PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PT BALAI KAYANG MANDIRI (pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman Industri)

PROVINSI RIAU

Oleh LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. BKM

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LPPHPL-016-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

:

Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK

7.

Tim Auditor

:

1. Heni Handayani, S.Hut (Lead / Auditor Produksi) 2. Joko Sutrisno, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Lusiana Nogo Lajar, MSi (Auditor Ekologi) 4. Harso Yuli Antena, SP (Auditor Sosial) 5. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK)

8.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 1 dari 19


Identitas Perusahaan PT BALAI KAYANG MANDIRI

1

Organisasi / Auditee

:

PT Balai kayang Mandiri

2

Lokasi

:

Kantor Riau : Jalan Arifin Ahmad No. 01, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru - Propinsi Riau

3

Lokasi Unit Manajemen :

Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

4

SK IUPHHK-HT

:

SK. Menteri Kehutanan No. SK.57/Menhut-II/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK Dalam Hutan Tanaman PT. BKM, Blok Minas I Seluas 3,289 Ha, Blok Minas II Seluas 5,381 Ha dan Blok Tasik Besar Serkap Seluas 7,844 Ha.

5

Luas areal kerja

:

± 16,514 Ha

6

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

:

7

Sistem Silvikultur

:

8

Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir :

Kayu Bulat : Kelompok Jenis Meranti, Kayu Rimba Campuran dan Kayu Hasil Hutan Tanaman (Acacia crassicarpa)

9

Pemegang Saham

PT. Rimba Hutani Lestari 299 lembar saham (99.67%) dan PT. Bakti Persada Alam 1 lembar saham (0.33%).

10

Komisaris

11

Pengurus perusahaan :

:

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 28 Januari 2003 yang di buat oleh kantor Notaris Eddy Sumantri, SH di Pekanbaru dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusan Nomor C-04550 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 5 Maret 2003. Akta perubahan terakhir no. 16 tanggal 28 Pebruari 2014, dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH yang berkedudukan di Kota, Jakarta Barat. Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)

Komisaris Utama Komisaris

: Tn Ir. Tjhai Witjhun : Tn. Rony Susanto

Direktur Utama Direktur

: Tn. Fandi Marco : Tn. Wilibrudus Budi Artanto

hal 2 dari 19


RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat 9 Juni 2014 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.

Ringkasan Catatan

Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Koordinasi dengan 16 Juni 2014 (tiba) Koordinasi kepada Instansi Kehutanan di Instansi Kehutanan daerah dilakukan oleh Tim Auditor dengan 24 Juni 2014 (pulang) mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan kantor BP2HP Wilayah III Pekanbaru. Konsultasi Publik 17 Juni 2014 Konsultasi Publik dilakukan di Kantor Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, dihadiri oleh wakil masyarakat (kepala desa dan tokoh masyarakat) a.l. Desa Tasik Betung, Desa Buantan Lestari, Desa Tuah Indrapura, Sekcam dan Staf kantor Camat Sungai Mandau, Kapolsek Sungai Mandau, dll. Expose Hasil Penilaian 24 Juni 2014 (daftar Dilakukan di kantor BP2HP Wilayah III Lapangan absen tercantum 23 Juni Pekanbaru karena adanya permintaan dari 2014 adalah rencana instansi tersebut. awal). Pertemuan Pembukaan 16 Juni 2014 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 Ruang Pertemuan Kantor orang yang terdiri dari MR (Kepala Unit), PT. BKM, Pekanbaru, Bagian : Supporting, Sertifikasi, TUK, Humas, Harvesting, P/S, Enviro, FMIS, Provinsi Riau dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan 16 – 23 Juni 2014 Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan Observasi Lapangan Verifikasi Dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, (lanjutan) dilakukan di indikator dan verifier yang telah ditetapkan Kantor PT. BKM dan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIVerifikasi Lapangan BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 dilakukan di areal kerja Lampiran 1. tentang Standar dan PT. BKM, Kabupaten Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Siak, Provinsi Riau Pertemuan Penutupan 23 Juni 2014 Pertemuan penutupan dihadiri oleh 18 Ruang Pertemuan Kantor orang yang terdiri dari MR (Kepala Unit), PT. BKM, Pekanbaru, Bagian : Supporting, Sertifikasi, TUK, Humas, Harvesting, P/S, Enviro, FMIS, Provinsi Riau dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia. hal 3 dari 19


