PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK- HTI PT. WIRAKARYA SAKTI SK IUPHHK-HT Nomor : SK.346/Menhut-II/2004 Tanggal : 10 September 2004 Luas Areal : 293.812 Ha
Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Tanjung Jabung barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Oleh : LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HTI PT. WIRAKARYA SAKTI
1.
IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1.
Nama Lembaga Sertifikasi :
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Alamat
Menara Karya 10th Floor
:
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21579 44 579 e-mail :
[email protected] 3
Akte Pendirian :
No. 3 tanggal 11 September 1996 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH, dengan Akta perubahan 1998 Notaris Widodo, SH No. 2003 Notaris Widodo, SH
:No. 3 tanggal 28 Juli Siti Mariam Muchtar 6 tanggal 10 September Siti Mariam Muchtar
Akta No.34 tanggal 14 Juli 2010 Notaris H. Dana Sasmita, S.H Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn 4.
Pengurus Lembaga VLK :
Komisaris Utama :
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Fitri Susanti, S.H, M.Kn Holger Helmut Kunz , DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH, DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA. Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 4.
Tim Auditor PHPL-VLK
Endang Abdul Rosad (Lead/Prasyarat) Heni Handayani (Auditor Produksi) Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) Burhanudin Gala (Auditor Sosial) Yudi Wahyudin (Auditor VLK)
2. 1 . 2 .
IDENTITAS AUDITEE Nama Unit Manajemen
PT Wirakarya Sakti
Alamat
Kantor Jambi : Jl. Ir. H. Juanda No.14 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, Jambi 36145 Telp. (0741) 572471 – 572402. Fax (0741) 573483 Kantor Lapangan : Desa Tebing Tinggi, Kec. Tebing Kab. Tanjung Jabung Barat - Jambi
Tinggi
Telp. 0742-51051, Fax 0742-551710 3 .
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
4 .
Luas Areal Hutan yang
293.812 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan)
Disertifikasi
5 .
SK IUPHHK -HT
SK Menteri Kehutanan No. 346/MenhutII/2004 (Add.III) tanggal 10 September 2004
6 .
Susunan Komisaris dan
Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 26 Maret 2013 notaris Heleni Ritliany, SH, susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:
Pengurus Perusahaan
Komisaris Utama : Komisaris
7 .
Pemilik Perusahaan/Saham
Ir. Subardjo :
Sukirta Mangkudjaja
Direktur Utama
:
Arthur Tahya
Direktur
:
Didi Harsa
Direktur
:
Stanley Najoan
PT. Purinusa Eka Persada PT. Pangkalan Usaha Maju PT. Publisita Perdana
8 .
Penanggung Jawab Sertifikasi
Kris Budi Wahono (Environment Head PT WKS)
3.
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Audit Tahap I Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Konsultasi Publik
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tanggal 25 Oktober Berdasarkan hasil audit I disimpulkan 2014, PT. TUV dapat dilanjutkan audit II Rheinland Indonesia Tanggal 1 September 2014 dan Tanggal 8 Septembr 2014, BP2HP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Propinsi Di Jambi
Koordinasi di BP2HP Wilayah IV, Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dilakukan pada saat datang dan selesai penilaian lapangan.
