RISALAH RAPAT KERJA DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara
Hadir
: : : : : : : : :
2014-2015 IV Rapat Terbuka Senin, 8 Juni 2015 10:14:30 WIB – 13:11:18 WIB R. Rapat Komisi VIII DPR RI DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag.,M.Hum Yanto Supriyanto, SH 1. Pengantar Ketua atau Pimpinan Rapat, 2. Penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016, 3. Tanya jawab, 4. Kesimpulan, dan 5. Penutup. : 30 Anggota
0
JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta seluruh jajaran yang berkenan hadir pada rapat ini, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, dan Hadirin yang kami hormati, Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Sebelum kita mulai rapat ini, sebagaimana lazimnya dilakukan Komisi VIII marilah sama-sama kita berdo'a dengan membaca Ummul kitab dan bagi yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, kami harapkan untuk ikut menyesuaikan. Berdo'a dimulai. (BERDO’A) Selesai. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Rapat Kerja hari ini. Sesuai dengan agenda dan acara-acara rapat DPR RI masa persidangan ke-4 tahun sidang 2014/ 2015 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 21 April 2015 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi VIII di DPR RI tanggal 19 Mei 2015 maka pada hari ini, Senin, 8 Juni 2015 Komisi VIII DPR ini menyelenggarakan rapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak/Ibu yang kami hormati, Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada Rapat Kerja hari ini telah hadir 12 anggota dari 10 fraksi, 8 sorry, 8 fraksi dan jumlah anggota hadir 12 anggota dan ada beberapa di antaranya izin, dan dilaporkan ada 3 orang yang sakit. Nah, karena itu berarti bahwa pada rapat telah dihadiri separuh jumlah anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) maka kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulngan Bencana serta seluruh rekan-rekan Komisi VIII DPR RI maka Rapat Kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.14WIB)
1
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun acara rapat kita pada hari ini adalah Pengantar Ketua atau Pimpinan Rapat, Penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016, Tanya jawab, Kesimpulan, dan Penutup. Apakah agenda dana dan acara tersebut dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU)
Selanjutnya rapat ini saya tawarkan kepada kita semua akan diakhiri mungkin sekitar paling lama jam 12.00 atau 12.00 ya? Jam 12.00 setuju? Setuju. (RAPAT : SETUJU) Saudara Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang kami hormati, Agenda Rapat Kerja dengan Kepala Badan pada hari ini mempunya nilai yang sangat strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 sekaligus membicarakan tentang pendahuluan RAPBN tahun 2016. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 96 ayat (2), di sana disebutkan bahwa tugas komisi di bidang anggaran diantaranya mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi program dan kegiatan kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 DPR RI 2014 tentang tata tertib Pasal 155 ayat (6) yang menyebutkan bahwa komisi dengan kementerian lembaga melakukan Rapat Kerja dan atau Rapat Dengar Pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka Komisi VIII pada hari ini hendak memfokuskan rapat ini pada 3 hal : 1. Sejauhmana kah perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran pendapatan belanja negara tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. 2. Apa saja program yang telah dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dengan respon kondisi objektif penanggulangan bencana akhir-akhir ini. 3. Sejauhmana RKAKL tahun 2016 dapat meningkatkan kinerja BNPB dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana. Hadirin yang berbahagia, Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang betul-betul rawan bencana, itu bukan saja disebutkan oleh para pengamat tetapi pemerintah juga dalam hal ini mengakui dan menyetujui terhadap hal tersebut. Tetapi sayangnya bahwa alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana belum sesuai seperti apa yang diharapkan oleh kita dan juga oleh masyarakat. Dalam konteks ini tentu kita berharap bahwa dalam rapat ini akan ada eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang bisa 2
bisa kita lakukan secara bersama-sama dalam rangka menyongsong pembahasan APBN 2016 sehingga dengan demikian Badan Bencana atau BNPB ini bisa betul-betul menyahuti aspirasi seluruh masyarakat kita. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Harmen, Direktur Rehabilitasi dan Konstruksi dan juga dengan Pak Sestama ternyata untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi saja proposal yang masuk ke BNPB mencapai 30 trilyun. Artinya kebutuhan dana real sebetulnya di lapangan itu adalah sebesar 30 trilyun tetapi faktanya pemerintahan hanya mengalokasikan kurang lebih 1,5 trilyun dan yang 1,5 trilyun sendiri, separohnya itu sudah memang ada peruntukkan khusus pada tempat-tempat bencana yang belum ditangani oleh pemerintah selama ini. Ini betul-betul sangat ironi bagi kita semua sehingga dengan demikian ketika harus memiliki komitmen yang sama sehingga anggaran BNPB ini di masa akan datang ini bisa semakin hari semakin disempurnakan. Kalau usulan dari Kepala Badan waktu itu disampaikan minimal 1% dari total anggaran APBN kita, itu setidaknya sudah cukup untuk sementara waktu menanggulangi persoalan bencana yang setiap hari dan setiap waktu selalu saja kita temui di Indonesia. Baik. Hadirin yang berbahagia, Demikianlah kata pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati tadi maka kami mempersilakan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberikan penjelasan kepada 3 pokok pertanyaan yang kami sebutkan di atas. Kepada Kepala Badan, kami persilakan. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ibu/Bapak Anggota Komisi VIII yang kami hormati pula, Alhamdulillah, rasanya sudah cukup lama kita tidak berjumpa sehingga pada hari ini, mohon kesempatan untuk kami juga disamping menyampaikan pertanggungjawaban kami di depan Komisi VIII juga kami ingin mendapatkan masukan, sharing terhadap hal-hal yang selama ini kita mengerti bersama tetapi pengertian itu sendiri ternyata belum sampai di tingkat kebutuhan dari harapan Bapak/Ibu sekalian. Yang pertama supaya lebih enak lagi, saya laporkan kabar gembira dulu Pak Ketua. Yang pertama alhamdulilah atas pengawasan terus-menerus dari Komisi VIII DPR RI , kami mendapatkan predikat WTP TTP dari BPK. Alhamdulilah, tentu itu adalah merupakan suatu penyajian masalah keuangan. Saya juga sudah menyampaikan ke BPK pada saat itu, Pak Ketua bahwa untuk menjalani ini perlu kita adakan penelitian tentang kinerja penanggulangan bencana seluruh Indonesia. Jadi bukan kinerja BNPB, kinerja penanggulangan bencana di Indonesia karena seperti yang diharapkan oleh Bapak Ketua tadi kebutuhannya saja yang masuk ke BNPB 30 triliun tapi dana yang ke BNPB 1,5 triliun. Tetapi kalau kita lihat apa sebabnya? Sebabnya dana bencara itu terserak di 37 kementerian dan lembaga. Ini mohon menjadi titik tolak pemikiran kita. Oleh karena itu, saya bilang kepada BPK :" Pak BPK, jangan 3
mengecek kepada kami saja bencana ini karena di setiap kementerian lembaga itu ada direktur yang menangani bencana”. Nomenklaturnya jelas masalah kebencanaan bukan hanya dicantol-cantolkan, memang nomenklaturnya itu Direktur Kesiap-siagaan, tanggap darurat dan nah itu kan kerja kami semua Pak. Nah, ini saya kira yang Pak ….. yang akan merekonstruksi masalah undang-undang ini. Saya kira ini masukan ini sudah pernah kami lakukan. Jadi sebenarnya secara kehendak pemerintah itu sudah ada tapi barangkali perlu kita lebih fokuskan karena dana bencana yang ada di berbagai kemeneterian lembaga itu tidak bisa kami kontrol, yang kami kontrol hanya yang 1 setelah termin itu. Jadi kalau bicara kinerja mengenai bencana itu bukan disini, Pak. Di Kementerian Sosial, Bapak bisa nyarikan , di Kementerian PU bisa nomenklaturnya jelas untuk bencana. Dulu ada pemikiran gimana enaknya ini, apakah semuanya di BNPB saja atau dimana? Nah. Sementara ini menurut saya kita harus realistis, kalau sedang berada di kami, kami juga tidak mampu karena kalau masalah anggaran ini Bapak Ketua dan Ibu/ Bapak Anggota yang terhormat, itu kolaborasi antara pusat dan daerah dengan segala macam tetek bengek perundang-undangan yang baru itu juga ada tantangan tersendiri, misalnya saja tentang tadi penyerapan, Nanti kami laporkan. Uang sudah kita berikan ke daerah, daerah tidak berani melakukan , macam-macam alasannya. Oleh karena itu,i waktu itu lah lalu muncul bisa ga pada saat tanggap darurat itu kita vertikal saja. Jadi kita mendekonstruksi atau langsung vertikal ke paling ga dekonstruksi dekonsentrasi, pada saat terjadi bencana bencana, misalnya seperti itu. Jadi supaya kita lancar, ini juga nanti saya laporkan tentang Sinabung karena ini sudah menjadi concern Bapak Presiden dan saya sudah mendapatkan perintah untuk menyelesaikan itu. Bencana asap itu ada di Kementerian Kehutanan, ada juga nomenklatur untuk itu. Jadi kalau kita hitung-hitung, Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian yang terhormat, dana untuk penanggulangan bencana secara keseluruhan itu sudah sekitar 15 trilyun per tahun. Itu pun masih separuh dari kebutuhan rehab rekon saja. Jadi ini adalah tantangan yang itu lah saya katakan kita bisa share atau masukan dan sebagainya. Dan yang kedua, alasan saya kenapa kami belum mampu adalah Pak, kita ini memang perlu saling dukung. Kalau sampai semua itu dipusatkan di BNPB saya tidak yakin kementerian lain bisa berkoordinasi dengan baik tanpa ada itu. Oleh karena ini, saya kira apakah ada 2 cara ditempuh kita sedikit demi sedikit menaikkan anggaran on call kami pak sedikit demi sediki tapi, nanti didalam kami laporkan juga. Kalau sekarang kan 4 triliun, Pak, mungkinkah untuk tahun depan itu misalnya 6 triliun? Kita juga mengusulnya pemerintah sedikit demi sedikit supaya nanti. Yang kedua adalah dengan itu maka RR Pak masuk situ juga. Jadi tidah usah menunggu selesainya tangggap darurat. Kalau memang kita cepat kenapa nunggu nanti, gitu. Sekarang Sinabung ini masih tanggap darurat, sudah 5 tahun, Pak sejak 2010. Lah, ini teman-teman dari Keuangan juga minta ada pasal-pasal yang mewadahi itu. Sinabung ini kami belum berpengalaman, Pak gunung meletus sampai 5 tahun dan sampai kapan kami belum berpengalaman. Yang tahu adalah sekarang ada 903 mahasiswa yang terancam untuk tidak bisa sekolah, karena orangtuanya juga tidak bisa berusaha. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu tanggap darurat kasihkan BNPB, tapi kalau memenuhi RR tentu pertanian ya ngurus pertanian, PU ngurusi PU, Kehutanan ngurusi kehutanan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang dalam Sinabung ini kami merencanakan Ibu/Bapak sekalian kami mohon ada Keppres yang memungkinkan kami bergerak bersama untuk mengatasi itu. Jangan sampai terjadi, Rokatenda sama Pak, Rokatenda ini sejak tahun 2011 ya sampai sekarang juga belum konkrit banget. Masalahnya balik keatas, kita deg-degan mudah-mudahan jangan metelus karena itu ada laut gitu. Tapi kalau kita paksakan di pengungsian belum punya lahan mereka, Pak, karena memang tanah itu tidak mudah kan langsung dipindahkan mana, dipakai gitu kan ga semudah itu. Apalagi dia miliknya Kabupaten Momere, dia dekatya ke Kabupaten Ende. Sama dengan Sinabung ini nanti Pak. Sinabung ini nanti mungkin tidak hanya di Karo Pak mencari tanahnya, kita bisa masuk ke Langkat dan seterusnya. Itu nanti juga masih kita akan bicarakan secara budaya, mau ga mereka kesana walaupun dia .... itu juga 4
termasuk Karo katanya. Iya, tapi bupatinya mau ga kehilangan penduduk sekian ribu KK itu, misalnya begitu termasuk ke tempat lain, kan ga mungkin KTP-nya tetap masuk kabupaten lama Pak. Bisa jadi ternyata bencana ini Bapak/Ibu sekalian saya akan senang sekali sering dipanggil oleh Komisi VIII atau sekali-kali kita di daerah kita saling menemani itu, supaya kita juga tahu bahwa kondisinya seperti itu, gitu. Nah, ini repotnya adalah ketika sudah menjadi pasal-pasal itu lalu keadaan membelit kita makanya do'anya seorang Kepala BNPB :"Ya Allah bebaskan lah aku dari pasal-pasal", Kalau setiap ngomong pasal ini, pasal ini gitu kan. Seperti do'anya Ibnu Al Arabi yang mengatakan Ya Allah, bebaskan lah aku dari nama-nama , saya mengatakan itu. Ini Pak Ketua lah yang tahu ini. Bebaskan aku dari pasal, itu do'anya setiap habis shalat. Asal mau ketemu pasal ini, pasal ini lalu berhenti lagi, balik lagi pasal ini gimana ini caranya? Tetapi saya kira itu ada suka do'a yang perlu diikuti dengan perilaku, saya kira. Itu Bapak sekalian sebagai pembuka dan kami laporkan bahwa untuk tahun 2015 ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan lama. Jadi evaluasi ini karena RKP tahun 2015 merupakan transisi pergantian pemerintah dan merupakan base line ...... RKP tahun 2016. Artinya kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Terus ya namanya yang kita hadapi adalah manusia jadi harus kita lakukan . Kami laporkan bahwa tema pembangunan nasional 2015 adalah melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan ekonomi berkeadilan sehingga untuk kebencanaan ini masuk didalam prioritas nomor 9 yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang saat itu di bawah Kementerian Kesra. Jadi ini pada halaman 5, saya kira prioritas pembangunan nasional RKP tahun 2015 itu adalah masuk di Kementerian Daerah Tertinggal dan Perbatasan pengelolaan resiko bencana, ini saya kasih tanda yang biru sebelah kanan itu Bapak. Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2015 adalah : peningkatan kesiap-siagaan, pengurangan resiko bencana dan mendorong peningkatan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam prioritas nasional. Kegiatannya adalah memfasilitasi kesiap-siagaan, memfasilitasi pengurangan resiko bencana sistem peringatan dini, pembentukan dan pengelolaan desa tangguh bencana, pembentukan dan pengembangan relawan bencana, penguatan forum pengurangan resiko bencana. Ini ada di provinsi-provinsi, Nomor 7 pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana yang ..... Pusdiklat, penguatan sistim teknologi informasi kebencanaan dan pembangunan Pusdalop-pusdalop/Pusat Pengendalian masih di beberapa daerah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan penanganan darurat, yaitu meningkatkan kapasitas satuan reaksi cepat penanggulangan bencana yang jumlahnya 550 orang dengan inti TNI, Polri, ada 2 kita punya SRC, nanti pas saat latihan yang kita rencanakan pada tahun ini segera kami mengundang Ibu/Bapak sekalian yaitu yang di barat berpusat di Halim Perdana Kusuma, yang di Timur berpusat di Malang. Nah, ini kegiatannya mobilisasi satuan SLBB dan TSLBB misalnya ke daerah-daerah bencana bahkan yang keluar negeri kemarin . Kemudian Penguatan kapasitas RJBB dan TRC, TRC itu Tim Reaksi Cepat di tingkat pusat, fasilitasi dan pendampingan penanganan darurat dan bantuan dana siap pakai. Ini yang kita lakukan semua . Saya kira Bapak/Ibu sekalian sudah ikut beserta kami di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tanggap darurat ini. Kebijakan yang ketiga adalah peningkatan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana yang terencana dan terpadu, yaitut penanganan kapasitas dan kedua bantuan pemulihan pasca becana. Ini yang Bapak Ketua menyampaikan di nomor 2 ini yang mudah-mudahan huruf tebal Pak Ketua, karena pada hari Kamis ya saya sudah menghadap ke Kementerian Keuangan untuk lebih meyakinkan, saya takut nanti ditanya siapa itu Ibu yang sering nanyak itu sejauhmana usaha nah, itu sejauhmana itu katakatanya sudah jauh. Lah ini sudah saya sudah mengartikan itu meyakinkan itu pakai do'a tertentu memang. 5