Tahapan Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

7 Juli 2014 Dilakukan sesuai dengan ketentuan Ruang Meeting PT TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.1. Rheinland Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

hal 4 dari 19


RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator

Kriteria / Indikator

A

Penilaian Kinerja PHPL

1

Prasyarat

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.1

Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2 (sedang)

• PT. BKM telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. • PT. BKM telah merealisasikan tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang) . tetapi tandatanda batas dilapangan seperti Pal Batas dan rintisan tatas tidak diketemukan pada semua lokasi yang dilakukan verifikasi lapangan. • Terdapat konflik batas namun demikian sudah ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik (terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian). • Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan sedikit mempengaruhi pengaturan kelestarian.. • PT. BKM memiliki sebagian bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

1.2

Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik)

• PT. BKM telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL. • Sosialisasi Visi dan Misi perusahaan hanya dilakukan pada level pemegang izin dan sosialisasi kepada masyarakat setempat hanya dilakukan sekali terhadap sebagian kecil para pihak saja. • Implementasi kegiatan PHL yang dilakukan PT. BKM hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.3

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik)

• Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. • PT. BKM telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM mencapai 66,67 % dari rencana. • Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT. BKM tersedia secara lengkap.

1.4

Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik,

3 (baik)

• PT. BKM memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. • PT. BKM memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.

hal 5 dari 19


Indikator


Nilai

• PT. BKM memiliki Organisasi SPI / internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. • Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.5

2

Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap


2 (sedang)

• Kegiatan RKT PT. BKM yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. • Proses pembuatan AMDAL PT. BKM tidak dapat ditelusuri lagi karena prosesnya telah lama. • Proses tata batas PT. BKM telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak. • Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. BKM telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. • Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT. BKM mendapat persetujuan dari sebagian pihak

Produksi

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (sedang)

• PT. BKM telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen Deleniasi Makro, Deleniasi Mikro, IHMB dan Revisi RKUPHHK-HT periode 2008 2017 dan dokumen ini telah disetujui oleh pejabat berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar.  PT. BKM baru meng-implementasikan sebagian kegiatan Penataan Areal Kerja yang sesuai dengan rencana jangka panjang.  Pemeliharaan batas blok dan batas petak di lapangan yang dilakukan oleh PT. BKM baru dilakukan pada sebagian areal saja, untuk batas-batas yang sudah hilang belum dilaksanakan inventarisasi dan pemasangan kembali di lapangan

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2 (sedang)

• PT. BKM mempunyai data potensi tegakan pada areal hutan alam bekas tebangan dan hutan tanaman (dari hasil IHMB dan PHI) dan dilengkapi dengan peta pendukung serta informasi posisi lokasi sampel contoh berupa koordinat didalam kegiatan IHMB. • PT. BKM hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis. • PT. BKM telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan

hal 6 dari 19


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2 (sedang)

 PT. BKM telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.  PT. BKM telah meng-implementasikan sebagian tahapan kegiatan silvikultur di lapangan.  PT. BKM memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (dalam range 80 – 120 m3/ha).  Stocking tanaman PT. BKM untuk tanaman berumur 2, 6, 12, 24 dan 36 bulan berada di bawah Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan, dengan stocking tanaman pada umur 36 bulan tersisa sekitar 52.67% dari jumlah tanaman per hektar berdasarkan jarak tanam yang diterapkan

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (baik)

 Unit Manajemen PT. BKM telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan rawa gambut.  PT. BKM telah melaksanakan penerapan tenologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya.  IUPHHK-HT PT. BKM merupakan hutan tanaman industri sebagai bahan baku untuk pulp dan menggunakan teknik silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) maka disetiap petak tebangannya tidak menyisakan tegakan tinggal.  Didalam SOP Harvesting toleransi sisa kayu yang tertinggal di areal tebangan sebesar ≤ 0,5 m3/ha, sementara hasil perhitungan Faktor eksploitasi (Fe) hutan tanaman PT. BKM didapatkan angka Fe rata-rata sebesar 0.89

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

2 (sedang)

 PT. BKM telah memiliki dokumen RKT (5 tahun terakhir) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI yang sah.  PT. BKM telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun hanya sebagai peta RKT yang sesuai dengan perencanaan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam peta RKUPHHK-HTI PT. BKM dan revisinya.

