ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
L IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 208 K/VI/KIPPS-M-A/2012 yang diajukan oleh: Nama
: Agus Yahya
Pekerjaan
: Swasta
Alamat
: RT/RW 005/010, Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
Dalam persidngan pemohon di dampingi saudara kandung Pemohon Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 2013, yang didalam persidangan didampingi oleh: 1. Nama
: Muhammad Said, Drs. (M. Said Sutomo)
Alamat
: J1 Hamzah Fansyuri No. 18 Surabaya
Pekerjaan
: Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur
2. Nama Alamat
: Mukharrom Had i Ku sumo : RT/RW 005/010, Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
Pekerjaan
: Swasta
selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap
Nama
: Pengadilan Negeri Bangil
Alamat
:J1. Dr. Sutomo No 25 Bangil 1
Yang di dalam persidangan,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 dan Surat Kuasa Nomor 02/SK/1II/2013 tertanggal 1 Mei 2013 dikuasakan kepada: 1. Rudita setya Hermawan, S.H M.H 2. Haris Budiarso SH Keduanya Hakim Pengadilan Negeri Bangil, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 30 April 2012, Permohoan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon di limpahkan kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Juni 2012, yang diterima pada tanggal 18 Juni 2012 dengan registrasi Nomor: 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012.
Kronologi [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 21 Maret 2012, yang di terima Termohon pada tanggal 26 Maret 2012. Adapun permohonan Pemohon adalah informasi dan dokumentasi penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nahuri bin Tasrip sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim atas Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. [2.3] Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat bernomor W14.U21/823/PA.03.01/III/2012 tertanggal 2 April 2012. Termohon meminta kepada Pemohon ke PN Bangil untuk menghadap Panitera/Sekretaris Bapak Suha’i, SH selaku PPID pada tanggal 9 April 2012. [2.4] Adapun permohonan informasi Pemohon di tanggapai oleh Termohon namun Pemohon tidak puas dengan tanggapan Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui surat tertanggal 11 April 2012. Surat pengajuan keberatan diterima pada tanggal 12 April 2012.
2
[2.5] bahwa atas keberatan dari pemohon maka Termohon menjawab keberatan melalui surat bernomor W14.U21/947/HK.03.01/IV/2012 tertanggal 17 April 2012. Termohon menjelaskan bahwa surat Pemohon tertanggal 21 Maret 2012 telah dibalas oleh Termohon pada tanggal 2 April 2012. Dan Termohon mengharapkan kedatangan Pemohon ke PN Bangil Jl. Dr. Sutomo No.25 menghadap Panitera/Sekretaris Bapak Suja’i, SH selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada hari Selasa, 24 April 2012. [2.6] Pengadilan Tinggi Surabaya mengirimkan surat bernomor W 14U./1877/HK.01/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, yang ditembuskan kepada Pemohon. Pengadilan Tinggi Surabaya meminta klarifikasi kepada Termohon atas laporan Pemohon. [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui surat tertanggal 30 April 2012 yang tercatat dan di register pada tanggal 2 Mei 2012 dengan nomor register 046/V/KI-Prov.Jatim-PS/2012 [2.8] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengeluarkan penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomor 005/KI-Prov.Jatim-PNTP.B/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang menyatakan menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon. Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melimpahkan permohoan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat dengan surat nomor 058/192/KI-Prov.Jatim/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 [2.9] Komisi Informasi Pusat menerima pelimpahan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 2012 yang registrasi dengan Nomor: 208 K/VI/KIP-PS-MA/2012. [2.10] Komisi Informasi Pusat mengeluarkan penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomor 188/X/KIP-PNTP-MPP.A/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui mediasi. [2.11] Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 November 2012 mengadakan Mediasi dan pada akhirnya Mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 7 Januari 2012.
[2.12] Menimbang pada sidang ajudikasi terdapat perubahan permohonan informasi yang di awali sebagaimana di maksud dalam paragraf [2.2] dalam persidangan Pemohon memfokuskan permohonan informasi dan dokumentasi, dimana para pihak sepakat untuk merubah permohoan informasi sebagaiamana dibahas dalam mediasi. Adapun permohoan informasi menjadi: (1) Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl;
3
(2) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (3) Penjelasan
tertulis
mengenai
salinan
putusan
perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan. (4) Permintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl.
