sekarang inikan satu koma sekian triliun. Jadi bapak/ibu bisa membayangkan sebenarnya berapa persen negara kita itu melihat 24
bencana sebagai sebuah prioritas, tidak ada setengah persen saja tidak ada lho Pak. Begitu juga asuransi. Asuransi ini sebetulnya ada patokannya. Saya tidak mengganti rumah yang 5 miliar itu saya ganti 5 miliar, karena undang-undang tidak mengamanatkan untuk mengganti rusak, tidak ada. Kita hanya memberikan stimulus saja, kita bikin saja misalnya rumah rusak berat, pemerintah memberikan 50 juta, rusak sedang misalnya 25 juta, rusak ringan misalkan 10 juta. Orang meninggal misalnya dikasihlah 25 juta, masuk akal kan? Sekarang ini sapi saja 10 juta, manusia itu 4 juta, berarti memang kita lebih murah dari ini. Bahkan otaknya profesor kalah dengan otak warung padang, harganya itu lho. Jadi ini kenyataan, kita kadang-kadang mentertawakan juga diri sendiri itu, itu maksudnya masalah di asuransi itu sehingga perkiraan saya waktu itu kalau kita bisa ... premi 250 miliar per tahun maka kesulitan yang kita hadapi untuk menjangkau masyarakat segera dapat rumahnya itu cepat, tidak kayak sekarang ini. Mentawai kejadian 2010 sampai sekarang lho Pak belum jadi karena urusan tanah, ini, kalau tidak kan kasih saja pemerintah dengan berani bersama Komisi VIII ini sudah sekalian, dalam tempo satu bulan setelah ini, ini untuk anda. Langsung dia urusannya, sekarang terpaksa di pengungsian kayak begitu lamanya, sedih, kamu mau kita apakan? Siapa disalahkan? Wong nyatanya gunungnya tidak bisa kita hentikan. Seperti itu contohnya sehingga ini masuk dalam kesimpulan yang lalu. Seandainya ini kesimpulan ini terus kita perjuangkan, maka artinya kita sudah menapak lebih jauh lagi. Saya kira itu yang kami sampaikan, saya bicara kurang lebih satu jam lebih sedikit, lebih dua jam begitu Pak. Jadi terima kasih, kesempatan saya, saya sangat berbangga hati bertemu sama ibu/bapak sekalian dan semangatnya saya rasakan. Kita akan bisa meningkatkan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajaran yang sudah memaparkan 4 hal pokok pertanyaan dari Komisi VIII, sebagaimana yang dituliskan dalam surat undangan untuk rapat kerja pada hari ini. Terus terang saja kalau melihat buku yang ada ini, undangan itu disampaikan kalau tidak salah tanggal 14 ya, tetapi ini saya lihat sudah disusun sesuai dengan pertanyaan itu berarti BNPB sudah mempersiapkan pertanyaan dalam 3 hari terakhir ini, yaitu kita lihat judulnya saja itukan ada evaluasi APBN tahun 2014, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kemudian program kerja dan isu-isu aktual. Jadi itu memang kelihatan dikerjakan dalam 4 hari. Terima kasih kepada Bapak Kepala dan seluruh jajaran yang telah memberikan paparan yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana sudah ada di kawan-kawan semua. Baik, sebetulnya ini mestinya jadwal kita ini sampai jam 1 ini, nanti setelah itu istirahat, shalat, makan dan mungkin akan kita lanjutkan lagi. Oleh karena, waktu kita yang sangat terbatas mungkin di meja saya ini Pak Kepala Badan, sudah ada 17 lembar pengajuan pertanyaan dari Anggota Komisi VIII, kalau 17 itu dikail 3 menit saja itu berarti sekitar 51 menit. Berarti nanti mungkin apakah istirahat dulu? Istirahat dulu atau bagaimana? Ada usulan yang lain atau nanti sampai jam satu baru istirahan atau istirahat sekarang, jam satu masuk. Sebetulnya kan tidak terputus, nanti kan dicatat oleh Kepala Badan dan juga seluruh pejabatnya. F-PDI PERJUANGAN (AGUS SUSANTO): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. 25
F-PDI PERJUANGAN (AGUS SUSANTO): Pimpinan, Saya rasa lebih baik kita istirahat dulu, nanti kita berbicara bencana, tapi kita sendiri yang kena bencana. Jadi asyik membahas, perut kita kena bencana, jadi tidak bisa ditanggulangi oleh BNPB nanti. Jadi saya harap pimpinan kita istirahat, shalat, makan dulu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Sudah, istirahat? Sampai jam berapa? Jam 1. 20 menit? Cukup tidak itu? Sebentar, ini bapak-bapak ini Komisi VIII, ini kadang-kadang untuk memutuskan jamnya saja menghabiskan waktu. Ini kadang-kadang tidak, jadi kalau misalnya nanti jam 1 saja? ANGGOTA…: 13.15 Pak. KETUA RAPAT: 13.15? 13.15? Oke, baik. Satu orang mengatakan 13.30, yang lain mengatakan 13.15, karena itu mungkin 13.15 karena itu lebih banyak. Ini adalah demokrasi, maka karena itu rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saya skors sampai dengan pukul 13.15 WIB. Baik, terima kasih. Nanti kita kembali 13.15 WIB. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat bapak dan ibu dari BNPB, Sudah kami persiapkan makan siang di depan Pak, monggo silakan Pak. (SKORS DICABUT PUKUL ... WIB) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Dengan izin dari Kepala Badan dan juga kawan-kawan Komisi VIII, maka waktu skors saya cabut kembali. KETUA RAPAT: Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab, di tangan saya 17 dan mungkin nanti akan menyusul pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Komisi VIII terkait dari paparan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan dan juga seluruh pejabat yang ikut dalam rombongan ini. Sesuai dengan ketentuan khususnya Pasal 257 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, kepada kawan-kawan Komisi VIII DPR RI saya harapkan untuk lebih arif mengajukan pertanyaan karena kita diatur oleh Tatib itu hanya boleh 3 menit, lebih dari 3 menit berarti melanggar tata tertib. Ini untuk tertibnya jalan tanya jawab itu maksud saya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Pak Maman Imanul Haq dari PKB. 26
Silakan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan. Anggota DPR Komisi VIII yang terhormat dan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Saya membaca di buku panduan itu hal-hal yang menarik dan tentu sangat apresiasi terhadap dan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya, Maman Imanul Haq dari Jabar IX, Sumedang, Majalengka dan Subang, daerah bencana juga Pak. Nah saya hanya ingin mengingatkan peristiwa saya dengan Gus Dur tanggal 7 Desember 2009, beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah hancur karena berbeda, Indonesia tidak akan pernah hancur karena bencana, Indonesia hanya akan hancur karena kebejatan moral elit karena korupsi dan keputusasaan kaum alit karena putus asa. Dari poin itulah sebenarnya saya melihat ada pola yang bagus dari bapak dan teman-teman dari reaktif ke proaktif soal bencana ini cuma saya ingin memberikan masukan bahwa revitalisasi sistem penanggulangan bencana ini betul-betul harus dikuatkan, salah satunya adalah mensosialisasikan lewat aplikasi penanganan bencana sehingga kita yang awam tidak hanya sekedar ada sosialisasi dan sebagainya tapi bisa langsung misalnya mengunduh, oh ini loh sistem yang dilakukan oleh temanteman di Badan Pengelolaan Bencana. Yang kedua adalah soal sinergisitas. Ada tumpang-tindih soal Undang-Undang memang yang saya baca lalu itupun tumpang tindih soal kewenangan juga anggaran, nah saya rasa itu yang perlu dijelaskan lebih detail apa sih sebenarnya yang paling efektif sehingga teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana ini tidak tumpang tindih dengan Mensos, Basarnas dan lain sebagainya. Saya bahagia kemarin bagaimana bapak dengan teman-teman memperlihatkan pola penanggulangan saat bencana Air Asia walaupun agak terganggu ketika ada panggung politik dari panglima itu terlihat jelas. Nah, poin saya adalah sinergisitas yang saya ingin adalah terutama dengan pesantren dan Ormas Islam, NU, Muhammadiyah dan sebagainya sehingga pesantren tiba-tiba hanya merespons dengan istighosah, dengan doa, padahal di poinnya itu ada poin tentang peningkatan kualitas relawan dan santri bisa dilibatkan disini, itu masukan saya. Terakhir di Deputi III, kenapa tidak ada pemulihan terhadap korban itu secara psikologis, konseling baik itu dari teman-teman psikolog atau dari kyai dan sebagainya, betul-betul bisa dilibatkan. Kita tidak hanya sumbang materi, ragawi dan sebagainya tetapi psikologis dan mereka diharapkan bangkit tidak sekedar menjadi memanfaatkan bencana seperti yang bapak tadi ceritakan, orang kok tiba-tiba jadi ingin bencana karena bantuannya banyak, dikorupsinya gampang dan lain sebagainya. Terima kasih .... Wallahu muwwafiq illa huwa min thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Terima kasih Pak Maman. Berikutnya Ibu Endang Maria Astuti. F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg. SH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 27
Terima kasih Pimpinan. Saya Endang Maria Astuti, dari Jateng IV, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen. Sedikit menanggapi apa yang sudah di sampaikan oleh mitra kerjanya DPR RI dari BNPB, semua yang disampaikan memang apa yang usulan yang sudah disampaikan dari DPR RI ternyata bisa ditanggapi dengan cepat dan di lapangan pun kami berharap dari BNPB lebih sigap lagi. Sudah sigap tetapi bisa lebih sigap lagi. Menanggapi dari hal itu Bapak dan Ibu, jika melihat dari paparan yang tadi sudah saya sampaikan, ini tentunya sudah sangat ideal. Hanya saja saya merasa masih ada beberapa sedikit kelemahan agar supaya koordinasi antar lembaga di Kementerian itu ketika terjadi bencana itu pasti ada koordinasi karena tidak hanya menangani apa yang ditangani ketika longsor hanya longsor saja tetapi penanganan ke depan entah itu rehab, rekon dan sebagainya, kemudian pemulihan dan sebagainya itu pasti memerlukan bantuan dari kelembagaan lain atau dari kementerian lain. Oleh karena itu saya sangat berharap ini kan baru melihat Pak, kita baru melihat dari media massa, kita ingin koordinasinya itu, tanggap darurat itu cepat, antar kementerian itu juga cukup begitu tanggapnya sehingga ketika akan memutuskan ini akan apa dan bagaimana itu pun tidak harus saling ibaratnya saling lempar tanggung jawab atau mungkin mengenai masalah penanganan keuangannya juga nanti bisa cepat harapan kita termasuk juga dengan PU karena ini otomatis secara tidak langsung leading-nya disini adalah di BNPB karena itu menyangkut dampaknya pasti yang paling besar soal infrastruktur. Jadi leading-nya saya harapkan BNPB cepatlah baik ke PU atau ke apa sehingga masyarakat untuk pemulihan ekonomi itupun juga bisa segera tertangani. Kemudian Mengenai bagaimana BNPB ini juga bisa bersinergi dengan swasta dengan perusahaan-perusahaan agar supaya perusahaan-perusahaan itu juga punya kepedulian lewat CSR-nya begitu. Bagaimana penanganan bencana itu tidak hanya menjadi, penangannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah tetapi disitu banyak sekali perusahaan-perusahaan agar supaya mereka juga dengan rela hati mengulurkan tangan begitu kan untuk lebih cepat memulihkan kondisi korban baik secara moral, hati nurani, psikologis maupun perekonomian. Nah ini saya rasa gotong royong yang nanti kalau mampu diciptakan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana BNPB ini nanti mampu segera mensupport, mengajak para pengusaha-pengusaha untuk bisa terjun kesana. Kemudian meskipun ini Pak yang terakhir. Meskipun kita tahu mengenai masalah bencana ini faktornya tentu saja banyak bukan saja sekedar faktor dari Yang Maha Kuasa. Faktor alam, faktor manusia ini yang lebih banyak. Harapan kita tentu bisa di manage sejauh mana peta yang dibuat di masing-masing daerah itu, bencana itu apa? Meskipun kita tidak bisa merencanakan tetapi minimal kalau kita sudah punya daerah ini adalah potensi bencananya ini kita bisa membuat skala prioritas, syukur-syukur dengan alih teknologi yang canggih bisa bersinergi dengan litbang dan sebagainya mampu menciptakan teknologi baru yang terbarukan untuk mendeteksi dini. Nah ini agar supaya masyarakat juga bisa tahu dan tentu saja ini juga diperlukan sosialisasi agar supaya masyarakat tahu bahwa mereka potensinya seperti ini harus apa dan bagaimana sehingga bisa diminimalisir, harapannya seperti itu dan satu lagi yang terakhir, pesananan ketika saya reses adalah, KETUA RAPAT: Ini sudah 4 menit 50 detik. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Satu menit yang terakhir yaitu mengenai dana on call. Mengenai dana on call dari kabupaten/kota, dana on call itu bagaimana caranya agar bisa terakses dengan baik dan aturannya tidak berbelit-belit, itu saja Pak. Terima kasih Ketua, mohon maaf.