hal 7 dari 19


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi  PT. BKM telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Realisasi luas dan volume tebangan PT. BKM kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT

2.6

3 3.1

Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2 (sedang)

 Realisasi alokasi dana yang tetalh ditetapkan oleh PT. BKM belum termanfaatkan secara maksimal, yang menyebabkan masih adanya kegiatan luncuran tahun sebelumnya pada kegiatan tahun berjalan.  Realisasi alokasi dana pembangunan HTI PT. BKM pada periode 5 tahun terakhir belum proposional, yaitu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan perbedaan berkisar antara 20% - 50%.  Realisasi pendanaan bagi sebagian kegiatan pengelolaan hutan di areal kerja PT. BKM belum terealisasi dengan lancar. Ketidaklancaran pendanaan (tidak sesuai dengan tata waktu) ini juga kemungkinan besar diakibatkan dari pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan produksi hutan tanaman yang masih belum dapat diandalkan karena kecilnya luasan areal kerja dan masih kecilnya kinerja produksi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.  PT. BKM telah melaksanakan penanaman tanaman pokok dengan persentase luas sekitar 104% dari luasan penebangan namun belum seluruhnya sesuai dengan target penanaman yang di dalamnya termasuk penanaman Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan.  Hasil rata-rata realisasi penanaman Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan PT. BKM setiap tahunnya dalam periode tahun 2009 – 2013 masih dibawah 50% dari rencana yang sudah ditetapkan dalam tata ruang dokumen Revisi RKUPHHK-HTI

3 (baik)

 PT Balai Kayang Mandiri telah mengalokasikan luas kawasan lindung dalam dokumen AMDAL 2003. Dalam pelaksanaan di lapangan luas Kawasan Lindung tersebut mengalami sedikit perubahan, yaitu seluas 10.270 Ha. Hal tersebut sudah dijelaskan berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Kawasan Lindung No.001/KL/BKM/01/2014 tanggal 3 Januari

Ekologi Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

hal 8 dari 19


Indikator


Nilai










3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

2 (sedang)

2014. Kawasan Lindung yang telah direalisasikan di lapangan sebagai Kawasan Lindung seluas 9.130 Ha. PT. Balai Kayang Mandiri telah melakukan Penataan Batas Kawasan Bufferzone dengan penandaan berupa cat biru pada pohon dan plat kuning setiap jarak 250 m. Luas total penataan kawasan lindung yang telah direalisasikan di lapangan seluas 9.130 Ha dari 10.270 Ha atau sekitar 88,8%. Kondisi Kawasan Lindung berupa Bufferzone dan Sempadan Sungai relatif masih berhutan. Menurut sumber data Peta Citra Landsat 2013, kawasan dilindungi yang masih berhutan seluas 9.982.10 Ha atau sebesar 97,19 % atau ≥ 80 %. Terdapat Berita Acara Pengakuan keberadaan Kawasan Lindung terkait Program Pembangunan HTI dimana didalamnya telah dijelaskan keberadaan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT Balai Kayang Mandiri, yang ditandatangani tanggal 25 Februari 2014 antara pihak perusahaan dan pihak perwakilan masyarakat Desa Tasik Serai (Tasik Betung) dengan luas total kawasan lindung seluas 9,982.1 Ha. Sebagian para pihak yaitu masyarakat Desa Tuah Indra Pura dan Desa Buantan Lestari yang berlokasi disekitar PT Balai Kayang Mandiri belum dilibatkan dalam proses penentuan keberadaan kawasan lindung pada areal kerja. PT. Balai Kayang Mandiri telah melakukan pengamatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung dan telah terdapat upaya perusahaan dalam pengelolaan kawasan lindung hal tersebut dapat dibuktikan dengan tersedia Data Hasil Pengamatan Flora dan Fauna di Kawasan Lindung tahun 20092013, Laporan Pelaksanaan Kegiatan RKL RPL 2009-2013, Laporan CMP, 2014 dan Draft Laporan HCV, 2014