Alasan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.13] Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah tidak dipenuhi permohonan informasi atau tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon.
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.14] Adanya harapan agar masyarakat tidak punya pikiran negatif terhadap lembaga peradilan.
Petitum [2.15] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.16] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon ada kasus yang sama di desa yang sama, bukti yang sama, pasal yang sama tapi berbeda putusannya, yakni yang satu divonis 7 (tujuh) bulan penjara dan satu lagi bebas. Disana ada pertimbangan yang janggal yakni tidak adanya dasar penetapan DPO. 2. Bahwa permohonan informasi yang diminta Pemohon adalah dokumen copy-nya seperti apa dan siapa yang mengeluarkan, nomor berapa, tanggal berapa, serta pertimbangan yang menyatakan DPO itu siapa. 3. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang diminta. 4. Bahwa Pemohon menghadirkan 3 (tiga) saksi dalam persidangan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, namun keterangan saksi tersebut tidak ada dalam pertimbangan putusan. Saksi-saksi tersebut adalah 1) Saiful Hadi (Ketua RW), Pak Arifi (Ketua RW); dan 3) Hasan (Ketua RT).
4
5. Bahwa Pemohon menyatakan Nahuri meskipun berstatus DPO masih menerima gaji lewat Bank Jatim. 6. Bahwa dalam permohonan informasi Pemohon fokus pada permohonan informasi berupa a. Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; b. Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; c. Penjelasan
tertulis
mengenai
salinan
putusan
perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan d. P ermintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl.
Surat-Surat Pemohon [2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-l
Foto Copy surat Permohonan informasi tertanggal 21 Maret 2012
Bukti P-2
Foto
Copy
tanggapan
Termohon
surat
bernomor
W 14.U21/947/HK.03.0l/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 Bukti P-3
Foto Copy surat Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID surat tertanggal 11 April 2012
Bukti P-4
Foto Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Infromasi kepada Komisi Informasi Jawa Timur tanggal 30 April 2012
Bukti P-5
Foto Copy Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomor 005/KI-Prov.Jatim-PNTP.B/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012
Bukti P-6
Surat Pelimpahan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur permohoan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat dengan surat nomor 058/192/KI-Prov.Jatim/V 1/2012 tertanggal 14 Juni 2012
Bukti P - 7
Foto Copy Putusan 607/Pid.B/2011/PN Bgl
Bukti P-8
Identitas diri Pemohon
Bukti P-9
Surat keterangan Pendampingan tertanggal 25 Maret 2013
Bukti P-10
1 bundel berkas limpahan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
5
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan pada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon menyatakan terkait putusan Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl atasan Termohon dari PT Surabaya pernah meminta petunjuk dari PN Bangil. Termohon sudah menyerahkan copy putusan kepada Pemohon. Akan tetapi PT Surabaya mengeluarkan surat W14-U/6195/Hk./XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa berita acara tidak dapat diberikan karena alasan teknis, dan copy putusan bisa diberikan tanpa stempel pengadilan. 2. Bahwa dalam perkara 607/Pid,B/2011/PN.Bgl berkasnya masih kasasi dimana berdasarkan keterangan Pansek Bangil data-datanya sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 22 April 2012 dan putusan kasasinya belum turun. Sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Baik putusan, berita acara, data-data dan barang bukti diajukan ke MA. 3. Bahwa mengenai berita acara ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur mengenai hal tersebut. 4. Bahwa yang berhak mendapat putusan adalah para pihak, penasehat hukum, dan keluarga H. Munir. 5. Bahwa pada saat sidang, Terdakwa Nahuri waktu disidang merupakan tahanan kota. Nahuri tidak hadir dalam beberapa kali persidangan, Ketua Majelis pada waktu itu yakni Pak putu memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan Nahuri dalam persidangan, tapi tidak bisa. Karena beberapa kali tidak hadir dan menghambat persidangan, maka hakim memerintahkan jaksa untuk terdakwa dilakukan tahanan rutan. Kalau orang tidak hadir panggilan pengadilan maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melakukan tahanan rutan. Pengadilan tidak mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Majelis memerintahkan Jaksa, kewenangan DPO bukan di pengadilan. Bahwa ketika terdakwa tidak dapat di hadirkan oleh jaksa (karena melarikan diri) maka status terdakwa menjadi DPO. 6. Bahwa apabila setelah terdakwa di ketemukan maka terdakwa dihadirkan pengadilan dan proses persidangan dapat dimulai kembali atas diri terdakwa. 6