28
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Dimaafkan Bu Maria, asal jangan terulang kembali. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Maria. Berikutnya Ibu Itet. Silakan Bu. F-PDI PERJUANGAN (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB dan seluruh jajarannya. Saya, nama lengkap saya Itet Tridjajati Sumarijanto dari PDI Perjuangan, Dapil Lampung II. Saya sebelumnya pernah di Komisi IX dan Komisi X, jadi mungkin akan terkait kesana-sana sedikit. Baru saja saya mendengarkan mengenai bagaimana rencana ini harus ditanggulangi terus terang selama ini gaungnya BNPB ini lemah sekali ya dibanding dengan sektor pendidikan, Sektor pariwisata dan saya gembira sekali bahwa sekarang di Komisi VIII, karena kalau di Komisi X itu dinamakan Komisi kebudayaan, tapi di Komisi VIII ternyata ini adalah komisi kemanusiaan karena ujung tombak kita semua dari kementerian yang terkait adalah tentang manusia bagaimana kita menolong mereka. Nah, tadi saya disadari bahwa kita memang hidup yang disebut di daerah ring of fire itu, di bawah bumi kita ini adalah semua sepertinya api dan magma yang siap meletus sewaktu-waktu. Saya setuju dengan Bapak tadi mungkin perlu penyempurnaan undang-undang. Disini saya mengkritisi dari segi kualitatif belum kualitatif tapi kualitatif karena judul mungkin dari judulnya saja Pak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau penanggulangan artinya hanya menanggulangi setelah semua selesai, baru kita tanggulangi. Judul itu sendiri, sebetulnya harus sudah menarik bahwa kita itu semua harus ada unsur secara eksplisit mungkin visinya bahwa preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, harus masuk semua kedalam sana. Nah, ini yang belum terlihat saya darii paparan-paparan tadi itu bahwa kita preventif itu seperti apa misalnya, dari data Dari data kita bisa melihat akibat ada ulah manusia untuk preventif tarif misalnya : Bapak tentu harus berkerja sama atau memberikan masukan kepada Kementerian terkait, mengenai izin bangunan yang di Bogor, di puncak, itu kan menyebabkan banjir Jakarta. Izin-izin yang katanya transaksional kehutanan yang ditebang dan sebagainya, itu jadi kita jangan jadi pemadam kebakaran Pak yang namanya BNPB ini. Kemudian misalnya itu dari segi izin, dari segi bermacam by bussiness. Contoh saja kita melihat yang besar-besar. Pohon di Bogor itu roboh Pak, 6 orang meninggal, kebun Raya Bogor kemarin baru ada ada di televisi. Itu kenapa? karena pencegahan sistim administrasinya buruk Pak, dia harusnya sudah tahu disitu ada LIPI, harus tahu Pak. Pohon-pohon mana yang akan roboh. Jangan sampai oran datang kesitu ke situ mati orang mati konyol, ga tahu tiba-tiba mati begitu saja, itu dari sistim administrasi. Jadi kalau saya melihat Bapak dari paparan itu, penelitian itu berapa persen sih Pak yang di dilakukan oleh PNBP ini? dari anggaran yang diatur alokasikan karena untuk seluruh kegiatan itu perlu penelitian. Itu nomor satu, baru kita bisa membuat perencanaan dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatannya seperti apa? mengenai DAK tadi Pak usulnya DAK. Sebenarnya ada kontradiksi kalau Bapak mengusulkan program-program itu melalui DAK, padahal Bapak baru mengeluh di apa daerah tidak menyalurkan dana. Kemudian mereka takut. berarti DAKL itu untuk apa Pak? Nah, mungkin kalau memang perlu ada DAK yang namanya kebijakan ya asimetris itu dijelaskan. 29
Kebijakan asimetris hanya untuk daerah-daerah tertentu dan ada sosialisasi, jangan mereka takut karena mungkin Bapak bisa membuat pedoman-pedoman pendampingan. Nah, mungkin mereka tidak takut. Nah, ini dimana dianggarkan hanya disini. Nah, itu perlu sekali supaya apa ini lebih jelas. Kemudian teknologi Pak. Dari penelitian kalau kita prevetif misalnya kemarin ada kami mengunjungi NTB, ada kekeringan Pak, siklus kekeringan itu sudah ketahuan. Jadi bagaimana kita mencegahnya, contohnya kalau kekeringan itu dibiarkan, singgapura sudah bisa menawar membuat air tawar dari laut Pak. Itu di NTB kekeringan terus-menerus, jadi harus ada bagaimana menanggulangi. Mencegah dan menanggulangi itu nomor satu, baru kemudian kita baru penanggulangan terakhir Nah, yang terakhir ini Pak ini tampilan -tampilan di ini di buku Bapak ada program-program banyak sekali di situ. Mungkin pertama tadi Bapak membacakan prioritas tolong di diurutkan prioritas mana yang yang perlu kita soroti itu duluan. Kedua, program itu sebaiknya dengan anggaran. Disampingnya berapa sih anggarannya sebetulnya. Disamping program-program, ini kan hanya kalimat kalimat redaksional saja Pak tapi anggarannya tidak sehingga kita dari DPR bisa melihat kok ini sebetulnya bisa ditingkatkan, ini dikurangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dari segi apa namanya jadi kalau ada anggarannya lebih bagus lagi Pak. Nanti kita mungkin setelah ini bisa kita bicarakan. Kemudian tolong dipisahkan antara mereka pengungsi dan yang menderita itu ada di sini di, ada di pengungsi dan penderita. Ada di dalam nah ini halaman 12. Meninggal dan hilang, menderita dan mengungsi. Nah, menderita itu Pak apa, bukan psikologis saja ya, mungkin bencana luka dan sebagainya karena itu bagus untuk di berikan kepada Kementerian Kesehatan, sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka siapkan kalau itu menyangkut luka dan penyakit dan sebagainya. Jelas datanya ada berapa jumlahnya. KETUA RAPAT: Sudah dipahami barangkali Bu. Sudah lewat waktunya. F-PDI PERJUANGAN (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO): Ya, saya kira itu saja, memang ini yang terakhir. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahamatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam. Terima kasih Ibu Itet. Berikutnya Pak Fauzan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom.I) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Negara, Yang kami hormati para Pejabat,
30
Seperti apa yang disampaikan paparan yang dipaparkan tadi oleh Kepala Badan. Ini kalau dipanggil Kepala Badan, enggak apa-apa ya? Kepala Badan. Ya, jadi untuk mempersingkat Kepala Badan gitu. Mohon tidak tersinggung gitu. Apa yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Badan, walaupun tadi dipaparkan bergeser dari program ekonominya, tetapi Bapak menyatakan bahwa tetap saya betah di Komisi VIII karena memang Komisi VIII, setelah saya duduk beberapa kali di Komisi VIII memang komisi dunia, akherat ini Pak termasuk membahas masalah bencana. Bencana ini kaitannya dengan Al-Qur'an memang faktor bencana ini kan ada karena manusia. Kerusakan di muka bumi ini dikarenakan perbuatan manusia. Tetapi bencana ini bisa karena dengan kemauan Allah, kehendak Allah. Bapak sudah meneliti tentang kehendak manusia misalkan karena kerusakan manusia itu karena dipotongnya pohon-pohon sehingga menyebabkan banjir longsor dan sebagainya itu tetapi pada akhir nanti Allah menghendaki kita kiamat. Apakah kepala badan sudah meneliti kalau sudah tanda-tanda kiamat datang itu kira-kira kapan kan gitu? tapi dalam Al-Qur'an : idzazul zilatil ardhuzil zalaha, itu jelas Pak. Wa akhrozatil ardhuas qolaha, perut pun dikeluarkan. Kemudian kita semua menanya, Wa qolalah insan malahan, apakah kepala badan itu akan menanya malaha kan gitu? Nah, ini, KETUA RAPAT: Langsung ke fokus saja Pak. Tausiyahnya nanti kalau pengajian di BNPB, kita undang Pak Fauzan ya. Ini kalau ancam-mengancam kiamat itu berbahaya juga sebetulnya, Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom.I): Oke, Bapak. Saya khusnudzon kepada kepala badan dan apa pejabatnya. Saya karena mantan Kepala Biro Keuangan Pak, Kementerian Agama. Jadi saya khusnudzon kepada bapak-bapak sekalian laporan yang dihasilkan dari BPK, tadi saya baca dan saya Bapak menyampaikan bahwa sudah WTP. Ya, WTP adalah para Komisi VIII mungkin ada dari kyai belum tahu apa WTP itu, wajar tanpa pengecualian. Itu tingkat yang paling tinggi dan unit atau kementerian yang sudah WTP itu diberi penghargaan. Jadi saya lihat bagus ya, hotel tanpa pamrih katanya. Nah, yang saya tanyakan Pak yang saya tanyakan dari tahun 2014 anggaran yang ditentukan untuk penanggulangan bencana itu disampaikan oleh Bapak 2,1 trilyun tapi mengapa untuk tahun 2015 hanya 1, 026 triliun. Oleh karena itu, apakah sudah Bapak memperkirakan tahun 2015 ini tidak ada bencana, memperkirakan Pak sehingga anggaran ini lebih kecil. Mohon nanti tahun untuk APBNP bisa ditambahkan Pak ya supaya bisa memudahkan untuk memudahkan untuk membantuk kami karena itu kejadian atau musibah ini menyentuh langsung masyarakat maka kami dari Dapil I DKI Jakarta, yang memerlukan bantuan ketika terjadi musibah banjir ini Pak. Nah, yang kedua saya menanyakan apakah Bapak pernah mengusulkan kepada Presiden tentang musibah banjir yang rutin setiap tahun di alami di Kampung Pulo. Jatinegara. Ini tolong jangan sampai terus padahal pemerintah bisa untuk mengatasi supaya jangan banjir lagi tapi kenapa kok tidak bisa. Kira-kira Bapak duduk dengan presiden ini Pak, tolong dibuat apa yang besar contoh Pak, tahuntahun sebelumnya ketika sudah ada program bahwa ini banjir di DKI Jakarta Timur ini karena tidak ada saluran. Nlah, padahal di situ program sudah ada namanya BKT, kenapa tidak dari dulu-dulu dari beberapa Presiden beberapa gubernur, baru dialami Zaman Sutiyoso. Ini barangkali Komisi VIII mau mendengar, apa sih alasannya tidak buru-buru ditangani begitu. Jangan sampai peristiwa rutin ini, memang musibah itu ada hikmahnya Pak, orang-orang miskin pada hidup, dari situ, pejabatnya juga dan ada hikmahnya juga. Kalau tidak ada musibah tidak ada BNPB, ya kan? Sudah 3 menit Pak? KETUA RAPAT: Hampir 7 menit Pak. 31
F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom.I): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi Pak Fauzan ini kyai, agak susah kalau dipotong nanti dianggap tidak hormat sama kyai, jadi berbahaya kan. Sementara kita masih dianggap santri sama Pak Fauzan kan. Berikutnya Pak Raden Mas Syafiie. F-GERINDRA (HR MUHAMMAD SYAFI'I, SH,. MH): Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIIII, Jajaran BNPB, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin mengatakan, bahwa wilayah kita ini memang negeri yang sangat rawan bencana. Fakta itu saya lihat di paparan ternyata kita punya 12 macam bencana. Dan ke-12 macam itu terjadi di Indonesia. Yang lebih mengerikan indeks risiko multi ancaman per kabupaten kota tahun 2013 saja dari 525 kabupaten kota maka yang memiliki risiko itu ada 497 kabupaten kota, dimana 330 diantaranya beresiko tinggi. Kejadian yang luar biasa juga bisa kita lihat pada paparan di 2014 dimana total kegiatannya sampai 1.475 peristiwa dengan 561 korban jiwa mengungsi 2 juta lebih ya dan kerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian dana yang kemudian disiapkan dan terpakai sampai 34,5 triliun buat saya baca. Karena itu saya mengusulkan 2 hal : pertama, merubah mindset kita tentang bencana, ini kan yang terjadi selama ini kita menghitung bencananya sehingga terjadi tadi suka ada bencana, karena banyak uangnya bisa dimainkan dan sebagainya. Padahal RPJPM nasional itu kita itu kan orientasinya manusia. Senin mengatakan pemain sekitar ini bukan berhadapan dengan bencana hingga ada siaga bencana, penanggulangan macam-macam, ngeri itu semacam militeristik suasananya. Bagaimana kalau saya tawarkan mari kita bersahabat dengan gencar. Dengan itu orientasi kita manusia. Hingga manusia itu sadar bencana karena tadi semuanya sudah mengakui dan ada di Al-Qur'an bencana itu tidak mungkin kita hindari tapi kan mengurangi risiko, risiko terhadap siapa? Saya kira terhadap manusia maka pendekatannya adalah sadar bencana apakah tadi dibenturnya sosialisasi, libatkan masyarakat, pesantren, yang saya lihat kalau ada bencana itu kan tempatnya di gereja pengungsi itu ya, di mesjid tapi hampir bisa dipastikan pengurus mesjid, pengurus gereja ga tahu dia itu bagaimana menanggulangi bencana. Kenapa ini tidak dilakukan. Korban itunya nanti rumah sekolah yang jadi korban anak sekolah. Pertanyaan saya, sudah ada enggak program memberi pemahaman bencana terhadap anak-anak sekolah. Saya jawab sendiri belum ada, berarti pendekatan yang masih kepada peristiwa bukan pada manusianya. Kenapa? karena itu kan BNPB bila nanti peristiwa bencana itu kan. Sebenarnya kita bersahabat dengan bencana itu, karena dia tidak bisa kita hindari, karena itu mindset-nya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tentang bencana ini. Itu yang pertama, karena dengan demikian kita bekerja untuk manusia bukan bekerja untuk bencana. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk selamat dari bencana itu lah yang kita kerjakan, bukan apa saja yang mesti kita kerjakan terhadap bencana. Saya kira itu pendekatannya keliru sehingga belum ada penanggulangan bencana yang kemudian memuaskan semuar orang melihat, luar biasa Indonesia bisa mengamankan warganya lewat BNPB, tidak ada. Paling tidak kita sudah berhasil mengevakuasi kita berhasil membuat jalur evakuasi tapi
32
kemudian manusianya bagaimana? Kita tidak tahu bahkan kami tidak kena bencana pun karena pendekatan bencana berbondong-bondong ke daerah bencana seperti informasi Bapak tadi. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan BNPB harus segera mengajukan rancangan Undang-Undang baru tentang ini tentang BNPB. Kenapa? saya melihat di daerah ya hampir semua daerah tadi berisiko bencana, tapi saya mau bilang hanya beberapa daerah yang ada BPBD. Betul Pak ya? Itu fakta. Yang di Sumut itu 34 kabupaten kota Pak yang punya BPBD tidak sampai separuhnya. Itu satu. kemudian yang kedua beragamannya ia bentuk bencana itu memerlukan ahli, yang saya pahami hari ini di daerah semua itu BPBD itu tempat pegawai yang tidak terpakai, pembuangan kenapa? Karena Bapak tidak punya kewenangan rekrutmen, itu ada di Depdagri maka saya kira ini perlu regulasi. Yang kedua, KETUA RAPAT: Yang kedua atau yang keempat ini Pak? F-GERINDRA (HR MUHAMMAD SYAFI'I, SH,. MH): Oh yang keempat. Dana-dana, ya saya kira dana yang kemudian disiapkan untuk apa BNPD Ini tidak sebanding dengan peristiwa, tapi kemudian itu tersedia di kementerian-kementerian, sehingga penggunaannya tidak efektif. Kemarin saya datang ke BPBD Sumut, mereka bilang kita tidak punya kewenangan mengalokasi anggaran, itu tergantung pada pemerintah propinsi karena kami tidak berstruktur ke BNPB seperti itu. Nah, saya kira ini kan perlu regulasi, apakah ini bisa langsung berstruktur atau tadi bentuknya UPT sehingga penganggaran pusat ini bisa kemudian meluncur ke BPBD-BPBD, sehinggga tidak ada alasan satu daerah pun di negeri ini yang tidak membentuk BPBD di daerahnya. Kemudian yang terakhir, saya kira harus ada badan riset khusus, ya badan riset khusus itu memang di pusat tapi bisa kemudian bekerjanya di daerah-daerah. Bekerjasama dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi yang ada di daerah itu atau dengan LSM yang telah terbukti kredibilitas, serta akuntabilitas yang selama ini ikut dalam bencana di daerah-daerah. Dengan demikian kita akan semakin maju untuk melihat potensi bencana kaitannya dengan menyadarkan kesadaran bencana terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Yang terakhir sekali adalah saya membaca laporan di sini ada 3 keadaan 6,5 trilyun. Yang kemudian kemarin ada di BNPB, kami belum baca ada paparannya kemana itu digunakan, 6, 5 trilyun itu bisa kita lihat KETUA RAPAT: Itu laporan dari tenaga ahli, bukan dari F-GERINDRA (HR MUHAMMAD SYAFI'I, SH,. MH): Dana siap pakai bantuan kemanusiaan 1,2 trilyun, dana bantuan sosial berupa hibah 1,8 trilyun dan usulan tambahan anggaran dana cadangan 3,5 trilyun. Saya kira itu perlu dijelaskan. Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam. 33
Jadi 6 pertanyaan ditambahkan penjelasan, terakhir 7 pertanyaan ya. 7 menit itu berarti Pak Lanjut berikutnya Pak M. Nur Purnama Sidi. F-PG (H. M. NUR PURNAMASIDI): Bismiillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi yang saya hormati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan jajarannya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari Dapil Jawa Timur IV ya, Dapil yang ranking 4 dan ranking 10 sebagai daerah risiko bencana, Jember, Lumajang. Saya dari Partai Golkar. Sebagian pertanyaan saya sudah disampaikan oleh rekan saya, dari Romo tadi itu. Cuma saya ingin cerita, kemarin waktu saya reses, saya itu mengunjungi satu desa namanya Desa Rowosarim,Kecamatan Sumber Jambai, Kabupaten Jember. Disitu itu, konon pernah ada pembentukan desa tanggung bencana. Saya tanya kepada koordinatornya jadi berapa kali ada kegiatan kegiatan cuma sekali Pak, sekali dikumpulkan direkrut 11 orang. Kemudian di-briefing, kemudian itu dikasih modal buat kentongan yaitu di bawah kaki Gunung Kraung. Ah, satu aktivitas yang dilakukan adalah hanya menurunkan satu penduduk dari lereng Gunung Krawung ke bawah itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan apa-apa sehingga mereka kemudian membakar kentongan itu. 11 kentongan mereka bakar. Saya tanya lagi, saya tanya ke kepala desanya, jalur evakuasinya sudah rapi semua Pak? Jadi sudah ada di coneblock, ada yang di aspal, semua sudah. Cuma tadi, memang menjadi problem kita hari ini menurut saya penanganan bencana ketika jadi bencana, saya pikir semua masyarakat itu pasti ada termasuk anak-anak TK itu juga suruh ngumpulkan bantuan untuk bencana tapi ketika pra bencana atau pasca bencana ini menjadi problem kita sekarang. Saya berpikir waktu itu dengan program yang saya baca sedemikian rupa, desa tangguh bencana itu ternyata memang penanganannya menurut saya sangat-sangat tidak maksimal. Saya sepakat dengan mengemukakan data itu bawel ketika kita mampu untuk melakukan mitigasi bencana dalam kasus Banjar negara menurut saya, setelah saya ke acara pendapat para ahli menurut para ahli itu kan Banjarnegara itu terjadi longsor karena aliran air yang terbuka sehingga kemudian meresap sehingga kemudian semakin lama itu membuat longsor. Kalau saja ada pemahaman pra bencana, saya pikir Banjarnegara tidak akan terjadi longsor. Karena waktu itu ada solusinya, misalnya dengan aliran tertutup sehingga kemudian air itu tidak masuk, menggerus apa tanah yang ada di lereng ini. Ini menurut saya yang saya perlu sampaikan kepada temuan BPBD. Nah, yang ada kasus lain lagi. Dulu Pak, Kepala mungkin sampai ke panti di Jember itu ketika longsor itu, sampai Pak SBY juga datang. Kemarin itu saya ke lereng gunungnya di Desa Suci Desa Suci itu saya temukan, itu kan aliran sungainya langsung ke bawah itu. Ada 137 KK yang hari ini kehilangan 57 hektar lahan sawahnya karena ketika efek dari penanganan yang belum sempurna akibat longsor panti saat itu. Jadi sekarang mereka itu rumah itu sudah tinggal kelihatannya apa namanya itu pondasinya itu. Sawah mereka sudah 57 hektar sudah hilang. Nah, ini menurut saya yang Mitigasi dan pasca bencana menurut saya perlu kita perdalam lagi. Atau saya mengusulkan misalnya dimitigasi ini menurut saya perlu kita sepakati proses untuk mendidik masyarakat sampai mampu menangani bencana itu berapa lama, kita lakukan pendidikan, apakah 3 bulan, 1 semester atau apa. Ini khusus untuk untuk yang misalnya daerah-daerah yang rawan bencana, harus ada, tidak sekali saja misalnya harus satu semester sehingga masyarakat betul-betul memahami bagaimana bencana itu terjadi dan bagaimana menanggulanginya. Kalau sekarang kan hanya sebatas informasi, tidak ada juga misalnya papan pengumuman kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan, tidak ada saya juga cek di desa-desa tidak ada. Saya pikir ini harus ada, kita harus 34
ada kesepakatan berapa lama, pendidikan itu harus kita lakukan ke masyarakat. Tidak bisa sesaat saja, tidak bisa 2 jam, 3 jam. Apakah 1 bulan? 2 bulan? 1 semester? 1 tahun satu 8 atau berapa, itu menurut saya harus ada sehingga masyarakat betul-betul tahu dan ini meminimalisasi kerusakan yang juga mungkin mencegah yang seharusnya tidak jadi bencana, yang seharusnya tidak bencana bisa diajar bencana gitu. Yang kemudian kedua juga harus masuk kurikulum. Menurut saya harus masuk kurikulum, karena apa? Karena ada 400 lebih artinya apa? Artinya daerah bencananya sudah ada, daerah bencana yang bersangkutan sudah ada semuanya. Menurut saya, harus ada kurikulum yang dimasukkan melalui tingkat PAUD sampai kemudian tingkat perguruan yang 9 tahun itu. Kejadian tadi misalnya Ibu Itet sampaikan, karena tidak paham akhirnya mereka membakar ladang, kemudian terjadi kebakaran hutan. Ini kan sejak awal dia lihat bapaknya, bapak ku bakar hutan dan tidak apa-apa dan dapat bayaran gitu. Tapi, kalau itu ditanamkan dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum, saya yakin kedepannya, tidak sekarang tapi mungkin 5 tahun 10 tahun lagi, ini akan menjadi sesuatu yang kita mengurangi kebencanaan itu. Nah, yang terakhir Bapak-bapak, terkait dengan pasca bencana tadi itu. Tadi rekan-rekan sudah sampaikan, problem-nya di koordinasi dan segala macam sehingga kemudian bertahun-tahun ini tidak selesai. Saya ingin bertanya sebenarnya yang dibutuhkan BNPB itu apa sehingga problem koorrdinasi itu bisa kita selesaikan. Apa dibutuhkan sebagai sebenarnya? Kenapa? Karena kasihan juga gitu bertahun-tahun mereka di pengungsian, tidak pernah kembali lagi karena ada problem koordinasi tadi antara PU, antara kemenrterian kelembagaan dalam hal ini ada problem. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh BNPB? Kalau memang itu betul-betul dibutuhkan, ya kita sepakati ini, kita akan berikan sebagai suatu keputusan didalam komisi. Saya pikir itu saja sebagai tanggapan dari penyampaikan pihak BNPB. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nur. Berikutnya Pak Asli Chaidir. F-PAN (H.MHD ASLI CHAIDIR): Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya hormati Pimpinan Komisi VIII, Serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, BNPB Kepala Badan beserta seluruh rombongan yang hadir, Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya dari tadi menghitung kata-kata Sumbar itu tidak terhitung dari BNPB, saya mengucapkan terima kasih. Karena memang Sumatera Barat itu adalah daerah yang betul-betul sangat rawan bencana. Pelaksanaan di waktu gempa yang sangat dahsyat tersebut, memang sangat berperan BNPB dan unsur yang lainnya. Tapi, bagaimanapun juga masih banyak peninggalan-peninggalan sisa kerja yang belum selesai. Saya langsung saja, kalau masalah teknis mungkin kita serahkan saja ke BNPB. Itu soal daerah yang kita wakili. Saya namanya saya Asli Chaidir, Nomor Anggota : 462 daerah pemilihan Sumatera Barat I. Tentang pembangunan yang di Mentawai itu, memang dulu sudah dialokasi dananya 481 milyar, tetapi itu uang ditarik kembali, karena mungkin sesuatu hal mungkin ada masalah lahan, 35
pengungsian yang tidak belum bebas, atau teknis lainnya. Karena memang Daerah Mentawai itu adalah daerah yang jauh dari kota, bisa ditempuh dengan kapal 12 jam dan materialnya mamang tidak sama material yang profesional yang ada di ada di secara nasional harga satuannya. Ini bukan saya masuk pada teknis mungkin penyebab-penyebabnya bisa dari sana karena juga dinaikkan ke kapal pakai karung sampai di sana masyarakatnya juga belum bersahabat, harganya, apanya. Jadi kontraktor itu sering tidak siap dan tidak mampu tentukan terhadap gawean dari BNPB saja, tapi dari proyek-proyek yang lain juga seperti itu. Jadi ini perlu perhatian terhadap sisa kerja yang ditangani oleh BNPB, karena belum selesai dan itu sangat didambakan karena itu daerah miskin dan juga tidak sampai di situ saja karena daripada perumahan itu juga membutuhkan infrastruktur yang perlu diperhatikan di sana karena BNPB ini adalah memang andalan dari masyarakat. Saya ilustrasi sedikit. Saya kemarin bersama-sama dengan Ketua Komisi VIII ke Gunung Sinabung, begitu didambakannya di BNPB yang di daerah. Kami datang ada acara kita rasanya Anggota Dewan, kita ada tempat duduk di depan, kita duduk kata panitianya Pak ini untuk BNPB Pak. Ya, kita pindah saja ke belakang, begitulah tanggapan masyarakat dan panitia mendambakan BNPB ini. Kami senang dan mudah-mudahan ketawa Pak Ketua saya tidak, kita tidak kecewa. Begitu didambakannya BNPB ini karena memang kalau pada bencana itu, ya BNPB lah yang bisa turun. Kami kalau ikut serta disitu pinjam istilah Pak Iqbal yang di sebelah saya ini itu dana bergaya lama itu Pak Kalau kami dapat ada bencana terus BNPB bawa kami kesana, kami katakan ini dana bergaya. Kalau buat orang BNPB ini dia jadi anggota dewan, dia besok Pak langsung terpilih itu Pak, karena banyak yang membawa kebaikan terhadap yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Yang kedua, saya lanjut. Memang pada kesempatan ini biar pun saya sering ketemu dengan Kepala Badan BNPB ini, karena bersejarah betul beliau ini sampai-sampai orang Sumatera Barat itu memberikan gelar kepada beliau bergelar Datuk ya Pak ya, karena memang betul-betul di Sumatera Barat sudah eksodus orang dulu, sudah mau pindah karena masih ada ancaman lagi gempa yang 8,5 skala richter. Tapi alhamdulilah tidak dapat itu terlaksana tadi kita bahas disini. Satu lagi, Bapak Badan BNPB, tentang jalan evakuasi Ampang di by pass. Itu sudah lebih 3,5 tahun belum selesai selesai. Nah, ini sangat disayangkan, pernah menanggung ya masih paling-paling 45 parsel lah baru sampai ke by pass itu, baru bisa terlaksana dan juga sartel-sartel yang belum baru bisa terlaksana mencapai sasaran. Sekali lagi, kami ucapkan mewakili Rakyat Provinsi Sumatera Barat atas perhatiannya selama di waktu bencana gempa tersebut, masyarakat mengucapkan terima kasih dan tentu diharapkan yang masih terbengkalai dan juga kantor Gubernur juga belum dijamah sampai sekarang masih kantor, sementara dan kantor-kantor departemen pemerintah lainnya. Jadi pada kesempatan ini, saya sengaja masuk ke Komisi VIII, pindah saya dari Komisi VI Pak karena saya dengar-dengar BNPB ini adanya di Komisi VIII karena Sumatera Barat itu selalu banyak diperhatikan untuk daerah bencana ini. Terima kasih. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi Kepala Badan itu dan Pak Sestama itu mesti mengerti itu yang dimaksud. Jadi Anggota DPR yang lain Komisi VIII tidak paham sebenarnya, cuma Kepala Badan dan Sestama saja yang paham. Berikutnya Pak Samsu Niang. F-PDI PERJUANGAN (DRS. SAMSU NIANG.M.Pd): Terima kasih.