Tanggal 1 September 2014, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Konsultasi publik ini dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BP2HP Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kahutanan Kabupaten Tebo, BKSDA Jambi, JPIK, FZS, Desa Lumahan, Desa Kempas Jaya, Desa Margo Rukun, Desa Kelagia, Desa Intan Jaya, Desa S.Papauh, Desa Kemang Manis, Desa S.muluk, Desa Terjun Gajah, Desa Muara Kilis, Desa Dasal, Desa Purwodadi, Desa Dataran Kempas, Desa Karya Maju, DesaTanjung karang, Desa Rantau karya, Desa LB. Raman dan Desa Kota Baru
Auditor meminta masukan kinerja auditee dan memberikan laporan pada waktu koordinasi setelah penilaian lapangan
Hasil Konsultasi Publik Telah dibuat Berita Acara. Pertemuan Pembukaan
Tanggal 2 September 2014, Kantor PT. Wirakarya Sakti di Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung barat
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan PT Wirakarya Sakti yang terdiri Peserta yang hadir terdiri dari Management Representative, Kepala FPD mewakili FOD, Kepala Departemen, Seksi-seksi dan Perwakilan dari Masing – masing Distrik serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah : Pembukaan Rapat dan Perkenalan Seluruh Tim Auditee Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/ mekanisme pengambilan keputusan Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi data. Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan mengingat kondisi cuaca setempat Penandatanganan Pertemuan
Berita
Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 2 s/d 7 September 2014, Kantor Tebing Tinggi, Distrik I,II,III,IV, V, VI, VII dan VIII
Pertemuan Penutupan
Tanggal 8 September Pertemuan penutupan dihadiri oleh 2014, Kantor PT. WKS perwakilan PT. Wirakarya Sakti yang Tebing tinggi terdiri dari : Management Representative, Kepala FPD mewakili FOD, Kepala Departemen, Seksi-seksi dan Perwakilan dari Masing – masing Distrik serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Baik
1.2.Komitmen Pemegang Izin
Sedang
Ketersediaan dokumen administrasi tata batas PT. WIRAKARYA SAKTI di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Realisasi penataan batas IUPHHK-HT PT. Wirakarya Sakti adalah sepanjang 966,206 km (97%) yang terdiri dari panjang batas Distrik I, II, dan VII sepanjang 406,561 km (93%), Distrik III 126,555 km (100%), Distrik IV 44,546 km (100%), Distrik V 165,767 km (100%) , Distrik VI 101,786 km (100%), dan Distrik VIII 120,991 km (100%) Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terusmenerus.
Terdapat perubahan fungsi kawasan, dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan sesuai dengan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun Periode pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2009-2018
Terdapat bukti upaya PT. Wirakarya Sakti untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan sebagian masyarakat dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi
Kriteria dan Indikator 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK– HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Nilai Baik
Baik
Ringkasan Justifikasi
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan, dengan realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Wirakarya Sakti sebanyak 109 orang yang terdiri dari Sarjana Kehutanan sebanyak 35 orang dan Ganis PHPL sebanyak 74 orang, sedangkan jumlah persyaratan Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 sebanyak 68 orang. Sehingga Realisasi pemenuhan Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL PT. Wirakarya Sakti sebesar 160,29%. Realisasi peningkatan kompetensi SDM 108 % dari rencana
Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi Kelola Produksi, Kelola lingkungan (Environment), Kelola Sosial (Community Development), Audit Internal, dan lain sebagainya dan telah disahkan oleh Direksi dan tidak ditemukan jabatan rangkap atau jabatan yang kosong.
Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI / Audit Internal tersedia dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
PT. Wirakarya Sakti
Kriteria dan Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Nilai Baik
Ringkasan Justifikasi
Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tanaman dan Tebangan di dalam areal kerja PT. Wirakarya Sakti yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT. Wirakarya Sakti. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa.
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak
PT. WKS telah menyusun dokumen RKUPHHKHT dan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2009 s/d 2018. RKUPHHK-HT tersebut telah mempertimbangkan hasil IHMB dan Deliniasi Mikro.B implementasi penataan sebagian areal kerja PT. WKS (≥ 50%) telah sesuai dengan RKUPHHKHT..S PT. WKS telah melakukan pemasangan tanda batas blok dan petak kerja dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan walaupun bentuk dan material tanda batas blok dan petak kerja masih terlihat berbeda pada beberapa distrik. B
Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK
2.2 Tingkat penebangan/ pemanenan lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
BAIK
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
SEDANG
PT. WKS telah memiliki proyeksi produksi dan data potensi tegakan per tipe ekosistem sesuai umur dan jenis tegakan dari hasil survey Pre Harvesting Inventory yang dilengkapi informasi posisi lokasi survey, peta kelas umur tanaman, dll. PT. WKS telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di setiap stratum dan site class yang ada di areal dan data PSP telah dilakukan analisa. PT. WKS telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha).
