PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PT ARARA ABADI (pemegang IUPHHK-Hutan Alam)

PROVINSI RIAU

Oleh LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT ARARA ABADI

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LPPHPL-016-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

:

Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK

7.

Tim Auditor

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ibrohim Prayetno, S.Hut (Auditor Ekologi) Sad Hasto, S. Hut ( Auditor Ekologi) Heni Handayani, S. Hut (Aspek Produksi) Ir. Darnawi (Aspek Produksi) Drs. Fadli ( Aspek Sosial) Muhhammad Jamal (Auditor Sosial) Ir. Djoko Sutrisno (Auditor Prasyarat) Ir. Jubaedi Numan (Auditor Prasyarat) Ir. Amril Abuzar (Auditor VLK)

hal 1 dari 16


10. Ir. Sjahrul Wira (Auditor VLK) 8.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 2 dari 16


Identitas Perusahaan PT ARARA ABADI

1

Organisasi / Auditee

:

PT ARARA ABADI

2

Alamat

:

Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru-Riau. Telp./Fax : 0761-858888/0761-91320

3

Lokasi

:

Kabupaten : Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Kota : Pekanbaru dan Dumai

4

SK IUPHHK-HT

:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dengan luas 299.975 ha. Adendum : Menteri Kehutanan No. SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 menjadi seluas ± 296.975 ha

5

Luas areal kerja

:

± 296.975 ha

6

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

:

Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/5-1983 No. 38 tentang Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dari Departemen Kehakiman Diketahui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Sub Direktorat Badan Hukum No. 518 tahun 1983

7

Sistem Silvikultur

:

Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)

8

Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir :

Produksi kayu bulat kecil dengan jenis Acacia mangium & Eucalypthus spp.

9

Pemegang Saham

Akte Notaris No. 19 tanggal 09-11-2009 oleh Notaris Desman SH, M. Hum, MM : 1. PT Sadang Mas : 24.000 saham (98%) 2. Teguh Ganda Widjaya : 125 saham (0,5%) 3. Indra Widjaya : 125 saham (0,5%) 4. Muktar Widjaja : 125 saham (0,5%) 5. Franky Oesman Widjaja : 125 saham (0,5%)

10

Komisaris

11

Pengurus perusahaan :

:

Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Direktur

hal 3 dari 16

: Tn Stanley Najoan : Tn Arthur Tahya : Tn Didi Harsa : Tn Wisly Dwi Putra : Tn Ir. Soebardjo


RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat 10 Februari 2014 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.

Koordinasi dengan 17 Februari2014 (tiba) Instansi Kehutanan 26 Februari2014 (pulang)

Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan

Ringkasan Catatan Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Koordinasi kepada Instansi Kehutanan di daerah dilakukan oleh Tim Auditor dengan mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riaudan kantor BP2HP Wilayah III Pekanbaru . Konsultasi Publik dilakukan Pekanbaru. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

17 Februari2014 18 Februari2014 Ruang Pertemuan Kantor PT Arara Abadi di Komplek IKPP Perawang Verifikasi Dokumen dan 19– 25 Februari2014 Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan Observasi Lapangan Verifikasi dokumen dan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan lapangan. dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Pertemuan Penutupan 25 Februari2014 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Ruang Pertemuan Kantor Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT AA di Pekanbaru Jl. PT TUV Rheinland Indonesia. Teuku Umar No.51 Pekanbaru 28141, Riau Pengambilan 11 Maret 2014 Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.1. Rheinland Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

hal 4 dari 16


RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator

Kriteria / Indikator

A

Penilaian Kinerja PHPL

1

Prasyarat

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1.1

Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik)

PT AA memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Tata batas PT AA dengan adanya Addendum SK IUPHHK-HT, yaitu SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 belum temu gelang. PT AA telah menetapkan trayek yang akan diproses untuk pelaksanaan tatabatas. PT AA memiliki dokumen laporan pemetaan konflik yang berisi monitoring konflik. Upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu proses hukum dan kesepakatan dengan masyarakat. PT AA merupakan kawasan hutan produksi dan tidak ada perubahan fungsi kawasan. PT AA memiliki bukti upaya untuk melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan.

1.2

Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik)

PT AA memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL. • PT AA telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat. • Implementasi visi misi yang dilakukan PT AA meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial dan sesuai PHPL

1.3

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik)

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. PT AA telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT AA tersedia secara lengkap.

