PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK- HA PT. GEMA HUTANI LESTARI SK IUPHHK-HA Nomor : SK.951/Kpts-II/1999 Tanggal : 14 Oktober 1999 Luas Areal : ± 148.450 Ha
Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Buru dan Buru Selatan Provinsi Maluku
Oleh : LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. YOTEFA SARANA TIMBER
1.
IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1.
Nama Lembaga Sertifikasi :
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Alamat
Menara Karya 10th Floor
:
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21579 44 579 e-mail :
[email protected] 3
Akte Pendirian :
No. 3 tanggal 11 September 1996 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH, dengan Akta perubahan 1998 Notaris Widodo, SH No. 2003 Notaris Widodo, SH
:No. 3 tanggal 28 Juli Siti Mariam Muchtar 6 tanggal 10 September Siti Mariam Muchtar
Akta No.34 tanggal 14 Juli 2010 Notaris H. Dana Sasmita, S.H Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn 4.
Pengurus Lembaga VLK :
Komisaris Utama :
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Fitri Susanti, S.H, M.Kn Holger Helmut Kunz , DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH, DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA. Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 4.
Tim Auditor PHPL-VLK
Endang Abdul Rosad (Lead/Prasyarat) Amin Kadeni (Auditor Produksi) Abdulah Mujahid (Auditor Ekologi) M. Nurul Anwar (Auditor Sosial) Yudi Wahyudin (Auditor VLK)
2.
IDENTITAS AUDITEE
1.
Nama Unit Manajemen
2.
Alamat
PT. Gema Hutani Lestari Kantor Pusat Jakarta: Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta Kantor Cabang: Jl. Cendrawasih SK 3/2 Ambon
3.
Lokasi Unit Manajemen
4.
Luas Areal Hutan yang
Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Mauluku ± 148.450 Ha
Disertifikasi 5.
SK IUPHHK -HA
6.
Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
SK No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 11 November 2011. Notaris Yulkhaizar Panuh, SH, susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama
: Ir. Dadang Sumbada Supardi, MM
Komisaris
: Franklin William Kayhatu
Direktur Utama Direktur Produksi
: Tan Keng Liam : Ir. Murdiansyah Ahmad
Direktur
7.
Pemilik Perusahaan/Saham
Keuangan : Oei Hok Tjan
1. PT. Gema Sanubari 2. PT. Inhutani I (BUMN) 3. PD. Panca Karya 4. Koperasi Serba Usaha Likuspera 5. Koperasi Gema Persada Leisela 6. Omperasi Satria Madang Pura 7. Koperasi Karyawan Gema Usaha
8
Management Refresentative
Ir. Amin Suar
3.
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Audit Tahap I Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Konsultasi Publik
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
November 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia
Berdasarkan hasil audit I disimpulkan dapat dilanjutkan audit II
Tanggal 5 Desember 2014 dan Tanggal 15 Desember 2014, Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, BP2HP dan BPKH
Koordinasi
Tanggal 6 Desember 2014, Base Camp PT. GHL di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Konsultasi publik ini dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Wamlana, Raja Petuanan Adat Leisela, Kepala Soa Wamnebo, Kepala Desa Wamlana, Kepala Desa Wenibe, Kepala Desa Waspait dan Ketua adat
di
BP2HP,
Dinas
Kehutanan Propinsi, BPKH dilakukan pada saat datang dan selesai penilaian lapangan. Auditor meminta masukan kinerja auditee dan memberikan laporan pada waktu koordinasi setelah penilaian lapangan
Hasil Konsultasi Publik Telah dibuat Berita Acara. Pertemuan Pembukaan
6 Desember 2014, Base Camp PT. GHL di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Rapat Pembukaan dimulai pukul 20.00 WIT, dilaksanakan di Kantor PT. Gema Hutani Lestari, Basecamp Wamlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Selanjutnya acara perkenalan oleh masing-masing peserta dalam rapat pembukaan yang dimulai dari Wakil Manajemen dan seluruh peserta dari unit manajemen yang hadir, selanjutnya tim auditor PT TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah : Pembukaan Rapat dan Perkenalan Seluruh Tim Auditee Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/mekanisme pengambilan
keputusan Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi data. Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 7 s/d 12 Desember 2014, Base Camp PT. GHL di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 13 Desember 2014, Base Camp PT. GHL di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Pertemuan penutupan dihadiri dilaksanakan di Kantor PT. Gema Hutani Lestari, Basecamp Wamlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Selanjutnya acara perkenalan oleh masing-masing peserta dalam rapat pembukaan yang dimulai dari Wakil Manajemen dan seluruh peserta dari unit manajemen yang hadir, selanjutnya tim auditor PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Pengambilan Keputusan
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Baik