Yang keempat adalah penguatan dukungan logistik dan peralatan kebencanaan ini telah kami lakukan bantuan logistik dan bantuan peralatan. Yang kelima adalah peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengendalian, pendampingan, dan pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kami laporkan pada Bulan Maret yang lalu kami mengadakan rapat koordinasi nasional tentang pedoman bencana BNPB BPPD. Intinya kami memberikan koreksi kepada daerah sekaligus juga daerah juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka atas bimbingan dan pembinaan dari BNPB yaitu isinya dalam rakor itu adalah sosialisasi kebijakan BNPB dalam RPJMN 2015-2019 sinkronisasi perencanaan program pusat dan daerah dalam bidang bencana dan pemberian penghargaan penanggulangan bencana. Ini saya laporkan untuk Gubernur yang paling aktif dan juga bagus itu Jawa Tengah, ini ada kyai dari Jawa Tengah ini dari Provinsi Jawa Tengah yang dapat penghargaan nomor 1. Kemudian untuk yang tingkat daerah itu adalah kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian laporkan kehendak Ketua tadi bagaimana capaian kinerjanya program kegiatan Indonesia didalam United Nation WCDRR World Conference For Disaster Risk Reduction di Sendai itu memasukkan archipelago state dalam dokumen kerangka kerja Sendai untuk ....suatu bencana yang memang berbasiskan atau bercirikan negara-negara archipelago kepulauan. Kemudian mengedepankan penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat. Ini yang kami kecualikan saja. Berikutnya adalah kami kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan saat itu dihadiri oleh Pak Ketua Komisi VIII DPR RI yang terhormat menyerahkan 103 unit rumah dari 370 unit yang direncanakan untuk tahap pertama. Kami laporkan Pak Ketua. Jadi disamping kita lihat itu sekarang juga proses diharapkan akhir Juni ini 128 lagi selesai. Pembuatannya berbasis unit desa, jadi tidak kayak borongan desa ini dulu, desa ini dulu dan ini saya dapat laporan yang kurang bagus, bahwa diantara orang-orang yang tinggal disitu itu sekarang ke luar karena dia mau makan dimana? Nah, ini masalahnya ini. Ini yang masih menjadi masalah padahal untuk lahan ini semata-mata kewenangannya bupati. 3 hari yang lalu saya panggil juga, malam kita rapat, Pak, dengan bupati, saya minta ini segera keluarkan surat penyiapan lahan itu . Dari Menteri Kehutanan sudah mengizinkan tinggal bukannya saja sampai akhirnya kita putuskan sudah pemotongannya dari BNPB tapi dengan catatan nanti yang pemborong tidak boleh double counting toh sama saja nanti masuk ke negara kan, Pak. Yang penting segera kita kerjakan. Jadi itu juga masih ada tantangan terhadap masalah Sinabung. Yang pertama, penyelesaian lokasi tahap I saat ini sedang berlangsung 370 KK dan orang-orang yang tinggal disitu kan harus kemana pulang ga boleh, rumah belum jadi sehingga diberikan bantuan sewa rumah 3,5 juta per tahun dan soalan di bidang pertanian 2 juta pertahun diberikan sampai dengan penyelesaian unit rumah .... Harga uang ini berdasarkan musyawarah dengan warga sendiri bukan dari kami. Pemda sedang mengusulkan tambahan lahan 975 hektar ke Menteri LHK. Saya sudah mendapat jawaban dari beliau untuk kita bicarakan nanti setelah kegiatan beliau dari Medan, Riau, dan beberapa tempat selesai sekitar setelah tanggal 15 untuk pengajuan tambahan lahan ini. Mengapa ada tambahan ini? karena tahap 2 1.683. Kami laporkan bahwa sekarang ini daerah rawan bencana sudah memanjang sampai 7 km. Itu artinya masyarakat yang tadinya tidak kita perkirakan akan terdampak, sekarang menjadi terdampak. Jadi harus kita cari lagi lahan, dan saya kira Ibu/Bapak sangat memahami bahwa mencari dampak ini memang eh mencari lahan ini tidak mudah. Sudah ada di media sosial sanggahan dari teman-teman LSM untuk lingkungan yang tidak menyetujui penggunaan lahan itu untuk masyarakat. Ini juga saya perlu merangkul mereka nanti, saya ajak bagaimana? Nyatanya masyarakat butuh hidup gitu. Barangkali nanti dengan berbagai nah ini perlu aya-ayat ini mana lebih penting, pohon daripada manusia? Nah, ini ada ayatayatnya yang saya belum tahu ini nanti minta tolong para kyai. Kita ajak ini hampir sama di mana itu Situarjo itu. Dulu ketika kita akan alihkan ke laut banyak yang tidak mau lalu kalau ga dialihkan laut ya banyak orang yang terkena kan gitu. 6
Kemudian kami laporkan juga kementerian lembaga mendukung pemenuhan kehidupan masyarakat di lokasi dan daerah terdampak erupsi non relokasi. Saat ini sedang di-review kebutuhan total kebutuhan RR Sinabung sehungan dengan perkembangan kondisi terakhir nanti saya laporkan, Pelaksanaan RR Sinabung direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun seperti Merapi juga 3 tahun, Padang 3 tahun jadi maunya itu 1 tahun selesai, Pak. Bagaimana caranya itu? Tapi itu tadi butuhnya duit, ada duit lahannya ga ada lahan ga ada khususnya. Jadi memang kita selalu berlomba dengan waktu kebutuhan masyarakat peningkatan status ..... pada 5 Juni baru-baru ini ada 2.700 juga mengungsi di ..... karena ya sampai 7 kilo meter dengan bantuan BPBD Karo. Kemudian capaian kinerja program yang lain yaitu penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh dan Medan masih berlangsung hingga saat ini yang kita tahu bahwa sekarang sudah diambilalih di tingkat nasional dan bekerjasama dengan AOM. Berita kemarin saya cek di lapangan adalah persoalan AOM itu mau ngasih duit tapi reimburse, Pak Jadi ada duit dulu istilahnya, undang-undang untuk reimburse ini tidak ada Ya Allah, bebaskan dari pasal-pasal lagi, ketemu lagi gini-gini ini. Kemudian ada 1.328 jiwa perempuan 244 jiwa, dan anak-anak 238. Jumlah pengungsi Rohingya dan Bangladesh tercatat 1.810 yang tersebar di Aceh meliputi : Langsa .... jiwa, Aceh Utara 328, Aceh Timur 49, Aceh 48 jiwa, Lhoksumawe 24 7 jiwa Medan, Sumatera Utara 96 jiwa. Bantuan dari Kemensos, BNPB, PU, ......, Dinas Sosial, ... Pemda, ....... dan NGO. DPD telah menyiapkan logistik dan peralatan tambahan jika diperlukan. Yang pertama, sudah kita dorong dan sekarang ini semuanya dipegang langsung oleh IOM memang syaratnya begitu Pak kalau ada pengungsi seperti itu kita cari tempat saja semuanya yang ngasih dari dana internasional. Cuma IOM itu mau mendanai kalau sudah kita danai dulu. Kemudian kegiatan yang lain ini di Vanuatu dan Nepal saya kira kami sudah laporan alhamdulilah bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Kemudian dalam rangka percepatan penanggulangan bencana, upaya yang sedang dilaksanakan adalah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pengelolaan dan Bantuan karena terkait dengan nomenklatur bantuan sosial berpola hibah. Ini sedang proses, sudah di istana, Pak, di Presiden. Kemudian kedua pembahasan mekanisme penyaluran bantuan rehab rekon pasca bencana yang bersumber dari dana cadangan penanggulangan bencana bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Keuangan Kemenko yang saya laporkan tadi, saya sudah langsung ke Wamenkeu . Yang ketiga, penyesuaian dan pemutakhiran dengan aksi rehab rekon pasca bencana. Yang keempat, penyesuaian proses verifikasi data dampak bencana sebagai masukan perjalanan ..... pasca bencana. Kami sekarang lanjut kepada capaian kinerja anggaran termasuk juga penyerapan yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Ketua yang terhormat. Jadi untuk selama ini dan saya kira belum ada perubahan dari Komisi VIII bahwa kita memang ada 4 program besar , itu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB. Itu baru 14 poin 05 persen penyerapannya. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB 0, 94%, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB 9,06%, program penanggulangan bencana seluruhnya adalah 17,95% . Kami laporkan bahwa dipa awal adalah Rp1.681 .581.850.000,- Dipa saat ini tambahan DSP 500 milyar kita menjadi Rp2. 214. 303.540.000,- Nah, ini adalah grafik penyerapan sampai dengan 31 Mei. Jadi ini gambaran ini sangat mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak. Memang pada awal-awal gini karena kami laporkan juga bahwa ketika kita akan memberikan bantuan logistik ke daerah-daerah itu kami mengecek dulu daerah-daerah yang bisa memelihara merawat, barang-barang yang baik dari kita, kita berikan ya kalau tidak kita tunggu dia baik dulu sebab banyak sekali, sebagai contoh : Sumatera Utara itu berserak kemana-mana, bantuan-bantuan kita itu. Itu kalau ada bencana lagi bisa bahaya itu .... usah digunakan juga ada dari Lampung juga seperti itu. Jadi memang itu janjinya itu untuk mendapatkan logistik itu pertama permintaan dari daerah dan kesanggupan untuk merawat itu masuk APBD tapi kenyataannya tidak dilaksanakan padahal yang kita berikan itu bukan kendaraan biasa tapi peralatanperalatan khusus bencana. Nah, ini harus kita tapi alhamdulilah setiap tahun kami penyerapan itu pasti diatas 95%, tidak pernah kita di bawah 95% sehingga kami selalu mendapatkan bonus dari Kementerian 7
Keuangan. Nanti untuk mengapa saat ini kendalanya apa, nanti Pak Sestama bisa menjelaskan. Tapi artinya begitu semuanya sudah oke, langsung berangkat maka InsyaAllah seperti tahun lalu kita juga 95,6% penyerapannya. Kami masuk ke pertanyaan yang ketiga yang dibutuhkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat adalah kebijakan RKP tahun 2016. Agenda pembangunan berdasarkan visi Nawacita yaitu nomor 7 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan pada agenda nomor 7 itu lah posisi lingkungan hidup dan pengelolaan bencana berada. Jadi kalau kita lihat dari segi ini maka formalnya harusnya kita dibawah Kemenko Perekonomian. Dan saya kira itu tidak terjadi masalah karena toh ketika dibawah Kementerian PMK pun, kami bisa memanggil dari misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun PU demi kepentingan masyarakat, termasuk juga yang tadi itu kita perlu memanggil dari Kemen dengan Kemenristek dikti karena ada ribuan anak sekolah yang tanda petik bisa membutuhkan bantuan kalau tidak bisa terlantar, termasuk tadi itu 903 mahasiswa untuk mahasiswa di Sinabung itu terlantar kalau tidak mendapatkan bantuan dari Kemenristek dikti. Dan ini sudah disanggupi dalam rapat-rapat kami dengan beliau tinggal pelaksanaannya saja. Nah, dari Nawacita itu maka rencana kerja BNPB tahun 2016 blur sesuai dengan pemerintahan baru ini. Nah, disana dengan ditandai surat bersama Menteri PPN , kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0082 MPPN 04 2015 dan S288 MK 02 2015 tanggal 15 April tentang pagu indikatif. Sealu ada pagu indikatif dan rancangan awal RKP 2016. Nampaknya pagu indikatif BNPB tahun 2016 juga tidak bergerak tetap 1,2 trilyun. Saya kira ini ada ilmunya sendiri ini ga pakai pasal tapi nyatanya memang selalu tambah. Kayak tadi saja dari 1, berapa menjadi dua koma. Kemudian yang kedua adalah trilateral meeting penyusunan rencana kerja BNPB tahun 2016 antara BNPB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan tanggal 30 April dengan kesepakatan ........ kerja dan usulan tambahan anggaran BNPB tahun 2016. Jadi ada usulan yang di tambahkan. Ini sesuai pagu kami laporkan 1 triliun koma 2 ratus 651 milyar Ya, nanti detilnya saya kira dalam rapat-rapat bersama-sama dengan para deputi dan seterusnya, saya kira bisa kita dalami. Nah, apa yang disepakati dalam trilateral meeting tadi antara BNPB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan adalah masih terdapat kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan pengelolaan bencana tahun 2016 sebesar Rp847. 660.931.000,- yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan ..... adalah 75 milyar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas 7,7 milyar, program penanggulangan bencana 76 4, milyar 925 juta 331 ribu. Yang keempat, nah ini ada yang tadi didepan dilaporkan sedikit demi sedikit yang diakui atau disetujui adalah usulan tambahan anggaran dana cadangan dari 4 trilyun yang disediakan Kementerian Keuangan setiap tahunnya menjadi minimal 6 triliun, minimal 6 triliun. Jadi ada tambahan 2 trilyun untuk dana cadangan bencana. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan mohon dialokasikan pada awal tahun anggaran. Cuma memang di dalam perubahan PP Nomor 22 Bapak, Ibu sekalian ini kita masukkan juga dana RR langsung bisa kita gunakan yang sekarang masih ke Presiden. Kalau selama ini kan tidak Pak, dana ini hanya di peruntukkan untuk tanggap darurat tok, sisa uangnya dikembalikan bahkan sekarang hanya dibagi saja 2,5 triliun untuk dana cadangan bencana yang on call, 1,5 triliun untuk RR. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa RR itu kebutuhannya tiap tahun 30 trilyun. Nah, ini kita masih mampu memperjuangkannya hanya naik 2 triliun dari 4 triliun menjadi 6 triliun. Saya kira tentu dari kebijakan anggaran Pemerintah mempunyai alasan tersendiri karena juga yang butuh tidak hanya BNPB saja. Saya kira itu yang kami laporkan kepada Komisi VIII yang terhormat ini atas pertanyaan 3 hal. Terima kasih. Kami kembalikan pada Pimpinan.
8
KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Kepala Badan. Demikian sudah kita dengarkan paparan dan penjelasan dari Kepala Badan terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh Komisi VIII dalam rapat ini. Dan selanjutnya kita perlu mendalami beberapa persoalan ini yang khususnya bagaimana pada tahun 2016 penguatan kelembagaan BNPB baik dari sisi anggaran, regulasi dan juga pengawasan kita terhadap BNPB semakin tingkatkan. Hadirin yang saya hormati, Di tangan saya sekarang ada 6 orang penanya atau penanggap terkait paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan. Cuma tadi memang Pak Kepala soal yang di Sinabung ga boleh pakai lahan hutan itu, itu memang agak lucu itu , kenapa? karena kalau untuk kebun-kebun yang luas itu yang jutaan hektar itu, ada satu perusahaan di Indonesia itu bisa punya 2 juta hektar lahan sendiri. Itu tidak begitu dipersoalkan tetapi hanya untuk 975 hektar tadi itu malah jadi bahan pertanyaan. Itu di Dapil saya itu, khususnya Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang sedang berusaha mengembalikan lahan seluas 4 5.000 hektar pada negara. Jadi 45.000 hektar itu sudah dieksekusi di Mahkamah Agung. Ini perlu jadi catatan kita semua, itu sudah eksekusi dan dinyatakan diserahkan kembali ke negara pada tahun 2007 penetapannya tapi sampai hari ini negara tidak bisa ambil, kan aneh ya. Indonesia ini negara hukum sudah ditetapkan secara hukum tidak lagi yang di atas Mahkamah Agung pengadilan yang lebih tinggi tetapi 4 5.000 hektar itu dari tahun 2007 sampai hari ini ga bisa dieksekusi. Itu tugasnya Menteri Kehutanan yang belum selesai sampai hari ini dan kita berharap mendo'akan supaya itu bisa segera selesai karena itu Dapil saya itu, Pak Kepala. Kemarin saya laporkan juga ke Pak Tri bahwa di kampung saya itu putus jalannya itu, ada banjir besar putus jalannya, 1 kecamatan terisolir, pernah banjir. Saya tidak tahu apakah sudah dikerjakan atau belum itu kan ada DSPnya . Kalau Pak Tri ini kani semakin banyak laporan, semakin senang itu jadi karena akan banyak aktivitas ..... tidak itu. Kalau Pak Haramen kan tidak, ada anggarannya tapi tidak bisa dicairkan kan gitu, jadi agak berbeda kalau Pak Tri ini begitu ada bencana langsung dieksekusi tapi aneh ini di kampung saya itu 1 kecamatan Pak, sekitar ada 12.000 jiwa di situ yang memang tidak bisa ke kota lagi mereka itu, ...... nya dan itu menurut saya perlu segera ditangani. Saya tidak tahu ini Pak Tambunan itu yang urusan yang teknis itu jangan angkat tangan saja Pak Tambunan, angkat tangan ga jelas itu, sudah dikerjakan atau belum? Kalau ke tempatnya Bu Desi kan segera meluncur itu begitu langsung dapat telepon langsung meluncur saja itu, foto-foto tadi saya lihat itu segala macam itu. Kalau gitu giliran di tempat saya kok agak terlambat gitu. Yang paling aneh lagi itu, kalau di tempatnya Bu Desi itu tendanya itu pasti tenda biru dipasang, bukan tenda yang lain. Nah, ini kan jadi persoalan. Coba kalau tenda-tenda biasa gitu kita tidak mesti ini anu. Ini kok ada tenda biru. Tetap saya senang Pak Sodik walaupun tenda biru karena partai saya biru kan gitu. Cuma nanti itu Pak Tambunan bisa menjadi keputusan rapat nanti kita buat itu kalau tidak diselesaikan, yang ada di Dapil saya itu. Kalau sudah masuk keputusan rapat mengikat Pak, ada pasalnya itu. Jadi kalau Kepala Badan takut dengan pasal-pasal itu kita bikin pasal baru, Pak supaya semua bisa cair gitu. Tapi hadirin yang saya hormati, komitmen Komisi VIII untuk mendukung lembaga BNPB ini saya kira tidak bisa diragukan lagi. Kepala Badan sendiri sudah tahu bagaimana kawan-kawan di Komisi VIII ini memang betul-betul, sungguh-sungguh untuk apa namanya berjuang untuk itu. Cuma memang saya lihat secara umum serapannya masih kecil akibat pasal-pasal tadi itu dan mudah-mudahan negosiasi terhadap pasal-pasal itu segera selesai dalam 2, 3 hari ke depan ini karena 9
