PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

PT WIJAYA SENTOSA (pemegang IUPHHK-Hutan Alam)

PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT WS

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LPPHPL-016-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

:

Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK

7.

Tim Auditor

:

1. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Lead / Auditor Ekologi) 2. Endang Abdul Rosad, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Apto Hadi Winarno, S. Hut (Auditor Produksi) 4. Drs. Fadli (Auditor Sosial) 5. Sapto Haryono, S.Hut (Auditor VLK)

8.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 1 dari 16


Identitas Perusahaan PT Wijaya Sentosa

1

Organisasi / Auditee

:

PT WIJAYA SENTOSA

2

Lokasi

:

Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Barat, Provinsi Papua Barat

3

Lokasi Unit Manajemen :

Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat

4

SK IUPHHK-HT

:

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2011 jo SK.624/Menhut-II/2012, tanggal 7 Nopember 2012 jo SK.33/Menhut-II/2013, tanggal 15 Januari 2013

5

Luas areal kerja

:

± 130.755 ha

6

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

:

Akte Notaris Miryam Magdalena Indradi Wiardi, SH dengan Akta Nomor 30 tanggal 10 Oktober 1986. Perubahan Akta terakhir : Akte Notaris Rita Komala Dewi, SH, MH, Mkn dengan Akta Nomor 14 tanggal 26 Desember 2012

7

Sistem Silvikultur

:

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

8

Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir :

Produksi kayu bulat dengan jenis Merbau, Meranti dan Rimba Campuran.

9

Pemegang Saham

Akte Notaris No. 14 tanggal 26 Desember 2012 oleh Notaris Rita Komala Dewi, SH, MH, Mkn : 1. Hendra Wijaya 50% 2. Indra Wijaya 50%

10

Komisaris

:

11

Pengurus perusahaan :

Komisaris Utama

: Tn Indra Wijaya

Direktur Utama Direktur

: Edison : Sugianto Soewadi

hal 2 dari 16

Papua


RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

10 Januari 2014 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Koordinasi kepada Instansi Kehutanan di daerah dilakukan oleh Tim Auditor dengan mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari . Konsultasi Publik dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Teluk Wondama di Wassior. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, Manager Camp, Bagian : Lingkungan, Perencanaan, Kelola sosial, TUK Scaller/Grader, GA, Personalia dan Humas PT WS, seluruhnya 15 orang dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Pertemuan penutupan dihadiri oleh oleh MR, Manager Camp, Bagian : Lingkungan, Perencanaan, Kelola sosial, TUK Scaller/Grader, GA, Personalia dan Humas PT WS, dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.1. tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

Koordinasi dengan 20 Januari 2014 (tiba) Instansi Kehutanan 27 Januari 2014 (pulang)

Konsultasi Publik

21 Januari 2014

Pertemuan Pembukaan

21 Januari 2014 Ruang Pertemuan Kantor Basecamp PT WS, Distrik Wassior, Provinsi Papua Barat

Verifikasi Dokumen dan 22 – 25 Januari 2014 Observasi Lapangan Dilkaukan verifikasi dokumen dan lapangan.

Pertemuan Penutupan

25 Januari 2014 Ruang Pertemuan Kantor Basecamp PT WS, Distrik Wassior, Provinsi Papua Barat

Pengambilan Keputusan

11 Maret 2014 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

hal 3 dari 16


RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator

Kriteria / Indikator

A

Penilaian Kinerja PHPL

1

Prasyarat

1.1

Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

Nilai

3 (baik)

Ringkasan Justifikasi

•

•

•

•

•

1.2

Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik)

• •

•

1.3

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan

3 (baik)