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. GHL di Kantor Lapangan tidak lengkap, yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) telah habis masa berlakunya dan Laporan TBT Nomor 1430 Tahun 2005 tidak tersedia di Kantor Lapangandan Laporan TBT Nomor 1430 Tahun 2005 Penataan batas PT. GHL sudah temu gelang (100%), telah temu gelang (100%) sepanjang 702,00 Km, yang terdiri dari panjang batas alam 28,00 Km (3,99%), Batas buatan Hutan Lindung (HL) sepanjang 311,00 Km (44,30%), batas buatan HPT 72,00 Km (10,26%), batas buatan HP 94,00 Km (13,39%), batas buatan HPK 90,00 Km (12,82%), dan batas persekutuan sepanjang 107,00 Km (15,24%) yang terdiri batas persekutuan dengan PT. Wana Potensi Nusa sepanjang 83,00 Km (11,82%), dan PT. Umekah Makmur sepanjang 24,00 Km (3,42%). Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT. GHL yaitu Pemerintah, Pemegang IUPHHK-HA lain dan masyarakat sekitar arel kerja sebagai pemegang hak ulayat dan tidak terdapat konflik batas. Verifier ini adalah Not Aplicable, karena tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Areal kerja IUPHHK-HA PT. GHL seluas ± 148.450 Ha terletak pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 82.460 Ha (55,55%) dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 39.134 Ha (26,36%) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 26.856 Ha (18,09%) dan tidak mengalami perubahan fungsi kawasan. Tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable)
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1.2.Komitmen Pemegang Izin
Baik
Terdapat komitmen pemilik ijin untuk melakukan PHPL yang dinyatakan secara tertulis dalam visi, misi dan kebijakan Perusahaan Telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi IUPHHKHA PT. GHL menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja PT. GHL serta dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi yang dilampiri daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi. Visi misi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan PHPL namun masih belum seluruhnya.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Baik
Mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan jumlahnya masih kurang sebanyak 24 orang dan tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, dimana masih terdapat bidang pengelolaan hutan yang masih kosong yaitu GANIS PHPL Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan GANIS PHPL Pembinaan Hutan, namun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 kekosongan GANIS PHPL Pembinaan Hutan dapat diisi oleh Sarjana Kehutanan yang bernama Sait Salosa, S.Hut dan GANIS PHPL Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) di lapangan diisi oleh Subhan Sari, SHut Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. GHL pada tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 71,05 % ( di atas 70%) dari rencana Dokumen ketenagakerjaan PT. GHL tersedia lengkap
Kriteria dan Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK– HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Nilai Sedang
Ringkasan Justifikasi
Tersedia Struktur organisasi dan job description PT. GHL yang disahkan SK Direktur Utama PT. GHL Nomor 175/DIR-GHL/10-2004 Tanggal 7 Oktober 2004 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi Kelola Produksi, Kelola lingkungan, Kelola Sosial, Satuan Pengawas Internal (SPI), namun ditemukan rangkap jabatan dan jabatan yang kosong PT. GHL telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Perwakilan Ambon, Kantor Perwakilan Namlea, Kantor Base Camp Waetabi (Blok Utara) dan Kantor Base Camp Wamsasi (Blok Selatan) Organisasi SPI tersedia, tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL, karena tidak melakukan pengawasan secara berkala setiap tahun Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Kriteria dan Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Nilai Baik
Ringkasan Justifikasi
Kegiatan penebangan pada Blok RKT 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat (Marga Tasijawa, Wamnebo, Salasiwa, Waeili, Wamloly, dan Marga Talessy), telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memada Terdapat persetujuan dari para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. GHL Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak yaitu pihak Perusahaan (Kasi PMDH, Kabid Bina Hutan, Manager Operasional) dan pihak Masyarakat yang ada di sekitar areal kerja pada Blok RKT 2010-2014 ( Kepala Desa Airbuaya, Desa Salwadu, Desa Walbele, Desa Waepure, Desa Wamlana, dan Desa Awelinan, Desa Lemampoli, dan Desa Waspait, Desa Raheriat, dan Desa Balbalu Terdapat persetujuan dalam proses penetapan Kawasan Lindung dari para pihak, yaitu dari pihak Pemerintah, Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang meliputi Pemangku Kepentingan Lokal, Para Pakar, dan Pemangku Kepentingan Lebih Luas
Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Baik
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa PT. GHL telah memiliki kecukupan dokumen RKUPHHK-HA yang sudah disetujuai oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB, serta telah dituangkan dalam bentuk penataan areal produksi efektif yang realistis /benar Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan dapat dinyatakan bahwa PT. GHL telah mengimplementasikan penatan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHKHA yang disusun Berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada bekas tebangan RKT 2013 dari 9 (Sembilan) lokasi uji petik lapangan, 4 (empat) lokasi dimana batas blok dan batas petak sudah tidak kelihatan jelas dilapangan, dengan demikian dapat disimpulkan
