PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
HASIL PENILAIAN KINER JA PHPL
PT. BELAYAN RIVER TIMBER Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara – Provinsi Kalimantan Timur IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. 853/Kpts/VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 Luas Areal : ± 97,500 Ha
Oleh LP -P H PL P T . TU V R H E I NLA N D IN DON E SIA
ID E NT IT A S L P - P H P L P T . T U V R h ei nl and I nd o n e s i a 1.
Nama LV-LK
2.
Nomor Akreditasi
3.
Alamat
: :
PT. TÜV Rheinland Indonesia LPPHPL-016-IDN
:
Menara Karya Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp : 021- 579 44 579 Fax : 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
4.
Akte Pendirian terakhir
dan
perubahan :
• Pendirian : Akte notaris Ani Suhartati Hadiono,SH No.3 tanggal 11 September 1996 • Perubahan terakhir : Akte notaris Fitri Susanti,SH. M.Kn No.02 tanggal 26 Maret 2012.
5.
Pengurus Lembaga VLK (berdasarkan Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt akte notaris H. Dana Sasmita,SH No. 17 tanggal 20 September 2010)
:
Komisaris : Michael Franz Jungnitsch Komisaris : Nirmala Chandra Dewi Motik Komisaris : Indaryati S. Adisuryo Motik Direktur Utama : M. Bascharul Asana Direktur : Abdul Qohar Direktur : Edmundus Wiharyono Kepala LV-LK dan LP-PHPL : Dian S Soeminta
6.
Legalitas Usaha/Perusahaan
:
• Izin
Usaha
Tetap
Perdagangan
No.
328/T/Perdagangan/1999 tanggal 21 Juni 1999. • TDP : 09.03.1.70.27469, berlaku s/d 11 Feb 2014 • NPWP : 01.071.818.7-058.000 7.
Tim Auditor VLK
:
1. Hendra Fachrurozy, S. Hut (Lead auditor merangkap auditor VLK) 2. Ir Endang Abdul Rosad (Auditor Aspek Prasyarat) 3. Ir Amin Pujianto (Auditor Aspek Produksi) 4. Ir Sapto Hadi Winarno (Auditor Aspek Ekologi) 5. Drs Burhanuddin Gala (Auditor Aspek Sosial)
8.
Pengambil Keputusan
:
Dian S. Soeminta, S.Hut
ID E NT IT A S P E R U S A H A A N P T B e l ayan R i v e r T i m b e r Organisasi / Auditee
PT. Belayan River Timber
Nomor IUPHHK
Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 853/Kpts/VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999.
Luas Areal
± 97,500 Ha
Lokasi
Kecamatan Long Bagun - Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Tabang - Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Busang - Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
Alamat kantor
Kantor Jakarta : Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 2 Kamar 218B, Jl. Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Selatan, Indonesia. 10270 Telp & Fax : 021-5720204 Website : http://integroup-indonesia.com dan http://www.belayanriver.com Email :
[email protected] atau
[email protected] Kantor Kalimantan Timur : Komplek Pesona Mahakam, Ruko No.09, Jl. Pelita, Kecamatan Harapan Baru, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia. Telp : 0541-7268020 / 7268021. Fax : 0541-7268822
Kategori Unit Manajemen Akte perusahaan
Telp : 0541-263893, Fax : Alam 0541-263107 Pemegang IUPHHK Hutan • Pendirian perusahaan : Akte notaris Mohammad Ali,SH No. 13 tanggal 31 Januari 1972 • Akte perubahan terakhir : Akte notaris Hestyani Hassan, SH, M.Kn No.221 tanggal 18 Mei 2009 tentang hasil keputusan pemegang saham.
Susunan pengurus perusahaan (berdasarkan akte notaris Hestyani Hassan, SH, M.Kn No.221 tanggal 18 Mei 2009)
Susunan Komisaris : • Komisaris Utama : Halim Rusli • Komisaris : Johan Wijaya Susunan Direksi : • Direktur Utama : Dr Untung Iskandar • Direktur Operasional : Ir Andreas Nugroho Adi • Direktur Keuangan : Lanny K Wardoyo
R I NG K A S A N T A H A P A N
Tahapan
Waktu dan Tempat
15 Juni 2012 / Kantor PT Dokumen yang tersedia pada audit Belayan River Timber - tahap I adalah dokumen SK Jakarta IUPHHK, Buku RKT Tahun 2011, dokumen tata batas, dokumen visi & misi, dll. Sedangkan secara lengkap tersedia di Camp & Samarinda.