7. Bahwa Perdes Tahun 2007 yang dijadikan dasar hakim memutus perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl berkasnya di kasasi yang diperiksa di Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu barang bukti. Dokumen informasi tersebut tidak dikuasai Termohon. 8. Bahwa tidak semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan masuk dalam putusan, namun tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Hal ini berdasarkan KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan bahwa prinsip minimum pembuktian bahwa untuk pembuktian hakim hanya butuh 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Dan ini merupakan kemandirian hakim. Sedangkan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 9. Bahwa Pasal 226 KUHAP mengatur bahwa putusan dapat diberikan pada pihak ketiga yang proporsional misalnya saksi korban dan atau korban tindak pidana. Itu semua berdasarkan permohonan ketua pengadilan. Kalau Pemohon ingin melihat berita acaranya hanya melihat saja tidak bisa mendapat copy-nya. 10. Bahwa Termohon menyatakan putusan yang hanya tertulis ttd saja adalah tidak resmi. Yang resmi, ada stempel dari pengadilan dan panitera. Dan dalam tiap putusan yang dikeluarkan ada panitera dan ada stempel. 11. Bahwa Termohon menyatakan bahwa status DPO karena Nahuri tidak mentaati perintah pengadilan. 12. Bahwa Berita Acara Persidangan tidak dalam penguasaan Termohon karena putusan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl belum berkekuatan hukum tetap dimana saat ini dalam proses kasasi dan berkas lengkap perkara tersebut masih di MA . 13. Bahwa untuk memperoleh salinan putusan biasanya atas dasar permohonan terlebih dahulu. Apabila disetujui kantor, Pemohon mendapat putusan tapi tidak ada ttd-nya. Istilahnya turunan putusan. 14. Bahwa kasus Nahuri belum selesai dan berkasnya masih hidup. Sehingga kasusnya masih bisa dilanjutkan apabila kemudian Nahuri ditemukan. Surat-Surat Termohon
[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Surat Kuasa Nomor 01/SK/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013
Bukti T-2
Surat Kuasa Nomor 02/SK/III/2013 tertanggal 1 Mei 2013
Bukti T-3
Focopy Identitas diri kuasa Termohon
Bukti T-4
Foto copy Surat keterangan Nomor. W.14-U.21/2445/Pid/XII/20I2 tertanggal 5 Desember 2012
Bukti T-5
Foto
copy
surat
Pengadilan
Tinggi
Surabaya
nomor
W. 14-
U/6195/Hk./XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 Bukti T-6
Foto Copy Surat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil nomor
7
W14.U21/907/HK.01.03/TV/2013 tertanggal 30 april 2013, perihal klarifikasi tertulis
[2.19] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohonpada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat RI., Nomor: 208 K7VI/KIP-PS/2012, Tanggal 28 November 2012, hasil Mediasi I Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berpegang pada pemenuhan informasi dan dokumentasi seperti yang telah disepakati oleh Termohon namun sampai dengan pelaksanaan sidang ajudikasi pertama dan kedua Pemohon belum menerimanya yaitu: (1) Apa dasarnya hakim menyatakan bahwa Nahuri in Tasrip itu sebagai DPO? (2) Perdes tahun 2007 yang dijadikan dasar hakim untuk memutus perkara Nomor: 607/Pid.B/2011/PN/Bgl, pada halaman 14; (3) Dalam perkara Nomor: 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, ada 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, namun dalam putusan keterangan 3 orang tersebut dihilangkan, apa alasan hakim menghilangkan keterangan 3 saksi itu? Apakah untuk memuluskan putusan bebas? (4) Dalam ajudikasi yang pertama yang dilaksanakan pada 25 Maret 2013 di Surabaya ada tambahan permohonan copy dokumentasi putusan Nomor: 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, yang ada tertanda (ttd) dari Majelis Hakim sebagaimana umumnya sebuah copy putusan yang diberikan kepada publik/Pemohon sebagai pelapor. Demikian
kesimpulan
tuntutan
Pemohon
tentang
sengketa
Informasi
dan
Dokumentasi Perkara Nomor: 206/I/VI/KIP-PS-M-A/2012 yang dapat Pemohon haturkan kepada Majelis Ajudikasi Komisi Informasi Republik Indonesia Yang Terhormat dengan harapan kiranya Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Informasi dan Dokumentasi yang Pemohon mohonkan. Karena bukan untuk 8
kepentingan pribadi Pemohon tapi untuk kepentingan publik yang awam terhadap persoalan hukum yang belakangan ini sering diplintar-plintir sesuai dengan kepentingan pemegang hukum.