Kriteria dan Indikator
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Nilai
BAIK
Ringkasan Justifikasi
Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89% dari jumlah tanaman per hektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Faktor eksploitasi kegiatan pemanenan PT. WKS mencapai ≥ 0.70
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
BAIK
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
SEDANG
PT. WKS telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. Peta kerja PT. WKS sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang telah menggambarkan keberadaan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. PT. WKS telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume kegiatan pemanenan di hutan alam dan hutan tanaman industri PT. WKS kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan yang dilakukan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan Dari data di atas dengan ketiga parameter tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan PT. WKS termasuk kategori buruk (likuiditas < 100%, solvabilitas < 100%, rentabilitas masih terdapat negative pada tahun 2012).BR PT. WKS telah mengalokasi pendanaan yang cukup besar untuk setiap kegiatannya yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan/operasional di lapangan, dan realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) PT. WKS telah mengalokasi pendanaan yang
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
cukup besar untuk setiap kegiatannya yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan/operasional di lapangan, dan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terlihat masih kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).SS lisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.B Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT. WKS terealisasi lebih dari 80% tapi belum seluruhnya..S realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan PT. WKS berada dalam range 50-70% dari yang seharusnya.S
Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Baik
Luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHKHT PT WKS seluas 35.884 ha atau 12,21% dari total luas konsesi telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tanggal 4 April 2006. Panjang kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung di seluruh distrik adalah 1.897.076 m dan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan menunjukkan bahwa kawasan lindung tersebut seluruhnya telah dilakukan penataan batas Kondisi tutupan lahan kawasan lindung yang telah ditetapkan, baik yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan tata ruang maupun berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat memiliki kondisi kondisi kawasan lindung yang seluruhnya berhutan Terdapat petunjuk bahwa batas kawasan lindung yang ditetapkan tersebut diakui (disepakati) dan terdapat dokumen pendukung seperti kesepakatan yang tersedia PT WKS telah melakukan penetapan kawasan lindung, baik berdasarkan ketentuan yang ada maupun berdasarkan kondisi dinamika sosial dan biofisik setempat Prosedur yang ada mencakup seluruh jenis gangguan hutan dan terdapat bukti bahwa prosedur ini telah disampaikan dan dimengerti oleh penggunanya di bagian-bagian masingmasing sesuai dengan uraian tugas PT WKS telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan dengan kondisi dan berfungsi baik
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
PT WKS telah menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil yang memadai PT WKS telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif, berupa patroli. Terdapat bukti kegiatan pengamanan hutan berupa laporan patroli dan laporan terjadinya titik api dari informasi satelit serta penangulangannya
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Baik
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Baik
PT WKS telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air untuk seluruh dampak dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT WKS yang ada Tersedia sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas fisik air dan tanah, namun belum seluruh sarana tersebut sesuai dengan yang dimasuk dalam dokumen RPL dan RKL.Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan seperti RKL-RPL dan berfungsi dengan baik Telah tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT WKS dalam jumlah dan kulaifikasi personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan PT WKS telah menyiapkandokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan, baik bersifat teknis sipil maupun vegetative PT WKS telah menyiapkan dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang terus dilakukan terdapat beberapa parameter di tahun tertentu yang diatas ambang baku mutu tetapi tahun selanutnya berada di bawah ambang baku mutu PT WKS telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang
PT WKS telah memiliki prosedur prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pengelolaan Terdapat implementasi pengelolaan flora dengan pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan kawasan lindung yang didalamnya terdapat jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.Ada bukti bahwa untuk jenis bulian (Eusideroxylon zwageri) dilakukan pengelolaan dengan menetapkan di kawasan tersebut sebagai kawasan tanaman unggulan dan dilakukan pengayaan Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi vegetasi di kawasan konservasi/lindung yang dilakukan secara teratur/periodic dan menjaga kawasan lindung dari gangguan memungkinkan untuk kondisi species vegetasi yang ada di dalamnya tidak terganggu termasuk species vegetasi yag termasuk dilindungi