Komisi VIII ini mungkin akan kunjungan kerja sekitar seminggu setelah itu, Pak. Jadi kami tidak memantau untuk sementara itu dan kami berharap nanti BNPB secara kelembagaan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan hal itu. Dan kalau perlu nanti itu Komisi VIII bisa langsung ke Kementerian Keuangan, Pak. Saya sudah pernah menyatakan Pak pada Pak Sestama itu, kalau perlu saya datang kesana itu, apa masalahnya kok sehingga dipersulit. Dan ini tidak bisa di apa, ......di Sinabung itu kita menyerahkan 103 unit rumah, sementara yang membutuhkan kan masih banyak. Itu bisa jadi menimbulkan iri, Pak. Kalau sudah menemukan iri nanti sebagian ada potensi untuk konflik sosial. Nah, kalau rumahnya belum ada, Pemerintah juga misalnya khusus Departemen Pertanian juga belum bisa menyiapkan lahan yang secara khusus untuk diperuntukan kepada masyarakat di sini. Jadi ini memang sangat rumit, sangat rumit sekali kalau diperlambat oleh ini. Kemudian Pak Kepala, sebelum saya jelaskan juga, kemarin itu Minggu lalu persisnya kita mengundang juga disini Dirjen Anggaran ya yang mewakili untuk datang kesini, kita pertanyakan juga. Nah, ini bentuk kesungguhan kita juga. Dirjen Anggaran kita datangkan kesini untuk bertanya mengapa kok terlalu rumit itu persoalan-persoalan itu karena khususnya di Komisi VIII, ini banyak persoalan anggaran itu memang kelihatannya sedikit dipersulit oleh mereka itu termasuk dana BOS. Itu juga umat itu, masyarakat, orang-orang susah . Ada dana P3N yang dibayar oleh rakyat masuk ke uang kas negara, mestinya kembali lagi ke rakyat kan itu tapi tidak kembali-kembali. Itu juga masalahnya di Kementerian Keuangan. Jadi ini memang Kementerian Keuangan ini bisa menjadi sorotan dan saya siap untuk bernyanyi untuk itu, Pak Kepala. Kalau tidak cair-cair ini misalnya dana anggaran dari BNPB, kita nyanyi kan ramai-ramai, Pak dari Komisi VIII. Iya, kan ada banyak penyanyi di sini kan yang siap untuk menyanyikan itu, yang nyaring belakangan itu Bu Desi itu nyanyinya itu bukan hanya tenda biru, sudah anak-anak, fakir lmiskin dan segala macam. Pak Samsu Niang ini kalau sudah bicara keras, Pak cuma karena dia dari mewakili partai pemerintah ya agak santun sedikit menyampaikannya biasanya pakai bahasa isyarat saja. Tapi di belakang dia sudah melaporkan ke Presiden katanya. Jad ini perlu juga nanti kawan-kawan yang lain dari partai-partai lain. Baik. Saya mungkin itu Pak Kepala, mohon dijelaskan tadi pertanyaan saya secara khusus soal strategi penyerapan ini. Masalahnya ini kan sudah bulan Juni ya, kita hanya punya 6 bulan ke depan ini untuk menghabiskan anggaran yang satu koma berapa trilyun itu. Saya berharap supaya target 95% yang disampaikan tadi ini bisa tercapai. Kita mohon penjabaran bagaimana caranya supaya terdistribusi. Saya yakin kalau pasal-pasal tadi selesai langsung bisa langsung naik dari berapa persen tadi 17%. 17 nanti bisa langsung sampai 60% kan jadi tinggal di akhir tahun ini misalkan sekitar 35% tapi nanti mohon dijelaskan. Kemudian soal yang kedua, dari saya itu soal ini Pak DSP dari 4 menjadi 6. Itu sejauhmana pembicaraannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga kami bisa melakukan langkahlangkah politik di sini, di Komisi VIII untuk juga mendukung supaya BNPB bisa semakin kuat. Baik. Untuk penanggap yang pertama yaitu Pak Mustaqim. Mohon di poin 1, 2, 3 kemudian nanti siap-siap Pak Choirul Muna. Silakan, Pak. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pimpinan Sidang dan selamat datang dan bergabung dari tim BNPB dengan Komando Pak Kepala yang hadir Pak Profesor Samsuldan teman-teman Komisi VIII yang berbahagia. 10
Saya langsung to the point saja, ada sekitar 4 yang saya tanyakan: Yang pertama, saya mau appreciate karena ternyata berdasarkan laporan BPK, BNPB tadi masuk kategori WTP dan mudahmudahan itu ke depan akan tetap terjaga. Yang pertama yang saya kepingin soroti adalah terkait dengan statement tadi bahwa tercerai berainya pos-pos anggaran terkait dengan kebencanaan yang di sekian puluh dengan nomenklatur semuanya jelas tetapi juga dijawab sendiri oleh Pak kepala tadi bahwa kalau toh semuanya jadi satu pool di BNPB pun belum tentu mampu dilaksanakan. Nah, Titik yang saya kepingin menanyakan adalah bahwa terkait dengan proposal yang asumsinya 30T sementara untuk RR hanya tersedia 1,5, tadi ada beberapa solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan peningkatan persentase satu persen, yang kedua terkait juga dengan peningkatan secara terukur , bertahap dan ada satu mungkin Pak yang sesungguhnya ide yang masih sangat awam tetapi perlu dijadikan kajian yaitu risk financing yang sudah sempat di diskusikan juga. Nah, karena terus terang saya juga berterima kasih dengan saya kemarin ikut hadir di dalam diskusi internal BNPB, risk financing itu memang sesuatu solusi yang bisa menjadi suatu keniscayaan. Nah, oleh karena terkait dengan risk financing yang masih umum tetapi sebagai gambaran untuk kawan-kawan di Dewan bahwa kita samasama sadar kebencanaan ini semuanya tidak bisa tertanggulangi oleh dana negara. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya tadi saya sudah baca hampir secara sekilas keseluruhan, ada opsi untuk melakukan perbaikan PP 22. Saya lebih setuju larinya ke situ daripada undang-undang yang kita terlalu panjang dan di dalam PP 22, kita masih ingat Pak mohon maaf karena untuk RR di Pasal 20, 21, 22 terkait RR itu sudah tersimpan. Kemudian di Pasal 6 ayat (5) sudah jelas bahwa itu ada di anggaran APBN sehingga solusi-solusi tadi semuanya dimungkinkan. Kalau toh ada yang belum masuk memang risk financing-nya yang belum masuk yaitu keterlibatan swasta sudah ada tetapi bagaimana konsep keterlibatannya ini. Nah, ini yang yang belum muncul nanti di perbaikan PP 22 itu. Tetapi secara kerangka dasar PP 22 sebetulnya sudah cukup mengakomodir hanya technicall terkait risk financing yang belum ada. Nah, untuk masukan kawan-kawan risk financing itu menjadi keniscayaan karena negara tidak mampu meng-handle keseluruhan biaya. Dan PP 22 memungkinkan pihak swasta atau lembaga swasta untuk terlibat di dalam proses perbantuan kebencanaan sesuai dengan perundang-undangan, hanya secara teknis itu belum jelas bentuknya apa, konsepnya apa, dan bagaimana memobilisirnya. Oleh karena itu, risk financing yang kemarin oleh World Bank dijadikan sampel adalah negara Meksiko itu juga bisa menjadi pembelajaran dan kemarin saya sudah minta tapi sampai hari ini nyatanya belum belum ada sampai ke saya ini Pak, contoh yang kami minta hasil pertemuan kemarin sehingga tidak bisa saya eksplore di pertemuan sekarang tapi itu menjadi sangat penting. Yang kedua terkait dengan posisi tadi saya cukup appriciate karena ternyata Pak kepala telah berhasil memasukkan archipilage state di dalam kerangka kerja karena sesungguhnya bagaimana pun juga kebencanaan di daerah kita tetap harus berbasis itu sehingga saya sangat appreciate bahwa peta yang sudah disusun oleh BNPB bahkan kemarin telah diakui dan bahkan bisa juga dijadikan rujukan oleh Kementerian Agraria. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan agak lebih detail ini Pak Kepala, bagaimana yang di maksud dengan nanti ke depan. Kalau itu bisa dijadikan referensi maka sesungguhnya insyaAllah risk financing itu sudah sangat dekat untuk bisa direalisasikan karena konsep risk financing pertanahan adalah cost of insurance- nya. Nah, basic dari cost insurance itu harus jelas peta resikonya, kemudian management asetnya dan seterusnya. Kelemahan kita saat ini justru yang paling lemah adalah di management aset kan itu sehingga tidak mungkin sebuah lembaga, saya cukup tertarik karena kemarin World Bank menyampaikan presentasi di Mexico itu ada 20 lembaga internasional keuangan independen yang masuk di dalam proses ikut penanganan pendanaan kebencanaan. Sementara di kita masih nol. Nah, kemarin saya menyinggung bahwa management asetnya kita masih lemah. Apalagi kita mohon maaf tadi sudah berhasil archipilage dan mohon maaf dengan ada Undang-Undang Otda, setiap daerah mempunyai kewajiban menginventarisir aset untuk mempermudah kerja BNPB. Di titik inilah saya 11
sempat mempertanyakan kemarin berapa besar power bank BNPBN untuk bisa menarik BPD mempunyai kerja tambahan terkait dengan inventarisir aset untuk mempercepat proses risk financing salah satunya adalah itu karena ada, kemarin saya diskusi dengan pihak insurance-nya itu ada 7 elemen dasar cost of insurnce untuk terkait dengan kebencanaan, begitu dan hampir mirip dengan yang pernah saya pelajari di insurance. Yang terakhir Pak bahwa tadi saya nyinggung sedikit di perbaikan PP 22, itu mohon kalau memang sudah ada konsepnya bisa segera terkomunikasikan dengan kami sehingga kami bisa ikut mana yang kira-kira memasukkan tambahan karena PP ada di wilayah eksekutif. 3 hal dasar itu yang saya sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik. Berikutnya Pak Choirul Muna nanti setelah itu Ibu Tri Murni. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Kepala BNPB beserta jajarannya yang kami hormati, Sangat menarik memang kalau kita bicara masalah kebencanaan karena memang tambah lama ini, tambah banyak kebencanaan yang ada. Oleh karenanya, saya juga setuju mendorong tidak hanya mendorong, memajukan, menyetujui bagaimana supaya anggaran ini lebih diperbanyak lagi atau ditinggikan lagi. Hanya saja persoalan-persoalan yang saya tangkap tadi dari paparan Bapak Kepala BNPB tergambar dalam benak saya bahwa namanya masalah kebencanaan ini ditangani atau di mana disana itu ada 37 kementerian yang juga ikut menangani disana dan saya berfikir bagaimana membuat job description persoalan-persoalan masalah apa itu penangangan-penanganan ini sehingga tidak terjadi double counting yang ada disana karena ini menyangkut juga masalah anggaran. Kemudian yang kedua, di Indonesia memang ring of fire, kemudian ada skala prioritas-skala prioritas dimana disitu terjadi kebencanaan yang apa itu yang nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Barangkali dari BNPB itu ada data-data verifikasi untuk daerah-daerah yang mana data verifikasi ini kami juga sangat membutuhkan Pak karena nanti juga manakala apa itu ada usulan-usulan daerah untuk misalkan di sini ini ada satu kebencanaan yang mana kebencanaan ini butuh rehab rekon disana yang sudah di apalagi itu sudah masuk verifikasi data disana, itu kan tidak 2 lagi penelitian kesana. Jadi yang saya harapkan ada berapa yang kira-kira yang sudah diverifikasi seluruh Indonesia yang ada ini, syukursyukur dimana saja yang ada. Kemudian apa kriteria untuk verifikasi ini gitu dalam masalah-masalah kebencanaan ini kalau sudah ada suatu data verifikasi kayak gitu. Yang terakhir, KEPALA BNPB : Ketua, mohon diperjelas lagi yang diverifikasi itu? Bencana yang sudah lalu atau? F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA) : 12
Ya, dalam artian yang pernah terjadi kebencanaan. Kemudian misalkan seperti ini oh ini Daerah Magelang ini karena di sana ada gunung merapi misalnya. Oh, ini di Karo ini karena di sana ada Sinabung misalnya. Kemudian ada seperti di Wasior, oh disana itu ini mestinya data-data semacam ini karena membutuhkan rehab rekon juga gitu, gitu loh. Nah, oleh karena itu barangkali memang ada di sana yang terjadi. Nah, ini nanti kita tidak perlu apa itu ada misalkan dari kabupaten-kabupaten tersebut untuk mengusulkan dana rehab rekon dan sebagainya langsung saja karena ini sudah ada verifikasinya dari BNPB, nanti tinggal kementerian mana yang kira-kira yang bisa bersinergi kesana, kita bisa nanti bersama-sama untuk membangun di daerahdaerah tersebut. Dan yang terakhir hubungannya saya sedikit menggelitik masalah Rohingya, masalah pengungsi Rohingya dan Bangladesh karena mohon maaf, kita ini tambah lama, tambah lama, tambah lama ini kayaknya beban APBN ini agak tambah berat, tambah berat Pak ya. Nah, sementara kita juga harus care dengan persoalan-persoalan masalah internasional. Apakah masalah-masalah yang berhubungan dengan Rohingya dan Bangladesh ini tidak juga membebani APBN kita? Itu saja yang barangkali bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Yang berikutnya Ibu Tri Murni setelah itu Pak Samsu Niang. F-P.NASDEM (HJ. TRI MURNI, SH) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati Ketua BNPB beserta jajarannya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama saya ingin memperoleh gambaran mengenai evaluasi penggunaan dana cadangan tahun 2015 sehingga BNPB memandang perlu untuk mengusulkan penambahan dari 4 triliun menjadi 6 triliun pada APBN tahun 2016. Pertanyaan kedua, sering muncul keluhan masyarakat yang terkena dampak bencana mengenai terlambatnya penetapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Keterlambatan itu menyebabkan masyarakat berada dalam situasi serba darurat hidup dengan sarana dan prasarana yang serba sementara. Pertanyaan saya apakah yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan rehabilitasi, rekonstruksi tersebut? Kemudian apakah ketidakpastian tersebut berkaitan dengan pola penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak seluruhnya dialokasikan melalui BNPB melainkan juga dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, saya berharap BNPB bisa melakukan pendampingan agar pencanangan pembangunan di daerah-daerah bisa sinkron dan sejalan dengan perencanaan penanggulangan bencana. Pertanyaan saya seberapa jauh anggaran 2015 bisa menopang BNPB dalam menjalankan tugas pendamping an dan pemanduan perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. 13
Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Enaknya Ibu Tri ini dia langsung to the point ini. Jadi waktunya cukup. Baik. Pak Syamsu nanti setelah ini Bu Ruskati. F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Samsu Niang... Terima kasih, Pak Ketua. Dan terkhusus kepada BNPB secara personil lengkap. Mungkin apa yang disampaikan tadi teman-teman itu sudah cukup mewakili kita semua. Cuma mungkin ada perlu saya sampaikan bahwa BNPB ini seluruh strukturnya ini nyata adalah calon-calon penghuni syurga semua, kenapa saya katakan mereka ini calon-calon penghuni syurga? bahwa programprogram mereka ini memang tersentuh untuk kemaslahatan umat. Dan saya kira dari pemaparan tadi Kepala BNPB, kita sudah paham dan sangat mengerti tentang persoalan-persoalan ini terkait kelembagaannya, anggarannya, regulasinya. Pada dasarnya kita sudah paham dan sudah mengerti Cuma memang ada hal yang perlu kita pertegas terkait regulasi , terkait regulasi keluhan dari Pak BNPB tadi terkait pasal-pasal itu tadi yang terkadang dalam membuat keputusan-keputusan strategis dalam rangka untuk membantu kemaslahatan umat, itu terbentur di situ. Nah, ini lah peran kita kita sebagai Anggota DPR mencoba mencari titik temu terkait hal yang seperti itu supaya persoalan-persoalan tadi hanya 1,5 triliun anggarannya, proposalnya sampai 30 triliun. Ini yang menjadi barangkali hal yang harus kita sikapi secara bersama dalam rangka untuk supaya BNPB masuk syurga dan Anggota DPR juga masuk syurga. Ada sinergi disini karena terus terang juga kita Anggota DPR dalam hal ini Komisi VIII dalam Undang-Undang MD3 dituntut untuk memperjuangkan daerah pemilihan, itu wajib. Nah, olehnya itu terkait ini saya kira sampai sekarang ini belum ada titik temu karena persoalan tadi pasal-pasal. Kita di daerah teman-teman sudah turun ke lapangan, InsyaAllah saya akan perbaiki tempat ini. Nah, sampai sekarang kita dibilangin PHP/Pemberi Harapan Palsu, nah ini yang terjadi. Nah, olehnya ini mungkin ke depan ini apa namanya ada suatu keputusan yang jelas dalam rangka untuk apa yang menjadi kendala di lapangan dan pasal-pasal ini yang tadi regulasinya ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang penting barangkali yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kalau saya sih apa yang disampaikan itu sudah SOP-nya sudah seperti itu, dia apapun juga sudah seperti itu. Yang jelas, yang sekarang kita butuhkan bagaimana sinergitas antara BNPB dengan DPR dalam rangka bersama-sama masuk syurga semua. Ini yang penting barangkali yang perlu saya kita selesaikan. Pak Ketua Komisi sudah melakukan interupsi di Paripurna terkait masalah keuangan. Kalau masih ada kendala lagi mari kita bersama-sama dengan Komisi VIII ketemu dengan Dirjen Anggaran atau apa dan lain sebagainya dalam langkah untuk mengkomunikasi ini supaya masalah cepat selesai, kita masuk APBN 2016 tidak ada tidak lagi halangan. Saya kira kalau 2016 BNPB membutuhkan sekian kita sama-sama lagi membantu BNPB untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Saya kira itu lah barangkali dari saya. Terima kasih. 14
