PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK- HA PT. YOTEFA SARANAN TIMBER SK IUPHHK-HA Nomor : SK.570/Menhut-II/2011 Tanggal : 3 Oktober 2011 Luas Areal : ± 123.565 Ha
Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
Oleh : LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. YOTEFA SARANA TIMBER
1.
IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1.
Nama Lembaga Sertifikasi :
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Alamat
Menara Karya 10th Floor
:
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21579 44 579 e-mail :
[email protected] 3
Akte Pendirian :
No. 3 tanggal 11 September 1996 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH, dengan Akta perubahan 1998 Notaris Widodo, SH No. 2003 Notaris Widodo, SH
:No. 3 tanggal 28 Juli Siti Mariam Muchtar 6 tanggal 10 September Siti Mariam Muchtar
Akta No.34 tanggal 14 Juli 2010 Notaris H. Dana Sasmita, S.H Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn 4.
Pengurus Lembaga VLK :
Komisaris Utama :
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Fitri Susanti, S.H, M.Kn Holger Helmut Kunz , DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH, DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA. Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 4.
Tim Auditor PHPL-VLK
Endang Abdul Rosad (Lead/Prasyarat) Darnawi (Auditor Produksi) Abdulah Mujahid (Auditor Ekologi) M. Nurul Anwar (Auditor Sosial) Yudi Wahyudin (Auditor VLK)
2.
IDENTITAS AUDITEE
1.
Nama Unit Manajemen
2.
Alamat
PT. YOTEFA SARANA TIMBER Kantor Pusat Jakarta: Komplek Wisma Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav 67 Slipi Jakarta 11410 Tlp : (021)5306448 Fax : (021)5306458 Kantor Cabang: Jl. Gunung salju (Depan Gereja Bethani) Fanindi Manokwari, Papua Barat 98311 Tlp : (0986)212996 Fax : (0911) 211652
3.
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua Barat
4.
Luas Areal Hutan yang Disertifikasi SK IUPHHK -HA
± 123.565 Ha
Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 9 November 2006 B. Rum Riviani Warsito, SH, susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:
5. 6.
SK.570/MENHUT-II/2011, tanggal 3 Oktober 2011 (Perpanjangan)
Komisaris
: Agus Sutanto
Direktur Utama : Hunawan Widjajanto Direktur 7.
Pemilik Perusahaan/Saham
: Ir. I.A. Soegeng Soetanto
1. Agus Sutant 2. Andi Sutanto 3. Yunita Koeswoyo 4. Hunawan Widjajanto
8.
Penanggung Jawab Sertifikasi
Ir. Neneng SM Teguh
3.
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Audit Tahap I Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Konsultasi Publik
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tanggal September Berdasarkan hasil audit I disimpulkan 2014, PT. TUV dapat dilanjutkan audit II Rheinland Indonesia Tanggal 10 Oktober 2014 dan Tanggal 17 Oktober 2014, Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat, BP2HP dan BPKH
Koordinasi
di
BP2HP,
Dinas
Tanggal 11 Oktober 2014, Base Camp Touh PT. YST di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua barat
Konsultasi publik ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Kampung Atibo, Lembaga Masyarakat Adat, Kepala Suku Yettu, Kepala Kampung Tihibo, Kepala Kampung Pasamai, JPIK Kab. Teluk Bintuni, Babinsa Manimeri.