36
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Komisi Pak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh teman-teman Anggota DPR, Yang saya hormati BNPB beserta jajarannya, Baik. Nama saya Samsu Niang, dari Partai PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II meliputi : Kabupaten Sopeng dan Bone. Pertama-tama, saya harus apresiasi kepada Pimpinan Komisi VIII yang dari tadi pagi begitu antusias dan kompak, sehingga semangat kita di Komisi VIII ini menandakan bahwa Komisi VIII itu kolektif, kolegial dan penuh barakah. Cuma harapan ini, saya lihat dari Komisi VIII begitu antusias, begitu energik, tetapi setelah tadi pemaparan dari BNPB, saya merasa pesmisis, mengapa? kaerna saya lihat tadi dari Kepala BNPB itu pada saat pemaparan mereka, dia mengatakan bahwa untuk tahun ini anggarannya berkurang dan memang harapan kita tidak mau untuk menambah mungkin karena apa? Saya tidak tahu apa masalahnya. Kalau BNPB pesimis terhadap persoalan ini, saya kira apa yang bisa kita harapkan kepada Bapak-bapak yang ada disana dalam rangka untuk menangani bencana kedepan ini. Sementara, Komisi VIII begitu antusias dan begitu agresif dalam rangka membantu BNPB sementara Bapak tidak merespon apa yang menjadi keinginannya Komisi VIII. Ini yang pertama dari saya dari PDI Perjuangan. Jadi, saya pesimis sekali lagi Pak dari berbagai programprogram yang telah disampaikan tadi dimulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Saya belum melihat bahwa ada program yang begitu masif sekali di lapangan, sehingga BNPB ini saya lihat itu kalah dengan Basarnas, kalah dengan PU, kalah dengan Kementerian Sosial, sehingga saya anggap BNPB ini memang perlu ada program-program yang menyentuh kepada masyarakat khususnya di terkait dengan persoalan-persoalan bencana di lapangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari hasil audit BPK, walaupun tadi Pak Kyai sudah menyampaikan bahwa BNPB ini mendapatkan WTP itu tahun 2012 untuk 2013. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kami bagaimana pemisahan BPK untuk 15.014 dari hasil evaluasi BPK ini, ada beberapa temuan yang saya lihat yang tadi sudah dipaparkan ada 185 temuan dan 322 saran. Walaupun ini kelihatan 50%; 50%, tetapi itu menjadi pertanyaan bagi kita dari Komisi VIII, berarti ada hal disini yang tidak mampu diselesaikan oleh BNPB dalam rangka mereka untuk melakukan manajemen operasional keuangan mereka di BNPB itu sendiri. Jadi oleh karenanya itu, saya kira memang dari awal saya lihat pesimis ini BNPB ini. Jadi kalau memang ingin lembaga ini memang misalnya nanti tidak mampu lagi eksis, saya kira perlu kita pikirkan bahwa dalam rangka untuk kelanjutan BNPB ini atau kah memang ada solulsi. Tadi ada revisi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, memang ya itu harus dalam rangka untuk meng-eksistensikan orang-orang BNPB atau kah orang-orang disana itu memang memerlukan energi baru dalam BNPB ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu Niang. Kemudian selanjutnya Ibu Endang Srikarti. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH, M.Hum): Saya sudah dikotakkan dulu sama Pimpinan. 37
Terima kasih. Pimpinan dan kawan-kawan Komisi VIII, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya banggakan Bapak Kepala BNPB, Saya ga pakai kacamata, pakai kacamata dulu ya biar lihat wajahnya. Dan jajarannya yang saya banggakan selalu, Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Endang Srikarti Handayani dari Dapil V Jawa Tengah, dari Fraksi Golkar asli Boyolali Klaten, Kabupaten Klaten Sukarjo dan Solo Kota itu wakil saya. Dan saya juga banyak terima kasih pada saat meletusnya gunung Merapi tahun 2010 dan juga gempa di Klaten dan Yogya juga termasuk Boyolali dan sama juga Solo. Luar biasa membantu dan memang kegiatan sosial dan kemanusiaan,saya apresiasi baru kita ketemu Pak karena saya baru menjadi dewan juga baru ini 2014. Dan dengan kemitraan, saya hanya bisa mendukung selalu saya tidak akan bertanya karena saya sangat memberikan apresiasi dan sangat percaya penuh karena dengan BNPB pada saat itu mau 2 tahun sudah bisa mengakomodir bencana-bencana alam yang di alami korban-korban di dapil saya, luar biasa. Dan sekaligus saya dukung penuh dengan yang tadi Pak Samsu bahwa membutuhkan atau menyewa pesawat yang untuk membantu memfasilitasi kegiatan sosial atau dan kegiatan kemanusiaan itu penting. Kalau perlu memberi punya sendiri, ngapain mesti harus sewa, minta saja dana yang bayar banyak supaya kami juga bisa membantu untuk ya harus dong, wajib harus kita bisa memberikan atau bantuan yang sebanyak-banyaknya, karena BNPB ini memang satu-satunya ya kegiatan kemanusiaan untuk ke daerah, siapa yang mau, nah, itu. Terus yang kedua, adalah dana saya lihat disini kok semakin turun gitu, 2014 itu sekian tapi tahun 2015 yang dikatakan kawan-kawan tadi itu sangat pesimis, saya yakin harus optimis dan harus lebih banyak mendapatkan anggaran yang untuk kebutuhan-kebutuhan daerah, bukan keinginankeinginan daerah tapi memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari ini nih yang saya tanggalkan selalu saya tadi sudah ha dekat dengan keharmonisasian tadi. Tentunya pertanyaan-pertanyaan nanti kita selesaikan dengan adat, saya tak sowan demi Dapil saya dan untuk nasional Kemarin juga kunker ke Sumatera Utara ya, saya juga bersama-sama dengan Pak Yola juga di sini ada di Boyolali aslinya Pak Pak Topo tadi saya juga sudah tepung ayo kita pulang ke Boyolali Pak Topo. Terus yang, KETUA RAPAT: Ibu Endang, mohon digunakan lebih arif waktunya. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH, M.Hum): Baik. Mohon maaf Pimpinan. Terus yang terakhir mengenai pasca memang pra memang pada saat awal itu luar biasa semangatnya '45 karena memang harus dan wajib untuk membantu kemanusiaan, tapi justru pada saat pasca di daerah saya itu pasca, terjadi 2010 sampai sekarang memang tumbal sulam masih perbaikan, tapi saya harapkan betul ya. Kemarin juga saya kebetulan sering pulang ke Dapil saya. Yang namanya jalannya itu kayak kumbangan air, kayak kumbangan betul dan tidak dilalui, karena karena ya imbas dari bencana pada saat 2010 dulu sampai sekarang ya saya harapkan itu bisa diperbaiki kita bersama-sama untuk melihat 38
mirsani langsung di lokasi sana. Nah, pakai mobil tidak bisa itu terus juga pakai sepeda motor guling. Nah, akhirnya sepeda motor juga di jalan akhirnya sepeda naik manusia. Terus yang terakhir, ada ya apakah bisa ya dana on call ini bisa dialokasikan atau dibuat untuk pasca infrastruktur dan juga termasuk di daerah Klaten itu kekeringan air dan Boyolali itu sapi makan sapi Pak. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mirengke ya, disana ya sapi makan sapi. Saya katakan sapi makan sapi itu, sapinya karena ga punya air akhirnya sapinya di jual untuk beli air, supaya sapinya tidak mati gitu. Itu sekedar diketahui untuk kita bersama ya, karena itu harus betulbetul emergency penanganannya. Saya sudah dilihat terus sama Pimpinan. Maturnuwon Pak Pimpinan, Bu. KETUA RAPAT: Ini kelihatannya Bu Endang yang kebanyakan bicara, tapi disalahkan Pimpinan kan gitu. Ini setiap waktu begitu dengan Ibu Endang ini. Nanti lebih khusus semua pejabat ini kan sudah diminta nomor teleponnya kan waktu istirahat. Kenalan Pak begini, sudah bagus begitu supaya terjadi sinergi dan komunikasi. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH, M.Hum): Ya, itu kan penting, silaturahmi. KETUA RAPAT: Sangat betul itu, betul. Untuk memperpanjang, tapi jangan Pimpinan yang disalahkan Bu kalau kelamaan bicaranya. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH, M.Hum): Baiklah, kalau begitu kita selesaikan dengan cara adat saja. KETUA RAPAT: Ya, bagus. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH, M.Hum): Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih, Ibu Endang ini salah satu srikandi Komisi VIII ini. Baik yang berikutnya, Agus Susanto. F-PDI PERJUANGAN (HR. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU): Pimpinan, Sebelum dilanjutkan. Saya izin disini. 39
KETUA RAPAT: Silakan Pak. F-PDI PERJUANGAN (HR. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU): Saya mendaftar, karena terlambat jadi yang terakhir saja. Erwin Moeslimin Singajuru ,dari Fraksi PDI Perjuangan. KETUA RAPAT: Oh, interupsi memperkenalkan diri, Pak Erwin. Selamat datang Pak Erwin. F-PDI PERJUANGAN (HR. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU): Menanyakan nanti yang terakhir saja, daftar sekaligus mendaftar. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, silakan Pak, Pak Agus. Silakan. F-PDI PERJUANGAN (AGUS SUSANTO): Bismillahirahmanirahim. Terima kasih, Pimpinan atas kesempatannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama sekali, yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta Anggota, Yang saya hormati para rombongan BNPB dan sekaligus yang ada dalam ruangan ini samasama dihormati, Pertama, tentu saja saya perkenalkan nama saya Agus Susanto, dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sumbar II. Jadi kalau nama Jawa, Bapak jangan terkejut saya nama Jawa, Putra Minang, Marga Batak. Nah, Marga saya Nasution. Pertama, saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Asli Khaidir dari Sumatera Barat banyak kali tadi ekspos ada beberapa kata berbicara tentang Sumatera Barat sehingga saya agak terenyuh sebenarnya agak apa kepada NKRI ini Pertama, kita me-reply kembali bencana yang ada di Sumatera Barat mulai dari 2007 2009 yang paling dahsyat, kalau tidak salah 2012 di Mentawai. Dan tadi Bapak Kepala BNPB pun ngomong bahwa Sumatera Barat pun berada di 2 lempengan Euro Asia dan Euro Australia ya dan sangat rawan bencana sehingga diperkirakan itu akan menimbulkan energi bencana sampai 9,8 skala richter ya. 8,9. Saya ingat di Aceh Aceh kalau ga salah cuma 6,8, sudah hampir kiamat Nabi Nuh 9, apalagi ini 9,8. Tapi sekarang dengan tugasnya BNPB sebagai pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sampai hari ini tidak pernah NKRI melalui BNPB berpikir bagaimana nanti pra bencana tentang Sumatera Barat ini. Pertama apalagi dengan gempa 9,8 akan menimbulkan Tsunami. Saya rasa Sumatera Barat nanti yang notabene-nya Suku Minang, itu bisa habis. Andai 9,8 itu terjadi, Tsunami kalau di Aceh hanya 9 besok di Sumatera Barat 9,8, saya rasa 40
diatas 10 meter pinggir laut itu di..... Nah, pernah ga berpikir BNPB bagaimana pra bencana yang akan datang ini untuk Sumatera Barat kedepan. Apakah memang NKRI ini mau menghabiskan Suku Minang, apa hanya di Tanah Abang ini yang tinggal. Nah, padahal Rakyat Sumatera Barat sudah tertompang harapannya kepada Pak Kepala BNPB, sudah dikasih gelar datuk, apakah mungkin gelar datuk bapak hanya ditaruh di Taman Mini saja, masyarakatnya di Tanah Abang dan Senen. Sementara yang disana-sana itu sudah habis Kemarin ada berita sewaktu saya di provinsi, akan ada pembangunan-pembangunan shelter. Saya di Pesisir Sumatera Barat ini, hampir saya tahu. Banyak yang apabila terjadi bencana ini Pak musnah Sumatera Barat ini, Suku Minang ini di pinggir pantai ini. Jadi kenapa sekarang saya lihat program untuk shelter ini tidak ada program kedepannya? Ada pun programnya ini hanya untuk Bali, NTB. Ini, ada yang saya baca ada untuk Bali, NTB yang punya program. Sementara untuk Sumatera Barat yang sudah terjadi dan bakal akan terjadi, sebenarnya ini Tuhan hanya menunda ini, menunda, itu akan terjadi kalau secara teknis penelitiannya Sekarang Tuhan memberikan grasi kepada Sumatera Barat, maupun diberikan grasi ini apa tindakan kita dari BNPB ini pra bencana ini Jadi saya harapkan, saya mewakili Sumbar II dan termasuk Pak Aseli dari Sumbar I, bagaimana kelanjutan itu shelter untuk penyelamatan. Yang kedua, bagaimana kedepannya untuk memberi pendidikan kepada rakyat Sumatra Barat, agar kiranya bisa menanggapi pasca bencana ini. Mungkin di sekolah-sekolah bikin program perencanaan. Ini harapan saya supaya jangan nanti Pak Datuk punya kemenakan tidak ada lagi disana. Datuknya ada tapi rakyatnya tidak ada kan malu kita nanti itu, tertumpang harapan. Jadi bagaimana program shelter kedepan. Dulu pernah dijanjikan itu shelter setiap di pinggir-pinggir pantai akan dibangun. Itu banyak seperti tempat-tempat jalan evakuasi Tsunami saja sudah 3,5 tahun tidak selesai-selesai antara alabay pass, Bush telah setuju nol Jadi harapan saya kedepan Pak Ketua, supaya jangan habis nanti Suku Minangkabau ini, harapan kiranya pembangunan-pembangunan shelter dan trauma healing atau pendidikan kepada orang Sumatera Barat agar kita programkan di BNPB ini. Dan Bapak jangan kecewa, tadi kan Bapak sudah berharap kenapa yang namanya bencana ini tidak masuk dalam undang-undang? Sebenarnya bencana ini di kemanusiaan sudah masuk di Pancasila, Sila kedua Pak. Cuma dalam keadaan ini tidak mengakui kemanusiaan ini. Bapak tertopang harapan di sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pun ada di undang-undang sudah harus tertompang. Dan saya miris sekali NKRI ini kalau anggaran bencana ini hanya 0 koma persen yang ada di NKRI ini. Berarti kita, NKRI ini sudah zalim terhadap rakyat negeri ini. Kalau kita tidak menganggarkan 2 sampai 5% untuk anggaran bencana ini. Sementara NKRI ini adalah rawan bencana. Jadi harapan kita Pak Ketua Komisi VIII, ini perlu kita anggaran berjuang, anggaran bencana ini harus kita tingkatkan. Itu harapan kita. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Ada lagi? Dipersingkat. F-PDI PERJUANGAN (AGUS SUSANTO): Oh iya, dipersingkat, Ketua. Jadi, terima kasih Ketua. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahitaufiq Wal hidayah. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:
41
Enggak usah khawatir Pak Agus. Di Medan itu Orang Padang 40%. Saya tahu persis kan, saya orang sana. Di kampung saya itu 30%. Di Bandung lebih banyak lagi bahkan dimana itu di Cibaduyut itu orang Padang banyak itu. Jadi bukan di Tanah Abang, enggak betul itu Tanah Abang itu. Baik. Berikutnya Pak Bisri Romli. F-PKB (DRS.H. BISRI ROMLI, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Bisri Romli dari Partai PKB daerah pemilihan Jateng X, Pemalang, Pekalongan, kemudian Batang. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan jajarannya, Saya hampir sama beberapa hal yang disampaikan oleh teman, bahwa anggaran yang menurun itu menurut saya bukan karena efisiensi yang cukup bagus, tapi karena tidak terserap dengan baik sesuai dengan jadwal dan indikatornya memang perencanaannya kurang cermat ini mengenai itu Pak. Oleh karena itu, apakah dari PNBP ini anggarannya 1,6 itu sudah cukup? Apa harus perlu ditambah lagi? Karena hari ini saya diamanatkan dari PKB untuk mengawal Badan Anggaran di Komisi VIII dan alasannya apa, saya masih baru minta bimbingan dari Bapak agar bisa mengusulkan ke Badan Anggaran. Yang kedua, ketika masa reses, daerah pemilihan saya itu Pak, pantai utara yang daerah Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan itu Rob Pak dan Rob-nya bukan Rob setiap bulan Purnama Rob kemudian, tapi Rob terus menerus Pak dan airnya itu terus kayak dok gitu Pak. Itu kalau saya pikir kalau 5 tahun ke depan itu daerah itu, rumah-rumah itu kayaknya sudah tidak akan ditempati. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau boleh bahwa Rob itu termasuk bencana. Disini saya lihat di halaman 9 bahwa bencana itu kan ada 16 ditambah satu saja pak, Rob yang terus menerus ikutan masuk bencana. Kalau kesepakatan ini antara PNBP dan DPR dijadikan Rob, maka Bapak membantu daerah kami jadi gampang. Barangkali itu saja dan ini saya dikasih proposal untuk daerah pemilihan saya saja Pak yang kabupaten itu, 8 desa itu sudah Rob. Ini ada gambarnya nanti saya serahkan. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Bisri yang sudah sangat arif menggunakan waktu. Selanjutnya Pak Ikbal Ramzi. F-PKS (DRS. H.MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tampaknya belum bersemangat menjawab salam ini. Buah Pelam jatuh ke gerobak, Sepat belang masuk perigi, kalau salam tidak dijawab kompak, kita ulang sekali lagi. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: 42