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Yang paling jelas dari semua penanya ini ya Pak Samsu Niang itu karena ada Kabupaten Sopeng disitu ya yang memang menjadi perhatian BNPB itu. Itu alokasi pengajuannya berapa itu Pak yang untuk Sopeng itu? Saya lihat berapi-api sampai memasukkan BNPB ke syurga segala macam tadi itu kan. Kita ini sudah dijanjikan syurga sama beliau itu, lumayan itu. Ini tadi ada yang baru datang, ada Ibu Ade baru kelihatan agak segar ini di Komisi VIII ada Ibu Sarah juga di belakang sana baru saya lihat itu, dari tadi kok ga keperhatian itu. Baik. Yang berikutnya Ibu Ruskati dan setelah itu Pak Maman. Silakan Bu. F-P.GERINDRA (DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL) : Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya perkenalkan nama. Nama saya Ruskati Ali Baal dari Dapil Sulawesi Barat, Partai Gerindra. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta jajaran, semua teman-teman, Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB beserta jajarannya, Alhamdulillah bisa ketemu pada hari ini untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan bersama kita semuanya. Tentu kita tahu bahwa sesuai visi, misi daripada BNPB ini adalah visinya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Kemudian misinya juga melindungi bangsa dari ancaman melalui pengurangan resiko. Tentunya kita sependapat bahwa visi BNPB ini untuk kedepan lebih mengedepankan pengurangan resiko bencana bukan penanggulangan darurat bencana. Tentu sependapat seperti itu karena pada masa yang akan datang mudah-mudahan lebih meminimalkan daripada bencana yang InsyaAllah kurang yang kita apa bencana selama ini. Yang ingin saya tanyakan dalam rangka penanggulangan bencana untuk tahun 2016, apakah Bapak sudah membuat penyusunan peta rawan bencana pada 33 provinsi karena sebagai asumsi kesiap-siagaan penanggulangan bencana pada masa yang akan datang. Kita tahu bahwa semua provinsi yang ada di Indonesia adalah rawan bencana. Jadi mohon Bapak untuk menyusun peta ini supaya lebih gampang untuk kita dimasa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan Bapak bahwa hasil pemeriksaan BPK untuk tahun 2014 mendapatkan WTP/Wajar Tanpa Pengecualian tetapi apakah rekomendasi untuk yang lalu sudah ada perbaikan? Rekomendasi tahun 2014 sudah ada perbaikan? perbaikan untuk tahun 2015 ini supaya rencana anggaran tahun 2016 tidak mendapat hambatan yang seperti itu. Apalagi kami ini direkomendasikan oleh Komisi VIII untuk di Banggar ya Pak BNPB. Tadi sudah dijelaskan bahwa 4 triliun InsyaAllah akan dinaikkan 6 triliun tetapi kalau masih ada kendala-kendala mengenai apa rekomendasi ini belum ditindaklanjuti tentunya menjadi masalah di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mohon juga gambaran realisasinya untuk tahun anggaran 2014 dan sudah tahun 2015 15
tentunya sudah jelaskan tadi bahwa belum ada pencairan anggaran tahun 2015, ada tapi masih kalau tidak salah baru 17%. Kemudian apakah permohonan dana dari Dapil karena itu sudah disampaikan Pak Samsu Niang, semuanya ini kita memperjuangkan dari Dapil kita. Mungkin masih ada persyaratanpersyaratan dari Dapil kami sehingga belum bisa direalisasikan pada masa yang akan datang. Kami dari daerah Provinsi Sulawesi Barat kalau tidak salah ada 2 kabupaten yang mengajukan permohonan kepada Bapak : Ponowali Mandar karena baru-baru ini Komisi VIII datang ke Ponowali Mandar melihat daripada pasca bencana yang ada disana. Tentunya kita mau follow up-nya daripada permohonan-permohonan yang telah diajukan ke BNPB dari kabupaten. Kemudian juga satu lagi Kabupaten Manasa yang sudah diajukan, saya juga minta follow up-nya karena dari kecamatan ke kabupaten yang membawa beras ini kuda pak, kuda yang membawa karena dari dulu kena longsor, kena bencana sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Kasihan masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman ini kuda yang mengangkut beras ke kota. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti yang seperti ini. Saya kira begitu Pak Ketua. Sekian. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Yang berikutnya Pak Kyai Maman dan setelah itu nanti Ibu Endang Maria. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pimpinan. Yang terhormat seluruh Anggota Komisi VIII, Yang terhormat Kepala BNPB beserta jajarannya, Yang pertama waktu saya reses. Saya Maman Imanul Haq dari Dapil Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu reses di Dapil saya di Majalengka, ada satu jembatan yang putus di daerah Ranji Dawuan, lalu ada korban satu orang. Nah, korban itu justru ketika jembatan itu sudah putus, jam 10 malam tetapi baru diangkat jam 12 siang. Saya melihat ada kurangnya tanggapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga masyarakat yang membiarkan ada korban yang sebenarnya kalau dihalangi jalannya beres. Tetapi ketika saya tanya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah soal kordinasi dan juga kesulitan dengan Pemda. Nah, poin ini poin pertama saya ingin meminta kepada BNBP untuk memfasilitasi memediasi, mengkomunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bupati dengan pemda. Ini menjadi persoalan rumit karena ketika masyarakat dicoba untuk, saya kebetulan menginisiasi jembatan darurat, itu malah orang ribut lalu bupati merasa terlangkahi oleh saya padahal itu duit sendiri menurut saya. Jadi tolong itu nomor satu. Yang kedua soal Rohingya. Saya dengan teman-teman di Wahid Institute dan NGO menyerukan tentang Rohingya itu dilihat dari sisi kemanusiaan. Saya yang ngomong di media menyayangkan sikap Panglima TNI yang tidak negarawan. Tetapi menurut saya perlu juga dibincangkan apa yang disampaikan oleh Kyai Muna tadi : pertama adalah manajemen penanggulangan pengungsi, itu menjadi penting tetapi 16
juga ini menjadi perhatian agar jangan orang seenaknya mau mengungsi ke Indonesia karena masih ada juga pengungsi Indonesia asli seperti teman-teman Syi'ah di Rusunawa, di Surabaya, teman-teman Ahmadiyah di Transito NTB yang sudah 7 tahun. Saya ngomong ke Jokowi tentang Nawacita nomor 1 memberikan rasa aman jadi ga ada bedanya sebenarnya Jokowi dengan presiden-presiden yang lain tetap ini seperti itu. Jadi saya rasa perlu juga dibuat sebuah manajemen yang betul, jangan sampai ada orang yang susah sedikit-sedikit ke Indonesia, sedikit-sedikit ke Indonesia, kita pun butuh gitu. Nah, yang terakhir saya sebagai Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui penambahan anggaran tetapi dengan catatan yang pertama, kebetulan saya nonton film Saint Andreas, sutradara Brad Peyton yang Jhonson itu, ..the rock. Nah, saya belajar 2 hal film itu : pertama, kajian resiko bencana itu perlu melibatkan ilmuwan, ilmuwan perlu didorong bahwa kita tidak hanya nunggu kita ini kan bangsa yang selalu reaktif, bukan proaktif. Jadi kalau ada bencana baru Nah, ketika San Francisco itu terjadi itu kan di luar dugaan. Nah, saya rasa kita harus dorong makanya saya setuju anggaran ditambah untuk penelitian, untuk melibatkan ilmuwan dan sebagainya. Catatan kedua adalah libatkan masyarakat agar masyarakat betulbetul tahu bahwa kita ada di posisi bencana, negara yang penuh bencana bersahabat dengan bencana. Oleh sebab itu, sosialisasi lewat industri kreatif seperti film dan lain sebagainya itu perlu karena disamping juga itu akan memberikan kesadaran politik, kesadaran tanggap bencana, industri kreatif ini menghasilkan pemasukan pada negara hampir 100 triliun. Ini yang menurut saya dari bencana ini kan banyak nilai kemanusiaan, ketegasan, tanggap. Ketika kita di kritik soal karakter manusia Indonesia yang lemah, hypokrit, munafik dan lain sebagainya, saya sekali lagi mengulang pujiannya Pak Samsu Niang bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memperlihatkan sebuah karakter kebangsaan bahwa kita tetap berprinsip pada nilai kemanusiaan tetapi juga ada keahlian, ketegasan, dan kebersamaan. Saya rasa itu yang penting saya lakukan. Sekali lagi terima kasih dan kita akan terus mendorong BNPB ini menjadi lembaga yang betul-betul profesional serta tanggapnya kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik. Berikutnya Ibu Endang Maria setelah itu Pak Iqbal Romzi. F-PG (HJ. ENDANG MARI ASTUTI, S.Sg.,SH) : Terima kasih, Pimpinan. Yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi VIII, Pak Profesor Samsul, Kepala BNPB dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan juga saya banggakan, Jadi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Dalam hal ini dan khususnya kita setelah banyak longsor bukan longsor, banjir, hujan kemarin kemudian kita akan menghadapi musim yang berbeda, musim kering. Oleh karena itu, kemungkinan masih akan ada lagi bencana-bencana yang lain. Kalau Pak Gus Muna menyampaikan kalau sudah terpetakan oleh dinas yang 17
lain mungkin tidak perlu rehab, rekon. Ini saya kira juga kelihatannya mustahil. Tetapi satu yang menarik tadi yang sudah disampaikan apa yang tertera di paparan adalah salah satu pengurangan resiko bencana adalah dengan kearifan lokal. Saya sepakat kearifan lokal itu harus diangkat sebagai upahnya penanggulangan bencana. Kalau barangkali BNPB sudah punya satu jenis kearifan lokal, ini mungkin yang perlu di sosialisasikan untuk memotivasi daerah-daerah lain karena kearifan lokal ini semakin lama, semakin terkikis. Oleh karena itu, perlu dibangkitkan kembali ini adalah upaya yang sangat efektif untuk menekan keluarnya dana ketika terjadi baik ketika terjadi bencana maupun yang akan terjadi. Jadi melalui kearifan lokal memang sangat tepat sekali. Tetapi satu hal yang juga tidak bisa kita abaikan ketika bencana ini ternyata diakibatkan juga oleh mitra-mitra kerja BNPB, contoh : tadi sudah disebut tentang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ini ternyata berperan sangat besar memicu terjadinya bencana juga. Jadi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, dampak yang harus dikeluarkan oleh BNPB adalah penanggulangan dan ini keluar uangnya juga tidak sedikit. Sementara ketika ada penghasilan itu yang menikmati adalah kementerian tersebut. Nah kita harapkan ini ada komunikasi yang baik. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Tidak sedikit daerah-daerah pegunungan, ini yang di daerah Dapil saya, Pak, Wonogiri, Karanganyer, dan Sragen Perhutani itu membuat lahan untuk membuat lahan menanam pohon yang bisa dihasilkan yaitu ada 3 jenis kemudian ketika ini sudah berhasil ditanam tanpa memikirkan dampaknya. Nah, ternyata dampaknya adalah satu longsor, dua itu adalah kera, jadi kera pun berakibat menjarah karena pohon-pohon di situ yang mestinya bisa menanggulangi kera-kera untuk turun menjarah pertanian dan perkebunan masyarakat, itu sudah tidak ada lagi. Nah, disini karena apa? Karena Perhutani tidak memikirkan dampak yang lain dan setelah itu juga kebakaran hutan. Jadi ketika ini tidak di-mapping dengan baik, tidak terkomunikasikan juga dengan baik dampak yang ditimbulkan adalah bencana tanah longsor. Akhirnya warga juga yang mengalami akibat tanah longsor yang luar biasa. Nah, ini mohon mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu kalau akhirnya di daerah lain terjadi kebakaran hutan, asapnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus terkomunikasikan dengan baik agar BNPBitu tidak menerima dan dampak akibat dari program-program mereka. Kemudian yang lainnya adalah mengenai RTRW, Bapak. Barangkali kalau Bu Ruskati menanyakan sudah punya peta belum? Saya kira pasti sudah itu peta rawan bencana, nomor 1 apa bencananya apa, saya rasa pasti sudah punya. Tetapi RT-RW ini yang harus dipertegas, jangan sampai ini nanti juga akan berdampak kepada bencana. Yang terakhir, saya juga sangat mendukung sekali karena kita tahu, belum bisa memprediksi sekali pun sudah berupaya untuk mencegah penanggulangan juga sudah disiapkan tetapi rencana Tuhan, kita tidak ada yang tahu, bencana pasti InsyaAllah ada. Oleh karena itu, tetap kesisap-siagaan. Mengenai anggaran memang perlu ditambah. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Ada 3 orang penanya lagi. Kita tadi sepakati sampai jam 12.00. Sebetulnya yang mengingkari itu selalu Komisi VIII terhadap jadwal itu, jam itu, kenapa? karenya bertanya semua. Kalau sudah bertanya ada yang menjelaskan juga, enggak jelas mana yang bertanya, mana yang menjelaskan, tapi tidak apa-apa ini namanya kami merasa bahagia kalau ada BNPB disini sekaligus menjelaskan bertanya itu sudah biasa saja. Berikutnya Pak Iqbal Romzi, setelah ini Kyai Fauzan. 18
F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, kemudian Kepala BNPB beserta jajaran yang hadir pada saat ini, Mencermati capaian kinerja program dan kegiatan, tadi saya lihat ada 5 program terkait Rakernas tanggal 9 sampai 11 Maret 2015, ada foto-fotonya juga ini, Pak tapi foto ketua kami tidak ada disini padahal kami ini orang-orang yang saleh gitu. Kelompok orang-orang saleh ini Pak. KETUA RAPAT : Ada di ini, kita memasukkan Kepala Badan di Apa namanya parlementaria sudah pasti ada, saya sudah laporkan kepada Kepala .... memang begitu Pak kalau disini kita masukkan, kalau disana belum mungkin nanti menyusul. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : Yang kedua, percepatan penanganan bencana Sinabung. Kiranya tadi kenapa Pak pertanyaannya, Pak? Ibu.. sejauhmana kalau saya begini, seberapa dekat penyelesaian penanganan Sinabung, nah itu kira-kira. Yang ketiga, menyangkut penanganan Rohingya dan pengungsi Bangladesh ya. Kemudian bantuan kemanusiaan termasuk mendirikan rumah sakit 20 hari. Katanya sangat menarik, ingin diperpanjang lagi ....Indonesia hadir untuk memberikan bagaimana program kemanusiaan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, percepatan pemulihan packa bencana ada 4 kegiatan itu di halaman 12. Nah, dari semua itu ternyata serapan anggarannya baru 275 milyar sekian itu. Jadi 17% dari 1,2T. Pertanyaannya mengapa capaian padahal sudah di bulan keenam, 1/2 tahun ini baru mencapai 17%? Apa kendalanya? Barangkali karena kita pendekatan bencana, pasal-pasal itu juga menjadi bencana. Kira-kira bagaimana mengatasinya? Tadi sudah ada pembahasan segala macam. Nah, progressnya seperti apa kita juga ingin mendengar hal itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan rencana kerja BNPB 2016. Yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah kira-kira apa program yang unggulan atau yang agak spesial lah dari 2015 sehingga program itu berikut kegiatannya menjadi kira-kira jurus yang sangat solutif terhadap permasalahanpermasalahan yang selama ini menjadi kendala lama, seperti : lambatnya tadi menyangkut masalah pasalpasal tadi. Jadi ini juga saya mohon penjelasannya. Kemudian saya juga barangkali karakter penanganan bencana itu kan, ada yang bersifat fisik ada juga yang non fisik karena itu yang non fisik juga jadi perhatian maka Indonesia terkenal dengan alhamdulilah, masyarakat yang istirosah yang ber-istirosah. Jadi juga menjadi penting karena tidak ada bencana itu begitu saja tanpa efek atau akibat dari perilaku manusia. "zhoharul fasadu fi barri wal bahri bima kasabat aidinasi" ini juga harus menjadi bahagian penyuluhan terhadap masyarakat. Nah, karena itu kita memang sudah diajarkan bagaimana bersahabat dengan bencana artinya kita mengenal karakter bencana itu dan yang terpenting bagaimana mendekati sumber bencana itu kan "Annafi Adhori tu Allah Subhanahu wa ta'ala", ini ada pantunnya : " Kalau takut diterjang ombak jangan berumah di tepi pantai 19
ketetapan Allah tak dapat dirombak sabar menerima siaga berdamai". Kata berikut damai itu indah katanya gitu. Ebiet sudah mengarang lagu terkait dengan masalah ini kan Itu saja Pak yang saya tanyakan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak beliau semua. Baik. Pak Fauzan,
Iqbal Romzi. Kalau Pak Iqbal ini bicara bicara begitu kita seperti santrinya
F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I) : Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan. KETUA RAPAT : Belum saya persilakan Pak Fauzan. Bapak punya pertanyaan berapa? 10? Mohon 1 saja Pak supaya lebih singkat. Terima kasih, Pak Fauzan. Silakan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.Kom,I) : Terima kasih Pimpinan . Para kawan-kawan Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Ketua BNPB, Pak Kepala BNPB, Pak Prof. Dr. Syamsul Maarif, dan oh kyai haji ya, Prof. Dr. KH. Syamsul Maarif, dengan para pejabatnya, Nama saya Haji Achmad Fauzan Harun, dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Nomor Anggota 512, dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang ingin saya tanyakan seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk BNPB untuk menangani bencana gempa, bencana longsor, bencana banjir, bencana meletus gunung, dan akhir-akhir ini ada pengungsi dari Rohingya dan apalagi itu Bangladesh. Apakah oleh BNPB pertanyaannya itu termasuk bencana sehingga kalau sudah termasuk kategori bencana menjadi kewajiban BNPB untuk menangani secara penuh. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, anggaran yang sudah diprogramkan tahun 2015 ya Pak ya? Yang sebesar Rp2.214.333 540.000,- dan baru terserap hanya 314 milyar sekian. Pertanyaannya sekarang memang sudah dipertanyakan juga oleh Pak Ketua, sudah bulan Juli tinggal nama lagi 6 bulan lagi berarti tinggal 20