 Prosedur Perlindungan Hutan dan Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT. BKM yang tersedia telah meliputi semua jenis gangguan yang ada, walaupun masih terdapat gangguan lahan dan perburuan namun telah ada upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.  PT. Balai Kayang Mandiri telah memiliki sarana prasarana dan peralatan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, walaupun jumlah, jenis dan fungsi sarana - prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang

hal 9 dari 19


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi tersedia belum cukup memadai namun fungsi peralatan tersebut sesuai sebagai peralatan yang dibutuhkan, dan sarana prasarana yang tersedia di lapangan dalam kondisi cukup baik.  PT Balai Kayang Mandiri memiliki Struktur Organisasi Regu Pemadam Kebakaran Hutan yang dipimpin langsung oleh Ka Distrik (Bp Duto Sasmito) dan Komandan Satpam PH dibawah Bp. P Samsoni yang membawahi 6 orang personil pengamanan hutan.  PT Balai Kayang Mandiri pada areal kerjanya masih terdapat gangguan terhadap hutan berupa gangguan lahan dengan pembukaan kebun, gangguan penebangan liar, gangguan kebakaran hutan serta gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3 (baik)

 PT. Balai Kayang Mandiri memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seperti Prosedur Pemantauan Lingkungan, Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang isinya mencakup seluruh pengendalian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dan khususnya pengukuran penurunan permukaan pada areal hutan rawa gambut pada areal kerja PT. Balai Kayang Mandiri.  PT Balai Kayang Mandiri memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa patok pengamatan subsiden, pengukur curah hujan, dan alat ukur tinggi permukaan air. Sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan serta berfungsi baik.  PT Balai Kayang Mandiri telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air terdiri dari 1 (satu) orang, yaitu Imam Syafii yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerjasama dengan unit kerja Water Management, Unit Kerja Logistik dalam Operasional tim RPKH, unit kerja Planning serta dibantu dengan tenaga harian lepas.  PT. Balai Kayang Mandiri memiliki dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) tercantum dalam RKL dan implementasinya sebagian sudah dilaksanakan di lapangan.  PT. Balai Kayang Mandiri memiliki dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) tercantum dalam RPL dan implementasinya sudah dilaksanakan di lapangan.

hal 10 dari 19


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi  Pada areal kerja PT Balai Kayang Mandiri khususnya di blok Minas II terjadi indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air, tetapi telah ada upaya pemantauan dampak penting berupa pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas tanah dan air oleh laboratorium Balai Penelitian Tanah (BPT) Bogor dan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru. Pengelolaan penggunaan air (water management) melalui zonasi tata air dan pengaturan tutup-buka pintu air sangat penting dilakukan guna tercapainya ketinggian air yang dibutuhkan oleh tanaman (water table antara 60 s/d 80 cm) dan juga dapat mengendalikan susidensi gambut sehingga tidak menyebabkan areal menjadi kritis

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3 (baik)

 PT Balai Kayang Mandiri memiliki Prosedur Lingkungan untuk Identifikasi Flora Fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada pada areal kerja PT Balai Kayang Mandiri.  PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna dengan membuat daftar status serta peta penyebarannya, kegiatan identifikasi yang dilakukan meliputi deskripsi seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Balai Kayang Mandiri. Terdapat kegiatan dan tersedia Laporan CMP, 2014; Laporan HCV, 2014

3.5

Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

3 (baik)

 PT Balai Kayang Mandiri memiliki prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi telah mengacu pada perundangan yang berlaku.  PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan dalam laporan RKLRPL menurut spesies yang ada berdasarkan status penting perlindungannya.  Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik relatif baik, dan telah tersedia data hasil penentuan status penting spesies flora yang ada pada areal kerja PT. Balai Kayang Mandiri

hal 11 dari 19


Indikator


Nilai


3.6

Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

3 (baik)

 PT Balai Kayang Mandiri memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Dilindungi telah mengacu pada perundangan yang berlaku.  PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan dalam laporan RKLRPL menurut spesies yang ada berdasarkan status penting perlindungannya.  Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik kawasan lindung relatif baik, dan telah tersedia data hasil penentuan status penting spesies fauna yang ada pada areal kerja PT Balai Kayang Mandiri. Walaupun masih terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun PT. Balai Kayang Mandiri telah melakukan upaya penanggulangan terhadap gangguan perburuan dengan pemasangan plank himbauan, plank larangan, plank bergambar spesies dengan status perlindungan penting pada areal kerjanya serta perbaikan kualitas habitat

4

Sosial

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

2 (sedang)