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
bahwa pemeliharaan batas blok dan petak belum seluruhnya dilakukan PT. GHL 2.2 Tingkat penebangan/ pemanenan lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
Baik
Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. GHL telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP dan dilengkapi dengan peta-peta pendukung (jalur survey, peta pohon, peta tofografi) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. GHL telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP tipe ekosistem hutan daratan kering dan hasilnya sudah dianalisis Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan, PT. GHL telah melakukan analisa data perhitungan pertambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 5 tahun terakhir pada jenis kayu komersil dan non komersil, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri karena belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk penetapan penggunaan riap dan volume tegakan sebagai dasar perhitungan JPT.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Baik
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SOP yang terkait seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan THPB pada tanah kering, dapat disimpulkan bahwa PT. GHL telah memiliki SOP silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan SOP silvikultur THPB, ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan bulanan dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. GHL telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan THPB Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan dapat dinyatakan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu sebesar 45 pohon/ha (≥ 25 batang/Ha ) Berdasarkan pemeriksaan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB PT. GHL, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT. GHL rata-rata 157 pohon tingkat tiang/ha 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Baik
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
Baik
Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukan
bahwa prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah tersedia, isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, PT. GHL telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharan dan K3 dan untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2012, 2013 dan 2014 masih kurang bukti diapangan Berdasarkan hasil uji petik menunjukkan tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat tiang dan pohon yang rusak sebesar 10 % Berdasarkan hasil uji petik penghitungan Faktor eksploitasi diperoleh nilai 0.91 menunjukkan penebangan berlangsung secara baik (≥ 0,7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa PT. GHL telah mempunyai dokumen RKT tahun 2010 s/d 2014 yang disahkan Kadishut Provinsi Maluku dan telah mengacu pada RKU yang sah Berdasarkan hasil telaah dokumen terhadap kesesuaian peta kerja RKT dan RKUPHHK-HA. terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pengecekan di lapangan secara interaksional antar indikator terkait, dapat dinyatakan bahwa PT. GHL telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada kawasan lindung sebesar 74,54% dan batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan terhadap realisasi produksi dapat disimpulkan bahwa realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 83 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan 2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Baik
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Laporan Keuangan 5 (lima) tahun terakhir, PT. GHL mempunyai Ratio Likuiditas sebesar 247% dan Ratio Solvabilitas sebesar 196% dan rentabilitas positif Berdasarkan pemeriksaan dokumen realisasi pembiayaan tahun 2009 s/d 2013 menunjukkan alokasi pendanaan untuk kegiatan kelola hutan terealisasi sebesar 94 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan kelola hutan kurang proporsional dengan tingkat perbedaan 56% Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan menunjukan adanya reinvestasi untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan penelitian dan pengembangan sebesar 119% Berdasarkan telaah dokumen dan hasil verifikasi di lapangan disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman (luas dan kualitas tegakan) mencapai 93% dari yang direncanakan
Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH,RKURPKH; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan Lindung IUPHHK HT PT. GHL yang sudah ditandai dan tanda batasnya dikenali seluas
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
23.690 ha atau 74,54 %. Dari total kawasan lindung seluas 31.781 ha Kondisi Kawasan Lindung sebagian besar masih berhutan seluas 2.9478 ha (92,75 %) dari total Kawasan Lindung seluas 31.781 ha Terdapat pengakuan kawasan lindung dari seluruh para pihak Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung sudah ada, tetapi belum sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ landscaping 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Sedang
