BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme ini, pemerintahan Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya. Walaupun sampai kini masih terdapat tindak kekerasan di NAD, ini disebabkan oleh permasalahan menghadapi proses pendewasaan demokrasi dalam politik untuk pemilihan legislatif, bukan disebabkan oleh gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka. Spektrum kekerasan yang terjadi di NAD masih pada tahap spektrum kekerasan rendah. Kekerasan tersebut masih bisa dihadapi oleh aparat kepolisisan dan sipil lainnya, sedangkan TNI hanya sebagai pendukung dalam menjaga keamanan NAD. Kondisi keamanan di daerah Papua sampai saat ini masih kondusif walaupun masih terjadi unjuk rasa dan aksi kekerasan terutama menjelang pemilu legislatif. Bentrokan bersenjata penguasaan bandara perintis di Kampung Kapeso dan insiden penembakan di Mimika yang menewaskan seorang warga negara asing serta serangkaian tindakan kekerasan bersenjata setelahnya adalah beberapa peristiwa yang memperlihatkan konflik kekerasan yang masih terjadi di Papua. Kejadian lain seperti aksi-aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera
Bintang Kejora menunjukan bahwa permasalahan separatisme di Papua cukup serius. Pemerintah terus mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan separatisme ini, baik melalui kegiatan represif terhadap kelompok-kelompok bersenjata maupun persuasif melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga penyelesaian ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka otonomi khusus bagi Papua. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis dan menggalang tokoh kunci gerakan separatis OPM. Tergalangnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata. I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia semakin kondusif walaupun ancaman separatisme masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat dan Pemerintah yang dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang memiliki sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Di Provinsi NAD, meskipun gerakan separatisme sudah hampir tiada, masih terdapat tindakan kekerasan yang terjadi. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NAD dan masih ada penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam masyarakat tentang UUPA tersebut. Perasaan saling curiga antara aparat Pemerintah RI dan mantan anggota GAM masih ada, terutama di tingkat grass root. Kondisi tersebut rawan terhadap upaya provokasi dari pihak-pihak yang tidak menghendaki perdamaian di Aceh. Para pelaku berbagai tindak kriminal/kekerasan yang belum dapat segera terungkap semakin menumbuhkan rasa saling curiga. Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua (GSP) di Papua meskipun jumlahnya makin kecil, masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Maraknya terjadi aksi bersenjata yang dilakukan menjelang dan pascapelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dilakukan oleh sejumlah elemen GSP untuk mengganggu 05 - 2
pelaksanaan Pemilu 2009. Hingga kini masih ada upaya dari GSP di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua. Pascapeluncuran Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentary for West Papua/IPWP) pada 15 Oktober 2008 di London, Inggris, sejumlah tokoh GSP di luar negeri meluncurkan International Lawyer of West Papua/ILWP (Grup Pengacara Internasional untuk Papua Barat) pada 3 s.d. 5 April 2009 di Georgetown, Guyana, Amerika Selatan. Oleh karena itu, di samping terus menjaga keamanan di Papua, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh GSP di luar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua. Di Maluku, meskipun tidak sebesar di Papua, gerakan separatisme juga muncul dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS). Kelompok ini terus aktif berjuang menggalang dukungan dana dan moral untuk mewujudkan Maluku merdeka. Mereka terus memanfaatkan momen-momen yang dianggap penting, seperti peringatan HUT RMS 25 April untuk menunjukan eksestensinya kepada dunia internasional. Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya harus komprehensif dan menyeluruh dalam semua bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
05 - 3
II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
DAN
HASIL-
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut: 1.
pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil;
2.
peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi;
3.
peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme;
4.