Kehutanan Propinsi, BPKH dilakukan pada saat datang dan selesai penilaian lapangan. Auditor meminta masukan kinerja auditee dan memberikan laporan pada waktu koordinasi setelah penilaian lapangan
Hasil Konsultasi Publik Telah dibuat Berita Acara. Pertemuan Pembukaan
Tanggal 11 Oktober 2014, Base Camp Touh PT. YST di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan PT Yotefa sarana Timber yang hadir terdiri dari Management Representative, Manager Pengusahaan Hutan, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Staf PT Yotefa Sarana Timber serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah : Pembukaan Rapat dan Perkenalan Seluruh Tim Auditee Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/ mekanisme pengambilan keputusan Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi
data. Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan Penandatanganan Pertemuan
Berita
Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 11 s/d 15 Oktober 2014, Base Camp Touh dan Areal Kerja PT YST
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 16 Oktober 2014, Base Camp Touh PT. YST di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT. Yotefa Sarana Timber yang terdiri dari : dari Management Representative, Manager Pengusahaan Hutan, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Staf PT Yotefa Sarana Timber serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Pengambilan Keputusan
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang
1.2.Komitmen Pemegang Izin
Sedang
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Sedang
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. YST di kantor lapangan belum lengkap. Penataan batas PT. YST belum temu gelang ( < 100%), dengan realisasi sepanjang (76,06%), namun terdapat upaya untuk mencapai tata batas hingga temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Pedoman tata batas Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT. YST yaitu Pemerintah, Pemegang IUPHHK-HA lain dan masyarakat sekitar arel kerja sebagai pemegang hak ulayat dan tidak terdapat konflik batas Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Areal kerja IUPHHK-HA PT. YST seluas ± 123.565 Ha terletak pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) Tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain Terdapat komitmen pemilik ijin untuk melakukan PHPL yang dinyatakan secara tertulis dalam visi, misi dan tujuan perusahaan Telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi IUPHHKHA PT. YST kepada karyawan dan sebagian masyarakat serta dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi yang dilampiri daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi namun pemahaman Visi dan Misi Perusahaan dari karyawan level bawah masih kurang Visi misi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan PHPL namun masih belum seluruhnya. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan jumlahnya masih kurang. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. YST pada tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 63,15 % dari rencana Dokumen ketenagakerjaan PT. YST tersedia lengkap
Kriteria dan Indikator
Nilai
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK– HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Baik
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Baik
Ringkasan Justifikasi
Tersedia Struktur organisasi dan job description PT. YST yang disahkan SK Direktur PT. YST Nomor 005/SDM-E/YST/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014 PT. YST telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Cabang Manokwari, dan Base Camp Tou Organisasi SPI tersedia, tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan penebangan pada Blok RKT 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat (Marga Teinom, Horna, Tiri, Onyo, Menci, dan Marga Iba), telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai Terdapat sebagian persetujuan dari para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. YST Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari seluruh masyarakat Kampung yang ada di sekitar areal kerja Terdapat persetujuan dalam proses penetapan Kawasan Lindung dari sebagian para pihak
Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Sedang
2.2 Tingkat penebangan/ pemanenan lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama
Sedang
Terdapat dokumen rencana jangka panjang sepuluh tahunan berupa RKUPHHK yang berdasarkan hasil IHMB periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh pejabat Departemen Kehutanan dengan nomor SK. 15/BUHA-2/2013 Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun 2010 dan 2011 telah sesuai dengan Blok pada rencana jangka panajang (RKPHS & RKL IV) Blok 2013 telah sesuai dengan Blok yang direncanakan pada RKUPHHK periode tahun 2013 s/d 2022 sedangkan blok 2014 tidak sesuai dengan RKUPHHK. Blok tebang pada tahun 2011/2012 belum mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang Tanda batas blok dan petak yang tidak terlihat dengan jelas dilapangan Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/Survei Potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, dan memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon)
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Baik
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Sedang
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
Baik
PT. Yotefa Sarana Timber telah melakukan pengukuran di Plot PUP tetapi data data tersebut tidak dapat dilakukan analisis Hasil pengukuran PUP selama 5 tahun terakhit belum dilakukan analisis sedangkan penentuan jatah tebangan tahunan menggunakan data hasil IHMB Terdapat dokumen SOP seluruh tahapan Silvikultur sistem TPTI yang telah dilaksanakan di areal kerja dan pada prosedur kerja/prosesnya SOP PAK belum sesuai dengan ketentuan teknis Unit manajemen telah melaksanakan seluruh kegiatan TPTI tetapi masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan SOP yang disusun dan disahkan Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata yang terdiri dari kelompok meranti , kelompok rimba campuran dan kelompok kayu Indah Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3.