satu semester. Pertanyaannya apakah bisa terserap Yang pertanyaan yang kedua apakah dalam menjalani ketiga ya, menjalani realisasi anggaran ini ketiga ya pada tahun-tahun sebelumnya, apakah mengalami kelebihan anggaran? Kalau kelebihan anggaran bagaimana strategi kita? Apakah langsung di nah kira-kira begitu dan apakah mengalami kekurangan anggaran sehingga sikap dari BNBP bagaimana? Pertanyaan tambahan Pak ya. Biasanya di kementerian mana pun saya sering rapat di Kementerian Keuangan, dari kementrian manapun bahwa grafik anggaran itu dari bulan Januari itu tidak naik. Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah Juni baru naik ini. Nah, begitu menjelang anggaran naiknya drastis, Pak. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah di BNPB sama ? Kalau sama berarti sama dengan kementrian lainnya. Jadi dana yang ada itu ketika menjelang bulan Desember dihabisin. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dijawab dengan iklas karena Bapak-bapak kan sama dengan Komisi VIII, Komisi akhirat. Mudah-mudahan kita masuk syurga, amin ya rabbal'alamin. Wallahumuafiq Illa Atwami Thoriq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Masih ada penambahan pengajuan, saya pikir tadi sudah selesai ternyata masih ada yang lain. Sekarang sesuai kesepakatan kita pukul 12.00. Apakah kita tutup disini saja atau bagaimana gitu? Pasti Pak Kepala Badan tidak senang karena masih banyak yang disampaikan. Saya kira kita tambah saja sekitar 30 menit ya? Setuju ga? Baik. Kita tambahkan 30 menit. (RAPAT : SETUJU) Baik. Yang berikutnya tadi dugaan saya persis di Pak Fauzan itu, saya tanya berapa pertanyaannya? 1 Pak ternyata 4 dan masing-masing 4 itu ada anak pertanyaannya itu, masing-masing 3 pertanyaannya itu. Jadi 3 dikali 4 ada 12 pertanyaan. Tapi alhamdulilah sangat efisien lah. Cuma saya makin kagum dengan Pak Fauzan ini, makin tajam, kritis dan ya sesuai dengan proporsinya. Dulu mantan Kabiro Keuangan, Pak Jadi soal uang-menguang ini beliau sangat paham lebih paham dari kita itu Baik. Berikutnya Ibu Sarah, nanti setelah ini Pak Purnama Sidi. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO) : Terima kasih. Pimpinan yang saya hormati beserta juga semua rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati kepada Kepala BNPB beserta juga seluruh jajarannya, Sudah lama tidak jumpa. Saya langsung saja kepada pertanyaan hanya 2 sebenarnya. Yang pertama ini rupanya Bapak Maman dengan saya banyak in line pemikirannya hari ini karena saya memang dari awal ingin menanyakan hanya karena tentang Rohingya itu terangkat jadi kepikiran dengan ini jangan sampai hanya karena sekarang ini yang lagi hot istilahnya, kita melupakan banyak akibat bencana sosial yang telah terjadi seperti : ahmadiyah dan seterusnya yang memang memang sudah mohon maaf saya koreksi Pak Maman bahwa itu sudah 9 tahun setahu saya bukan 7 tahun. Jadi 9 tahun mereka tinggal di tenda, ini ada 200 pengungsi kalau tidak salah di bulan Desember yang saya baca. Jadi saya harapkan mungkin ada sedikit penjelasan, apakah memang ada pemikiran tentang langkah-langkah 21
yang akan diambil karena memang harapan mungkin dari beberapa kementerian dan lembaga bahwa BNPB, saya rasa lingkupnya pun bencana sosial itu masuk sebagai dirigennya waktu itu kita sempat bicarakan. Nah, saya rasa juga pasti kita semua sudah mengetahui permasalahan dan kendala melalui juga dari Panja dan seterusnya tetapi mohon sedikit penjelasan karena jangan sampai Rohingya karena sekarang lagi isu hot, hanya itu saja yang ditanggapi. Lalu yanag ke-2 hasil dari kunjungan kerja kami , kami melakukan kunjungan kerja spesifik beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan tim yang dipimpin oleh Bu Ledia, ini ada pemikiran tentang sedikit keprihatinan jalur evakuasi. Karena kalau saya pikirkan mungkin juga karena kita belum nonton SaintAndreas jadi tergelitik gitu. Tapi memang sebenarnya sudah ada pemikiran atau pertanyaan sejak kunjungan kerja spesifik tersebut waktu itu kami ke DIY, DI Yogyakarta. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa walaupun memang BPBD dan juga Pemda-pemda setempat itu yang mungkin seharusnya melakukan lebih tetapi saya rasa seharusnya sudah ada sedikit skema jalur evakuasi tersebut dari BNPB sendiri karena ini lingkupnya nasional. Tapi mungkin walaupun sudah ada jalur evakuasinya waktu itu tapi kita sempat deg-degan karena kok ini panjang sekali dan itu panjangnya bukan menjauh dari pantai tapi paralel dengan pantai di Parangtritis, kok Pangandaran, di Parangtritis. Jadi waktu itu cukup jauh kami menelusuri, ini kami menanyakan ini jalur evakuasinya? iya tapi kenapa tidak menjauh dari pantai malah pararel dengan pantai untuk ratusan meter. Pemikiran kami ini kalau memang harus cepat-cepat menjauh dari pantai itu bagaimana? Itu mungkin hanya demikian saja pertanyaan saya,, ini pemikiran untuk tentunya kalau bisa dimasukkan ke tahun ini kalau tidak tahun depan tapi saya rasa lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Sarah. Berikutnya Pak Purnama Sidik. Nanti setelah ini Pak Naim Mahrus. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI) : Bismilllahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Kepala BNPB beserta jajarannya, Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Deputi Tanggap Darurat karena kemarin waktu saya reses didampingi oleh Pak Elly ...... untuk kemudian meninjau beberapa lokasi rencana penerima sumur bor di Jember, Lumajang beserta rencana tanggap darurat untuk daerah longsor di Daerah Tembusari. Nah, saya ucapkan terima kasih. Cuma dari beberapa perjalanan yang saya lakukan, saya mulai dari ada running text di TV One, Pak InsyaAllah sebulan yang lalu apa 3 minggu yang lalu bahwa BNPB akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi musim kering. Nah, ini yang ingin minta penjelasan, Pak karena khusus untuk Dapil saya mungkin juga daerah-daerah yang lain memasuki Bulan Juni ini memang mulai musim kering terutama di Dapil saya misalnya : di Jember, Lumajang ini 22
setiap tahun pasti selalu ada problem di kekeringan tersebut. Selama ini antisipasi lebih dropping air, ya berapa truk segala macam padahal menurut saya ada hal lain yang bisa dilakukan, misalnya : sumur bor itu atau ada yang dari UNAIR, dongki itu yang menaikkan air dari bawah ke ..... Laut setinggi sampai 60 meter itu. Pak Elly yang menjelaskan waktu itu ke saya, ada teknologinya itu cuma ada problem, Pak. Bagaimana masyarakat bisa untuk mendapatkan program tersebut. Saya memang kemarin mengajukan ada beberapa titik yang saya ajukan untuk diberikan bantuan pihak BNPB terkait dengan sumur bor cuma ada beberapa saat memang harus dipenuhi. Ada berapa 2 Pak : yang pertama sampai hari ini peta hydrologi itu sangat sulit untuk didapat, peta hydrologi itu memerlukan titik air itu dimana. Nah, ini yang tentu sulit, kesulitan teman-teman BPBD itu disitu mendapatkan peta hydrologi. Kalau kita pakai model mengecek bor air dimana lewat biasanya ESDM itu, itu agak mahal biasanya 1 titik itu harus biayanya 5 juta iya kalau ada, kalau tidak ada ini kan juga menjadi problem. Nah, ini menurut saya beberapa problem ini yang harus segera dijawab, Pak agar ketika masuk musim kering besok ketika masyarakat mungkin berikhtiar untuk melakukan itu, ada akses informasi tentang peta air dimana sehingga satu daerah misalnya desa itu mengobor dimana itu katanya ada peta hydrologi yang sampai hari ini, pihak BPBD agak kesulitan untuk mengakses peta tersebut sehingga khawatir nanti kalau misalnya ada program ada kesalahan lokasi akhirnya kemudian program tersebut tidak bisa berjalan. Saya pikir itu saja sebagai pelengkap dari pertanyaan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik. Yang berikutnya Pak Naim Mahrus, ini yang terakhir semoga tidak ada yang lain lagi. Silakan, Pak. F-PKB (H. ANI'IM F. MAHRUS) : Assalamua'alaikum Warahmatullalhi Wabarakatuh. Terima kasih, Pimpinan dan terima kasih dari BNPB. Pertama-tama yang ingin kami tanyakan sejauh mana prioritas penanganan bencana dalam jangka panjang, seperti : banjir yang terus menerus, selalu terulang di sekitar Bengawan Solo dan lainlain sebagai nya. Artinya ada prioritas-prioritas di mana saja yang dilakukan BNPB untuk dilakukan langkah-langkah yang konkrit untuk jangka yang panjang. Yang kedua, intruksi pembentukan BPBD di daerah-daerah kalau toh ini tidak sejalan dengan situasi dan kondisi daerahnya yang memang di daerah tersebut sangat jarang terjadi bencana maka ini seperti menjadikan mereka pada kurungan orang-orang yang nganggur. Sejauhmana kreativitas dan usulan dan arahan dari BNPB untuk mereka bisa mempunyai kreativitas agar mereka bukan birokrasi yang nganggur. Sekian. Terima kasih. Wallahumuafiq Illa Atwami Thoriq. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik. 23
Terima kasih. Demikian tadi sudah dengarkan tanggapan, respon, dan juga masukan dari Komisi VIII berkait paparan yang disampaikan Kepala Badan. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk menanggapi masukan, pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh Komisi VIII. Kalau bisa Pak kalau yang pertanyaan yang mirip dan sama, saya kira ada beberapa tadi yang sama itu mungkin sekaligus dijawab saja supaya menghemat waktu, kita punya waktu 20 menit dari sekarang. Silakan, Pak. KEPALA BNPB : Terima kasih, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati atas segala masukan. Supaya kata Pak Samsu Niang kita sama-sama masuk syurga tapi kita harus kongkritlah ngomongnya ini ya. Yang pertama itu kapan dana RR itu cair? Mohon izin. Langsung supaya kita seperti rapatnya langsung. BNPB (ARMEN) : Terima kasih. Saya jawab kapan RR itu cair? Ya, kita pada Kamis yang lalu sudah menghadap Wakil Menteri Keuangan langsung dipimpin Pak Syamsul, kami hadir bersama. Dan ini tentunya kita akan tetap akukan pendekatan di sana sehingga dalam waktu yang tidak terlama ini, dananya bisa turun. Besok atau, saya itu sering berkomunikasi dengan teman-teman di sana ini penting kita segera untuk bagaimana percepatan itu bisa secepatnya dicairkan. Terima kasih, Pak. KEPALA BNPB : Nah, ini juga belum pasti ini jawaban begini ini belum pasti ini. KETUA RAPAT : Bukan sebetulnya begini Pak, saya tanggapi sedikit soal Pak Armen ini. Yang boleh bicara seperti ini politis Pak, abu-abu grey area. Kalau eksekutif itu harus ada tanggalnya Pak, jamnya bila perlu. BNPB (ARMEN) : Oke. KEPALA BNPB : Selama itu masih di dalam penguasaan saya, kalau perlu nanti sore cair gitu lah KETUA RAPAT : Bahagia saya ini Pak Prof. Saya bahagia mendengar 24
KEPALA BNPB : Jadi saya menyampaikan bahwa Pak Wakil Menteri Keuangan telah menyetujui usulan kita itu. Nah, sehingga saya hanya menuntut supaya cairnya kapan gitu. Jadi kalau Pak Armen nanti kelihatannya ga ditanggapi, saya datang lagi lah ke sana. Ini juga berlaku untuk keseluruhannya saya kira, di kementerian yang lain kadang-kadang itu ya artinya ini kayak diskusi ga apa-apa lah ini sudah terlanjur masuk kan. Saya sebenarnya miki, ini sebetulnya uang itu ada ga? Kadang-kadang mikir gitu. KETUA RAPAT : Potong sedikit, Pak Kepala. Jadi negeri kita sebetulnya kan seperti perusahaan juga Pak. Sejujurnya saya diskusi dengan, jadi untuk ngurusin yang soal BNPB ini saya diskusi dengan Wakil-wakil Ketua Komisi IX, dengan Pimpinan DPR. Terakhir, 1,5 bulan yang lalu anggaran dari pajak yang masuk itu baru 350 trilyun dari 70% 2.000 triliun yang dibutukan oleh negara. 2.000 triliun APBN kita, 70% pemasukan dari pajak sampai 1,5 bulan yang lalu baru 350 triliun. Itulah yang menyebabkan mengapa saya termotivasi supaya punya kita ini segera, Pak , jadi prioritas. Kenapa? Itu kadang-kadang ada politik anggaran yang kasih bintang, kasih aturan, kasih akun perubahan. Sebetulnya bukan perubahan akunnya, uangnya belum ada ya kan karena kita menyampaikan seperti itu maka ini harus jadi perhatian pemerintah dan mudah-mudahan bisa. Jadi uangnya ada atau tidak menurut saya Kepala Badan bisa tanya sama Menteri Keuangan, ada tidak uang kita? Kan gitu. Jangan Pak Syamsul yang sudah bahagia tapi ternyata belum ada barangnya kan gitu. KEPALA BNPB : Itu berarti apa itu. Baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab kami, Pak Ketua, saya kira dengan modal kami datang kemari, kami akan telepon lagi Pak Wakil Menteri karena Wakil Menteri mengatakan uangnya sudah ada, sudah ada uangnnya itu. Jadi kalau kemarin itu kan beliau minta syarat ada 3 daerah yang harus kami buat pernyataan khusus yaitu Wasior kemudian Yapen Waropen dengan Mentawai. Memang saya sampaikan mohon maaf kalau masalah waktu itu harus ada waktu sosial namanya. Kalau kita minta penyelesaian surat-menyurat itu dari teman-teman yang saya sebut tadi itu 2 tahun cepat itu. Nah, ini kan juga kami tidak bisa memaksa Kementerian Keuangan, saya kira apa bisa tahu bagaimana mereka memang harus pakai pasal-pasal itu. Oleh karena itu, saya memprioritaskan dari pengajuan kita yang 1,5 triliun itu maka anggaplah yang 3 itu masih dalam perjalanan, yang lainnya saya minta sudah dicairkan termasuk untuk dana RR. Itu ceritanya. Jadi ga usah semuanya kita harapkan mana yang kirakira belum ya ga usah, ini dulu didulukan. Yang ......sudah disetujui. Strategi penyerapan, Pak. Sestama, gimana? Penyerapan ini kok sekarang jadi begini terus naik, itu kenapa? Kalau sudah terpola ya berarti memang itu Indonesia antara lain jawabannya tadi itu. Jangan-jangan kita begini yang untuk gini apa? Kita nunggu bisnya ga datang-datang duitnya ga datang, yang mau diginikan apanya? Ya kalau datang duitnya itu pada saat bulan-bulan Oktober ya marilah kita lakukan itu, wong kenyataannya itu lah bangsa kita mau apa kecuali kalau memang barangnya sudah ada, tidak kita belanjakan. Nah, ini namanya ini ngolor-ngolor gitu kan. Silakan Pak Sestama, silakan. SESTAMA : Izin, Bapak. Jadi saya langsung saja Pak. Jadi kami sampaikan kepada Bapak-bapak semua bahwa anggaran kita yang ada sekarang itu sebenarnya terjadi 68% kontraktual, 15% swakelola. Jadi 25
biasanya yang terlambat itu ini lah kontraktual, Pak. Saya rasa ini sama dengan semua kementerian lembaga bahwa untuk kontraktual itu kita......proses tender dan itu dijadwalkan kita ikat kontrak Juni dan Juli, Pak sehingga sesuai schedule kita hanya perlu 6 bulan Pak itu akhir November sudah selesai semua dan ini yang kita lakukan juga di tahun-tahun sebelumnya. Jadi InsyaAllah tahun ini kita akan rancang diatas 95% lagi karena kegiatannya hampir sama dengan tahun yang lalu. Dan kendala-kendala lain hanya, Pak dari yang swakelola tadi yang 15% tadi itu, itu sebagian kita transfer ke daerah dimana mereka memerlukan waktu untuk persiapan. Tapi kegiatan mereka tidak lama yang swakelola itu, itu kayak pelatihan ...... desa tangguh, dan juga pelatihan relawann, itu 3 bulan selesai, Pak. Jadi nanti sesuai dengan rencana schedule kami kurva S-nya memang itu nanti yang paling puncaknya itu adalah OKtober, November dan InsyaAllah akan selesai 95%. Itu pun ini sebenarnya belum kami perhitungkan dengan dana siap pakai Pak. Dana siap pakai kami itu yang dianggarkan 2,5 triliun tahun ini itu percepatan itu, cepat sekali Pak. Nah, ini dan sekarang yang paling banyak itu ini yang menolong progress kita. Jadi secara statistik setiap tahun dana siap pakai ini serapannya cepat karena mulai bulan depan isu kekeringan dan sebagainya itu biasanya kami membutuhkan biaya yang sangat besar. ………. : Jadi InsyaAllah Pak, ini tidak merupakan kurva yang baru dan akhir tahun terserap sebagian besar. Untuk dana dari 4 sampai 6T sampai sejauhmana itu kepastian dari tripartit? Pak Sestama lagi. SESTAMA : Baik. Jadi Tambahan dana di tripartit ini Pak tidak termasuk dana cadangan. Dana cadangan ini yang selalu selalu secara normatif dianggarkan secara standar otomatis oleh Kementerian Keuangan 4 triliun, ini sebenarnya nanti karena kita memang belum mulai Pak penganggaran. Jadi karena memang awal jadi seandainya nanti akan ada usulan dari Kepala BNPB ke Kementerian Keuangan untuk menambahkan anggaran tersebut karena secara RKKL nanti sesuai schedule-nya adalah bulan Juli nanti akan dimulai kan untuk menyiapkan RKKL. Jadi Bulan Juli itu kita sudah, sudah harus mengusulkan dan nanti ini adalah kewenangan Banggar dengan Menteri Keuangan. Tentunya atas usulan Komisi VIII nanti ke Banggar dan apabila Komisi VIII menganggap ini memang sangat beralasan tentunya akan dibahas oleh Banggar dan Menteri Keuangan. Saya rasa itu prosesnya, Pak. KEPALA BNPB : Jadi jawabannya kami ajukan di ....meeting tapi belum disetujui. Bapak-bapak menyetujui akan ditambahkan, saya kira nanti endorsment dari Komisi VIII diperlukan. Kemudian saya masuk dari yang di luar umum ini adalah Pak Mustaqim, terima kasih Pak atas apresiasinya dan tentang agraria ini sekaligus menjawab Ibu Sarah. Jadi pada waktu yang lalu, ketika saya ke Cibitung kejadian longsor itu Bapak-bapak sekalian. Cibitung itu sebenarnya orang-orangnya sudah dipindah Pak cuma orang mancing, jual-jualan itu masih disitu. Jadi yang meninggal itu adalah orang-orang yang sedang mancing, sedang apa itu kan sehingga kita sulit mencari dimana lokasinya karena tidak didalam rumah gitu kan. Nah, saya menyampaikan di TV One bahwa ini lah gunanya tata ruang RT-RW, Ibu juga menanyakan tadi sehingga akhirnya Menteri Agraria tergelitik dengan pernyataan saya di TV One sehingga kami diajak kemarin datang ke tempat Rakor beliau untuk menyampaikan kepada seluruh Kepala BPN di daerah-daerah khusus untuk Jawa tapi karena saya sampaikan dalam pernyataan saya itu adalah Pulau Jawa Bagian Selatan itu 50% Pak itu rawan longsor. 26