•

•

PT WS telah memiliki dokumen legal kecuali Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/99/SITU/WKSRG/2011 masa berlakunya habis sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan belum diperpanjang. Realisasi penataan batas sepanjang 273,75 km (83,48%) atau kurang dari 100%, namun terdapat upaya yang telah dilakukan PT WS. Terdapat pengakuan para pihak yaitu Pemerintah, pemegang IUPHHK lain yang berbatasan dan masyarakat atas eksistensi areal PT WS. Karakteristik dan sebaran merupakan potensi konflik batas, meskipun pada saat ini konflik/klaim yang ada dapat diselesaikan dan nada kesepakatan dengan pihak lain/masyarakat setempat. Areal kerja IUPHHK-HA PT WS seluas 130.755 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 89.944 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 36.133 Ha, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 4.678 ha dan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Tidak terdapat penggunana kawasan diluar sector kehutanan. PT WS telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi IUPHHK-HA PT WS menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal Kerja PT WS Kampung Simei, Kampung Dusner dan Kampung Mandarisi Distrik Kuriwamesa. Visi misi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan PHPL namun masih belum seluruhnya Tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan jumlahnya masih kurang dan tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Namun terdapat tenaga/karyawan yang dianggap mampu untuk mengerjakan bidangbidang pengelolaan hutan yang belum terisi Ganis PHPL. Terdapat realisasi peningkatan kompetensi

hal 4 dari 16


Indikator


Nilai

implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4

1.5


•

Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2 (sedang)

Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

3 (baik)

• • •

•

•

• •

•

2 2.1

Tersedia Struktur organisasi dan job description PT WS sesuai SK Direktur Utama PT WS. PT WS memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. Organisasi SPI/Internal Audit ada, tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Terdapat kesepakatan antara PT WS dan masyarakat setempat sebagai pemegang hak ulayat. Terdapat persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT WS. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT WS dari masyarakat desa. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak yaitu dari Pemerintah, dan terdapat sebagian bukti persetujuan penetapan kawasan lindung dari pihak masyarakat sekitar areal PT WS

Produksi Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (sedang)

•

•

•

2.2

SDM PT WS dari rencana. Terdapat dokumen ketenagakerjaan. Terdapat tenaga kerja yang belum menerima Jamsostek.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (baik)

•

•

•

PT. WS telah memiliki Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB dan peta RKU yang telah disetujui oleh Direktur BUHA Kementerian Kehutanan, tetapi landscaping arealnya masih belum semuanya sesuai peruntukkan yang seharusnya. Tidak seluruh kawasan yang ditata PT WS sesuai yang direncanakan di dokumen rencana jangka panjang. PT. WS telah melakukan penandaan dan pemeliharaan batas blok atau petak RKT namun tidak semua batas bisa terlihat jelas di lapangan. PT WS telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem hutan pegunungan berdasarkan hasil IHMB dan juga ITSP. PT WS belum melakukan pengukuran riap tegakan sehingga belum memiliki data pengukuran riap tegakan. PT WS telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB

hal 5 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi penentuan asumsi riap 0.5 m3/ha/tahun untuk menghitung JTT.

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

3 (baik)

•

•

•

•

PT. WS telah memiliki SOP tahapan silvikultur sistem TPTI sesuai peraturan yang berlaku namun isinya belum semuanya sesuai ketentuan teknis yang berlaku. PT. WS telah mengimplementasikan sebagian besar SOP dalam kegiatan operasionalnya di lapangan. PT. WS memiliki potensi tegakan pohon inti dan pohon yang disisakan yang cukup untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi ke-2. Tersedia permudaan yang cukup di IUPHHKHA PT WS untuk jenis-jenis komersial. Mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhannya masih kurang menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke-3.

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (baik)

PT. WS telah memiliki SOP RIL yang cukup lengkap, dibuat secara umum tetapi sudah dapat diterapkan sesuai karakteristik setempat. PT WS telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam tahapan kegiatan pemanenan hasil tetapi belum mengimplementasikan seluruhnya secara benar dan konsisten. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata pada semua tingkatan permudaan ( dalam hal ini yang dapat dihitung adalah jumlah pohon yang rusak) rata-rata 25 %. Hasil perhitungan faktor eksploitasi di IUPHHKHA PT WS sesuai sampel yang diambil adalah 73,38 % atau diatas 70 %.