Terdapat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan dengan NO. PROD-03 versi : 01, namun belum berdasarkan kondisi areal kerja Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon 20,6 % Fe ≥0,70
Terdapat dokumen RKT 2010 s/d 2014 yang disahkan oleh kepala dinas kehutanan propinsi Papua Barat dan disusun berdasarkan RKUPHHK periode tahun 2013 s/d 2022 Terdapat peta kerja sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihar a beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Kriteria dan Indikator
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Nilai
Buruk
Ringkasan Justifikasi
Realisasi volume tebangan, kurang dari 70% sedangkan luas sebesar 25,3 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT
Tidak terdapat laporan untuk tahun terakhir sehingga tidak terdapat pernyataan dari akuntan publik sedangkan nilai likuiditas dan solvabilitas rata rata < 100% dan rentabilitas positif Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di area lpemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 64,95%. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan
Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH,RKURPKH; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya Kawasan Lindung IUPHHK HT PT. YST yang sudah ditandai dan tanda batasnya dikenali seluas 92,54 %. Kondisi Kawasan Lindung sebagian besar berhutan 99,9 % dari total luas kawasan lindung Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50 %) Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung sudah ada, tetapi belum sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung PT. YST telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tetapi tidak mencakup seluruh gangguan yang ada PT. YST memiliki jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai tetapi kualifikasi personilnya belum memadai PT. YOTEFA Sarana Timber telah melakukan Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada
Kriteria dan Indikator
Nilai
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Sedang
Ringkasan Justifikasi
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Sedang
PT. YST telah mempunyai SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air cukup lengkap sesuai dengan potensi dampak (AMDAL, 1994 dan RKUPHHK 2013-2022), tetapi belum dilengkapi form isian, format laporan dan belum ada cap perusahaan Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik PT. Yotefa Sarana Timber tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai PT. YST telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dibuat pada tahun 1994, implementasinya berupa kegiatan penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman tanah kosong (eks TPK/TPn), pembuatan rintangan erosi (soil trap). Sedangkan yang belum diimplementasikan adalah kegiatan pembuatan bangunan konservasi /terasering di tebing jalan. IUPHHK PT. YST telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu Dokumen RPL tahun 1995.. Sedangkan implementasinya adalah pengukuran erosi, pengukuran tinggi muka air, pengukuran curah hujan dan dilaporkan secara periodic. Sedangkan yang belum diimplementasikan adalah pengukuran sedimen dan pengukuran kualitas air sungai PT. YST masih terdapat indikasi terjadinya dampak penting terhadap tanah dan air seperti erosi dan sedimentasi yang terjadi di kiri kanan jalan angkutan terutama yang kemiringan lerengnya > 15%. Upaya pengelolaan dampak dilakukan dengan pembuatan saluran drainase, sedimen trap serta penanaman di areal terbuka PT. YST mempunyai SOP Konservasi Pohon Dilindungi- Identifikasi fauna Jarang, Langka, terancam punah, endemik dan dilindungi dan Konservasi Pohon Dilindungi- Identifikasi flora Jarang, Langka, terancam punah, endemik dan dilindungi . SOP tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi sudah lebih dari 50 %. PT. Yotefa Sarana Timber telah terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang
PT. YST telah memiliki prosedur pengelolaan flora, yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah, endemik, tetapi sudah mencakup 50 % seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin YST telah mengimplementasikan pengelolaan flora mencakup 83 % dari seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang
PT. YST telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, yaitu SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah, endemik, tetapi sudah mencakup lebih dari 50 % dari seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin PT. YST telah mengimplementasikan pengelolaan fauna, tetapi belum sesuai dengan SOP Pengelolaan Fauna dan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah Terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai hak ulayat, mereka berburu satwa liar untuk dimakan
Sosial 4.1. Kejelasan
deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik
Telah tersedia dokumen yang berkaitan dengan dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, namun namun dokumen tersebut sudah tidak update lagi, karena disusun 16 tahun yang lalu, sehingga telah terjadi banyak perkembangan kondisis ekonomi dan sosial masyarakat. Namun demikian masih terdapat data yang bias digunakan diantaranya adalah data-
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.2. Implementasi
Sedang
tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Sedang
data kampung, nama nama suku dan kegiatan keagamaan Telah tersedia mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Permasalahan yang timbul dalam prakteknya berkaitan dengan fee kompensasai produksi kayu yang diselesaikan oleh Unit Manajamen langsung dengan suku pemilik hak tanah ulayat/adat. PT YST telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal legkap dan jelas Terdapat bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik. Telah tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Telah tersedia sebagian mekanisme yang terkait tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. PT. YST selaku pemegang izin telah melaksanakan sebagian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH Tersedia sebagian laporan kelola sosial terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Laporan kelola sosial yang dibuat hanya memuat data keuangan, foto kegiatan dan berita acara, serta belum dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan kegiatan Data dan informasi yang berkaitan tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tidak lengkap Telah tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.4. Keberadaan
Baik
mekanisme resolusi konflik yang handal
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
VLK
Baik
Tersedia sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumen perencanaa tersebut belum disusun secara terperinci menjadi detail rencana bulanan dengan indikator target pencapaian baik realisasi fisik maupun keuangan Telah terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Berdasarkan penelusuran dokumen/ laporan telah tersedia laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan kegiatan Telah tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas alur dan tahapan penyelesaian konfliknya Tidak tersedia peta konflik, namun tersedia peta hak ulayat yang disepakati oleh para ketua adat/suku. Setiap konflik yang timbul akibat kegiatan operasional PT YST dapat diselesaikan dengan baik Tersedia organisasi kelembagaan konflik namun belum memiliki rencana kerja dan rencana alokasi anggaran biaya operasional yang secara khusus untuk operasional kegiatannya Telah tersedia dokumen penanganan konflik yang jelas dan lengkap