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. F-PKS (DRS. H.MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah aktif mengikuti acara ini dan giliran saya saat ini juga ingin menyampaikannya, semoga ini bahagian daripada bentuk kepedulian kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini. Dan juga Pak Syamsul Maarif nama itu bagi kami orang Kampung amat sangat dekat sebab di Kampung itu ada 4 kitab yang pertama tajur muluk, yang kedua mujarobat, yang ketiga man baulhikmah, dan yang keempat Syamsul Maarif. Ibu Endang dari Boyolali cerita sapi makan sapi, kalau kalbu terus peduli, relawan datang tak pernah sepi. Nah, itu kan. Bu Endang, kita tadi jelas. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BNPB pada 2013 telah meraih predikat WTP Wajar Tanpa Pengecualian. Kalau di tempat saya, WTP itu Pak, Wanita Tanpa Pendamping alias gadis begitulah kira-kira. Nanti dia meningkat WDP, Wanita Dilamar Pria. Nah, ceritanya begitu lah kira-kira singkatnya, lebih ya 5 menit saja. Ini sebuah prestasi yang perlu kita hargai capaian-capaiannya, kita hargai. Sekecil apapun yang dilakukan bagi kami adalah sebuah kebaikan yang pasti akan mendapakan di sana di sisi Allah SWT dan Allah tidak akan pernah meremehkan amal orang-orang yang beramal asal ikhlas, Insya Allah bukan kompensasi dunia naik pangkat dan sebagainya tapi kita yakin itu ada balasan yang kita harapkan jangka panjangnya yaitu di akhirat. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, ada filosofi yang memang harus kita pegang bersama, dari mana datangnya bencana, dari Allah yang Maha Sempurna, jangan lalai dan jangan terlena, siap siaga dan bertindaklah terencana. Nah, itu filosofinya. Memang ketentuannya tidak ada setiap tarikan nafas itu ya, takdir Allah berlepas tidak ada karena itu pasca bencana itu yang perlu kita renungkan. Robbana ma khalaq tahaza bathil. Tidak ada yang diciptakan Allah yang sia-sia. Seorang anak kecil heran melihat buah semangka yang besar tapi tak ber pohon, artinya tidak ada apa pohonnya, akhirnya dia bingung kenapa ini Allah tidak adil katanya, tidak seimbang. Akhirnya dia melihat Pohon Beringin yang pohonnya besar, Buahnya kecil. Capek mikir, tidurlah di situ dia sedang asyik tidur tahu-tahu ternyata buah Pohon Beringin itu jatuh terkena hidungnya dan terbangun dia. Ya, Allah ini hikmah. Seandainya buah beringin itu buah beringin itu sebesar buah semangka, saya harus masuk unit darurat barangkali, kira-kira seperti itu. Ada hikmahnya karena itu harga syair berikutnya. Bila Allah sudah berkehendak tiada kekuatan mampu menghalang, ikhlas menerima sikap yang bijak, ada hikmah yang harus didulang. Ini bagian tausiyah Pak katanya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kata orang, kalau pertanyaan singkat jawabannya panjang. Nah, saya mengambil yang pertanyaannya singkat, panjang jawabannya. Antara program PNPB 2014 dan 2015 tentu berbeda anggarannya, berkurang atau bertambah? berkurang ya? Berkurang. Tapi kita kata Bapak tadi tidak perlu banyak-banyak yang penting cukup. Sekian kali pergi bencana cukup, iya tidak? Aduh, kepengen barangkali beli helikopter, cukup. Nah, yang enak yang cukup-cukup itu ceritanya. Nah, kenapa terjadi pengurangan ini? apa sebabnya? apa dasar pertimbangannya? dasar pertimbangan. Ini menjadi penting. Yang kedua, memang kita melihat bagaimana usaha-usaha dari daerah cukup maksimal tapi yang saya menjadi bencana berikutnya yang bencana yang mengatasi ketakutan tadi Pak. Kenapa? terkena satu pasal, bumyi pasal itu begini :" ada apa di balik peyek, ada udang berbau terasi, ada apa dibalik proyek, ada uang rawan dikorupsi". Nah, mungkin itu yang mereka takuti. Jadi apa segala macam terkait erat degnan mekanismenya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kayaknya mental ini juga perlu, perludibuang., ini kan zamannya revolusi mental. Kenapa? karena mungkin takut salah, takut salah itu ya, ya takut, tidak ada alasan. Kalau dia punya , lmu punya komitmen InsyaAllah. Apa pun resikonya, ya kalau terpaksa barangkali harus dipenjara, jadi harus mengatakan seperti Nabi Yusuf alaihisalam. Sesungguhnya penjara lebih aku cintai, seperti itu. Tapi kalau takut sembarangan itu 43
jubbun dalam bahasa agama, seperti kura-kura, belum ada angin, belum ada apa-apa,lihat sedikit aman ya, masukkan kepalanya. Jadi tidak tahu persoalannya. Jadi ini penting bagi kita, pengetahuan tentang itu menjadi komitmen. Jangan sampai menjadi alasan dan kendala kita pada waktu menghadapi bencana. Tolong dijelaskan disini kenapa menjadi berkurang? Apa dasar pertimbangan ini menjadi penting bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, tadi yang ketakutan. Kita melihat tentang indeks resiko bencana ya ancaman perKabupaten kota itu. Ini data 2013, seperti apa perkembangannya di 2014? mungkin ada data. Dengan itu barangkali kita bisa melakukan upaya dan antisipasi untuk mengatasinya. Nah, menyambung barangkali yang dikatakan Pak Aseli tadi, bagaimana kita ini dari anggota dewan kan harus pertanggungan publik, harus hadir saat ini bukan sekedar menjaga citra tapi bentuk kepedulian kita tadi, seperti pantun yang disampaikan tentang tadi ya perlu. Rahimakumullah. Nah, oleh karena itu barangkali perlu di ada sinergi Pak Ketua pantunnya seperti ini bunyinya :" apa lah artinya sebuah taman, kalau tak tumbuh mawar berduri, apa lah arti kita berkawan, kalau tak mau saling memberi". Saya kira begitu lah, kita berilmu, beri support, beri dukungan segala macam bentuk kepedulian. Ini bukan yang sifatnya materi barangkali, wa qidu syai'i la yu'ti, kata orang-orang : orang yang tidak punya tidak bisa memberi, kami bisa memberi dengan 3 fungsi itu : penganggaran, pengawasan, dan ya kebijakan. Nah, ini. Jadi maksud saya mari kita bersinergi. Dan alhamdulillah , saya dapat informasi hubungan antara BNPB dengan Komisi VIII sebelumnya berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi kebaikannya, hal jaza ulli ikhsan illal ikhsan, kebaikannya itu kata Allah balasannya hanya kebaikan pula. Saya rasa demikian menjala kakap suaranya menderu, pohon menimpa ikannya mati. Ada khilaf, salah dan keliru mohon dimaafkan setulus hati. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi kalau Pak Romzi ini yang kasih tanggapan Pak, kita kasih lebih karena pantunnya tidak saya hitung, ga masuk dalam pemaparan kan. Baik. Selanjutnya Kyai Haji Muslih, ZA.
F-PPP (KH. MUSLICH, ZA): Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada Saudara Pimpinan dan Wakil ketua yang saya hormati, Kepada rekan-rekan Komisi VIII semoga dimuliakan oleh Allah SWT, Kepada Saudara BNPB yang kami hormati dan jajarannya, Terkait dengan Raker Komisi VIII DPR RI dengan BNPB pada tanggal 10 Juli 2014 yang dipimpin Saudara H. Sayed Fuad Zakaria, SE, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014, ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasikan dan minta penjelasan secara detail kepada Ketua Saudara BNPN. Satu, anggaran BNPB APBN 2014 pagu anggaran dalam Dipa sebesar Rp2.531. 330.075.000,- yang sampai akhir bulan Mei 2014 sudah realisasi /penyerapan anggaran sebesar 20 persen Rp5107.379.819.276, - Pertanyaan, berapa persen anggaran yang terserap realisasi sampai akhir Desember 2014 dari seluruh total anggaran BNPB APBN tahun 2015 tersebut diatas? Kami mohon ini penjelasannya seandainya di buku tadi belum ada karena kita belum sempat membaca, Ketua. 44
Yang kedua, BNPB mendapat pagu indikatif anggaran BNPB tahun 2015 sebesar Rp780.705.000.000,- dan pada saat Raker dengan Komisi VIII tersebut disepakati Komisi VIII akan memperjuangkan usulan tambahan pagu BNPB tahun anggaran 2015 menjadi Rp958.980.000.000,dan usulan tambahan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Dengan rincian : a. Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lembaga sebesar 95 milyar, b. program peningkatan prasarana PNBP sebesar Rp348. 500. 000.000,- c. program pengasahan dan peningkatan akuntabilitas aparatur PNPB sebesar 10 milyar. D. program penanggulangan bencana Rp505.490. 000.000.000,- Pertanyaan a. Terkait dengan usulan penambahan pagu anggaran tersebut, kami minta penjelasan secara teknis, sudah sejauhmana realisasi dan ke-4 program tersebut mulai dijalankan? Kami mohon penjelasan. B. Bagaimana dengan Juknis di lapangan, apakah sudah benar-benar berjalan secara optimal terkait dengan kordinasi dan program pengawasan guna peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kami mohon penjelasan. Ketiga, usulan BNPB terkait dengan adanya dana alokasi khusus atau DAK untuk penanggulangan bencana dan adanya asuransi bencana. Pertanyaan : a. sudah sejauhmana tindak lanjut dan realisasinya. B. bagaimana dengan regulasi kebijakan terkait teknis pelaksanaan, apa sudah dibuatkan aturan dan payung hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan fungsi dan realisanya. Kami mohon penjelasannya. Empat, terkait isu-isu aktual menurut keterangan kepala data dan informasi BNPB, Saudara Sutopo Purwonugroho, diduga adanya keterlibatan beberapa LSM dalam kebakaran hutan dan indikasi untuk kepentingan mencari mencairkan dana dari donatur dengan memanfaatkan isu lingkungan. Pertanyaan sejauhmana BNPB memegang data terkait dengan keterlibatan beberapa LSM dalam pembakaran hutan dan bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BNPB baik secara hukum dan langkah-langkah pencegahan di lapangan. Kami mohon penjelasan. Yang terakhir saya juga, daerah bencana tadi belum mengenalkan, nama saya Muslich Z.A. Dari Dapil VI Jateng, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dekat dengan Gunung Merapi Pak. Jadi pernah ketika erupsi Merapi itu, kita disana atas tempat pemantauan itu tahu-tahu Merapi itu batuk kemudian mau pulang tidak tahu jalan. Akhirnya lari ya karena mobil saya tidak bisa jalan kan, turun, lari kita. Itu sampai keatas sana. Yang terakhir yang penting, kita berjuang semuanya baik itu dari Bapak BNPB dan termasuk Komisi VIII, tujuan utama mari kita bersama terutama yang ikhlas. Bila perjuangan yang ikhlas, Insya Allah akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Perlu kita mensitir yaitu hadist qudsi yang mengatakan Yu'ta yaumal kiyamati, bi suhufim muhottamatin, fa yunsobu baina yatayillahi ta'ala fa ya kulullah. Ull ku hazihi fa takullul malaikat wa idzatika marro ainal illa khoiron fa ya kullullah inna haza kana lighairi wajhi wa innilah Aqbalu illa mab tuwiyah bihi wajzi. Kelak, besok di hari kiamat semua perbuatan manusia dari baligh sampai menghadap Illahi Robbi, Allah SWT ini akan dicatat oleh Malaikat Jadi Waskat ini, pengawsasan malaikat ini tidak akan lepas ini, menurut kepercayaan agama kita itu yaitu Agama Islam. Begitu ada sebagian kelompok yang diatur diajukan ke hadapan Allah, raportnya itu Allah bilang Ull ku Hadzihi,….ini semua fa ta kullu malaikat, malaikat protes :" Ya, Allah ini semua yang dicatat didalam ini tidak ada catatan, kecuali catatan baik termasuk catatan ibadah, membantu orang kena bencana dan sebagainya. Kemudian fa ya kullulah, Allah dawuh inna hadza kanna lli ghairi wajhi, sesungguhnya dia beribadah, berjuang semuanya bukan karena ku Wa innilah aqbalu illa mab tuwiyah bihi majzi, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima perbuatan siapa pun yang ibadahnya bukan hanya mengharapkan ridha Allah. Mari kita bersama, semua yang kita lakukan bersama, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah agar semua jerih payah kita itu dinilai ikhlas akhirnya diterima oleh Allah SWT. Sekian. Hadzanallah wa iyakum ajma'in. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kyai. Berikutnya Pak Choirul Muna. Kyai itu harus dihormati. 45
F-NASDEM (DRS. KH.CHOIRUL MUNA): Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua Komisi VIII yang terhormat, Profesor Jenderal Syamsul Maarif, Kyai. Karena paling sulit ini nyebut jenderal satu ini, karena profesor juga, Beserta jajaran BNPB yang kami hormati, Rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Perkenalkan nama saya Choirul Muna relawan Gunung Merapi Dapil VI sama dengan Pak Kyai Muslih. Saya masih bawa topinya, karena relawan Gunung Merapi Pak Syamsul sedikit saya ingin bicara masalah : satu, yang berhubungan dengan early warning system. Kalau tidak salah early warning system itu yang menancapkan yang menaruh disana adalah BNPB. Tapi inilah yang sangat dibutuhkan oleh BNPB. Oleh karenanya, saya pernah membaca satu media bahwa jumlah yang mestinya ada itu sekitar 70.000 early warning system, tapi yang terpasang baru sekitar 500. Oleh karenanya, saya mohon betul karena early warning system adalah hak suatu preventif untuk mengetahui bencana sebelumnya. Saya mohon saya pikir di Jawa Tengah tidak hanya 22 Pak, karena saya ini kemarin ini sudah saya tulis pada saat saya reses di Dapil saya Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, pada saat itu saya di Wonosobo. Pada saat longsor di Banjarnegara, Wonosobo juga longsor, longsor besar juga tapi karena kalah besar dengan Banjarnegara sehingga tidak terekspos disana. Nah, juga ada yang meninggal di Wonokamper waktu malam, itu sekitar 14 rumah itu sekali hancur. Belum seperti : ada di Dieng, ada di Dieng ada di Patak Banteng, dan sebagainya itu masih ada ini ada gambar-gambar, saya semuanya ini nanti haturkan. Ironinya, di Wonosobo itu tidak ada BPBD disana. Padahal sudah 2 kali permohonan dari Kabupaten Wonosobo itu untuk mendirikan BPBD yang ada di Wonosobo tapi sampai sekarang ini belum ada aplikasinya. Saya matoh dengan Pak Sarwo kebetulan BPBD di Jawa tengah, Pak Sarwo, provinsi, itu mengatakan bagaimana ini Wonosobo tidak ada BPBD-nya disana. Oh, itu sudah ditangani oleh Linmas dan Dangkar, katanya. Pada saat kemarin ada kebakaran Pasar Wonosobo yang ada. Oleh karenanya, saya mohon untuk Bapak-bapak dari BNPB Wonosobo dimohon untuk bagaimana bisa ada BPBD yang ada di sana, karena lima tempat termasuk yang paling rawan di Jawa tengah adalah salah satunya Wonosobo. Kemudian persoalan-persoalan yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan masalah, k alau catatan hilang enggak apa-apa Pak, nanti dilanjutkan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah Magelang. Jadi kalau tidak salah tadi ada juga jadi kami juga relawan bencana lahar dingin di Gunung Merapi yang membawa berkah itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu sering kalau namanya penambang pasir itu, tidak tahu tahu tak ada hujan di atas sana itu kena pasir terus meninggal disitu juga. Oleh karenanya, Magelang ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan on call begitu. Bagaimana cara untuk menurunkan on call yang ada. Ini sangat dibutuhkan Kabupaten Magelang karena kalau namanya pucuk gunung itu menanti hujan, kadang-kadang yang bawah ini tidak apa-apa, tahu-tahu begitu ada bencana lahar dingin yang datang sehingga truk itu juga terendam, manusianya juga sama. Nah, masalah-masalah hunian yang ada sejak dulu ini memang masih menyisakan PR yang ada, itu sekitar ada 144 KK yang belum dapat rumah. Oleh karenanya, ini dari BPBD Magelang tadi bilang mohon dibilangkan ke BNPB supaya ini barangkali ada follow up-nya gitu loh. Kemudian satu lagi di Magelang ini karena terjalnya tempat yang ada di Gunung Merapi kalau namanya pakai mobil BNPB itu ga bisa kadang-kadang butuh trail Pak kadang-kadang. Nah, apakah bisa ya, motor, motor untuk sampai ke atas itu, juga untuk ini, apa itu untuk mengetahui bahwa early