Audit Tahap I
Konsultansi Publik dibutuhkan)
Ringkasan Catatan
(bila
2 Juli 2012 / Ruang Kelas SDN Inpres 010 Long Merah
• Acara dihadiri 26 orang dari
berbagai pihak yaitu Kepala Desa Long Merah, Kepala Desa Laham, Kepala Desa Rukun Damai, Warga Long Merah, Warga Laham, Polsek Long Bagun, Koramil Long Bagun, APHI Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Adat, Guru SDN Long Merah, BPK Long Merah, Kecamatan Long Bagun, dll (rinci terdapat dalam absensi Konsultasi public).
• Beberapa pokok diskusi didalam
konsultasi public (rinci terdapat dalam rekaman masukan stakeholder) :
• Musyawarah
program dan implementasi CSR tidak transparan kepada masyarakat dimana hanya kepada pengurus desa saja.
• Masyarakat belum tahu secara
pasti mengenai batas areal Unit Manajemen.
• Kondisi S.Merah pada saat
hujan sedikit saja telah keruh, banyak erosi dan cepat dangkal.
• Terdapat fee produksi dimana
besaran dan mekanismenya telah disosialisasikan pada awal RKT.
• Tenaga
kerja lokal telah diserap oleh perusahaan namun ada pandangan pilih kasih.
• Kegiatan illegal logging tidak
ada diareal Unit Manajemen dan keamanan Unit Manajemen dalam kondisi kondusif.
• Provinsi Kaltim terkena kuota
produksi sehingga berimbas kepada Unit Manajemen.
Tahapan Kordinasi dengan instansi kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur & BP2HP Wilayah XIII Samarinda)
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
• Saat kedatangan • Semoga dapat melaksanakan Penilaian secara objektif dan dilakukan pada tanggal independen. PT BRT merupakan 29 Juni 2012 di Kantor salah satu IUPHHK-HA yang ada Dinas Kehutanan Provinsi di Kalimantan Timur bagian hulu Kalimantan Timur & dan masih aktif sampai saat ini, Kantor BP2HP Wil XIII membayar DR/PSDH, objek Samarinda SIPUHH, dan RKT Tahun 2011 • Saat kepulangan telah disahkan. dilakukan pada tanggal 06 Juli 2012 di Kantor • Terima kasih atas informasinya dan telah melaksanakan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Penilaian PHPL di wilayah Kalimantan Timur & Kalimantan Timur. Untuk hasil Kantor BP2HP Wil XIII ataupun masukan yang terkait Samarinda dengan instansi kami maka mohon kami dapat disampaikan melalui email agar dapat sebagai bahan pembinaan. • Untuk agenda pelatihan Ganis PHPL bila tidak ada di Wilayah XIII Samarinda maka UM dapat mengikuti pelatihan di BP2HP wilayah yang lain dalam rangka memenuhi kualifikasi tenaga teknisnya. Jum’at, 29 Juni 2012 / Ruang Pertemuan Kantor PT Belayan River Timber di Samarinda
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan PT Belayan River Timber yang terdiri dari Management Representative, Kordinator sosial budaya, PH Samarinda, logistic, produksi, mechanic, Binhut, plantation, manager camp, transportation dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah 1). Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur verifikasi dan ketentuan/mekanisme pengambilan keputusan serta meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data; 2). Dokumendokumen yang lengkap dalam pelaksanaan audit tersedia di camp; 3). Pelaksanaan audit sesuai dengan audit plan maka auditor terbagi dua yaitu ke blok a dan blok b selanjutnya pada hari Senin bergagung di blok b. Kedua belah pihak menandatangani notulensi rapat pembukaan.
Tahapan Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat dan
Pertemuan Penutupan
29 Juni s/d 04 Juli 2012 - Kantor di Samarinda - Kantor Basecamp di Long Merah - Observasi lapangan ke Blok A dan Blok B.