1.4

Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan

3 (Baik)

PT AA memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. PT AA memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. AA memiliki memiliki Organisasi SPI / internal auditor, dan berjalan dengan efektif untuk

hal 5 dari 16


Indikator


Nilai

balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.5

Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

Ringkasan Justifikasi mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

2 (Sedang)

•

• •

•

•

2 2.1

Produksi Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (Sedang)

•

•

•

•

2.2

Kegiatan RKT PT AA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai Proses pembuatan AMDAL PT AA telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak Proses tata batas PT AA telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak karena masih ada Distrik yang tata batasnya belum mencapai temu gelang Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT AA telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT AA mendapat persetujuan dari sebagian pihak.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (Baik)

•

•

•

PT AA telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen Deleniasi Makro, Deleniasi Mikro, IHMB dan Revisi RKUPHHK-HT periode 2011 2020 dan dokumen ini telah disetujui oleh pejabat berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. Untuk SK Addendum No. 703, terbit tanggal tanggal 21 Oktober 2013, PT AA belum menyusun revisi RKUPHHK-HTI yang baru. Penataan areal kerja PT. AA (blok RKT RTT dan compartment) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK/RPKH. Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan PT. AA mempunyai data potensi tegakan sesuai umur dan jenis tegakan (dari hasil IHMB dan PHI) dan dilengkapi dengan peta pendukung serta informasi posisi lokasi sampel contoh berupa kordinat didalam kegiatan IHMB. PT. AA telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di semua tipe ekosistem yang ada di areal kerja dan telah dilakukan analisa. PT. AA telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri

hal 6 dari 16


Indikator


Nilai

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2 (Sedang)

Ringkasan Justifikasi •

• •

•

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (Baik)

•

•

•

•

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

3 (Baik)

•

•

•

•

2.6

Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan

2 (Sedang)

•

•

PT. AA telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. PT. AA telah mengimplementasikan sebagian tahapan kegiatan silvikultur di lapangan. PT. AA memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (dalam range 80 – 120 m3/ha). Stocking tanaman PT. AA untuk tanaman berumur 2, 6 dan 12 bulan berada di atas Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan, namun untuk tanaman umur 24 dan 36 bulan menghasilkan stocking yang masih di bawah Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan. PT. AA telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya. PT. AA telah melaksanakan penerapan tenologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya. PT. AA menggunakan teknik silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) maka disetiap petak tebangannya tidak menyisakan tegakan tinggal. Faktor eksploitasi (Fe) PT. AA berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2012 didapatkan angka Fe sebesar 0.79. PT. AA memiliki dokumen RKT (5 tahun terakhir) yang disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI yang sah. PT. AA memiliki peta kerja yang sesuai RKT/RKUPHHK-HTI yang menggambarkan areal boleh ditebang/ditanam dan kawasan lindung. PT. AA mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan. Realisasi lokasi produksi hutan tanaman PT. AA sesuai dengan RKT dengan realisasi volume tebangan total dan per jenis rata-rata mencapai 77.71% dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya . Realisasi alokasi dana oleh PT. AA belum maksimal, Realisasi alokasi dana AA pada periode 5

hal 7 dari 16

yang tetalh ditetapkan termanfaatkan secara pembangunan HTI PT. tahun terakhir belum


Indikator


Nilai

hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia


•

• •

•

3 3.1

Ekologi Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3 (Baik)

•

• •

•

•

3.2

proposional, berkisar antara 20% - 50%. Dukungan pendanaan teramati masih lancar termasuk pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran gaji karyawan yang masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. PT. AA telah melaksanakan penanaman tanaman pokok dengan luas lebih dari 80% Tanaman kehidupan adalah tanaman yang telah ditanam oleh masyarakat sekitar yang kemudian dijadikan tanaman kehidupan dengan perjanjian (MOU) antara PT. AA dengan masyarakat untuk menghindari terjadinya okupasi yang lebih luas. Hasil rata-rata realisasi penanaman setiap tahun dalam periode tahun 2009 – 2013 adalah sebesar 57.43% dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya.

Perlindungan dan pengamanan hutan

2 (Sedang)

•

•

Seluruh kawasan lindung PT AA sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, kawasan lindung tersebut juga sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung PT AA telah dilakukan penataan batas di lapangan, realisasi 80,7% . Tutupan lahan berhutan untuk kawasan lindung seluas 25.663 ha atau 79% dari total luas kawasan lindung. Untuk kondisi belukar seluas 4.662,4 ha atau 14,3% dari luas kawasan lindung. Batas kawasan lindung diakui (disepakati) dan terdapat dokumen pendukung tentang sosialisasi atau kesepakatan tetapi belum untuk seluruh kawasan lindung. PT AA telah melakukan berbagai bentuk pengelolaan dan pemantauan seluruh kawasan lindung serta telah membuat laporannya sesuai dengan ketentuan atau SOP. Pelaporan dibuat secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan bentuk kegiatan yang dilakukan. PT AA telah menyiapkan Standar Operasi Prosedur atau SOP dan membuat Instruksi Kerja (WI – Work Instruction) gangguan dan perlindungan hutan sesuai dengan bentuk dan jenis gangguan hutan yang ada dalam areal kerjanya namun masih terjadi kebakaran lahan dan hutan. PT AA telah menunjukkan kepatuhannya terhadap ketentuan untuk menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan, khususnya kebakaran hutan. Namun

hal 8 dari 16


Indikator


Nilai


•

•

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3 (Baik)