 PT BKM telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan Sumber Daya Hutan.  PT BKM telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.  PT BKM telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.  Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. (ada klaim, oleh masyarakat)

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai

2 (sedang)

 PT. Balai Kayang Mandiri memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan perturan

hal 12 dari 19


Indikator


Nilai

dengan peraturan perundangan yang berlaku










perundangan yang relevan. PT. Balai Kayang Mandiri memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. PT. Balai Kayang Mandiri memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat. PT. Balai Kayang Mandiri memiliki sebagian bukti pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak lengkap

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

2 (sedang)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas.  Terdapat bukti implementasi sebagian kecil (<50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.  Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

2 (sedang)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Perusahaan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik selain yang berkaitan dengan lahan.  Masih terdapat konflik dan tersedia peta konfik namun belum lengkap.  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia namun belum memadai dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia namun tidak lengkap dan kurang jelas

4.5

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (baik)

 PT BKM telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan.  PT BKM telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  PT BKM memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

hal 13 dari 19


Indikator B 1.1 1.1.1


Nilai


Verifikasi Legalitas Kayu Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT Balai Kayang Mandiri telah menunjukkan Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK yaitu No.SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 Januari 2007 tentang Pemberian Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman seluas ± 22,250 ha kepada PT.Balai Kayang Mandiri di Provinsi Riau, dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja skala 1:100,000. PT Balai Kayang Mandiri telah memiliki SK Menhut Nomor SK.57/Menhut-II/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman PT Balai Kayang Mandiri dengan luas ± 16,514 hektar.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT.BKM telah membayar lunas IIUPHHK (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan SPP dan dapat menunjukan bukti setornya.

2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH , RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi bahwa PT.BKM telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 s/d 2017, RKT Tahun 2013 dan RKT 2014 beserta Lampirannya telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

PT.BKM telah memetakan areal/lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta Revisi RKUPHHK-HTI, RKT 2013 dan 2014 dan dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan.

c.

Memenuhi

PT.BKM telah memiliki RKT Tahun 2013 dan RKT 2014 yang telah disahkan dan dilampiri peta RKT

Penandaan lokasi blok tebangan/

hal 14 dari 19


Indikator


Nilai

blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan 2.2 2.2.1

2.2.2

Ringkasan Justifikasi yang memuat blok dan petak kegiatan penanaman. Keberadaan blok penanaman, petak tanaman jelas dilapangan berupa parit sekunder dan parit tersier dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta RKT.

Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

PT.BKM telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 s/d 2017, yang telah disetujui/disahan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 135/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011, beserta Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HTI, Skala 1 : 100.000.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

Tidak diterapkan

Dalam pengelolaan hutannya PT.BKM tidak lagi memanfaatkan hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman, sehingga pemanfaatan kayu dan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri tidak ada berasal dari lokasi hutan alam sesuai dengan dokumen RKT IUPHHK-HTI yang telah disahkan

Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan mutasi

dan

Memenuhi

PT.BKM telah memiliki ijin penggunaan alat yang termasuk dalam Dokumen RKT Tahun 2013 dan Dokumen RKT 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

3.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1

Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

3.1.2

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa pada RKT 2013 dan RKT 2014 PT. BKM belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun).

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa pada RKT 2013 dan RKT 2014 PT. BKM belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada

hal 15 dari 19


Indikator


Nilai

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3

3.1.4

Ringkasan Justifikasi yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun), sehingga pada periode tahun tersebut tidak ada pengangkutan kayu.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, pada RKT 2013 dan RKT 2014 PT. BKM tidak ada pengangkutan kayu sehingga penelusuran tanda-tanda PUHH/barcode tidak dapat dilakukan.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, pada RKT 2013 dan RKT 2014 PT. BKM tidak ada pengangkutan kayu sehingga penelusuran terhadap identitas kayu yang diterapkan oleh PT. BKM tidak dapat dilakukan.

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa pada RKT 2013 dan RKT 2014 PT. BKM belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun), sehingga pemeriksaan terhadap kelengkapan arsip SKSKB dan DHH untuk hutan alam serta FAKB dan lampirannya tidak dapat dilakukan untuk periode audit SVLK yaitu terhadap dokumen 1 tahun terakhir

3.2

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa PT. BKM pada RKT 2013 dan RKT 2014 belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun).

hal 16 dari 19


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi sehingga pada periode tahun tersebut tidak ada pengangkutan kayu yang diangkut dari TPK hutan atau TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu, dengan demikian tidak ada dokumen SPP DR dan atau PSDH yang terbit dan harus dibayar oleh PT. BKM.