PT. GHL telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan mencakup seluruh gangguan yang ada PT. GHL memiliki jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan (minimal 50 %) Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai tetapi kualifikasi personilnya belum memadai, sehingga dapat disimpulkan tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). PT. GEMA HUTANI LESTARI telah melakukan Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%) Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik PT. GEMA HUTANI LESTARI tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
memadai (dilihat dari latar belakang ganis keling) Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%) Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Baik
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang
3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%) Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik
Telah tersedia dokumen yang berkaitan dengan dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Telah tersedia mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
Batas partisipatif antar marga atau hak ulayat baru dibuat di areal Kerja PT. GHL di Kabupaten Buru, sedangkan di wilayah kerja Kabupaten Buru Selatan belum dibuat PT GHL telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal lengkap dan jelas Terdapat bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
Sedang
Telah tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Telah tersedia mekanisme yang terkait tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH PT. GHL selaku pemegang izin telah melaksanakan sebagian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH Tersedia sebagian dokumen laporan kelola sosial terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Laporan
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kelola sosial yang dibuat hanya memuat data keuangan, foto kegiatan dan berita acara, serta belum dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan kegiatan 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Sedang
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik
Data dan informasi yang berkaitan tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap Telah tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan Unit Manajemen telah melaksanakan sebagian dari prosedur tersebut. Tersedia dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Dokumen perencanaa tersebut disusun secara terperinci menjadi detail rencana bulanan dengan indikator target pencapaian Telah terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Berdasarkan penelusuran dokumen/ laporan telah tersedia laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum dilengkapi dengan analisis permasalahan dan keberhasilan kegiatan
Telah tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas alur dan tahapan penyelesaian konfliknya Belum tersedia peta konflik, namun tersedia peta hak ulayat yang disepakati oleh para ketua soa/marga. Setiap konflik yang timbul akibat kegiatan operasional PT GHL dapat diselesaikan dengan baik Tersedia unit yang menangani konflik nanum tidak terpisah dengan kegiatan PMDH atau kegiatan sosial. Tidak ada anggaran yang secara khusus dialokasi untuk resolusi konflik. Namun demikian konflik yang terjadi selama ini dapat ditangani dengan baik
Kriteria dan Indikator
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Nilai
Baik
Ringkasan Justifikasi
Telah tersedia dokumen penanganan konflik yang jelas dan lengkap
Pemegang Izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
Pemegang izin telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawannya sebesar 71%
Telah tersedia dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya
Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan termasuk tunjangan kesejahteraan karyawan yang secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh PT. GHL
VLK 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi
a. PT. GHL telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 951/Kpts-II/1999, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Gema Hutani Lestari Seluas ± 148.450 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku, untuk jangka waktu 55 tahun dan akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2054 b. PT. GHL dapat menunjukan SPP dan bukti bayar
IIUPH : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum penerima setoran IIUPH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan sesuai dengan SPP NA
c. tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar SK
IUPHHK-HA PT. GHL
Kriteria dan Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
a. PT. Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen
Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 20142023 yang telah disahkan oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam dan dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA serta telah memiliki RKT yang telah disahkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta telah dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan Skala 1 : 50.000 Memenuhi