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

2 (sedang)

PT. WS telah memiliki dokumen BKT/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan mengacu kepada RKUPHHK yang sah. PT WS telah memiliki Peta RKU dan Peta RKT yang disahkan oleh pihak berwenang dan memiliki kesesuaian satu dengan yang lain. PT. WS telah mengimplementasikan peta kerja dilapangan dengan melakukan penandaan batas blok RKT, batas petak, batas kawasan lindung atau kawasan tidak boleh ditebang (hutan adat). Realisasi tebangan total ada untuk tahun 2013 dengan realisasi 94%. .

2.6

Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan

1 (buruk)

Realisasi alokasi dana kelola hutan untuk IUPHHK PT. WS tercapai 22,41% dari kebutuhan dana yang seharusnya. Perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan PT WS di atas 50 % atau

hal 6 dari 16


Indikator


Nilai

hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

3

Ringkasan Justifikasi tidak proporsional. PT WS telah melaksanakan tahapan teknis kehutanan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan, khususnya di BKT 2013 dan RKT berjalan yang mencerminkan lancarnya pendanaan. Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2013 terealisasi 31,78% dari yang direncanakan. Kewajiban keseluruhan terkait dengan sistem silvikultur TPTI belum terealisasi (Et+2 dan setrusnya) sehingga realisasi kegiatan dan pendanaan belum dapat dilaksanakan. PT WS telah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan : persemaian (pengadaan bibit) dan penanaman beberapa tanah kosong atau bekas jalan sarad.

Ekologi

3.1

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3 (baik)

Terdapat perbedaan penetapan kawasan lindung Antara dokumen AMDAL dengan dokumen RKUPHHK dan implementasi dilapangan. Penandaan batas kawasan lindung dilapangan mencapai 61 - 89% dari yang seharusnya. Kondisi kondisi kawasan lindung yang seluruhnya berhutan, baik berupa hutan primer atau sekunder dan mencakup ≥ 80%. Batas kawasan lindung yang ditetapkan tersebut diakui (disepakati) dan terdapat dokumen pendukung seperti kesepakatan. PT WS telah melakukan penetapan kawasan lindung, baik berdasarkan ketentuan yang ada maupun berdasarkan kondisi dinamika sosial dan biofisik setempat serta dibuktikan dengan penandaan batas dilapangan juga laporan hasil kegiatan.

3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

3 (baik)

Prosedur yang ada mencakup seluruh jenis gangguan hutan dan terdapat bukti bahwa prosedur ini telah disampaikan dan dimengerti oleh penggunanya. PT WS telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan dengan kondisi dan berfungsi baik. PT WS telah menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil yang belum memadai. PT WS telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif, berupa patroli. Terdapat bukti kegiatan

hal 7 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi pengamanan hutan berupa laporan patroli

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

2 (sedang)

PT WS telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mempertimbangkan dokumen RKLRPL PT WS yang ada. Tersedia sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas fisik air dan tanah, namun belum seluruh sarana tersebut sesuai dengan yang dimasuk dalam dokumen RPL dan RKL. Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air IUPHHK HT PT WS dalam jumlah yang belum sesuai dengan ketentuan. PT WS melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun pengelolan ini hanya berdasarkan tindakan vegetaif belum untuk kegiatan pengelolaan dampak yang bersifat teknik sipil dan keteknikan hutan. Terdapat rencana kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air tetapi belum seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak berupa penanaman rehabilitasi dan penggunaan alat berat yang dapat meminimalisir kerusakan terhadap tanah.

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3 (baik)

PT WS telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas. Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

3.5

Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

3 (baik)

PT WS telah memiliki prosedur prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kawasan lindung tidak terdapat gangguan, namun identifikasi flora yang dilindungi, jarang, terancam punah hanya pada tingkat vegetasi pohon dan tingkat dibawahnya belum terdapat identifikasi.

hal 8 dari 16


Indikator


Nilai


3 (baik)

Tersedia prosedur/pedoman/instruksi kerja yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan RTE. Upaya yang dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan. Terdapat implementasi pengelolaan fauna dengan pendekatan pengelolaan kawasan, seperti menjadi kawasan lindung. Kondisi fauna yang ada dalam kawasan PT WS tidak terganggu, baik di dalam kawasan lindung maupun selainnya. Namun kondisi ini belum dapat ditunjukan dalam pemantauan secara periodik dan mempertimbangkan lokasi pemantauan.