3.3 3.3.1

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa PT. BKM pada RKT 2013 dan RKT 2014 belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun). sehingga pada periode tahun tersebut tidak ada pengangkutan kayu yang diangkut dari TPK hutan atau TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu, dengan demikian tidak ada dokumen SPP DR dan atau PSDH yang terbit dan harus dibayar oleh PT. BKM.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa PT. BKM pada RKT 2013 dan RKT 2014 belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun). sehingga tidak ada dokumen SPP DR dan atau PSDH yang terbit dan harus dibayar oleh PT. BKM.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

3.3.2

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa PT. BKM pada RKT 2013 dan RKT 2014 belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun). Sehingga dalam periode 1 tahun terakhir tidak ada stok kayu yang dapat diangkut dan dijual ke tujuan pengiriman kayu (industri). Dengan demikian penelusuran terkait kelengkapan dokumen PKAPT dalam kegiatan pengangkutan dan perdagangan kayu milik PT. BKM periode 1 tahun terakhir (tahun 2013 & 2014) tidak dapat dilakukan pada saat audit sertifikasi PHPL ini.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

hal 17 dari 19


Indikator

Kriteria / Indikator Dokumen menunjukkan identitas kapal

yang

Nilai


Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diperoleh hasil bahwa PT. BKM pada RKT 2013 dan RKT 2014 belum melaksanakan Pemanenan Hutan Tanaman (jenis Acacia crassicarpa) karena hutan tanaman belum ada yang mencapai masak tebang (umur 5 tahun). Sehingga dalam periode 1 tahun terakhir tidak ada stok kayu yang dapat diangkut dan dijual ke tujuan pengiriman kayu (industri). Dengan demikian penelusuran terkait kelengkapan dokumen yang menunjukkan identitas kapal dalam kegiatan pengangkutan dan perdagangan kayu milik PT. BKM periode 1 tahun terakhir (tahun 2013 & 2014) tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kegiatan perdagangan tersebut.

4.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKLRPL

4.1.2

5.1.1

PT. Balai Kayang Mandiri telah mempunyai dokumen AMDAL/RKL/RPL yang disusun oleh Konsultan PT. Dwija Bhakti Pertiwi dan telah disetujui dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 660/Bpdl-S/462 tanggal 29 Januari 2003 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial RKL

Memenuhi

PT.BKM telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun berdasarkan Studi AMDAL yang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT. BKM telah melaksanakan pengelolaan terhadap dampak penting sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Tesedia dokumen Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II tahun 2013 pada Blok Minas II serta terbukti di lapangan.

a. Dokumen dan RPL

5.1

Memenuhi

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Terdapat standar operasional mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Auditee telah membuat SOP K3 dan menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen K3).

hal 18 dari 19


Indikator


Nilai


b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Dari hasil pengecekan terhadap kelengkapan kesehatan keselamatan kerja dan peralatan perlindungan hutan masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. BKM telah memiliki catatan kecelakaan kerja bulanan berupa Monthly Accident/Incident Report, yang ditandatangani Pengurus K3 Suyetno dan Ka.Unit HTI Duto Sasmito.

5.2

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

Serikat Pekerja PT. BKM tergabung dalam Serikat Pekerja Miitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan No. 568/Dinas Sosial Tenaga Kerja/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013 yang beralamat di Jl.Muara Bunut RT 01 RW 02 Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terdapat Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang – Distrik BKM Masa Bhakti 20132015 No.018/SK/KU/SP-MAR/VIII/10/10/2013, tentang Pengukuhan Susunan Personalia SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik BKM Masa Bakti 2013-2015.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan dokumen KKB atau PP

5.2.3

Memenuhi

Memenuhi

PT. BKM telah Memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan hasil telaah dan rekaman data mitra kerja plantation dan data karyawan periode Juni 2013 – Mei 2014 di PT.BKM,, terlihat bahwa tidak ada karyawan yang termasuk dalam kategori di bawah umur.

hal 19 dari 19

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

Recommend Documents