3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Baik
Tersedia beberapa prosedur/pedoman/instruksi kerja yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan RTE. Upaya yang dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan Berdasarkan rekaman data/dokumen dan uji petik lapang menunjukkan bahwa terdapat implementasi pengelolaan fauna dengan pendekatan pengelolaan kawasan, seperti menjadi kawasan lindung Berdasarkan observasi okuler kondisi fauna yang ada dalam kawasan PT WKStidak terganggu, baik di dalam kawasan lindung maupun di kawasa efektif untuk produksi
Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Sedang
UM memiliki sebagian besar dokumen terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Tidak terdapat mekanisme khusus penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif tetapi terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan lahan dan realisasi penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak
Kriteria dan Indikator
Nilai
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
Sedang
Ringkasan Justifikasi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Baik
Telah tersedia dokumen-dokumen mulai dari perencanaan, SOP, Instruksi kerja, implementasi dan laporan terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Namun dokumen kegiatan belum dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kegiatan serta rekomendasi Tersedia mekanisme yang lengkap terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial UM terhadap masyarakat Tersedia data dan informasi terkait sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH UM telah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang merupakan implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat bukti-bukti pembuatan kesepakatan tanggung jawab sosial, dan realisasi pemenuhannya dibuktikan pula dengan dokumen berita acara penyerahan bantuan serta dokumentasi foto kegiatan Tersedia laporan kelola sosial terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial UM termasuk ganti rugi. Namun laporan hanya memuat data keuangan, foto kegiatan dan berita acara, tidak dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan serta evaluasi kegiatan Walau tidak banyak, namun dokumen yang tersedia cukup detail membahas dan menyediakan data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Telah tersedia mekanisme yang lengkap dan jelas terkait dengan usaha peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar areal konsesi UM Tersedia dokumen rencana UM terkait dengan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun tidak dilengkapi dengan detail indikator keberhasilan dan target pencapaian dari program Berdasarkan uraian tersebut di atas, kajian dokumen dan verifikasi lapangan memberikan bukti adanya usaha UM dalam upaya meningkatkan peran serta dan aktivitas perekonomian masyarakat, dan usaha tersebut berjalan dengan baik walau tetap perlu evaluasi
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Baik
terus menerus untuk perbaikan ke depan UM memiliki dokumen yang cukup lengkap terkait dengan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan kegiatan Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas alur dan tahapan penyelesaian konfliknya Berdasarkan pemaparan di atas, UM memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas serta telah terdapat penyelesain konflik yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah dimiliki oleh UM Berdasarkan uraian tersebut di atas, lembaga resolusi konflik yang dimiliki oleh UM telah dapat bekerja dengan baik dan diterima oleh para pihak Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada UM tersedia dokumen penanganan konflik yang pernah terjadi, namun tidak disertai dengan analisi detail peristiwa, dan tidak ada arahan/rekomendasi untuk pembelajaran di masa datang
Berdasarkan uraian tersebut di atas, UM telah memberi sarana terbentuknya hubungan industrial antara UM dan karyawan mereka, dan merealisasikan bagian-bagian yang tercatat pada Perjanjian Kerja Bersama, khususnya upah dan tunjangan. Upah pokok terendah yang dibayarkan oleh UM telah melebihi UMP Jambi Tahun 2014 yatu sebesar Rp. 1.502.230,-
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas terlihat bawa UM telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan setiap tahun. Namun karena tidak ditemukan dokumen tentang perencanaan peningkatan kompetensi karyawan atau perencanaan pelatihan, maka tidak dapat diketahui berapa besar prosentase realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh UM
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, UM memiliki dokumen jenjang karir yang lengkap dan terimplementasikan dengan baik pada seluruh karyawan yang memenuhi syarat
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, UM memiliki dokumen-dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan dengan baik
VLK 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi
a. PT. Wirakarya Sakti telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 346/ Menhut-II/2004 (Addendum III) tanggal 10 September 2004 di Provinsi Jambi, seluas ± 293.812 Ha b. PT. Wirakarya Sakti dapat menunjukan SPP dan bukti bayar IIUPH c. Terdapat izin lain atau penggunaan lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HT PT. Wirakarya Sakti berupa izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.70/Menhut-II/2011 tanggal 2 Maret 2011
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi
a. PT. Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB yang telah disahkan dan ditandatangani A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dan dilengkapi dengan Peta RKUPHHK serta telah memiliki RKT yang telah disahkan secara Self Approval serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan
Memenuhi
b. Wirakarya Sakti telah memetakan areal/lokasi yang tidak ditebang pada Peta RTKUPHHK-HTI dan Peta Kawasan Lindung dan dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan
Memenuhi
c. Blok/petak tebang pada peta persetujuan RKT 2013 dan RKT 2014 seluruhnya telah ditandai dengan jelas batasnya serta telah disayahkan secara self Approval dan hasil uji petik lapangan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan
Memenuhi
a. PT. Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2009 s/d 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.165/VI-BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011, serta dilengkapi dengan Peta RKU dengan skala 1 : 100.000
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
NA
b. PT. Wirakarya Sakti sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi
PT. Wirakarya Sakti telah menunjukkan seluruh dokumen LHP perode September 2013 sampai dengan Agustus 2013 yang telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan telah disahkan oleh P2LHP. Berdasarkan hasil uji petik LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor petak tebang dan nomor tumpukan kayu di lapangan dapat ditemukan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
Kayu yang diangkut dari PT. Wirakarya Sakti yang keluar dari areal dan untuk ke tujuan Industri telah disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (FA-KB dan DKBK) dan dibuat oleh pejabat yang berwenang
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHKHT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada nomor tumpukan kayu di petak tebang dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian dan dapat ditelusuri.
Memenuhi
b. PT. Wirakarya Sakti telah menerapkan sistem dalam penulusuran kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan wood tracking dan berdasarkan uji petik lapangan menunjukkan bahwa identitas kayu pada dokumen dapat ditelusuri sampai ke petak tebang
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi
a. PT. Wirakarya Sakti telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH yang telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah disahkan.
Memenuhi
b. Berdasarkan hasil telaah dokumen terhadap bukti bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa PT. Wirakarya Sakti telah membayar lunas kewajiban PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih
Memenuhi
c. Dari hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH dan bukti setor, seluruh kayu yang telah di LHP-kan telah diterbitkan SPP PSDH sesuai dengan tarif yang berlaku, dan telah dibayar lunas
Arsip Dokumen FA-KB dan DKB sebagai lampirannya, tersedia dan seluruhnya dibuat oleh petugas yang berwenang
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
NA
PT. Wirakarya Sakti tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau sehingga dokumen PKAPT tidak diperlukan
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
NA
Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu dengan tujuan industri adalah Loging truck, sehingga dalam proses pengangkutan kayu tidak menggunakan kapal
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
PT. Wirakarya Sakti telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), RKL, RPL Hak Pengusahaan Hutan IUPHHK dan telah mendapatkan pengesahan sesuai peraturan yang berlaku
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi
a. Dokumen RKL dan RPL yang digunakan PT. Wirakarya Sakti tetap berpedoman pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Gubernur Jambi melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 78 Tahun 2005, tanggal 21 April 2005 tentang Penggabungan Dan Tambahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pementauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Wirakarya Sakti di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo Dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Memenuhi
b. PT. Wirakarya Sakti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungna, serta keberadaannya terbukti di lapangan
Memenuhi
a. PT. Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatah kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan dilapangan telah dibentuk struktur organisasi pengurus P2K3
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
b. Dalam kegiatan operasionalnya PT. Wirakarya Sakti telah memiliki peralatan K3 dan dari hasil pengecekan terhadap kelengkapan kesehatan keselamatan kerja dan peralatan perlindungan hutan masih berfungsi dengan baik
Memenuhi
c. PT. Wirakarya Sakti telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja yang isinya memuat kronologis penyebab kejadian, kondisi fisik korban dan penanganan kejadian serta telah telah menyusun Program K3 dalam Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi
PT. Wirakarya Sakti terdapat Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Yaitu : Serikat Pekerja Wira Sylva , Pengurusan Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutana (PK FSB Hukatan) dan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PUK.SPPP.K-SPSI)
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
PT. Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan di PT. Wirakarya Sakti Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
