PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUPHHK- HA PT. DIADYANI TIMBER SK IUPHHK-HA Nomor : SK.292/Menhut-II/2009
Tanggal : 18 Mei 2009 Luas Areal : ± 205.160 Ha
Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
Oleh : LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VLK IUPHHK-HA PT. Diadyani Timber Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
1.
IDENTITAS LVLK
a . Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
b . Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c . Alamat
:
Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected]
e . Direktur
:
Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar
f .
Tim Audit
:
1. Sapto Hariyono 2. Darnawi 3. Sjahrul Wira Kusuma
g . Tim Pengambil Keputusan
:
Kepala LVLK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2.
IDENTITAS AUDITEE :
a.
Nama Pemegang Izin
:
PT. DIADYANI TIMBER
b.
Nomor & Tanggal SK
:
Nomor : SK.292/Menhut-II/2009, Tanggal : 18 Mei 2009
c.
Luas dan Lokasi
:
205.160 Papua
d.
Alamat kantor
:
Hektar,
Kabupaten
Mimika,
Provinsi
Kantor Pusat Jakarta: Jl. S. Parman Kav-67, Jakarta Barat Kantor Cabang: Jl. KS. Tubun No. 52A, Resimen Hamadi, Jayapura, Provinsi Papua
e.
Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. (021) 5306448 & Fax. (021) 5306458 E-mail :
[email protected],
[email protected]
f.
g.
Pengurus
:
Pengambil Keputusan
- Komisaris Utama
: Agus Sutanto
- Komisaris
: Andi Sutanto
- Direktur Utama
: Hunawan W
- Direktur PH
: I.A. Soegeng S
Kepala LVLK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
3.
RINGKASAN TAHAPAN :
Tahapan
Perencanaan & Persiapan Audit
Lapor ke Instansi Kehutanan setempat
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tanggal 3-7 Nov 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia di Bogor
Tim Audit mempelajari dokumen auditee, menyusun rencana audit dan menyiapkan dokumen kerja dan instrumen audit serta berkoordinasi dengan auditee terkait rencana audit (termasuk check list dokumen yang harus dipersiapkan sesuai standar).
Tanggal 13 Nov 2014 lapor ke Dinas Kehutanan Kab. Mimika di Timika
Tim Audit melaporkan rencana audit VLK PT. Diadyani Timber ke Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika dilakukan pada saat dating/sebelum ke Basecamp Tea. Auditor melapor dan meminta informasi/masukan kinerja auditee.
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 14 Nov 2014, Basecamp Tea, Kab. Mimika
Konsultasi publik dihadiri oleh masyarakat sekitar areal (Kepala Desa Pronggo, kepala suku, kepala dusun, masyarakat, Ketua Bamuskam, anggota PAM Brimob) dan manajemen PT. Diadyani Timber.
Tanggal 14 Nov 2014, Basecamp Tea
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan PT. Diadyani Timber yang terdiri dari Manajer Perencanaan (Kantor Pusat, Jakarta), Manager PH (selaku Management Representative), Kabag. Admin, Kabid. Binhut, Kabid. Kesos, dan staf dan Tim Audit LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah : Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/ mekanisme pengambilan keputusan Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi data.
Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan mengingat kondisi cuaca setempat Penandatanganan Acara Pertemuan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Notulensi/Berita
Tanggal 14-17 Nov 2014, di Basecamp Tea dan lapangan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai Standar VLK (Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier), Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 dapat diselesaikan.
Tanggal 17 Nov 2014, di Timika
Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT. Diadyani Timber yang terdiri dari Manajer Perencanaan (Kantor Pusat, Jakarta), Manager PH (selaku Management Representative), Kabag. Admin, Kabid. Binhut, Kabid. Kesos, dan Tim Audit LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan bila belum lengkap dan berstatus tidak memenuhi (VLK). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Penyusunan Laporan
Tanggal 20-27 Nov 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia di Bogor
Tim Audit menyusun laporan kemudian menyerahkan ke Pengambilan Keputusan
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia di Bogor
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan
audit, Tim
4. RESUME HASIL PENILAIAN : Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA/HTI/RE, dan Hak Pengelolaan K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Memenuhi a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
Not Applicable
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Memenuhi a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
PT. Diadyani Timber merupakan perusahaan pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.292/MenhutII/2009 tentang Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Diadyani Timber atas areal hutan produksi seluas ± 205.160 hektar di Provinsi Papua. PT. Diadyani Timber telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Nomor SPP IIUPHHK Nomor: S.601/VIBIKPHH/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Departemen Kehutanan. Berdasarkan informasi dan veriifkasi lapangan diperoleh informasi tentang keberadaan kegiatan penambangan pasir yang terletak di Desa Pronggo pinggir pantai. Hasil verifikasi peta kerja PT. Diadyani Timber skala 1 : 50.000, menunjukan bahwa lokasi penambangan pasir berada di areal APL (areal penggunaan lain), sehingga verifier ini Tidak Dapat Dinilai.
Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa dokumen RKUPHHK/RKPH/ RKT sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, baik dari segi keabsahannya maupun kelengkapannya, serta keberadaan tenaga teknis dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Memenuhi a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.
Not Applicable b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P3.Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Memenuhi Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil bahwa terdapat peta kerja Blok 2014 dan 2013 skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang dilindungi berupa sempadan Sungai Pronggo dan Sungai Tea dan terbukti telah dilakukan penandaan berupa pemasangan papan larangan untuk menebang di sempadan sungai. Berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan keabsahan blok tebangan yang disetujui pada peta lampiran RKT; pemeriksaan kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan dengan menggunakan GPS; dan pemeriksaan kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan dapat diperoleh bahwa peta blok tebangan RKT 2014 yang terdapat pada peta lampiran SK RKT IUPPHK-HA yang telah disahkan telah dicap dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan pemeriksaan proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK diperoleh hasil bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.146/VI-BPHA/2011, tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) periode tahun 2010- 2019 atas nama PT. Diadyani Timber, Provinsi Papua. PT.Diadyani Timber adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Verifier ini Tidak Dapat Diterapkan.
Berdasarkan hasil verifikasi dan uji petik fisik serta pemeriksaan silang antara dokumen Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) dan Fisik log yang terdapat di TPK Hutan, TPK Antara Tangar dan TPK Antara Tanah Lapis dengan dokumen Laporan Hasil Cruising yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan jenis pohon dan nomor pohon/petak yang tercantum dalam LHP, LHC dan Fisik kayu.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Memenuhi Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA Memenuhi a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Memenuhi Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Memenuhi a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke Industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat serta pemeriksaan silang dengan dokumen pengangkutan lainnya diperoleh hasil bahwa semua kayu yang diangkut keluar areal izin PT Diadyani Timber telah dilindungi dengan surat keterangan sah hasil hutan (SKSKB).
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan silang dengan fisik barang log yang ada di lapangan diperoleh hasil bahwa tanda-tanda PUHH/Barcode pada log yang dimiliki PT.Diadyani Timber bisa dilacak dan telah sesuai dengan dokumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang izin dan bukti ketelusuran kayu hingga ke tunggak di petak tebangan diperoleh hasil bahwa sistem yang dibangun PT. Diadyani Timber dapat membuktikan identitas kayu dari Logpond sampai ke tunggak di petak tebangan.
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan SKSKB untuk pengangkutan kayu PT. Diadyani Timber diperoleh hasil pengamatan bahwa semua log yang dibawa keluar TPK hutan telah diangkut dengan menggunakan SKSKB yang lengkap dan sah; hasil pemeriksaan terhadap kewenangan petugas yang membuat dokumen Tata Usaha Kayu diperoleh hasil bahwa semua dokumen SKSKB PT. Diadyani Timber telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dimatikan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan.
Berdasarkan hasil verifikasi, pemeriksaan silang dan membandingkan antara realisasi pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan diperoleh bahwa semua dokumen SPP yang telah diterbitkan sudah dibayar lunas oleh PT. Diadyani Timber.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan keabsahan dan kesesuaian bukti setor PSDH dan DR dengan SPP PSDH dan DR diperoleh hasil bahwa semua SPP-PSDH dan DR telah dibayarkan lunas oleh PT Diadyani Timber sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap kesesuaian persyaratan ukuran kayu dan besaran tarif yang harus dibayar oleh PT. Diadyani Timber, diperoleh hasil bahwa Pembayaran DR dan PSDH PT. Diadyani Timber telah sesuai dengan ukuran kayu dan besaran tarif yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, kesesuaian ditemukan dalam pembayaran kewajiban DR dan PSDH Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS) yang diproduksi dari hutan alam yang memiliki diameter ≥ 49 cm, dan ukuran panjangnya harus ≤ 130 cm.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Memenuhi Dokumen PKAPT.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Memenuhi Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb. 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Memenuhi Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKLRPL.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
PT. Diadyani Timber telah memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Identitas Kapal yang digunakan PT. Diadyani Timber yang berbendera Indonesia.
Dari hasil verifikasi PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL, serta terdapat bukti pengajuan revisi RKLRPL yang diajukan kepada instansi berwenang sesuai perubahan perpanjangan SK IUPHHK.
a. Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi
P5.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3. Memenuhi a. Implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi
c. Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Memenuhi Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Memenuhi Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Dari hasil verifikasi, PT. Diadyani Timber telah membuat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi berwenang secara periodik. Dari hasil verifikasi, PT. Diadyani Timber telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT. Diadyani Timber dapat menunjukkan dan mengimplementasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dari hasil verifikasi, PT. Diadyani Timber telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan yang ada di lapangan serta dari hasil verifikasi peralatan masih berfungsi dengan baik. Dari hasil verifikasi, PT. Diadyani Timber telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta telah membuat rencana program kerja untuk menekan tingkat kecelakaan.
Dari hasil verifikasi telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Corporate HR Manager.
Terdapat Draft Kesepakatan Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan yang sedang dalam proses pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan seluruh karyawan yang bekerja di PT. Diadyani Timber berusia di atas 18 tahun.