05 Juli 2012 Ruang Pertemuan Camp PT Belayan River Timber – Long Merah
Pengambilan Keputusan
19 Juli 2012 Kantor PT. Indonesia.
TUV Rheinland
Ringkasan Catatan Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 1 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT Belayan River Timber yang terdiri dari Management Representative, manager camp, bagian perencanaan, produksi, transportasi, PH Samarinda, Kordinator Sosial-Budaya dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan untuk verifier yang berpotensi Buruk (PHPL) dan berstatus tidak memenuhi (VLK). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
R I NG K A S A N H A S IL P E NIL A IA N A. Penilaian Kinerja PHPL Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat • Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
P 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
• Realisasi tata batas < 100% tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang. Baik
• Tidak ada konflik batas dengan pihak lain atau terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. • Tidak ada perubahan fungsi kawasan • Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. • Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.
P 1.2. Komitmen Pemegang Izin
Baik
• Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). • Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi
P 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan P 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA / RE / HT / Pemegang Hak Pengelolaan
P 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
• Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sedang
• Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana. • Dokumen lengkap.
ketenaga-kerjaan
tersedia
tetapi
tidak
• Tersedia struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. • Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Baik
• Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. • Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Baik
• Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. • Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak. • Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi pihak. • Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak.
2. Produksi
Pd 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Baik
• Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi yang realistis/benar. • Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT/petak) sesuai dengan RKUPHHK /RPKH. • Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
Pd 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
• Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survey potensi/hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). Baik
• Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. • Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. • SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. • Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.
Pd 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Pd 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan
Baik
• Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). • Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Baik
• Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. • Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. • Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi semua tingkatan permudaan / pohon 16% - 30%. • Fe berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69. • Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKU yang sah.
Pd 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya
Baik
• Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. • Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. • Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan. • Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Pd 2.6. Tingkat investasi dan re-investasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
• Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%). Baik
• Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. • Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA melebihi 80% tapi belum seluruhnya. • Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan.
3. Ekologi • Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL, RKU/RPKH; tetapi tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya. E 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
• Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya. Sedang
• Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%. • Tidak semua para kawasan lindung.
pihak
mengakui
keberadaan
• Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping. E 3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
Sedang
• Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. • Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai. • Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. • Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.
E 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Sedang
• Tersedia personilnya tetapi kualifikasinya tidak memadai.
jumlah
dan/atau
• Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. • Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. • Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
E 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
E 3.5. untuk :
Pengelolaan
Sedang
• Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
flora
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak,
Sedang
2. Perlindungan
terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik.
• Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.
E 3.6 Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
• Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Sedang
• Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
2. Perlindungan
terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
• Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial • Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. S 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
• Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Sedang
• Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. • Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. • Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. • Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.
S 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
• Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Baik
• Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. • Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. • Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
S 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
• Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. Baik
• Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. • Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi • Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. • Terdapat bukti dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. • Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
S 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik
• Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. • Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. • Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. • Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
S4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
Baik
• Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. • Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. • Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Alam Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P.1
K.1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya
b.
Memenuhi
IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya
Memenuhi
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
c.
Memenuhi
Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
a.
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
b.
Tidak Diverifikasi
PT BRT merupakan IUPHHKHutan Alam maka tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pmebangunan HTI.
Memenuhi
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan
P.2
K.2.1
2.1.1
a.
b.
K.2.2
2.2.1
2.2.2
P.3
K.3.1
3.1.1
Memenuhi
3.1.2
3.1.3
Memenuhi
a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. LHP dengan fisik kayu sesuai c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
a.
Memenuhi
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen
b.
Memenuhi
Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi secara konsisten
Memenuhi
Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)
a.
Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
b.
Memenuhi
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
Memenuhi
Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
3.3.1
Memenuhi
Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
3.3.2
Memenuhi
Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia
4.1.1
Memenuhi
Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
b.
Memenuhi
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
a.
Memenuhi
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Memenuhi
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang
3.1.4
K.3.2
3.2.1
c.
K.3.3
P.4
K.4.1
4.1.2
P.5
K.5.1
5.1.1
a.
c.
K.5.2
5.2.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
5.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau PP
5.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja masih di bawah umur
yang