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; B. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. C. Kedudukan hyukum (legal standing) Termohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
9
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang berkedudukan di kabupaten Bangil.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.3] sampai dengan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 21 Maret 2012, yang di terima Termohon pada tanggal 26 Maret 2012. Adapun permohonan Pemohon adalah informasi dan dokumentasi penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nahuri bin Tasrip sebagai dasar pertimbangan
10
hukum Majelis Hakim atas Putusan 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. (vide Bukti P-l)
Majelis
Hakim
Perkara
Nomor
2. Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat bernomor W 14.U21/823/PA.03.01/111/2012 tertanggal 2 April 2012. Termohon meminta kepada Pemohon ke PN Bangil untuk menghadap Panitera/Sekretaris Bapak Suha’i, SH selaku PPID pada tanggal 9 April 2012. (vide Bukti P-10) 3. Adapun permohon informasi Pemohon di tanggapi oleh Termohon namun Pemohon tidak puas tanggapan Termohon maka Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui surat tertanggal II April 2012. Surat pengajuan keberatan diterima pada tanggal 12 April 2012. (vide Bukti P-10) 4. bahwa atas keberatan dari pemohon maka Termohon menjawab keberatan melalui surat bernomor W14.U21/947/HK.03.01/IV/2012 tertanggal 17 April 2012. Termohon menjelaskan bahwa surat Pemohon tertanggal 21 Maret 2012 telah dibalas oleh Termohon pada tanggal 2 April 2012. Dan Termohon mengharapkan kedatangan Pemohon ke PN Bangil Jl. Dr. Sutomo No.25 menghadap Panitera/Sekretaris Bapak Suja’i, SH selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada hari Selasa, 24 April 2012. (vide Bukti P-3) 5. Pengadilan Tinggi Surabaya mengirimkan surat bernomor W14U./1877/HK.01/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, yang ditembuskan kepada Pemohon. Pengadilan Tinggi Surabaya meminta klarifikasi kepada Termohon atas laporan Pemohon.(vide Bukti P-10) 6. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui surat tertanggal 30 April 2012 yang tercatat dan di regsiter pada tanggal 2 Mei 2012 dengan nomor register 046/V/KIProv.Jatim-PS/2012 (vide Bukti P-10) 7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengeluarkan penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomor 005/KI-Prov.Jatim-PNTP.B/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang menyatakan menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon. Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melimpahkan permohoan penyelesaian sengketa infromasi publik Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat dengan surat nomor 058/192/KIProv.Jatim/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 8. Komisi Informasi Pusat menerima pelimpahan dari Komisi Infromasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 2012 yang registrasi dengan Nomor: 208 K/VI/KIP-PS-M-A/2012. [4.11] Menimbang dengan adanya perubahan permohonan informasi yang diawali sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.10] point 1 dalam persidangan para pihak sepakat 11
untuk mengrubah permohoan informasi sebagaiamana dibahas dalam mediasi. Adapun permohoan informasi mejadi: (1) Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi yang tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (2) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (3) Penjelasan
tertulis
mengenai
salinan
putusan
perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan (4) Permintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. K edudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.