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi danpemerataan pembangunan antardaerah;
5.
pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya;
6.
penerapan konsep penyelesaian menyeluruh, dan bermartabat.
konflik
secara
damai,
Pemerintah cukup berhasil dalam menangani permasalahan separatisme dengan makin kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan tidak terjadinya aksi bersenjata yang berbahaya di daerah kritis lainnya. Dari 5 kasus separatisme yang telah terjadi selama 2007 semuanya telah berhasil diselesaikan oleh Polri. Upaya untuk mempertahankan perdamaian di NAD dilakukan dengan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki secara benar agar penyelesaian Aceh tetap berada dalam kerangka NKRI. Amnesti dan pemberian jaminan hidup terhadap 05 - 4
mantan kombat GAM serta relokasi TNI dan Polri dilakukan dengan penertiban senjata-senjata ilegal yang masih banyak beredar di masyarakat. Diberikannya kesempatan membentuk partai lokal dan mengakomodasi calon legislatif (caleg) dari partai lokal untuk duduk sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPRA maupun DPRK, telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2009. Penerbitan Perpres Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi Persetujuan Internasional dan Rencana Pembentukan Undang-Undang serta Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh secara hukum juga telah mengatur hubungan antara Pemprov NAD dan Pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, baik politik maupun sosial ekonomi dalam bingkai NKRI. Pemerintah berusaha mengeliminisasi permasalahan separatis di Papua, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Papua. Upaya untuk menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk masalah Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif. Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, misalnya menyangkut keberhasilan Pemilu 2009, inpres percepatan pembangunan, community development, dan implementasi otsus. Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani masalah separatis RMS di Maluku. Lobi terhadap pihak-pihak internasional agar membatasi pergerakan kelompok-kelompok pendukung RMS terus dilakukan. Dari hasil upaya tersebut, peringatan HUT RMS pada 25 April di Belanda sejak 2007 tidak lagi diadakan terpusat di kota besar seperti Amsterdam dan Den Haag, tetapi terpencar-pencar di kota-kota kecil yang jauh dari ibukota Belanda. Berkaitan dengan berkembangnya embrio separatisme di beberapa provinsi kaya 05 - 5
sumber daya alam, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembagian sumber daya alam yang lebih adil dan merata. Hal itu dilakukan agar mengurangi perasaan tidak puas masyarakat daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga tidak mudah untuk mendukung para anggota gerakan separatisme. Sementara, kebijakan pemekaran wilayah dimaksudkan agar dapat mendorong pembangunan sampai ke daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan upaya penganggulangan dan kewaspadaan terhadap ancaman separatisme, sejumlah kajian telah dilakukan, di antaranya adalah kajian tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik; Pokok-Pokok Pikiran tentang Upaya Komprehensif Menanggulangi Separatisme di Indonesia; Kajian Pemulihan Kondisi Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Kajian Kebijakan Strategis Mempertahankan Keutuhan Wilayah Nasional terhadap Ancaman Separatisme di Papua; Kajian Kebijakan Strategis Pemecahan Komprehensif Masalah Papua Secara Damai; Kajian Upaya Pemecahan Masalah di Papua Secara Komprehensif dan Integral dalam Rangka Memperkokoh NKRI; dan Kajian Rencana Tindak Menghadapi Kontigensi Nasional Separatisme Tahun 2007. Sementara, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi pimpinan nasional dalam kurun waktu 2005–2009 telah dilaksanakan pendidikan KRA/PPRA dengan peserta 644 orang, pendidikan KSA/PPSA dengan peserta 316 orang, dan penataran pemantapan wawasan kebangsaan dengan peserta 2.095 orang. III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di 05 - 6
Aceh, konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara “bermartabat” bertujuan agar pihak separatis tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya. Penguatan basis dukungan masyarakat melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP) menjadi tonggak utama untuk mengurangi ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah Pusat. Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga perbaikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dapat berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan militer sebagai langkah terakhir dan hanya akan diambil apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui dialog. Kebijakan pemekaran wilayah yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan pembangunan masyarakat di daerah akan tetap mendapatkan prioritas apabila hal itu dapat membantu masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat mencegah muncul dan berkembangnya embrio separatisme.
05 - 7
