RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL EQI-F102

(1)

(2)

Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit

PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 0251-7157103 02518326950 [email protected] Agustri Warsono Yun Afiyatun (Auditor Pra Syarat) Amin Muchakim (L. Auditor/Auditor Produksi) Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) Wiyono (Auditor Sosial/VLK) Irin Wedalia (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : : Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Faisal Khusnul Fuad (Anggota PK Bidang Ekologi) Amir Fadhillah (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Mamberamo Alasmandiri b. Nomor & Tanggal SK : 1071/Kpts-II/92 Tanggal 19 November 1992 Adendum 910/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 c. Luas dan Lokasi : 677.310 Ha di Kabupaten Mamberamo Raya-Papua d. Alamat kantor : 1. Gedung Centris Lantai 13, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan 12910 2. Jl. Mojopahit – Komplek Pondok Indah Biak – Provinsi Papua e. Nomor telepon : 021-2524874, 2524875/0981-22193, 23154 Nomor Fax : 021-2524876, 2524872/0981-22001 E-mail : f. Pengurus : Direktur Utama : Hidekie Amangku Direktur Produksi : Ir. Widodo, MM Direktur Keuangan : Drs. Agus Gumilar, Ak. MM. Direktur Umum dan Pengawasan : Drs. Soetardjo Soetidihardjo, AK.MM Direktur Pemasaran : Edison

EQI-F102.1.0/20120126

: : : : : : : :

Halaman 1 dari 10

(3)

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Audit Tahap I

8-10 Maret 2012 di Bogor

 Tinjauan dokumen PT MAM  Membuat rencana kerja penilaian tahap 2 untuk masing-masing auditor  Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit  Membuat laporan penilaian tahap 1

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

27 Maret 2012

 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua yang diwakili Kabid Perencanaan  Koordinasi BP2HP Wilayah XVII Papua yang diwakili Kepala Balai  Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT MAM dan minta masukan terkait dengan kinerja PT MAM selama ini

Konsultasi Publik

29 Maret 2012 31 Maret 2012

 Konsultasi publik diareal sebeleh timur PT MAM dilaksanakan di Kantor Distrik Mamberamo Tengah  Konsultasi publik dihadiri oleh Perwira Penghubung untuk persiapan pembentukan Polres, Perwira Penghubung TNI untuk persiapan pembentukan KODIM, Kapolsek, Dinas Kehutanan Kabpeten, Kepala Distrik, Ketua Dewan Adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, dan tokoh masyarakat lainnya.  Konsultasi publik diareal sebeleh barat PT MAM dilaksanakan di Kantor Distrik Distrik Benuki  Konsultasi publik dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Ketua Dewan Adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, dan tokoh masyarakat lainnya.  Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT MAM

Pertemuan Pembukaan

28 Maret 2012

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Aja  Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian pada penilaian tahap 1, serta mengkonfirmasikan kepada organisasi pelanggan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

28 Maret sd. 3 April 2012

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT MAM dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.  Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 2 dari 10

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2011.

Pertemuan Penutupan

3 April 2012

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT MAM atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.  Memberitahukan temuan ketidaksesuaian.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

17 April 2012

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4)

Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

 PT MAM memiliki ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan.  PT MAM memiliki realisasi tata batas < 100% tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang.  Diareal Kerja PT MAM tidak ada konflik batas dengan pihak lain.  Terdapat perubahan fungsi kawasan secara legal namun tidak berdampak kepada pengaturan kelestarian.  Trdapat bukti upaya pemegang izin/PT MAM untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

 PT MAM memiliki dokumen visi misi secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL.  PT. MAM telah melakukan sosialisasi mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).  PT. MAM mengimplementasikan PHPL namun hanya sebagian yang sesuai dengan visi misi.

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan

SEDANG

 Di PT. MAM keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.  PT. MAM memiliki realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana.  Dokumen ketenagakerjaan PT. MAM dilapangan tersedia dengan lengkap.

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 3 dari 10

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

 Di PT. MAM tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL.  Di PT. MAM perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.  Di PT. MAM Organisasi SPI/Internal Auditor ada dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

BAIK

 Di PT. MAM kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.  Dengan telah disetujui dokumen AMDAL PT. MAM, menunjukan adanya persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak.  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak  Di PT. MAM terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak.  Di PT. MAM terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

SEDANG

 PT MAM telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar.  PT MAM telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment) sebagian sesuai dengan RKUPHHK  Tanda batas blok dan petak kerja diareal kerja PT MAM hanya sebagian terlihat dengan jelas di lapangan

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

SEDANG

 PT MAM telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survei potensi IS 1% dan hasil ITSP 5 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon)  PT MAM anya memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis  Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun tidak memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

 PT MAM mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.  PT MAM telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.  Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata di areal kerja PT MAM sebesar 23,31 batang/ha, kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 10

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenisjenis komersial yang tersebar merata di areal kerja PT MAM sebesar 113,32 batang tiang/ha dan 442,90 batang pancang/ha, mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3.

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

BAIK

 Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah Lingkungan pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu dari aspek perencanaan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon > 25 %.  Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata FE di areal kerja PT MAM sebesar 0,78.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

BAIK

 Terdapat dokumen RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKU yang sah.  Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beser-ta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beser-ta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Realisasi luas tebangan total mencapai 84% dan realisasi volume per jenis mencapai 73-95% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan.