[4.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan bahwa:
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.15] Menimbang Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pasal 1 angka 2 Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12
Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4.16] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang berada di Kabupaten Bangil.
[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.14] sampai dengan [4.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
D. Pokok Permohonan [4.18] Mpiimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan
dari Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11];
13
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
D. Pendapat Majelis [4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut. [4.20] Menimbang fakta persidangan permohonan informasi Pemohon menjadi: (1) Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (2) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (3) Penjelasan tertulis mengenai salinan putusan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangil) perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan (4) Permintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. Adapun atas perubahan permohonan informasi tersebut para pihak tidak ada yang keberatan sehingga majelis sependapat dengan para pihak bahwa tiga hal tersebut merupakan pokok permohonan informasi. Selanjutnya majelis komisioner akan mempertimbangan dengan mengklasifikasi atas permohonan informasi pemohon.
Apakah berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. merupakan informasi dikecualikan: [4.21] Menimbang dalam fakta persidangan terungkap: 1. Bahwa Perdes Tahun 2007 yang dijadikan dasar hakim memutus perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl berkasnya menjadi lampiran dalam kasasi yang diperiksa di Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu barang bukti. Sehingga Dokumen informasi tersebut tidak dikuasai Termohon. 2. Bahwa tidak semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan masuk dalam putusan, namun tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Hal ini berdasarkan KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan bahwa prinsip minimum pembuktian bahwa untuk pembuktian hakim hanya butuh 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Dan ini merupakan kemandirian hakim. Sedangkan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 14
3. Bahwa Pasal 226 KUHAP mengatur bahwa putusan dapat diberikan pada pihak ketiga yang proporsional misalnya saksi korban dan atau korban tindak pidana. Itu semua berdasarkan permohonan ketua pengadilan. Kalau Pemohon ingin melihat berita acaranya hanya melihat saja tidak bisa mendapat copy-nya. 4. Bahwa Berita Acara Persidangan tidak dalam penguasaan Termohon karena putusan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl belum berkekuatan hukum tetap dimana saat ini dalam proses kasasi dan berkas lengkap perkara tersebut masih di MA RI untuk proses pemeriksaan kasasi. [4.22] Menimbang Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan i.
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
Penjelasan Pasal 17 Huruf i UU KIP menyatakan : “Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antarBadan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. [4.23] Menimbang Pasal 17 huruf i UU KIP dan fakta persidangan diatas maka majelis komisioner
berpendapat
bahwa
berita
acara
persidangan
perkara
Nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl. merupakan informasi dikecualikan, adapun pertimbangan majelis komisioner adalah bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti T-4 dimana Berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl masih digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, dimana apabila informasi tersebut di buka dapat menghambat proses pemeriksaan dan penyusunan putusan karena adanya pengungkapan secara prematur.
[4.24] Menimbang Majelis komisoner berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangil dan Mahkamah Agung RI merupakan satu kesatuan Badan Publik, sehingga apabila informasi atau dokumen Berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl diungkap
15
dapat berkonsekuensi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 17 huruf i angka 2 UU KIP yaitu “Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antarBadan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka majelis komisioner berpendapat bahwa berita acara perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl merupakan informasi dikecualikan untuk Pemohon sampai dengan dikeluarkanya putusan kasasi atas perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. dengan demikian Berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl akan menjadi informasi terbuka setelah Termohon mendapatkan putusan kasasi dan Pemohon dapat membaca Berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl tanpa melalui mekanisme permohonan informasi ulang dengan demikian mengharuskan kepada Termohon untuk memberikan akses atas berita acara persidangan perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl kepada Pemohon setelah dikeluarkannya putusan kasasi perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl.
Apakah Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl
merupakan
informasi
yang
dikecualikan? [4.25] Menimbang dalam persidangan Termohon menerangkan 1. Bahwa pada saat sidang, Terdakwa Nahuri waktu disidang merupakan tahanan kota. Nahuri tidak hadir dalam beberapa kali persidangan, Ketua Majelis pada waktu itu yakni bpk Putu memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan Nahuri dalam persidangan, tapi tidak bisa. Karena beberapa kali tidak hadir dan menghambat persidangan, maka hakim memerintahkan jaksa untuk terdakwa dilakukan tahanan rutan. Kalau orang tidak hadir panggilan pengadilan maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melakukan tahanan rutan. Pengadilan tidak mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Majelis memerintahkan 16
2. 3.