dan endemik 3.6

4

Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Sosial

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

3 (baik)

PT WS memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dalam bentuk laporan monografi dan laporan kajian social. Laporan ini lengkap dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Rencana pengelolaan SDH oleh pemeganhg izin terdapat dalam bentuk BKT dan RKT. PT WS memiliki prosedur penataan batas partisipatif untuk pembuatan batas kawasan dan untuk penyelesaian konflik batas lahan dan sudah dilaksanakan. PT WS memiliki terdapat prosedur tentang pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk SOP terbitan bulan januari 2013. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. Belum terdapat batas yang jelas dengan desa yang lain. Terdapat dokumen pelepasan dan kesepakatan masyarakat adat dalam pengusahaan hutan kepada unit manajemen.

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 (baik)

PT WS memiliki dokumen yang lengkap mengenai tanggung jawab social sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT WS memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban social terhadap masyarakat sekitar. Mekanisme ini dalam bentuk berbagai prosedur yang terkait dengan pemenuhan kewajiban social perusahaan. PT WS memiliki bukti bahwa telah dilaksanakan

hal 9 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak melibatkan seluruh tokoh masyarakat, hanya sebagian saja yang mengetahuinya. PT WS memiliki bukti bahwa telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak melibatkan seluruh tokoh masyarakat, hanya sebagian saja yang mengetahuinya. PT WS telah melaksanakan tanggung jawab social untuk masyarakat sekitar.

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

3 (baik)

PT WS memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Informasi mengenai masyarakat setempat yang lain belum tersedia karena perusahaan belum beroperasi di wilayah desa lain tersebut. PT WS memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme dalam bentuk Standar Operating Prosedur yang lengkap dan bisa dilaksanakan, ditandatangani oleh Camp Manager. PT WS memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, lengkap dan bisa dilaksanakan. PT WS telah melaksanakan sebagian besar (>50%) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran. PT WS telah melaksanakan rencana distribusi manfaat kepada para pihak. Terdapat laporan lengkap untuk seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dan terdokumentasi dengan baik.

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

2 (sedang)

PT WS memiliki mekanisme resolusi konflik, yaitu dalam bentuk Prosedur Operasional Standar yang lengkap, jelas dan bisa dilaksanakan. Konflik yang ada sudah terselesaikan pada tahun 2013 yang lalu. Tidak terdapat konflik yang belum ada penyelesaiannya. PT WS memiliki lembaga resolusi konflik yang didukung oleh para pihak, yaitu perusahaan, pemerintah terkait dan masyarakat sekitar. Kelembagaan resolusi konflik dinyatakan dalam prosedur resolusi konflik yang lengkap dan bisa

hal 10 dari 16


Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi dilaksanakan. PT WS telah menyelesaikan konflik atau tuntutan yang pernah diajukan oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti laporan penyelesian untuk seluruh konflik yang pernah ada.

4.5

B 1.1 1.1.1

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (baik)

PT WS melaksanakan hubungan industrial berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku tahun 2013-2015. Perusahaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. PT WS memiliki rencana pengembangan potensi bagi karyawan. PT WS memiliki struktur jenjang karir yang ditetapkan dan sudah dilaksanakan seluruhnya. Terdapat bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan seluruh ketentuan mengenai kesejahteraan karyawan.

Verifikasi Legalitas Kayu Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT. WS adalah pemegang IUPHHK yang sah dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2056 (45 Tahun)

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT WS telah melunasi dan membayar IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran.

2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH , RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK beserta dengan lampirannya telah disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal 11 dari 16


Indikator

2.2 2.2.1

2.2.2


Nilai


b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil identifikasi keberadaan areal yang tidak boleh ditebang dan perusahaan telah melakukan sesuai ketentuan.

c.