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

BAIK

 Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.  Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 46,38%).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.  Realisasi kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan diareal kerja PT MAM melebihi 80% tapi belum semua.  Kualitas realisasi kegiatan pembinaan hutan diareal kerja PT MAM antara 60-80% dari yang direncanakan.

BAIK

 Alokasi kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan (RKUPHHK) dan kondisi biofisik sesuai  Penataan kawasan lindung antara 61 - 89 %  Kondisi kawasan lindung yang berhutan lebih dari 80 %.  Para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung yang ada di PT. MAM.  Terdapat laporan pengelolaan pada sebagian

3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 5 dari 10

Kriteria/Indikator 3.2. Perlindungan pengamanan hutan

Nilai

Ringkasan Justifikasi kawasan lindung sesuai ketentuan.

dan

SEDANG

 Terdapat prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.  Sarana dan prasarana tidak sesuai ketentuan namun fungsinya sesuai.  Terdapat personel perlindungan hutan dengan kualifikasi yang memadai sesuai dengan jenis gangguan dominan yang ada  Tindakan perlindungan belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

SEDANG

 PT. MAM sudah mempunyai prosedur mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan.  PT. MAM sudah mempunyai peralatan pengelolaan dan pemantauan meskipun jenisnya belum sesuai dengan dengan kebutuhan di dokumen RKL/ RPL  PT. MAM sudah mempunyai personel yang memadai untuk melaksanakan kegiatan  PT. MAM sudah mempunyai mempunyai dokumen rencana pengelolaan dan sudah ada implementasinya  PT. MAM sudah mempunyai mempunyai dokumen rencana pemantauan dan sudah ada implementasinya.  Terdapat indikasi adanya dampak eksploitasi namun sudah ada upaya pengelolaan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

BAIK

 PT. MAM mempunyai prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.  PT. MAM telah melakukan implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.

3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

BAIK

 PT. MAM mempunyai prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.  PT. MAM telah melakukan implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.  Terjadi gangguan di sebagian jenis flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT. MAM.

3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

 PT. MAM mempunyai prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.  PT. MAM telah melakukan implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya.  Terdapat gangguan fauna di areal PT. MAM namun ada upaya konservasi yang dilakukan.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 10

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

 PT MAM telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  PT MAM telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  PT MAM telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  PT MAM telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat.  PT MAM telah memiliki persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK

 PT MAM telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggungjawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan  PT MAM telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.  PT MAM telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelaola SDH,

4. Sosial

akan tetapi masih belum lengkap dan jelas.  PT MAM telah melakukan merealisasikan pemenuhan tanggungjawab social terhadap masyarakat/implementasi hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH  PT MAM telah memiliki laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social pemegang izin termasuk ganti rugi 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak

BAIK

 PT MAM telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH .  PT MAM telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/ masyarakat setempat  PT MAM telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  PT MAM telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran  PT MAM telah memiliki Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG

 PT MAM telah memiliki mekanisme resolusi konflik, namun belum lengkap dan masih harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 7 dari 10

Kriteria/Indikator

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

Perlindungan, dan kesejahteraan

Nilai

Ringkasan Justifikasi dan kondisi yang terjadi di lokasi.  PT MAM telah memiliki Peta Konflik, namun peta koflik yang ada masih belum lengkap dan jelas.  PT MAM telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak, , akan tetapi belum melibatkan para pihak dalam kelembagaan tersebut, seperti Lembaga Masyarakat Adat, Tokoh Agama dan Pemerintahan Setempat (Tripidis), sehingga SDM yang tersedia belum mendapatkan dukungan para pihak.  PT MAM telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi

BAIK

 PT MAM telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  PT MAM telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  PT MAM telah memiliki Dokumen standar jenjang karir, akan tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan.  PT MAM telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Memenuhi

 

PT. MAM telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya yang sudah disahkan PT. MAM sudah membayar lunas IIUPHHK sesuai SPP

2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi

  

PT. MAM memiliki RKUPHHK dan RKT beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang PT. MAM memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan Peta blok/petak tebangan sudah disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi



Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Memenuhi



Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 8 dari 10

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi



Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu sudah dilindungi dengan SKSHH sesuai ketentuan

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi



Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi



Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan disahkan oleh petugas yang berwenang

Memenuhi

 

Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan DR dan atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Terdapat kesesuaian tarif DR dan atau PSDH dengan Surat Perintah Pembayaran yang telah diterbitkan dan sesuai dengan persyaratan ukuran

  



LHP sudah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang LHP dengan fisik kayu sudah sesuai Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau



dan

3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi



Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi



Setiap kapal pengangkut berbendera Indonesia

4.1. Pemegang Pengelolaan telah

EQI-F102.1.0/20120126

kayu

adalah

kapal

Izin/Hak memiliki

Halaman 9 dari 10

Kriteria/Indikator AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

Nilai

Ringkasan Justifikasi

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi



Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL yang lengkap dan telah disahkan

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Memenuhi



Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL yang telah disahkan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.



5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3

dan

Memenuhi

  

Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

5..2. Pemenuhan tenaga kerja

hak-hak

5.2.1. Kebebasan bagi pekerja

berserikat

Memenuhi



Terdapat rintisan untuk menuju terbentuknya serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi



Tersedia dokumen PP

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi



Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 10 dari 10