4. 5.
Jaksa, kewenangan DPO bukan di pengadilan. Bahwa ketika terdakwa tidak dapat di hadirkan oleh jaksa (karena melarikan diri) maka status terdakwa menjadi DPO. Bahwa apabila setelah terdakwa di ketemukan maka terdakwa dihadirkan pengadilan dan proses persidangan dapat dimulai kembali atas diri terdakwa. Bahwa Termohon menyatakan putusan yang hanya tertulis ttd saja adalah tidak resmi. Yang resmi, ada stempel dari pengadilan dan panitera. Dan dalam tiap putusan yang dikeluarkan ada panitera dan ada stempel. Bahwa Termohon menyatakan bahwa status DPO karena Nahuri tidak mentaati perintah pengadilan. Bahwa kasus Nahuri belum selesai dan berkasnya masih hidup. Sehingga kasusnya masih bisa dilanjutkan apabila dikemudian hari Nahuri ditemukan.
[4,26] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti Termohon (vide Bukti T-6) terungkap fakta bahwa atas permohonan informasi Pemohon, Termohon memberikan klarifikasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya adapun tanggapan sebagai berikut; 1. Dokumentasi mengenai daftar pencarian orang tidak ada di Pengadilan Negeri Bangil, dan telah di informasikan bahwa Pemohon dapat meminta kepada Kejaksaan Negeri Bangil yang saat itu di dalam persidangan diperintahkan oleh majelis hakim yang mengenai perkara Nahuri Bin Tasrip untuk memasukkan Nahuri bin Tasrip dalam DPO dikarenakan Nahuri bin Tasrip tidak pernah hadir lagi di persidangan dan jaksa penuntut umum tidak mampu lagi menghadirkan di persidangan karena yang bersangkutan menurut Jaksa Penuntut Umum telah melarikan diri. 2. Bahwa Hakim telah memutuskan perkara Nomor : 607/Pid.B/2011/PN.Bgl adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dari keterangan Para saksi dan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum, semua termuat secara lengkap dalam Berita acara persidangan yang saat itu tidak bisa diberikan kepada Pemohon karena perkara tersebut masih dalam proses Kasasi dan bekas lengkap telah di kirim ke MA RI untuk diperiksa dan diadili oleh MA RI (vide bukti T-4 dan T-6) 3. Dalam perkara Nomor : 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, tidak benar ada (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang dihilangkan, semua saksi yang hadir dalam persidangan dan di catat keterangannya secara lengkap dalam berita acara Persidangan dan telah pula dipertimbangkan secara komprehensif dalam putusan kami, informasi ini dibuat Termohon dan disampaikan dengan jelas kepada yang bersangkutan (Pemohon) namun yang bersangkutan tidak terima, Termohon tidak dapat menginformasikan 17
lebih dari pada penjelasan klarifikasi di antara kami sebagai hakim tingkat Pertama yang menyidangkan perkara tersebut tidak diperkenankan mengomentari Putusan Kami, karena putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap dan masih proses upaya hukum kasasi. 4. Mengenai copy petikan putusan perkara Nomor: 607/Pid.B/2011/PN. Bgl setelah kami konfirmasi kepada petugas informasi Pengadilan Negeri Bangil, bahwa Pengadilan Negeri Bangil pernah menjawab Saudara Agus Yahya tertanggal 21 Desember 2012 yang pada intinya suratnya hampir sama dengan surat yang dikirim Pemohon kepada Ketua Hakim ajudikasi Komisi Informasi RI. Tertanggal 25 maret 2013, bahwa dalam jawabannya surat kami tertanggal 28 Pebruari 2013, nomor W14.U21/461/HK.01.03/11.2013
foto
copy
putusan
perkara
nomor
:
607/Pid.B/2011/PN. Bgl yang telah Termohon berikan kepada yang bersangkutan berdasarkan pasal 33 SK MA No 144/KMA/SK/VIII/2007 dan menunjuk surat bapak Ketua Pengadilan
Tinggi
Surabaya tertanggal 26 Desember 2012
nomor;
W14.U21/6I95/X1I/2012 bahwa untuk permintaan foto copy putusan dapat di berikan tanpa di bubuhi stempel pengadilan disamping itu yang bersangkutan juga pernah Termohon berikan penjelasan secara langsung kepada Pemohon waktu berkunjung ke Pengadilan Negeri Bangil tentang hal tersebut dan yang bersangkutan dapat menerima dan memahami.
