PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga
: PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi
: LPPHPL-008-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email :
[email protected]
e. Presiden Direktur
: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit
: Ir. H. Artamur Ir. Bandang Ajiono Aep Sukendar, S.Hut Ir. Falahudin Wuri Pratini, S.Hut
g. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Hera Hendrasana, S.Hut
(Lead Auditor Bid. Produksi) (Auditor Bid. Prasyarat) (Auditor Bid. Ekologi) (Auditor Bid. Sosial) (Auditor Bid. VLK Hutan)
(2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK
: PT Fajar Surya Swadaya : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/KPTS-II/1997 jo No. SK.428/Menhut-II/2012
c. Luas dan Lokasi
: ± 61.470 Ha Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor
: Jl. Pangeran Antasari No. 6D Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75123
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
: (0541) 732259 / (0541) 205537
f. Pengurus
: Julianto Indra Widjaja (Komisaris) Tan Wawie (Direktur Utama) Sunarto Tjiptono (Direktur)
MUTU-4134H/1.0/27022014
PT MUTUAGUNG LESTARI (3) Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi
24 November 2015
Pertemuan Pembukaan
25 November 2015
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
25 – 28 November 2015
29 November 2015
Pengambilan Keputusan
28 Desember 2015
Ringkasan Catatan Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi Pemerintah yaitu: BPPHP XIII, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Penajam Paser Utara dan Dinas Kehutanan Kab. Paser, Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terkahir. Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator PHPL serta kriteria dan indicator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK. Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Pengambilan keputusan penilikan dilakukan oleh 3 orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian TETAP MEMENUHI standar PHPL dan VLK. Sertifikat tetap berlaku dengan predikat BAIK.
(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
94,44 % Baik
Terdapat SK IUPHHK-HT No. 383/Kpts.-II/1997, tanggal 22 Juli 1997 adendum pertama No.
428/Menhut-II/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 seluas ±61.470 Ha. masa berlaku 55 (lima puluh lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. TBT areal kerja sudah temu gelang, trayek batas sendiri dan persekutuan tidak ada konflik . Penggunaan kawasan oleh sektor perkebunan dan penguasaan lahan oleh masyarakat setempat sebagian besar sudah terdata dan dilaporkan ke Instansi terkait.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
MUTU-4134H/1.0/27022014
91,67 % Baik
Terdapat dokumen visi, misi perusahaan tertulis yang dinyatakan pemilik izin dan yang terdapat didalam Dokumen Rencana jangka
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi panjang RKU, dalam 12 bulan terakhir terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi dilingkungan perusahaan dan dengan masyarakat setempat. Dalam hal implementasi PHPL sesuai visi misi, dalam 12 bulan terakhir tepengaruh terjadinya kebakaran hutan dan maraknya kegiatan pengolahan kayu ulin oleh masyarakat setempat namun data kerusakan pada saat penilikan masih dalam proses pengukuran.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
86,87 % Baik
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
94,44 % Baik
Dalam rangka mendukung program self assessment dan Post Audit dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awal tahun 2016. PT FSS telah merealisasikan kelengkapan GANIS-PHPL sebesar 97,67% dari kebutuhan
sesuai standar dan telah meningkatkan kompetensi sebesar 50% dari rencana tahun 2014. Tahun 2015 telah mengirim 3 orang peserta Diklat. GANIS-PHPL. PT FSS telah memiliki dokumen normatif ketenga kerjaan, mulai dari data karyawan, Peraturan Perusahaan, SK UMRSK Kabupaten Paser Dan Penajam Paser Utara, Laporan Tenaga Kerja dan Program Asuransi. PT FSS memilik struktur Organisasi Mulai Tingkatan Kantor Pusat, Kantor Regional sampai Distrik Muara Toyu unit kegiatan dalam struktur terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup kelola PHPL dilengkapi jobdescription pengesahan Direktur. Perangkat keras dan perangkat SIM PT FSS sudah lengkap namun perlu meningkatkan daya jangkau komunikasi radio. Kelembagaan SPI/Audit internal PT FSS terdiri dari HQ, AI, IMS, QA dan HOD masing-masing teelah melaksanakan audit internal tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan ruang lingkup Auditnya mencakup seluruh tahapan kegiatan PHPL berdasarkan keterlaksanaan seluruh
tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
MUTU-4134H/1.0/27022014
83,33 % Baik
PADIATAPA: Pengaruh kegiatan RKT Tahun 2015 sudah dapat persetujuan dari masyarakat setempat namun dokumen persetujuan belum lengkap. Proses Penataan Batas Areal Kerja (Konsesi) persetujuan mencapai 100% para pihak. Proses dan pelaksanaan program CSR/CD telah mendapat persetujuan dari para pihak
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi desa binaan, namun dokumen persetujuan belum lengkap. Proses penetapan kawasan lindung telah mendapat persetujuan 100% para pihak
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
MUTU-4134H/1.0/27022014
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 5. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1.
Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke
MUTU-4134H/1.0/27022014
Ringkasan Justifikasi
PT MUTUAGUNG LESTARI TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1.
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
MUTU-4134H/1.0/27022014
PT MUTUAGUNG LESTARI 5.2.
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
MUTU-4134H/1.0/27022014
