PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) HASIL PENILAIAN VLK
PEMILIK HUTAN HAK ALKANTARA Akta Pendirian Nomor 003 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Abdul Kadir Zaelani, S.H 09
Lokasi Hutan Hak Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Oleh : LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN VLK PEMILIK HUTAN HAK ALKANTARA Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
IDENTITAS LVLKPT. TÜV Rheinland Indonesia 1.
IDENTITAS LVLK
a . Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
b . Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c . Alamat
:
Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected]
e . Direktur
:
Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar
f . Tim Audit
:
g . Tim Pengambil Keputusan
:
1.
Sapto Hadi Winarno
2.
Sapto Hariyono
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2.
IDENTITAS AUDITEE :
a.
Pemilik Hutan Hak
:
ALKANTARA
b.
Akta pendirian perusahaan
:
Akta Pendirian Nomor 003 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Abdul Kadir Zaelani, S.H
c.
Lokasi
:
d.
Alamat kantor
e.
Nomor telepon/faks/E-mail
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : Jalan Raya Nglipar-Ngawen KM 6, Dusun Wotgalih, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :
E-mail : -
f.
Pengurus
3.
RINGKASAN TAHAPAN :
Tahapan
:
Ketua I : Mardi Ketua II : Suyatno Sekretaris : Wasdi
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Audit Tahap I
Tanggal 2-5 Juni 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia
Berdasarkan hasil audit I disimpulkan dapat dilanjutkan audit II
Tanggal 2 Oktober 2014, Wonosari
Pertemuan
pembukaan
dihadiri
oleh
Ketua Alkantara, Ketua Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, Pembina dan Pendamping serta Management Representative ALKANTARA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUVRheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuanpembukaan adalah :
-
Pertemuan Pembukaan
-
-
-
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 2-3 Oktober 2014, Wonosari,
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Tanggal 3 Oktober 2014 di Wonosari
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Ketua
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Penjelasan Lead Auditor mengenai tujuan audit, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi Lead Auditor meminta surat kuasa dan/atau surat tugas manajemen representative Lead auditor menjelaskan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang digunakan dan norma penilaian dari masing-masing verifier Lead Auditor menjelaskan tata waktu pelaksanaan audit SVLK jika ada verifier tidak memenuhi dan/atau hasil keputusan tidak lulus Manajemen memahami dan mengerti proses alur dan mekanisme sertifikasi VLK yang dilakukan Penandatanganan Berita Acara Pertemuan
Alkantara, Ketua Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, Pembina dan Pendamping serta Management Representative ALKANTARA dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan untuk mendukung keputusan sertifikasi. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014
Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pemilik Hutan Hak
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1
Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
Memenuhi
Para anggota kelompok tani ALKANTARA memiliki bukti kepemilikan lahan/tanah yang diterbitkan atau diakui oleh BPN atau bukti penguasaan lain yang dijamin oleh instansi yang berwenang
Kelompok tani yang tergabung dengan
Alkantara tidak ada yang memiliki lahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan
Semua anggota kelompok tani Alkantara memiliki lahan dan dibuatkan sketsanya. Tanda-tanda batasnya jelas dan dapat diverifikasi di lapangan
Kelompok tani Alkantara sudah memiliki
akte notaris dan telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang 1.1.2
1.1.3
Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NA
Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan peme-rintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
NA
Kelompok Tani Alkantara baru berdiri pada
bulan Januari 2014 dan sesuai hasil verifikasi dan hasil wawancara dengan pengurus kelompok, sampai dilakukan penilaian atau selama 3 bulan terakhir belum melakukan penebangan kayu baik yang dijual maupun untuk penggunaan sendiri. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil verifikasi yang tidak menemukan adanya tunggak atau tunggak baru sebagai tanda adanya penebangan. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan pada penilaian ini
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Anggota Kelompok ALKANTARA memiliki lahan/tanah status hak milik dengan kayu yang semuanya ditanam dan tidak tumbuh secara alami sehingga tidak ada kewajiban membayar pengganti nilai tegakan dalam bentuk PSDH dan DR
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1.
Prosedur dan implementasi K3
NA
Status lahan/tanah anggota kelompok ALKANTARA adalah Hak Milik sehingga verifier 2.1.1 a, b dan c tidak aplicable
NA
Status lahan/tanah anggota kelompok ALKANTARA adalah Hak Milik sehingga verifier 2.1.1 tidak aplicable
NA
Status lahan/tanah anggota kelompok ALKANTARA adalah Hak Milik sehingga verifier 2.1.1 tidak aplicable
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Karyawan /pengurus kelompok tani ALKANTARA 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak Memenuhi semuanya berumur di atas 18 tahun di bawah umur P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
3.1.2.HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Alkantara telah memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan telah disahkan oleh KAPEDAL Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Kelompok Tani Alkantara telah melakukan pengelolaan lingkungan dan disampaikan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Per Triwulan Kelompok tani Alkantara memiliki bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan SPPL