[4.27] Menimbang Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UU KIP menyebutkan (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkata. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
[4.28 ] Menimbang Pasal 52 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan. (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. [4.29] Menimbang bahwa terkait dengan penjelasan pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl majelis komisioner berpendapat berdasarkan 18
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UU K IP, Pasal 52 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman, keterangan Termohon dan bukti T-6 bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikin memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis kepada Pemohon sebagaimana terurai dalam bukti T- 6 sudah merupakan bentuk penjelasan atas pokok permohonan infromasi, Adapun penjelasan atas permohonan informasi a quo tetap di lakukan oleh PPID atau atasan PPID (Termohon) bukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.
Apakah Penjelasan tertulis mengenai salinan putusan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangil) perkara Pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan dan permintaan turunan resmi putusan perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl,
merupakan
informasi
yang
dikecualikan? [4.30] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan bahwa untuk memperoleh salinan putusan biasanya atas dasar permohonan terlebih dahulu. Apabila disetujui kantor, Pemohon mendapat putusan tapi ada ttd-nya. Istilahnya turunan putusan.
[4.31] Menimbang Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UU KIP menyebutkan (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: e. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; f informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; g, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau h. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
[4.32] Menimbang Pasal 52 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan. (2) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. [4.33] Menimbang Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menyebutkan C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. C. 2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan 19
1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatanhukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
[4.34] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Penjelasan tertulis mengenai salinan putusan tingkat
Pertam a
(Pengadilan
Negeri
Bangil)
perkara
Pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan m erupakan
informasi
terbuka
dan
memerintahkan
kepada
Termohon
untuk
memerikan pejelasan tertulis [4.35] M enimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.33] majelis komisioner berpendapat permintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl majelis komisioner berpendapat bahwa informasi atau dokumen Termohon
tersebut m erupakan untuk
informasi terbuka
memberikan
turunan
dan
putusan
memerintahkan perkara
pidana
kepada nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa (1) Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, merupakan informasi dikecualikan untuk Pemohon sampai dengan dikeluarkannya putusan kasasi atas perkara Nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl 20
(2) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl merupakan informasi informasi terbuka. (3) Penjelasan
tertulis
mengenai
salinan
putusan
perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan dan permintaan turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. merupakan informasi terbuka. [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memperlihatkan kepada Pemohon berupa: Berita acara persidangan yang didalamnya memuat saksi-saksi tidak masuk dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl, dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl diterima oleh Termohon dari Mahkamah Agung RI. [6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi Tertulis kepada Pemohon berupa: (1) Penjelasan tertulis tentang pertimbangan penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa atas nama Nahuri bin Tasrip yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl; (2) Penjelasan
tertulis
mengenai
salinan
putusan
perkara
pidana
nomor
607/Pid.B/2011/PN.Bgl yang didapatkan Pemohon tapi tidak terdapat tandatangan (3) Turunan resmi putusan perkara pidana nomor 607/Pid.B/2011/PN.Bgl. dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Rahman Ma’inun selaku Ketua merangkap Anggota, Amirudin dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 15 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Mei 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Inaneni R Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
21
Ketua Majelis
(Abdul Rahman Ma’mun)
Anggota Majelis
Anggota Majelis r? b
M
(Henny S. Widyaningsih)
(Amirudin)
Petugas Kepaniteraan r'
(Isnaneni R Siregar )
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 15 Mei 2013 Petugas Kepaniteraan
(Isnaneni R Siregar)
22