Nah, di sini lalu beliau menanyakan lalu tugas agraria apa ini kok kita sudah dinyatakan bahwa ini RT-RW diperlukan gitu. Apalagi kalau ktia lihat misalnya ketika pipa gas itu masuk ke sana, itu juga ternyata apakah sudah termasuk RT-RW kita ga jelas gitu penempatannya juga agak becek juga Pak terlalu di luar tidak didalam tanah yang dilindungi gitu jadi ketika itu longsor hantam itu terus meledak nambah longsor lagi lebih besar lagi gitu ceritanya. Saya kira akhirnya Kementerian Agraria, Pak Mustaqim, minta kepada saya untuk mengadakan MoU terus terkait dengan masalah penentuan kawasan rawan bencana yang sudah ada petanya, tadi ada yang menanyakan tentang peta sudah ada petanya itu adalah tugasnya Dirjen Tata Ruang, menurut menteri. Sedangkan didalamnya bicara tentang jalur evakuasi tempat-tempat yang harus ditempati pemukiman atau hutan dan seterusnya itu bagiannya Dirjen Agraria. Jadi ternyata Ibu Sarah kalau kita misalnya akan membuat cerita tentang caranya evakuasi itu, saya kira konsepnya sama tetapi yang existing memang seperti itu, Padang sama, Bu karena memang pada saat itu kita belum terkena tsunami kan , kan Tsunami itu meng- wake up call kita Pak ternyata bencana ada dan ada BNPB lahir karena ada Tsunami Aceh. Saya yakin kalau ada Tsunami Aceh tidak akan ada BNPB. Nah, tetapi kemudian kita berhadapan dengan kondisii yang nyata justru jalan-jalan itu pararel semua dan sudah terjadi ini baik di Aceh maupun di Sumatera Barat ketika pasca gempa itu ada gempa tahun 2012 yang lalu ternyata masyarakat macet justru di jalur yang paralel itu padahal jarak pantai cuma sekitar berapa kilo Pak ya, ada di Padang itu ga sampai 1 kilo dan sampai di jalan itu ketinggian air menurut teman-teman ITB masih lebih dari 3 meter dengan kecepatan lebih dan 400 kilometer per jam air itu datang dikurangi dengan beberapa train apa medan-medan yang mungkin bisa menghambat jalan itu. Tapi let's see bisa mati semua itu. Jadi ini adalah pekerjaan besar bukan sekedar konsep. Ini sudah harus sampai kepada political Will malah. Kita mau apakan? berarti duitnya Menteri PU yang 120 trliun itu juga memang harus membicarakan masalah ini, gitu. Jadi pembangunan-pembangunan itu harus membicarakan masalah ini. Lalu tentang tercerai berainya pos anggaran, saya kira nanti ini juga jawaban dari yang Bapak yang lain seperti : Gus Muna juga. Saya kira ini biar saja tetap di sana, Pak. Sejak dulu ketika saya di Komisi VIII, saya mengatakan mohon deh kita enggak usah memotong anggarannya orang untuk digunakan ke kami, biar saja karena bagaimana pun juga ada nomenklatur yang memang harus di sampaikan misalnya tentang banjir itu jelas-jelas tugasnya Dirjen SDA masa' kan kita tarik Pak kan ga mungkin, jangan sampai BNPB juga menjadi superbody. Ini saya kira juga tidak bagus. Anggota kami cuma 300, 500 orang untuk menangani seluruh Indonesia. Ya, kami juga masih muda ini realistik saja. Jadi saya kira kalau misalnya dulu dinyatakan 1% dari APBN berarti ada uang diberikan 20 trilyun, lah kalau 20 trilyun ini , 15 trilyun sudah ada di kementerian lembaga ya tinggal 5 trilyun bagian kalau bisa masuk ke BNPB dan seterusnya nanti akan baik Saya kira tadi yang disampaikan Pak Ketua tentang bagaimana mekanisme uang itu apakah seperti kalau kita nimba air pasti ada atau kita menunggu sumber itu berkembang seberapa besar baru kita ambil. Jadi realistis seperti ini, mohon nanti ini apa ya , ya saya juga bertempur ditanya ini dalam satu istilahnya itu perebutan resource yang langka dulunya cuma segitu semuanya merasa penting. Jadi dalam konteks ini jelas BNPB mengatakan merasa penting bahkan saya minta mari setelah penutupan itu kita merenung sejenak, merenung 1/2 menit untuk berempati sehingga menundukkan kita pada posisi korban. Saya kadang ga apa-apa, saya gitu kan supaya kita tidak hanya karena pasal seolah kalau masyarakat yang terjajah itu suruh menyesuiakan dengan pasal, ya pasalnya saya mengatakan ini negara kita sendiri, bangsa kita sendiri yang bikin kita sendiri kenapa tidak kita ubah gitu loh. Tapi itu menurut kami, Pak ya akhirnya disana juga mungkin ada ilmu yang lain saya tidak tahu. Tapi intinya bahwa perjuangan untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat supaya tidak meninggal itu memang betul karena juga saya kira ini sudah menjadi seruan global bahwa kita bertekad mendeklarasikan di Sendai pada saat itu bahwa kita akan mengurangi korban jiwa sedunia ini. Yang kedua adalah mengurangi kerusakan dan ketiga mengurangi kerugian. Saya kira sudah pasti cuma itu dibuatkan di27
tentative-kan. Jadi misalnya per 100.000 jiwa dibanding dengan ketika ...... for action Yang lalu. Lah, ini kita juga sedang menuju ke sana. Mestinya apa yang dikatakan oleh Pak Purnomo tadi juga kayak apa dong mau kekeringan ini masa' hanya cuma tanki air meskipun kerjaan Bapak permintaan Bapak kalau dilihat itu semuanya minta tanki air, pak. Tapi kita bingung juga ini , loh kok, kenapa ga ini? ga Pak itu sulit Pak. Kita perlu peta hydrologi ini, sudah Bapak air saja ditulisi BNBP sudah senang mereka, Pak. Itu kenyataan, Pak. Jadi ada keinginan-keinginan bersifat idealistis tapi juga pragmatis dan praktis gitu loh. Bahwa nanti kita akan menuju kesana, saya kira pasti, nanti saya akan tanggapi khusus untuk Bapak. Jadi itu Pak Mustaqim tentang agraria tadi. Kementerian ATR Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN itu sudah bertekad bahwa baik Dirjen Tata Ruang maupun Dirjen Agraria akan menjadi bagian dari barisan BNPB. Saya kira ini juga salah satu upaya simpatik ya bahwa akhirnya menyatakan bahwa kalau sudah 50% ....... berat Pak, juta orang yang ter-eksposure masalah... ini. Jadi saya kira kalau di BNPB jangan tanya, kalau itu sudah kita berusaha untuk memenangkan ide-ide ini ke daerah-daerah dan kepada KL yang lain. Tapi sekali lagi saya kira mereka mempunyai ..... Lalu tentang inventarisir aset ya, terima kasih Pak, nanti coba kami tambahkan. Apakah ini nanti tidak berbenturan dengan yang lain, gitu tapi saya kira tentang kaitan ini sebagai dasar asuransi atau risk financing saya kira itu menjadi tapi ini juga ga konkri-konkrit Pak Mus terus terang saja. Saya juga heran juga itu saya sudah sampaikan boleh ga dananya BNPB yang 2,5 triliun itu per tahun saya ambil 250 juta untuk asuransi 250 juta saja eh 250 milyar atau 500 milyar lah gitu karena dengan 500 milyar itu kita setara bisa mengajukan klaim sekitar 10 triliun tapi jawabannya kadang-kadang loh Mas Syamsul kalau kita sudah bayar tapi ga terjadi bencana akhirnya kita kan jadi bingung gitu. Jadi persoalan sikap mental ini juga perlu direvolusi mental juga Pak. Jadi kita mengenai asuransi itu masa' kita asuransi jiwa terus kita berharap kita mati kan ga gitu. Dan nyatanya pasti Bapak/Ibu juga belum mengasuransikan jiwa pasti karena takut kalau asuransi jiwa nanti saya mati kan gitu kan? Tenyata itu juga ada di tempat yang lain jadi ga jauh-jauh kita sendiri juga begitu. Jadi kalau kita bayar 500 milyar itu setara dengan klaim 10 triliun. Berarti duit kita karena risk financing ini sampai dengan equall 10 triliun ditambah 2,5 triliun dikurangi 0,5 jadi sama dengan kita punya 12 triliun, Pak. Tapi ya itu ketika RR, Ibu/Bapak sekalian Bapak-bapak tidak boleh terlibat kan yang terlibat adalah si asuransi ini juga secara politik kira-kira ..... tidak? Jadi kalau sudah kita bayar, mereka menentukan ya kita ganti-kita ganti adalah dari asuransi itu terutama yang perumahan Saya sudah mengajukan perumahan rusak berat adalah 50 juta maksimal, rusak sedang adalah 30 juta maksimal, rusak ringan maksimal 10 juta. Jadi kalau di daerah Jember, Bondowoso atas itu Pak yang kena puting beliung itu ya itu rumah itu harganya 2,5 juta ya kita kasih 2,5 juta karena maksimal, itu. Minus jembatan yang kita inginkan adalah rumah cacat tetap , meninggal, dan rumah-rumah sekolah. Kalau rumah ibadah jangan diasuransikan, biar beri kesempatan kita semua untuk amal jariyah soalnya. Jadi ga usah pakai itu ya kan? Jjadi itu Bapak Mustaqim. Jadi saya kira bayang-bayangnya adalah kenapa kok ini tidak segera terwujud, gitu saja saya kira sudah lama ini Bu Ledia saksinya kita ngomong ini sudah banyak, banyak sekali. Kemudian perbaikan PP 22 nanti akan kami sampaikan Pak. Jadi sekarang sudah kami sampaikan kepada Presiden tapi kalau berkenan untuk meninjau, ada masukan silakan. Pak Choirul Muna, saya kira tadi verifikasi untuk daerah. Jadi dari agraria juga demikian maksudnya, Bapak. Begitu ada peta rawan bencana sudah atau kalau gunung ini meletus maka yang akan terdampak adalah sekian ribu KK sekian ribu KK. Lalu kalau terjadi betul, dia akan ditaruh dimana, ini tugasnya agraria karena kenyataannya tadi Pak Pimpinan menyampaikan juga bahwa ada daerah HPL bahkan tapi kenapa kok bupati dengan tidak mau menandatangani padahal HPL itu kan tugasnya mereka. Kita butuh sekian ribu hektar ga dapat, padahal yang tersisa HPL-banyak. Nah, tentu ini pasti ada yang lain dan ini yang terjadi di Sinabung Jadi seperti itu Pak Gus Muna, saya kira verifikasi untuk daerah. Kalau untuk RR kita ini verifikasinya tadi Ibu dari Sulawesi Barat. Jadi memang ada tahapan-tahapan, begitu terjadi bencana maka yang turun adalah dari kementerian lembaga, Bu. Jadi kalau rusak jembatannya juga PU yang 28
mengkalkulasinya karena kita profesional. Cuma kalau PU sudah pasti akan ditentukan bahwa jembatan kelas kabupaten, kami tidak mengenal itu kita bantu saja, kita bantu saja mau dia bikinan rakyat, mau bikinan kabupaten tetap akan kita bantu saja pakai dana RR kita. Tapi yang menandatangani itu Pak harga sekian-sekian itu dari PU . Nah, sekarang kita ingin cepat bagaimanal caranya? Pertama, bupatinya memang diharapkan juga tidak hanya sekedar menyampaikan rusak-rusak itu tapi kalau bisa mbok ya Dinas PU dan segala macam itu benar-benar melihat itu sehingga kami datang itu tidak sampai pengajuannya itu misalnya sampai 30M ternyata dilihat cuma 7M, Pak. Itu terjadi itu. Seringkali gitu, loh dan akhirnya juga dinas-dinas juga bilang itu, kenapa kok ngajukan begitu? Ya, biasa kan Pak Bupati bilang ya ajukan berapa lah, dapat sekian syukur. Nah, ini tidak boleh lagi. Kalau ingin cepat ya, kalau ingin seperti itu ya kayak dulu lagi kayak Zaman Orde Baru kan gitu, ajukan 30 dapat 5 alhamdulilah, dapat Jadi dikasih banyak kurang, dikasih sedikit cukup ga boleh sekarang ini. Kami berharap di daerah kalau ngajukan 7 milyar itu kalau bisa itu betul-betul kalau bisa loh ya, 7 milyar, jangan jadi 30 milyar. Nanti ketika datang kesana sudah terlanjur ada janji-janji itu kan tujuannya masuk syurga ternyata syurga kita kavlingnya beda, Pak. Ini nomor satu, disini kan kita ga bisa seperti itu. Jadi profesionalisme Bu ya,jadi seperti itu. Kemudian untuk Rohingya pertanyaan Gus Muna dan juga sebenarnya. Jadi masalah Rohingya bukan tugasnya BNBP, Rohingya is not my obligation. Jadi termasuk juga Ahmadiyah dan seterusnya karena sudah ada UndangUndang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, sesuai tingkatannya, di...... juga di kabupaten. Kalau di provinsi, harusnya di provinsi kemudian ...... di tingkat nasional makanya nanti di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, mau tidak mau bencana sosial dibawah itu akan hilang. Nah, kenapa kok dulu muncul? Karena dulu Pak ketika membuat undang-undang ini saya tidak ikut ya karena di luar. Itu yang sangat berbeda dari Kementerian Sosial dan PU. Makanya kadang-kadang kebutuhan .... nasional itu masuk di bencana itu loh dulu dan akhirnya jadi biasa ya daripada ga ada cepat putuskan saja, dok, sambil jalan. Jangankan undang-undang, Undang-Undang '45 itu loh Itu Presiden Soekarno itu mengatakan pada awalnya bahwa ini adalah segera .....tapi saya berharap BPUPKI dan seterusnya itu sambil jalan perbaiki Untuk informasi Pak, saya lulusan nomor 1 di ini bangsanya indoktrinasi Pancasila waktu itu yang sekarang saya sudah agak lupa tapi saya hidukan kembali. Nah, BP7 itu, itu jangan dianggap enteng sebetulnya itu, Pak. Jadi katanya sambil jalan ini memang tidak anu Pak agak bahaya ini. Lah, undang-undang kita nilai sambil jalan lah kata sambil jalan ini akhirnya ketemu lah seperti ini-ini, Pak. Saya kira kami juga selalu …...... : Maaf, Pimpinan. Mohon izin Pimpinan. ……… : Pak Saleh. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc) Pak jadi mohon kedepan, kira-kira bagaimana, Pak? KEPALA BNPB : Kedepan itu saya kira. 29
F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Lingkup dan tugasnya itu. KEPALA BNPB : Ya, jadi undang-undang kita itu kan ada 14 bencana. Kalau kita lihat kan terorisme masuk Pak ke kita, Pak. Lah, mestinya terorisme juga masa' bagian saya? Sekarang Undang-Undang Nomor 15 tentang Terorisme sudah ada itu saja polisi sama tentara sama kemana itu, siapa kerjaannya apa itu. Nah, jadi harus kita cari lah itu Saya sudah sampai disini, mengapa terorisme masuk? ternyata dari literatur saya sampaikan terorisme zaman dulu kalau saya tidak suka sama Pimpinan Pak Daulay, saya akan menteror Pak Daulay sehingga dulu tidak masuk bencana. Sekarang saya tidak suka dengan Pak Daulay yang .... itu DPR. Jadi Bapak/Ibu yang tidak ada urusan dengan kami itu ikut serta menjadi namanya itu collateral damage karena ada collateral damage itu lah maka dimasukkan bencana karena ketidakpastiannya itu. Dulu ga suka telepon tutup, telepon tutup itu saja terornya dulu. Nah, sekarang ga bisa itu sudah masuk terorisme tetapi ini perlu penjelasan dimana sebenarnya terorisme yang masuk bencana ini? Sebab kita mengenal sebelum, selama, sesudah. Emangnya saya bisa ngurusin itu, deradikalisasi urusan BNPB, waduh kira-kira berapa banyak kita memerlukan bantuan, saya minta bantuan para kyai itu kalau gitu kan, setengah mati tidak bisa. Jadi nanti itu mungkin terorisme kita buang saja Pak punya asosiasi, sekarang epidemi masuk Nah, sekarang epidemi itu tugasnya siapa sebetulnya yang lebih profesional? Yang mengatakan ada Mers masuk kesini, flu burung dan seterusnya. Dimana yang say sebutkan tadi ini, ini menurut Undang-Undang Internasional PBB memungkinkan luar negeri itu untuk meng-konten daerah itu dan tidak boleh aktifitas kegiatan apa-apa di situ. Bayangkan kalau ada flu burung di Surabaya maka Bali tidak boleh ada pariwisata 500 kilometer. Itu mungkinkan untuk luar negeri, Apakah itu BNPB juga masuk sana? Artinya Bapak-bapak juga akan dan Ibu mengawasi pekerjaan saya tentang epidemi itu. Itu saya kira kita juga perlu bicarakan lagi epidemi. Kemudian apalagi ini, kebakaran hutan, Kebakaran hutan ini siapa yang paling kalau sekarang Pak Presiden kita menunjuk Ibu Menteri LHK yang menangani kebakaran hutan untuk 9 provinsi dan dalam praktek selalu ..... dengan kami bahwa dananya pun sekitar 80% dari BNPB, Pak. Tapi kita tetap ke depankan Ibu Menteri LHK tadi ada keinginan untuk kita bekerjasama dengan LHK itu sudah sangat baik sekali. Jadi saya kira penjelasan berlaku juga yang yang lain. Ibu Tri Murni, saya kira dengan pertanyaan yang lebih tegas tadi. Kami sampaikan gambaran evaluasi dana cadangan 4 triliun menjadii 6 triliun ya, saya kira kita merasakan semua bahwa tadi kebutuhan kita kan 30 tirliun per tahun sebetulnya, Bu tapi kita kan memberikannya sedikit-sedikit. Bencana di Sukabumi itu kita hanya mengasih berapa Bu? 150 juta kan? Dan setelah itu juga perbaikannya masih lama yang ya itu lah pokoknya. Dan kemudian telah banyak RR tadi itu telah saya sampaikan juga. Pendampingan ke daerah terus Bu kami lakukan dan kami memang mempunyai satu semacam definisi konsep tentang ini bahwa daera itu tidak mungkin punya dana yang cukup sudah gitu saja. Ini divisi konsepnya dan dengan itu maka setiap ada bencana segera datang termasuk tadi ada keinginan mana tadi Pak saya lupa tadi ada disini, ada yang rusak segera kirimkan saja, Bu mengajukan untuk kita segera membantu Khusus yang Pak Ketua tadi Pak Tri, sudah dibantu ya? Pak Tri, sudah ya? Laporah sudah sampai disana Pak Ghotam namanya dan proses administrasi. .... tidak bisa satu hari Pak, mohon maaf untuk jembatan ini nanti takutnya. KETUA RAPAT : Yang penting kepastiannya Pak, jangan seperti dana RR ini belum jelas juga sampai sekarang kan gitu. Kalau ini kan jelas Pak, ada payung hukumnya. 30