Pemegang Izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. YST pada tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 63,15 % dari rencana
Telah tersedia dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya
Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan termasuk tunjangan kesejahteraan karyawan yang secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh PT. YST
Kriteria dan Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
a. PT. YST telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.570/MENHUT-II/2011, tanggal 3 Oktober 2011 di Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, Luas ± 123.565 Ha b. PT. Yotefa Sarana Timber dapat menunjukan SPP dan bukti bayar IIUPH : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum penerima setoran IIUPH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan sesuai dengan SPP
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
NA
c. tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar SK IUPHHK-HA PT. YST, seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain
Memenuhi
a. PT. YSR telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013-2022 yang telah disahkan oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam dan dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA serta telah memiliki RKT yang telah disahkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan
Memenuhi
b. PT. YST telah memetakan areal/lokasi yang tidak ditebang pada Peta RKTUPHHK-HA dan Peta Kawasan Lindung serta dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan
Memenuhi
c. Blok/petak tebang pada peta persetujuan RKT 2013 dan RKT 2014 seluruhnya telah ditandai dengan stempel/cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan
Memenuhi
a. PT. YST telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Periode 2013 – 2022 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.15/BUHA-2/2013 tanggal 22 April 2013 serta dilengkapi dengan Peta RKU dengan skala 1 : 100.000
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
NA
b. PT. Yotepa Sarana Timber adalah merupakan perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.570/MENHUTII/2011, tanggal 3 Oktober 2011, tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA pada PT. YOTEFA SARANA TIMBER atas areal Hutan Produksi seluas ± 123.565 Ha di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang berlaku selama 45 tahun, dari tanggal 3 Oktober 2011 s/d 2 Oktober 2056. Selama periode Oktober 2013 s/d September 2014, kegiatan penyiapan lahan seluruhnya dilakukan pada areal bekas hutan alam, sehingga PT. Yotefa Sarana Timber tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi
PT. YST telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014 yang telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP ; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor Batang di di lapangan sesuai dengan dokumen LHP
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
Kayu yang diangkut dari PT. YST dengan tujuan Industri telah disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKB, FA-KB) dan dibuat oleh pejabat yang berwenang
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHKHT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara dengan dokumen LHP terdapat kesesuiaan dan dapat ditelusuri sampai ke Blok/petak tebang (Tunggak)
Memenuhi
b. PT. YST telah menerapkan SI-PUHH Online dimana penandaan identitas log sudah menggunakan Barcode serta berdasarkan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa identitas pada kayu dapat ditelusuri sampai ke petak tebang
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
Arsip Dokumen SKSKB dan FA-KB sebagai lampirannya, tersedia dan seluruhnya dibuat oleh petugas yang berwenang
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
a. PT. YST telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH yang telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah disahkan
Memenuhi
b. Berdasarkan bukti bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa PT. YST telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih
Memenuhi
c. Dari hasil pemeriksaan dokumen SPP dan bukti setor, seluruh kayu yang telah di LHP-kan telah diterbitkan SPP PSDH sesuai dengan tarif yang berlaku, dan telah dibayar lunas
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi
PT. YOTEFA SARANA TIMBER telah mendapatkan Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor PKAPT: 26.02.1.03552 yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2018, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi
Alat angkut yang digunakan oleh PT. YST dalam pengangkutan Kayu dengan tujuan industri keluar Pulau, telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
PT. YST telah memiliki Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan telah mendapatkan pengesahan/Persetujuan Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 212/DJVI/AMDAL/95, tanggal 10 Oktober 1995
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan
Memenuhi
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. PT. YST telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 212/DJVI/AMDAL/95, tanggal 10 Oktober 1995.
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi
b. PT. YST telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta terbukti di lapangan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
Memenuhi
a. PT. YST telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatah kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dilapangan, dan telah dibentuk pengurus P2K3
Memenuhi
b. Dari hasil pengecekan terhadap kelengkapan kesehatan keselamatan kerja dan peralatan perlindungan hutan masih berfungsi dengan baik
Memenuhi
c. PT. YST telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja yang isinya memuat kronologis penyebab kejadian, Denah Lokasi Kejadian dan penanganan kejadian telah melakukan sosialisasi K3
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi
PT. YST telah terdapat Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Yaitu : Serikat Pekerja seluruh Indonesia Unit Perkayuan dan Perhutanan (PUK.FSPSI PT. YOTEFA SARANAN TIMBER)
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
PT. YST telah memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Besama Antara Unit Kerja Perkayuan dan Perhutanan PUK F.SPSI dengan PT. Yotefa Sarana Timber dan telah ditandatangani oleh pihak yang membuat kesepakatan yaitu : dari pihak karyawan PUK-F.SPSI dan Pihak perusahaan serta disahkan Oleh An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Teluk Bintuni
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen daftar karyawan di PT. YST tidak terdapat karyawan yang usianya di bawah umur
dan