Memenuhi

Peta blok tebangan RKT 2013 yang terdapat pada peta lampiran SK RKTUPPHK yang telah disahkan telah dicap dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

PT WS telah menyusun dokumen RKUPHHK jangka waktu 10 tahun yang berbasis IHMB yang telah telah dievaluasi oleh Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Alam.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

Tidak diterapkan

PT WS melakukan penebangan sesuai dengan dokumen RKTUPHHK yang telah ditetapkan dengan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), dan tidak ditemukan penebangan untuk kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan mutasi

dan

Memenuhi

Peralatan yang digunakan untuk RKT 2013 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan pengecekan fisik dengan peralatan yang digunakan di lapangan diperoleh bahwa peralatan yang digunakan untuk produksi dan pembukaan wilayah hutan (PWH) sesuai dengan daftar peralatan yang telah disahkan.

3.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1

Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan Dokumen LHP yang

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan uji petik fisik serta

hal 12 dari 16


Indikator


Nilai

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

3.1.2

3.1.4

pemeriksaan silang antara dokumen Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) dan skshh serta fisik log yang terdapat di TPn dan TPK Hutan dengan dokumen Laporan Hasil Cruising yang telah disahkan diperoleh bahwa tidak ada perbedaan jenis pohon dan nomor pohon/petak yang tercantum dalam LHP, LHC dan dokumen skshh, perbedaan volume antara uji fisik dengan dokumen masih dibawah standar yang diizinkan

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

3.1.3


Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPn) ke TPK/ Logpond ke Industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat serta pemeriksaan silang dengan dokumen pengangkutan lainnya diperoleh bahwa terdapat dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan silang dengan fisik barang log yang ada di lapangan diperoleh bahwa tanda-tanda PUHH pada log dari pemegang izin IUPHHK-HA/HPH bisa di lacak dan telah sesuai dengan dokumen.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang izin dan bukti ketelusuran kayu hingga ke petak tebangan diperoleh bahwa sistem yang dibangun dapat membuktikan ketelusuran kayu sampai dengan petak tebangan

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan SKSKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin diperoleh bahwa semua log yang dibawa keluar telah

hal 13 dari 16


Indikator


Nilai

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Ringkasan Justifikasi diangkut dengan menggunakan SKSKB yang lengkap dan sah serta diterbitkan oleh petugas yang berwenang.

3.2

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

3.3 3.3.1

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

PT WS telah menerima dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR atas semua LHP yang telah diterbitkan sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang telah ditetapkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PT WS telah menunjukkan bukti setor PSDH dan DR atas semua LHP yang telah diterbitkan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

PT WS telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan dan sesuai dengan persyaratan ukuran serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

3.3.2

Memenuhi

PT WS dapat menunjukkan dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang, informasi yang terdapat dalam PKAPT menunjukkan kesesuaian dengan dokumen lainnya dan status masa berlaku tidak sampai dengan 18 Juni 2018.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen menunjukkan identitas kapal

yang

Memenuhi

PT WS telah menggunakan kapal angkutan laut yang berbendera Indonesia,

4.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen

AMDAL/

Memenuhi

PT WS, dalam hal ini PT. Wapoga Mutira Timber

hal 14 dari 16


Indikator


Nilai

DPPL/UKL-UPL/RKLRPL 4.1.2

5.1.1

telah memiliki dokumen AMDAL yang disetujui oleh instansi yang berwenang.

RKL

Memenuhi

PT WS telah membuat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi berwenang.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT WS telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak penting yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT WS dapat menunjukkan dan mengimplementasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan operasionalnya.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT WS telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan yang ada di lapangan serta dari hasil verifikasi peralatan masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT WS telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta telah membuat rencana program kerja untuk menekan tingkat kecelakaan.

5.2

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

telah

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen dan RPL

5.1


Memenuhi

Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Wakil Direktur.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Terdapat peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, peraturan perusahaan masih valid dan masa berlaku 2 Januari 2013 s/d 1 Januari 2015

hal 15 dari 16


Indikator 5.2.3


Nilai


Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Seluruh karyawan yang bekerja PT. Wijya Sentosa berusia di atas 18 tahun.

hal 16 dari 16

di

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

Recommend Documents