KEPALA BADAN : Ya, RR itu kan jelas dari saya, yang ga jelas kan di luar saya, pak itu kan jelas itu. Pak Samsu Niang, terima kasih, Pak memberikan semangat tetapi juga kami memang kami menyadari jangan sampai kami hanya memberi PHP itu, makanya tadi sudah saya sampaikan hari ini, setelah ini saya telepon lagi Pak Wamen bagaimana yang harus segera terwujud. Untuk Ibu Ruskati, saya kira untuk ketangguhan di arah pengurangan resiko bencana karena memang sekarang gerakannya bukan manajemen bencana tapi manajemen resiko bencana. Jadi disana yang muncul adalah bagaimana mengurangi resiko bencana. Disaster Risk Reductio ini, Ibu judulnya begitu untuk ...... Peta rawan bencana sudah lama ini Bu. Ibu mohon nanti datang sekali-kali mengunjungi kami tidak sekarang dilarang Bu untuk mengunjungi saja. Gedung kami bagus, nanti ada peta-peta yang apa rawan bencana itu Ibu bisa lihat setiap provinsi. Sekali lagi kenapa kok provinsi tidak mau membuat peta yang lebih besar? Kalau di tingkat nasional hanya peta 1 banding 250 ribu. Harapannya dengan sampai ke kabupaten bikin lah 1 banding let's say misalnya 100.000 sampai kabupaten 50.000 dan seterusnya begitu, sampai di tingkat desa peta denah saja. Sudah kita latihkan sebenarnya sudah tapi kan tergantung gubernur dengan bupatinya itu masalahnya. Ini lah barangkali yang mendorong teman-teman dari Komisi VIII ini mbok vertikal saja gitu loh silakan saja, kita masih mencari titik temunya dimana ini maka kemudian untuk tahun 2014 perbaikan Pak Bintang bisa menjelaskan BPK ini, apakah tahun-tahun yang lalu ketika ada apa namanya saran dari BPK sudah sampai di mana perbaikan dari komunikasi itu. Silakan Pak. BPK RI (BINTANG) : Mohon izin, Bapak Pimpinan. Menanggap pertanyaan Bu Ruskati Baal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK itu 50% sudah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas. Kemudian 50% lagi dalam proses tindak lanjut. Mengapa ini agak lama? Karena penyertaan tuntas datangnya dari Anggota BPK yang 9 orang. Beda dengan pemeriksaan oleh BPKP, kalau pemeriksaan oleh BPKB pernyataan tuntas cukup oleh auditor yang memeriksa. Jadi kalau ada bukti tindak lanjut auditor yang memeriksa bilang tuntas, tuntas tapi kalau BPK harus naik dulu ke Anggota BPK yang 9 orang. Kemudian upaya mempercepat tindak lanjut itu ada 3 langkah, kami lakukan tiap 3 bulan, kita lakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil keputusan BPK dengan seluruh unit kerja penanggung jawab di BNPB. Ada 8 unit kerjanya kemudian hasil ke tindak lanjut berikut bukti pendukungnya, kami kirimkan ke BPK. Langkah kedua, kita lakukan pemutakhiran BPK dengan daerah-daerah karena ternyata 70% temuan BPK itu ada di daerah di BPBD sehingga kami lakukan Rakorwas di 3 regional : Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur dan itu sangat efektif. Kami undang BPBD di bulan bersangkutan, selesai rapat 50% selesai ditindaklanjuti oleh daerah. Langkah ketiga, dalam proses audit saya jadikan itu salah satu langkah SOP dimana tim auditor pertama kali datang menanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mana? Itu langkah pertama sehingga daerah akan terpacu untuk menindaklanjuti. Jadi kesimpulannya selama ini BPK menganggap BNPB sangat responsif terhadap ....... BPK sehingga ini tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan opini WTP. Jadi alhamdulilah itu sudah kita laksanakan dengan baik, Bu. Terima kasih.
31
KEPALA BNPB : Tentang follow up Kabupaten Mamasah dan Poliwalimandar, silakan Pak Armen. BNPB (ARMEN) : Pak Pimpinan. Dari Ibu tadi ya juga sudah konsultasi sama kita, Pak Poli Wandar dan Mamasah itu ya kita tunggu usulannya Bu. Setelah itu nanti kita segera verifikasi ke lapangan. Terima kasih. KEPALA BNPB : Di cek kalau begitu. BNPB (ARMEN) : Ya, kita cek Pak. Tadi juga Ibu sampaikan tadi akan disampaikan oleh , kita follow up segera, Bu. Terima kasih, Bu. KETUA RAPAT : Oke, sudah ditanggapi semua, Pak? KEPALA BNPB : Saya itu inginnya menanggapi semua ini, bagaimana ini. KETUA RAPAT : Tadi sebelum ditanggapi semuanya, kesepakatannya kan jam 12.30. KEPALA BNPB : Saya minta waktunya 10 menit, Pak. KETUA RAPAT : Sekarang sudah 12.45. Jadi harus kita minta persetujuan untuk ditambahi lagi waktunya , maksimum jam 13.00, tadi juga mesti maksimum jam 12.00 ya kan, sekarang sudah maksimum jam 13.00. Oke, kita sepakati ya? (RAPAT : SETUJU)
32
KEPALA BNPB : Inilah masalahnya kalau mantan Anggota DPR jadi, eksekutif jadi kita rasanya anu gitu Baik. Saya kira untuk Pak Maman , jembatan langsung ajukan saja sudah Rohingya sudah saya sampaikan. Kemudian penanganan ......., terima kasih. Kajia RB, ilmuwan dilibatkan? sudah. Kami sudah membentuk ikatan ahli kebencanaan Indonesia. Nah, anggotanya cukup banyak dan itu ada berbagai working group Ibu Endang Maria, saya kira kearifan lokal harus ditingkatkan atas satu jenis, sebenarnya banyak jenisnya terutama misalnya Tsunami kita sudah punya Pulau Simeleu itu yang namanya smong kami latihkan juga cuma sebutannya ....smog misalnya seperti di daerah Cilacap itu dia bilangnya wangon lari ke Wangon apabila terjadi surut. Cuma sekali lagi kearifan lokal tok tidak cukup, harus ada kehadian teknologi disini, contohnya : kemarin di Bantul ada cacing yang keluar ini menurut kebiasaan kalau cacing keluar ada gempa yang dulu. Ternyata setelah di cek ini fenomena alam biasa. Jadi kalau kearifan lokal tok tidak ditambahi teknologi juga tidak bisa. Oleh karena itu, kebutuhan kami tetap pada keaerifan lokal yang diangkat tetapi juga harus dibarengi dengan teknologi. Komunikasi .....sudah, RT-RW sudah kami laporkan. Pak Iqbal Romzi saya kira terima kasih atas pantunnya dan itu yang kita gunakan. Kalau anda berada di tempat yang tahu lingkungannya maka anda harus menyiapkan sebagai contoh : Orang Cililin tidak mau dipindah, Pak, sudah kita beritahu ini longsor dan hampir setiap bulan ada yang mati disitu itu. Oleh karena itu, kami ajarkan kalau sudah mulai ada hujan, tolong anda pergi kesana. Yang kedua, rumahnya pun dibuat rumah yang betul-betul bagus artinya itu bukan bahannya yang bagus ya paling tidak tempatnya itu lah dibuat karena kalau kita di Cibitung dan seterusnya yang namanya daerah .... tidak horizontal begini, vertikal karena memang tanamannya kentang, ini kan bukan persoalan kita lagi ini sudah ini masalah kehidupan ini ya, kalau begitu sudah hujan longsor terus toh. Kan harusnya kayak di Bali itu yang terasenya horizontal gitu. Bapak kalau di Wonosobo daerah-daerah di selatan. Daerah Cililin CS hampir semuanya vertikal begini. Air itu dislorotkan ke bawah, nanti ketika habis ada papan luncur disitu, ada yang batu itu ya semuanya akan longsor. Jadi ini bertemunya antara kemiskinan ya kebutuhan hidup, dengan masalah penyelamatan. Saya kira ini perbincangannya agak lama Untuk non fisik sudah kami lakukan Pak, kami sudah menerbitkan buku khotbah saya kira Pak Ketua pada waktu itu ada, kami mohon juga fotonya juga belum dipasang di buku itu bahkan telah ditanggapi Profesor Azyumardi Azra sebagai salah satu anggota ikatan ahli kebencanaan dari sisi spiritual. Beliau sudah membaca dan kemudian mengapresiasi, kemudian kita akan memperbanyak itu. Jadi ada khutbah tentang yang kebencanaan dan kepada teman-teman dari Katolik, dari Protestan, saya minta dimasukkan di sekolahsekolah Minggu. Ibu-ibu kalau berkenan juga di majelis-majelis taklm. Kalau memerlukan ada bantuan kebencanaan itu, kami akan berikan bantuan. Jadi isi khotbahnya itu tentang itu. Mohon ....jangan hanya ancaman saja, walaupun ini juga ada urusan dosa tapi juga perlu ada ruang ikhtiar yang diungkapkan di situ. Jangan ada orang yang kecelakaan, tuh banyak dosa, kan itu kasihan sekali, Pak. Yang mengatakan itu kan hanya Allah bukan kita gitu salah benarnya pak ketua mohon untuk .... Pak Kyai Achmad Fauzan Harun, Rohingya sudah saya jelaskan disana, F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : Mohon maaf Pak Ketua, pertanyaan saya itu ada 2, pantun tadi itu sampir saja. Yang pertama pertanyaannya mengapa capaian kinerja program dan kegiatan itu baru 17 % dan kemudian mengapa dan apa kendalanya itu. Kemudian yang kedua, apa program ..... di RKP BNPB di tahun 2016, kira-kira yang spesial apa? 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. 33
KEPALA BNPB : Yang pertama, tadi sudah dijawab Pak ya, sudah kami jawabkan secara umum tadi. Yang kedua, program unggulananya adalah bagaimana kita bisa lebih cepat menanggulangi bencana itu. Itu program unggulannya. Penggunaan dana DSP itu Oleh karena itu, caranya kita mengajukan kesiapan logistik di setiap daerah sesuai dengan peta rawan bencana. Dan itu yang kami lakukan nyicil, Pak. Yang ketiga adalah program unggulan untuk 2016 dan seterusnya adalah pembuatan rencanarencana kontigensi setiap akan menghadapi bencana, misalnya : rencana kontingensi untuk menghadapi banjir yang setiap tahun terjadi, Rencana kontingensi menghadapi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Kalau rencana kontingensi yang terjadi tentang gempa dan sebagainya Pak karena belum ada prediksii tentang itu sehingga kita ya siap saja di tempat-tempat itu untuk logistiknya yang bisa kita bantu secara cepat. Bapak Fauzan, saya kira penyerapan sudah disampaikan, Rohingya sudah, kelebihan anggarannya ya 5% saja Pak. Dan saya kira pasti begitu ya karena kalau kita membuat harga gelas ini katakanlah 100 ribu ya barangkali dalam prakteknya hanya 95 gitu jadi masih ada lebihnya. Kalau dibilang itu sudah tepat sekali. Ibu Sarah, saya kira sudah terjawab jadi ahmadiyah dan seterusnya tidak di bagian kami. Pak Purnomosidi, saya kira sumur bor ini bagus sekali Pak. Kami akan segera menghubungi Badan Geologi untuk mendapatkan peta hydrologi itu. Tetapi kalau tidak ya paling tidak ya tadi itu apa tangki Kemudian renkon musim kering sedang kami buat rencana kontingensi musim kering, saya baru dengar ini untuk kepentingan sumur bor dan dongki ini di wilayah Jember. Terakhir prioritas penanganan bencana jangka panjang. Dengan Solo, nah ini sebetulnya sudah selalu kami bicarakan Pak dengan pihak PU tapi ternyata untuk yang ideal itu anggarannya sangatsangat besar, yaitu membelokkan sungai Solo itu ke salah satu jurang yang dulu Zaman Belanja juga ada tetapi ini yang kami lakukan adalah pendidikan kepada masyarakat setempat, misalnya seperti Kabupaten Bojonegoro cukup bagus, Pak untuk melaksanakan sehingga korbannya sangat sedikit bahkan tidak ada. Kemudian BPBD ini sebenarnya terserah dari daerah Pak karena keputusan ini dari Kepmendagri Pak, dikatakan bahwa Pemda itu dapat membuat BPBD, dapat. Oleh karena itu, saya lihat seperti : Mojokerto kemudian Sidoarjo seperti : Jakarta dijadikan satu dengan Damkar sehingga tidak ada pengangguran di situ tidak harus sendiri. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Kawan-kawan tadi sudah dijawab semua tanggapan, saran, dan masukan dan juga pertanyaan dari Komisi VIII. Masih ada ga dari meja pimpinan ini? sebelum kita kesimpulan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Sedikit, Pak Ketua. KETUA RAPAT : Silakan. 34
F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Terima kasih, Ketua. Kepala BNPB yang terhormat, Mohon penjelasan tambahan atau lebih detail lagi tentang 2 hal : pertama, yang saya tangkap ini jangankan di lembaga-lembaga lain sering menjadi perhatian bahkan mungkin ada sedikit kecemburuan, Pak tentang dana on call itu. Nah, mohon penjelasan lebih rinci bagaimana posisi saat itu dari alokasi yang sesungguhnya, yang sudah cair kalau tidak salah baru 500 Pak ya? Atau bagaimana penggunaannya. Yang kedua, tentang logistik, Pak. Saya lihat ke Gorontalo, Padang,dan Semarang. Dan saya juga lihat waktu ke Kabupaten Bandung ada beberapa yang sudah lengkap tapi ada juga yang terlihat eksklusif gitu, Pak. Jadi mereka melihat, Bapak hebat lah, saya kira Bapak hebat lah Jadi di tiap-tiap lokasi itu selalu saja ada tenda, ada mobil, ada motor gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan Pak, sebesar apa sih dan bagaimana alokasi logistik itu sehingga walaupun bencana kecil tapi terlihat gitu, Pak? Nah, ini disamping dapat pujian juga sering menjadi perhatian, ya, dana on call dan yang kedua dana logistik. Selama ini kalau dana yang lain-lain, kami sering mendapatkan informasi khususi dana on call kami belum sejelas dari ... yang lain. Terakhir Pak, informasi saja Kami Pak sebagai komitmen pada BNPB, kami sedang merekrut tenaga ahli di Komisi VIII ini dan salah satu tenaga ahli yang kami rekrut sekarang adalah tenaga ahli bencana. Kalau Bapak kenal namanya Abdul Wahid mungkin Bapak pernah dengar, dia adalah seorang relawan. Sebagai penutup mohon maaf ini izin soal pribadi Pak. Kami sampaikan terima kasih, perhatian waktu musibah anak saya kepada BNPB dan seluruh deputinya dan anak saya diatas ada, Pak , mantunya karena saya hadir pertama kali dengan BNPB yang menyampaikan perhatiannya. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustadz Sodik, Ibu Ledia? F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,M.Psi.,T) : Ya, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak Kepala BNPB, Saya bukan pertanyaan cuma mau menitipkan mungkin semacam PR untuk BNPB pertama yang membuat kami khawatir dari beberapa kunjungan dengan BNPB adalah posisi relawan di daerah mungkin di pusat tidak terlalu terasa tapi di daerah, kami kemarin ke Yogya Pak Sodik ya ternyata ada yang digilir relawan untuk berada di posko pos komando di tingkat propinsi, kita belum tahu di tingkat kota, kabupaten yang tidak tahu alokasi penganggaran untuk insentif atau honor mereka dari mana meskipun dikatakan 35
bahwa jangan disebut-sebut insentif nanti ga rela lagi gitu jadi bukan relawan lagi namanya. Tapi kan mereka harus memikirkan kehidupan mereka dan mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Tentu ini nanti kita bisa diskusikan lebih dalam, dalam pembicaraan lanjutan. Yang kedua saya masih belum bisa secara tenang melihat antara 2 undang-undang, UndangUndang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Pencarian Orang. Secara normatif dijelaskan pada pencarian orang, kejadiannya saja pencarian orang bla-bla tapi kan secara teknis di lapangan tidak semudah itu. Jadi yang mungkin nanti perlu dijelaskan lebih dalam adalah turunan dari kedua undangundang ini yang kemudian bisa disinergikan karena saya juga sudah diskusi dengan Pimpinan Komisi V , ini sebenarnya problem-nya adalah di lapangan bukan undang-undangnya ansih tapi ketika di lapangan dalam konteks meskipun dikatakan dalam undang-undang dikatakan pencarian orang itu lebih kepada kecelakaan dan seterusnya tapi setiap bencana katakan lah karena longsor pasti efek pertamanya adalah pencarian orang. Apakah itu kemudian dikerjakan oleh Basarnas dan BNPB dan seterusnya. Nah, PR berikutnya kelihatannya kita perlu diskusi lebih dalam terkait dengan turunan dari amanat kedua undangundang ini yang mungkin perlu disinergikan karena kan Undang-Undang Pencarian Orang baru turun 2014 kemarin sehingga harus bisa sesuaikan. Itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik. Ini sudah mau lewat lagi kelihatannya, masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kami persilakan untuk ditanggapi, Pak. KEPALA BNPB : Terima kasih. Jadi dana on call itu adalah dana cadangan nasional. Ketika ada kebijakan ini maka akhirnya para menteri dan KL sependapat. Bahwa dana on call ini dikendalikan oleh dan undang-undangnya juga mengatakan seperti itu. Undang-undang dianggarkan untuk BNPB sehingga sekarang masuk ke BNPB meskipun ada beberapa diantaranya yang PA-nya masih Kementerian Keuangan. Jadi itulah yang mendasari karena kebencanaan perlu cepat. Dana on call itu membuat BNPB bisa cepat karena tidak usah pakai tender tapi perlu penunjukkan langsung. Lah, kalau teman-teman itu mungkin ada yang iri ya monggo saja kita pecah lagi atau bagaimana gitu yang balik-balik lagi terus gitu seterusnya artinya lebih. Untuk logistik F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Untuk tahun ini sudah berapa Pak detailnya dana on call yang terpakai? KEPALA BNPB : Ya, terima kasih, Pak.