46
warning sytem ini rusak atau tidak karena kadang-kadang di sana dicuri orang pak. Nah, ini barangkali bisa di follow up persoalan-persoalan semacam ini untuk lebih efisien. Terima kasih. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam. Berikutnya Pak Fikri. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf, interupsi Pimpinan. Mohon maaf kepada rekan-rekan, saya dan Pimpinan kalau boleh saya minta izin untuk pada saat ini mengajukan tanggapan dan pertanyaan karena saya ada Rapat Kaukus Perempuan dan Rapat Persiapan Panitia Natal, hari Rabu. Jadi saya minta izin kepada rekan-rekan saya yang lain kalau boleh untuk mengajukan pertanyaan saya pada saat ini. Boleh enggak? Ini sebetulnya 2 kali lagi. Urutannya nomor 2 setelah ini. Dipersilakan ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pimpinan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Para Pimpinan yang saya hormati, dan rekan-rekan yang saya hormati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan juga jajarannya yang saya hormati, Perkenalkan, pertama-tama nama saya Rahayu Saraswati Joyohadikusomo dari Fraksi Partai Gerindra, dari Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Ini tadi sebenarnya, saya sedikit bingung karena memang sebenarnya ini Raker tapi juga nanti ada RDP tetapi saya pikir mungkin saya bisa menyampaikan semua yang sudah saya catat nanti kalau pun ada tanggapan atau jawaban kepada pertanyaan saya, kalau boleh saya minta untuk nanti pada saat RDP, hari Rabu bisa, saya yakin karena banyak sekali yang disampaikan saat ini. Ini bisa jadi masukan untuk pertimbangan pada RDP nanti. Jadi yang pertama saya yakin bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati tentunya. Tetapi memang karena nama dari ini adalah penanggulangan bencana apalagi banyak ini tentang pasca dan seterusnya mungkin kita perlu memikirkan tentang lingkup kerjanya. Apalagi tadi Bapak menteri menambahkan bahwa mungkin terorisme mau di tambahkan pada cakupan dari apa yang menjadi lingkup kerja. Kalau memang seperti itu kan sebenarnya memang hampir mirip dengan HIMA, itu apa namanya agency yang ada di Amerika. Tetapi mungkin itu satu hal yang jadi pertimbangan kita bersama karena saya rasa kalau bencana itu kan lingkupnya sangat besar sebenarnya, apakah itu dengan, apakah kita mau membicarakan tentang kegagalan panen dan seterusnya yang sebenarnya itu dampaknya itu hampir seperti bencana. Nah, ini yang mungkin kata bencana atau penanggulangan atau apapun itu harus kita diskusikan bersama lagi. Mungkin Bapak tadi pengajuan tentang harus kita diskusikan RUU-nya kembali. TPS ya tadi yang SMS dari …. itu cakupannya memang salah satunya tentang teroris nah bahkan angin topan dan kebakaran hutan dan seterusnya. Salah satu hal yang saya anggap sangat menarik, karena kita pernah juga melakukan RDPU dengan BNPB maupun juga dengan beberapa lembaga lainnya. Itu ada masukan dan pertanyaan tentang sistem pada saat penanganan atau penyaluran bantuan pada saat bencana terjadi. Ada yang menanyakan tentang sistem yang ada saat ini yang berkaitan dengan lembaga internasional. Ini kalau saya lihat dari buku yang baru saja kami terima dari himpunan peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana, di bagian Undang-Undang 47
Nomor 23 tahun 2008 ini rupanya sudah ada yang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah. Tapi rupanya disini cukup memprihatinkan, saya rasa harus kita tinjau ulang karena disini ada pada Pasal 8 pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Ini mungkin saya perlu kejelasan selama ini, bagaimana sih sebenarnya kalau memang ada pada waktu itu kan memang Aceh belum, tapi setelah itu dengan kejadian-kejadian seperti apa karena ada lembaga-lembaga yang mengekspresikan keprihatinan mereka melihat bahwa kok bisa sampai ada kapal perang asing bisa sampai berlabuh atau bahkan ada yang mengatakan tanki-tanki seterusnya itu bisa berjalan di tanah air kita. Padahal ada juga di Pasal 14-nya yang mengatakan bahwa lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik atau keamanan. Nah, ini yang kita harus tinjau bersama karena saya hubungan sebagai aktivis perdagangan orang sangat prihatin misalnya dengan keadaan-keadaan konflik pasti ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk melalui lembaga-lembaga internasional ini bahkan juga lembaga nasional untuk menculik atau mengambil anak-anak kita. Yang akhirnya seperti Aceh, ada saya mendengar dari pimpinan kita bahwa darii pengalaman incumbent ketemu di Belanda tidak bisa Bahasa Indonesia lagi, 20 anak dari korban Aceh. Nah, ini status hilang ini yang harus kita lihat bersama-sama. Lalu lebi dari itu juga bagaimana selama ini pemikiran tentang pencegahan karena kalau kita berbicara tentang tanah longsor seharusnya itu ada pembicaraan juga dengan sektor pertanian atau sektor kehutanan karena kita tahu bahwa ada pohon-pohon tertentu yang bisa mencegah kelongsoran. Itu pun juga harus ada ketegasan dari pemerintah-pemerintah setempat, sanksi apa yang mungkin mau BNPB kenakan kepada pemerintah yang membiarkan force degridation deforestation, apalagi illegal logging. Itu pun juga nanti berhubungan dengan pembakaran dan seterusnya itu yang berhubungan juga dengan climate change atau perubahan iklim karena saya juga adalah aktivis perubahan iklim ynag di-train oleh GOR. Ini adalah berhubungan dengan banyak orang masih belum mengetahui bahwa dengan banyaknya banjir itu berhubungan juga dengan mulai mengurangnya hutan-hutan kita karena lebih panas temperatur yang naik lebih banyak air, saya yakin Bapak-bapak disin dan Ibu-ibu expert, narasumber-narasumber semua tapi dengan lebih panasnya kadar negara di Indonesia bahkan di dunia pasti kadar air yang terserap di udara itu lebih banyak yang akhirnya typoon dan dan semua badai topan dan seterusnya hurricane itu akan lebih dashyat, lebih besar dan itupun yang akhirnya kena juga dengan Air Asia karena itu adalah air yang ada di sana itu padat sekali. Nah, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama yang rasakan harus melihat secara keseluruhan. Lalu selain dari itu , juga karena saya melihat dari rancangan penanggulangan nasional bencana 2.015 dan 2019 di bagian terakhir, di lampiran indeks resiko bencana multi ancaman per kabupaen, kota, saya melihat Wonogiri itu termasuk tinggi dan Sragen pun disini termasuk sedang. Saya tahu misalnya di Wonogiri masalah kekeringan itu luar biasa dengan saya totalkan di Dapil saya ini ada 22 kecamatan dari 62 kecamatan yang punya masalah kekeringan. 25 ya ini kami dari Dapil yang sama. Jadi harus saling mendukung dalam, kalau saya dapatnya 22, rupanya lebih besar lagi 25. Yang saya pertanyakan adalah ini kalau saya lihat kekeringan itu masuk dalam bentuk bencana, kriteria apa yang sebenarnya digunakan sebagai patokan dari kekeringan, apakah harus menunggu sampai korbannya sekian banyak atau memang karena kekeringan yang terjadi setiap tahun sudah pasti yang itu pun juga akan berdampak dengan yang mereka tidak bisa bercocok tanam, akhirnya harus merantau. Bahkan juga, banyak Lansia yang ditinggalkan yang akhirnya mereka, mohon maaf, ada yang tinggal di kandang ayam, Pimpinan bukan hanya di Sumatera Utara tapi terjadi juga di Jawa Tengah, sampai ibu-ibu Lansia ini tingga di kandang ayam. Ini semuanya berkaitan yang saya rasa yang permintaan saya adalah kriteria apa yang digunakan. Lalu berikutnya mohon maaf ini saya coba untuk sedikit, berhubungan dengan RUU yang sudah masuk atau yang sedang kami ajukan dari Komisi VIII ke Prolegnas berhubungan dengan RUU Pekerja Sosial yang saya rasa sangat amat 48
penting. RUU Pekerja Sosial karena apa? saya yakin kita semua disini setuju bahwa tidak mungkin hanya relewan, yang sukarela asal masuk saja tanpa pelatihan, tanpa mengerti apa yang dilakukan itu masuk dan membantu. Akhirnya malah menjadi membawa masalah lebih banyak lagi. Kita perlu lebih banyak pekerja sosialnya yang pasti akan menjadi relawan tetap dengan standar tertentu. Itu mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan Pak Wawan yang menanyakan kalau tidak salah psikolog ya tentang konseling, itu sangat penting. Ini pun juga yang inginkan untuk kita berpikir Mungkin kita pikirkan bersama untuk APBN, apakah APBN tahun ini tetapi mungkin untuk menunggu RUU Pekerja Sosial bahkan untuk tahun depan. Ini tolong dipikirkan bagaimana untuk lapangan pekerjaan itu disiapkan karena sebenarnya pendidikannya sudah ada, perguruannya sudah ada tetapi banyak dari mereka yang akhirnya berhenti menjadi pekerja sosial karena lapangan pekerjaan dari kementerian atau dari BNPB itu tidak memadai sedangkan kita tahu bahwa. KETUA RAPAT: Mohon dipersingkat Bu Saras ya, sudah. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Siap Bapak, ini yang 3 yang terakhir. Empat, oke. Berhubungan dengan program yang sudah ada, apakah ada pertimbangan untuk masuk ke kurikulum sekolah karena UNICEF sudah mempersiapkan selain rumah ibadah. Lalu selain dari itu juga tolong ini ada tititpan pesan dari salah satu atau beberapa korban Sinabung waktu kami temui waktu kunjungan kerja tentang permintaan mereka. Kalau bisa jangan hanya ditempatkan di tempat-tempat pengungsian tanpa apa pun yang bisa dikerjakan. Jadi keterampilan mungkin ini berhubungan dengan CSR, keterampilan yang bisa mereka lakukan selama mereka tinggal di tempat pengungsian. Jadi tidak harus bersandar begitu saja kepada bantuan, sebenarnya mereka mau mandiri Pak. Ini mendukung apa yang Bapak kan tadi. Lalu sebagai pencinta satwa, Bapak. Keterlibatan lembaga-lembaga pelindung satwa selama ini bagaimana karena dikatakan oleh Mahatma Gandhi :"the greatness of a nations and its moral progress can be judged by the way its animal are treated". Saya yakin sebenarnya juga ini pun berhubungan dengan peternakan. Ini apalagi kalau misalnya mereka beternak tapi peternakan mereka tidak ada yang melihat ini. Bagaimana caranya untuk apakah itu nanti dengan tunjangan tapi saya rasa bahwa hewan peliharaan itupun juga harus apakah itu diberitahukan kepada masyarakat tolong jangan anjingnya itu dikekang. Kalau memang ada bencana mau datang karena di Jakarta pun ini masih terjadi di tempat-tempat banjir padahal itu amat sangat memprihatinkan. Yang terakhir, tolong dikatakan kalau memang sudah ada pedoman terakhir. Kalau ada buku pedoman, buku pedoman tolong diberikan kepada kami supaya kami pun sebagai anggota DPR RI bisa mengerti selama ini sistem yang diimplementasikan seperti apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamua'alaikum Warahmatullaih Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ya. Berikutnya Pak Fikri, silakan. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH. MM): Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepala BNPB Pak Ketua komisi dan Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati, 49
Saya setuju kayaknya tidak seluruh pertanyaannya ini dijawab secara oral oleh BNPB sebagian besar atau sebagian besar perlu dijawab secara tertulis, sehingga saya mungkin tidak perlu ceramah juga menyampaikan beberapa pertanyaan. Satu, ini tadi kan kendala BNPB dengan BPBD, kalau ada kajiannya. Tentang nanti kewenangan tadi kan, kewenangannya karena kewenangannya di daerah, sekarang oleh Undang-Undan 32 tahun 2004, itu kan diberikan ke daerah dan kemudian berimplikasi ke PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Nah, ini kajiannya kalau sudah ada karena kalau sekarang saja ini kurang dari 1% kepedulian kita terhadap bencana. Kalau kemudian ditarik keatas berarti kan sama sekali tidak peduli bisa Kemenag itu merasakan bagaimana programprogram agama itu ga begitu direspon oleh daerah ya dan bahkan untuk banyak masalah malan nanti berupanya Bansos. Nanti kalau Bansos ini sama juga dengan memenjarakan pejabat daerah. Pertama itu. Jadi kami minta ini tertulis saja. Jadi masukan untuk untuk kita kaji nanti Undang-Undang 24/2007. Kemudian yang kedua SDM, saya dengar Di BNPB tahun ini hanya 130-an iya, 135 apa itu ya? Ini sesungguhnya butuhnya berapa? dengan spesifikasi apa saja? Barangkali Komisi VIII bisa membantu meskipun ini lintas komisi mungkin ya karena PAN ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian yang ketiga di lapangan bencana itu tidak hanya dengan relawan-relawan dengan BNPB tapi dari awal sampai akhir itu TNI Polri Pak. Nah, ini payung hukumnya untuk kerjasama kordinasi dengan TNI Polri itu apa? Ini ga jelas ini setiap saat itu, ini nyatakan TNI Polri ada Pak dan yang lain sudah pulang,mereka belum pulang. yang lain belum datang, itu TNI Polri sudah datang. Ini fakta ini, ini ga bisa dibantah. Tapi ini bentuk payung hukumnya itu apa saja? Jangan sampai ini jadi masalah karena nanti kan harus ada biaya, ada apa tapi kemudian tidak boleh keluar tapi terpaksa keluar tapi jadi salah. Kemudian yang selanjutnya ini namanya BNPB tadi itu kan yang disebut ini hilir ya? downstream bukan abstrain itu apalagi mainstream Jadi harus ada kordinasi dengan Kementerian terkait dalam hal ini pra bencana berarti Kementerian Lingkungan Hidup bentuknya seperti apa? Tentu tadi sudah diceritakan bahwa Bu Siti Nurbaya, saya sudah sampai ke BNPB tapi secara tertulis legal formalnya, itu legal standing-nya itu apa Jadi nanti kalau masuk di APBN, itu masuknya kemana nanti? Apa dititipkan atau apa atau apa? Karena pra bencana tentu hampir setiap hari sama itu dengan Kementerian Lingkungan hidup, itu Mitigasi termasuk tadi ceritanya Bu Sarah itu tentang reduction affirmation dan seterusnya deforestation forest degradation dan seterusnya, saya kira itu kan masuk disitu. Lantas dimana nanti dengan Kementerian Kehutanan masuk sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sekarang jadi satu cukup. Nah, ini lubangnya dimana ini. Apakah pakai PP? atau pakai apa gitu. Terus pasca juga demikian pasca dengan PU tadi terutama mungkin kalah banyak banjir, PU pengairan yang anggaran karena sudah ada 7 orang penanya, saya tidak bertanya. Kemudian yang terakhir nyatanya bencana ini tidak selesai, begitu bencana selesai gitu. Tadi yang di-quote atau yang di-address oleh BNPB itu yang besar-besar saja dan bahkan ada anggarannya. Nah, ini di daerah itu banyak Pak. Saya Dapil IX, saya namanya Fikri dari PKS, Dapil Jawa Tengah IX, Jawa Tengah IX itu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Warteg. Itu nyatanya ada, sampai sekarang ini sudah 3 tahun itu namanya Desa Gunung Jaya dan Windu Sakti. Longsor sudah 3 tahun tapi relokasi belum selesai Pak. Ini pendampingan penyelesaian bencana terutama di daerah. Ini sampai sekarang bagaimana ini? mungkin BNPB seperrti apa. Jangan-jangan enggak punya datanya ini BNPB juga kalau di daerah-daerah terutama di daerah-daerah yang kecil-kecil. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ya, langsung Pak Ahmad Mustaqim. 50