b. PT. GHL telah memetakan areal/lokasi yang tidak
ditebang pada Peta RKTUPHHK-HA serta dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan. Memenuhi
c. Blok/petak tebang pada peta persetujuan RKT
2013 dan RKT 2014 seluruhnya telah ditandai dengan stempel/cap dari Dinas Kehutanan Provinsi maluku serta keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Periode 2014 – 2023 dan telah disetujui berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.18/BUHA-2/2013 tanggal 29 April 2013 serta dilengkapi dengan Peta RKU dengan skala 1 : 100.000 NA
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
a. PT. GHL telah memiliki dokumen Rencana Kerja
Memenuhi
b. PT. GHL
tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
PT. GHL telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Desember 2013 sampai dengan November 2014 yang telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP ; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor Batang di di lapangan sesuai dengan dokumen LHP
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHKHT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dan verifikasi lapangan diperoleh hasil bahwa seluruh kayu dari PT. Gema hutani Lestari yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dan/atau dari Logpond ke tujuan Industri telah disertai dengan dokumen yang sah dan dibuat oleh pejabat yang berwenang
antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPK Antara dengan dokumen LHP terdapat kesesuiaan dan dapat ditelusuri sampai ke Tunggak Memenuhi
b. Berdasarkan
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi
a. PT. GHL telah membayar PSDH dan DR sesuai
hasil penulusuran penandaan identitas kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang izin sudah menggunakan label dan palu tok serta berdasarkan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa identitas pada kayu dapat ditelusuri sampai ke Tunggak Seluruh dokumen SKSKB dan FA-KB, telah diterbitkan oleh petugas penerbit yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan dokumen FA-KB yang telah sampai di Logpond telah dimatikan oleh P3KB
dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH yang telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Memenuhi
b. Berdasarkan penelaahan terhadap bukti setor
aplikasi setoran/pembayaran bank periode Desember 2013 sampai dengan November 2014, PT. Gema Hutani Lestari telah membayar lunas seluruh SPP PSDH DR Memenuhi
c. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SPP PSDH dan
Bukti setor/aplikasi Bank, bahwa PT. GHL telah melunasi pembayaran PSDH DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi
PT. Gema Hutani Lestari telah mendapatkan Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI dengan Nomor PKAPT : 09.05.1.00011, berlaku sampai dengan 24 Juli 2018
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi
Alat angkut yang digunakan oleh PT. GHL dalam pengangkutan Kayu dengan tujuan industri keluar Pulau, telah dilengkapi dengan dokumen identitas kapal yang berbendera Indonesia
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
PT. GHL telah memiliki Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (Andal) telah rnendapat persetujuan Kornisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan sesuai surat No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 Nopember 1993 yang dituangkan dalam dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang terdiri atas Buku I (Ringkasan Eksekutif), Buku II (Laporan) dan Buku III (Lampiran) atas nama PT. Gema Sanubari yang berada di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
a. PT. Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen
RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua komisi AMDAL Pusat dan Perkebunan Departemen Kehutanan Nomor 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25-92000 Memenuhi
b. PT. GHL
Memenuhi
a. PT. GHL
Memenuhi
b. Dari
telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta terbukti di lapangan
telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatah kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dilapangan, dan telah dibentuk pengurus P2K3 hasil pengecekan terhadap kelengkapan kesehatan keselamatan kerja dan peralatan perlindungan hutan masih berfungsi dengan baik
Kriteria dan Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
c. PT. GHL telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja
yang isinya memuat kronologis penyebab kejadian, Denah Lokasi Kejadian dan penanganan kejadian serta telah membuat rencana program kerja untuk menekan tingkat kecelakaan melalui sosialisasi K3 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi
PT. GHL terdapat Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Yaitu : Serikat Pekerja Kahut Unit Kerja PT. Gema Hutani Lestari (SP.KAHUT UNIT PT. GEMA HUTANI LESTARI)
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
PT. GHL telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Unit Manajemen Hutan PT. Gema Hutani Lestari dengan SP.KAHUT UNIT KERJA PT.GEMA HUTANI LESTARI Tahun 2013 – 2015
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan di PT. GHL tidak terdapat karyawan yang usianya di bawah umur