•

•

•

•

•

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah

3 (Baik)

•

•

keberadaan sarana prasarana tersebut tidak menghilangkan kewajiban IUPHHK-HT PT AA untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. PT AA telah menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau dengan kualifikasi pengaman dan perlindungan hutan di setiap distrik. Ada upaya IUPHHK-HT PT AA untuk melakukan pembinaan MPA dan mewajibkan karyawan untuk bersama-sama membantu dalam pemadaman kebakaran hutan/lahan. PT AA telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif maupun pre-emptif berupa patroli dan penyuluhan. PT AA telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT AA. Tersedia sarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, khususnya erosi dan sedimentasi yang merupakan dampak penting sesuai dengan RKL-RPL berjalan dan rutin serta secara periodik di laporkan ke instansi terkait. Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT AA dalam jumlah dan kualifikasi memadai sesuai dengan ketentuan PT AA telah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta diimplementasikan dengan baik di lapangan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, kegiatan rehabilitasi yang telah dilakukan selama lebih kurang 5 tahun untuk seluruh kawasan, belum menunjukkan hasil yang baik Dampak penting negatif yang terjadi pada areal kerja IUPHHK-HT PT AA akibat dampak kegiatan pengelolaan hutan tanaman mengindikasikan bahwa dampak terhadap tanah dan air masih dalam ambang di bawah baku mutu yang ditentukan. PT AA memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora fauna langka/dilindungi, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. Terdapat implementasi kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka,

hal 9 dari 16


Indikator

Kriteria / Indikator (threatened) endemik

Nilai

dan

Ringkasan Justifikasi jarang, terancam punah dan endemik pada setiap distrik yang meliputi pemantauan di hutan alam dan hutan tanaman.

3.5

Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

3 (Baik)

Tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan memadai. Kegiatan pengelolaan lainnya juga telah dilakukan antara lain; melakukan identifikasi, pembibitan flora lokal/asli, penanaman dengan jenis flora langka/dilindungi, tidak menebang pohon sialang/ramin di areal tanaman pokok, koleksi ramin dari beberapa wilayah Indonesia, kerjasama penelitian dan lain-lain. Telah terjadi gangguan terhadap kawasankawasan lindung (berfungsi sebagai habitat flora) yang luasannya relatif kecil dan ada upaya PT AA antara lain dengan melakukan tindakan pengamanan, melakukan pengayaan, pendekatan kepada masyarakat dan upaya lainnya.

3.6

Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

3 (baik)

PT AA telah memiliki SOP atau instruksi kerja (WI) yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat implementasi pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan. Beberapa tindakan pengelolaannya antara lain; menetapakan batas kawasan lindung, melakukan sosialisasi, memasang papan larangan berburu, melakukan koordinasi dengan BBKSDA. PT AA masih bisa ditemukan berbegai jenis satwaliar langka/dilindungi yang tersebar di beberapa distrik, kecuali jenis gajah yang hanya ditemukan di beberapa distrik saja. Teridentifikasi jenis-jenis satwa liar yang sama antara kawasan lindung dan kawasan efektif untuk produksi.

3 (Baik)

PT AA memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan Sumber Daya Hutan. PT AA memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. PT AA memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan

4 4.1

Sosial Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

hal 10 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 (Baik)

PT AA memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan perturan perundangan yang relevan. PT AA memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. PT AA memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat. PT AA memiliki sebagian bukti pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tersedia laporan/doumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak lengkap. Tidak terdapat pelaksanaan ganti rugi lahan.

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

3 (Baik)

Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

3 (Baik)

Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Perusahaan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik selain yang berkaitan dengan lahan. Masih terdapat konflik dan tersedia peta konfik namun belum lengkap. Tersedia organisasi, sumberdaya manusia namun belum memadai dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik

hal 11 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi tersedia namun tidak lengkap dan kurang jelas

4.5

B 1.1 1.1.1

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (Baik)

PT AA telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan. PT AA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. PT AA memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Verifikasi Legalitas Kayu Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT AA telah memiliki SK ijin yang sah dan dilengkapi lampiran berupa peta areal kerja. Hasil analisis terhadap seluruh kelengkapan dapat dinyatakan bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HTI PT AA dipenuhi seluruhnya.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Besarnya IIUPHHK-HTI/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menurut: 1. SPP Nomor : 1522/V-HTI/1991 tanggal 13 Desember 1991 untuk luasan ± 265.000 ha dengan nominal yang harus dibayar sebesar Rp. 344.500.000,- (tarif IUPHHK-HTI Rp. 1.300,- per hektar. 2. Pembayaran IIUPHHK-HTI menurut SPP Nomor: 2866/IV-PPHH/1996 tanggal 16 September 1996 untuk luasan ± 34.975 ha dengan nominal yang harus dibayar sebesar Rp. 45.467.500,- (tarif IUPHHK-HTI Rp. 1.300,per hektar) .