F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM,SP.MM): Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Pimpinan Komisi VIII dan Rekan-rekan dari Anggota Komisi VIII yang terhormat, Begitu juga kepada rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang di kepalai oleh tadi Bapak Profesor dan juga Jenderal dan Pak Kyai Syamsul Maarif, MSi., Sungguh mengagumkan dan beberapa rekan-rekan dari rombongan BNPB yang sampai saat ini masih bisa tetap bertahan, meskipun sudah bosan mendengarkan berbagai pertanyaan yang mengalir tetapi tentunya sama-sama harus kita geluti. Ini susahnya bertanya terakhir begitu, Pak Syamsul, tetapi saya dari melihat tadi semua pertanyaan 17, ada 2 poin yang saya melihat masih ada ruang yang bisa saya tanyakan Pak. Pertama adalah tentang penguatan kelembagaan. Kemudian sedikit masuk di wilayah tadi anggaran tapi saya dari sudut aspeknya adalah posting anggarannya itu sumbernya itu, dari karena saya itu ada 4 di situ. Ada APBN-nya juga ada dari contingency, kemudian ada pola hibah kemudian ada on call juga. Dua poin itu saya lihat masih bisa ruang gerak saya tanya. Pertama, dari penguatan kelembagaan. Kita sama-sama tahu, bahwa dari mulai kelahiran badan kordinasi pakai 35/2001 kemudian sampai 35/2005 sampai dengan kemudian masuk menjadi dasar Undang-Undang 24, kemudian muncul juga PP.21 dan berlanjut kepada Perpres. Nah, tentunya di situ kita melihat ada sebuah proses penguatan yang sangat konkrit sekali. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalau dulu pada takaran koordinasi aja telah mampu bersinergi, maka sesungguhnya sekarang dengan payung yang lebih kuat seharusnya itu punya stressing yang lebih kuat, apalagi leadership-nya adalah mantan panglima. Kenapa saya melihat sisi ini? Karena contoh paling sederhana itu adalah, mohon maaf, saya kurang tahu apakah sebuah insiden Air Asia itu bagian daripada pemikiran kategori bencana BNPB atau tidak. Tapi terlihat sekali bahwa itu memang disitu berbagai multi kepentingannya itu bertarung dan itu sungguh terlihat sekali kalau kayak kita yang ada di wilayah politik terlalu kelihatan sekali. Tetapi di sisi lain bagaimana peran mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dilihat dari ranah koordinasi itu seringterjadi overlapping baik di tingkat Kementerian , baik di tingkat Dirjen sehingga mohon maaf secara efemis terjadi sebuah saling kesungkanan. Siapa mau memulai siapa lebih dulu? kan itu. Tetapi, ada satu pelajaran yang menurut saya sangat bagus dan kayaknya perlu dijadikan sebuah role model oleh Kepala BNPB. Pada saat saya hadir, terus terang saya tidak memberi tahu dan saya juga tidak melakukan pemberitahuan lewat teman saya mohon maaf, Pak Kepala waktu itu saya datang memang sengaja dengan bahasa agak sedikit semacam sidak sehingga saya menangkap dulu apa yang terjadi secara alamiah berlangsung dan yang bisa saya simpulkan sesungguhnya kalau setiap daerah terjadi kondisi seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau tidak dipimpin langsung oleh Pak kepala Badan ini, bisakah itu disinergikan, dijadikan sedemikian bagus seperti contoh penanganan di Banjarnegara yang on the spot, apakah karena mau Jokowi datang, sehingga sedemikian rapihnya dan saya acungi jempol saat saya hadir, mudah-mudahan tidak. Oleh karena itu, agar ada upaya sistemize kayaknya ini peru dibuat sebuah panduan karena kalau saya lihat yang kemarin itu penanganannya mohon maaf Pimpinan, itu bahkan kepala daerah pun tunduk sama Badan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu , masalahnya kalau Pak kepala ini tidak hadir, apakah seperti ini. Nah, ini yang harus kalau itu ada sebuah standardisasi maka saya sangat yakin penguatan kelembagaan secara evolusi akan menuju ke itik sana dan kemudian diiringi dengan adanya sebuah rencana perbaharuan atau revisi terkait dengan Undang-Undang tentang 24/2007, maka itu akan jadi sebuah bagian daripada penguatan kelembagaan. Tanpa sebuah sistemize yang 51
jelas seperti itu saya khawatir di lain tempat sebagaimana tadi disampaikan ditangani dengan kondisi berbeda maka implikasinya menjadi berbeda, begitu. Itu yang terpenting yang pertama. Yang kedua, tadi saya masuk sedikit kalau 2013 kita sama-sama tahu 2012 sudah memperoleh WTP, kemudian tahun 2014 kita tahu realisasinya bahkan 2,8 trilyun. Tetapi kemudian maju di 2015 ternyata 1,6 sekian trilyun kemudian kawan-kawan tadi banyak bertanya, maka kalau saya pertanyaannya dibalik. Sumber dana 1,6 dengan realisasi 2,8, ini ada hubungannya tidak? Ada hubungannya tidak? Kalau itu tidak ada hubungannya, maka pertanyaan kawan-kawan saya tadi benar semua. Tetapi kalau ini ternyata tidak maka sesungguhnya realisasi pasti jauh lebih besar daripada sebuah itu. Oleh karena itu, ini mohon maaf karena pelaporannya kalau tidak menangkap dari aspek keuangan tidak akan bakalan apa. Jadi ini memang harus ada note-note tersendiri, karena saya kini dengan sumber dana 4 titik sumber alokasi dana maka pasti realisasinya jauh akan lebih besar dari permintaan dengan kata lain permintaan Bapak sesungguhnya hampir 2 kali lipat untuk 2015, betul ya Pak? Nah, itu lah. Jadi bukan turun Pak, tapi naik hampir 2 kali lipat permintaannya justru. Oleh karena itu, disini harus hati-hati kawan-kawan, kalau besok untuk anggaran APBN, karena saya lihat, mohon maaf, dari 4 item utama, 3 item pertama itu yang terkecil justru berkaitan dengan pengawasan dan accountability. Ah, jangan-jangan sudah tidak perlu akuntabel, sementara sudah dapat WTP, misalnya. Sementara penyerapan hanya 79% dibanding justru Kimpras, prasaran dan sarana yang 95 koma sekian. Nah, oleh karena itu, apa pun bentuknya, karena sudah mampu berturut-turut itu mencapai WTP maka saya yakin secara keuangan sudah bagus tetapi tolong rekan-rekan nanti di anggaran perubahan itu sesungguhnya bukan turun tapi naik 2 kail lipat permintaannya hanya realisasinya yang tertutup dan ini kurang komplit dari pihak BNPB, tolong dilengkapi informasinya. KETUA RAPAT: Baik. Yang terakhir dari Anggota yaitu Pak Erwin. Silakan Pak. F-PDIP (HR. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU): Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Seluruh jajaran Anggota Komisi VIII yang saya muliakan, Kepala BNPB, Bapak Jenderal Syamsul Maarif dan jajaran saya hormati, Izinkan ini pertanyaan yang terakhir. Saya ini sebetulnya, sudah mulai memilah-milah seluruh pertanyaan ini sudah cukup banyak, tapi saya akan mencoba bertanya saja karena posisi saya bukan ahli bukan juga kyai. Oleh karena itu, Bapak Syamul Maarif, Kepala BNPB ada beberapa isu ya menyangkut yang sudah sering kita bicarakan di era sebelum ini, dan selamat kepada Pak Syamsul, kita mesti ketemu lagi. Mudah-mudahan terus ya Pak. Pertama, yaitu mengenai isu ketentuan perundang-undangan yaitu tadi beberapa teman mengangkat isu ini ya tentang penguatan kelembagaan. Jadi kita tahu bahwa setiap pelaksanaan dari setiap program pemerintah ini, punya payung hukum. Salah satunya yaitu tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 yaitu ini pelaksanaan dari Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Tadi ada juga isu soal perubahan mindset. Saya kira di undang-undang kita selalu merujuk ini. Apa yang dilakukan oleh Kepala BNPB dengan jajaran ini kan tentu melaksanakan perintah undang-undang ini sebagai payung hukum sekaligus melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 21 ini. Bapak, Ibu yang saya hormati,
52
Di dalam ketentuan umum peraturan itu ada definisi bencana saya kira itu mindset-nya. Jadi kalau coba saya jelaskan tentang difinisi bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Mungkin ini menurut teman-teman Komisi VIII kurang definisinya ini sehingga ada rencana, isu yang juga diangkat dari BNPB tentang revisi Undang-Undang Nomor 24 ini. Saya sangat setuju definisi ini Pak, ya undang-undang ini. Karena mungkin saja dalam sini ini kan, ini kan ada dampak psikologis padahal ada dampak sosial kultural, tidak harus jadi pertimbangan juga kan belum menyempit belum lagi dampak internasional Jadi sangat kompleksitas Jadi itu yang pertama tentang ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Kemudian didalam definisi itu juga jelas lagi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan bencana tadi sudah dibicarakan juga di diskusikan. Nah, terus tentang kesiapan, peringatan dini, mitigasi, resiko bencana, tanggap darurat bencana, korban bencana, rehablitasi dan rekonstruksi dan seterusnya. Jadi, sudah lengkap saya kira ini tapi karena zaman selalu berubah, dinamika itu berubah terus setiap perubahan itu harus diantisipasi dengan perubahan undang-undang juga karena selalu rujukannya seperti itu. Jika tidak rujukannya seperti itu nanti, Bapak-bapak ini dikatakan melanggar undang-undang, itu. Jadi karena pilihan rechstaat itu yagn harus kita junjung tinggi bukan pilihan maachstaat ya Pak ya. Saya maaf bukan dalam ke posisi mengajari karena posisi rechstaat ini konsekunensi logisnya negara hukum ini kita sudah meninggalkan isu-isu lama yaitu politik sebagai panglima. Jadi semua ada pertanggungjawaban hukum termasuk juga yang kedua yaitu menyangkut tentang pengawasan keuangan, pengawasan dana Dana di BNPB ini Pak triliunan ini, luar biasa. Saya kira paling besar disini baik dalam perencanaan yang sudah di gelontorkan maupun dalam persiapan untuk secara konseptual akan disahkan di dalam APBN ini. Kemudian Bapak Ketua Badan, tadi juga diangkat tentang penghargaan WTP. Saya bukan tidak percaya tapi ini kuping ini terasanya gatal ini. jisu yang tidak sedap ini bahwa WTP itu bisa dirunding, bisa dirunding. Jadi ini saya kira perlu dievaluasi lagi ini. Jadi jangan dijadikan ukuran bahwa sudah mendapat apa nama juara 3 itu tadi Pak ya. Oleh karena itu, apalagi tadi di pengawasan BPK, internal ada inspektorat utama Pak ya juga di situ mengawasi ini, karena soal uang soal dana ini sensitif. Muatannya penuh fitnah. Oleh karena itu, kenapa periode yang lama, periode yang lalu, kita meminta dari Komisi VIII ini secara resmi kepada Kementerian Agama untuk dalam pelaksanaan haji itu diawasi oleh langsung oleh KPK. Dan itu kita realisasikan Pak. Saya juga setuju ini kalau ini bekerjasama dengan KPK. Itu jadi catatan saya Pak untuk awal tahun ini. Dan itu mohon kepada Pimpinan untuk secara resmi juga ya agar juga kita, kita ini jujur saja ini mungkin seluruh Anggota DPR ini disadap ini oleh KPK. Jadi Pak penyelenggara negara ini Pak ya kalau zaman dulu saya coba Zaman dulu itu kalau misalnya ada kasus apa pun baik pidana, perdata maupun delik khusus korupsi cuma masuk koran saja sekarang ini ada Google ini Pak, internet selama kiamat itu tetap ada dan Google itu nomor 2 setelah Tuhan, Google itu, karena pintrh dia itu, tempat kita bertanyak cari di Googl sekarang. Kalau tidak tahu dengan kyai saja kita lihat di Google saja ada. Artinya apa kalau kita berbuat sedikit pun keliru atau salah dalam perspektif atau aspek pidana umum maka itu akan tercatat seumur hidup anak cucu kita, Pak, tidak akan pernah hilang itu Bagi saya ini warning saja, mengingatkan saja, kan kita sebagai penyelenggara negara, itu pengawasan keuangan yang saya pribadi selaku anggota dan juga dari Fraksi PDI Perjuangan memohonkan ini karena ini isu juga isu internasional tapi sesuai juga dengan program Nawacita dan juga, saya kira sesuai dengan Permanent dari reformasi, good government, clean government. Jadi Pak Ketua, yang kedua selain bertanya tentang hambatan. Hambatan dalam perundangundangan ini yaitu kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Undang-Undang Haji itu Pak, itu ada amanat untuk saya analog saja ini. Amanat untuk membuat 13 PP peraturan pemerintah dan tidak dilaksanakan sampai sekarang belum ada PP-nya. Kemudian kalau BNPB ini rujukannya adalah peraturan pemerintah Nomor 21. Kemudian juga saya melihat ada hambatan disana dan itu 53
mengenai tentang Perpres yang sampai sekarang periode yang lalu Pak ya belum dibuat ya. Saya enggak tahu ini political will-nya ada di sana atau ada di kita-kita sekarang di sini yaitu mengenai tentang penentuan status dan tingkatan bencana yang lain yaitu tentang bencana nasional, bencana propinsi, kabupaten dan kota. Peningkatan status ini dimana hambatannya Pak? Hambatan kriteria status bencana ini? Saya ingin tahu Isu yang berkembang hambatannya diasuransi. Kalau itu memang isu hambatan di asuransi, kalau keputusan politik kita menyetujui antara pemerintah dan DPR tidak ada masalah. Asuransi itu ikut perintah undang-undang saja. Jadi hadirnya seluruh aspek kehidupan itu hadirnya negara di dalam mematuhi ketentuan undang-undang itu. Itu yang sudah saya kemukakan ini Pak untuk kira kira menjadi catatan dari pertanyaan saya yang terakhir ini sehingga apa yang menjadi pendiri bangsa dan negara ini, para pendiri founding father yang juga pemimpin kita, pembina reformasi terus pemimpin kita sebagai Anggota DPR ini untuk selalu apa intropeksi dan bagian dari kepatuhan kita sebagai orang-orang yangg taat asas. Terima kasih. Demikian. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wasalamua'alaikum Warahmatulalahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Erwin, sudah saya tambahkan waktunya lebih 3 menit. Bonus karena belakangan agak jarang kelihatan, baru sekali ini kita tambahkan waktunya. Bapak-Ibu, Saudara peserta rapat yang saya hormati, dan para tamu kami, Ini sekarang 4 kurang 10 menit dan kita harus arif menggunakan waktu ini dan saya minta kesepakatan kita, kira-kira sampai jam berapa? Apakah perlu diskors lagi lalu kita kembali lagi? Atau kita batasi waktu sampai jam berapa untuk dapat respons balik dari pihak BNPB, lalu kita tutup. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu lebih teknis dengan Sestama jadi nanti ini, pertanyaan kan sudah dicatat semua. Saya kira ini banyak sekali pejabat yang hadir, semua mencatat Jadi nanti kalau ada yang terlewati nanti disampaikan lagi pada hari Rabu. Bagaimana kira-kira atau kita tambahkan saja jam 04.10? 04.15 ya? Sepakat? Ya, silakan. F-GERINDRA (HR MUHAMMAD SYAFI'I, SH,. MH): Saran saya, saya kira semua pertanyaan, masukan berkualitas tinggi untuk peningkatan penanggulangan bencana di negeri kita. Dan saya tidak yakin dengan kesepakatan waktu itu, ini kemudian bisa direspon dengan baik oleh rekan-rekan kita dari BNPB. Nanti saya sarankan agar dijawab secara tertulis saja keseluruhan, nanti kita dalami pada saat RDP pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Bagaimana? Disepakati? Nanti berarti BNPB itu menulis jawaban diserahkan kepada hari Rabu? Disetujui? Ini pihak tamu juga haus ditanya, setuju tidak mereka untuk memberikan jawaban seperti itu. Silakan Pak.