36
Dana siap pakai yang sudah digunakan 237,84 milyar, cadangan yang ada pada biro keuangan kami sehingga total sejak Januari kemarin kita sudah ambil 550, 500 dari 103 dan 50 dari APBN rutin sedangkan di Kementerian Keuangan masih ada 1,5 trilyun yang belum kita ambil. Demikian, Pak. Terima kasih. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.SC) : Itu proses pengawasannya bagaimana, Pak? Proses prosedur pengawasannya untuk dana yang khusus semacam ini? Pencairan dan pengawasannya BPK dan segala macam agar kita aman semua termasuk Bapak. KEPALA BNPB Jadi yang pertama di setiap daerah, kami sudah MoU dengan BPKP Pak sehingga setiap ada kejadian bencana maka BPKP sejak awal sudah kita libatkan sebagai pengawas. Ditambah terutama kami juga. Kemudian logistik Pak Bambang, silakan. BNPB (BAMBANG) : Oke, Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Badan. Jadi untuk logistik itu ada logistik dan ada peralatan. Nah, untuk peralatan ada 3 jenis yaitu jenisnya adalah jenis peralatan dasar, kemudian peralatan pendukun dan peralatan khusus. Untuk peralatan dasar, itu setiap BPBD yang sudah terbentuk dengan Perda maka akan dikasih bantuan mobil rescue motor trail tenda posko, tenda pengungsi, tenda keluarga .... bed, kemudian genset, pompa air alat komunikasi kemudian perahu karet, chainsaw, senter, dan water treatment portable itu semua BPBD dikasih itu, itu lengkap semua. Apabila kurang, harus kita lengkapin. Kemudian kedua alat pendukung, pendukung itu ya mobil tanki air, kemudian mobil dapur umum, kemudian mobil truk serba guna, mobil toilet, mobil ambulan. Kemudian juga ada light tower yang lampu yang besar itu. Nah, ini tidak semua mendapat bagian karena ini kita bagi sesuai dengan jenis bencananya. Nah, salah satu juga yang dipersalahkan adalah jumlah APBD untuk BPBD sehingga kalau APBD nya kecil untuk BPBD maka kalau kita kasih alat yang banyak ini tidak terawat. Jadi prosentasenya di situ. Kemudian yang ketiga adalah peralatan khusus. Nah,peralatan khusus itu : speed boat, kemudian perahu karet kulit poli etelin, itu untuk daerah perkotaan, karena poli etelin ini sangat kuat sehingga kalau kota-kota itu banjir, sempit banyak besi-besi itu tidak akan bocor, itu ada. Kemudian juga ada perahu amfibi, kemudian juga ada mobil amfibi, kemudian ada alat-alat pemecah beton dan sebagainya. Itu adalah alat-alat peralatan khusus. Kemudian untuk logistik, untuk logistik itu kita baru membagikan ke provinsi saja sehingga dari proviinsi ke kabupaten. Nah, di dalam rencana kerja strategis kita, itu diharapkan setiap kabupaten itu harus mendapat bantuan sekitar 20% dari kebutuhan. Nah, apabila kebutuhan itu terjadi bencana itu kabupaten-kabupaten sebelahnya untuk mendorong ke bencana itu atau lokasi itu. Nah, yang sekarang ini baru 0 ,6% kalau dibandingkan dengan kabupaten yang sudah terbentuk BBD-nya. Nah, karena tadi itu gudang belum tersedia di kabupaten, banyak gudang-gudang yang tidak 37
representative, ada yang gudang bekas WC sehingga lembab dan sebagainya, ada yang gudang panas sekali karena tidak ada sirkulasi udara dan sebagainya karena yang namanya logistik itu adalah makanan yang ada kedaluwarsanya. Kalau kita ditaruh di tempat itu akan berbahaya. Nah, kemudian yang 80%-nya lagi itu diharapkan adalah pemerintah daerah dari APBD dan juga dari dunia usaha. Jadi dunia usaha juga memberikan bantuan-bantuan di gudang-gudang itu. Saya kira itu Pak untuk logistik dan peralatan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Kalau logistik sudah terbentuk itu otomatis diberi atau ajuan permohonan dari sana, Pak? ......... : Yang pertama tadi yang pas di umum diberikan. Yang kedua permintaan tapi permintaan pun tidak kita kasih kalau dia tidak menyiapkan untuk pemeliharaannya khususnya untuk perlengkapan logistik sama penyimpanannya, makanan-makanan siap saji dan sebagainya itu harus tersimpan dengan baik, kalau ga, ga akan kita kasih, Pak. Untuk Bu Ledia, saya kira ini tugas kita bersama. Saya laporkan di forum ini bahwa kami sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi Jadi mohon Ibu/Bapak yang terlibat apakah dari MDMC Muhammadiyah, kemudian dari NU, dan.... Nanti harus kita sertifikasi semua, tidak boleh hanya nawaitu saja. Nah, dengan sertifikasi nanti tentu ada masalah keuangan ini yang harus kita pikirkan berarti ada pembengkakan nanti di dana on call untuk kita berikan. Selama ini tentara saja kita berikan per hari 100 ribu. Jadi saya kira kalau relawan juga mungkin ya 100 ribu itu kita bisa memberikan. Tetapi itu kalau terjadi bencana yang langsung di tangani oleh kami atau kita berikan bantuan. Untuk undang-undang ini, iya ini saya sudah mendengar banyak antara SAR dan BNPB. Banyak hal yang saling tumpang tindih, saya kira nanti kita bicarakan. Dan itulah salah satu kelemahan kita dalam hal tim sinkronisasi undang-undang yang kadang-kadang juga. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHDI, M.Sc) : Sedikit terakhir mohon izin, Pak. Ini berkaitan dengan undang-undang Pak ya, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan pengalaman Bapak, itu bagaimana tentang wacana terpusat itu menurut pengalaman Bapak-bapak? ……… : Lembaga terpusat. KEPALA BNPB : Jadi kalau kita kaitkan dengan archipilaged state tadi Pak. Kalau terpusat itu takutnya, pasalnya itu pasal umum semua. Kita berharap itu ada daerah-daerah yang mempunyai pasal-pasal khusus. Jadi makanya tadi salah satu diantaranya adalah kalau terjadi bencana besar itu jadikan vertikal saja pada seandainya let's see misalnya satu bulan. Tapi kalau yang kecil-kecil, panjang, saya kira harus daerahdaerah.
38
KETUA RAPAT : Baik. Demikian tadi sudah kita tangkap semua penjelasan dari semua Kepala Badan, kita mengapresiasi, seluruh pertanyaan sudah dijawab maka masuk pada agenda berikutnya yaitu pengambilan kesimpulan rapat. Saya minta Ibu Ledia untuk memimpin. Silakan, Bu. F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.,T) : Baik lah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Kita akan membahas tentang kesimpulan rapat kita pada hari ini. Saya akan membacakan keseluruhannya setelah itu akan meminta pandangan dari Anggota Komisi VIII dan selanjutnya akan kita berikan tanggapan, kesempatan untuk memberikan tanggapan oleh Pemerintah. Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR ini dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB pada masa persidangan IV tahun sidang 2014/2015, Senin 8 Juni 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 maka dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 14,20%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain : a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI, b. Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan dengan kementerian lembaga lain terkait dengan penanggulangan bencana, c. Mendorong percepatan dan realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerahdaerah terdampak bencana, d. Menyusun perencanaan program dan anggaran untuk penanganan bencana yang berkelanjutan agar dapat dikurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan di antaranya penanganan bencana Sinabung. 2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan kepala BNPB mengenai pagu indikatif dan rencana awal RKP BNPB tahun 2016 sebesar maaf Rp1.261.752.519.000,- yang diperuntukkan : a. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp204.821.672.000,b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB sebesar Rp163.902.465.000,c. Program pengawasan dan akuntabilitas aparatur sebesar Rp. 14 milyar, d. Program penanggulangan bencana sebesar Rp879. 028.382.000,-. 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai usulan tambahan sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp75 milyar, b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabililtas aparatur Rp7. 735.800.000,39
c. Programn penanggulangan bencana Rp764.925.331.000, Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama pejabat Eselon I BNPB dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016. Baik lah. Bapak, Ibu Anggota Ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap kesimpulan ini, draft kesimpulan ini? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, kita serahkan kepada tanggapan dari Pemerintah. Kepada Bapak Kepala BNPB jika masih ingin ada yang ditanggapi terkait dengan ini? Pak Kepala sudah oh sedang berunding.
KEPALA BNPB : Ada tambahan sedikit di Komisi VIII memahami atau menyetujui dana on call tadi 4 triliun menjadi 6 triliun dana cadangan dengan 6 trilyun minimal dengan catatan masuk ke RR yang penting itu disitu karena kalau dana cadangan tok terus RR ini guletnya disitu, Pak. Ini contohnya, Pak Sinabung 5 tahun, ya kita mau bikin rumahnya orang itu bagaimana? Kalau hanya menunggu sudah lewat dari 5 tahun sekarang masih meletus terus masa' 5 tahun tanggap darurat terus gini. Jadi maksud saya penambahan itu gunanya adalah dengan catatan koma on call on call tanggap darurat dan RR jadi langsung F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.SC) : Boleh, itu Pak. Bisa Pak. KEPALA BNPB : Loh, itu kan kita ubah Pak F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Undang-undangnya ya KEPALA BNPB : Kita ubah gitu loh F-PKS (HJ. LEDIA HANIA AMALIAH, S.Si., M.PSi.,T) : Baik lah. Jadi kalau begitu di ini point ke-3d Komisi VIII DPR memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai usulan tambahan anggaran sebagai berikut : (d) itu terkait dengan dana siap pakai ya Pak ya? Dana siap pakai sebesar
40
KEPALA BNPB : Istilahnya dana cadangan jangan siap pakai supaya RR bisa masuk F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.,T) : Oke. Dana sebab dana on call itu bukan terminologi yang biasa kan? Ini siap pakai. Dana cadangan. Oke, diganti itu dana cadangan, Komisi VIII DPR RI sudah betul tinggal kemudian meneruskan dana cadangan tadi dana cadangan langsung saja d. Ga usah pakai peningkatan karena semua fokus dari atas sudah di usulan penambahan anggaran jadi langsung dana cadangan, langsung saja d naikkan ke atas dana cadangan dana cadangan bencana ya? KEPALA BNPB : Ya, harus bencana kalau tidak ini ...... F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.,T) : Dana cadangan bencana sebesar , nominalnya berapa Pak? 6 Jadi 6 trilyun dari 4 menjadi F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc) : Tambahan dengan peruntukkan ya Bu. F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,M.PSi.,T) : Ya, sebentar supaya tidak salah 6 trilyun dengan prioritas peruntukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, dana cadangan bencana jadi terminologi yang akan dipergunakan dana siap pakai atau dana cadangan bencana. KEPALA BNPB : Dana cadangan bencana, harus ada bencananya tapi itu ada 2 skors. F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,M.PSi. T) : Dana cadangan bencana sebesar 4 triliun menjadi 6 triliun yang diperuntukkan. KEPALA BNPB : Sebagai dana siap pakai dan dana RR F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi., T) : Dan sebagai dana diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dan sesudah siap pakai bukanbukan, sesudah siap ada dan siap pakai dan dana rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, oke ya? kita ulang bacanya ya? Yang ke 3d. Dana cadangan bencana sebesar sebesarnya dihapus dana cadangan 41
bencana dari 4 trilyun menjadi 6 trilyun yang diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana , begitu Pak? KEPALA BNPB : Ditambah sedikit. Dana bantuan rehab-rekon gitu saja. Ini karena untuk mensiasati Kementerian Keuangan, bunyinya tadinya adalah bantuan berpola hibah, mereka tidak setuju. Berpola hibahnya kita buang, biar langsung. F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi., T) : Dana bantuan rehab, memang terminologinya begitu ya? Yang paling penting terminologinya, nomenklaturnya sama akan lebih memudahkan. Jadi diulang. Dana cadangan bencana dari 4 triliun menjadi 6 triliun yang diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Begitu ya? Bapak, Ibu ada lagi? Sudah? Oh dalam kurungnya itu ya Oke, ada lagi yang lain secara substansi? Pak Kepala ada lagi? sudah cukup? Cukup? Cukup ya? Baik lah. Bapak/Ibu kita telah menyepakati draft kesimpulan ini dan bisa menjadi kesimpulan dan saya serahkan kembali kepada Pak Ketua Komisi. Pada Pak Ketua Komisi dipersilakan. KETUA RAPAT : Oke, baik. Karena sudah ada kesepakatan terhadap kesimpulan rapat maka kita sepakati kesimpulan rapat sebagaimana yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ledia. Baik. Hadirin dan Seluruh peserta rapat yang saya hormati, Untuk mengakhiri rapat kita ini maka kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan untuk menyampaikan kata akhir. Silakan, Pak. KEPALA BNPB : Yang terhormat Pak Ketua dan Seluruh Ibu/Bapak Anggota DPR RI, Kita semakin lama semakin …. point kebutuhan sesungguhnya. Tadi kita laporkan setiap tahun itu kebutuhannya 30 triliun bahwa sampai saat ini kita baru 6 trilyun ga apa-apa naik, sebab kalau tadi langsung kita genjot dan RR 30 triliun saya ga yakin bisa. Jadi sebetulnya kesimpulan tadi adalah bagaimana kita sebetulnya sudah menunjukkan Anggota DPR RI ini kesetiaannya tentang masalah kebencanaan ini dengan..... Kalau kebutuhan 30 tirliun itu pengajuan dari Dapil Ibu/Bapak sekalian, tidak bisa kita. Saya kira itu salah satu yang kami sampaikan dan PR Ibu/Bapak sekalian tentu akan menjadi prioritas kami. Sebelum itu karena ini menjelang puasa Ramadhan, maka supaya lebih afdhol gitu diantara kita kalau ada catatan kecil, catatan-catatan didalam hati mohon dibuang Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kelemahan kami baik dalam rangka memuaskan dan menenangkan Bapak/Ibu sekalian, maupun juga dalam tutur kata. Assalamu'alaikkum Warahmatullahi Wabarakatuh.
42
KETUA RAPAT : Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan yang telah menyampaikan kata akhirnya. Jadi ada beberapa masukan sejauh ini. Saya kira Komisi VIII belum pernah apa namanya tidak mendukung satu pun bahkan penambahan point terakhir tadi saya tanya Pak Ustadz Sodik ini sebetulnya juga adalah hal-hal yang sangat positif dan perlu didukung oleh semua Anggota Komisi VIII dan tentu saja perlu juga nanti bersama-sama dengan BNPB untuk bagaimana supaya dana yang tadi kita usulkan itu bisa sama sama kita gunakan demi kemaslahatan bangsa dan negara kita yang saya kira memang dari waktu ke waktu pasti kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Baik. Kalau tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan atas nama Komisi VIII DPR RI, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan dan seluruh jajarannya yang sudah hadir pada rapat ini. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa kesimpulan rapat yang kita ambil pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan sehingga dengan demikian rapat ini betulbetul bermanfaat untuk BNPB, untuk Komisi VIII dan juga untuk Indonesia. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillah irabbil'alamin, rapat ini saya nyatakan ditutup. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 13.11WIB)
43