2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH , RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

PT AA telah memiliki Revisi RKUPHHK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan lengkap dengan SK pengesahan dan peta Revisi RKUPHHK, serta RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 yang disahkan oleh Direktur Utama PT AA dilengkapi dengan SK RKT dan Peta RKT.

b. Peta areal yang tidak boleh

Memenuhi

PT AA telah memetakan areal/lokasi yang tidak ditebang pada Peta Revisi RKUPHHK-HTI dan

hal 12 dari 16


Indikator


Nilai

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c.

2.2 2.2.1

2.2.2

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

3.1.1

pada Peta RKTUPHHK-HTI 2013 dan Peta RKTUPHHK-HTI 2014 serta dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan.

Memenuhi

PT AA telah memiliki RKTUPHHK-HT Tahun 2013 dan 2014 yang disahkan oleh Direktur Utama PT AA (selfapproval) dan dilampiri peta RKTUPHHKHT yang memuat blok dan petak tebangan/kompartemen.

Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

Tidak Diterapkan

PT AA dalam pengelolaan hutannya berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pengelolaan IUPHHK-HTI tertuang dalam buku Revisi RKUPHHK-HT yang telah disahkan dan disetujui Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.171/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010

Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan mutasi

3.1


dan

Memenuhi

PT AA telah memiliki dan menggunakan peralatan sebanyak 3.791 unit sebagaimana tercantum dalam dokumen RKT 2013 yang telah disahkan secara selfapproval oleh Direktur Utama PT AA dan telah dilakukan uji petik keberadaan serta kebenaran nomor register peralatan di lapangan lokasi IUPHHK-HTI.

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh

Memenuhi

PT AA dapat menunjukkan seluruh dokume LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP-KBK yang telah

hal 13 dari 16


Indikator

Kriteria / Indikator pejabat berwenang

3.1.2

yang

3.1.4

disahkan oleh P2LHP, serta dokumen RLHP periode Februari 2013 s/d Januari 2014. Seluruh dokumen LHP dibuat oleh PLHP dan disahkan oleh P2LHP

Memenuhi

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT AA dilengkapi dengan dokumen FA-KB. Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) beserta FA-KB untuk KBK yang diangkut dari TPn ke TPK industri PT. IKPP tersedia.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi

PT AA sudah melaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang diatur mengenai tanda-tanda legalitas sejak di blok tebangan, TPn sampai kayu diangkut ke industri

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

Berdasarkan pemeriksaan dokumen LHP, FA-KB dan DKBK menunjukkan bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu berupa tanda legalitas pada tumpukan KBK telah sesuai dengan dokumen dan diterapkan secara konsisten

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

3.2


Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

3.1.3

Nilai

Memenuhi

Seluruh dokumen FA-KB beserta lampiran DKBK tersedia lengkap dan telah disahkan oleh penerbit FA-KB yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

hal 14 dari 16


Indikator 3.2.1


Nilai

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Realisasi pembayaran PSDH dari produksi kayu hasil tebangan selama Februari 2013 s/d Januari 2014 telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat penagih.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PSDH telah dibayarkan sesuai SPP dan tidak ada tunggakan.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 3.3 3.3.1


Tarif PSDH Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil hutan tanaman dikenakan Rp 2.000,-/m3 hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kayu yang telah di-LHP-kan 1 (satu) tahun terakhir telah diterbitkan SPP PSDH-nya sesuai dengan tarif yang berlaku, dan telah dibayar lunas.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

3.3.2

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen menunjukkan identitas kapal

yang

4.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKLRPL

4.1.2

Memenuhi

PT AA telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungn (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen dan RPL

RKL

Memenuhi

Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

hal 15 dari 16


Indikator

5.1 5.1.1


Nilai


b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, baik di kawasan lindung dan kawasan lainnya, komponen fisikkimia, komponen biologi, maupun komponen social, dan telah dilaporkan ke instansi terkait

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT AA telah melaksanakan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Ada peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Dilaksanakan pencatatan terhadap kecelakaan kerja

5.2

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

Terdapat SP di PT AA

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan dokumen KKB atau PP

5.2.3

Memenuhi

Memenuhi

PT AA telah memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT AA tidak mempekerjakan anak di bawah umur

hal 16 dari 16

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

Recommend Documents