54
KEPALA BNPB : Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan jam, karena sarannya bagus sekali dan juga perlu kejelasan ini karena tadi yang disimpulkan, tapi tertulis tetap kami lakukan. Jadi saya kira saya mohon waktu 1/2 jam kalau diizinkan untuk memberikan respon. Saya kira betul ya. Jadi kan nanti ada poinpoin penting yang saya kira mengganjal pasti karena ada pertanyaan yang menohok juga beberapa di antaranya yang harus memang di jawab oleh BNPB, supaya jangan semua tidur, Pak. KETUA RAPAT: Oke, baik ya. Kita batasi waktu sekitar jam 04.20 menit ya Jam 4 .30. Ini usulannya Pimpinan 04.30? Bagaimana? Sebetulnya begini Pak, ini Pimpinan ini ada 2 orang Pimpinan yang mau bicara lagi. Kalau pimpinan mau bicara harus duduk disana, menurut Tatib-nya begitu. Jadi enggak boleh di sini bicara, duduk di situ. Jadi saya sendiri tidakl bertanya Pak, saya hanya mengatur jalannya sidang ini meskipun banyak sekali pertanyaan kita ya, tadi sudah diwakili oleh kawan-kawan. Nah, kalau begitu saya langsung saja ya Bu Ledia ya, ini waktunya terbatas sekali, waktunya cuma 30 menit. Kita perpanjang jadi sekitar 30 menit lagi. Oke? Siap? Oke, silakan Pak ditanggapi. WAKIL KETUA/F-PKS (HJ.LEDIA HANIFA AMALIAH,S.Si,M.Psi, T): Terima kasih. Pertama, saya sangat berterima kasih atas respons ya, ada beberapa yang memang berbentuk penjelasan saja tetapi juga saya perlu mendapatkan masukan balik, artinya ada putaran kedua yang nanti pada hari Rabu, saya kira Sestama bisa mendapatkan masukan, karena bagus sekali karena apa yang kami lakukan ini tentu tidak berdiri sendiri. Artinya, ini juga dari kesimpulan ke kesimpulan DPR, sehingga kami lakukan apa yang Bapak-bapak anggap kurang jadi ini kita lengkapi. Saya kira yang pertama tentang saya tertarik tadi, bagaimana kita mengubah mindset dari yang biasanya melihat secara fisikal diubah menjad persoalan yang menyangkut masalah kemanusiaan, Saya kira ini secara teoritis betul Pak. Saya sangat setuju, apalagi saya orang psikologi perjuangan saya ini selama ini tampaknya selalu manusia-manusia. Tetapi ternyata vulnerability atau kerentanan itu selalu ada 2 kerentanan fisik dan kerentanan non fisik. Latuharhary jebol, jelas fisik, bukan pesan kesadaran manusia. Itu salah mengapa tidak di-cek jebolnya itu jadi selalu ada kerentanan disitu. Kita juga harus tahu bahwa di Jakarta dibangun seperti ini. Ini tidak membayangkan bahwa Jakarta akan seperti ini dan tidak membayangkan bahwa nanti akan hujan begitu deras seperti ini, tidak Pak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini memang ia harus kata Pak Muslich tadi memang betul, berkembang terus sehingga masalah fisik juga tetap Pak ya harus kita perhitungkan walaupun, Maaf Pak ya, Pak Erwin Pak, Pak Mulsim itu orang tua saya. Sorry, Pak Erwin Moeslimin. Mohon maaf. Jadi apa yang yang disampaikan tadi, saya tertarik sekali dan itu yang kami kerjakan Pak ya. Kerjasama kami dengan Mendikbud juga dengan para kyai di ini mohon maaf ini, ini ngomong Sumatera Barat lagi ini. Jadi Sumatera Barat sudah dibuat dikhutbah Pak tentang kebencanaan yang menginisiasi kami, tapi kami serahkan karena dan nanti kita juga minta gerejagereja seperti itu, di sekolah-sekolah minggu dijelaskan bagaimana persoalan-persoalan yang transendental itu dibawa ke keimanan. Jangan hanya kuat dalilnya tapi bagaimana ini? Kalau begitu seperti apa, wujudnya sendiri seperti apa? Itu satu. Kemudian yang kedua juga, saya juga minta pandangan juga apakah kita akan memberikan bantuan kepada kabupaten secara terus menerus? Lalu apa wujud dari otonomi itu? Memang ada yang kita harus bantu tapi mbok ya jangan terus menerus Pak. Itu menurut kami Pak. Tapi kalau Bapak mengatakan, udah bantu saja Pak Syamsul sudah monggo, tapi itu artinya bahwa keinginan kita untuk mendesentralisasi ini ternyata tetap menjadi sentralistik, jadi Bapak tanpa sadar sudah mengarahkan kepada kami gitu. Katakanlah bicara tentang panti di Jember, itu yang harusnya bupati-nya lah yang 55
urusan begitu. Ada desa tangguh, kita sudah fasilitasi, sudah diberikan silabusnya ya, dilanjutkan itu. Tadi saya juga sependapat tadi Pak ya bahwa orang-orang BPBD itu dapatnya memang kadangkadang orang yang buangan tapi sekarang agak berubah loh Pak, daya tawarnya agak tinggi sekarang. Gara-gara ada seragam, ada mobil BNPB itu jadi walaupun dia sedang mau mengantar neneknya ke rumah sakit itu, begitu lewat dikira dia hadir disitu terus rakyat merasa ayem. Itu juga ada sebetulnya begitu Pak. Ya..... dari Pak Erwin Moeslimin terutama tentang hadirnya KPK segera nanti ini patut untuk kita ikuti juga Pak. Terima kasih. Dan juga persoalan apa hambatannya itu. Sebetulnya PP kita itu ada 4 Pak, 3 sudah kita selesaikan, 1 tidak. Kenapa? tadi itu hubungannya antara pusat dan daerah. Kalau sampai saya nanti katakan begitu kejadian deng, kriterianya apa? Itu ke daerah tok maka Sinabung itu sebenarnya kalau sekarang sudah daerah loh Pak. Lha wong pimpinannya enggak kolaps, kok lain dengan Bantul lain dengan Merapi, misalnya, lain dengan Aceh kolaps. Tapi bupatinya masih ada, DPRD-nya masih ada, semua masih ada lalu kita tentukan itu status Pemda, maka saya tidak yakin mereka mampu Pak. Perlu kalau begitu tap tetapi harus kita pikirkan karena jangan sedikitsedikit terus disebut sebagai bencana nasional. Bapak bisa bayangkan yakin enggak Bapak, bahwa ada bupati dari sekian ratus bangga Pak, aku tidak mau dibantu aku baru berapa persen, kira-kira saja, Ada ga 10 persen yang mau begitu? Apa tidak malah begini, bupati yang berhasil adalah bupati yang mampu mengambilnya dana dari entah mana dimasukkan ke daerah. Lalu ketatanegaraan kita bagaimana kalau begini? Saya tidak melarikan diri Pak. Itu sebabnya kami membuat semacam shock braker yang namanya pendampingan, ada 4 hal itu pendampingan, ada di peraturan kepala kami yang tadi Ibu Saraswati minta akan kita berikan. Banyak skali loh itu Pak, itu ratusan, kalau Bapak berkenan ngambil silakan, kalau tidak tolong di-unduh di website kami saja. Jadi enggak usah kita bawa, Bapak masa' bawa ratusan buku itu Pak. Jadi pendampingan itu ada 4 Pak. Satu, pendampinggan teknis yang Pak Mustakim lihat itu, sebab apa Bapak? Kalau orang kena kejadian itu walaupun dilatih ternyata otomatisasi itu berbeda rasanya Pak, tidak bisa otomatis. Apalagi, kalau bupatinya yang mendengar atau dia mendengar orang yang minta tolong, tolong-tolong, tolong-tolong sampai mati ratusan orang dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada panik Pak. Tidak mampu Pak mengendalikan yang seharusnya 2006 itu kan Bantul, bupatinya itu Pak langsung Pak, sudah terserah ambil saja kabupatennya Pak, saya sudah tidak mampu lagi, karena tempo sebentar laporan yang meninggal 5 dalam tempo beberapa menit kemudian menjadi 5.600 orang Pak. Jadi ini ada beban gitu Pak. Dandim, Danrem itu juga ada paniknya juga, sama tentara kan, maka kami datang membantu dari luar gitu loh Pak, tadi itu. Teknis, bagaimana cara membuat posko, bagaimana cara membuat sektor, bagaimana membagi sektor, buat sektor dong, relawan yang datang jangan ditolak karena dia begitu tapi jangan pakai sandal jepit harusnya pakai sepatu itu. Kadang saya pengalaman tertusuk paku padahal pakai sepatu itu tapi tidak kuat. Di tempatnya longsor begitu Pak, longsor kan bukan begini Pak ya, longsor kan begini. Jadi sak gitu loh. Jadi paku-paku itu bisa ke mana-mana, itu tidak bisa itu. Akhirnya kita beri tanda -tanda, kita beri kesempatan dan sampai saat ini tentang asuransi tadi Pak, itu terus terang kalau relawan meninggal, itu ga ada yang bayar loh Pak, karena relawannya juga belum tentu terdaftar kecuali kalau misalnya dari Ansor tadi sudah ada, kami kerjasama dengan NU cukup erat Pak dengan Muhammadiyah, dengan MTMC cukup erat, latihanlatihan selalu kami panggil. Jadi relawan santri juga sudah dibentuk banyak tapi memang belum semua. Artinya kita sudah menuju kesana, sudah kita pikirkan. Yang kedua adalah pendampingan anggaran. Mereka, kalau sudah Desember terjadi bencana Pak, sudah tidak punya duit, maka kita dampingi anggaran sesaat untuk kepentingan pengungsi, untuk kepentingan tentara, untuk itu masih kita. Untuk tentara tadi kita sudah ada MoU Pak, dengan TNI dan dengan Dephan yang memungkinkan kita bisa memberikan bantuan, akhirnya BPK menyetujui. Yang ketiga adalah bantuan alat peralatan dan personil Pak. Jadi seperti kebakaran hutan di Riau itu TNI dan Polri-nya kurang banyak orang, kita tambah dari Jakarta 3.500 TNI, Polri Pak. Naik berapa kali pesawat pergi kesana, jadi ada pendampingan, semuanya dari BNPB. Yang keempat adalah pendampingan tertib administrasi. Jangan sampai setelah bencana terjadi bencana lagi yaitu korupsi. Itu begitu terjadinya bencana, langsung yang namanya BPKP 56
dengan ....pergi kesana. Empat pendampingan yang kami lakukan, nanti kalau kurang Bapak nambahin, kami tambah. Saya, kami selama ini kami menggunakan 4 pendampingan itu. Jadi begitu terjadi bencana kami masuk. Bapak ga usah khawatir. Kalau memang bencana jatuh hanya genting runtuh Pak. Apa itu harus kita beri bantuan Pak dan itu banyak minta Pak yang lain ya di Dispenda, namun di tambah juga memang harus seperti….. AS di Irak Dan dia mengatakan bahwa yang bla-bla tadi rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban-korban ini-ini yan disebut oleh alam ini, dan masyarakat setempat tidak mampu mengatasinya Pak. Nah, ini saya in line dengan Bapak tadi. Bagaimana masyarakat mampu dia Kalau sedikit-sedikit kita bantu karena undang-undang tadi, ada bencana sedikit harus kita turun Pak. Jadi kalau masyarakat itu bisa mengatasinya sendiri, itu berjalan baik dan itulah yang seperjuangkan. Selalu kami ke daerah-daerah, akademisi kita ajak juga. Jadi definisi itu nanti mohoh maaf harus kita ubah. Harus sampai kata-kata apabila kejadian itu melampaui kemampuan masyarakat untuk menyelesaikannya. Jadi jangan setiap harus kita kasih yang ibunya yang armada saya salah adalah persoalan orang yang tinggal di lereng gunung berapi maupun di pantai utara atau pun di Sumatera Barat. Kita punya konsep namanya living in harmony with risk, itu internasional, bersahabat dengan bencana, persis Pak. Persis Pak Ada pepatah mengatakan kalau takut dilambung ombak jangan lah tinggal di tepi pantai, itu adalah kata-kata bijak karena sudah tahu kalau seperit itu, so what gitu loh. Ya, kita mau mindah mereka ga bisa, dia nelayan Pak. Kita pindah ke gunung untuk menjadi petani, jelas ga mungkin Pak. Itu jadi di Aceh. Stress Pak. Jadi mau tidak mau kita harus ada konsep itu, bentuknya sekali lagi pelatihan Pak. Jalur-jalur evakuasi harus kita buat Pak. Seperti di daerah pantai juga harus ada resolusi fisiknya. Revitalisasi fisiknya, restorasi fisiknya harus dan itu memang tidak begitu mudah untuk diambil alih oleh BNPB Pak. Seperti contohnya sodetan di Jakarta. KETUA RAPAT: Saya kira itu Bu Ledia bisa menjelaskan nanti saat-saat tertentu. KEPALA BNPB: Itu tadinya masuk kami Pak. Tapi akhirnya dari sangat lama terdengar …. pernah ke komisi V Waktu saya mengatakan itu terus saya ngadu, kalau Bapak ingin kita disini yang mohon sampaikan ke PU, PU berarti Komisi V. Sehingga akhirnya sering terjadi ketika peristiwa Padang kenapa tidak bisa kita selsaikan lebih cepat? karena masing-masing kehendak politik di komisi menghendaki itu bagian saya itu kekeringan, pertanian, ngapain loh gitu? Jadi walaupun namanya bencana. Nah, itu jadi tidak otomatis terus wah semua gitu, kita juga bisa pertanian itu Pak termasuk juga yang tentu saja tanggul sea wall apa cuma BNPB akhrinya ngalah bukan kata Pak Mustaqim, kita tidak punya power, tidak. Ini saya pikir kalau main power-power-an malah saya digebukin oleh teman-teman kementerian Saya bilang oke Pak Menteri, saya bilang saya feeling the gap saja, kalau Bapak tidak ada duitnya kami isi. Jangan kayak dulu, oh bangun, boleh apa tadi di Padang, Kantor Gubernur Depdagri. Sampai sekarang sudah kebangun belum Pak? coba kasih ke kami dulu Komisi VIII ketok selesai. Tapi kan diminta komisi lain. Loh itu jangan masa' semuanya BNPB bahkan ketika kita berbicara tentang otonomi produktif, itu juga belum tentu mau Pak yang kayak gitu. Nah, akhirnya kembali ke masa leadership. Pengalaman saya, BNPB bisa kuat dan tidak kuat apalagi menghadapi kementerian, tentu tidak hanya berdasarkan undang-undang ini harus taruh begini langsung, oh iya saya sadar, ga mungkin. Ya, kan? Jadi disini harus ada tangan perkasa istilahnya itu. Siapa itu? Ya, Presiden atau Wapres untuk menghadapinya, kalau kejadian oke, pastikan gitu saya jalan atau tidak. Masing-masing mempunyai portofolio juga loh Pak. Memang bencana itu ternyata tidak tunggal. Bencana itu berbagai macam tapi Pak tetap kami pikirkan Pak dan bantuan dari Komisi VIII memang sangat kokoh dalam hal ini. Jadi bukan berarti lalu kita tidak bisa mengendalikan itu. Tapi satu hal leadership memang penting Pak Mustaqim. BPBD itu kalau tidak diminta oleh 57
bupatinya atau gubernurnya itu Pak, ga berani. Kalau kami datang ada bencana, bupatinya lagi entah dimana. BPBD bisa ikut bupati loh Pak. Tidak ditinggal disitu, saya tinggal sendiri Pak kadang-kadang, sering kalau tidak dia tida akan diangkat lagi karena yang mengangkat dia bukan saya Jadi tadi Bapak minta mbok Wonosobo di dianu BPBD, itu bukan urusan saya itu urusan DPRD dengan bupati karena anggaran. Iitulah sebabnya kayak DKI, BPBD dicampur dengan kebakaran. Sehingga akhirnya di tempat saya itu kadang-kadan seringkali banyak pengajuan dana tentang kebakaran pasar segala macam padahal bukan saya itu. Itu kan pemadam kebakaran, Depdagri ada anggarnnya Pak Nah, ini apa hal semacam ini saya perlu laporkan, bukan saya mengelak. Bapak kasih tugas ke saya, oke. Asalkan juga kemauan politik memang seperti itu, dan tentu dengan itu adalah jumlahnya. Bapak membaca itu Pak. Kita itu per tahun sudah dapat berapa triliyun ya 15 triliyun ya. 15 triliun per tahun khusus untuk yang nomenklatur bencana. Tetapi yang ke BNPB yang di Komisi VIII 1,6 itu dan sekaligus saya menyampaikan Bapak yang pesimis tadi tidak memang duit itu kan begitu Pak. Kita mengajukan awal begini, nanti kalau ada bencana lagi tambah ....sehinggan nanti bisa lebih. Tidak mungkin dari awal langsung diiomongkan, jadi tidak ada maksud mau menurunkan, saya tidak ada. Itu nanti di tengah jalan ada lagi Pak, pasti. Bahkan tentang penyerapan kami deg-degan, kenapa saya mengatakan tidak mau ditambah itu nambahnya itu Bulan November Pak. Coba bayangkan. Saya harus 95 persen lah, kalau nambahnya itu bulan November 500 milyar gitu loh saya harus lapor Desember kan gampang makanya saya menolak karena pengajuan itu tidak sekarang dikasih terus 1 tahun tidak Pak. Nanti sekian tahun nambah lagi, terus gitu Pak sampai akhir. Itu saja secara umum, nanti didalami ya ada mekanisme yang menurut saya memang ya menurut saya ujung-ujungnya jadi wisdom Pak akhirnya Pak. Akhirnya wisdom kembali. Ya, memang baru sampai sinilah perjalanan Bangsa Indonesia itu. Tapi alhamdulillah, ego sektoral sudah tidak terlalu supaya kita tidak terlalu keras seperti itu. Sudah mulai oke tapi lihat dulu Pak Syamsul jangan semuanya diambil dong, lalu urusan sungai, ya saya yang punya visi itu sebabnya nanti banjir ini Pak, Ibu sekalian, posko kami di sumber daya air PU Pak. Ya biar banjir kan ...... saya Pak. Saya kejakan oke tapi yang punya visi tentang air ada Dirjen Sumber Daya Air sebenanrya PU, tahu dia tentang ilmu air, saya tidak punya ilmu itu. Tapi saya disana tapi nanti kalau masalah hutan oh saya di kehutanan saya hanya membantu kemudahan aksesnya. Tapi masa' kalau kebakaran hutan terus dilepas begitu saja Pak, kan ga mungkin Pak. Kekeringan memang bunyinya bencana tapi masa' saya ngurusin embong, waduk itu sementara orang pertanian ada duit untuk itu Pak. Atur diri terus ke ….tapi mohon dilihat Sinabung untuk dibibit dari biaya BNPB Komisi VIII. Kita berikan kepada mereka, mengapa? Karena akhir tahun tidak punya duit. Jadi intinya bahwa apa yang Bapak sampaikan nomor kartu bencana tadi tidak berhenti pada BNPB Pak. Tapi disana 37 kementerian lembaga,..... Ini tapi sebelum diljadikan satu, pakai yang lama saja. 37 kementerian dan lembaga bicara tentang bencana, mari kita lihat di Kemsos ada direktur khusus tentang bencana, Di Kemendagri ada, ngeri Pak tulisannya Direktur Pencegahan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana, itu kan kerjaan saya itu. Itu ada di direktur yang Eselon II, ini kan di Kemsos ada, di PU ada semuanya dan definisnya berbeda-beda gitu. Ya, sekarang kalau misalnya saya di tempat Bapak dan Ibu sekalian, kasarnya ya itulah yang terjadi mari kita kerjakan bersama, ini harus bagaimana. Dan saya berterima kasih Kepada bapak sekalian yang telah berkenan hadir di kebencanaan, saya masih mengakui saya sendiri tidak puas Pak, Saya terus terang saja ya, saya bilang Pak bupati, Pak Bupati kan ganti Kepala BPBD mbok pas jangan bulan Desember, ini kan mau hujan, Bapak tahu tidak ada 1 kabupaten yang tadi Dapilnya disampaikan yang saya ga sebutkan, mungkin Maman malah itu masa' setahun diganti Kepala BPBD 4 kali, itu apa yang kita dapatkan. Kami itu melatih mereka pak, kita panggil disini kita latih. Sudah dapat brief ini, dia tadi ada latihannya Pak. Itu baru diganti nomor 1 lagi dia itu lulusnya. Ini kadang-kadang kita doesn't make any sense ya kalau untuk masalah otonomi daerah, ini kan bagian gue ga bisa dong Pak Syamsul ini Jadi artinya gini tembakan Bapak supaya ga ke saya semua gitu ya ya, saya Insya Allah saya kuat lah walaupun saya pingsan tapi ......ada juga sasaran yang lain Pak, ada daerah lain tetapi sekail lagi bahwa kami masih kurang. Kami siap untuk mendapat bantuan dan jangan ragu-ragu daerah-daerah yang tadi masih ada masalah Pak seperti : Jember segala macam. Selalu kami kaji dan akan kami berikan bantuan apakah 58
kalau perlu dananya atau juga kita datang kesana untuk mendorong BPBD dan bupatinya, karena terus terang saja bupati kalau kita rapat, Pak Gubernur itu diwakilkan Wagub-nya di wakilkan Sekda-nya gitu dan sebetulnya yang namanya kepala BPBD itu adalah Sekda Menurut K.kepmendagri Jadi kalau yang Bapak lihat kepala BPBD itu namanya Kalaksa, kepala pelaksana. Mengapa Sekda? karena harapannya semua dinas diundang Sekda kalau diundang BPBD lah orang buanganya kok ngundang, ga mau datang. Saya kira ini sekelumit tentang sesuatu yang mari kita lihat, potret besarnya sehingga nanti metaninya itu jelas Pak. Jadi jangan sampai gitu tapi bahwa ini adalah masalah manusia, itu yang kita perjuangkan Pak. Ini harus, tidak boleh ini hanya dianggap hal-hal yang menyangkut dengan visi Pak. Kesadaran manusia. Mohon maaf Pak, membuang sampah itu sejak kakek saya sampai sekarang itu yang sudah ahli sekali pun, mobilnya Mercy juga masih membuang sampah seenaknya. Apalagi kesadaran tentang bencana, sampah itu loh. Sudah dikasih apa saja, mungkin mohon maaf janganjangan ayat pun ada juga ada ayat tentang sampah khotbah-khotbah begitu tapi nyatanya masalah sampah di sekitar kita saja masih seperti itu. Jadi ini memang sebuah perjuangan generasi menurut saya saya kalau tadi dimasukkan kesimpulan juga oke. Kalau ada dana segar juga oke, saya kalau tadi dimasukkan ke kesimpulan juga manut saja, tolong dicarikan yang lebih mudah gitu kan, saya sudah waktunya berdoa di luar garis sebetulnya begini, sebetulnya Pak karena sudah 8 tahun menekuni yang begini rasanya yah sudah waktunya Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ini tadi tapi sekali bahwa Ibu dan Bapak sekalian dan tadi akan kami jawab tertulis tapi kira-kira berkisar dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebetulnya ada 5 menit lagi kalau masih mau dimanfaatkan silakan Pak, atau Pak Sestama atau sudah cukup? cukup ya? Baik. Bapak-Ibu, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Juga Bapak Kepala Badan serta seluruh jajarannya, Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari BNPB soal evaluasi dan program penanganan bencana 2014 rencana yang akan dilakukan 2015 kemudian penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Kemudian sudah kita dengarkan pula tanggapan dan respon dari seluruh Anggota Komisi VIII dan sudah kita dengarkan kembali ada jawaban balik dari Kepala Badan dan akan dijanjikan ada jawaban tertulis kepada kita semua karena semua sudah apa namanya agenda rapat sudah kita selesaikan sebelum rapat ini saya tutup maka ada draft kesimpulan rapat yang ada di saya sekarang mungkin saya akan bacakan. Nanti saya mohon tanggapan dari kita semua. Ditayangkan di layar ya. Oke. Ini draftnya kita baca bersama. Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana masa persidangan II tahun sidang 2014- 2015, Senin 19 Januari 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dari tindak lanjut ikhtisar semester I BPK RI tahun 2014, paparan pelaksanaan APBN tahun 2012 dan isu-isu aktual penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan mengapresiasi kinerja BNPB atas realisasi anggaran BNPB tahun 2014 sebesar 95,8 persen. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI memberikan pondasi kepada Kepala Badan BNPB agar hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan APBN 2015 dalam beberapa hal pokok yang antara lain : 1. Atau a. Meningkatkan respon atas berbagai bencana yang terjadi di daerah, b. 59
Meningkatkan peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, c. perlu merinci target sasaran, capaian kerja yang di Ukur secara kuantitatif dan kualitatif. 2. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB dulu untuk melakukan percepatan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2014 sesuai rekomendasi BPK RI dan hasil pemerikaan BPK RI dijadikan dasar perbaikan dalam pelaksanaan APBN tahun 2015. 3. Komisi VIII DPR RI mendukung BNPB dalam upaya mengatasi berbagai tantangan penanggulangan bencana yang terkait peningkatan ancaman bencana dan pembangunan sistim penanggulangan bencana dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal regulasi serta kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga internasional. 4. Mendorong visi BNPB ke depan yang lebih mengedapankan pengurangan resiko bencana bukan penanggulangan darurat bencana. 5. Terkait pelaksanaan APBN tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII antara lain: a. Mendukung dan mendorong revisi undang-undang atau dasar hukum yang lebih mendukung tugas, fungsi pokok dari BNPB. b. Perlu ditingkatkan sinergitas dan dekat dengan Kementerian dan lembaga terkait dalam tahap pra bencana, tahap tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. c. Meningkatkan sosialisasi sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai upaya meminimalkan resiko bencana. d. meningkatkan penguatan program dan kegiatan pengurangan resiko bencana e. Meningkatkan sarana dan Prasarana dengan membentuk aplikasi digital tentang bencana. f. Mendorong percepatan realisasi anggaran yang terkait dengan penanganan anggaplah g. Program-program penanggulangan bencana di daerah dapat disinegikan dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan h. Penguatan kapasitas BPBD melalui ketersediaan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana. i. Mengoptimalkan peran tokoh agama dalam menangani korban bencana. j. penanggulangan bencana dan perubahan iklim harus menjadi isu sentral pada tahun 2015. 6. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala Badan BNPB mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2015 sebagai berikut : a. Anggaran Dana Siap Pakai/DSP sebesar 1,5 trilyun Rupiah untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas pokok BNPB. b. Anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penyelesaian pemulihan di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah, dan Mener Meria, Mentawai, Merapi, Wasior sebesar 1,643 Rp1.643 070.000.900,-. c. Anggaran penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiap-siagaan sebesar Rp.500.000.000,000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama pejabat Eselon I BNPB dalam tahapan penyusunan APBNP tahun 2015 mengenai angka-angka yang disebutkan diatas tadi itu. 7. Komisi VIII DPR RI bersama BNPB bersepakat untuk melakukan perubahan UndangUndang Nomor 24 tahun 2007 tentang menanggulangi bencana dalam rangka : a. memberikan penguatan kepada BNPB dan BPBD. b. penguatan fungsi koordnasi pelaksanaan dan komando yang dilakukan BNPB. c. Penguatan peran BNPB di dalam melakukan kerjasama dengan kementrian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. d. sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulang bencana. Saya mohon pendapat terutama dari Kepala Badan, Anggota Komisi VIII dan juga kepada BNPB untuk kesimpulan rapat yang baru saja kita laksanakan. ANGGOTA….: Saya, Pimpinan. Pimpinan, Pimpinan, sebelah sini.. Saya mau menanyakan maksud dari interpretasi ini poin ke-3 angka 3, Komisi VIII DPR RI mendukung BNPB dalam upaya mengatasi berbagai tantangan penanggulangan bencana yang terkait 60
peningkatan ancaman bencana dan pembangunan sistem penanggulangan bencana dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam regulasi serta kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga internasional. Ini yang dimaksud dunia usahanya ini apa? Itu tolong dijelaskan. Dan kemudian kalau lembaga internasional, oke tadi sudah disinggung dan memang diperlukan. Dunia usaha dalam pengertian apa dalam pengertian lembaga donatur? ya. Atau dunia usaha atau BNPB boleh berusaha membuat PT? Itu saja pertanyaannya Pak biar dijelaskan. Penanggulangan bencana kepada prinsipnya sebagaimana ketahui itu kan tugas dari 3 itu makanya lambangnya itu 3 itu dari BNPB itu 3 sudut. Sudut pertama itu Pemerintah kemudian dunia usaha dan masyarakat. Jadi ada salah satunya tentu dunia usaha Pak. Ya ini orang yang bikin perkebunan itu kan banyak bikin bencana itu sebetulnya. Masa' mereka dapat untung dari situ mereka tidak mau memberikan konsesi apapun boleh rumpoko presisi lurus bersih licin pada 6 bulan bencana Jadi saya kira ini, ini jelas Pak, jadi ada 3 elemen penting bangsa yang harus ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggulangii bencana itu, Berarti tidak dalam pengertian membuat ini Pak, Perseroan ya? bukan. ANGGOTA….: Sedikit Pak Ketua. Pak ......., Terima kasih Pimpinan. Jadi pertama saya merespon, mengapresiasi BNPB kemudian ini catatan saja. Poin 1 Tadi saya tertarik dengan statement Pak Kepala Badan, bahwa sekarang ini kita perlu mendorong kemampuan masyarakat ini dalam menanggulangi jadi kalau urusan esek-esek begitu tidak harus lapor ke BNPB begitu kemudian kita bantu tapi bagaimana masyarakat itu bisa menangani Oleh karenanya, penting sekali pada poin 1 huruf b ini ini kita meningkat yang sudah bagus meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan dalam mengembangkan kemampuan penanggulangan berbagai kegiatan penanggulangan bencana, kira-kira begitu. Tolong ini diinikan jadi ada kemampuan masyarakat itu Ya, capacity-nya di poin b ya saya sarankan begitu sehingga jelas begitu apa yang kita dari masyarakat ini kan kemampuannya begitu yang secara mandiri, begitu kiraklira. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pada poin 5 itu dikaitkan dengan poin terakhir poin 7 ini soal perundangundangannya ya. Jadi kalau poin 5 ini a sebetulnya itu sifatnya umum karena banyak Undang-Undang yang lahir setelah Undang-Undang 24 tahun 2007 yang tidak sinkron atau menguatkan bahkan melemahkan umpamanya Undang-Undang tentang Pesisir begitu. Nah, ini soal-soal bencana ini padahal ini yang terkait dengan hal itu. Oleh karena itu, menurut saya perlu dilakukan semacam sinkronisasi, ya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap berbagai undang-undang ya dalam mendorong sinergitas penanggulangan bencana begitu kira-kira. KETUA RAPAT: Sudah ada poin 7 Pak, bagian d. Nah, kalau poin 7 itu berarti poin ini sudah tidak perlu. Kalau begitu yang poin 5a itu dibuang saja. Di drop ya poin a 5 poin a karena sudah termaktub di poin 7. Nah. Kemudian ini yang usul, ini usul satu poin begini tadi saya tertarik kepada pernyataan Pak Kepala terkait dengan kesulitan atau kendala di lapangan bagaimana kita meng-harmonisasikan tentang pemahaman kita soal sentralisasi, soal desentralisasi begitu, dekonsentrasi sebagai solusi terobosan jadi kita mengapresiasi, kita setuju itu. Oleh karenanya, sebetulnya mungkin dalam penanggulangan bencana ini sebagai sebuah tadi common interest itu kepentingan bersama, kepentingan bukan saja kepentingan pusat tapi kepentingan daerah terutama tetapi jangan mereka tidak melakukan apa-apa, menunggu saja jadi dependent tergantung sekali kepada pusat begitu kalau ada bantuan baru mereka jalan, kalau tidak, tidak ada
61
political will begitu. Oleh karenanya, perlu diberlakukan semacam reward and punishment kepada pemerintah daerah ya. Jadi artinya ada standar begitu, ada kriteria, bahwa kalau memang misalnya kita bantu anggaran begitu dari ini mereka sebenarnya harus share begitu. Jadi harus juga mereka melakukan ini jangan menunggu saja bantuan semuanya dari BNPB begitu dari pusat. Ini kira-kira poin ini menurut saya penting untuk mendorong bahwa sebetulnya awareness atau kepedulian kita ini bukan saja hanya mengandalkan anggaran APBN yang juga terbatas tetapi juga bagaimana APBN ini bisa meluncurkan sejauh mereka juga punya kapasitas, Punya keinginan kuat untuk menyelesaikan masalahnya dengan dukungan kemampuan anggaran mereka juga begitu. Itu dimasukkan ke poin berapa Pak? Sebetulnya ini kan memperbaiki ini kalau tanggapan lagi, tidak selesai-selesai rapatnya. ANGGOTA…: Bukan tanggapan. KETUA RAPAT: Nah, kira-kira di poin berapa mau dimasukkin? ANGGOTA… Di poin di ini saja Pak poin c5. KETUA RAPAT: C5 kan sudah ada ya? j ya penanggulangan bencana Ya, saya kira sudah masuk ya Pak, oke. Terima kasih. Ini langsung ke pokok-pokoknya Pak kalau mau kasih tanggapan, pokok-pokok kesimpulan saja. Oke. Pokok yang pertama adalah Bapak-bapak poin 5i. KEPALA BNPB: Bapak-bapak, kita maklum bahwa sebagai orang yang beragama kita paham, bahwa bencana itu terkait dengan perilaku manusia, mohon maaf Pak ya terkait dengan kemaksiatan Pak ya. Dan kita inginkan bahwa peran agama itu bukan hanya menangani korban bencana tapi mereka dilibatkan dalam penyuluhan-penyuluhan sejak awal. Nah, itulah maka konkritnya mohon di belakang mengoptimalkan pendekatan agama dalam menangani bencana-bencana. Jadi Bapak-bapak lihat di TV-TV sekarang kan mereka seperti kehabisan tema Pak ya, padahal tema loh didepan mata ini tema bencana. Kita ingin ustadz-ustadz ini, kyai-kyai ikut memberikan penyuluhan tentang bencana karena terkait dengan akhlak dan perilaku manusia. Poin 5i ya Pak ya, mengoptimalkan pendekatan agama dalam menangani bencana jadi bukan hanya menangani korban bencana. Yang kemudian nomor 4 ini saya memberikan tambahan Pak ya. Jadi kedepan kita berharap betul visi BNPB adalah yang lebih mengedepankan pengurangan resiko bencana yang kemudian boleh ditambahkan tercermin dalam program-program aksinya. Saya belum melihat membaca dengan mendalam tahun 2015, 2014 .....bahwa kedepan itu adalah visi BNPB yang berbasis kepada penanggulangan resiko bencana karena itu lah saya berharap sebelum baca, program anggaran itu ya, anggaran itu akan bergeser kepada anggaran penanggulangan resiko bencana bukan kepada penanggulangan darurat bencana. Pak, di redaksinya kalau boleh tambahkan kan adalah yang tercermin dalam program aksi dan anggaran untuk poin 4. 62
Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Coba, Ibu Ledia silakan. WAKIL KETUA/F-PKS (HJ.LEDIA HANIFA AMALIAH,S.Si,M.Psi, T): Ini hanya mengingatkan saja, Kalau poin 7 kita sepakati benar, bahwa ini akan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 berarti ada konsekuensi konsekuensinya : satu, apakah Komisi VIII akan mengajukan dalam Prolegnas atau melalui inisiatif DPR atau pemerintah yang akan mengubah dan ini suatu konsekuensi yang kalau kita sepakati. Kedua, jika kemudian kita bersepakat untuk melakukan perubahan maka sesungguhnya poin d sudah tidak diperlukan karena dalam pembuatan upndang-Undang pasti sudah otomatis harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan itu karena itu bagian jadi proses yang harus dilakukan. Jadi saya menyarankan jika kita menyepakati Nomor 7, kita akan melakukan perubahan undang-undang maka yang harus dilakukan adalah nomor d-nya kita coret dan itu sebagian dari proses yang sudah berlaku. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Ini inisiatif siapa kira-kira ini pak dari sementara Komisi VIII belum ada sebetulnya bicara soal itu ketika kami bicara Prolegnas kemarin itu. Tetapi kalau sudah disepakati seperti ini, nanti mungkin pembicaraan soal ke atas inisiatif siapa mungkin dibicarakan lebih teknis pada rapat-rapat baik RDP maupun Rapat Kerja berikutnya dengan BNPB, saya kira itu. Kemudian sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan, ya betul itu sudah termasuk dalam proses pembuatan legislasi, Saya kira ini bisa dibuang atau mungkin saja tetap ditaruh disitu karena tujuan daripada itu sendiri yang, kan tujuannya ada 4 tujuan jadi sebetulnya biar lebih jelas walaupun itu pasti akan di kerjakan gitu. Pak, Syafe'i. F-GERINDRA (H.R.MUHAMMAD SYAFI’I , SH.,M.Hum): Ya, terima kasih Pimpinan. Saya hanya ingin bertanya saja, apakah dengan kesimpulan ini, maka kemudian BNPB yang tadi sudah berjanji menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hanya mengikuti alur dari kesimpulan. ,Kalau seperti itu kayaknya kesimpulan ini terburu-buru tapi kalau ini memang kesimpulan terhadap apa yang kita diskusikan tapi tidak membatasi jawaban atas semua pertanyaan diajukan kawan-kawan, saya kira kesimpulan ini bisa diterima. Itu saja, Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kalau menurut saya, bahwa kesimpulan ini tidak mengurangi kewajiban dari BNPB untuk memberikan jawaban tertulis. Begitu Pak ya, jadi tidak mengurangi kewajiban BNPB untuk menjawab hak konstitusional daripada Anggota Komisi VIII untuk bertanya kepada BNPB. Oke. Saya kira cukup ya Pak? Bagaimana tanggapan dari pihak BNPB terhadap kesimpulan. Saya persilakan Pak. 63
KEPALA BNPB: Disetujui. KETUA RAPAT: Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Dengan ini kesimpulan tentang rapat ini dapat disepakati bersama oleh Komisi VIII dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (RAPAT : SETUJU) Hadirin yang saya muliakan, Setelah kita menyepakati kesimpulan yang telah kita susun pada rapat hari ini, maka seluruh proses dan agenda rapat yang kita lalui telah selesai dan saya minta dari Kepala Badan untuk menyampaikan kata akhir dari pada rapat ini sebelum saya nyatakan ditutup, silakan Pak. KEPALA BNPB: Pimpinan yang terhormat dan Ibu-Bapak sekalian yang saya hormati, Bersyukur kepada Allah SWT bahwa acara ini jelas, kami mendapatkan berbagai masukan yang sangat konstruktif dan dengan kehendak ini, maka kami segera me-revitalisasi apa-apa yang selama ini sudah kami lakukan dan dengan mendengarkan apa yang disampaikan Anggota DPR RI yang terhormat akan semakin baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam. Terima kasih kepada Kepala BNPB yang telah menyampaikan tanggapan dan penjelasannya dan juga kepada Saudara-saudara dari rombongan Kepala BNPB, dengan demikian berarkhir sudah Rapat Kerja kita pada hari ini. Semoga berbagai masukan, pendapat, tanggapan dan pandangan-pandangan baik yang bersifat konseptual, teoritis, maupun praktis ini dapat menjadikan pegangan dalam rangka memperbaiki kualitas kerja BNPB dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita di masa akan datang. Demikian acara ini saya tutup dengan membacakan alhamdulillahirrabbil'alamin. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.36 WIB). Demikian. Nasrun minallahi wa fathum qarib wa basyiril mukminin. 64
Wassala'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
65
